DAFTAR ISI

I. Latar Belakang ........................................................................................................ 1

II. Landasan ................................................................................................................ 21. Landasan Filosofis ............................................................................................ 22. Landasan Hukum .............................................................................................. 2 3. Landasan Teknis ............................................................................................... 2

III. Konsepsi Pengaturan Rawa ....................................................................................1. Pengertian Rawa ............................................................................................... 32. lingkup dan Obyek Pengaturan ......................................................................... 33. Tujuan ............................................................................................................... 44. Asas Penyelenggaraan Pengelolaan Rawa ...................................................... 45. Konsepsi Pengaturan Rawa .............................................................................. 5

IV. Resume ................................................................................................................... 7

Lampiran Outline RPP Rawa ........................................................................................... 9

disajikan pada seminar sehari “pengelolaan rawa yang berkelanjutan “ 23/8/06 grand kemang hotel, Jakarta

KONSEPSI PENGATURAN RAWA

Disajikan oleh:

Mudjiadi1)

I. LATAR BELAKANG

a. Dengan diterbitkannya Undang-undang nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang dijiwai dengan semangat otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003, perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan-peraturan Pemerintah yang menjadi turunan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa.

b. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dampak dari terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan untuk keperluan lainnya, menyebabkan berkurangnya produktivitas pertanian secara keseluruhan, dan menyebabkan meningkatnya tuntutan pendayagunaan rawa sebagai daerah pertanian baru. Dengan alasan tersebut, diperlukan suatu bentuk pengaturan rawa sedemikian hingga diperoleh pendayagunaan rawa yang tetap menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan dan seimbang antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup dan fungsi ekonominya.

c. Untuk menunjang ketahanan pangan nasional, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan serangkaian usaha terus menerus pada sektor pertanian, yang berupa pembangunan di bidang pertanian guna menunjang produksi pangan. Salah satu program penting dalam rangka pembangunan di bidang pengairan adalah pengembangan daerah rawa.

d. Pengembangan rawa telah dilakukan oleh para petani dari Suku Bugis dan Suku Banjar sejak lebih dari seabad yang lalu, dimana pengembangan rawa itu telah memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap ketahanan pangan tingkat lokal serta produksi pangan nasional. Pemerintah Indonesia baru melaksanakan pengembangan rawa secara teknis sejak tahun 1970-an pada kawasan rawa di Sumatera dan Kalimantan. Dalam perkembangannya, rawa-rawa di Pulai Sulawesi dan Irian Jaya kemudian juga dikembangkan secara intenstif. Luas lahan rawa di Indonesia sekitar 33,4 juta hektar (20,56% dari luas total daratan Indonesia) yang lokasinya tersebar, terdiri dari rawa pasang surut ± 20 juta hektar (60%) dan rawa Lebak ± 13,4 juta hektar (40%).

disajikan pada seminar sehari “pengelolaan rawa yang berkelanjutan “ 23/8/06 grand kemang hotel, Jakarta1

II. LANDASAN

1. Landasan Filosofis

Rawa merupakan salah satu sumber air karunia Tuhan yang perlu dilindungi dan dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Rawa sebagai sumber air dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan yang didasarkan pada asas kelestarian dan keseimbangan, secara terpadu dan adil.

Setiap orang mempunyai hak akses terhadap kawasan rawa untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari akan air. Namun di lain pihak, juga diperlukan upaya untuk tetap menjaga daya dukung, daya tampung dan fungsi rawa sebagai sumber air dan penyangga ekosistem.

Pengaturan rawa dilakukan untuk lebih memberikan perlindungan kepada masyarakat ekonomi lemah dengan menerapkan pengelolaan rawa yang menyelaraskan fungsi sosial, fungsi ekonomi, dan fungsi lingkungan hidup.

