hukum acara pengadilan niaga

8/8/2019 Hukum Acara Pengadilan Niaga

http://slidepdf.com/reader/full/hukum-acara-pengadilan-niaga 1/10

HUKUM ACARAPENGADILAN NIAGA

KEPAILITAN



YURIDIKSI PENGADILAN NIAGA YURIDIKSI PENGADILAN NIAGA

1.1. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri MedanPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Propinsi Nangroe Aceh DarussalamPropinsi Nangroe Aceh Darussalam

Propinsi Sumatra UtaraPropinsi Sumatra Utara

Propinsi RiauPropinsi Riau

Propinsi Sumatra BaratPropinsi Sumatra Barat

Propinsi BengkuluPropinsi Bengkulu

Propinsi JambiPropinsi Jambi

2.2. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta PusatPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Propinsi DKIPropinsi DKI

Propinsi Jawa BaratPropinsi Jawa Barat

Propinsi BantenPropinsi Banten

Propinsi Sumatra SelatanPropinsi Sumatra Selatan Propinsi LampungPropinsi Lampung

Propinsi Kalimantan BaratPropinsi Kalimantan Barat

3.3. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri SemarangPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang

Propinsi Jawa TengahPropinsi Jawa Tengah

Propinsi Daerah Istimewa YogyakartaPropinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



lanjutan... lanjutan... YURIDIKSI PENGADILAN NIAGA YURIDIKSI PENGADILAN NIAGA

4.4. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri SurabayaPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Propinsi Jawa Timur Propinsi Jawa Timur Propinsi Kalimantan SelatanPropinsi Kalimantan Selatan

Propinsi Kalimantan Timur Propinsi Kalimantan Timur

Propinsi Kalimatan TengahPropinsi Kalimatan Tengah

Propinsi BaliPropinsi Bali

Propinsi Nusa Tenggara BaratPropinsi Nusa Tenggara Barat

Propinsi Nusa Tenggara Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur

5.5. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Propinsi Sulawesi SelatanPropinsi Sulawesi Selatan

Propinsi Sulawesi BaratPropinsi Sulawesi Barat

Propinsi Sulawesi TenggaraPropinsi Sulawesi Tenggara

Propinsi Sulawesi TengahPropinsi Sulawesi Tengah

Propinsi Sulawesi UtaraPropinsi Sulawesi Utara

Propinsi GorontaloPropinsi Gorontalo

Propinsi MalukuPropinsi Maluku

Propinsi Maluku UtaraPropinsi Maluku Utara

Propinsi PapuaPropinsi Papua

Propinsi Papua BaratPropinsi Papua Barat



Panitera daftar Permohonan

dan membuat tanda-terima

tertanggal yang sama (Pasal 6ayat (2)

Jika bertentangan dengan

Pasal 2 ayat (3) sampai (5),

Panitera wajib tolak

Permohonan (Pasal 6 ayat (3)

Panitera menyampaikan

Permohonan ke KPN dalam

2 hari setelah tanggal

pendaftaran (Pasal 6 ayat (4)

Dalam 3 hari setelah

pendaftaran, Pengadilan:

1. Pelajari Permohonan2. Tentukan hari sidang

(Pasal 6 ayat (5)

Panggilan sidang dilakukan

7 hari sebelum sidang

pertama (Pasal 8 ayat (2)

Sebelum putusandiucapkan, atas

permintaan Pemohon

(bukan Debitor),

Pengadilan dapat:

1. Sita jaminan sebagian

atau seluruh aset

Debitor; atau

2. Tunjuk Kurator Sementara untuk

awasi pengelolaan

usaha Debitor,

pembayaran kepada

Kreditor, &

pengurusan kekayaan

Debitor (Pasal 10

ayat (1)

Sidang pemeriksaan

paling lambat 20 hari

sejak Permohonandidaftarkan (Pasal 6 ayat (6)

Dengan alasan cukup,

Sidang dapat ditunda

sampai 25 hari sejak

pendaftaran (Pasal 6 ayat (7)

