1 pendahuluan

Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi

Tahun 2011- 2031

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI Bab I - 1

1.1 Dasar Hukum Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Kabupaten Bekasi

Didalam Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2007 disebutkan bahwa negara

menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,

yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah

daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki setiap orang.

Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah, penataan ruang diselenggarakan

dengan pendekatan wilayah, yaitu terdiri atas penataan ruang wilayah nasional;

penataan ruang wilayah provinsi; dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

Dengan pendekatan wilayah ini, setiap wilayah merupakan subsistem ruang

dimana terdapat sumber daya manusia dengan berbagai macam kegiatan

pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan tingkat

pemanfaatan yang berbeda, yang apabila tidak ditata dengan baik dapat

mendorong ke arah ketidaksinambungan pemanfaatan ruang.

Dalam konteks wilayah kabupaten, penataan ruang wilayah kabupaten Bekasi

merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi penyelenggaraan penataan

ruang wilayah Nasional dan Provinsi Jawa Barat. Oleh karenanya dalam

penyelenggaraan penataan ruang wilayah kabupaten Bekasi perlu

mengakomodir kepentingan nasional, kepentingan Provinsi Jawa Barat,

kepentingan Kabupaten Bekasi, serta keselarasan dan keterpaduan dengan

penyelenggaraan penataan ruang wilayah kabupaten yang berbatasan dengan

Kabupaten Bekasi sebagai suatu kesatuan sistem wilayah yang lebih luas untuk

menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan dan keterpaduan antardaerah,

antar pusat dan daerah, antarsektor dan antarpemangku kepentingan.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi 2010-

2030 tidak terlepas dari hasil evaluasi terhadap RTRW Kabupaten Bekasi Tahun

2003-2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 4

Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor 4 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi

Tahun 2003-2013. Evaluasi yang dilakukan pada hakikatnya untuk menilai

kinerja penataan ruang, yang pada kenyataannya masih terdapat penyimpangan-

penyimpangan baik terkait struktur maupun pola ruang.


Tahun 2011- 2031


Dari aspek dinamika pembangunan dalam lingkup internal, sebagian telah

diakomodir didalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 4 Tahun 2007

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2003 2013,

dan beberapa hal perlu diantisipasi dan direspon didalam suatu rencana tata

ruang yang mampu menjamin keberlangsungan pelaksanaannya dalam

mendukung perwujudan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Bekasi

jangka panjang.

Dalam konteks dinamika eksternal yang mencakup konstelasi global, nasional,

dan regional, baik dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang

baik (good governance) dan akuntabel; tuntutan era pasar global (global trading);

fenomena megapolitan, konurbasi yang tidak lagi mendudukan batas

administrasi wilayah sebagai persoalan/hambatan dalam melakukan kegiatan

pembangunan, interaksi atau sistem aktifitas penduduk, ataupun kerjasama yang

melibatkan dua atau lebih wilayah dalam lingkup regional, nasional maupun

global/internasional di berbagai bidang. Berkembangnya kawasan industri di

wilayah Kabupaten Bekasi, tumbuh dan berkembangnya sektor properti di

wilayah ini baik investor dalam nengeri maupun investor asing, memberikan

konsekuensi tereksploitasinya sumber daya alam, sumber daya energi, sumber

daya air, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya; kebutuhan

pembangunan infrastruktur utama dan infrastruktur pendukung; alokasi

peruntukkan lahan untuk kegiatan pembangunan; hingga dukungan perangkat

kebijakan seperti dalam bentuk insentif untuk menciptakan iklim investasi yang

kondusif.

Disatu sisi, perkembangan yang dinamis ini merefleksikan wujud hasil-hasil

pembangunan ataupun memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan

ekonomi, namun disisi lain sejauh mana rencana tata ruang mampu

mengakomodir tuntutan dan perilaku pasar tanpa mengesampingkan aspek

pertimbangan daya dukung lingkungan serta keseimbangan lingkungan dalam

rangka mendukung terwujudnya tujuan pembangunan wilayah jangka panjang.

Dinamika eksternal lainnya, diantaranya dipengaruhi adanya perubahan

paradigma dalam penataan ruang sehubungan dengan terbitnya Undang-

Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menggantikan UU No. 24

Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; serta beberapa peraturan perundangan

baru yang terkait, termasuk Norma-Standar-Prosedur-Kriteria (NSPK) bidang

penataan ruang.

Ketentuan-ketentuan didalam Undang-Undang Penataan Ruang tersebut

diantaranya mengamanatkan beberapa hal, diantaranya :

Penyelenggaraan penataan ruang yang lebih menekankan pada aspek

prinsip keterpaduan antardaerah dan antara pusat dan daerah,

antarsektor dan antarpemangku kepentingan serta keterpaduan,


Tahun 2011- 2031


keberlanjutan dan keharmonisan serta keseimbangan dalam penggunaan

sumber daya alam dan sumber daya buatan; demokrasi, kepastian

hukum dan keadilan;

