21/04/2321/04/23 11

HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG - UNDANG

Mata KuliahHUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Fakultas Hukum

21/04/2321/04/23 22

PENGUJIAN UNDANG-UNDANGPENGUJIAN UNDANG-UNDANG

KEWENANGANKEWENANGAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

TERHADAP UUD 1945TERHADAP UUD 1945 SEMUA SEMUA UNDANG-UNDANG DAPAT DIUJIUNDANG-UNDANG DAPAT DIUJIKEDUDUKAN HUKUMKEDUDUKAN HUKUM KEWENANGAN KONSTITUSIONALKEWENANGAN KONSTITUSIONAL BERLAKUNYA UU AQUO MERUGIKAN HAK BERLAKUNYA UU AQUO MERUGIKAN HAK

DAN KEWENANGAN KONSTITUSIONALDAN KEWENANGAN KONSTITUSIONAL

21/04/2321/04/23 33

PERSYARATAN KERUGIAN PERSYARATAN KERUGIAN KONSTITUSIONALKONSTITUSIONAL

ADANYA HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON YANG DIBERIKAN OLEH ADANYA HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON YANG DIBERIKAN OLEH UUD 1945UUD 1945

BAHWA HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON TERSEBUT DIANGGAP BAHWA HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON TERSEBUT DIANGGAP OLEH PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH SUATU UNDANG-OLEH PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH SUATU UNDANG-UNDANG YANG DIUJIUNDANG YANG DIUJI

BAHWA KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON DIMAKSUD BAHWA KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON DIMAKSUD BERSIFAT SPESIFIK (KHUSUS) DAN AKTUAL ATAU SETIDAK-BERSIFAT SPESIFIK (KHUSUS) DAN AKTUAL ATAU SETIDAK-TIDAKNYA BERSIFAT POTENSIAL YANG MENURUT PENALARAN TIDAKNYA BERSIFAT POTENSIAL YANG MENURUT PENALARAN YANG WAJAR DAPAT DIPASTIKAN AKAN TERJADIYANG WAJAR DAPAT DIPASTIKAN AKAN TERJADI

ADANYA HUBUNGAN SEBAB AKIBAT ANTARA KERUGIAN DAN ADANYA HUBUNGAN SEBAB AKIBAT ANTARA KERUGIAN DAN BERLAKUNYA UU YANG DIMOHOKAN UNTUK DIUJIBERLAKUNYA UU YANG DIMOHOKAN UNTUK DIUJI

ADANYA KEMUNGKINAN BAHWA DENGAN DIKABULKANNYA ADANYA KEMUNGKINAN BAHWA DENGAN DIKABULKANNYA PERMOHONAN MAKA KERUGIAN KONSTITUSIONAL YANG PERMOHONAN MAKA KERUGIAN KONSTITUSIONAL YANG DIDALILKAN AKAN ATAU TIDAK LAGI TERJADIDIDALILKAN AKAN ATAU TIDAK LAGI TERJADI

21/04/2321/04/23 44

POKOK PERMOHONANPOKOK PERMOHONAN

DASAR KONSTITUSIONAL, FAKTA DAN DASAR KONSTITUSIONAL, FAKTA DAN ARGUMENTASIARGUMENTASIPEMBENTUKAN – FORMALPEMBENTUKAN – FORMALMATERI – MATERIILMATERI – MATERIIL

BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945(PASAL 51 UU MK)(PASAL 51 UU MK)

21/04/2321/04/23 55

PETITUM PENGUJIAN FORMILPETITUM PENGUJIAN FORMIL

MENYATAKAN:MENYATAKAN: MENGABULKAN PERMOHONANMENGABULKAN PERMOHONAN PEMBENTUKAN UU------- TIDAK MEMENUHI PEMBENTUKAN UU------- TIDAK MEMENUHI

KETENTUAN PEMBENTUKAN UU BERDASARKAN KETENTUAN PEMBENTUKAN UU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945INDONESIA TAHUN 1945

UU ---------- TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN UU ---------- TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKATHUKUM MENGIKAT

21/04/2321/04/23 66

PETITUM PENGUJIAN MATERIILPETITUM PENGUJIAN MATERIIL

MENYATAKAN:MENYATAKAN: MENGABULKAN PERMOHONANMENGABULKAN PERMOHONAN MATERI MUATAN (AYAT, PASAL DAN/ATAU MATERI MUATAN (AYAT, PASAL DAN/ATAU

