aplikasi hukum acara perdata

1

APLIKASI HUKUM ACARA PERDATA

YANG DIATUR DALAM

UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2004 KHUSUSNYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN

DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

SUPARNO, SHSUPARNO, SH

Direktur Hukum dan Peradilan Direktur Hukum dan Peradilan

Mahkamah Agung R.IMahkamah Agung R.I

2

LATAR BELAKANGLATAR BELAKANGKELUARNYA UU NO. 2 THKELUARNYA UU NO. 2 TH 20042004

Antara lain :

1. Hubungan industrial yang merupakan keterkaitan kepentingan antara pekerja/buruh dengan pengusaha, berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat, bahkan perselisihan antara kedua belah pihak

2. Dalam era industrialisasi, masalah perselisihan hubungan industrial menjadi semakin meningkat dan komplek, sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil dan murah yang selama ini tidak dapat diwujudkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

3

Perselisihan hubungan industrial adakalanya sulit dihindari.

UU No. 22/1957 dan UU No. 12/1964 tidak memadai lagi untuk mengakomodir kondisi yang berkembang :

Adanya campur tangan Pemerintah (veto Menteri ).

Waktu penyelesaian cukup lama, karena putusan P4 Pusat dapat menjadi objek PT.TUN bahkan sampai ke Mahkamah Agung.

Belum mengatur penyelesaian perselisihan antara SP/SB;

Tidak mengenal perselisihan perorangan;

Tidak mengatur perselisihan di lingkungan BUMN.

4

POKOK – POKOK PIKIRAN Prinsip non-diskriminasi :

• Berlaku tanpa memperhatikan status perusahaan (Ps.1 butir 7).

• Adanya kebebasan berserikat : diakuinya hak perorangan dalam penyelesaian (Ps. 1 butir 1,9)

• Tersedianya alternatif institusi penyelesaian (Ps. 8, 17 dan 29).

Mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;

Prinsip penyelesaian cepat, tepat, adil dan murah.

• Adanya batas waktu penyelesaian pada setiap tahap;

• Putusan PHI bersifat final untuk perselisihan kepentingan dan antar SP/SB;

• Tidak adanya upaya banding;

• Adanya hakim karier dan ad-hoc.

5

JENIS – JENIS PERSELISIHAN

Perselisihan hak ; Perselisihan kepentingan ; Perselisihan PHK ; Perselisihan antar serikat pekerja / serikat

buruh.

6

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERTUGAS DAN BERWENANGBERTUGAS DAN BERWENANG

Di tingkat pertama : hakDi tingkat pertama dan terakhir : kepentinganDi tingkat pertama : PHKDi tingkat pertama dan terakhir : antar SP/SB

7

PERBANDINGAN UU NO.2 TAHUN 2004 PERBANDINGAN UU NO.2 TAHUN 2004 DENGAN DENGAN

UU NO.22 THN 1957 DAN UU NO.12 THN 1964UU NO.22 THN 1957 DAN UU NO.12 THN 1964

UU NO. 2 TAHUN 2004

5. Cara penyelesaian perselisihana.Luar pengadilan (non

litigasi)• Bipartit.• Konsiliasi/arbitrase.• Mediator.

UU NO. 2 TAHUN 2004

5. Cara penyelesaian perselisihana.Luar pengadilan (non

litigasi)• Bipartit.• Konsiliasi/arbitrase.• Mediator.

UU NO. 22/57 & UU NO.12/64

5. Cara penyelesaian perselisihana. Luar pengadilan (non

litigasi)• Bipartit.• sepakat/arbitrase.• Tidak sepakat :

(peg.perantara, P4D, P4P, Veto Menteri)

UU NO. 22/57 & UU NO.12/64

5. Cara penyelesaian perselisihana. Luar pengadilan (non

litigasi)• Bipartit.• sepakat/arbitrase.• Tidak sepakat :

(peg.perantara, P4D, P4P, Veto Menteri)

8

PERBANDINGAN UU NO. 2 TAHUN 2004PERBANDINGAN UU NO. 2 TAHUN 2004DENGANDENGAN

UU NO. 22 THN 1957 DAN UU NO. 12 THN UU NO. 22 THN 1957 DAN UU NO. 12 THN 19641964

UU NO. 2 TAHUN 2004

6. Dalam Pengadilan ( Litigasi )- PHI.- MA

Catatan :PHI merupakan pengadilan Khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum.