Pendekatan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana. Hal ini

didasarkan pada kenyataan bahwa secara geografis, wilayah NKRI

berada pada kawasan rawan bencana, sehingga diperlukan penataan

ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan

keselamatan dan kenyamanan kelangsungan kehidupan dan

penghidupan. Dengan keberadaan tersebut, penyelenggaraan penataan

ruang wilayah nasional harus dilakukan secara komprehensif, holistik,

terkoordinasi, terpadu, efektif dan efisien

Ketentuan penyesuaian RTRW Kabupaten, yaitu semua Perda

kabupaten/kota tentang RTRW Kabupaten perlu disusun/disesuaikan

paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak UU No. 26 Tahun 2007

diberlakukan (Pasal 78 ayat (4) butir c);

Adanya ketentuan-ketentuan serta muatan baru atau konsep lama yang

diperdalam, diantaranya :

Ketentuan-ketentuan baru

Adanya perubahan jangka waktu RTRW Kabupaten, yaitu menjadi

20 (dua puluh) tahun. (Pasal 26);

Dalam hal legalisasi RTRW Kabupaten. Penetapan Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten tentang RTRW Kabupaten harus

terlebih dahulu mendapat persetujuan substansi dari Menteri setelah

mendapatkan rekomendasi Gubernur (Pasal 18)

Konsep standar pelayanan minimal bidang penataan ruang. (Pasal

58);

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang

berisi (i) ketentuan umum peraturan zonasi, (ii) ketentuan perijinan,

(iii) ketentuan insentif dan disinsentif, serta (iv) arahan sanksi

Muatan-muatan baru/Konsep lama yang diperdalam

Penetapan kawasan strategis kabupaten (Pasal 8, 10, 11)

Instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, berupa peraturan

zonasi, perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan

disinsentif (Pasal 35, 38), serta pengenaan sanksi.

Muatan arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program

utama jangka menengah lima tahunan, disusun untuk jangka waktu

rencana 20 tahun (Pasal 20, 23, 26 dan 29);


Tahun 2011- 2031


Konsep pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk

ketahanan pangan, sebagai salah satu arah yang dituju dalam

penataan ruang kawasan pedesaan (Pasal 48);

Internalisasi biaya dampak lingkungan kedalam biaya pelaksanaan

pembangunan (Pasal 34);

Rumusan rinci tentang hak dan kewajiban setiap orang dalam

penataan ruang (Pasal 60, 61); serta kejelasan hak orang yang

dirugikan akibat tindak pidana dalam pemanfaatan ruang. (Pasal 75)

Kejelasan bentuk sanksi administratif atas pelanggaran terhadap

ketentuan tentang kewajiban setiap orang (Pasal 63); serta kejelasan

hukuman pidana bagi setiap pelanggar rencana tata ruang; atau

memanfaatkan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan

ruang baik perorangan ataupun korporasi; serta pejabat publik

penerbit perijinan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang

(Pasal 69, 70, 74)

Konsep penyelesaian sengketa lebih tegas (Pasal 67);

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi

program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

Adanya peraturan dan/atau rujukan baru lainnya yang perlu dijadikan

acuan dalam proses penataan ruang wilayah kabupaten, diantaranya :

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan

Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi

Khusus

Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan

Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional

Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah


Tahun 2011- 2031


Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi

Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan

Kawasan Hutan

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri

Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sumber Daya Air

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Perpres No.54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan

Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur

(Jabodetabekpunjur)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2009 tentang

Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan

Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi dan RTRW

Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2009 tentang

Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten

Peraturan Menteri Kehutanan No. 28 Tahun 2009 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Konsultasi Dalam Rangka Pemberian Persetujuan

Substansi Kehutanan Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Tata Ruang Daerah

Rencana pembangunan sektoral dan spasial dalam lingkup internal wilayah

Kabupaten Bekasi sebagaimana dimuat didalam RTRW Kabupaten Bekasi 2003-

2013 (Perda No. 4 Tahun 2007), yang perlu diakomodir didalam Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi 2009-2029 untuk menjamin keberlangsungan

penyelenggaraannya, diantaranya :

1. Rencana Pengembangan Sistem Perangkutan

a. Perubahan trase pembangunan Jalan Tol Karang Tanjung (semua

sepanjang 56 Km ( 43 Km di wilayah Kabupaten Bekasi) yang akan

menghubungkan Cikarang dan Tanjung Priok dan melewati

Tarumajaya dan Babelan; trasenya berubah menjadi dari Cibitung

Tambun Utara Babelan Tarumajaya Tj. Priok.

b. Pembangunan Jalan Tol Jatiasih Purwakarta (melintasi Kecamatan

Setu, Serang Baru dan Bojongmangu) di Kabupaten Bekasi;


Tahun 2011- 2031


c. Pembangunan jalan Lintas Utara (kolektor primer) yang

menghubungkan Marunda-Tarumajaya-Cabangbungin-Batujaya

(Karawang).

d. Rencana Pembangunan jalan Lintas Selatan (kolektor primer) yang

menghubungkan Kabupaten Karawang dan Kota Bekasi.

e. Rencana pengembangan transportasi kereta api untuk Kabupaten

Bekasi adalah:

Pembangunan jaringan rel double track Manggarai Cikarang ,

untuk mendukung koridor perkotaan dan penglaju (commuter).

Pembangunan New Bekasi Line yang akan menghubungkan

Cikarang Tanjung Priok.