BAGIAN) BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945BAGIAN) BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 MATERI MUATAN (-----------) TIDAK MEMPUNYAI MATERI MUATAN (-----------) TIDAK MEMPUNYAI

KEKUATAN HUKUM MENGIKATKEKUATAN HUKUM MENGIKAT

21/04/2321/04/23 77

MK BERWENANGMK BERWENANG

MEMINTA KETERANGAN DAN/ATAU MEMINTA KETERANGAN DAN/ATAU RISALAH RAPAT TERKAIT DENGAN RISALAH RAPAT TERKAIT DENGAN PERMOHONAN KEPADA:PERMOHONAN KEPADA:MPRMPRDPRDPRDPD, DAN/ATAUDPD, DAN/ATAUPRESIDENPRESIDEN

21/04/2321/04/23 88

PIHAK TERKAITPIHAK TERKAIT

LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNGLANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG LANGSUNGLANGSUNG

YANG KEWENANGANNYA LANGSUNG YANG KEWENANGANNYA LANGSUNG TERPENGARUH OLEH POKOK PERKARATERPENGARUH OLEH POKOK PERKARA

TIDAK LANGSUNGTIDAK LANGSUNG

KARENA TUGAS POKOK DAN FUNGSI TERKAITKARENA TUGAS POKOK DAN FUNGSI TERKAIT KARENA KEPEDULIANKARENA KEPEDULIAN

(PASAL 13 DAN 14 PMK NOMORR 6 TAHUN 2005)(PASAL 13 DAN 14 PMK NOMORR 6 TAHUN 2005)

21/04/2321/04/23 99

HAK PIHAK TERKAIT LANGSUNGHAK PIHAK TERKAIT LANGSUNG

MEMBERI KETERANGAN LISAN/TULISMEMBERI KETERANGAN LISAN/TULIS MENGAJUKAN AHLI DAN/ATAU SAKSIMENGAJUKAN AHLI DAN/ATAU SAKSI MENGAJUKAN PERTANYAAN KEPADA MENGAJUKAN PERTANYAAN KEPADA

AHLI DAN/ATAU SAKSIAHLI DAN/ATAU SAKSI MENYAMPAIKAN KESIMPULAN MENYAMPAIKAN KESIMPULAN

LISAN/TULISLISAN/TULIS(PASAL 23 (2) PMK NOMOR 6 TAHUN 2005)(PASAL 23 (2) PMK NOMOR 6 TAHUN 2005)

21/04/2321/04/23 1010

TATA CARA MENJADITATA CARA MENJADIPIHAK TERKAITPIHAK TERKAIT

DITETAPKAN MK DAN DENGAN DITETAPKAN MK DAN DENGAN PERMOHONAN PERMOHONAN

PENGAJUAN PERMOHONANPENGAJUAN PERMOHONAN DIBAHAS UNTUK DISETUJUI ATAU TIDAKDIBAHAS UNTUK DISETUJUI ATAU TIDAK DITETAPKAN DENGAN KETETAPAN DITETAPKAN DENGAN KETETAPAN

KETUAKETUA(PASAL 14 (5) PMK NOMOR 6 TAHUN 2005)(PASAL 14 (5) PMK NOMOR 6 TAHUN 2005)

21/04/2321/04/23 1111

PEMERIKSAAN SETEMPATPEMERIKSAAN SETEMPAT

HAKIM DAN PANITERAHAKIM DAN PANITERA DAPAT DISERTAI PEMOHON, PEMERINTAH, DAPAT DISERTAI PEMOHON, PEMERINTAH,

DPR, DPD DAN PIHAK TERKAITDPR, DPD DAN PIHAK TERKAIT DILAPORKAN KEPADA RAPAT PLENODILAPORKAN KEPADA RAPAT PLENO TUJUANNYA DIPEROLEH FAKTA PETUNJUKTUJUANNYA DIPEROLEH FAKTA PETUNJUK BIAYA DIBEBANKAN KEPADA MASING-MASINGBIAYA DIBEBANKAN KEPADA MASING-MASING

(PASAL 15 PMK NOMOR 6 TAHUN 2005)(PASAL 15 PMK NOMOR 6 TAHUN 2005)