2. Landasan Hukum

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil, sehingga dapat diartikan bahwa negara mempunyai hak untuk melakukan (i) pengaturan pengelolaan rawa, (ii) pengaturan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai rawa, dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, khususnya (i) Pasal 25 tentang konservasi sumber daya air termasuk rawa; (ii) Pasal 34, 35, dan 36 tentang pengembangan sumber daya air termasuk rawa, (iii) Pasal 58 tentang pengendalian daya rusak air dalam konteks daya rusak pada kawasan rawa, serta (iv) penjelasan Pasal 41 tentang irigasi rawa.

3. Landasan Teknis

1) Rawa adalah sumber daya alam yang komposit (majemuk) sehingga diperlukan keterpaduan program antar sektor dan antar wilayah administratif dalam pengelolaannya, dengan basis wilayah sungai.

2) Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, terdapat tiga pilar utama dalam pengelolaan rawa yaitu (i) konservasi rawa, (ii) penda-yagunaan rawa, (iii) pengendalian daya rusak air pada kawasan rawa, dimana ketiga pilar itu diselenggarakan pada satu sistem pengelolaan wilayah sungai secara utuh.

3) Pengelolaan rawa merupakan suatu proses yang berkesinambungan, dari mulai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemantauan serta evaluasi; dimana dalam penyelenggaraannya proses itu dilakukan secara partisipatif, serta didukung dengan sistem informasi yang dapat diakses oleh semua pemilik kepentingan.

4) Rawa mempunyai karakteristik yang khas, dimana dampak yang timbul akibat kegiatan manusia atau perubahan alam dapat menyebabkan perubahan lingkungan yang tidak bisa dikembalikan kepada kondisi awalnya (bersifat irreversible impact).

5) Keberhasilan pengelolaan rawa akan ditentukan oleh keseimbangan antara tiga fungsi utama yaitu fungsi sosial, fungsi ekonomi dan fungsi lingkungan.

disajikan pada seminar sehari “pengelolaan rawa yang berkelanjutan “ 23/8/06 grand kemang hotel, Jakarta2

III. KONSEPSI PENGATURAN

1. Pengertian Rawa

Secara umum rawa adalah salah satu tipe dari lahan basah. Rawa adalah istilah umum yang digunakan untuk menentukan semua daerah lahan basah bervegetasi termasuk didalamnya daerah air tawar, daerah air asin dan payau yang mungkin berhutan atau ditumbuhi tanaman herba.

Rawa adalah suatu bagian daratan yang sepanjang tahun biasanya jenuh air atau tergenang air.

Menurut PP no 27 tahun 1991 tentang rawa, rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara phisik, kimiawi dan biologis. Lingkup pengaturan rawa adalah penyelenggaraan konservasi rawa sebagai ekosistim sumber air.

Dalam kaitannya dengan UU no 7 tahun 2004 tentang sumber daya air, rawa adalah sumber daya air berupa genangan air terus menerus atau musiman yang terbentuk secara alamiah dan mempunyai ciri-ciri khusus secara phisik, kimiawi dan biologis serta membentuk suatu kesatuan jaringan sumber air.

Jaringan sumber air adalah tatanan air dan sumber air yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan/ekosistim rawa sebagai satu kesatuan wilayah sungai.

2. Lingkup dan Obyek Pengaturan

Dilihat dari kondisi fisik, rawa dapat dibagi sebagai berikut rawa dalam kondisi alamiah dan rawa yang telah dikembangkan/reklamasi.Rawa dalam kondisi alamiah adalah sebagai jaringan sumber air, yang mana pengaturannya diselenggarakan selaras dengan pengelolaan SDA yaitu melalui pengelolaan rawa yang meliputi konservasi rawa, pendayagunaan rawa dan pengendalian daya rusak air di daerah rawa dengan tahapan merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi.