Peningkatan status dan fungsi stasiun Cikarang, untuk menjadi

tempat pemberangkatan/pemberhentian kereta api antar kota.

f. Pembangunan terminal angkutan darat (Tipe A) (antarkota

antarpropinsi/AKAP) terdapat di Kecamatan Cikarang Utara

2. Perencanaan Spasial. Dalam hal ini antara lain adanya studi-studi yang

berkaitan dengan penataan ruang di kawasan khusus Pantai Utara

Kabupaten Bekasi, yang memberikan arahan bagi rencana pemanfaatan

ruang pada kawasan tersebut

Berkaitan dengan dinamika internal dan eksternal sebagaimana dijabarkan,

maka dipandang perlu untuk menyelaraskan RTRW Kabupaten Bekasi dengan

dinamika yang terjadi, baik dalam hal penyelarasan dengan ketentuan-ketentuan

yang diamantakan didalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 maupun rujukan

baru dalam bidang yang terkait dengan penataan ruang, maupun dalam

merespon tantangan dalam rangka mencapai tujuan penataan ruang wilayah

Kabupaten Bekasi.

1.2 Profil Wilayah Kabupaten Bekasi

1.2.1 Geografis dan Wilayah Administrasi Kebupaten Bekasi

Secara geografis, Kabupaten Bekasi terletak di sebelah Utara Propinsi Jawa

Barat dan berada pada dataran rendah, 72% wilayah Kabupaten Bekasi berada

pada ketinggian 0-25 meter di atas permukaan air laut. Kabupaten Bekasi

terletak pada 6010-6030 Lintang Selatan 10604878-10702729 Bujur Timur,

luas wilayah Kabupaten Bekasi 127.388 Ha.

Batas-batas Kabupaten Bekasi :

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor


Tahun 2011- 2031


Sebelah Barat : DKI Jakarta dan Kota Bekasi

Sebelah Timur : Kabupaten Karawang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001

tentang penataan, pembentukan, dan pemekaran kecamatan, Kabupaten Bekasi

semula 15 Kecamatan dimekarkan menjadi 23 Kecamatan, dengan luas wilayah

tetap. Selengkapnya nama-nama kecamatan baru beserta ibukota

kecamatannya dapat dilihat pada Tabel 1.1. Batasan administrasi berdasarkan

Gambar 1.1.

Tabel 1.1

Batas Administrasi Kabupaten Bekasi Menurut Kecamatan

No Kecamatan Ibukota Luas (Ha.)

1 Setu Ciledug 6,216

2 Serang Baru Sukasari 6,380.00

3 Cikarang Pusat Sukamahi 4,760.00

4 Cikarang Selatan Sukadami 5,174.00

5 Cibarusah Cibarusah Kota 5,039.00

6 Bojongmangu Bojongmangu 6,006.00

7 Cikarang Timur Jatibaru 5,131.00

8 Kedungwaringin Kedungwaringin 3,153.00

9 Cikarang Utara Cikarang Kota 4,330.00

10 Karang Bahagia Karangbahagia 4,610.00

11 Cibitung Wanasari 4,530.00

12 Cikarang Barat Telaga Asih 5,369.00

13 Tambun Selatan Tambun 4,310.00

14 Tambun Utara Sriamur 3,442.00

15 Babelan Babelan Kota 6,360.00

16 Tarumajaya Pantai Makmur 5,463.00

17 Tambelang Sukarapih 3,791.00

18 Sukawangi Sukawangi 6,719.00

19 Sukatani Sukamulya 3,752.00

20 Sukakarya Sukakarya 4,240.00

21 Pebayuran Kertasari 9,634.00

22 Cabangbungin Lenggahjaya 4,970.00

23 Muaragembong Pantai Mekar 14,009.00

T o t a l 127,388.00

Sumber: - Perda Kab. Bekasi No. 26/Th. 2001


Tahun 2011- 2031


Gambar 1.1 PETA ADMINISTRASI KABUPATEN BEKASI


Tahun 2011- 2031


1.2.2 Kependudukan dan Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi pada tahun 2006 menurut data BPS

Kabupaten Bekasi Tahun 2006 sebanyak 2.054.795 jiwa. Jumlah penduduk laki-

laki sebanyak 1.047.691 dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.007.104

atau rasio jenis kelamin sebesar 104,03. Dengan luas wilayah sebesar 127.388

Ha, maka rata-rata kepadatan penduduk mencapai 1.613 jiwa/km2. Wilayah

yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Tambun Selatan sebanyak

345.780 jiwa (16,84%) dan tingkat kepadatan 8.023 jiwa/km2, sedangkan yang

paling rendah kepadatannya adalah Kecamatan Muaragembong (261 jiwa/km2).

