bab 09 demokrasi (kwn)

Click here to load reader

Post on 01-Jul-2015

273 views

Category:

News & Politics

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

demokrasi

TRANSCRIPT

  • 1. DemokrasiGambar: 8.1. We want democracy;Sumber: http://pmiisoshum.files.wordpress.com/2011/04/iran-protest-we-want-democracy1a.jpg]1TujuanInstruksionalKhusus: Setelah selesai mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu:1. Menjelaskan pengertian demokrasi, baik pada zaman Yunani klasik,maupun pada zaman sekarang2. Menjelaskan sejumlah persoalan yang dihadapi rezim demokrasikontemporer3. Menjelaskan konsep demokrasi Pancasila dan implikasinya bagihidup berwarganegara4. Menjelaskan prediksi masa depan demokrasi berdasarkanpengamatan atas pola-pola masa lalu dan kiniDeskripsiMata Kuliah: Mata kuliah ini meliputi bahasan-bahasan tentang:1. Pengertian demokrasi2. Persoalan-persoalan demokrasi

2. Latar BelakangLewat pengamatan terhadap fenomena dan peristiwa sehari-hari, kita bisamenyaksikan di mana-mana orang menulis, berpolemik, berdiskusi dan berdebat tentangdemokrasi, baik soal hakikat, kegunaan, maupun faktor-faktor yang mendorong kemajuanmaupun menghambat perkembangannya. Sebagian melihatnya dengan pandangan yangoptimis, sebagian yang lain melihatnya dengan pesimis, bahkan apatis. Demokrasi dianggapoleh sebagian besar orang sebagai jalan politik yang relatif stabil dan aman menujukebebasan (individu), kesetaraan (antar individu sebagai warganegara), dan kesejahteraan.Karena miskinnya alternatif yang tahan uji, demokrasi liberal, misalnya, dipandang olehbeberapa pengamat politik sebagai the only feasible form of democracy1. Di saat yangbersamaan, ada klaim yang mengatakan bahwa demokrasi sekarang mengalami perlemahan2.Demokrasi dianggap tidak mampu menyelesaikan sejumlah besar persoalan bersama yangmuncul dan mendapatkan legitimasi yang justru persis dibutuhkannya, sehingga berujungpada krisis ekonomi, merosotnya legitimasi negara di hadapan desakan pasar dan logikakapitalisme global3, dan juga di bawah tuntutan gerakan fundamentalisme relijius, baik di1 Lih. Bohman, James. 2010. "Introducing Democracy across Borders: from dmos to dmoi." Dalam jurnalEthics & Global Politics Vol. 3, No. 1, 2010, hlm. 1-11.2 Berdasarkan peringkat (rating) yang dirilis Freedom House yang berjudul Freedom in the World 2011: TheAuthoritarian Challenge to Democracy. Freedom House sendiri adalah sebuah organisasi nirlaba atau lembagaswadaya masyarakat yang berbasis di Amerika Serikat yang mengerjakan riset dan advokasi tentang demokrasi,kebebasan politis dan hak asasi manusia. Didirikan pada Oktober 1941, beberapa tahun sebelum pecahnyaPerang Dunia II, Wendell Willkie dan Eleanor Roosevelt mendapat kehormatan untuk mengepalainya(honorary chairpersons). Menyebut diri sebagai suara jernih bagi demokrasi dan kebabasan di seluruh duniaorganisasi ini mendapat dukungan finansial dari berbagai sumber Laporan tahunan organisasi ini, yang lebihdikenal dengan nama Freedom in the World report, menilai tingkat kebebasan politis dan kebebasan sipil disetiap negara yang ada di dunia (tercatat 195 negara). Berdasarkan laporan tahunan Freedom in the World 2011,kebebasan di seluruh dunia, yang diamati selama tahun 2010, kembali mengalami penurunan, dalam periodelima tahun berturut-turut. Negara yang mengalami penurunan tingkat kebebasan terhitung ada 25 negara,sementara hanya ada 11 yang mengalami peningkatan. Penurunan yang paling mencolok ditemukan di negara-negarayang masuk kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Negara