informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan …€¦ · pendahuluan a. dasar hukum laporan...

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)

KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun

Anggaran 2018 ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah.

Penyusunan LPPD dan LKPJ Bupati Kepahiang dilakukan sesuai dengan dan

berpedoman kepada surat edaran Menteri dalam Negeri Nomor 120.04/9804/OTDA

tanggal 17 Desember 2018 tentang Penyususnan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Tahun 2018.

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

Kabupaten Kepahiang adalah bagian dari wilayah Provinsi Bengkulu yang

merupakan pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong dan dibentuk berdasarkan

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan

Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu. Kabupaten Kepahiang terletak pada

dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan yang sebagian besar daerahnya berada

pada ketinggian antara 500 meter sampai dengan 1.000 meter diatas permukaan

laut (dpl). Memiliki relief tanah yang didominasi daerah perbukitan dengan

kemiringan lahan cukup tajam dan curam (diatas 40 %), terutama yang termasuk

jalur pegunungan Bukit Barisan dengan luas wilayah ± 66.500 Ha yang saat ini

terdiri dari 8 Kecamatan; Kecamatan Bermani Ilir seluas 16.391 Ha (24,6% dari total

luas Kabupaten Kepahiang), Kecamatan Ujan Mas seluas 9,308 Ha (13,99% ),

Kecamatan Tebat Karai seluas 7.688 Ha (11,56%), Kecamatan Kepahiang seluas

7.192 Ha (10,81%), Kec. Muara Kemumu seluas 9.308 Ha (14,30%), Kecamatan

Seberang Musi seluas 7.665 Ha (11,56%), Kecamatan Kabawetan seluas 6.331 Ha

(,52%) dan Kecamatan Merigi seluas 2.418 Ha (3,6%); dan 105 Desa serta 12

Kelurahan dengan batas wilayah administratif Kabupaten sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Curup, Kecamatan Sindang Kelingi

dan Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten

Bengkulu Tengah (Pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara);

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang

Propinsi Sumatra Selatan;

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu

Tengah dan Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong.

C. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

Secara geografis Kabupaten Kepahiang terletak pada posisi 101°55’19” sampai

dengan 103°01’29” Bujur Timur (BT) dan 02°43’07” 03°46’48” Lintang Selatan (LS)

yang terletak pada dataran tinggi Pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian antara

500 meter sampai dengan 1.000 meter diatas permukaan laut (dpl), memiliki relief

tanah yang didominasi daerah perbukitan dengan kemiringan lahan cukup tajam dan

curam (diatas 40%), terutama yang termasuk jalur pegunungan Bukit Barisan,

berbukit seluas 19.030 Ha (28,20%), bergelombang sampai berbukit seluas 27.065

Ha (40,70%), datar sampai bergelombang seluas 20.405 Ha (31,10%).

Sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia, Kabupaten Kepahiang juga

beriklim tropis dengan rata-rata suhu udara antara 23,3°C sampai dengan 24,7°C

dengan jumlah curah hujan sebesar 230 hari per tahun 2014.

Sumber daya air di Kabupaten Kepahiang terdiri dari sumber daya air permukaan

berupa air sungai serta sumber air tanah berupa sumber air tanah dangkal dan air

tanah dalam. Sumber air tanah permukaan diantaranya adalah Sungai Musi yang

secara umum sumber air tanah permukaan merupakan sumber potensial sebagai

sumber air baku, air bersih, irigasi pertanian dan pembangkit energi. Sedangkan

sumber daya air tanah sangat potensial bagi keperluan pertanian, industri dan

pemukiman tersebar diseluruh Kabupaten Kepahiang.

Kabupaten Kepahiang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi

Bengkulu dengan luas wilayah ± 66.500 Ha yang saat ini terdiri dari 8 Kecamatan;

Kec. Bermani Ilir seluas 16.391 Ha (24,6% dari total luas Kabupaten Kepahiang), Kec.

Ujan Mas seluas 9,308 Ha (13,99% ), Kec. Tebat Karai seluas 7.688 Ha (11,56%),

Kec. Kepahiang seluas 7.192 Ha (10,81%), Kec. Muara Kemumu seluas 9.308 Ha

(14,30%), Kec. Seberang Musi seluas 7.665 Ha (11,56%), Kec. Kabawetan seluas

6.331 Ha (,52%) dan Kec. Merigi seluas 2.418 Ha (3,6%); dan 105 Desa serta 12

Kelurahan dengan batas wilayah administratif Kabupaten sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Curup, Kecamatan Sindang Kelingi

dan Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten

Bengkulu Tengah (Pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara);

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang

Propinsi Sumatra Selatan;

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu

Tengah dan Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong.

D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

Jumlah penduduk Kabupaten Kepahiang pada tahun 2018 berjumlah 151.019 jiwa

dengan penduduk laki-laki sebanyak 78.006 jiwa dan penduduk perempuan

sebanyak 73.013 jiwa. Masyarakat Kabupaten Kepahiang mayoritas bekerja dibidang

pertanian dan perkebunan yang mayoritas merupakan petani tradisional

(Subsistem). Sementara lebih dari 99,13 persen penduduk di Kabupaten Kepahiang

beragama Islam, Katholik 0,17 %, Kristen lainnya 0,24 %, Hindu hampir 0,23 %,

Budha hanya sekitar 0,22% dan Konghocu 0.01 %.

E. KONDISI EKONOMI

a. Potensi dan Unggulan Daerah

Potensi sektor unggulan di Kabupaten Kepahiang:

1. Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Palawija

2. Perkebunan

3. Perternakan

4. Pariwisata

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Visi dan misi merupakan gambaran otentik Kabupaten Kepahiang dalam 5 (lima)

tahun mendatang pada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode

RPJMD Tahun 2016-2021. Gambaran nyata tentang visi dan misi dituangkan ke dalam

tujuan dan sasaran merujuk pada arah kebijakan RPJPD Kabupaten Kepahiang Tahun

2005-2025. Tujuan dan sasaran juga mengalami pengayaan dengan mempertimbangkan

berbagai isu strategis dan kebijakan nasional.

1. VISI

Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 -

2021 adalah:”TERWUJUDNYA KABUPATEN KEPAHIANG YANG MAJU, MANDIRI

DAN SEJAHTERA”

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

A. Maju

Kabupaten Kepahiang yang maju adalah Kondisi terwujudnya akselerasi

pembangunan Kabupaten Kepahiang yang lebih baik, dengan adanya

peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan hasil-hasil pembangunan.

B. Mandiri

Kabupaten Kepahiang yang Mandiri adalah Kemampuan masyarakat Kabupaten

Kepahiang dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang

berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal.

C. Masyarakat Sejahtera

Kepahiang Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi

kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan,

pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan

fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi

dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta

hiburan; terciptanya hubungan antar Rakyat Kepahiang yang dinamis, saling

menghargai, bantu membantu, saling pengertian dan tepo seliro; serta tersedia

prasarana dan sarana publik terkait dengan infrastruktur pelayanan publik,

transportasi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.

2. Misi:

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah

dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 5 (lima) misi Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2021, sebagai

berikut:

1. Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Kepahiang yang sehat,

cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan

ketaqwaan. Upaya yang akan dilakukan adalah dengan pelayanan kesehatan dan

pendidikan yang bermutu serta peningkatan kapasitas pemerintahan daerah

sesuai dengan kondisi, karakteristik dan kebutuhan masyarakat.

2. Meningkatkan efektifitas pemerintahan daerah dalam mewujudkan reformasi

birokrasi. Upaya ini dilakukan melalui pengembangan kapasitas birokrasi yang

profesional, handal dan akuntabel, percepatan pelayanan publik, meningkatkan

kualitas demokrasi dan penegakan supremasi hukum.

3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana daerah serta

infrastruktur fisik penunjang pembangunan daerah. Upaya ini dilakukan dengan

upaya percepatan penyediaan infrastruktur yang mampu mendukung kegiatan

ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

4. Mengembangkan perekonomian Kabupaten Kepahiang yang berdaya saing,

berkeadilan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan. Upaya ini dilakukan

melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, peningkatan investasi yang

menyerap tenaga kerja lokal, penyediaan informasi, fasilitas dan intermediasi

perbankan bagi koperasi dan usaha kecil menengah.

5. Mendorong peningkatan Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP) serta meningkatkan penerimaan atas potensi Pajak Daerah dan

Pendapatan Asli Daerah lainnya. Upaya ini dilakukan dengan menggali

semaksimal mungkin potensi-potensi pajak daerah dengan tetap

mempertimbangan kepentingan daerah serta tidak memberatkan masyarakat

umum sebagai wajib pajak.

BAB III

URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. URUSAN KONGKUREN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan

pemerintahan kongkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan

Pemerintah Konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan

otonomi daerah. Urusan Kongkuren sebagimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)

yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan wajib dan

urusan Pemerintahan pilihan, terdapat 30 urusan yang di konkurenkan kepada

pemerintahan kabupaten yang terdiri dari 24 urusan Wajib dan 6 urusan Pilihan.