Jumlah penduduk paling sedikit terdapat terdapat di Kecamatan Bojongmangu

yaitu 24.691 jiwa. Pertumbuhan penduduk tahun 2006 adalah sebesar 3,84%

dan tahun 2005 sebesar 3,98%. Jumlah dan kepadatan penduduk dapat dilihat

pada tabel berikut

Tabel 1.2

Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk per km2 Tahun 2007

No Kecamatan Luas

Wilayah (Ha)

Penduduk Kepadatan (jiwa/km

2) Laki-laki Perempuan Jumlah

1 Setu 6,216 39,442 38,334 77,776 1,251

2 Serang Baru 6,380 32,006 31,162 63,168 990

3 Cikarang Pusat 5,174 20,996 20,838 41,834 878

4 Cikarang Selatan

4,760 42,195 40,190 82,385 1,592

5 Cibarusah 5,131 31,484 29,558 61,042 1,211

6 Bojongmangu 5,369 12,390 12,301 24,691 411

7 Cikarang Timur 4,330 38,011 36,748 74,759 1,457

8 Kedungwaringin 5,039 26,728 25,496 52,224 1,656

9 Cikarang Utara 6,006 83,256 79,290 162,546 3,754

10 Karang Bahagia 3,153 39,540 38,411 77,951 1,691

11 Cibitung 4,610 74,587 71,263 145,850 3,220

12 Cikarang Barat 4,530 81,585 76,046 157,631 2,936

13 Tambun Selatan

4,310 175,650 170,130 345,780 8,023

14 Tambun Utara 3,442 45,807 44,414 90,221 2,621

15 Bebelan 6,360 76,189 72,943 149,132 2,345

16 Tarumajaya 5,463 42,907 40,585 83,492 1,528

17 Tambelan 6,719 17,775 17,344 35,119 926

18 Sukawangi 3,791 21,210 20,762 41,972 625

19 Sukatani 3,752 32,632 31,707 64,339 1,715

20 Sukakarya 4,240 22,471 21,857 44,328 1,045

21 Pebayuran 9,634 47,304 45,745 93,049 966

22 Cabangbungin 4,970 24,713 24,285 48,998 986

23 Muaragembong 14,009 18,483 17,695 36,178 261

Kabupaten Bekasi 127,388 1,047,361 1,007,104 2,054,465 42,088

Sumber : Kabupaten Bekasi dalam Angka 2007


Tahun 2011- 2031


Penduduk menurut umur menunjukan bahwa penduduk usia produktif (15-64

tahun) mencapai 1.417.161 orang atau 69%. Sedangkan penduduk yang belum

produktif (< 15 tahun) sebanyak 574.879 orang atau 28% dan yang tidak

produktif lagi (65 tahun ke atas) 62.760 orang atau 3 %, sehingga beban

ketergantungan sebesar 44,99.

Tabel 1.3

Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2006

Umur Laki-laki Perempuan Jumlah

0-4 85.400 78.491 163.891

5-9 109.354 100.623 209.977

10-14 104.124 96.887 201.011

15-19 93.006 90.273 183.279

20-24 115.514 128.606 244.120

25-29 113.311 125.554 238.865

30-34 110.268 107.176 217.444

35-39 90.824 80.951 171.775

40-44 68.914 59.480 128.394

45-49 47.111 39.820 86.931

50-54 38.139 30.148 68.287

55-59 21.592 18.883 40.475

60-64 19.471 18.120 37.591

65-69 10.977 11.908 22.885

70-74 10.145 10.762 20.907

75 + 9.541 9.422 18.968

Jumlah 1.047.691 1.0007.104 2.054.795

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Bekasi Tahun 2007

Data penduduk Kabupaten Bekasi tahun 2007, jumlah penduduk 2,054,795 jiwa,

terdiri dari 1,047,691 laki-laki dan 1,007,104 perempuan. Komposisi usia

penduduk adalah sebagai berikut:

- Penduduk belum produktif (di bawah 14 tahun) : 298,878 jiwa (27,98%)

- Penduduk usia produktif (15 59 tahun) : 1.379.570 jiwa (67,19%)

- Penduduk tidak produktif (60 tahun ke atas) : 100.346 jiwa (4,88%).

Rincian struktur penduduk menurut umur dan jenis kelamin di Kabupaten Bekasi

diperlihatkan pada Tabel 1.4. Piramida penduduk diperlihatkan pada Gambar

1.2. Jika dilihat dari bentuk piramida tersebut, maka penduduk Kabupaten Bekasi

didominasi oleh golongan usia produktif, mencapai 67,19%. Fakta ini di satu

pihak merupakan potensi bagi Kabupaten Bekasi dalam hal tenaga kerja, namun

di pihak lain juga dapat menjadi masalah karena jumlah angkatan kerja yang

besar menuntut penyediaan lapangan kerja yang besar pula.


Tahun 2011- 2031


Tabel 1.4 Struktur Penduduk Kabupaten Bekasi

Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2007

Kelompok Umur

Laki - laki Perempuan Jumlah %

0 - 4 85,400 78,491 163,891 7.98

5 - 9 109,354 100,623 209,977 10.22

10 - 14 104,124 96,887 201,011 9.78

15 - 19 93,006 90,273 183,279 8.92

20 - 24 115,514 128,606 244,120 11.88

25 - 29 113,311 125,554 238,865 11.62

30 - 34 110,268 107,176 217,444 10.58

35 - 39 90,824 80,951 171,775 8.36

40 - 44 68,914 59,480 128,394 6.25

45 - 49 47,111 39,820 86,931 4.23

50 - 54 38,139 30,148 68,287 3.32

55 - 59 21,592 18,883 40,475 1.97

60 - 64 19,471 18,120 37,591 1.83

65 - 69 10,977 11,908 22,885 1.11

70 -74 10,145 10,762 20,907 1.02

75 + 9,541 9,422 18,963 0.92

Total 1,047,691 1,007,104 2,054,795 100 Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Bekasi Tahun 2007

Gambar 1.2

Piramida Penduduk Kabupaten Bekasi Tahun 2007


Tahun 2011- 2031


1.2.3 Potensi Kebencanaan

Potensi kebencanaan di Kabupaten Bekasi yaitu potensi banjir. Lokasi rawan

banjir di Kabupaten Bekasi berdasarkan informasi dari bahan rapat terpadu

penanganan masalah banjir pada tahun 2002, luas areal genangan terjadi

umumnya di areal pertanian dengan perkiraan 15,176 ha, tambak sekitar 9.627

ha dan permukiman sekitar 362 Ha.