Putusan atas Permohonan

harus diucapkan dalam 60

hari setelah pendaftaran

(Pasal 8 ayat (5):

a. Dalam sidang terbuka

untuk umum

b. Bersifat serta merta(Pasal 8 ayat (7)

Salinan Putusan

disampaikan kepada

Debitor, Pemohon, Kurator

dan Hakim Pengawas dalam

3 hari setelah tanggal

Putusan melalui surat kilat

tercatat (Pasal (9)

Permohonan Kasasi dalam 8

hari sejak Putusan

diucapkan (Pasal 11 ayat (2)

Permohonan

Diajukan

kepada KPN

(Pasal 6 ayat

(1)



Permohonan Kasasi:

1.Pemohon: Debitor, Kreditor pihak padasidang tingkat pertama, Kreditor lain

(Pasal 11 ayat (3)

2.Memori Kasasi wajib disampaikan saat

daftar (Pasal 12 ayat (1)

3.Panitera beri tanda-terima sesuai

tanggal daftar (Pasal 11 ayat (4)

Panitera wajib kirim Permohonan & Memori

Kasasi ke Termohon dalam 2 hari setelah


Permohonan didaftarkan

Termohon dapat ajukan Kontra Memori

dalam 7 hari sejak Termohon terima Memori

Kasasi (Pasal 12 ayat (3)

Panitera wajib sampaikan berkas perkara ke

MA dalam 14 hari sejak Permohonan

didaftar (ps 12 ayat 4)

MA wajib pelajari

Permohonan dan

tetapkan hari

sidang dalam 2

hari sejak terima

Permohonan

(Pasal 13 ayat (1)

Sidang pemeriksaan

paling lambat 20 harisejak Permohonan

diterima MA (Pasal 13

ayat (2)

Putusan MA paling

lambat 60 hari sejak

Permohonan diterima MA

& diucapkan dalamsidang terbuka untuk

umum (Pasal 10 ayat (3) & (4)

Panitera MA wajib

sampaikan Putusan ke

Panitera PN dalam 3 hari

sejak diucapkan (Pasal 13

ayat (6)

PK dapat diajukan

jika:1. Ada Novum

(waktu perkara

diperiksa sudah

ada, tapi belum

ditemukan)

2. Kekeliruan

yang nyata

(Pasal 295 ayat (2)

Juru sita PN wajib

sampaikan salinan

Putusan dalam 2 hari

sejak diterima ke

Pemohon, Termohon,

Kurator & Hakim

Pengawas (Pasal 13 ayat (7)



Terdapat Novum:

Dalam 180 hari sejak Putusan berkekuatan hukum tetap

(Pasal 296 ayat (1)

Terdapat Kekeliruan yang

Nyata:

Dalam 30 hari sejak Putusan berkekuatan hukum tetap

(Pasal 296 ayat (2)

Permohonan diajukan ke Panitera

(Pasal 296 ayat (3) disertai bukti pendukung dan salinan untuk

Termohon (Pasal 297 ayat (1)

Panitera beri tanda terima sesuai


Dalam 2 hari sejak Permohonan didaftar,

Panitera sampaikan:

1. Permohonan ke Panitera MA (Pasal

296 ayat (5)

2. Salinan Permohonan ke Termohon

(Pasal 297 ayat (2)

Termohon dapat ajukan Jawabandalam 10 hari sejak Permohonan

didaftar (Pasal 297 ayat (3)

Panitera wajib sampaikan Jawaban

ke Panitera MA dalam 12 hari

sejak Permohonan didaftar (Pasal

297 ayat (4)

Putusan paling lambat 30 hari

sejak Permohonan diterima MA &

diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum (Pasal298 ayat (1) &

(2)

MA wajib sampaikan salinan

Putusan kepada para pihak dalam

32 hari sejak Permohonan diterima

Panitera MA (Pasal298 ayat (3)

Permohonan

Peninjauan

Kembali



Permohonan PKPU:

1. Pemohon: Debitor; Kreditor

(Pasal222 ayat (1); pihak dalamPasal2 ayat (3) sampai (5) (Pasal

223)2. Alasan: Debitor tidak dapat atau

diperkirakan tidak dapat

membayar utangnya dengan

maksud ajukan rencana

perdamaian (Pasal 222 ayat (2) & (3)

