hukum pemerintahan daerah - udayana university book th.2009/bb... · melalui proses pembelajaran...

BLOCK BOOK

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH KODE MATA KULIAH : WCI 3222

STATUS MATA KULIAH : PROGRAM KEHKUSUSAN HUKUM PEMERINTAHAN (PK.III)

SKS : 2 (DUA) SEMESTER : III (TIGA)

PLANNING GROUP :

PROF.DR. IBRAHIM, R. SH.MH. Bagian Hukum Administrasi Negara FH.UNUD

Telp. (0361)481005 – 08123815993; Email & Fb: mrprof.ibrahim @ yahoo,com

PROF.DR. I WAYAN PARSA, SH.MH Bagian Hukum Administrasi Negara FH.UNUD

Telp. (0361) 1414893 – 08179730270

I GUSTI BAGUS PUTRA SAMAJAYA, SH. Bagian Hukum Administrasi Negara FH.UNUD

Telp./hp; 0818565605

I NENGAH SUHARTA, SH. Bagian Hukum Administrasi Negara FH.UNUD

Telp /hp: 08123998139

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA

2009 / 2010

1. Identifikasi Mata Kuliah.

a. Nama Mata Kuliah : HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH (HK.

PEMDA).

b. Kode Mata Kuliah : WCI. 3222.

c. Status Mata Kuliah : Program Kekhususan Hukum Pemerintahan

(PK.III).

d. SKS : 2 (dua).

e. Semester : III (tiga)

f. Tim Pengajar : 1. Prof.Dr. Ibrahim, R, SH.MH.

2. Prof.Dr. I Wayan Parsa, SH.MH.

3. Prof.Dr. I Wayan Suandi, SH.MH.

4. I Ketut Sudiarta, SH.MH.

5. I Gusti Bagus Putra Samajaya, SH.

6. I Nengah Suharta, SH.

2. Diskripsi Mata Kuliah. UndangUndang Dasar (UUD) sejak disahkan pada tanggal 18 Agustus

1945 sampai dengan dilakukannya perubahanperubahan terhadapnya, tetap

memegang teguh prinsip, bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan”.

Oleh karena Negara Indonesia itu suatu Negara Kesatuan (eenheidsstaat), maka

Indonesia tidak tidak akan memiliki daerahdaerah di dalam lingkungannya

yang bersifat “negara” (staat).

Pembagian wilayah negara Indonesia atas daerahdaerah besar dan kecil

yang memiliki pemerintahan sendiri, yakni yang disebut dengan Pemerintahan

Daerah, tidaklah dimaksudkan untuk membentuk daerahdaerah yang bersifat

“staat” (negara) sebagaimana seperti yang terdapat pada negara dengan sistem

federalis (negara serikat), tetapi keberadaan daerahdaerah itu dengan

pemerintahan daerahnya masingmasing tetap berada dalam kerangka Negara

Kesatuan.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan sampai sekarang, telah diterbitkan

beberapa produk hukum dalam bentuk undangundang yang mengatur

keberadaan Pemerintahan Daerah. Sejarah perjalanan Pemerintahan Daerah

telah menunjukkan, bawa format yang ideal masih dalam proses pencarian.

3. Tujuan Mata Kuliah. Melalui proses pembelajaran untuk mata kuliah Hukum Pemerintahan

Daerah ini, mahasiswa diharapkan dapat memperoleh pengetahuan dan

pemahaman, serta nantinya mampu menerapkan dan menganalisis berbagai

persoalanpersoalan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

4. Metoda dan Strategi Proses Pembelajaran. a. Metoda Perkuliahan.

Metoda perkuliahan: adalah “Problem Based Learning” (PBL), dimana pusat

pembelajaran ada pada mahasiswa. Metoda yang diterapkan adalah

“belajar” (Learning) bukan “mengajar” (Teaching).

Strategi Pembelajaran:

− perkuliahan 50% (6 [enam] kali pertemuan perkuliahan);

− tutorial 50% (6 [enam] kali pertemuan tutorial);

− 1 (satu) kali pertemuan untuk Test Tengah Semester (TTS);

− 1 (satu) kali pertemuan untuk Test Akhir Semester (TAS).

Total pertemuan: 14 (empat belas) kali.

b. Pelaksanaan Perkuliahan & Tutorial.

Dalam mata kuliah Hk. Pemda ini, direncanakan:

− perkuliahan berlangsung selama 6 (enam) kali pertemuan, yaitu:

pertemuan ke 1, ke 3, ke 5, ke 7, ke 9, dan ke 11;

− tutorial 6 (enam) kali pertemuan, yaitu: pertemuan ke 2, ke 4, ke 6, ke 8,

ke 10, dan ke 12.

c. Strategi Perkuliahan.