Alokasi anggaran belanja daerah Kabupaten Kepahiang tahun 2018 untuk

penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan adalah sebesar Rp.714.759.230.552,76

dan terealisasi sebesar Rp.673.638.015.987,60.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. URUSAN PENDIDIKAN

a. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayan yang berkaitan

dengan Urusan Pendidikan adalah sebagai berikut :

1) Program Pendidikan Anak Usia Dini

2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

3) Program Pendidikan Non Formal

4) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

5) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

b. Tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan Pendidikan,

sebagai berikut :

1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar 36,95%, yang merupakan

perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang TK / RA / Penitipan Anak

sebanyak 3.766 orang dengan Jumlah anak usia 0 – 4 tahun sebanyak 10.190

orang.

2) Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) sebesar

8,80% yang merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15-19

tahun yang dapat baca tulis sebanyak 13.720 orang dengan jumlah penduduk

usia 15 tahun ke atas sebanyak 140.828 orang.

3) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A sebesar 92,60% yang merupakan

perbandingan antara Jumlah siswa usia 7-12 tahun dijenjang SD/MI/Paket A

sebanyak 14.149 orang dengan Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun

sebanyak 15.279 orang.

4) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B sebesar 83,79% yang

merupakan perbandingan antara Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang

SMP/MTs/Paket B sebanyak 6.677 orang dengan Jumlah penduduk kelompok

usia 13-15 tahun sebanyak 7.968 orang.

5) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI sebesar 0,21% yang merupakan

perbandingan antara Jumlah putus sekolah pada tingkat & jenjang SD/MI

sebanyak 31 orang dengan Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang

SD/MI pd tahun ajaran sebelumnya sebanyak 14.149 orang.

6) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs sebesar 0,26% yang merupakan

perbandingan antara Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs

sebanyak 43 orang dengan Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang

SMP/MTs 6.677 orang.

7) Angka Kelulusan (AL) SD/MI sebesar 100% yang merupakan perbandingan

antara Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI sebanyak 2.576 orang dengan

Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran

sebelumnya sebanyak 2.576 orang.

8) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs sebesar 99,86% yang merupakan perbandingan

antara Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs sebanyak 2.217 orang dengan

Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran

sebelumnya sebanyak 2.220 orang.

9) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs sebesar 91,84% yang

merupakan perbandingan antara Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang

SMP/MTs sebanyak 2.366 orang dengan Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI

tahun ajaran sebelumnya sebanyak 2.576 orang.

10) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebesar 93% yang merupakan

perbandingan antara Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV sebanyak 2.124

orang dengan Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA sebanyak 2.263

orang.

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2018 untuk melaksanakan Urusan pendidikan yang

dilaksanakan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan Alokasi Anggaran sejumlah Rp.

154.981.529.529.00 dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp. 131.759.080.78544

(85,02%).

2. URUSAN KESEHATAN

a. Program Kegiatan

Urusan Kesehatan di Kabupaten Kepahiang dilaksankan oleh 2 OPD yaitu Dinas

Kesehatan dan RSUD dengan Program dan Kegiatan urusan sebagai berikut:

Dinas Kesehatan Kabuapten Kepahiang:

1) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

2) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

3) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat

6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat

7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

8) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

9) Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

10) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

11) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak

12) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

13) Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

14) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

15) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kesehatan

Jiwa dan Napza

16) Program Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan

17) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik

18) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

19) Program Kesehatan Matra

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

1) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

2) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan Kesehatan,

sebagai berikut :

1) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 100% yang

merupakan perbandingan antara jumlah komplikasi kebidanan yg mendapat

penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

sebanyak 414 dengan jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu

wilayah kerja pada kurun waktu yang sama sebanyak 414.

2) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan sebesar 99,01% yang merupakan perbandingan

jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah

kerja pada kurun waktu tertentu sebanyak 2.211 dengan jumlah seluruh

sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama

sebanyak 2.233.

3) Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) sebesar 90,6%

yang merupakan perbandingan antara jumlah Desa / Kelurahan UCI

sebanyak 106 desa/kelurahan dengan jumlah Seluruh Desa/Kelurahan

sebanyak 117 desa/kelurahan.

4) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan sebesar 100%, yang

merupakan perbandingan antara Jumlah balita gizi buruk mendapat

perawatan disarana Pelayanan Kesehatan Dasar di suatu wilayah kerja pada

kurun waktu tertentu sebanyak 8 balita gizi buruk dengan Jumlah seluruh

balita gizi buruk buruk yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalam waktu

yang sama sebanyak 8 balita gizi buruk.

5) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA sebesar

100% yang merupakan perbandingan antara jumlah penderita baru TBC BTA

(+) yang Ditemukan dan diobati di satu wilayah Kerja selama 1 tahun

sebanyak 297 dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam

Kurun waktu yang sama sebanyak 297.

6) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD sebesar 100

% yang merupakan perbandingan antara jumlah penderita DBD yang

ditangani sesuai SOP di satu wilayah Kerja selama 1 tahun sebanyak 85

dengan Jumlah penderita DBD yang ditemuk 85.

7) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 123%

yang merupakan perbandingan antara jumlah kunjungan pasien masyarakat

miskin di sarana kesehatan Strata 1 sebanyak 74.711 dengan Jumlah

seluruh masyarakat miskin di Kabupaten Kepahiang sebanyak 60.718.

8) Cakupan kunjungan bayi sebesar 99,8% yang merupakan perbandingan

antara jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai

standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu sebanyak 2.223

dengan jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun

waktu yang sama sebanyak 2.228.


Pada tahun 2018 anggaran yang dialokasikan untuk urusan kesehatan yang

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Alokasi

Anggaran sejumlah Rp.109.257.860.306,00 dengan Realisasi Anggaran sejumlah

Rp.102. 341.153.315,00 (93,67 %), dengan rincian sebagai berikut :

Urusan dan Organisasi/SKPD

Anggaran Realisasi %

Kesehatan 109.257.860.306,00 102.341.153.315,00 93,67

Dinas Kesehatan 61.742.708.535,00 57.196.738.576,94

92,64

Rumah Sakit Umum Daerah

47.515.151.771,00 45.144.414.738,71 95,01

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


Program dan kegiatan tahun 2018 terkait dengan Urusan Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang adalah

sebagai berikut:

1) Program pembangunan jalan dan jembatan

2) Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

3) Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

4) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

5) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan lainnya

6) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

7) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

8) Program pembangunan infrastruktur perdesaan

9) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang


Capaian Standar Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan Pekerjaan Umum,

sebagai berikut :

1) Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 79,22%, dengan panjang

jalan kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 331,3 km dari panjang seluruh

jalan kabupaten sepanjang 418.17 km.

2) Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik sebesar 71,44%, dengan luas

irigasi kabupaten dalam kondisi baik seluas 2.690 Ha dari luas irigasi

kabupaten seluas 3.765 Ha.

3) Rumah Tangga Per Sanitasi sebesar 76,32%, dengan jumlah rumah tangga

ber sanitasi 37.958 RT dari jumlah total rumah tangga 49.732 RT.

4) Kawasan Kumuh sebesar 0,36%, dengan Luas Kawasan Kumuh 244 Ha dari

Luas Wilayah 66.500 Ha.

b. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Anggaran yang dialokasikan untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Alokasi Anggaran sejumlah Rp.

85.282.555.625,00 dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp. 78.105.111.342,49

(91,58%) sedangkan Urusan Penataan Ruang yang dilakasankan oleh BAPPEDA

sejumlah Rp.740.480.000,- realisasi 725,585.000,- (97,99).

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN


Program dan kegiatan terkait dengan urusan perumahan rakyat dan kawasan

pemukiman tahun 2018 yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan BAPPEDA

adalah sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

2) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

3) Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar


Capaian Standar Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan Perumahan Rakyat dan

Kawasan Pemukiman, sebagai berikut:

1) Rumah tangga pengunana air bersih mencapai 63% dengan perbandingan

jumlah rumah tangga pengguna air bersih 31.392 dan jumlah seluruh rumah

tangga 49.735 RT

2) Luas pemukiman kumuh 0,26 % dari perbandingan luas lingkungan kumuh

171,56 Ha dan luas wilayah 66.500 Ha

3) Rumah layak huni 96,29 % dari perbandingan jumlah rumah layak huni

47.893 dan jumlah seluruh rumah di pemda yang bersangkutan 49.735.


Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dilaksanakan oleh Dinas

Pekerjaan Umum anggaran dan realisasi urusan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi Anggaran sejumlah Rp.14.015.774.800,00 dengan Realisasi Anggaran

sejumlah Rp.12.668.489.462,00 (90,38%). Sedangkan urusan Perumahan Rakyat

dan Kawasan Pemukiman yang dilaksanakan BAPPEDA Alokasi Anggaran sejumlah

Rp. 310.173.000,00 dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp. 307.294.686,00

(99,07 %).

5. URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

a. Program dan kegiatan urusan ketentraman dan ketertiban umum dan

perlindungan masyarakat pada Satpol PP dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

yang dilaksanakan dalam tahun 2018, adalah:

Satpol PP :

1) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

2) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

3) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

4) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Kantor Kesbang Pol :

1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

2) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

3) Program Pendidikan Politik Masyarakat


Tingkat pencapaian SPM yang terkait dengan Urusan ketentraman dan

ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, yaitu:

1) Kegiatan pembinaan politik di daerah Kabupaten Kepahiang tahun 2018

sebanyak 9 kegiatan

2) Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP di daerah Kabupaten

Kepahiang tahun 2018 sebanyak 5 kegiatan.