Perkiraan lokasi rawan genangan banjir di Kabupaten Bekasi tertera pada

Gambar4.10. serta perkiraan luas areal genangan banjir tertera pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5

Perkiraan Luas Areal Genangan Banjir di Kabupaten Bekasi

No Kecamatan Pertanian

(Ha) Tambak

(Ha) Permukiman

(Ha)

1 Muara Gembong 1.282 8.910 -

2 Cabang Bungin 1.620 250 197

3 Tambelang 3.556 - 5

4 Babelan 1.587 225 22

5 Tarumajaya 1.859 242 11

6 Sukatani 1.903 11

7 Cikarang 577 10

8 Pebayuran 1.649 9

9 Kedungwaringin 40 -

10 Cibitung 279 2

11 Tambun 500 30

12 Cibarusah 180 63

13 Setu 144

Jumlah 15.176 9.627 362 *)Sumber: Bahan Rapat Koordinasi Terpadu Penanganan Masalah Bencana Alam Banjir Di Wilayah DKI Jakarta Dan Sekitarnya, 2002.

1.2.4 Potensi Sumber Daya Alam

A. Sumber Daya Lahan

Lahan wilayah Kabupaten Bekasi pada umumnya merupakan daerah dataran

rendah. Berdasarkan ketinggian lahan, wilayah Kabupaten Bekasi terbagi dua

yang dibatasi oleh saluran CBL (Cikarang-Bekasi-laut). Wilayah sebelah utara

CBL berada pada ketinggian 0 - 25 m dpl (di bawah permukaan laut), sedangkan

wilayah sebelah selatan CBL berada pada ketinggian 26 - 115 dpl. Jenis tanah

wilayah Kabupaten Bekasi diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis tanah, yaitu:

- asosiasi alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan;

- asosiasi podsolik kuning dan hidromorf kelabu;

- asosiasi latosol merah, latosol coklat kemerahan dan laterit;

- asosiasi glei humus dan aluvial kelabu;

- podsolik kuning;

- komplek latosol merah kekuningan, lotosol coklat dan podsolik merah

kekuningan;


Tahun 2011- 2031


- komplek grumosol, regosol dan mediteran;

- komplek podsolik merah kekuningan, podsolik kuning, dan regosol.

Dilihat dari teksturnya, tanah wilayah Kabupaten Bekasi sebagian besar

mempunyai tekstur halus, yaitu seluas 104.891 Ha (82% dari luas wilayah).

Sumber Daya Air

Pada permukaan air tanah yang dalam, sumur resapan dibuat secara besar-

besaran karena tanah sangat memerlukan suplai air , sedangkan lahan yang

muka airnya dangkal keberadaan sumur resapan bersifat tidak efektif dan tidak

berfung dengan baik, terlebih pada daerah rawa dan pasang surut.

Pada beberapa daerah yang telah dilakukan pengamatan terhadap muka air

tanah didapatkan data tinggi MAT (Muka Air Tanah) sebagai berikut;

Pada wilayah sampel Cikarang Pusat Muka Air Tanah pada Kedalaman

> 2,50 meter

Pada wilayah sampel Cikarang Selatan Muka Ait Tanah pada

Kedalaman > 1,90 meter

Pada wilayah sampel Karang Bahagia Muka Ait Tanah pada Kedalaman

2,50 meter

Sungai yang mengalir pada setiap wilayah kecamatan di Kabupaten Bekasi

diharapkan dapat digunakan sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat (irigasi, air industri, maupun untuk keperluan rumah tangga lainnya).

Berdasarkan keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat No 68 tahun 1997

tentang Peruntukan Air Dan Baku Mutu Air, sungai-sungai di Kabupaten Bekasi

yang saat ini dimanfaatkan untuk keperluan air baku air minum dan kegiatan

pertanian adalah Sungai Citarum, Cibeet, Bekasi dan Sungai Cikarang (lihat

Tabel 3.9)