UU NO.22/57 7 UU NO. 12/64

6. Dalam Pengadilan ( litigasi )- PTUN.- PT.TUN.- MA

Catatan :Putusan P4P jika diperkarakan, diperiksa langsung oleh PT.TUN.(banding administrasi)

9



UU No. 2 Tahun 2004

7. Keanggotaan :

Majelis Hakim, terdiri dari 1 hakim karier dan 2 hakim ad-hoc.

(wakil dari organisasi pekerja/buruh dan organisasi pengusaha)

UU No.22/57 & UU NO. 12/64

7. Keanggotaan :

Tripartit, terdiri 5 orang pemerintah, 5 orang pengusaha, 5 orang pekerja/buruh.

10



UU No. 2 Tahun 2004

10. Pelaksanaan putusan. Dilaksanakan sendiri oleh Pengadilan HI (PN)

11. Biaya perkara : Nilai gugatan

dibawah Rp. 150 juta tidak dikenakan biaya eksekusi.

UU No.22/57 & UU NO. 12/64

10. Pelaksanaan putusan.Apabila tidak dapat dilaksanakan maka minta bantuan PN (Fiat eksekusi)

11. Biaya perkara : Berlaku tarif umum

sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

11



UU No. 2 Tahun 2004

12.Ada batasan jenis perselisihan yang dapat ditempuh upaya hukum kasasi yaitu perselisihan hak dan perselisihan PHK. .

UU No.22/57 & UU NO. 12/64

12.Tidak diatur batasan jenis perselisihan yang dapat ditempuh upaya hukum kasasi.

12



UU No. 2 Tahun 2004

13. Tidak ada campur tangan pemerintah atas keputusan lembaga penyelesaian Hubungan Industrial.

14. Keputusan lembaga Hubungan Industrial tidak menjadi obyek gugatan TUN.

UU No.22/57 & UU NO. 12/64

13. Ada campur tangan pemerintah berupa veto menteri.

14. Sejak berlakunya UU No.5 Tahun 1986, putusan P4P dapat menjadi obyek gugatan pada Pengadilan TUN s/d MA

13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN MELALUI MELALUI

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIALPENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIALSEBAGAI PENGADILAN KHUSUS

Pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Umum.

Berwenang memeriksa, mengadili dan memberi

putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.

14



HUKUM ACARAHUKUM ACARA

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan

Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang

diatur secara khususnya dalam undang-undang ( Pasal 57 )

15



TUGAS DAN WEWENANGPENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

1. DI TINGKAT PERTAMA : HAK;2. DI TINGKAT PERTAMA DAN TERAKHIR :

KEPENTINGAN;3. DI TINGKAT PERTAMA :

PHK;4. DI TINGKAT PERTAMA DAN TERAKHIR :

ANTARA SP/SB

16

PENGAJUAN GUGATAN

Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja ( Pasal. 81 )



17

PEYELESAIAN PERSELISIHAN PEYELESAIAN PERSELISIHAN MELALUI MELALUI


TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 159 dan Pasal 171 Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha. (Pasal. 82)

18



KEWAJIBAN HAKIM

1. Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat.

2. Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan, hakim meminta penggugat untuk menyempurnakan gugatan. ( Pasal 83 )

19



GUGATAN KOLEKTIF

Gugatan yang melibatkan lebih dari satu penggugat dapat diajukan secara kolektif dengan memberikan kuasa khusus. (Pasal 84 )

20



PERSELISIHAN PHK

Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan. (Pasal 86 )

21



KUASA HUKUM

Serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya. ( Pasal 87 )

22



MAJELIS HAKIM

PEMERIKSAAN DENGAN ACARA BIASA

Sidang sah apabila dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (1)

Hakim PN Sebagai Hakim Ketua, Hakim AD Hoc Sebagai Anggota Majelis ( Pasal 92 )

23



PENUNDAAN SIDANG

1. Dalam hal salah satu pihak atau para pihak tidak dapat menghadiri sidang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Ketua Majelis Hakim menetapkan hari sidang berikutnya.