Perkuliahan tentang subsub pokok bahasan dipaparkan dengan alat bantu

media, seperti whiteboard, power point slide, dan sebagainya, serta

penyiapan bahanbahan bacaan yang dipandang sulit untuk diperoleh atau

di akses oleh mahasiswa.

Sebelum mengikuti perkuliahan, mahasiswa sudah mempersiapkan diri

(self study) mencari bahan materi, membaca dan memahami pokok bahasan

yang akan dikuliahkan sesuai dengan arahan (guidance) dalam Block Book.

Tekhnik perkuliahan: pemaparan materi, tanya jawab dan diskusi (proses

pembelajaran dua arah).

d. Strategi Tutorial.

o Mahasiswa mengerjakan tugastugas (discussion task, study task, dan

prolem task) sebaai bagian dari self study (20 jam perminggu), kemudian

berdiskusi di kelas tutorial, presentasi power point

o Dalam 6 (enam) kali tutorial di kelas, mahasiswa diwajibkan:

− menyetorkan karya tulis berupa paper sesuai dengan topik tutorial;

− mempresentasikan tugas tutorial

5. Ujian dan Penilaian. a. Ujian.

Ujian dilaksanakan 2 (dua) kali dalam bentuk tertulis, yaitu: Ujian Tengah

Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS)

b. Penilaian.

Penilaian akhir dari proses pembelajaran ini berdasarkan “Rumus Nilai

Akhir” sesuai dengan Buku Pedoman Fakultas Hukum Universitas

Udayana, Tahun 2009, yaitu:

(UTS + TT) + (2 X UAS) 2

NA = 3

NA : Nilai Akhir UTS : Ujian Tengah Semester UAS : Ujian Akhir Semester

Skala Nilai Keterangan dengan Skala Nilai

Huruf Angka 0 10 0 100

A 4 8,0 – 10,0 80 – 100 B+ 3,5 7,0 – 7,9 70 – 79 B 3 5,5 – 6,9 65 – 69

C+ 2,5 6,0 – 6,4 60 – 64 C 2 5,5 – 5,9 55 – 59

D+ 1,5 5,0 – 5,4 50 – 54 D 1 4,0 – 4,9 40 – 49 E 0 0,0 – 3,9 0 39

6. Materi Perkuliahan (Organisasi Perkuliahan).

I. BENTUK DAN ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN A. Bentuk Pemerintahan Negara

1. Negara Federal 2. Negara Kesatuan.

B. AsasAsas Penyelenggaraan Pemerintahan 1. Asas Keahlian 2. Asas Kedaerahan

II. KONSEP DESENTRALISASI: OTONOMI DAN DAERAH OTONOM A. Desentralisasi – Dekonsentrasi B. Otonomi Dan Ajaran Otonomi C. Daerah Otonom

III. PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF YURIDIS A. Latar Belakang

B. Sejarah Perkembangan Pemerintahan Daerah Di Indonesia 1. Pada Masa UndangUndang Dasar Proklamasi (1945) 2. Pada Masa Konstitsi Republik Indonesia Serikat (RIS) 3. Pada Masa UndangUndang Dasar Sementara (UUDS) 1950 4. Pada Masa UndangUndang Dasar 1945

a. Masa Pemerintahan Orde Lama/Demokrasi Terpimpin b. Masa Pemerintahan Orde Baru/Demokrasi Pancasila c. Masa Era Reformasi.

IV. UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH A. Dasar Pemikiran B. Pembentukan Daerah C. Pembagian Urusan (Wewenang) Pemerintahan

V. PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH A. Pengertian Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Daerah B. Perangkat Daerah C. Produk hukum Pemerintahan/Pemerintah Daerah.

VI. HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH A. Hubungan Dalam Bidang Keuangan B. Hubungan Dalam Bidang Pelayanan Umum C. Hubungan Dalam Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan

Sumber Daya Lainnya D. Hubungan Dalam Bidang Pengawasan.

7. Bahan Bacaan. Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, PT.Bumi Aksara, Jakarta, 1990. Amrah Muslimin, AspekAspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni, Bandung,

1982. Astim Riyanto, Teori Negara Kesatuan, Yapemdo, Bandung, 2006. Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah,

PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007. Joeniarto, Perkembangan Pemerintahan Lokal, Alumni, Bandung, 1979. Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia,

PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001. Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah – Pasang Surut Hubungan Kewenangan

antara DPR dan Kepala Daerah, PT.Alumni, Bandung, 2008. Koesoemahatmadja, RDH. , Pengantar Ke Arah Sistim Pemerintahan Daerah Di

Indonesia, Binacipta, Bandung, 1979. Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara

Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan CV.Sinar Bakti, Jakarta, 1983.

Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Tjetakan Kesembilan, Djakarta, 1966.

Suriansyah murhani, Pengawasan Pemerintah Daerah, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.

Peraturan Perundangundangan: 1. UU.No.1 Tahun 1945 tentang “Kedudukan Komite Nasional Daerah” (23

November 1945); 2. UU.No.22 Tahun 1948 tentang “Pemerintah Daerah” (10 Juli 1948); 3. Penetapan Presiden No.6 Tahun 1959 tentang “Pemerintah Daerah” (17 September

1959); 4. UU.No.18 Tahun 1965 tentang “PokokPokok Pemerintahan Daerah” (1 September

1965); 5. UU.No.5 Tahun 1974 tentang “PokokPokok Pemerintahan Di Daerah” (23 Juli

1974); 6. UU.No.22 Tahun 1999 tentang “Pemerintahan Daerah” (7 Mei 1999); 7. UU.No.32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah” (15 Oktober 2004). 8. Peraturan perundangundangan pelaksana lainnya.

8. Persiapan Proses Perkuliahan. Mahasiswa diwajibkan untuk memiliki Block Book Mata Kuliah Hukum

Pemerintahan Daerah ini sebelum perkuliahan dimulai, dan sudah

mempersiapkan materi sehingga proses perkuliahan dan tutorial dapat

terlaksana sesuai dengan tujuannya.

Pertemuan 1 : Perkuliahan 1 (Lectures).

Bentuk Dan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan.

A. Bentuk Pemerintahan Negara 1. Negara Federal 2. Negara Kesatuan.

B. AsasAsas Penyelenggaraan Pemerintahan 1. Asas Keahlian 2. Asas Kedaerahan

Bahan Bacaan:

§ Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, PT.Bumi Aksara, Jakarta, 1990. § Astim Riyanto, Teori Negara Kesatuan, Yapemdo, Bandung, 2006. § Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia,

Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan CV.Sinar Bakti, Jakarta, 1983. § Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Tjetakan Kesembilan, Djakarta, 1966. § Joeniarto, Perkembangan Pemerintahan Lokal, Alumni, Bandung, 1979. § Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah,

PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007. § Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah – Pasang Surut Hubungan Kewenangan

antara DPR dan Kepala Daerah, PT.Alumni, Bandung, 2008. § Koesoemahatmadja, RDH. , Pengantar Ke Arah Sistim Pemerintahan Daerah Di

Indonesia, Binacipta, Bandung, 1979. § Amrah Muslimin, AspekAspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni, Bandung, 1982.

Pertemuan 2 : Tutorial 1.

Discussion Task – Study Task.

Dari pemahaman terhadap bentuk pemerintahan federal atau federasi (negara

serikat), maka di dalam Negara Kesatuan, penyelenggaraan pemerintahannya

dapat dilakukan dengan berbagai cara, dimana salah satu dari cara tersebut

memiliki kemiripan dengan model federasi. Dikatakan sama, karena terdapat

beberapa perbedaan yang prinsipil yang membedakan kedua bentuk atau model

pemerintahan tersebut.

Diskusikan persamaan dan perbedaan dari kedua bentuk pemerintahan

tersebut, dan pada model yang mana asasasas penyelenggaraan pemerintahan

dapat diterapkan, serta mode mana yang diterapkan dalam penyelenggaraan

pemerintahan Indonesia.

Bahan Bacaan:

§ Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, PT.Bumi Aksara, Jakarta, 1990. § Astim Riyanto, Teori Negara Kesatuan, Yapemdo, Bandung, 2006. § Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia,

Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan CV.Sinar Bakti, Jakarta, 1983. § Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Tjetakan Kesembilan, Djakarta, 1966. § Joeniarto, Perkembangan Pemerintahan Lokal, Alumni, Bandung, 1979. § Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah,

PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007. § Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah – Pasang Surut Hubungan Kewenangan

antara DPR dan Kepala Daerah, PT.Alumni, Bandung, 2008. § Koesoemahatmadja, RDH. , Pengantar Ke Arah Sistim Pemerintahan Daerah Di

Indonesia, Binacipta, Bandung, 1979. § Amrah Muslimin, AspekAspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni, Bandung, 1982. § UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Konsep Desentralisasi: Otonomi Dan Daerah Otonom.