Urusan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol dengan anggaran dan realisasi sebagai

berikut:

Urusan dan OPD Anggaran Realisasi %

Urusan Wajib 1.423.756.657,00 1.134.711.758,00 79,70

Kesbangpol 1.423.756.657,00 1.134.711.758,00 79,70

Urusan Wajib 6.659.638.516,00 5.800.738.497,00 87,10

Satpol PP 6.659.638.516,00 5.800.738.497,00 87,10

6. URUSAN SOSIAL

a. Program dan kegiatan terkait urusan Sosial pada dinas Sosial dan PMD yang

dilaksanakan dalam tahun 2018, adalah:

Dinas Sosial dan PMD :

1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

3) Prorm Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

4) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

5) Program pengembangan wawasan kebangsaan

6) Program Peningkatan Pemanfaatan SDA dan Pendayagunaan TGG

BPBD :

1) Program rehabilitasi/ pemeliharaan talud/bronjong

2) Program Penanganan dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam

3) Proram Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam

c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pelaksanaan pembangunan Urusan Sosial terlihat dari pencapaian indikator-

indikator SPM, sebagai berikut :

1) Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang

menunjukkan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti

rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat disuatu daerah terdapat 2 buah

2) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak

potensial yang telah menerima jaminan sosial sebesar 3,35% dari 183 orang

penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia dalam tahun 2018, dengan

perbandingan jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak

potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial sebanyak 5.450 orang.

3) PMKS yg memperoleh bantuan sosial sebesar 100%, dengan jumlah PMKS

yang diberikan bantuan sebanyak 5.450 dari 5.450 jumlah PMKS yang

seharusnya menerima bantuan.


Urusan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan PMD dengan anggaran dan

realisasi sebagai berikut:

No Urusan dan OPD Anggaran Reaalisasi %

1 Urusan Sosial 4.333.443.186,00 4.003.007.371,75 92,37

Dinas Sosial dan

PMD

4.333.443.186,00 4.003.007.371,75 92,37

2 Urusan Sosial 7.844.283.352,00 7.207.033.270,00 91,88

BPBD 7.844.283.352,00 7.207.033.270,00 91, 88

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN

DASAR

1. URUSAN KETENAGAKERJAAN

a. Program dan kegiatan

1) Program Peningkatan Kesempatan Kerja

2) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan

Ketenagakerjaan, sebagai berikut :

1) Tingkat pelayanan kepersertaan jaminan sosial bagi pekerja/buruh sebesar

19,99 % dimana jumlah pekerja/buruh peserta jamsostek aktif 14.812 jiwa

dari jumlah pekerja/buruh sebanyak 74.103 jiwa

2) Pencari kerja yang ditempatkan sebesar 96,19 % dengan jumlah pencari kerja

yang ditempatkan sebanyak 278 dari jumlah pencari kerja yang mendaftar

sebanyak 289

c. Alokasi dan realisasi anggaran

Dalam Tahun 2018 Urusan Tenagakerja mendapat Alokasi Anggaran sejumlah

Rp.76.430.000,00 dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp. 75.230.000,00 atau

(98,43 %).

2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


1) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

3) Program Peningkatan Keterampilan Anggota Gabungan Organisasi Wanita

Kabupaten Kepahiang

4) Program Peningkatan Keterampilan Anggota Dharma Wanita di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Kepahiang



Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai berikut :

1) Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebesar 5,93% dengan pekerja

perempuan di lembaga pemerintah sebanyak 1.736 jiwa dengan

perbandingan jumlah pekerja perempuan sebanyak 29.274 jiwa

2) Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas sebesar 94,26%. Dengan

jumlah anak perempuan usia 15 tahun yang melek huruf sebanyak 10.271

jiwa dengan perbandingan jumlah anak perempuan usia 15 tahun sebanyak

10.897 jiwa.

3) Partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 63,42% dengan jumlah

partisipasi angkatan kerja perempuan 30.442 jiwa dengan perbandingan

jumlah angkatan kerja perempuan sebanyak 48.000 jiwa.


Dalam Tahun 2018 Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

mendapat Anggaran sejumlah Rp.317.654.000,00 dengan Realisasi Anggaran

sejumlah Rp.317.654.000,00 (95,87 %).

3. URUSAN PANGAN

a. Program Kegiatan

1) Program Peningkatan Diversifikasi Pangan

2) Program Kemandirian Pangan

3) Program Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan


Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan Pangan,

sebagai berikut :

1) Regulasi/kebijakan ketahanan pangan Kabupaten Kepahiang Tahun 2018 diatur

dalam Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 73 Tahun 2017

2) Ketersediaan pangan utama berupa padi, kedelai, jagung sebesar 25,79 kg

dengan Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun sebesar 3.895,30

kg/tahun dari jumlah penduduk sebesar 151.019 jiwa.

c. Alokasi dan Realisasi anggaran

Dalam Tahun 2018 Urusan Pangan mendapat anggaran sejumlah Rp.

1.974.461.020,00 dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp. 1.920.840.211,00 atau

(97,28%).

4. URUSAN PERTANAHAN


1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kegiatan

Perencanaan Pengadan Tanah

2) Program Penataan Daerah Otonomi Baru dengan Kegiatan Sertifikasi Tanah


Pelaksanaan pembangunan Urusan Pertanahan terlihat dari pencapaian indikator-

indikator SPM, sebagai berikut :

1) Luas lahan bersertifikat milik Pemda seluas 700.326 M² sedangkan luas lahan

yang seharusnya bersertifikat 1.100.861 M² atau sebanyak 63,61%

2) Jumlah penyelesaian kasus tanah negara Jumlah kasus yang diselesaikan tidak

ada sedangkan kasus yang terdaftar negara tidak ada

3) Jumlah penyelesaian ijin lokasi sebesar 100% , jumlah ijin lokasi yang

diselesaikan sebanyak 1 ijin sedangkan permohonan ijin lokasi 1


Dalam Tahun 2018 alokasi dan realisasi anggaran urusan pertanahan yang

dilaksanakan Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabuapten

Kepahiang dengan alokasi anggaran sejumlah Rp. 1.144.675.800,00 dengan

Realisasi Anggaran sejumlah Rp. 943.395.112,00 atau (82,42)

5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP


1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

3) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

4) Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)


Tingkat pencapaian SPM yang terkait dengan Urusan Lingkungan Hidup, yaitu:

1) Penanganan sampah 46,66%, dengan volume sampah yang ditangani

sebanyak 56 m3 dari volume produksi sampah sebanyak 120 m3.

2) Kondisi pasar tradisional Kabupaten Kepahiang 42,85% dimana pasar

tradisonal tergolong baik 3 lokasi dari 7 lokasi pasar tradisional di wilayah

Kabupaten Kepahiang

3) Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk sebesar 0,33 m3 per

1000 penduduk dimana jumlah daya tampung TPS sebesar 50 m3 untuk

jumlah penduduk 151.019 jiwa.

4) Penegakan hukum lingkungan 100 %, dengan jumlah kasus lingkungan yang

diselesaikan Pemda sejumlah 2 kasus dari jumlah kasus lingkungan yang ada

sejumlah 2 kasus.


Pada Tahun 2018 unrusan Lingkungan Hidup mendapat alokasi anggaran sejumlah

Rp.8.049.071.781,00 dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp7.662.624.280,63

atau (95,20).

6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


Program dan Kegiatan yang mendukung Urusan Administrasi Kependudukan dan

Pencatanatan Sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatana

Sipil Kabupaten Kepahiang program Penataan Administrasi Kependudukan

1) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)


Kependudukan dan Capil, sebagai berikut :

1) Kepemilikan KTP sebesar 87,47%, dengan jumlah Penduduk yang memiliki

KTP sebanyak 89.842 dari jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau

Pernah/sudah menikah) sebanyak 110.711orang.

2) Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk sebesar 273,48

dengan jumlah penduduk memiliki akta kelahiran sebanyak 41.301 dari

jumah penduduk sebanyak 151.019 jiwa

3) Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah melaksanakan Penerapan KTP

Nasional yang berbasis NIK.


Anggaran yang dialokasikan untuk urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan

Sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Kepahiang dengan alokasi anggaran sejumlah Rp. 4.223.826.205,00 dengan

Realisasi Anggaran sejumlah Rp3.604.400.885,00 atau (95,33)

7. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

2) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesejahteraan Gender Dalam

Pembangunan

3) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

4) Program Peningkatan Pemanfaatan SDA dan Pendayagunaan TGG



Pemberdayaan Masyarakat Desa terlihat dari pencapaian indikator-indikator SPM,

sebagai berikut:

1) PKK aktip sebesar 100% dari jumlah PKK di Kabupaten Kepahiang sebanyak

2.250

2) Posyandu di Kabupaten Kepahiang aktip 56,66% dimana posyandu aktip

berjumlah 68 sedangkan total posyandu 120.


Anggaran yang dialokasikan untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang

dilaksanakan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan alokasi

anggaran sejumlah Rp.926.701.000,00,- dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp.

920.675.596,00,- atau (99,35 %).

8. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA


Program dan kegiatan tahun 2018 terkait dengan Urusan Pengendalian Penduduk

dan keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

1) Program Keluarga Berencana

2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

3) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang

mandiri

4) Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga

5) Program Bantuan Operasional KB

6) Program Peningkatan Kwalitas SDM PLKB



Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana, sebagai berikut:

1) Prevalensi peserta KB aktif sebesar 70,19%, dengan jumlah peserta program

KB aktif sebanyak 19.265 dari jumlah pasangan usia subur sebanyak 27.447

peserta

2) Rasio petugas lapangan KB (PLKB/PKB) disetiap desa/kelurahan 8,55%

dengan jumlah petugas KB (PLKB/PKB) 10 orang yang tersebar di 117

desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten Kepahiang.


