1. Pengertian Hukum Pemerintahan Daerah

• Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

• Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

• Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonomi oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi.

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Pusat• Pemerintahan daerah :

penyelenggaraan pemerintahan daerah otonomi oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut atau berdasarkan asas desentralisasi

• Pemerintahan pusat : seluruh penyelenggaraan pemerintahan yang tidak diselenggarakan daerah otonomi.

Dua aspek otonomi• Otonomi penuh : semua urusan dan fungsi

pemerintahan yang menyangkut baik menyangkut isi substansi maupun tata cara penyelenggaraannya (dalam bahasa sehari-hari disebut otonomi)

• Otonomi tidak penuh : daerah hanya menguasai tata cara penyelenggaraan, tetapi tidak menguasai isi pemerintahannya (tugas pembantuan, medebewind atau zelfbestuur).

Pemerintahan• Pemerintahan dalam arti sempit :

penyelenggaraan kekuasaan eksekutif atau administrasi negara

• Pemerintahan dalam arti agak luas : penyelenggaraan kekuasaan eksekutif dan legislatif tertentu yang melekat pada pemerintahan daerah otonomi

• Pemerintahan dalam arti luas : mencakup semua lingkungan jabatan negara dibidang eksekutif, legislatif, yudikatif dan sebagainya

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

• Pemerintah pusat : perangkat negara kesatuan RI yang terdiri dari Presiden dan menteri-menteri

• Pemerintah daerah : kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai eksekutif daerah

• Hubungan pusat dengan daerah dalam sistem otonomi pada dasarnya hanya menyangkut dibidang penyelenggaraan administrasi negara.

Dimensi hubungan Pusat dan Daerah dalam Otonomi

• Hubungan kewenangan

• Hubungan pengawasan

• Hubungan keuangan

• Hubungan pusat dan daerah serta susunan organisasi pemerintahan di daerah.

Otonomi Daerah• Autos : sendiri

• Nomos : aturan

• Pengundangan sendiri (zelfwetgeving)

• Perundangan sendiri

• Mengatur atau memerintah sendiri

• Pemerintahan sendiri

• Perundangan (regeling) dan pemerintahan (bestuur)

Pendapat pakar tentang otonomi daerah

• Van Der Pot : otonomi berarti peraturan dan pemerintahan dari urusan sendiri (rumah tangga sendiri)

• Logemann : kebebasan bergerak yang diberikan kepada daerah otonom berarti memberi kesempatan kepadanya untuk mempergunakan prakarsanya sendiri dari segala macam kekuasaannya untuk mengurus kepentingan umum (penduduk)

• Ateng Sjafruddin : mempunyai makna kebebasan atas kemandirian (zelfstandig) tetapi bukan kemerdekaan (onafhankelijkheid)

Otonomi Daerah (menurut UU No. 22 Tahun 1999)

Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

• Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

• Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mangatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

• Desentraliasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sisten Negara Kesatuan Republik Indonesia

• Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Kesimpulan• Perbedaan kecenderungan atau perjalanan

arah antara otonomi dan federal, menjadi titik temu persamaan antara sistem negara kesatuan berotonomi dengan sistem negara federal

• Sepanjang otonomi dapat dijalankan secara wajar dan luas, maka perbeadaan antara negara kesatuan yang berotonomi dengan negara federal menjadi suatu perbedaan gradual belaka

2. Hubungan Pengawasa

• Sistem pengawasan menentukan kemandirian satuan otonomi

• Makin banyak dan itensif pengawasan makin sempit kemandirian otonomi

• Makin sempit kemandirian makin terbatas otonomi

• Kebebasan dan pengawasan merupakan dua sisi dari satu lembaran berotonomi untuk menjaga bandul antara kecenderungan desentralisasi dan sentraliasi yang dapat berayun berlebihan.

3. Hubungan Keuangan

• Hubungan keuangan pusat dan daerah dipandang sangat menentukan kemandirian daerah

• Inti hubungan keuangan pusat dan daerah adalah perimbangan keuangan

• Perimbangan keuangan : memperbesar pendapatan asli daerah sehingga lumbung keuangan daerah dapat berisi lebih banyak

• Dana perimbangan : penerimaan negara yang dibagi antara pusat dan daerah (subsidi dari pusat kepada daerah)

• Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Daerah Otonom• Kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

a. Hubungan Kewenangan

• Bertalian dengan cara pembagian urusan penyelelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah

• Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas.