A. Desentralisasi – Dekonsentrasi B. Otonomi Dan Ajaran Otonomi C. Daerah Otonom

Bahan Bacaan:

§ Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah – Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPR dan Kepala Daerah, PT.Alumni, Bandung, 2008.

§ Joeniarto, Perkembangan Pemerintahan Lokal, Alumni, Bandung, 1979. § Koesoemahatmadja, RDH. , Pengantar Ke Arah Sistim Pemerintahan Daerah Di

Indonesia, Binacipta, Bandung, 1979. § Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah,

PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007. § Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia,

PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.



Dari pengertianpengertian dekonsentrasi, dan desentralisasi yang melahirkan

otonomi dan daerah otonom, adalah konsepkonsep yang berhubungan dengan

kewenangan pengambilan keputusan. Menurut M.Faltas terdapat dua kategori

dalam pengambilan keputusan: keputusan politik/political authority (policy

making); dan keputusan administratif (keputusan pelaksanaan)/administrative

authority (policy executing).Luas tidaknya kewenangan yang dimiliki oleh daerah

otonom sangat tergantung pada ajaran otonomi yang dipergunakan.

Bagaimanakah model pengambilan keputusan yang diterapkan dalam sistem

penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, dan ajaran otonomi apa yang

diterapkan oleh UU.No.32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah”.

Bahan Bacaan:


§ Joeniarto, Perkembangan Pemerintahan Lokal, Alumni, Bandung, 1979. § Koesoemahatmadja, RDH. , Pengantar Ke Arah Sistim Pemerintahan Daerah Di

Indonesia, Binacipta, Bandung, 1979. § Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah,

PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007. § Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia,

PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001. § UU.No.32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah”

Pertemuan 5: Perkuliahan 5 (Lectures).

Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Yuridis.

A. Latar Belakang B. Sejarah Perkembangan Pemerintahan Daerah Di Indonesia

1. Pada Masa UndangUndang Dasar Proklamasi (1945) 2. Pada Masa Konstitsi Republik Indonesia Serikat (RIS) 3. Pada Masa UndangUndang Dasar Sementara (UUDS) 1950 4. Pada Masa UndangUndang Dasar 1945

a. Masa Pemerintahan Orde Lama/Demokrasi Terpimpin b. Masa Pemerintahan Orde Baru/Demokrasi Pancasila c. Masa Era Reformasi.

Bahan Bacaan:

§ Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007.


§ Joeniarto, Perkembangan Pemerintahan Lokal, Alumni, Bandung, 1979.

Peraturan Perundangundangan:

§ UU.No.1 Tahun 1945 tentang “Kedudukan Komite Nasional Daerah”. § UU.No.22 Tahun 1948 tentang “Pemerintah Daerah”. § Penetapan Presiden No.6 Tahun 1959 tentang “Pemerintah Daerah”. § UU.No.18 Tahun 1965 tentang “PokokPokok Pemerintahan Daerah”. § UU.No.5 Tahun 1974 tentang “PokokPokok Pemerintahan Di Daerah”. § UU.No.22 Tahun 1999 tentang “Pemerintahan Daerah”. § UU.No.32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah”.

Pertemuan 6 : Turorial 3.

Discussion Task –Study Task.

Dalam konteks Negara Kesatuan beberapa pengaturan mengenai

Pemerintahan Daerah telah diterbitkan. Pengaturanpengaturan tersebut memiliki

perbedaanperbedaan, seperti sistem pemerintahanya (dualistis atau monolistis),

pembagian susunan pemerintahan, kedudukan kepala daerah, maupun aspek

pengawasannya. Hal ini menunjukkan bahwa format yang ideal bagi

penyelenggaraan pemerintahan daerah belum diperoleh. Masih dalam proses

pencarian.

Mahasiswa di bagi dalam empat kelompok sesuai dengan permasalahan di

atas, masingmasing kelompok memilih salah satu dari permasalahan tersebut,

untuk didiskusikan. Menurut pandangan / analisa mahasiswa, format yang

bagaimana yang ideal untuk diterapkan dalam penyelenggaaan pemerintahan

daerah dalam konteks negara kesatuan (dibatasi sampai UU.No.22 Tahun 1999

tentang “Pemerintahan Daerah”).

Bahan Bacaan:



§ Joeniarto, Perkembangan Pemerintahan Lokal, Alumni, Bandung, 1979.