Anggaran yang dialokasikan untuk urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

dan P3A dengan alokasi anggaran sejumlah Rp. 4.383.310.890,00,- dengan

Realisasi Anggaran sejumlah Rp. 3.949.023.816,00,- atau (99,09%).

9. URUSAN PERHUBUNGAN

a. Program Kegiatan

1) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

2) Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas



Perhubungan terlihat dari indikator kinerja kunci angkutan darat sebesar 0,09%

dengan jumlah angkutan darat sebanyak 195 untuk mengangkut jumlah

penumpang angkutan darat sebanyak 210.856


Anggaran yang dialokasikan untuk urusan perhubungan yang dilaksanakan Dinas

pekerjaan umum dengan alokasi anggaran sejumlah Rp.530.140.000,00,- dengan

Realisasi Anggaran sejumlah Rp. 514.415.000,00,- atau (97,03%).

10. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


Program dan kegiatan tahun 2018 terkait dengan Urusan Komunikasi dan

Informatika dilaksanakan Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan

Statistik Kabupaten Kepahiang melalui

1) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dan Informasi



Komunikasi dan Informatika, sebagai berikut :

1) Website pemerintah daerah Kabupaten Kepahiang yaitu

www.kepahiangkab.go.id

2) Pelaksanaan pameran/expo pada Tahun 2018 sebanyak1 kali.


Anggaran yang dialokasikan untuk urusan Komunikasi dan Informatika yang

dilaksanakan Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

dengan alokasi anggaran sejumlah Rp.1.830.661.209,00,- dengan Realisasi

Anggaran sejumlah Rp. 1.795.442.629,00,- atau (98,08%).

11. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH


1) Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif

2) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

3) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi


Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan Koperasi

dan UKM, sebagai berikut :

1) unit dari jumlah seluruh koperasi sebanyak 96 unit.

2) Usaha Mikro dan Kecil mencapai 100%, dengan jumlah usaha mikro dan kecil

sebanyak 3.208 unit dari jumlah seluruh UKM sebanyak 3.208 unit.

c. Alokasi dan realisasi anggaran

Anggaran yang dialokasikan untuk urusan Koperasi dan UKM yang dilaksanakan

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM dengan alokasi anggaran sejumlah Rp.

318.365.000,00,- dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp. 315.290.000,00,- atau

(99,03 %).

12. URUSAN PENANAMAN MODAL


1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

3) Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah

4) Program Peningkatan Operasional PTSP

5) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



Penanaman Modal, sebagai berikut :

1) Kenaikan/penurunan realisasi PMDN sebesar 20,19%, dengan ralisasi PMDN

tahun 2018 di kurang realisasi PMDN 2017 sebesar 93.565.218.005,- dari

realisasi PMDN 2017 sebesar 74.670.077.353,-


Anggaran yang dialokasikan untuk urusan penanaman modal yang dilaksanakan

Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan alokasi anggaran sejumlah Rp.

1.307.054.800,00,- dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp. 1.303.514.324,00,-

atau (99,73%).

13. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA


Program dan kegiatan tahun 2018 terkait dengan Urusan Kepemudaan dan

Olahraga dilaksanakan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah:

1) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga


Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Kepemudaan dan

Olahraga, sebagai berikut:

1) Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) sebesar 0,03 per 1000

penduduk dengan jumlah gelanggang/balai remaja yang ada di Kabupaten

Kepahiang berjumlah 3 gelanggang dari jumlah penduduk sebesar 151.019

jiwa. Lapangan yang ada di Kabupaten Kepahiang yaitu GOR Tebat Monok,

SKB, Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2) Lapangan olahraga yang ada di Kabupaten Kepahiang sebesar 0,86 per 1000

penduduk dengan jumlah lapangan olah raga berjumlah 131 buah dari

besarnya jumlah penduduk Kepahiang 151.019 jiwa.


Anggaran yang dialokasikan untuk urusan Kepemudaan dan Olahraga yang

dilaksanakan Dinas pariwisata pemuda dan olahraga dengan alokasi anggaran

sejumlah Rp. 708.830.120,00,- dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp.

708.830.120,00,- atau (100 %).

14. URUSAN KEBUDAYAAN


1) Program Pengelolaan Keragaman Budaya

2) Program Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman



Kebudayaan terlihat dari pencapaian indikator-indikator SPM, sebagai berikut :

1) Penyelenggaraan festival seni budaya pada tahun 2018 sebanyak 6 kali

2) Sarana penyelenggara seni budaya pada tahun 2018 sebanyak 23 buah

3) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan sebesar 100%

dengan jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dimiliki

berjumlah 52 dari total yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kepahiang

berjumlah 52.


Anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Kebudayaan dengan alokasi anggaran

sejumlah Rp. 567.780.000,00,- dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp.

566.355.000,00,- atau (99,75 %).

15. URUSAN PERPUSTAKAAN


Program dan kegiatan tahun 2018 terkait dengan Urusan Perpustakaan

dilaksanakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kepahiang, adalah

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan



Perpustakaan terlihat dari pencapaian indikator-indikator SPM, sebagai berikut:

1) Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebesar 48,96%

merupakan perbandingan antara jumlah koleksi judul buku yang tersedia di

perpustakaan daerah sebanyak 5.856 dengan jumlah koleksi jumlah buku

yang tersedia di perpustakaan daerah sebanyak 11.966

2) Pengunjung perpustakaan sebesar 2,91% pertahun dimana jumlah

kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun sebesar 4.120 orang.

Sedangkan populasi yang harus dilayani 20.828 orang /jiwa.


Anggaran yang dialokasikan untuk urusan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh

Kantor Perpustakaan, arsip dan Dokumentasi Daerah dengan alokasi anggaran

sejumlah Rp. 182.422.000,00 dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp.

179.938.000,00 atau (98,64%).

16. URUSAN KEARSIPAN


Program dan kegiatan tahun 2018 terkait dengan Urusan Kearsipan dilaksanakan

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kepahiang melalui Program

penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.


Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan Kearsipan

terlihat dari pencapaian indikator-indikator SPM, sebagai berikut:

1) Penerapan pengelolaan arsip secara baku mencapai 21,43%, dari jumlah 42

OPD yang menerapkan arsip secara baku 9 OPD.

2) kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan pada tahun 2018 tidak ada.


Anggaran yang dialokasikan untuk urusan kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan dengan alokasi anggaran sejumlah

Rp.493.200.000,00 dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp. 486.312.458,00atau

(98,60%).

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

1. URUSAN PERIKANAN


Program dan kegiatan tahun 2018 terkait dengan Urusan Perikanan dilaksanakan

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kepahiang adalah Program

pengembangan budidaya perikanan.


Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan Perikanan,

sebagai berikut :

1) Produksi ikan tercapai 71,06%, yaitu diperoleh dari hasil pembagian antara

jumlah Produksi ikan sebanyak 4.761 Ton dibagi dengan target daerah

sebanyak 6.700 Ton.

2) Jumlah Konsumsi ikan mencapai 37,75%, yaitu diperoleh dari hasil

pembagian antara jumlah konsumsi ikan sebanyak 19,30 Kg dibagi dengan

target daerah sebesar 51,13 Kg dikalikan 100%.


Anggaran yang dialokasikan untuk urusan perikanan yang dilaksanakan oleh

Dinas Ketanahanan Pangan dan Perikanan dengan alokasi anggaran sejumlah Rp.


atau (97,24%).

2. URUSAN PERTANIAN


1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

0) Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)

1) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

2) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

3) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

4) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

5) Program peningkatan produksi hasil peternakan

6) Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan



Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan Pertanian,

sebagai berikut :

1) Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya, adalah sebagai

berikut :

produksi tanaman padi sebesar 4,61 ton/Ha dari jumlah produksi

tanaman padi 546,977 ton dari luas areal tanaman padi 11.856

hektar.

Produksi luas tanaman jagung sebesar 4,52 ton/ha, dari jumlah

produksi tanaman jagung 11.1180 ton dari luas areal tanaman jagung

2.474 hektar.

Produksi luas tanaman kedelai sebesar 1.70 ton/ha, dari jumlah

produksi tanaman kedelai 2.064 ton dari luas areal tanaman jagung

1.214 hektar.

Produksi luas tanaman kacang tanah sebesar 1,31 ton/ha, dari jumlah

produksi tanaman kacang tanah 326 ton dari luas areal tanaman

jagung 247 hektar.

Produksi luas tanaman Ubi kayu sebesar 18,52 ton/ha, dari jumlah

produksi tanaman Ubi kayu 5.872 ton dari luas areal tanaman ubi

kayu 317 hektar.

Produksi luas tanaman Ubi jalar sebesar 19 ton/ha, dari jumlah

produksi tanaman Ubi jalar 3.856 ton dari luas areal tanaman ubi

kayu 203 hektar.

2) Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 41,49% jumlah kontribusi

PDRB dari sektor pertanian 1.510.012.000,03,- dari jumlah total PDRB

sebesar 3.639.333.000,66,-


Anggaran yang dialokasikan untuk urusan pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas

Pertanian dengan alokasi anggaran sejumlah Rp. 13.541.834.912,00 dengan

Realisasi Anggaran sejumlah Rp. 13.278.773.285,00 atau (95,06%).