21/04/2321/04/23 1212

PEMBUKTIANPEMBUKTIAN

BEBANBEBANPEMOHONPEMOHONBILA DIPANDANG PERLU, PEMERINTAH, DPR, BILA DIPANDANG PERLU, PEMERINTAH, DPR,

DPD DAN PIHAK TERKAITDPD DAN PIHAK TERKAIT

URUTANURUTANSETELAH MENDENGAR KETERANGAN SETELAH MENDENGAR KETERANGAN

PEMERINTAH, DPR DAN/ATAU DPDPEMERINTAH, DPR DAN/ATAU DPD(PASAL 18 PMK NOMOR 6 TAHUN 2005)(PASAL 18 PMK NOMOR 6 TAHUN 2005)

21/04/2321/04/23 1313

KETENTUAN LAINKETENTUAN LAIN

PERMOHONANPERMOHONANPENYAMPAIAN DAN PEMBERITAHUAN PENYAMPAIAN DAN PEMBERITAHUAN PERMOHONANPERMOHONANDALAM TENGGAT 7 HARI KERJA SEJAK DALAM TENGGAT 7 HARI KERJA SEJAK DIREGISTRASIDIREGISTRASIDPRDPRPRESIDENPRESIDENMAHKAMAH AGUNGMAHKAMAH AGUNG

KHUSUS KEPADA MA DIBERITAHUKAN KHUSUS KEPADA MA DIBERITAHUKAN KEWAJIBANNYA UNTUK MENGHENTIKAN KEWAJIBANNYA UNTUK MENGHENTIKAN PENGUJIAN PER-UU-AN DI BAWAH UU AQUOPENGUJIAN PER-UU-AN DI BAWAH UU AQUO

21/04/2321/04/23 1414

PUTUSANPUTUSAN DIMUAT DALAM BERITA NEGARA DALAM TENGGAT 30 DIMUAT DALAM BERITA NEGARA DALAM TENGGAT 30

HARI KERJAHARI KERJA BERLAKU PROSPEKTIFBERLAKU PROSPEKTIF DISAMPAIKAN KEPADA:DISAMPAIKAN KEPADA:

DPRDPR DPDDPD PRESIDENPRESIDEN MAHKAMAH AGUNGMAHKAMAH AGUNG

MATERI MUATAN YANG PERNAH DIUJI TAK DAPAT DIUJI MATERI MUATAN YANG PERNAH DIUJI TAK DAPAT DIUJI KEMBALI, KECUALI ALASAN KONSTITUSIONAL YANG KEMBALI, KECUALI ALASAN KONSTITUSIONAL YANG BERBEDABERBEDA

(PASAL 57, 58, 59, DAN 60 UU MK-(PASAL 57, 58, 59, DAN 60 UU MK-PMK)PMK)

21/04/2321/04/23 1515

Pengajuan Permohonan Psl. 29,30&31 UU MK

Lengkap sesuai (Psl. 29, 30&31 UU MK)

Pemeriksaan kelengkapan oleh KEPANITERAAN

Psl. 32 (1) UU MK

Belum Lengkap

Tidak melengkapi Dilengkapi tenggat 7 hari sejak pemberitahuan diterima (Psl. 32 (2) UU MK)

Akta Registrasi Perkara Psl. 32 (3) UU MK

1. Ketetapan Panel (Psl. 28 (4) 2. ketetapan Panitera Pengganti 3. ketetapan Hari Sidang (Psl 34) UU MK

Pendahuluan oleh Panel Memeriksa permohonan + Nasehat Perbaikan Permohonan Psl. 39 UU MK

Pembacaan Putusan /Ketetapan 1. Tidak dapat diterima 2. dikabulkan 3. Ditolak 4. Ditarik Kembali/

Nonkewenangan Psl. 56 UU MK

Pemanggilan Sidang

Psl. 38 (2) UU MK

Penyampaian salinan putusan

Akta tidak diregistrasi

Persidangan 1. Pokok Perkara 2. Ket Pemerintah

/DPR/ saksi ahli/ pihak terkait

3. Bukti-bukti 4.Lain-lain

Psl. 41 & 42 UU MK

PROSES PENYELESAIAN PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

DI MK RI

Penyampaian salinan Putusan

Psl. 59 UU MK

Pemeriksaan

RPH Laporan Panel Psl. 28 (4) UU MK

RPH pengambilan Putusan Psl. 45 UU MK

PEMOHON

Final Dan Mengi-kat Psl 10 UU MK

1616

SEKIANTERIMA KASIH