Pada rawa yang telah direklamasi yang dilaksanakan dengan cara membangun jaringan reklamasi rawa, pengaturannya dilaksanakan melalui sistem reklamasi rawa yang meliputi pengelolaan air rawa, pengembangan dan pengelolaan jaringan reklamasi rawa. Obyek pengaturan ini meliputi:

Semua rawa yang berfungsi sebagai sumber air baik pada kawasan hutan maupun non-hutan, terkecuali pendayagunaan rawa yang terletak pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam (Pengecualian itu dengan referensi: UU No.7 Th. 2004, Pasal 26 ayat 3);

Semua daerah rawa yang telah dikembangkan/direklamasi dengan cara membangun jaringan reklamasi rawa;

Semua bekas daerah rawa yang masih mempunyai ciri-ciri khusus rawa secara nyata.

disajikan pada seminar sehari “pengelolaan rawa yang berkelanjutan “ 23/8/06 grand kemang hotel, Jakarta3

3. Tujuan

Maksud dari penyelenggaraan pengelolaan rawa adalah untuk: Mengatur konservasi rawa. Mengatur pendayagunaan rawa (termasuk pemanfaatan rawa sebagai

sumber air dan pengembangan rawa sebagai sumber daya lainnya). Mengatur pengendalian daya rusak air di daerah rawa. Mengatur pengelolaan air rawa. Mengatur pengembangan dan pengelolaan jaringan reklamasi rawa. Mengatur pemberdayaan masyarakat. Mengatur pengelolaan aset rawa beserta jaringan dan fasilitas

pendukungnya.

Dengan tujuannya adalah:Terwujudnya kemanfaatan rawa yang berkelanjutan berupa:(a) Kelestarian rawa sebagai sumber daya air, (b) Dukungan peningkatan produktivitas lahan di bidang pertanian dalam rangka

ketahanan pangan,(c) Dukungan pengembangan wilayah yang berbasis pertanian termasuk di

daerah perbatasan dan pesisir untuk pertahanan dan keamanan yang handal dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, melalui penyelenggaraan pengelolaan rawa.

4. Asas Penyelenggaraan Pengelolaan Rawa

Rawa dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian serta transparansi, dan akuntabilitas.

Kelestarian : dalam pengelolaan rawa mengandung pengertian bahwa pendayagunaan rawa diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi rawa secara berkelanjutan.

Keseimbangan : dalam pengelolaan rawa mengandung pengertian keseim-bangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

Kemanfaatan : umum dalam pengelolaan rawa mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara berdaya guna dan berhasil guna.

Keterpaduan : dalam pengelolaan rawa mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.

Keadilan : dalam pengelolaan rawa mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.

Kemandirian : dalam pengelolaan rawa mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan memper-hatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat.

disajikan pada seminar sehari “pengelolaan rawa yang berkelanjutan “ 23/8/06 grand kemang hotel, Jakarta4

Transparansi dan akuntabilitas: dalam pengelolaan rawa mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Konsepsi Pengaturan Rawa

1) Fungsi rawa sebagai sumber air merupakan sumber daya alam yang mempu-nyai fungsi serba guna bagi kehidupan dan penghidupan manusia. Dalam hal ini fungsi tersebut sebagai sumber daya alam (hutan, sumber daya air, lahan, keaneka ragaman hayati) dan fungsi ekologis (hidrology, ekologi).

2) Agar mendapatkan kemanfaatan dan pendayagunaan yang berkelanjutan maka perlu adanya keadaan yang tetap seimbang antara kedua fungsi tersebut yaitu pemanfaatan sumber daya dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan. Hubungan antara pengelolaan rawa sebagai sumber daya air dan kelestarian fungsi ekologi bersifat fungsional serta timbal balik. Jadi pengelolaan rawa diatur dengan lingkup rawa sebagai ekosistem sumber air.

3) Pengelolaan rawa sebagai sumber air harus dapat menjaga dan memperta-hankan keberadaan, fungsi serta kapasitas hidrologisnya yaitu terjaganya kelestarian jaringan sumber air sehingga tetap dapat sebagai penyangga ekosistim.

4) Keberadaan dan fungsi hidrologisnya merupakan sebagai faktor yang mem-bentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan rawa (sebagai sumber air) sebagai satu kesatuan wilayah sungai. Kapasitasnya sebagai daya tampung dan daya dukung rawa sebagai penyangga ekosistem.