Otonomi Terbatas• Urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan

secara katagoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu

• Apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya

• Sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemamuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak.

Otonomi Luas• Bertolak pada prinsip : “semua urusan

pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat” (residual powers)

• Urusan pemerintahan sangat luas dan meluas sejalan dengan meluasnya tugas negara dan atau pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Perbandingan Otonomi Luas dengan Federalisme• Ada negara-negara federal yang sejak

semula menentukan secara katagoris urusan pemerintahan negara bagian (urusan selebihnya atau residu menjadi urusan federal

• Terjadi proses sentralisasi pada negara federal yang semula menetapkan segala sendi urusan pemerintahan pada negara bagian bergeser menjadi urusan federal.

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

MATERI POKOK BAHASAN

1. PENGERTIAN-PENGERTIAN (HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH, OTONOMI DAERAH, DAERAH OTONOM, DESENTRALISASI, DEKONSENTRASI, MEDEBEWIND)

2. SUMBER HUKUM DAN DASAR HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

3. ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

4. ALAT-ALAT KELENGKAPAN PEMERINTAHAN DAERAH (KEPALA DAERAH, DPRD, PERANGKAT DAERAH, MAJELIS RAKYAT PAPUA, MAHKAMAH SYARIAH, ALAT KELENGKAPAN DPRD)

5. OTONOMI KHUSUS, DAERAH ISTIMEWA, DAERAH KHUSUS

6. HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH (PUSAT DENGAN PROVINSI, KOTA/KABUPATEN, PROVINSI DENGAN KOTA/KABUPATEN)

7. PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

8. PEMERINTAHAN DESA (SUSUNAN, KEWENANGAN, KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PERATURAN DESA, LEMBAGA-LEMBAGA DESA LAIN)

DAFTAR BACAAN1. AMRAH MUSLIMIN, Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni, Bandung 1978

2. ATENG SYAFRUDIN, Hubungan Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tarsito, Bandung, 1982

3. Bagaimana hubungan antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945 Sinar Harapan, Jakarta, 1994

4. --------------, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah UII-Press,Yogyakarta, 2001

5. GANN SUGANDHA Masalah Otonomi serta hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia Sinar Baru Jakarta 198.

6. IRAWAN SOEJITO, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Bina Aksara, Jakarta, 1984

7. KAMSIL CST, Pokok-pokok Pemerintah di daerah, Aksara baru, Jakarta, 1979

8. KOESOEMAMATADJHA, RDH, pengantar ke arah sistem pemerintahan daerah di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1979

9. MOHON SOETISNA SENOJA, dan SJACHRAN basah, Pokok-pokok pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa, Ahmad, bandung,1983

10. RIWU KAHO, analisa hubungan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1982

11. THE LIANG GIE, pemerintahan daerah di Indonesia, 1958

12. UUD 1945 asli dan hasil Amandemen

13. UU tentang pemerintahan daerah, khususnya UU No. 32 th 2004

PERATURAN YANG PERNAH/MASIH BERLAKU MENDASARI PEMERINTAHAN DAERAH JAMAN KEMERDEKAAN

1. Pasal 1 (1) dan pasal 18 jo. Pasal 11 AP UUD 1945;

2. UU No. 22 th 1948 ;

3. Pasal 47, 64, 65, 66, 67, konstitusi RIS 1949;

4. UU NIT No. 44 th 1950

5. Pasal 131, 32, 33, jo. Pasal : 42 UUDS 1950;

6. UU No. 15 th 1956

7. UU No. 1 th 1957

8. UU No. 11 th 1957; disempurnakan oleh Ponpres No. 6 th 1959 Jo. Penpres no. 5 th 1960

9. UU No. 18 th 1965

10. UU No. 19 th 1965

11. UU No. 5 th 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah ;

12. UU No. 5 th 1979 tentang pemerintahan desa;

13. UU No. 22 th 1999 tentang pemerintahan daerah

14. UU No. 32 th 2004, tentang pemerintahan daerah;

15. UU No. 8 th 2005

MATERI POKOK BAHASAN 1. Pengertian-pengertian (hukum pemerintahan daerah, otonomi

daerah, daerah otonom Desentraliasi, Dekonsentrasi, Medebewind)