yang tadinya termasuk kategori freeberkurang dua buah, dari 89 di tahun sebelumnya, menjadi 87. Jumlah negara yang mempraktikkan demokrasielektoral merosot dari 123 di tahun 2005 menjadi 115. Rezim otoriter, seperti di Cina, Mesir, Iran, Rusia, danVenezuela, sebaliknya, malah mengalami masa kejayaan, tanpa ada tentangan yang berarti dari sebagian besarmasyarakat dunia yang demokratis. Posisi Indonesia sendiri dalam Freedom in the World report 2011, relatifstabil berada di rating 2.5 (masih termasuk free country namun sudah di ambang partly free country)bersama negara Botswana, El Salvador, Guyana, India, Jamaica, Mali, Montenegro, dan Peru3 Lih. Dahl, 1998, hlm. 173. Dahl mengatakan, Democracy and market-capitalism are locked in a persistentconflict in which each modifies and limits the other. Lih.juga Dieter Plehwe, Bernhard Walpen and GiselaNeunhffer. Tim editor. 2006. Neoliberal Hegemony: A Global Critique. London dan New York: Routledge.Bdk. Antonio, Robert J. "The Cultural Construction of Neoliberal Globalization." dalam Ritzer, George. Editor.The Blackwell Companion to Globalization. Malden (MA - USA), Oxford (UK), Victoria (Australia): BlackwellPublishing, hlm. 67 - 83. Bdk. juga, Sandel, Michael J. 2012. What Money Can't Buy: The Moral Limits ofMarkets. New York: Farrar, Straus dan Giroux; Lih. Klein, 2007 dan Knezevic, 2003.2 3. negara maju seperti Amerika Serikat4, maupun di negara-negara berkembang sepertiIndonesia5.Namun benarkah demikian? Benarkah demokrasi jenis pemerintahan yang diinginkanoleh mayoritas orang di dunia ini? Jika benar, pesona macam apa yang masih bisa ditebarkanoleh demokrasi? Apa sajakah keunggulan-keunggulannya dibandingkan jenis pemerintahanyang lain (otoriter, misalnya)? Bagaimana dengan kelemahan-kelemahan dan persoalan-persoalanyang dihadapinya hingga sekarang? Seberapa jauh kelemahan dan persoalantersebut dapat diantisipasi dan dicari jalan keluarnya? Bagaimana masa depan demokrasipada umumnya, dan di Indonesia pada khususnya?Demikian sederet pertanyaan yang akan mengawali dan memandu pembahasan kitatentang demokrasi, terutama dalam bingkai besar pembahasan tentang Etika Politik danKewarganegaraan. Pembahasan ini, meskipun disadari terbatas dalam cakupan dankedalaman, namun diharapkan dapat berfungsi sebagai pengantar dan katalisator diskusimenyangkut tema demokrasi.Asal-usul pengertian dan hakikat demokrasiSecara umum orang memahami demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, olehrakyat, untuk rakyat. Secara etimologis (asal-usul kata), demokrasi berasal darikhazanah bahasa, pengetahuan dan praksis politis Yunani kuno, , yang berasaldari dua kata yang lebih dasar, yaitu / demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan).Dengan demikian, demokrasi secara harafiah berarti rakyat yang memegangkekuasaan (the people hold power).Rakyat dalam stratifikasi sosial kemasyarakatan Yunani kuno---termasuk merekayang berada di kelas akar rumput, seperti tukang, petani, penjaga---memiliki kesamaan politisdan kontrol terhadap kekuasaan dan pemerintahan, dengan tetap memperhatikan danmenghormati kaidah hukum dan lembaga-lembaga yang ada6. Demokrasi yangdipraktikkan di Yunani kuno adalah demokrasi yang berbasis polis atau city-states4 Lih. Giroux, Henry A. 2005. The Passion of the Right: Religious Fundamentalism and the Crisis ofDemocracy." Dalam jurnal Cultural Studies Critical Methodologies 2005; 5; hlm. 309 - 317. DOI:10.1177/1532708604274305.5 Lih. Herry-Priyono, B. Three challenges facing presidential aspirants. Dalam The Jakarta Post, Kamis, 22Desember 2011 (Edisi Khusus, hlm. 11). Bdk. Ismail Hasani & Bonar Tigor Naipospos. Tim editor. 