5) Peningkatan fungsi dan manfaat rawa sebagai sumber daya alam dalam rangka pengembangan sumber daya air sebagai bagian dari aspek pendaya- gunaan dilaksanakan melalui sistem reklamasi rawa antara lain berupa kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan reklamasi rawa.

6) Pola dan rencana pengelolaan rawa merupakan bagian integral dari pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

7) Pengelolaan rawa dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip konservasi serta memperhatikan/mengakomodasi kearifan lokal, untuk memelihara daya dukung dan daya tampung rawa sebagai penyangga ekosistem serta meminimalkan dampak yang bersifat irreversible.

8) Kesatuan pengelolaan rawa dalam wilayah sungai ditetapkan sebagai dasar/ basis/unit kesatuan dalam pengelolaan rawa yang dapat berupa suatu hamparan rawa pada wilayah sungai yang bersangkutan.

9) Pengelolaan rawa dilaksanakan dengan prinsip satu kawasan rawa sebagai satu kesatuan pengelolaan, baik sebagai sumber air maupun ekosistemnya, dengan memperhatikan seluruh kepentingan dari para pemilik kepentingan secara selaras.

10) Pengelolaan rawa dilaksanakan oleh Pemerintah, dan pemerintah daerah serta masyarakat sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

11) Pengelolaan rawa dilakukan secara partisipatif yang melibatkan seluruh pemilik kepentingan terkait melalui konsultasi publik, dalam proses pengambilan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

12) Koordinasi pengelolaan rawa bertujuan untuk memelihara keterpaduan tindak untuk menjaga fungsi dan manfaat rawa, dilakukan melalui bentuk komisi rawa sebagai bagian dari dewan sumber daya air.

disajikan pada seminar sehari “pengelolaan rawa yang berkelanjutan “ 23/8/06 grand kemang hotel, Jakarta5

13) Pengelolaan rawa yang berupa upaya:Konservasi rawa ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya

dukung, daya tampung, dan fungsi rawa. Pendayagunaan rawa ditujukan untuk memanfaatkan rawa secara

berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil.

Pengendalian daya rusak air di kawasan rawa ditujukan untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan dan/atau prasarana sumber daya air di kawasan rawa yang disebabkan oleh daya rusak air, sebagai akibat proses alam maupun oleh dampak kegiatan manusia.

14) Pemanfaatan air langsung dari rawa sebagai sumbernya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat tak memerlukan ijin.

15) Kegiatan Penatagunaan rawa ditujukan untuk menyusun formasi rawa yang berupa zonasi rawa yang meliputi rawa preservasi (rawa yang diawetkan- dalam arti tidak boleh dijamah/disentuh), rawa konservasi (rawa yang dilindungi) dan rawa konversi (rawa yang dapat ditingkatkan fungsi manfaatnya) secara berimbang dan proporsional yang disusun dengan mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah atau sebagai masukan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah. Formasi rawa ini diperlukan sebagai pedoman dalam menetapkan upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam pengelolaan rawa.

16) Pengembangan rawa di satu kesatuan pengelolaan rawa harus tetap dapat menjaga dan mempertahankan fungsi dan kapasitas rawa sebagai sumber air pada kondisi semula. Upaya menjaga dan mempertahankan tersebut dapat dilakukan secara alamiah, substitusi, atau dengan bantuan teknologi.

17) Pengembangan rawa dilakukan secara bertahap merupakan bagian dari pengembangan wilayah sungai dan terintegrasi secara fungsional dalam konteks pengembangan ekonomi wilayah serta mengacu kepada rencana tata ruang dengan pola land use planning/peruntukan lahannya berupa mosaik.

18) Sistim reklamasi rawa diselenggarakan melalui pengelolaan reklamasi rawa yang antara lain berupa upaya pengelolaan air rawa, pengembangan dan pengelolaan jaringan reklamasi rawa

19) Penyelenggaraan pengelolaan reklamasi rawa ditujukan untuk:

Mendukung peningkatan produktivitas lahan rawa sampai ke tingkat potensialnya dalam rangka meningkatkan produksi pertanian;

Mendukung drainase dan sanitasi lingkungan;Mendukung transportasi.