Tabel 1.6 Peruntukan Dan Mutu Air Baku Sungai-Sungai Utama

Di Kabupaten Bekasi

No Nama Sungai Golongan Mutu Pemanfaatan

1 Sungai Citarum C, D Perikanan, peternakan dan pertanian

2 Sungai Cibeet B, C, D Air baku air minum, perikanan, peternakan dan pertanian

3 Sungai Bekasi B, C, D Air baku air minum, perikanan, peternakan dan pertanian

4 Sungai Cikarang B, C, D Air baku air minum, perikanan, peternakan dan pertanian

Sumber: Laporan Akhir Studi Pengembangan Potensi Air Bersih Kab Bekasi 2006

Pada beberapa kecamatan persediaan air bersih cukup memadai, sedang pada

beberapa kecamatan lain masih terdapat penduduk yang sulit memperoleh air

bersih. Kecamatan yang memiliki persediaan air bersih memadai adalah


Tahun 2011- 2031


Kecamatan Setu, Tarumajaya, Babelan, Tambun Selatan, Cibitung, Cikarang

Barat, Cikarang Timur, Cikarang Selatan, Serang Baru, Cikarang Pusat,

Kedungwaringin, Pebayuran, Sukatani. Sedangkan kecamatan yang masih

sedikit mengalami kesulitan memperoleh air bersih, seperti Kecamatan

Bojongmangu, masyarakat Bojongmangu mengandalkan perolehan air bersih

dari air hujan dan dari air sumur yang kedalamannya dapat mencapai 17 - 20 m.

B. Sumber Daya Mineral

Sumber daya mineral yang dimiliki oleh Kabupaten Bekasi terdiri dari bahan

galian batu gamping, pasir, lempung. Lempung sebagai bahan pembuat bata

merah dan genteng diambil dari pelapukan satuan konglomerat dan batupasir

tufan.

1.2.5 Potensi Ekonomi Wilayah

Gambaran kemajuan perekonomian suatu daerah juga dapat dilakukan dengan

mengelompokkan kegiatan perekonomiannya berdasarkan lapangan usaha.

Berdasarkan lapangan usaha, terdapat tiga kelompok lapangan usaha, yaitu:

1. Sektor primer, yaitu sektor yang tidak mengolah bahan mentah atau

bahan baku melainkan hanya mendayagunakan sumber-sumber alam,

seperti tanah dan kandungan deposit didalamnya. Yang termasuk

kelompok ini adalah sektor pertanian serta sektor pertambangan dan

galian.

Tabel 1.7 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bekasi

Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2002-2005

Lapangan Usaha 2002 2003 2005

Primer 3,47 3,36 3,55

Sekunder 83,72 83,85 83,85

Tersier 12,81 12,80 13,00

Total 100,00 100,00 100,00

Sumber: BPS Kabupaten Bekasi

2. Sektor Sekunder, yaitu sektor yang mengolah bahan mentah atau bahan

baku, baik yang berasal dari sektor sekunder menjadi barang yang lebih

tinggi nilai tambahnya. Sektor ini mencakup sektor industri pengolahan,

sektor listrik gas dan air minum, dan sektor kontruksi.

3. Sektor tersier atau sektor jasa, yaitu sektor yang tidak memproduksi

barang dalam bentuk fisik melainkan dalam bentuk jasa. Sektor ini adalah

sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi,

sektor bank dan lembaga keuangan lainny, sektor jasa-jasa.

Tabel 1.7 memperlihatkan distribusi persentase PDRB Kabupaten Bekasi tahun

2002-2005 atas dasar harga berlaku berdasarkan sektor primer, sekunder dan

tersier. Kontribusi sektor primer atas dasar harga berlaku sedikit mengalami


Tahun 2011- 2031


penurunan dari 3,67% dan pada tahun 2004 menjadi 3,55% tahun 2005.

Demikian pula dengan sektor sekunder mengalami peningkatan dari 12,81%

menjadi 13%. Hal ini menunjukkan telah terjadi pergeseran dari sektor primer

dan sektor sekunder ke sektor tersier. Kondisi ini memperlihatkan sektor

perdagangan dan jasa di Kabupaten Bekasi semakin berkembang seiring

dengan perkembangan Kota Bekasi dan Kota Jakarta.

Perkembangan sektor industri, perdagangan dan sektor jasa-jasa sehingga

terjadi pergeseran peranan sektor perekonomian dari sektor primer ke sektor

sekundr dan sektor tersier, ditunjang oleh ketersediaan kredit yang dikucurkan

oleh lembaga keuangan maupun bank swata kepada sektor-sektor ini.

1.3 Isu Strategis Wilayah

Terdapat 5 (lima) isu strategis pembangunan yang perlu diperhatikan dalam

pembangunan jangka panjang di Kabupaten Bekasi. 5 (lima) isu strategis

tersebut, yaitu :

a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, demografi dan sosial

budaya;

b. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan dan peningkatan kapasitas

aparatur kelembagaan;

c. Peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya wilayah,

yang meliputi :

i. sumber daya alam terutama lahan dan air sebagai faktor pendukung

pembangunan sektor pertanian;

ii. sumber daya buatan terutama permukiman dan industri agar

memberikan multiplier effect dalam perkembangan ekonomi serta

mendorong perkembangan wilayah perdesaan sehingga terwujud

keseimbangan perkembangan pembangunan perkotaan dan

perdesaan;

d. Pembangunan prasarana dan sarana pelayanan publik serta prasarana

dan sarana wilayah dalam mendukung proses produksi dan distribusi

hasil-hasil produksi dalam lingkup lokal, regional nasional dan

internasional;

e. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang ditandai dengan

peningkatan fungsi kawasan lindung; pengendalian pencemaran

lingkungan; rehabilitasi lahan kritis dan pemulihan kawasan dan

lingkungan yang telah mengalami kerusakan; pemulihan kemampuan

ekosistem sebagai penyangga kehidupan; dan peningkatan peran

masyarakat dalam pengelolaan lingkungan


Tahun 2011- 2031


1.4 Kajian Cepat KLHS

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif

untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi

dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan,

rencana dan program (KRP).