2. Hari sidang berikutnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penundaan.( Pasal 93 )

24



3. Penundaan sidang karena ketidakhadiran salah satu atau para pihak diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali penundaan.( Pasal 93 )

25



GUGATAN GUGUR

1. Dalam hal penggugat atau kuasa hukumnya yang sah setelah dipanggil secara patut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 tidak datang menghadap Pengadilan pada sidang penundaan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3), maka gugatannya dianggap gugur, akan tetapi penggugat berhak mengajukan gugatannya sekali lagi. ( Pasal 94 )

26



PUTUSAN VERSTEK

2. Dalam hal tergugat atau kuasa hukumnya yang sah setelah dipanggil secara patut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 tidak datang menghadap Pengadilan pada sidang penundaan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3), maka Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perselisihan tanpa dihadiri tergugat. (Pasal 94 )

27



TATA TERTIB PERSIDANGAN

1. Sidang Majelis Hakim terbuka untuk umum, kecuali Majelis Hakim menetapkan lain.

2. Setiap orang yang hadir dalam persidangan wajib menghormati tata tertib persidangan.

3. Setiap orang yang tidak mentaati tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setelah mendapat peringatan dari atau atas perintah Ketua Majelis Hakim, dapat dikeluarkan dari ruang sidang. (Pasal 95 )

28



PUTUSAN SELA

1. Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang bisa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan. (Pasal 96 )

29



2. Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua. (Pasal 96 )

Ayat 3

30



3. Dalam hal selama pemeriksaan sengketa masih berlangsung dan Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak juga dilaksanakan oleh pengusaha, Hakim Ketua Sidang memerintahkan Sita Jaminan dalam sebuah Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial. ( Pasal 96 )

31



4. Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan perlawanan dan/atau tidak dapat dipergunakan upaya hukum. ( Pasal 96 )

32



DICTUM PUTUSAN PHI

Dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan dan/atau hak yang harus diterima oleh para pihak atau salah satu pihak atas setiap penyelesaian perselisihan hubungan industrial. ( Pasal 97 )

33



PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT

1. Apabila terdapat kepentingan para pihak dan/atau salah satu pihak yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonan dari yang berkepentingan, para pihak dan/atau salah satu pihak dapat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial supaya pemeriksaan sengketa dipercepat. ( Pasal 98 )

34




2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut.3. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat digunakan upaya hukum. ( Pasal 98 )

35




1. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dikeluarkannya penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), menentukan Majelis Hakim, hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan.

2. Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian kedua belah pihak, masing-masing ditentukan tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja.( Pasal 99 )

36



PENGAMBILAN PUTUSAN

Dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertibangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan. (Pasal 100 )

1. Putusan Majelis Hakim dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.( Pasal 101 )

37



TENGGANG WAKTU PEMERIKSAAN

Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama.( Pasal 103 )

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ditanda tangani oleh Hakim, Hakim Ad-Hoc dan panitera Pengganti. ( Pasal 104 )

PUTUSAN PHI

38



PUTUSAN YANG DAPAT DIJALANKAN LEBIH DAHULU

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi.( Pasal 108 )Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan akhir dan bersifat tetap.( Pasal 109 )

PUTUSAN AKHIR

39



TENGGANG WAKTU KASASI

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja :

a. Bagi pihak yang hadir, terhitung sejak putusan dibacakan dalam sidang majelis hakim;

b.Bagi pihak yang tidak hadir, terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan.( Pasal 110 )

40

W A K T U

7 hari 7 hari 7 hari 29 hari

Penetapan Majelis HakimPenetapan Majelis Hakim Sidang ISidang I Pemanggilan

Sidang IIPemanggilan Sidang II

PemeriksaanPemeriksaan

7 hari 7 hari

PUTUSANPUTUSAN PEMBERITAHUAN PUTUSANPEMBERITAHUAN PUTUSAN

W A K T U

Penerbitan Salinan Putusan

Penerbitan Salinan Putusan

Pengiriman Putusan

Pengiriman Putusan

aplikasi hukum acara perdata

Documents