2010. TheFaces of ISLAM Defenders: Religion Radicalism and Its Implications on Assurance of Religious/BeliefsFreedom in Jabodetabek and West Java. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.6 Lih. Morris, Ian, Kurt A. Raaflaub, David Castriota. 1998. Democracy 2500? questions and challenges.Kendall/Hunt Pub. Co. Bdk. Hansen, Mogens Herman. 1991. The Athenian Democracy in the Age ofDemosthenes: Structure, Principles, and Ideology. University of Oklahoma Press.3 4. (terutama di kota Athena)7 dan bukan demokrasi berbasis negara atau state-democracy8.Selain itu, mengingat jumlah penduduk yang belum terlalu besar, jenisdemokrasi yang dipraktekkan adalah demokrasi langsung (direct democracy), danbukan demokrasi representatif seperti yang sekarang dipraktekkan di negara-negarabesar, misalnya Amerika Serikat dan Indonesia. Yang dimaksud dengan demokrasilangsung adalah jenis pemerintahan di mana rakyatnya secara aktual memerintah dirimereka sendiri, artinya mereka semua memiliki hak untuk berpartisipasi dalampengambilan keputusan. Sementara, dalam demokrasi tidak langsung (misalnyademokrasi representatif), partisipasi rakyat hanya sampai pada memilih parapengambil keputusan (misalnya, memilih Presiden dan Wakil Presiden serta memilihanggota legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah).Dalam sejarahnya, setelah era demokrasi polis Athena berakhir9, demokrasi langsungmasih dipraktekkan di beberapa kota di Eropa selama Abad Pertengahan, seperti di Swiss,Jerman, Perancis, Italia, dan juga di Mexico di bawah Toltecs dan Chichimecans (1000 -1300), di Afrika sebelah selatan Sahara dan di timur Niger, ada tujuh city-states bernamaHausa (1450 - 1804)10. Namun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk secarasignifikan yang membuat pengaturan dan pengelolaannya lebih problematis, jenis demokrasirepresentatif seperti yang diusulkan Rousseau, Kant, Sieyes, Paine dan Condorcet lah yangdijadikan pilihan yang lebih masuk akal dan mungkin dilakukan11.Menurut filsuf sosial dan pendidikan Amerika, John Dewey dalam bukunyaDemocracy and Education, untuk membentuk suatu entitas politis yang demokratis, haruslahada kesamaan yang mengikat di balik kemajemukan. Ada dua kriteria penting yang perlu7 Seperti dicatat Hansen, 1991, hlm. 55, Classical Greece was divided into some 750 poleis or 'city-states' ..Most of them were tiny, with an average territory of less than 100 square km and a citizen population of fewerthan 1000 adult males; not more than a couple of hundred were larger than that, and even a powerful city-statesuch as Corinth only covered 900 square km, with a population in the classical period of about 10,000 - 15,000adult male citizens. Athens was in population the largest of all the poleis in Greece itself, and in territory thesecond largest next to Lakedaimon. The size of the population as a whole is unknown, but it can be deducedfrom the evidence that there were some 60,000 male citizens when Perikles was the leader of Athens in the fifthcentury and about 30,000 when Demosthenes was its leader against Philip of Macedon a hundred years later.8 Pembedaan antara polis dengan (modern) state merupakan kajian yang menarik dan membutuhkan ruangtersendiri. Mengikuti Hansen, 1991, hlm. 58, negara modern harus memuat tiga unsur pokok berikut, yaitu: 1)adanya wilayah, 2) adanya orang atau rakyat yang diperintah atau dipimpin, dan 3) adanya badan pemerintahanyang melaksanakan (exercise) kedaulatan