§ UU.No.1 Tahun 1945 tentang “Kedudukan Komite Nasional Daerah”. § UU.No.22 Tahun 1948 tentang “Pemerintah Daerah”. § Penetapan Presiden No.6 Tahun 1959 tentang “Pemerintah Daerah”. § UU.No.18 Tahun 1965 tentang “PokokPokok Pemerintahan Daerah”. § UU.No.5 Tahun 1974 tentang “PokokPokok Pemerintahan Di Daerah”. § UU.No.22 Tahun 1999 tentang “Pemerintahan Daerah”. § UU.No.32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah”.


UndangUndang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerinthan Daerah.

A. Dasar Pemikiran B. Pembentukan Daerah C. Pembagian Urusan (Wewenang) Pemerintahan

Bahan Bacaan:


§ Astim Riyanto, Teori Negara Kesatuan, Yapemdo, Bandung, 2006. § Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah – Pasang Surut Hubungan Kewenangan

antara DPR dan Kepala Daerah, PT.Alumni, Bandung, 2008.


§ UU.No.32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah”. § PP.No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.


Study Task.

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terpenting adalah

adanya pembagian wewenang pemerintahan yang jelas dan tegas, untuk

menghindarkan adanya tumpang tindih wewenang. Ajaran otonomi apakah yang

dipergunakan sebagai dasar pembagian wewenang pemerintahan, dan

bagaimanakah konkritisasinya (dalam perspektif yuridis).

Bahan Bacaan:


§ Astim Riyanto, Teori Negara Kesatuan, Yapemdo, Bandung, 2006. § Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah – Pasang Surut Hubungan Kewenangan

antara DPR dan Kepala Daerah, PT.Alumni, Bandung, 2008.


§ UU.No.32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah” (15 Oktober 2004). § PP.No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.


Pemerintahan Daerah Dan Pemerintah Daerah.

A. Pengertian Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Daerah B. Perangkat Daerah C. Produk hukum Pemerintahan/Pemerintah Daerah.

Bahan Bacaan:




§ UU.No.32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah” . § PP.No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. § Permendagri No.57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi

Perangkat Daerah.



Urusan pemerintahan daerah (otonomi daerah) diselenggarakan oleh

Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah) dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang merupakan lembaga perwakilan

rakyat daerah.

Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) dipilih secara demokratis

berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang

diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Dipandang dari

sudut hukum, apakah pemilihan Kepala Daerah oleh KPUD tersebut dapat

dibenarkan.

Hubungan antara Kepala Daerah dengan DPRD yang kemudian dituangkan

dalam bentuk produk hukum, dalam kajian yuridis, dapat menimbulkan

permasalahan. Permasalahnpermasalahan apa yang dapat timbul dari hubungan

itu.

Bahan Bacaan:




§ UU.No.32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah”. § PP.No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. § Permendagri No.57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi

Perangkat Daerah.


Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah.

A. Hubungan Dalam Bidang Keuangan. B. Hubungan Dalam Bidang Pelayanan Umum C. Hubungan Dalam Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Sumber

Daya Lainnya. D. Hubungan Dalam Bidang Pengawasan.

Bahan Bacaan:



§ Suriansyah Murhani, Pengawasan Pemerintah Daerah, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.


§ UU.No.32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah”. § UU.No.33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat Dan Pemerintah Daerah”. § PP.No.79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. § Permendagri. No.23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



− Mahasiswa dibagi dalam dua kelompok berdasarkan NIM yang angka terakhirnya genap dan/atau ganjil;

− Masingmasing kelompok memilih satu topik; − Masingmasing kelompok menentukan pembawa makalah, moderator, dan

notulen.

Pada prinsipnya, faktor keuangan yang intinya bersumber pada pendapatan

asli daerah menjadi suatu ukuran untuk menyatakan keberhasilan

penyelenggaaan pemerintahan daerah. Adanya Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah menimbulkan adanya hubungan di bidang keuangan antara keduanya.

Bagaimanakah konkritisasi dari hubungan keuangan tersebut, dan bagaimana

pendapat saudara terhadap hubungan keuangan tersebut.

Dalam konteks Negara Kesatuan, terdapat adanya hubungan pengawasan

terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bagaimana konkritisasi

pelaksanaan hubungan pengawasan tersebut, dan bagaimana pendapat saudara.

Bahan Bacaan:



§ Suriansyah murhani, Pengawasan Pemerintah Daerah, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.


§ UU.No.32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah”. § UU.No.33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat Dan Pemerintah Daerah”. § PP.No.79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. § Permendagri. No.23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

hukum pemerintahan daerah - udayana university book th.2009/bb... · melalui proses pembelajaran...

Documents