Aplikasi kajian cepat KLHS meliputi;

Pelingkupan :

Identifikasi issue penting melalui rangkaian proses ilmiah/ metodelogis. Ini

diperoleh melalui kegiatan FGD

Kajian dampak:

Melakukan analisis, perhitungan, simulasi dampak dan kecenderungannya

untuk melihat pengaruh lingkungan yang akan ditimbulkan apakah positif dan

negatif.

Kajian cepat KLHS untuk wilayah Kabupaten Probolinggo yang diperoleh

berdasarkan hasil FGD dan Self Assesment dapat dilihat pada tabel 1.8 Self

Assesment KLHS terhadap RTRW Kabupaten Bekasi.


Tahun 2011- 2031


Tabel 1.8 Self Assesment KLHS terhadap RTRW Kabupaten Bekasi

NO ISU STRATEGIS/ RENCANA

PENGEMBANGAN SUBSTANSI RTRW

PENGARUH ALTERNATIF MITIGASI REKOMENDASI

POSITIF NEGATIF

1 Percepatan fungsi dan peran Kecamatan Setu dan Tambun selatan sebagai pusat perkotaan dari bagian sistem perkotaan PKN Jabodetabek yang mengemban fungsi pengembangan industri skala nasional

Pengembangan perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Perwujudan pusat kegiatan pasal 40 ayat 1 huruf a

Semakin berkembangnya Kecamatan terkait

Menciptakan suatu perekonomian yang kondusif dan bersaing

Dengan terakomodirnya fasilitas maka akan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat

Adanya limbah dari kegiatan industri

Cepatnya perkembangan lahan terbangun dikhawatirkan akan terjadinya konversi lahan pertanian irigasi teknis

Kemacetan dan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup (persampahan, banjir, dll)

Berkurangnya lahan resapan air

Penyediaan pengolahan limbah industri

Delineasi terhadap kawasan pertanian berkelanjutan/yang beririgasi teknis serta penanganan melalui insentif dan disinsentif

Pengoptimalan sarana dan prasarana untuk menjaga kelestarian lingkungan seperti persampahan dan sanitasi

Mitigasi bahaya banjir dilakukan dengan penyediaan ruang evakuasi bencana serta pemantapan sitem drainase perkotaan

Menjaga kawasan RTH >30 %

Setiap pembangunan prasarana dengan skala regional diharapakan dilengkapi dengan analisa daya dukung lingkungan dan dokumen amdal.

Pemberian insentif dan disinsentif melalui mekanisme retribusi ataupun pembatasan terhadap sarana prasarana pada kawasan terbangun di areal sawah berkelanjutan

2 pembangunan jalan bebas hambatan Jatiasih Purwakarta yang melintasi Setu Cikarang Selatan - Serang Baru Bojongmangu Karawang - Purwakarta;

pembangunan jalan bebas hambatan Cimanggis-Cibitung, Cibitung-Tanjung Priok, Cikarang-Cibitung, Bekasi-Cikarang-Kampung Melayu;

Rencana sistem jaringan prasarana utama pasal 12 ayat 4 huruf a dan be.

Meningkatkan aksesibilitas

Menumbuhkan iklim investasi di daerah

Menimbulkan polusi udara dan suara

Berkurangnya lahan resapan

Penanaman vegetasi untuk mereduksi polusi

Penyediaan RTH

Perlu penyediaan jalur hijau dan pulau-pulau jalan untuk menambah kawasan RTH

Penyediaan studi kelayakan dan AMDAL dalam proses pengembangannya


Tahun 2011- 2031





POSITIF NEGATIF

Permasalahan bencana banjir Kawasan rawan bencana alam pasal 24 ayat ayat 4

Terganggunya sanitasi lingkungan

Berdasarkan kerawanan terhadap penanggulangan banjir, maka guna mengantisipasi bahaya banjir dan genangan periodik adalah : 1. Pelestarian dan pengelolaan

Daerah Aliran Sungai secara lintas wilayah;

2. Pembuatan tanggul pada kawasan Daerah Aliran Sungai dengan prioritas pada kawasan dataran dan rawan banjir;

3. Mengoptimalkan fungsi kawasan lindung dan kawasan resapan air; serta

4. Melakukan koordinasi dalam hal pengelolaan dan pengembangan drainase dengan wilayah lain.

Upaya pencegahan banjir dilakukan dengan tiga cara yakni : 1. melestarikan kawasan lindung

dan kawasan hulu sungai 2. pembuatan sumur resapan di

kawasan perkotaan perkotaan dan perdesaan, kawasan pertanian yang dilengkapi dengan embung, bendung maupun cek dam, pembuatan bendungan baru, dan

3. membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier, serta tidak menyatukan fungsi irigasi untuk drainase.