3. Tanda tangan Permohonan oleh

Pemohon & Advokat (Pasal 224

ayat (1), ditujukan ke Ketua PN(Pasal6 ayat (1)

Panitera daftar Permohonan dan

buat tanda-terima tertannggal yang

sama (Pasal 6 ayat (2). Jika tidak

memenuhi Pasal 2 ayat (3) sampai (5),

Panitera wajib tolak (Pasal 6 ayat (3)

Panitera sampaikan Permohonan ke

KPN dalam 2 hari setelah tanggal pendaftaran (Pasal 6 ayat (4)

Pengadilan harus kabulkan PKPU

Sementara dalam:

1.3 hari sejak pendaftaran, jika

Pemohon adalah Debitor (Pasal 225

ayat (2)

2.20 hari sejak pendaftaran, jika

Pemohon adalah Kreditor (Pasal

225 ayat (3)

Pengadilan akan:

1. Tunjuk Hakim Pengawas

2. Mengangkat 1 atau lebih Pengurus

(Pasal 225 ayat (2) & (3)

3. Memanggil Debitor dan Kreditor ke

sidang, diselenggarakan paling

lambat hari ke-45 setelah putusan

PKPU Sementara (Pasal 224 ayat (4)

Pada sidang:

- Pengadilan dengar Debitor, Hakim

Pengawas, Pengurus dan Kreditor

(Pasal 228 ayat (1)

- Pemungutan suara dilakukan jika

Rencana Perdamaian dilampirkan

(Pasal 228 ayat (2)

- Menyatakan Debitor pailit, jika tidak

hadiri sidang (Pasal 224 ayat (5)

Rencana Perdamaian:

1. Pemungutan suara dilakukan bila

Pasal 268 telah terpenuhi

2. Jika tidak, Kreditor tentukan PKPU

Tetap (Pasal 228 ayat (4)

Dalam 21 hari sebelum sidang, Pengurus

umumkan Putusan di Berita Negara dan min di 2

surat kabar yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas

yang juga berisi:

1. Undangan untuk hadiri sidang

2. Tanggal, tempat dan waktu sidang

3. Nama Hakim Pengawas

4. Nama alamat Pengurus

5. Rencana perdamaian, jika ada (Pasal 226)

Rencana Perdamaian ditolak

PKPU Tetap atau perpanjangan

ditolak

Catatan:

- PKPU Sementara dan Tetap max 270 hari (Pasal

228 ayat (6)

- Syarat PKPU Tetap berikut perpanjangan: > ½

jumlah kreditor konkuren yg mewakili sedikitnya

2/3 jumlah utang yang hadir setuju; dan ketentuan

yang sama untuk kreditor separatis (Pasal 229 ayat

(1)

- Syarat Rencana Perdamaian diterima sama denganSyarat PKPU Tetap (Pasal 281 ayat (1)

Pailit

Waktu 270 hari terlewati



PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBA YARAN UTANGPERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBA YARAN UTANG

PERMOHONAN

PKPU SIDANG

PENUNDAAN

TETAP

PENUNDAAN

TIDAK

DISETUJUITIDAK

DISETUJUI

± ± GAGALGAGAL

DILAKSANAKANDILAKSANAKAN

± ± MELEWATIMELEWATI

BATAS WAKTUBATAS WAKTU

TIDAKTIDAK

TERLAKSANATERLAKSANA

PENUNDAAN

DISETUJUI

PENUNDAAN

SEMENTARA

MAKS. 45 HARI

HAKIM

PENGAWAS

PENGURUS

DEBITOR

PAILIT

1 X 24 JAM

PERDAMAIAN

DISETUJUI

HOMOLOGASI

PELAKSANAAN

PERDAMAIAN

TIDAK TERJADI

KEPAILITAN

PROSES AKIBAT-AKIBAT KEPAILITAN



TERIMA KASIHTERIMA KASIH

[email protected]@fh.uii.ac.id

hukum acara pengadilan niaga

Documents