3. URUSAN PARIWISATA


1) Program pengembangan pemasaran pariwisata

2) Program pengembangan destinasi pariwisata

3) Program pengembangan Kemitraan


Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan Pariwisata

terlihat dari pencapaian indikator-indikator SPM, sebagai berikut:

1) Kunjungan wisatawan pada tahun 2018 sebanyak 120.850 orang.

2) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB sebesar 0,48 % dimana kontribusi

sektor ini sebesar 17.700.000,- dari total PDRB sebesar 3.639.333.000,66,-


Anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Pariwisata yang dilaksanakan oleh

Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga dengan alokasi anggaran sejumlah Rp.


atau (98,06%).

4. URUSAN INDUSTRI


Program dan kegiatan tahun 2018 terkait dengan Urusan Perindustrian yang

dilaksanakan oleh dinas perindustrian dan tenaga kerja adalah sebagai berikut:

1) Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi

2) Program peningkatan kemampuan teknologi industri

3) Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

4) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan

Hidup Pemuda


Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan Industri,

sebagai berikut:

1) Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Kepahiang Tahun 2017

sebesar 7,63% dengan kontribusi PDRB sektor industri Rp. 277.700.000,49

dari total PDRB Rp. 3.639.333.000,66.

2) Pertumbuhan industri di Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2018

dibandingkan Tahun 2017 sebesar 7,60% dimana jumlah industri tahun

2018 sebanyak 490, dan jumlah industri tahun 2017 sebanyak 435.


Anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Industri yang dilaksanakan oleh Dinas

Pariwisata dan Pemuda Olahraga dengan alokasi anggaran sejumlah Rp.


atau (86,96%).

5. URUSAN PERDAGANGAN


Program dan kegiatan tahun 2018 terkait dengan urusan Perdagangan

dilaksanakan Dinas Perdangangan, Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut:

1) Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif

2) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah


Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Perdagangan,

sebagai berikut:

a. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Kepahiang Tahun

2018 sebesar 9,09% dimana kontribusi sektor perdagangan sebesar Rp.

331.078.000,60 total PDRB Kabupaten Kepahiang Rp. 3.639.333.000,60.

b. Ekspor bersih perdagangan Kabupaten Kepahiang belum ada.


Anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Perdagangan yang dilaksanakan oleh

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM dengan alokasi anggaran sejumlah Rp.

308.365.000,00 dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp.305.290.000,00 atau

(99,00%).

B. RINGKASAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

(PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, INSPEKTORAT DAN FUNGSI

PENUNJANG LAINNYA)

1. URUSAN PERENCANAAN


1) Program pengembangan data/informasi

2) Program Kerjasama Pembangunan

3) Program Perencanaan Tata Ruang

4) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

5) Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

6) Program perencanaan pembangunan daerah

7) Program perencanaan pembangunan ekonomi

8) Program perencanaan sosial dan budaya


Anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Perencanaan yang dilaksanakan oleh

Badan perencanaan Daerah dengan alokasi anggaran sejumlah Rp.

5.160.000.000,00 dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp.4.914.575.884,00 atau

(95,24%).

2. KEUANGAN


Urusan keuangan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Kepahiang Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2018, adalah:

1) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

2) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

3) Program perencanaan pembangunan daerah


Anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Keuangan yang dilaksanakan oleh

Badan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran sejumlah Rp.


atau (96,35%).

3. URUSAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN


Urusan Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Kepahiang Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2018, yaitu:

1) Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS

2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

4) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


Anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Kepegawaian yang dilaksanakan oleh

Badan Kepegawaian Daerah dengan alokasi anggaran sejumlah Rp.


atau (92,17%).

4. INSPEKTORAT


Urusan Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kepahiang Program

dan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2018, yaitu:

1) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

2) Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan


Anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Pengawasan yang dilaksanakan oleh

Inspektorat dengan alokasi anggaran sejumlah Rp. 2.279.603.380,00 dengan

Realisasi Anggaran sejumlah Rp. 2.241.686.222,00 atau (98,38%).

5. DPRD


Urusan DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang Program

dan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2018, yaitu:

1) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

2) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

3) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan


Anggaran yang dialokasikan untuk Urusan DPRD yang dilaksanakan oleh Badan

Sekretariat DPRD dengan alokasi anggaran sejumlah Rp. 23.562.818.000,00

dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp. 22.205.314.680,00 atau (94,34%).

6. SEKRETARIAT DAERAH KABUAPTEN KEPAHIANG



2) Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

3) Program pengembangan industri kecil dan menengah

4) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala

daerah

5) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

6) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

7) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

8) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

9) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

10) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

11) Program Penataan Daerah Otonomi Baru

12) Program Penataan Daerah Otonomi Baru

13) Program Peningkatan Optimalisasi Kegiatan Humas dan Protokoler

14) Program pengembangan wawasan kebangsaan


Anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Sekretariat Daerah yang dilaksanakan

oleh Sekretariat Daerah dengan alokasi anggaran sejumlah Rp.29.335.605.700,00

dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp. 27.898.115.542,00 atau (95,10%).

7. Penyelenggaraan Kecamatan (8 Kecamatan)


1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3) Program Pemberdayaan Masyarakat

4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

5) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

b. Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung

No Kecamatan Anggaran Realisasi %

1. Kepahiang 580.106.000,00 545.714.698,00 94,04

2. Ujan Mas 245.350.000,00 219.789.754,00 89,58

3. Kabawetan 201.990.600,00 177.695.864,00 87,97

4. Bermani Ilir 230.100.000,00 220.181.539,00 95,69

5. Muara Kemumu 175.450.000,00 170.003.906,00 96,90

6. Seberang Musi 164.530.000,00 159.975.680,00 97,23

7. Merigi 255.230.600,00 240.995.583,00 94,42

8. Tebat Karai 232.582.000,00 141.275.890,00 60,74

Jumlah 2.085.339.200,00 141.275.890,00 89,94

7. Sekretariat Korpri


1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Sekretariat Korpri yang dilaksanakan

oleh Sekretariat Korpri dengan alokasi anggaran sejumlah 455.000.000,00

dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp.450.120.000,00 atau (98,93%).

C. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (KESBANGPOL)

1. KESBANGPOL


1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

2) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

3) Program Pendidikan Politik Masyarakat


Anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Pemerintahan Umum yang

dilaksanakan oleh Kesbangpol dengan alokasi anggaran sejumlah

544.498.830,00 dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp. 455.281.316,00 atau

(93,61%).

D. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

1. Tataran Pengambil Kebijakan

Capaian Kinerja Tataran Pengambil Kebijakan yaitu capaian atas kinerja Bupati

Kepahiang dan DPRD Kabupaten Kepahiang pada tahun 2018, tataran pengambil

kebijakan yang dilaksanakan oleh Bupati Kepahiang dan DPRD Kabupaten

Kepahiang meliputi 13 aspek yang terdiri dari:

Hasil Capaian kinerja pada Tataran Pengambil Kebijakan yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang pada tahun 2018, sebagai berikut :

I. Aspek ketentraman dan ketertiban umum daerah

Aspek ketentraman dan ketertiban umum daerah mencakup 5 fokus, yaitu :

1) Peraturan tentang ketertiban penataan ruang, dengan kondisi sebagai

berikut :

a) Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah memiliki PERDA yang terkait

dengan IMB, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 03

Tahun 2011 Tentang Perizinan Tertentu.

b) Rasio Rumah ber-IMB sebesar 3,72% dimana jumlah rumah yang

telah memiliki IMB sampai dengan akhir tahun 2018 sebanyak 1.853

rumah dari jumlah rumah seluruhnya sebanyak 49.732 rumah.

c) Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah memiliki PERDA yang terkait

dengan RTRW, yaitu PERDA No. 8 Tahun 2012.

2) Peraturan tentang kependudukan, yang meliputi:

a) Jumlah penduduk yang telah terekam dalam E-KTP 89,44% 96.406

jiwa dari jumlah penduduk yang wajib ber-KTP tahun 2018 sejumlah

107.785 jiwa.

b) Biaya pembuatan KTP tidak ada karena sudah menerapkan E-KTP dan

telah melaksanakan surat edaran menteri dalam negeri

No.470/327/SJ tanggal 17 Januari 2014 hal perubahan dalam

penyelenggaraan administrasi kependudukan.

3) Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum), yang

tercermin dari rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk sebesar

0,01 personil/100 penduduk, dimana jumlah personil Satpol PP sebanyak

26 orang dengan perbandingan jumlah penduduk 151.019 jiwa.

4) Kebijakan bidang PSK dan PKL ditunjukkan dengan adanya PERDA tentang

PSK dan PKL, yaitu PERDA No. 2 Tahun 2017.

5) Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten ditunjukkan dengan adanya

PERDA tentang Kebersihan dan Ketertiban dalam Kabupaten, yaitu PERDA

No. 21 Tahun 2005.