2. Sumber hukum dan dasar hukum pemerintahan daerah

3. Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah

4. Alat-alat kelengkapan pemerintahan daerah (kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, majelis rakyat papua, mahkamah syariah, alat kelengkapan DPRD

5. Otonomi khusus, daerah istimewa, daerah khusus

6. Hubungan pusat dan daerah (pusat dengan propinsi, kota/kabupaten, propinsi dengan kota/kabupaten)

7. Perundang-undangan daerah

8. Pemerintahan Desa (Susunan, kewenangan, kepala desa dan badan permusyawaratan desa, peraturan desa, lembaga-lembaga desa lain)

SUMBER HUKUMI. Sumber Hukum dalam arti Formal/Kenbron

II.Sumber Hukum dalam arti Material/WelbronSumber Hukum dalam arti Formal :

1. Hukum Tertulisa. Undang-undang Dasar 1945

b. Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah dan Desa

c. Peraturan Daerah 2. Konvensasi Ketatanegaraan

3. Jurisprudensi

4. Doktrin

PEMERINTAH DAERAH Satuan Pemerintahan teritorial (Lokal)-dalam negara kesatuan republik Indonesia yang berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan tertentu, sebagai urusan rumah tangganya.

DESENTRALISASI KETATANEGARAAN

1. Desentralisasi Teritorial (Territorialle Decentralisatie)

2. Desentralisasi Fungsional (Funcionele Decentralisatie)

PEMERINTAH DAERAH

• Gubernur,Bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

DESENTRALISASI TERITORIAL

1.Otonomi (Autonomie)

2.Tugas Pembantuan (Medebewind/Zelfberstuur)

PEMERINTAHAN DAERAH

• Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem NKRI

PERANGKAT DAERAH • Provinsi : Setda, Setwan, Dinas

Daerah, dan Lembaga Teknis daerah

• Kab/Kota : Setda, etwan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah. Kecamatan dan Keluarahan

DEKONSENTRASIAdalah pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan negara tingkatan lebih atas kepada bawahannya guna melancarkan pekerjaan di dalam melaksanakan tugas pemerintahan

DEKONSENTRASI MENURUT UNDANG-UNDANG

• Perlimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada Pejabat-pejabatnya di daerah (UU No. 5 th 1979)

• Perlimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan dan/atau perangkat pusat di daerah (UU No. 2 th 1999)

• Perlimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu (UU No. 32 th 2004)

DESENTRALISASI TERITORIAL

Adalah penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing-masing

DESENTRALISASI MENURUT UNDANG-UNDANG

• Penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintahan atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya (UU No. 5 th 1974)

• Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka satuan republik Indonesia (UU No. 22 th 1999)

• Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. (UU No. 32 th 2004)

DESENTRALISASI KETATANEGARAAN

Adalah penyerahan kekuasaan perundang-undangan dan pemerintahan (regelende en besturende depugeidht) kepada daerah-daerah otonom di dalam lingkungannya

DESENTRALISASI FUNGSIONAL

Adalah penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sesuatu atau beberapa kepentingan tertentu

ASPEK-ASPEK KEWENANGAN DAERAH

• Penentuan kebijakan (Policy)

• Perencanaan

• Pelaksanaan

• Pembiayaan

• Perangkat pelaksana/kepegawaian

Otonomi • Hak mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan di bidang administrasi negara yang merupakan urusan rumah tangga daerah

Otonomi Daerah menurut Undang-undang

• Hak Wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 5 Th 1974)

• Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 22 th 1999)

• Hak Wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan (UU No. 32 th 2004)

LUAS LINGKUP OTONOMIKriteria penentuan luas lingkup otonomi

1. Teritorial

kekuasan otonomi suatu daerah sebatas wilayah

2.Sisi atau substansi

luas lingkup rumah tangga daerah tergantung pada substansi yang menjadi kewenangannya