territorial dalam wilayah tertentu dan memiliki otoritas terhadap paraindividu yang menyusun rakyat. Jadi, pengertian negara dalam terminology Hansen adalah a governmentwith the sole right to exercise a given legal order within a given area over a given population.9 Karena diserang dan diduduki orang-orang Makedonia pada tahun 322 / 321 SM (Lih. Hansen, 1991, hlm. 3)10 Lih. Hansen, 1991, hlm. 57.11 Lih. Urbinati, Nadia. Representative Democracy: Principles and Genealogy. Chicago: University of ChicagoPress, 2006, dalam Henning, 2007. Urbinati berargumen bahwa demokrasi representatif bukanlah demokrasiyang bersifat aristokratis atau pengganti yang defektif untuk demokrasi langsung, namun justru sebuah cara bagidemokrasi untuk terus menerus membaharui diri dan berkembang.4 5. diperhatikan dan dipenuhi agar entitas politis demokratis tersebut dapat terwujud12. Pertama,selain mengakui adanya kepentingan bersama yang dibagikan (shared common interest),kepentingan bersama tersebut haruslah bersifat saling menguntungkan (mutualistis).Kepentingan bersama yang saling dibagikan dan saling menguntungkan ini akan menjadifaktor kunci dalam kontrol sosial masyarakat. Kedua, interaksi yang bebas antar kelompok-kelompoksosial sekaligus perubahan kebiasaan (habit) sosial---perubahan yang terjadiberkat situasi-situasi baru yang dihasilkan lewat variasi perjumpaan-perjumpaan antarkelompok. Dewey menegaskan bahwa dua karakter inilah yang paling tepat menggambarkanmasyarakat yang terbentuk secara demokratis (democratically constituted society).Bagaimana agar kepentingan bersama yang dibagikan dan saling menguntungkan tersebutsemakin lama menjadi semakin luas cakupannya dan semakin dalam diterima serta dihayatilintas kelompok dalam masyarakat? Dewey menyarankan agar setiap anggota dalamkelompok harus memiliki kesempatan yang sama (equable opportunity) untuk menerima danmengambil nilai-nilai yang berharga dari anggota kelompok yang lain. Ringkasnya, harusterjadi variasi pengalaman dan kerja bersama dalam jumlah yang cukup besar.Jika Dewey menyoroti kesamaan yang mengikat di balik kemajemukan sebagaiprasyarat metafisis dari perwujudan ideal masyarakat yang demokratis, maka JosephSchumpeter dalam bukunya Capitalism, Socialism, and Democracy justru menegaskan halyang sebaliknya. Menurutnya, titik berangkat pendefinisian demokrasi haruslah dimulai daripemahaman bahwa demokrasi adalah sebuah metode politik. Maksudnya, sebuah tipepengaturan kelembagaan untuk sampai pada keputusan-keputusan politis (baik yang sifatnyalegislatif maupun administratif). Demokrasi yang dipahami sebagai sebuah metode politiktidak bisa menjadi tujuan pada dirinya sendiri dan tidak tergantung pada pelbagaikeputusan yang dihasilkannya dalam kondisi-kondisi historis tertentu.Metode (yang berasal dari kata Yunani klasik, ) berarti jalan atau cara untukmemperoleh suatu pengetahuan atau untuk mencapai kebenaran tertentu. Karenanya, jikademokrasi dipahami sebagai metode politik, maka sifatnya tidaklah mutlak dan permanen.Demokrasi yang pernah dipahami dan dipraktekkan pada zaman Yunani kuno ribuan tahunyang lalu, tentu berbeda secara kualitatif dengan praktek demokrasi pada zaman revolusiPerancis (1789 - 1799) atau pada saat Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (1776), ataupada saat Indonesia masih dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Bung Hatta pascaproklamasi kemerdekaan. Perbedaan yang lahir dari pelbagai penafsiran demokrasi sebagai12 Untuk detil argumentasi dan kekayaan wawasan Dewey tentang pokok ini, lih. bab VII The