Tahun 2011- 2031





POSITIF NEGATIF

Penanganan abrasi pantai Kawasan lindung geologi pasal 25

Penurunan luas daratan akibat masuknya air laut ke daratan

Penurunan kualitas air tanah

Terganggunya sanitasi lingkungan

Upaya yang dapat dilakukan dalam penanganan masalah abrasi pantai melalui:

Menjaga kelestarian kawasan mangrove

Membuat tanggul-tanggul terhadap masuknya air laut ke daratan

Pengembangan kawasan industri Kawasan Peruntukan Industri pasal 32

Mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat

Menambah lahan pekerjaan baru sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran

Adanya limbah kegiatan industri

Terjadinya polusi udara

Penyediaan pengolahan limbah dari kegiatan industri

Menyediakan kawasan RTH privat di tiap kegiatan industri

Pengembangan kegiatan industri diharapkan dengan disertai penyediaan pengolahan limbah untuk mereduksi pencemaran.

Pembangunan jembatan layang (Fly Over) di Kecamatan tambun-Cibitung-Cikarang

Perwujudan prasarana transportasi pada pasal 41 ayat 6

Mengurangi kemacetan

Meningkatkan kemudian aksesibilitas

Kemacetan pada proses pembangunan

Polusi udara dan suara

Rekayasa lalu lintas pada proses pembangunan

Penanaman vegetasi untuk mereduksi polusi

Penyediaan RTH

Pada pengembangan jaringan jalan dilakukan juga pemberian vegetasi pada kiri kanan jalan untuk mengurangi dampak polusi suara dan udara

Perlu penyediaan jalur hijau dan pulau-pulau jalan untuk menambah kawasan RTH

Penyediaan studi kelayakan dan AMDAL proses pengembangan

Pembangunan Terminal : a) pembangunan terminal Tipe A

di Cikarang Utara (Desa Kalijati) dan Cikarang Barat;

Perwujudan prasarana transportasi pada pasal 41 ayat 5

Meningkatkan aksesibilitas dari dan menuju Kabupaten Bekasi

Meningkatkan

Berkurangnya lahan resapan air

Penanaman vegetasi untuk menambah estetika dan kawasan hijau kota

Penyediaan studi kelayakan dan Amdal dalam proses pengembangan


Tahun 2011- 2031





POSITIF NEGATIF

b) pembangunan terminal Tipe C di Kecamatan Tambun Utara, Tarumajaya, Sukatani dan Cibarusah; dan

c) pembangunan terminal barang di Tarumajaya

aksesibilitas internal Kabupaten Bekasi

Meningkatkan aksesibilitas barang dari dan ke Kabupaten Bekasi

Pembangunan pelabuhan : a) pembangunan pelabuhan peti

kemas di Kecamatan Muaragembong, Kecamatan babelan dan Kecamatan Tarumajaya dengan luas kurang lebih 740 Ha;

b) pembangunan pelabuhan nelayan dan perumahan nelayan dengan sarana pendukungnya di Muara Bendera, Kecamatan Muaragembong;

Perwujudan transportasi pada pasal 41 ayat 7

meningkatkan aksesibilitas menuju luar wilayah kabupaten Bekasi melalui jalur laut

penurunan ekosistem laut pada sekitar wilayah pelabuhan

menjaga kelestarian ekosistem laut dengan melakukan delineasi terhadap kawasan pengembangan dan kawasan lindung laut

penyediaan studi kelayakan dan AMDAL dalam proses pengembangan

Pengembangan pelayanan energi listrik: 1. Pembangkit Listrik Tenaga Gas

dan Uap (PLTGU) Muara Tawar Desa Segara Jaya Kecamatan Tarumajaya; dan

2. Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Cicau di Desa Cicau Kecamatan Cikarang Pusat.

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Energi dan Kelistrikan dalam pasal 14

Terlayaninya kebutuhan energi listrik


Tahun 2011- 2031





POSITIF NEGATIF

Peningkatan dan pengembangan TPPAS di Desa Burangkeng Kecamatan Setu

Rencana prasarana lingkungan dalam pasal 18 ayat 2

Menyediakan lahan akhir pembuangan sampah yang bersifat regional

Terjadinya pencemaran di wilayah sekitar

Pemilihan lokasi disesuaikan dengan kriteria TPPAS

Sistem operasional TPA menggunakan controlled landfill atau sanitary landfill

Penyediaan studi kelayakan dan AMDAL dalam proses pengembangan

Pengembangan kawasan pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan dalam ayat 27

Memaksimalkan potensi sumber energi alternatif

Dikhawatirkan terjadi kerusakan lingkungan yang ada di sekitarnya

Perlu adanya delineasi dan pelestarian kawasan lindungan di wilayah potensi pertambangan

Penyediaan studi kelayakan dan AMDAL dalam proses pengembangann

Perlu diperhitungkan antara unsur manfaat dan dampak

CATATAN:

Merupakan solusi sementara untuk mengatasi tuntutan perlunya KLHS bagi setiap RTRW Kab/Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang

Dibuat dalam forum dan tidak menuntut untuk dibahas/dievaluasi

Sifatnya self assessment oleh kabupaten/kota yang bersangkutan

Dokumen tersebut dilampirkan pada dokumen RTRW sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan

Dokumen tersebut nantinya menjadi alat bukti yang menunjukan bahwa RTRW Kabupaten/Kota telah melakukan KLHS sebagaimana dipersyaratkan dalam undang-undang


Tahun 2011- 2031


1 pendahuluan

Documents