20) Pengelolaan air rawa prinsipnya merupakan pengelolaan air-tanah dan tanaman yang berupa upaya untuk mengendalikan elevasi muka air dan kualitas airnya di jaringan reklamsi rawa melalui pengaturan yang seimbang antara fungsi-fungsi jaringan tata air rawa (drainase, retensi, suplesi, penggelontoran, dan untuk transportasi).

21) Jaringan reklamasi rawa pada tahap paripurna yang memiliki fungsi drainase, retensi, suplesi, penggolontoran serta untuk transportasi, sedangkan pada tahap awal jaringan reklamasi dengan kemampuan fungsinya yang terbatas tetap harus memiliki tingkat pelayananan yang sama atau lebih tinggi dari standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

disajikan pada seminar sehari “pengelolaan rawa yang berkelanjutan “ 23/8/06 grand kemang hotel, Jakarta6

22) Pengembangan jaringan reklamasi air rawa berupa kegiatan pembangunan dan perluasan jaringan reklamasi baru serta peningkatan jaringan reklamasi yang ada.

23) Pengelolaan jaringan reklamasi rawa berupa kegiatan Operasi dan Pemeliharaan jaringan serta rehabilitasi jaringan reklamasi rawa.

24) Penyelenggaraan pengelolaan tata air mengutamakan kepentingan petani dengan mengikutsertakan petani dalam seluruh proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan tata air dilakukan dengan cara partisipatif.

25) Pada daerah reklamasi rawa disamping dilakukan upaya pengelolaan jaringan tata air juga dilakukan upaya-upaya konservasi, pendayagunaan serta pengendalian daya rusak air.

26) Perencanaan pengelolaan rawa dan pengelolaan reklamasi rawa dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sedangkan perencanaan teknis serta pembangunannya dapat dilakukan Pemerintah/Pemerintah Daerah, swasta, maupun perorangan.

27) Pengembangan dan Pengelolaan jaringan reklamasi rawa di tingkat primer dan sekunder serta jaringan yang berfungsi sebagai transportasi dilaksanakan ooleh Pemerintah, Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

28) Partisipasi masyarakat petani (P3A) sebagai mitra pemerintah dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan reklamasi rawa di tingkat tersier dilakukan sesuai dengan kemampuannya.

29) P3A yang berbadan hukum diperlukan agar institusi petani itu mempunyai kekuatan legal dalam partisipasinya.

30) Pemberdayaan pengelola rawa dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara berkelanjutan, untuk meningkatkan kinerjanya, dimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemberdayaan itu atas prakarsa sendiri.

31) Pengelolaan rawa memerlukan dukungan sistem informasi yang akurat, benar, dan tepat waktu yang dapat diakses oleh seluruh pemilik kepentingan, dalam mendukung pengelolaan yang efektif dan efisien secara transparan serta akuntabel.

32) Pembiayaan meliputi untuk pengelolaan rawa (konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak); pengembangan, dan pengelolaan jaringan reklamasi rawa; keterpaduan biaya penyelenggaraan pengelolaan rawa dan iuran pengelolaan jaringan reklamasi.

33) Pembiayaan ini dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

IV. RESUME

Fungsi rawa untuk terwujudnya kemanfaatan rawa yang berkelanjutan berupa kelestarian rawa, peningkatan produktivitas lahan, pengembangan wilayah yang diwujudkan melalui penyelenggaraan pengelolaan rawa yang dilakukan dengan upaya pengelolaan rawa dan pengelolaan reklamasi rawa yang dilakukan secara terpadu dan partisipatif.

Pengelolaan rawa:

disajikan pada seminar sehari “pengelolaan rawa yang berkelanjutan “ 23/8/06 grand kemang hotel, Jakarta7

Konservasi rawa, pendayagunaan rawa, pengendalian daya rusak air di kawasan rawa.