II. Aspek keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan

Pemerintah serta antarpemerintahan daerah dalam rangka pengembangan

otonomi daerah

Fokus yang terkait sebagai berikut :

1) Penyampaian laporan kepada pemerintah berupa Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018 Tepat Waktu disampaikan pada

tanggal 28 Maret 2019 Surat Pengantar Nomor 100/29/Bag.1/2019

2) Penyampaian laporan keuangan Tahun 2018 disampaikan tepat waktu

pada tanggal 25 Maret 2019 Berita Acara

3) Laporan Kinerja Tahun 2018 disampaikan tanggal 25 Maret 2019 surat

Pengantar Nomor 800/173/Bag.8/2019

4) Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), sudah diatur dalam Surat

Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 426 Tahun 2010 tanggal 08 Desember

2010 dan belum diwujudkan dalam PERDA/PERBUP hanya diatur melalui

SK Bupati Kepahiang meliputi 8 urusan.

5) Hubungan antar daerah, ditunjukkan dengan adanya 5 MOU kerjasama

dengan daerah lain yaitu sebagai berikut:

1. MOU dengan Pemerintah Daerah dengan kejaksaan Negeri Kepahiang

dan Kepolisian Resor Kepahiang tentang Koordinasi APIP dengan APH

dalam penanganan laporan atau pengaduan yang berindikasi tindak

pidana korupsi pada penyelenggaran pemerintahan daerah;

2. MOU Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Kepahiang tentang

kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019;

3. MOU Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Kepahiang tentang

Prioritas dan Plapon Anggaran sementara (PPAS) Kabupaten Kepahiang

Tahun 2019;

4. MOU Pemerintah Daerah dengan Kejaksaan Negeri Kepahiang tentang

penangana masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

5. MOU Pemerintah Daerah kabupaten Kepahiang dengan Pemerintah

Daerah Lebong, Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong,

Pemerintah Daerah Kabupaten Benteng tentang Peningkatan

Konektivitas Antar Kabupaten melalui Pengembangan Ruas Jalan Baru

Lintas Tengah di Provinsi Bengkulu.

III. Aspek keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan

Pemerintah;

Fokus yang terkait dengan aspek ini adalah :

1. Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah, ditunjukkan

dengan indikator kesesuaian prioritas pembangunan sebesar 70%.

Dimana Kabupaten Kepahiang melaksanakan semua (7 bidang) prioritas

pembangunan nasional, yang tertuang dalam 7 skala prioritas

pembangunan daerah yaitu :1. Reformasi Birokrasi dan tata kelola

2.Pengembangan pelayanan kesehatan dasar masyarakat 3.Pembangunan

dan peningkatan Infrastruktur 4.Revitalisasi pertanian, 5.Peningkatan

perekonomian kerakyatan serta penciptaan iklim usaha dan investasi

6.Pengembangan dan impelementasi nilai-nilai sosial budaya daerah dan

agama 7.Pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, teknologi dan

mitigasi bencana.

2. Kewenangan, tercermin dari indikator urusan wajib yang diselenggarakan

daerah sebesar 100 % atau sebanyak 24 urusan wajib.

3. Keuangan, dengan indikator :

a. Waktu penetapan PERDA APBD 2018 tidak tepat waktu yaitu tanggal

23 Januari 2018 dengan Perda Nomor 1 Tahun 2018

b. Keberadaan PERDA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pokok Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Kepahiang.

c. Belanja urusan pelayanan dasar sebesar 48,04% dengan jumlah

belanja untuk pelayanan dasar sebesar Rp.324.127.269.844,33 dari

total belanja APBD sebesar Rp.674.638.015.987,60,-

d. Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan mencapai 34,70%

dengan belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan sebesar

Rp.234.100.234.101,09,- dari total belanja sebesar Rp.

674.638.015.987,60,-

e. Dalam hal pelayanan publik belum diatur melalui Peraturan Daerah

4. Kepegawaian, dengan indikator :

a. Rasio PNS terhadap jumlah Penduduk Kabupaten Kepahiang, 1,92%

dengan jumlah PNS kabupaten tahun 2018 sebanyak 2.908, Jumlah

penduduk Kabupaten Kepahiang Tahun 2018 sebanyak 151.019 jiwa.

b. Sistem Informasi Kepegawaian. Pemerintah Kabupaten Kepahiang

memiliki sistem Database Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian

(SAPK) yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Kepahiang.

c. Jumlah OPD sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun 2016, Perda Nomor

09 Tahun 2010 dan Perda Nomor 17 Tahun 2010 berjumlah 42 unit

dengan rincian Sekretariat daerah 9 unit bagian; Dinas 18 unit; Badan

4 unit; kantor 1 unit; rumah sakit 1 unit; lembaga teknis 1 unit

(Inspektorat); Kecamatan/distrik 8 unit.

IV. Aspek efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD;

1. Produk peraturan perundangan dengan indikator PERDA yang ditetapkan.

Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2018 sebanyak 9 PERDA,

yaitu :

1) Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Kepahiang 2018;

2) Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang tahun 2018

;

3) Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Kepahiang Tahun 2018;

4) Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisatan

Kabupaten Kepahiang Tahun 2018-2025;

5) Perda tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten

Kepahiang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan

pengakatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten

Kepahiang;

6) Perda tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten

Kepahiang Nomor 2 Tahun 2010 Perda tentang Penyelenggaraan

Administrasi Penduduk;

7) Perda tentang Hak protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD

Kabupaten Kepahiang;

8) Perda tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinana Anggota

DPRD Kabupaten Kepahiang;

9) Perda tentang Anggaran Pendapatan Belanaja daerah Kabupaten

Kepahiang Tahun Anggaran 2019.

2. RAPERDA yang diajukan tahun 2018 sebanyak 9 dengan capaian

indikator RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2018 sebanyak 9 perda.

V. Aspek efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak

lanjut pelaksanaan keputusan;

Fokus yang terkait dengan aspek ini yaitu :

1. Pengambilan keputusan DPRD Yang ditindaklanjuti 100% dari Keputusan

DPRD dalam tahun 2018 sebanyak 37 Keputusan.

VI. Aspek efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta

tindak lanjut pelaksanaan keputusan;

Aspek ini diuraikan dalam fokus berikut :

1. Keputusan Bupati Kepahiang Tahun 2018 yang ditindaklanjuti sebanyak

100% dari 539 Keputusan Bupati yang dihasilkan pada Tahun 2018.

2. Peraturan Bupati Kepahiang Tahun 2018 yang dikeluarkan sebanyak 56

Peraturan dan telah ditindaklanjuti kesemuanya (100%).

VII. Aspek ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada

peraturan perundang-undangan yang pencapaiannya yang diukur dari jumlah

perda yang dibatalkan 0. bahwa peraturan daerah yang dikirimkan untuk

dievaluasi sebanyak 9 perda dan disetujui sebanyak 9.

VIII. Aspek intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah

daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan

relevan untuk Daerah;

1. PERDA tentang konsultasi publik belum diterbitkan oleh Pemerintah

Kabupaten Kepahiang.

2. Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik yaitu

www.kepahiangkab.com namun belum dinaungi melalui perda maupun

perbub.

IX. Aspek transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan

DAU, DAK, dan Bagi Hasil;

1. Serapan dana perimbangan ditunjukkan sebesar 99,16% dengan jumlah

dana perimbangan yang terserap sebesar Rp. 534.765.881.190,00,- dari

rencana jumlah dana perimbangan sebesar Rp.539.310.495.000,00,-

2. Alokasi Belanja publik APBD dari DAU sebesar 72,76%, dengan jumlah

belanja langsung APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 301.534.634.000,- dari

jumlah DAU sebesar Rp.414.396.205.000,00,-

3. Alokasi Belanja langsung pada APBD sebesar 44,76%, dengan jumlah total

belanja langsung APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 301.534.634.000,-dari

jumlah belanja dalam APBD sebesar Rp. 673.638.015.987,60,-

X. Aspek intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber

pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah;

1. Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditunjukkan dengan besaran PAD

terhadap seluruh pendapatan dalam APBD sebesar 5,03% dengan jumlah

PAD realisasi dalam APBD sebesar Rp. 34.418.709.130,92,- dari jumlah

total Pendapatan dalam APBD sebesar Rp.683.334.449.735,79,-

XI. Aspek efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha,

pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD;

Fokus yang terkait dengan Aspek efektivitas perencanaan, penyusunan,

pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD, sebagai

berikut :

1. Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu) tercermin dari Opini BPK terhadap

LapKeu Daerah Tahun 2017 dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WTP)

2. Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu) tercermin dari Opini BPK terhadap

LapKeu Daerah Tahun 2018 dengan opini Wajar dengan Pengecualian

(WTP)

3. Besaran SILPA ditunjukkan dengan indikator Rasio SILPA terhadap total

pendapatan sebesar 3,99%, dengan Besaran SILPA sebesar

Rp.27.271.149.613,32,- dari Jumlah pendapatan sebesar

Rp.683.334.449.735,79,-

http://www.kepahiangkab.com/

4. Realisasi belanja tahun 2018 sebesar 94,24% dengan realisasi sebesar

Rp.673.638.015987,60,- dari total anggaran sebesar Rp.

714.759.230.552,76,-

5. Pengawasan Inspektorat Kabupaten dengan temuan BPK RI tahun 2018

sebesar 71,90% dengan 412 temuan yang ditindaklanjuti sebanyak 573

kasus.