DemocraticConception in Education dari buku yang sama, yang bisa diakses dihttp://www.ilt.columbia.edu/publications/Projects/digitexts/dewey/d_e/chapter07.html5 6. metode politik sudah barang tentu akan disesuaikan dengan atau diadaptasi seturut kontekszaman, ruang, kebutuhan, interaksi antar individu dan kelompok, kerangka nilai dan tradisi,serta para pelaku sejarah (historical agency) yang terlibat. Hal ini justru memperkaya wajahdemokrasi, bukan?Sampailah kita sekarang pada beberapa karakteristik demokrasi sebagaimana dicatatoleh beberapa pengamat dan pemikir tentang demokrasi. Di antaranya adalah Robert A. Dahl(Profesor ilmu politik dari Yale University, USA), yang menggariskan tujuh syarat yangsecara niscaya dan memadai harus ada dalam sebuah demokrasi yang ideal, yaitu13:1. kontrol atas kekuasaan ada pada pemimpin yang dipilih rakyat secara teliti dan jujur,2. pemimpin pilihan rakyat ini tidak boleh melakukan pemaksaan,3. semua orang dewasa berhak memilih pejabat,4. semua orang dewasa berhak dipilih,5. rakyat mempunyai hak bebas untuk menyampaikan pandangan kritis tanpa ancamandan hukuman,6. rakyat mempunyai hak memperoleh informasi yang dilindungi hukum,7. rakyat bebas membentuk lembaga dan partai politik.Terkait dengan poin kelima dan keenam di atas, dinilai perlu untuk menghadirkan danmelegitimasi keberadaan sebuah lembaga yang mengemban amanah untuk menyampaikanpandangan kritis (terhadap kekuasaan) tanpa ancaman dan hukuman sekaligus menjadi wadahserta wahana bagi rakyat untuk memperoleh informasi yang dilindungi hukum. Dari sinilah13 Dahl, Robert A. 1983. Dilemmas of Pluralist Democracy: Autonomy vs. Control. Yale (USA): YaleUniversity Press, sebagaimana dibaca oleh Andi Faisal Bakti, Demokrasi, Tata Kelola Pemerintahan, danMasyarakat Madani di Indonesia dalam Bakti, Andi Faisal, dkk. Tim Editor. 2012. Literasi Politik danKonsolidasi Demokrasi. Tangerang Selatan: Churia Press, hlm. 4. Membaca dan memahami karya Robert A.Dahl tentang demokrasi, tentu saja tidak terlepas dari paradigma demokrasi liberal, bukan demokrasi dalampengertian sosialis. Namun hubungan yang erat antara kapitalisme dan demokrasi liberal memunculkan isutentang kesamaan substantif vs. kesamaan kesempatan. Untuk lengkapnya, lihat tulisan Manley, John F. "Neo-Pluralism: A Class Analysis of Pluralism I and Pluralism II" dalam Dahl, Robert A., Ian Shapiro, dan JosAntonio Cheibub. Tim Editor. 2003. The Democracy Sourcebook. Cambridge, Massachusetts (USA) danLondon (UK): The MIT Press, hlm. 381 - 392.6 7. muncul lembaga pers14, yang didaulat sebagai pilar keempat demokrasi15 atau sering jugadisebut the Fourth Estate16 (setelah eksekutif, legislatifdan yudikatif).Gambar: 8.2. Six Estates of SocietySumber: http://dhowell.com/images/estates.jpgSementara itu, ciri-ciri atau kriteria sebuah rezim kekuasaan yang menjalankan prosespemerintahan yang demokratis menurut Robert A. Dahl17 adalah sebagai berikut:1. Partisipasi yang efektif.Sebelum suatu kebijakan diadopsi oleh sebuah perkumpulan (dalam hal ini, misalnya,negara), semua anggota harus memiliki kesempatan yang sama dan efektif untukmenyampaikan pandangan-pandangan mereka kepada anggota lain tentang yang seharusnyaada dalam kebijakan tersebut.2. Kesamaan dalam hak memilih (Voting equality).14 Lih. O'Mahony. T. P. 1974. The Press and Democracy. Dalam Studies: An Irish Quarterly Review, Vol. 63,No. 249 (Spring, 1974), hlm. 47-58.15 Untuk analisis yang menarik dan mencerahkan mengenai paradoks media (dalam hal ini: pers) sebagai pilarkeempat demokrasi, khususnya dalam konteks Indonesia pasca Orde Baru, dalam tarikan pelbagai kepentingan;di satu sisi pers menyampaikan "kepentingan publik" sehingga seyogianya harus objektif dan bebas dari bias-biaswartawan maupun pemilik pers tersebut; namun di sisi lain pers juga juga dipengaruhi logika kepentinganbisnis institusi media yang mendanai eksistensinya. Lihat Nyarwi. 2008. "Paradoks Media Sebagai PilarKeempat Demokrasi" dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Volume 12, No 2,Nov. 2008, hlm. 151 - 173.16 Pengertian The Fourth Estate (atau fourth estate) menurut Wikipedia(http://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_Estate; diakses pada 4 September 2012 pukul 21:58 WIB ) adalah asocietal or political force or institution whose influence is not consistently or officially recognized. "FourthEstate" most commonly refers to the news media; especially print journalism or "The Press."17 Lih. Dahl, 1998, hlm. 37. Bandingkan dengan pembacaan Daniel Hutagalung atas karya Dahl, Democracyand Its Critics (1989) dalam "Batas dan Kemungkinan Demokrasi: Gagasan Poliarkhi Robert Dahl" yang bisadiakses di http://dhutag.wordpress.com/2010/07/10/batas-dan-kemungkinan-demokrasi-gagasan-poliarkhi-robert-dahl/7 8. Ketika momen pengambilan keputusan menyangkut kebijakan tiba, setiap anggota harusmemiliki kesempatan yang sama dan efektif untuk memberikan suaranya (vote), dan semuasuara yang masuk harus dianggap sama.3. Pemahaman yang tercerahkan (enlightened understanding).Dalam batasan waktu yang masuk akal, setiap anggota harus memiliki kesempatan yang samadan efektif untuk mempelajari sejumlah kebijakan alternatif yang relevan dan juga dampak-dampaknyayang mungkin.4. Kontrol terhadap jalannya perencanaan serta pelaksanaan kekuasaan (Control of theagenda).Para anggota harus memiliki kesempatan yang eksklusif untuk menentukan bagaimana danmateri apa yang dimasukkan ke dalam agenda. Proses demokratis yang disyaratkan olehkriteria yang disebutkan di atas tidak pernah ditentukan sebelumnya. Kebijakan yang diambiloleh perkumpulan selalu bersifat terbuka untuk diubah oleh para anggotanya, jika memangmereka memilih demikian18.5. Penyertaan orang dewasa (Inclusion of adults).Semua, atau sebagian besar, warga tetap yang sudah dewasa seharusnya memiliki hak penuhsebagai warga negara yang sudah termaktub dalam empat kriteria pertama tadi. Sebelumparuh pertama abad ke-20 berakhir, kriteria kelima ini tidak dapat diterima di semua negarayang mengklaim sudah menganut prinsip demokrasi. Contoh: orang kulit hitam di AmerikaSerikat belum boleh ikut memilih dalam Pemilu, sebelum tahun 1960. Perempuan di NewZealand baru mendapatkan hak memilihnya atau suffrage pada 1893, Australia pada 1902,Finlandia pada 1906, Norwegia pada 1913, Denmark dan Islandia pada 1915, AmerikaSerikat serta Inggris baru sekitar tahun 1920-an. Untuk negara-negara di Amerika Latin, 1929di Ekuador, 1932 di Brazil, 1939 di El Salvador, 1942 di Republik Dominika, 1945 diGuatemala, dan 1946 di Argentina. Di kawasan Asia Pasifik, Filipina pada 1937, Jepang1945, Cina 1947, dan di Indonesia pada 195519.Pertanyaan berikutnya, apakah demokrasi hanya berwujud satu wajah saja, atau,dalam bahasa yang lebih populer, one size fits all?20 Adakah tahapan-tahapan perkembangan18 Control of the agenda sebagaimana dimaksud Dahl di atas bisa juga dibahasakan dengan istilah deliberasi.Dalam proses demokratis, yang dimaksud dengan prinsip deliberasi adalah momen di mana para warga negaraberpartisipasi dan berkomunikasi secara bebas dalam menentukan keputusan-keputusan politis mereka. Dengankata