HAKEKAT OTONOMI• Kemandirian/keleluasaan atau

zelftandigheid

• Otonomi bukan kemerdekaan atau kebabasan (Onafhankelijkheid)

• Autonomie is zelftandigheid niet Onafhankelijkheid

DAERAH OTONOM MENURUT UNDANG-UNDANG

• Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan yang berlaku (UU No. 5 tahun 1974)

• Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia (UU No. 22 tahun 1999)

• Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 tahun 2004)

OTONOMI NYATA (UU NO. 5 TAHUN 1974)

• Pemberian otonomi didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan-perhitungan dan tindakan-tindakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin daerah YBS secara nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri

OTONOMI SELUAS-LUASNYA

• Pemberian Otonomi mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di luar yang manjadi urusan pemerintah pusat

TIGA AJARAN RUMAH TANGGA (DE DRIE KRINGENLEER)

• Pengertian rumah tangga secara material (materiele huishoudingsbegrip)

• Pengertian rumah tangga secara formal (formele huishoudingsbegrip)

• Pengertian rumah tangga secara Riil (Reele huishoudingsbegrip)

TUGAS I• Ciri dan identifikasi secara

kongkrit penerapan asas desentralisasi dan dekonsentralisasi dalam UU No. 32 tahun 1974 dan UU No. 32 tahun 2004

AJARAN RUMAH TANGGA

Pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirinci dengan tugas dalam peraturan perundang-undangan pembentukannya sesuatu yang tidak termasuk dalam rincian tersebut, maka bukan urusan rumah tangga daerah

PEMERINTAH DAERAH

Adalah kepala Daerah (Gubernur, Bupati,atau walikota) dan perangkat daerah sebagaii unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

PEMERINTAH DAERAH

Adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintahn Daerah DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

OTONOMI YANG BERTANGGUNG JAWAB

• Daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah (PUSAT)

• Daerah memiliki kewenangan membuat kebijkan untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat

OTONOMI YANG BERTANGGUNG JAWAB

• Otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan

PRINSIP OTONOMI MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2004

• Otonomi seluas-luasnya

• Otonomi nyata dan bertanggung jawab

OTONOMI NYATA • Suatu prinsip bahwa untuk menangani

urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah

• Isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama

TUJUAN PEMBERIAN OTONOMI

• Meningkatakan kesejahteraan masyarakat di daerah

• Berorientasi dan memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat

• Menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lain

• Mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah NKRI

FUNGSI DPRD1. Fungsi pembentukan PERDA

bersama-sama pemerintah daerah2. Fungsi penetapan APBD bersama-

sama pemerintah daerah 3. Fungsi pengawasan THD

pelaksanaan PERDA, perundang-undangan lain kebijakan pemerintah daeah

FRAKSI1. FRAKSI adalah pengelompokan anggota

dewan berdasarkan konstalasi kekuatan yang ada di DPRD

2. FRAKSI terdiri dari suatu kekuatan partai politik atau gabungan partai politik (fraksi gabungan)

3. Jumlah anggota setiap FRAKSI sekurang-kurangnya sama dengan jumlah komisi di DPRD

ALAT KELENGKAPAN DPRD

A. Pimpinan

B. Komisi

C. Panitia Musyawarah

D. Panitia Anggaran

E. Badan Kehormatan

F. Alat kelengkapan lain bila diperlukan (Pasal 46 s/d 49 UU 32/2004)

TUGAS DAN WEWENANG DPRD

1. Membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;

2. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama Kepala Daerah;

3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD kebijakan pemerintahdaerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;

4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui menteri dalam negeri bagi DPRD kabupaten/kota;

5. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.