Pengelolaan pengelolaan rawa

Pengelolaan air rawaPengelolaan jaringan reklamasi rawaPengembangan jaringan reklamasi rawa

disajikan pada seminar sehari “pengelolaan rawa yang berkelanjutan “ 23/8/06 grand kemang hotel, Jakarta8

LAMPIRAN

Outline Draft RPP Rawa

BAB I : Ketentuan Umum

(Pengertian, obyek pengaturan, asas, tujuan, fungsi, lingkup, penguasaan)

BAB II : Prinsip-Prinsip Pengelolaan Rawa

(Prinsip-prinsip dasar, pengelolaan rawa partisipatif, dan keterpaduan pengelolaan rawa)

BAB III : Wewenang dan Tanggung Jawab

(Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah/Provinsi/Kabupaten/Kota, kerja sama pengelolaan rawa antar pemerintah, pelimpahan wewenang, pengalihan wewenang, pengambilalihan wewenang oleh Pemerintah)

BAB IV : Konservasi Rawa

(Tujuan dan cakupan, perlindungan dan pelestarian, pengawetan air pengelo-laan kualitas air dan pengendalian pencemaran, larangan, dan mekanisme)

BAB V : Pendayagunaan Rawa

(Tujuan dan cakupan, penatagunaan, penyediaan air, penggunaan air, pengembangan rawa, dan pengusahaan rawa)

BAB VI : Pengendalian Daya Rusak Air di Kawasan Rawa

(Cakupan dan cara pelaksanaan, pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan)

BAB VII : Penyelenggaraan Pengelolaan air Rawa

(Tujuan dan cakupan, drainasi, retensi, suplesi, penggelontoran, dan pengaturan saluran untuk transportasi)

BAB VIII : Perencanaan, Pembangunan, OP dan Rehabilitasi jaringan reklamasi Rawa

(Perencanaan, Pembangunan dan Operasi dan Pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan reklamasi rawa)

BAB IX : Kelembagaan Pengelola Tata Air Rawa

(Kelembagan pengelola jaringan reklamasi rawa, komisi rawa, P3A, dan dewan sumber daya air)

BAB X : Pemberdayaan Lembaga Pengelola Tata Air Rawa

(Pemberdayaan pemilik kepentingan, standar pendidikan khusus bidang rawa, litbang, perlindungan hak penemu, pendampingan, dan pelatihan)

BAB XI : Keberlanjutan Sistem Tata Air Rawa

(Keberlanjutan sistem tata air rawa dan kelestarian sistem reklamasi rawa)

disajikan pada seminar sehari “pengelolaan rawa yang berkelanjutan “ 23/8/06 grand kemang hotel, Jakarta9

BAB XII : Pengelolaan Aset Rawa

(Tujuan dan aspek-aspek, inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penghapusan aset)

BAB XIII : Pembiayaan

(Konservasi rawa, pengembangan rawa, pengelolaan jaringan tata air, dana pengelolaan rawa, OP & R, komisi rawa, keterpaduan pembiayaan pengelolaan rawa, dan iuran pengelolaan sistem tata air)

BAB XIV: Koordinasi penyelenggaraan Pengelolaan Rawa

(Lintas sektoral dan wilayah, wadah koordinasi, jenjang koordinasi, koordinasi melalui komisi rawa)

BAB XV : Pengawasan

(Pengawasan pelaksanaan pengelolaan rawa)

BAB XVI: Ketentuan Peralihan dan Penutup

disajikan pada seminar sehari “pengelolaan rawa yang berkelanjutan “ 23/8/06 grand kemang hotel, Jakarta10

11

Konsepsi Pengaturan Rawa

Disajikan oleh

MUDJIADI

SEMINAR SEHARI “PENGELOLAAN RAWA YANG BERKELANJUTAN”“23 AGUSTUS 2006

GRANDKEMANG HOTEL, JAKARTA