XII. Aspek Pengelolaan Potensi Daerah

Adapun fokus yang terkait dengan aspek pengelolaan keuangan daerah meliputi:

a. Peta potensi daerah rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD sebesar

93,34% dengan realisasi PAD sebesar Rp.34.418.709.130,92,- dari potensi

PAD Rp.36.874.001.147,67,-

b. Peningkatan PAD dengan kenaikan sebesar 2,64% dari total PAD tahun

2018 sebesar Rp. 34.418.709.130,92,-terhadap total PAD tahun 2017

sebesar Rp.33.534.572.486,47,-

XIII. Aspek terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Aspek terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

meliputi fokus sebagai berikut :

1) Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Kepahiang mendapat

penghargaan sebanyak 4 penghargaan yaitu:

a. Pemberdayaan Lainsia di Kabupaten Kepahiang tanggal14 Oktober

2018;

b. Penasehat Korpri Kabupaten Kota terbaik tanggal 29 November 2018;

c. Bupati Favorit III dalam ajang bergengsi RB Awards 2018 tanggal 19

November 2018;

d. Pemerintah Kabupaten Kepahiang Peduli Hak Asasi Manusia tanggal 5

Desember 2018.

2) Pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Kepahiang telah menggunakan e-procurement melalui LPSE yang dibidangi

oleh Dinas Komunikasi Informatika persandian dan Statistik.

3) Daya saing daerah, ditunjukkan dengan jumlah persetujuan investasi

dalam tahun 2018 sebesar 26 ijin investasi yaitu

1. CV. Karya Sakti Mandiri

2. CV. Naqsa Golden Exosite

3. CV. Era Jaya Multimedia

4. Hutan Pinus

5. Tambang Agung

6. PT. Sinar Bumiraya Energi;

7. PT. Sinar Bumiraya Energi;

8. CV. Arch Studio;

9. PT. Karya Sakti Adi Guna;

10. Pokdarwis Sanes Adventure Community;

11. PT. Raja Graha Pratama;

12. PT. Trisula Ulung Megasurya;

13. PT. Indomarco Prismatama;

14. PT. Zio Loveza Pratama Depelopment;

15. PT. Kiat Muda Berkarya;

16. Klinik Bersalin Nanda Dinara;

17. PT. Ujan Mas Jaya;

18. PT. Hermando Jaya Sakti;

19. PT. Ganda Utama Permai;

20. Seguring Berkah Abadi

21. PT. Meriani Betuah Sejahtera;

22. PT. Marvel Putra Merigi;

23. Koperasi Serba Usaha (KSU) Kelama Aman Finance;

24. CV. Samudra Jaya Abadi;

25. CV. Tiga Saudara;

26. CV. Kerasan Permai.

BAB IV

REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKP)

TAHUN 2018

1. Tema Pembangunan Tahun 2018

Tema RKP Nasional yang telah ditetapkan yaitu "Memacu Investasi dan

Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan.”

Untuk pelaksanaan Program Kegiatan berdasarkan tema tersebut di atas, maka

telah ditetapkan suatu arah kebijakan Pembangunan Nasional, yaitu: Rencana

Kerja Pemerintah 2018 menekankan pada sepuluh prioritas nasional, yaitu

pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, pengembangan dunia usaha

dan pariwisata, ketahanan energi, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan,

infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman, pembangunan wilayah, serta politik,

hukum, pertahanan, dan keamanan.

Selain itu, pada 2018, terdapat prioritas khusus yaitu Asian Games 2018 dan

Asian Para Games 2018. Untuk mendukung pencapaian sepuluh prioritas nasional

tersebut, dilakukan pengarusutamaan (mainstreaming) revolusi mental, kesetaraan

gender, perubahan iklim, serta pemerataan dan tata kelola pemerintahan yang

baik.

Tema RKPD Provinsi Bengkulu :

Sejalan dengan Tema RKP nasional tersebut maka telah ditetapkan tema

pembangunan Provinsi Bengkulu tahun 2018 yang sejalan dengan isu-isu penting

daerah yaitu ; Pembangunan Infrastruktur untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

yang Berkualitas Menuju Visit 2020 Wonderful Bengkulu“ Yang selanjutnya

ditetapkan empat strategi pokok pembangunan, yaitu :

1. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (people centered

development), yang mengedepankan partisipasi rakyat (partisipatory based

development) dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi program

pembangunan yang menyangkut hajat hidup mereka sendiri ;

2. Keberpihakan kepada masyarakat miskin (pro-poor) ;

3. Pengarustamaan gender ;

4. Keseimbangan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Melalui,

terutama, pengembangan agroindustri / agribisnis.

Tema RKPD Kabupaten Kepahiang :

Memperhatikan penetapan program prioritas nasional dan prioritas yang disusun

oleh Provinsi Bengkulu, Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah menetapkan tema

pembangunan pada RKPD Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut : “Peningkatan

pembangunan infrastruktur, Sumber Daya Manusia dan Perekonomian

untuk menuju Kabupaten Kepahiang yang maju, mandiri dan sejahtera”

Isu strategis daerah yang diadopsi dari isu strategis nasional tahun

anggaran 2018, telah disusun dengan gambaran adalah sebagai berikut :

Masih rendahnya mutu dan relevansi serta akses pendidikan di Provinsi Bengkulu;

Masih tingginya angka kemiskinan

Kurangnya jumlah dan distribusi tenaga medis dan paramedis yang tidak merata

serta rencana penambahan pembangunan rumah sakit dan peningkatan sarana

rumah sakit umum di kabupaten/kota;

Kondisi infrastruktur belum memadai untuk mendukung penguatan konektivitas

nasional ; dan

Perkuatan ketahanan pangan daerah guna mendukung ketahanan pangan

nasional.

2. Prioritas dan sasaran Pembangunan Tahun 2018

Selain berpedomanan pada tema pembangunan Tahun 2018 yang merupakan tema

pentahapan pencapaian Visi Kabupaten Kepahiang, Prioritas pembangunan daerah

ditetapkan berdasarkan isu strategis pembangunan daerah yang teridentifikasi

berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Penentuan prioritas pembangunan

daerah juga mempertimbangkan beberapa hal lain seperti kebijakan pembangunan

provinsi dan nasional serta perkembangan ekonomi regional. Memperhatikan arah

kebijakan dan sasaran pokok berdasarkan RPJP Nasional Tahun 2018 dengan tetap

melanjutkan 9 bidang prioritas nasional dan mempedomani RPJMD Provinsi

Bengkulu Tahun 2016-2021 yang harus disinergikan dengan prioritas pembangunan

dalam RKPD Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.

b. Peningkatan dan pengembangan pelayanan dasar masyarakat.

c. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur.

d. Revitalisasi pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan

e. Peningkatan perekonomian kerakyatan serta penciptaan iklim usaha dan

Investasi.

f. Pengembangan dan Implementasi nilai – nilai sosial budaya daerah dan agama.

g. Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Teknologi dan Mitigasi

Bencana.

Ketuju bidang prioritas tersebut memperhatikan Rencana Jangka Menengah

Nasional Tahun 2015-2019 yang tercantum dalam Perpres Nomor 2 Tahun

2015 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tujuan Pemberian Tugas Pembantuan adalah untuk memperlancar tugas

pemerintah agar lebih efektif dan efisen dalam pelaksanaannya dana tugas Pembantuan

bersumber dari APBN

A. Tugas Pembantuan yang Diterima

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan terdiri dari :

a. Undang –undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

Tanggung Jawab Keuangan Negara

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang APBN Tahun Angaran 2017

f. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekosentrasi dan

Tugas Pembantuan

g. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekosentrasi dan Tugas

Pembantuan

h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian

i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara

Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja

Negara;

j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Pertmentan/OT.140/3/2013 tentang

Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian:

k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/RC.130/12/2016 tentang

Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan

Tanggungjawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota

l. Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 900 – 491 Tahun 2017 Tentang

Satuan Kerja (Satker) Tugas Pembantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran dan

Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Kementerian Pertanian Republik

Indonesia pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2018

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan dan Jumlah Anggaran

Pada tahun 2018 Kabupaten Kepahiang mendapat bantuan dari pemerintah

pusat berasal dari Direktorat Jendral Holtikultura Kementerian Pertanian Republik

Indonesia, dengan besaran Anggaran Rp.6.637.500.000,- ( Enam Milyar Enam

Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Satuan Kerja yang melaksanakan Tugas Dana Pembantuan ini adalah Dinas

Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kepahiang.