6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;

7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;

8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;

9. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;

TUGAS DAN WEWENANG DPRD LANJUTAN

10. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;

11. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;

12. Tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

TUGAS DAN WEWENANG DPRD LANJUTAN

DASAR PENYUSUNAN BESARAN ORGANISASI PERANGKAT

DAERAH 1. Kemampuan Keuangan;

2. Kaebutuhan Daerah

3. Cakupan tugas (sasaran tugas, jenis dan banyak tuas, luas wilayah kerja, dan kondisi geografis);

4. Jumlah dan kepadatan penduduk;

5. Potensi daerah yang berkaitan dengan urusan yang akan ditangani

6. Sarana dan prasarana penunjang;

PERANGKAT DAERAH 1. Perangkat daerah provinsi : sekretariat

daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

2. Perangkat daerah kabupaten/kota : sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

URUSAN PEMERINRTAH (PUSAT)

1. Politil Luar Negeri

2. Pertahanan

3. Keamanan

4. Yustisi

5. Moneter dan Fiskal Nasional, dan

6. Agama(Pasal 10 ayat (3))

PERANGKAT DAERAH 1. Unsur Staf, yang membantu penyusunan

kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat;

2. Unsur pendukung tugas kepala daerah penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah;

3. Unsur pelaksana urusan daerah, yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.

HUBUNGAN PEMERINTAH DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Wewenang

2. Keuangan

3. Pelayanan umum

4. Pemanfaatan SDA

5. Pemanfaat sumber daya lain

6. Hubungan administrasi

7. Kewilayahan antara susunan pemerintahan

Pasal 2 ayat (4) s/d (7)

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Urusan Wajib (berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap, dan ditetapkan oleh pemerintah)

2. Urusan Pilihan (secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah (ybs).

Pasal 11, 13 dan 14)

URUSAN WAJIB PROPINSI, KABUPATEN DAN KOTA

1. Urusan Wajib Propinsi (lihat pasal 13 ayat (1))

2. Urusan Wajib Kabupaten/kota (lihat Pasal 14 ayat (1))

HUBUNGAN KEUANGAN ANTAR PEMERINTAHAN DAERAH

1. Bagi hasil pajak dan nonpajak antara pemerintahan daerah propinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

2. Pendanaan urursan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama

3. Pembiayaan bersama atas kerja sama antar daerah

4. Pinjaman dan/atau hibah antar pemerintahan daeah

(Pasal 15 ayat (2))

HUBUNGAN BIDANG PELAYANAN UMUM ANTAR PEMERINTAHAN

DAERAH 1. Pelaksanaan Bidang pelayanan umu yang

menjadi kewenangan daerah

2. Kerja sama antar pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum, dan

3. Pengelolaan perizinan bersama bidang pelayanan umum

(Pasal 15 ayat (2))

HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

1. Pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah,

2. Penalokasian dan perimbangan kepada pemerintahan daerah, dan

3. Pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerah

HUBUNGAN BIDANG KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MELIPUTI :

HUBUNGAN BIDANG PELAYANAN UMUM ANTAR PEMERINTAH DAN

DAERAH 1. Kewenangan, tanggung jawab dan penentuan

standar pelayanan minimal,

2. Pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah, dan

3. Fasilitas pelaksanaan kerja sama antar pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum

(Pasal 16 ayat (1))

PERUDANG-UNDANGAN DAERAH

• Peraturan Daerah

• Peraturan Kepala Daerah

• Keputusan Kepala Daerah(Pasal 136 S/d 147 Undang-undang No. 32 tahun 2004)

PEMERINTAHAN DESA (DASAR HUKUM)

• Pasal 18 UUD 1945 asli memberi dasar konstitusional keberadaan desa : “Daerah Kecil” dan “hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa”

• Pemerintahan desa terakhir diatur dalam UU No. 32 tahun 2004, sebagai pengganti UU No. 5 tahun 1979.

• YAMIN : Pemerintahan bawahan, susunan pemerintahan paling bawah.

• SOEPOMO : Daerah Kecil. “Zelfstandige Gemeen schappen”, Satuan pemerintahan yag asli; selain itu ada daerah besar yang bersifat istimewa (Zelfbesturende Landschappen)

PEMERINTAHAN DESA (MENURUT UU NO. 5 TAHUN 1979)

• Badan Permusyawarahan Desa, menjalankan fungsi perundang-undangan;bersama Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa.

• Kepala Desa beseerta Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun).