pengantar hukum persaingan usaha - website staff...

PengantarPengantarHukumHukum PersainganPersaingan UsahaUsaha

Oleh:Ditha WiradiputraPelatihan Hukum Kontrak Konstruksi11 Juni 2007

2

Topics to be DiscussedTopics to be Discussed

Manfaat PersainganAsas & Tujuan Undang-undang

Persaingan UsahaPrinsip-prinsip Umum dalam Hukum

Persaingan Usaha

3

Topics to be DiscussedTopics to be Discussed

SubstansiSubstansi PengaturanPengaturan dalamdalam UndangUndang--undangundang PersainganPersaingan UsahaUsaha

BentukBentuk--bentukbentuk PersekongkolanPersekongkolan TenderTenderHukumHukum AcaraAcara PersainganPersaingan UsahaUsahaPengecualianPengecualian

4

ManfaatManfaat PersainganPersaingan

Industri penerbangan Industri telekomunikasi Industri pertelevisianJasa taksidll

5

AsasAsas UndangUndang--undangundangPersainganPersaingan UsahaUsaha

Demokrasi Ekonomi denganmemperhatikan keseimbangan antarakepentingan pelaku usaha dankepentingan umum

6

TujuanTujuan UndangUndang--undangundangPersainganPersaingan Usaha IndonesiaUsaha Indonesia(Pasal 3)

1. menjaga kepentingan umum danmeningkatkan efisiensi ekonomi nasional;

2. menjamin adanya kepastian kesempatanberusaha yang sama bagi pelaku usaha besar,pelaku usaha menengah, dan pelaku usahakecil;

3. mencegah praktek monopoli; dan4. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam

kegiatan usaha.

7

Instrument of Competition PolicyInstrument of Competition Policy

Structural merger &monopolies

Behavioral price fixing, collusiveagreement,vertical restrains

8

Instrument of Competition PolicyInstrument of Competition Policy

Per se mutlak dilarang

Rule of Reason melihat kepadaakibat yangditimbulkan

9

Contoh Pasal UU No.5/1999 Pasal 5 UU No.5/1999

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian denganpelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atassuatu barang dan atau jasa yang harus dibayar olehkonsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutanyang sama.

Pasal 7 UU No.5/1999Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian denganpelaku usaha pesaingnya untuk membuat perjanjiandengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkanharga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkanterjadinya persaingan usaha tidak sehat.

10

PengaturanPengaturan UU No.5/1999UU No.5/1999

1. Perjanjian yang dilarang2. Kegiatan yang dilarang3. Posisi dominan4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha5. Penegakan Hukum6. Ketentuan lain-lain

11

PerjanjianPerjanjian yangyang dilarangdilarang

1. Oligopoli (Pasal 4 UU No.5/1999);2. Penetapan harga

price fixing (Pasal 5 UU No.5/1999); Diskriminasi harga / price discrimination (Pasal 6 UU

No.5/1999); Predatory Pricing (Pasal 7 UU No.5/1999); Resale Price Maintenance (Pasal 8 UU No.5/1999);

3. Pembagian wilayah / market division (Pasal 9UU No.5/1999);

12


4. Pemboikotan (Pasal 10 UU No.5/1999);5. Kartel (Pasal 11 UU No.5/1999);6. Trust (Pasal 12 UU No.5/1999);7. Oligopsoni (Pasal 13 UU No.5/1999

13


8. Integrasi vertikal (Pasal 14 UU No.5/1999);9. Perjanjian Tertutup

exclusive distribution agreement (Pasal 15 ayat (1) UUNo.5/1999);

tying agreement (Pasal 15 ayat (2) UU No.5/1999); vertical agreement on discount (Pasal 15 ayat (3) UU

No.5/1999);

10. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri.

14

KegiatanKegiatan yangyang dilarangdilarang

1. Monopoli,2. Monopsoni,3. Penguasaan Pasar, dan4. Persekongkolan

15

Pengertian Tender

Tawaran mengajukan harga untuk :a. memborong atau melaksanakan

suatu pekerjaan,b. mengadakan barang dan atau

jasac. membeli suatu barang dan atau

jasad. menjual suatu barang dan atau

jasa

16

Tujuan Tender

1. Memberikan kesempatan yang samakepada pelaku usaha,

2. Mendapatkan barang dan atau jasadengan harga termurah dan kualitasterbaik.

17

Metoda PemilihanPenyedia

1. Pelelangan Umum2. Pelelangan Terbatas3. Pemilihan Langsung

Wajib melakukan prakualifikasi (wajib diumumkan) Wajib mengundang yang lulus prakualifikasi dan bila jumlahnya kurang dari 3 (tiga)

dilakukan pengumuman ulang. Apabila yang lulus dua maka dilakukan pemilihanlangsung tetapi kalau hanya 1 dilakukan penunjukan langsung sesuai ketentuanlainnya.

4. Penunjukan Langsung Dilakukan prakualifikasi terhadap penyedia untuk pekerjaan kompleks Pekerjaan kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi dan/atau

mempunyai resiko tinggi dan/atau menggunakan peralatan didesain khusus dan/ataubernilai diatas Rp. 50.000000000 (lima puluh milyar Rupiah).

5. Bencana Alam, Sosial, dan Perang

18

Proses Tender1. Apakah proses tender dilakukan secara

a. tidak jujur,b. melawan hukum atauc. menghambat persaingan usaha?

2. Proses tender mencakup:1. Perencanaan2. Pembentukan panitia3. Prakualifikasi perusahaan4. Pembuatan persayaratan untuk ikut tender dan penyusunan dokumen

tender5. Saat pengumuman tender6. Pengambilan dokumen tender7. Penentuan Harga Perkiraan Snediri atau harga dasar lelang8. Penjelasan tender9. Saat penutupan tender10. Penentuan pemenang tender11. Saat pengumuman pemenang tender12. Pengajuan sanggahan13. Penandatanganan kontrak14. Pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan

19

Prinsip Persekongkolandalam Tender (1)

1. Kerjasama yang dilakukan pelaku usaha dengan pihak lainatas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upayamemenangkan peserta tender tertentu.

2. Dilakukan dalam bentuk:a. Kerjasama antara dua pihak atau lebih,b. Secara diam-diam atau terang-terangan melakukan

penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya,c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahand. Menciptakan persaingan semue. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya pesekongkolanf. Pemberian kesempatan eksklusif kepada peserta tender

dengan cara melawan hukum3. Persekongkolan dilakukan secara horizontal, vertikal dan

gabungan keduanya

20

Prinsip Persekongkolan dalamTender (2)Tender berpotensi menciptakan persaingan

usaha tidak sehat atau menghambatpersaingan usaha:

1. tender bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidakdiumumkan secara luas

2. tender bersifat diskriminatif sehingga tidak dapatdiikuti semua pelaku usaha dengan kompetensi yangsama

3. tender dengan persayaratan dan spesifikasi teknisatau merek yang mengarah kepada pelaku usahatertentu sehingga menghambat pelaku usaha lainuntuk ikut.

21

Mengukur DampakPersekongkolan dalam Tender1. Konsumen atau pemberi kerja membayar lebih

mahal2. Barang atau jasa yang diperoleh (dari sisi:

mutu, jumlah, waktu maupun nilai) seringkalilebih rendah dari yang akan diperoleh bilatender dilakukan secara jujur.

3. Adanya hambatan bagi peserta potensial.4. Nilai proyek untuk tender pengadaan jasa

menjadi lebih tinggi karena adanya mark upoleh pihak-pihak yang bersekongkkol.

22

Persekongkolan horizontal

23

Persekongkolan Vertikal

24

Persekongkolan Gabungan(horizontal & vertikal)

25

Persekongkolan

Pasal 22Pelaku usaha dilarang bersekongkoldengan pihak lain untuk mengatur danatau menentukan pemenang tendersehingga dapat mengakibatkan terjadinyapersaingan usaha tidak sehat.

26

Persekongkolan

Pasal 23Pelaku usaha dilarang bersekongkoldengan pihak lain untuk mendapatkaninformasi kegiatan usaha pesaingnyayang diklasifikasikan sebagai rahasiaperusahaan sehingga dapatmengakibatkan terjadinya persainganusaha tidak sehat

27

Persekongkolan

Pasal 24Pelaku usaha dilarang bersekongkol denganpihak lain untuk menghambat produksi dan ataupemasaran barang dan atau jasa pelaku usahapesaingnya dengan maksud agar barang danatau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasarbersangkutan menjadi berkurang baik darijumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yangdipersyaratkan

28

KPPUKPPU

Dalam UU No. 5/1999 lembaga yangdiberi kewenangan untuk mengawasipelaksanaan dari UU No. 5/1999 adalahKomisi Pengawas Persaingan Usaha(selanjutnya disingkat “KPPU”)

KPPU mempunyai status yangindependen dari kekuasaan Pemerintahdan bertanggung jawab kepada Presiden

29

TugasTugas daridari KPPUKPPU

melakukan penilaian terhadap (a) perjanjian, (b)kegiatan, maupun (c) penyalahgunaan posisidominan yang dilakukan oleh pelaku usaha yangdapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoliatau persaingan usaha tidak sehat

mengambil tindakan sesuai dengan kewenangannyamemberikan saran dan nasehat sehubungan dengan

kebijakan yang diambil oleh Pemerintah yangberkaitan dengan praktek monopoli dan persainganusaha tidak sehat

30

TugasTugas daridari KPPUKPPU

menyusun pedoman atau publikasi yangberkaitan dengan UU No. 5/1999

memberikan laporan secara berkala tentangkerja KPPU kepada Presiden dan DPR

31

KewenanganKewenangan KPPUKPPU

KPPU memiliki kewenanganuntuk meneliti, menyelidiki dan menyidik suatu

pelanggaranuntuk memutus suatu dugaan praktek monopoli atau

persaingan usaha tidak sehatDengan kata lain KPPU mempunyai

kewenangan sebagai lembaga yang miripdengan “Kepolisian”, “Kejaksaan” dan“Pengadilan”

32

JENIS PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN DI INDONESIA:Penegakan Hukum Publik Yaitu Melalui KPPU RI

IndividuIndividu

KPPUKPPU

PNPN

MAMA

Perdata PidanaPersaingan

Penyidik

Penuntut

PTPT

33

PENANGANAN PERKARA DI KPPU

PmrksPedhlnPmrksPedhln

PmrksLanjt

PmrksLanjt

PmbtnPut

PmbtnPut

PmbcPut

PmbcPut

PelaksPut

PelaksPut

GelarLaporanGelar

Laporan

Penyidikan

Penelit-Klarif

Penelit-Klarif

Monitoring

Laporan

TimKajian

MajelisKomisi

……

34

KPPUKPPU

PNPN

MA

PEL USAHA

PENYIDPENYID

PENUNT

PT

Penyer(2)

Pen Eks(1)

PELAKS. PUT.SECARA PAKSA

SITA

KURUNGAN

35

Pengecualian

Melaksanakan Peraturan Perundangan HAKI Waralaba Standar Teknis Agen (no exclusive dealing on price) Penelitian (standar hidup) Perjanjian Internasional Ekspor Usaha kecil Koperasi (untuk anggota)

pengantar hukum persaingan usaha - website staff...

Documents