3. Program dan Kegiatan serta Pelaksanaannya

Program dan Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Tahun 2018 :

No

Program

Kegiatan

Pelaksana

1 Peningkatan

Produksi dan

nilai tambah

Hortikultura

1. Peningkatan Produksi Sayuran

dan Tanaman Obat

2. Peningkatan Usaha Dukungan

Manajemen dan Teknis lainnya

pada Ditjen Hortikultura

3. Peningkatan Produksi Buah dan

Florikultura

Dinas

Pertanian

dan

Ketahanan

Pangan

Kabupaten

Kepahiang

4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Pelaksanaan Program

Program Peningkatan Produksi dan nilai tambah Hortikultura dengan

anggaran Rp. 6.637.500.000 (Enam milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta

lima ratus ribu rupiah)

Dengan rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat dengan jumlah

anggaran Rp. 6.000.000.000 ( Enam milyar rupiah)

2. Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Tehnis lainnya pada

Ditjen Hortikultura dengan jumlah anggaran Rp. 105.000.000,- (Seratus

lima juta rupiah)

3. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Rp.532.500.000,- (Lima

ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

Output kegiatan :

Perluasan Pengembangan Kawasan bawang merah (PN) sebanyak 50

Ha dengan anggaran sebanyak Rp. 2.000.000.000 (Dua milyar rupiah)

Perluasan Pengembangan Kawasan bawang Putih (Ha) sebanyak 25 Ha

dengan anggaran 1.025.000.000,- (Satu milyar dua puluh lima juta

rupiah)

Perluasan Pengembangan Aneka cabai sebanyak 100 Ha dengan

anggaran Rp. 2.975.000.000 (Dua milyar sembilan ratus tujuh puluh

lima juta rupiah)

Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Tehnis lainnya pada

Dirjen Holtikultura anggaran sebanyak Rp.105.000.000 (seratus lima

juta rupiah)

Peningkatan Produksi Buah dan florikultura Rp.532.500.000,- (Lima

ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk

Kawasan Jeruk 40 Ha

Outcome Kegiatan :

Terlaksananya Perluasan Bawang Merah

Terlaksananya Pengembangan Aneka Cabai

Terlaksananya Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Tehnis

lainnya pada Dirjen Hortikultura

Terlaksananya peningkatan Produksi buah dan Sayuran

BAB VI

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

Kerjasama antar daerah pada tahun 2018 masih melanjutkan kerjasama pada tahun

2017, daerah yang mengadakan kerjasama dengan Kabupaten Kepahiang adalah:

1. Daerah yang Diajak Kerja Sama

Pemerintah Kabupaten Lebong

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

2. Dasar Hukum

Dasar hukum kerjasama antar daerah diantaranya, meliputi:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah;

3. Bidang Kerjasama

Kerjasama yang dilaksanakan Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten

Kepahiang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lebong,

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu

Tengah yaitu mengadakan Kerjasama Peningkatan Konektivitas antar daerah

melalui pengembangan ruas jalan baru lintas Tengah di Provinsi Bengkulu.

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal

363 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

rakyat daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan

efesiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama

dapat dilakukan oleh daerah kepada pihak ketiga.

Adapun kerjasama daerah dengan pihak ketiga dapat diuraikan sebagai berikut:

1. OPD Pelaksana : Pemerintah Kabupaten Kepahiang

Dasar Hukum : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah

Kabupaten Kepahiang dengan Kejaksaan

Negeri Kepahiang Nomor:

180/04/bag.3/2018 tanggal 16 Maret

2018

Bidang Kerjasama : Penanganan Masalah Hukum Bidang

Perdata dan Tata Usaha Negara

Instansi Pihak Ketiga : Kejaksaan Negeri Kepahiang

Sumber Anggaran : APBD Kabupaten Kepahiang

Hasil Output : Bantuan hukum dari Kejaksaan Negeri

Kepahiang kepada Pemerintah Kabupaten

Kepahiang dalam menangani dan

menyelesaikan permasalahan hukum di

bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

yang dihadapi Pemerintah Kabupaten

Kepahiang

Permasalahan dan Solusi obyek gugatan Keputusan Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil

nomor 470-10 tahun 2018 tentang

pembatalan Kartu Tanda penduduk (KTP)

manual tahun 2012 dan Surat Bupati

Kepahiang nomor 450/134/KPH/2018

perihal Persetujuan Pembatalan KTP

manual 13 jamaah calon haji Kabupaten

Kepahiang tahun 2018

2. OPD Pelaksana : Pemerintah Kabupaten Kepahiang

Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama antara Pemerint

Kabupaten Kepahiang dengan Kejaksaan

Negeri Kepahiang dan KePolisian resort

Kepahiang nomor 180/05/bag.3/2018

Bidang Kerjasama Koordinasi Aparat Pengawas Internal

Pemerintah (APIP) dengan Aparat

Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan

Laporan atau Pengaduan masyarakat yang

berindikasi tindak Pidana Korupsi pada

Penyelenggaraan pemerintah Daerah

Kabupaten Kepahiang

Kegiatan : Pengawasan

Instansi Pihak Ketiga : Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang dan

Kepala kepolisian resort Kepahiang

Sumber dan Jumlah Anggaran : Masing-masing Pihak

Jangka Waktu Kerjasama : 5 Tahun

Hasil Output : Pertukaran data & informasi

Permasalahan dan Solusi : Tidak Ada Permasalahan

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

1. Forum Koordinasi

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yang meliputi koordinasi antar susunan

pemerintahan, pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan

pemerintahan, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan

urusan pemerintahan, pendidikan, pelatihan dan perencanaan, penelitian,

pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD).

2. Instansi Vertikal yang Terlibat

Instansi vertikal yang terlibat dan berkedudukan di Kabupaten Kepahiang antara

lain:

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepahiang;

- Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepahiang;

- Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepahiang;

- Kepolisian Resort Kabupaten Kepahiang;

- KODIM 0409 Rejang Lebong;

- Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kepahiang;

- Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Ketahun Provinsi Bengkulu;

- Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Provinsi Bengkulu.

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

Permasalahan yang sering terjadi di kabupaten hasil pemekaran adalah masalah

batas wilayah. Sering terjadi fenomena persengketaan/perselisihan perbatasan

antara kabupaten induk dengan kabupaten hasil pemekaran yang sifatnya kompleks

dan rawan yang apabila dibiarkan terjadi dapat menimbulkan dampak negatif yang

mengancam kerukunan, ketentraman, dan ketertiban, serta persatuan dan kesatuan.

Pembinaan batas wilayah di Kabupaten Kepahiang dilaksanakan koordinatif antara

pemerintah desa setempat dengan pemerintah Kabupaten Kepahiang agar tidak

terjadi sengketa atas wilayah terutama pada wilayah-wilayah yang berbatasan

dengan kabupaten/provinsi tetangga.

Dalam hal permasalahan batas wilayah antara Kabupaten Kepahiang dengan

Kabupaten Rejang Lebong maupun kabupaten lainnya pada prinsipnya Pemerintah

Kabupaten Kepahiang tetap berpedoman kepada Undang-undang Nomor 39 Tahun

2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang dalam

Provinsi Bengkulu. Sedangkan untuk pembinaan batas wilayah antar desa dalam

Kabupaten Kepahiang dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Pembinaan

batas desa dalam wilayah Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2018 berjalan dengan

baik dan tidak ada permasalahan yang terjadi.

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Ancaman Bencana Alam di Wilayah Kabupaten Kepahiang terutama adalah tanah

longsor, banjir, angin puting beliung, kebakaran hutan, dan bencana gempa

bumi.Pada kurun waktu tahun 2018, bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten

Kepahiang berupa tanah longsor, angin puting beliung dan banjir, dengan

tingkat kerusakan sedang dan berat. Pada umumnya bencana alam yang terjadi

masih merupakan statsu bencana regional. Namun kondisi geografis kabupaten

Kepahiang yang berada di wilayah perbukitan menyebabkan perlunya perhatian yang

serius dan antisipasi bencana oleh pemerintah.

F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS

Dalam penjelasan PP Nomor 3 Tahun 2007, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan

”kawasan khusus” meliputi kawasan sumber daya alam, kawasan sumber daya

buatan, kawasan industri, pariwisata, perdagangan dan otorita, kawasan kelautan

dan kedirgantaraan sepanjang yang menjadi kewenangan daerah.

Adapun Kawasan Khusus yang menjadi Kewenangan Daerah meliputi: Kawasan

Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah, Kawasan Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Kawasan Sentra

Produksi Kopi (KSP).

G. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kabupaten Kepahiang merupakan daerah yang kondusif, meskipun masyarakatnya

majemuk yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya dan adat istiadat, namun

tenggang rasa dan saling menghargai senantiasa dijaga dan dijunjung tinggi. Selama

kurun waktu 15 Tahun di Kabupaten Kepahiang tidak terjadi gangguan ketentraman

dan ketertiban ataupun konflik yang berbasis SARA, anarkisme, separatisme dan

lain-lain yang berarti.

BAB VI

P E N U T U P

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kepahiang Tahun

2018 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja

pemerintah daerah baik mikro maupun makro dalam penyelenggaraan pemerintahan

sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang

menjadi kewenangan pemerintah. Penyusunan LPPD disusun berdasarkan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-

2021 yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Dengan adanya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang

tahun 2018, berarti Kabupaten Kepahiang telah menyampaikan segala upaya

pembangunan daerah yang telah dilaksanakan di berbagai urusan dan bidang, dalam

rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Kepahiang yang tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kepahiang

tahun 2016-2021, yang penyusunannya memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN). Kegiatan pembangunan di segala bidang terus dilakukan

Pembangunan pada tahun 2018 dan tahun-tahun mendatang masih menghadapi

pekerjaan berat dalam rangka memperbaiki derajat hidup masyarakat Kabupaten

Kepahiang.

Demikian ringkasan Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah yang disajikan

dalam Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) yang merupakan

amanat Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Selanjutnya Kami mohon

maaf apabila dalam penyajian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(ILPPD) tahun 2018 ini masih terdapat kekuarangan dan kesalahan demi kesempurnaan

laporan ini kami mengaharapkan masukan, saran serta pemikiran baik dari Pemerintah

Provinsi maupun Pemerintah Pusat dan seluruh komponen masyarakat.

Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD)

semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan lahir batin dan petunjuk

kepada Kita.

Sekian dan terima Kasih

Wassalamualaikum Wr.Wb

Kepahiang, 28 Maret 2018

informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan …€¦ · pendahuluan a. dasar hukum laporan...

Documents