lain, proses demokratis mensyaratkan berbagai ikhtiar untuk menjaga dan merawat komunikasi yangpartisipatoris antar berbagai kelompok masyarakat lewat pelbagai kesempatan dan ruang-ruang yang berbeda,mulai dari town meetings sampai ke works councils. (lih. Janoski, Thomas dan Brian Gran. 2002. "PoliticalCitizenship: Foundations of Rights". Dalam Isin dan Turner, 2002. hlm. 20)19 Lih. http://teacher.scholastic.com/activities/suffrage/history.htm20 Lih. Tonkin, Alan. 2005. Different Values: Different Democracy: Differing Values Systems Require DifferingTypes of Democracy (bisa dilihat di http://www.humanemergencemiddleeast.org/different-values-different-8 9. jenis demokrasi dari versi yang lebih sederhana dan sesuai untuk pengaturan sertapengelolaan masyarakat yang juga relatif lebih sederhana, menuju ke jenis demokrasi yangmakin berkembang kompleksitasnya untuk mengatur sekaligus mengelola masyarakat yanglebih kompleks dan berlapis? Ternyata ada. Berikut adalah gambaran demokrasi yangterstratifikasi, artinya tersusun dari lapisan-lapisan serta tahapan-tahapan, yang dimulai dariversi demokrasi versi yang lebih sederhana dan mendasar (basic), hingga versi demokrasiyang lebih canggih dan kompleks. Merujuk pada penjelasan yang disampaikan Alan Tonkintentang gambar berikut ini, ketika para pemimpin dunia Barat yang sudah maju berbicaratentang demokrasi, mereka cenderung merujuk pada demokrasi konstitusional yangdidasarkan pada sistem multi-partai, derajat keterwakilan yang fair, terutama di DewanLegislatif, serta pemilihan umum yang terawasi dengan jujur-adil-transparan. Negara-negarayang mempraktekkan demokrasi semacam ini biasanya berada di kerangka nilai berwarnaBiru/Oranye/Hijau/Kuning Tua. Akan tetapi, di sejumlah negara berkembang, tata laksanakonstitusional bisa amat bervariasi, dengan kerangka nilai yang tersebar dariUngu/Merah/Biru/Oranye/Hijau. Dalam kasus-kasus semacam ini, demokrasi bisa berarti laindari yang sudah dipraktikkan di negara-negara maju (Dunia Pertama), sehingga untuk negara-negarayang masih tergolong dalam kategori warna Ungu/Merah/Biru (Dunia Ketiga)diperlukan sejumlah modifikasi sistem dan tata laksana konstitusional agar pelaksanaanprinsip-prinsip demokrasi menjadi lebih efektif di negara tersebut.democracy-alan-tonkin.php.) Bdk. dengan grafik stratified democracy yang dibuat Don Beck dalamhttp://www.integratedsociopsychology.net/Democracy/DonBeck%27s%27StratifiedDemocracy%27.html.Problematika yang diajukan Tonkin dan Beck dimulai dari keyakinan yang cukup sederhana, yaitu "democracyis not a one fits all solution to the problems of the world." Keyakinan ini tentu saja bukan tanpa dasarpengalaman dan pengamatan empiris. Sekurang-kurangnya ada 3 kasus besar berskala internasional yangmendasari keyakinan Tonkin dan Beck, yaitu (1) Kasus intervensi militer yang dipelopori Amerika Serikatdalam perang antara Irak dan Kuwait yang dikenal sebagai Gulf War (awal Agustus 1990), (2) invasi tentaraNATO yang dipimpin Amerika Serikat ke negara Afghanistan (dikenal dengan nama Operation EnduringFreedom, dimulai pada 7 Oktober 2001) sebagai reaksi terhadap tindakan teroris 11 September 2001 atau yanglebih dikenal dengan istilah 9/11 atau September 11 attacks, dan 3) invasi Amerika Serikat dan sekutunya(Inggris, Australia dan Polandia) ke Irak pada tahun 2003 (19 Maret s/d 1 Mei 2003) yang lebih dikenaldengan istilah Perang Irak atau Operation Iraqi Freedom, untuk menggulingkan rezim pemerintahan SaddamHussein yang dianggap membahayakan keamanan internasional dengan menyimpan dan merencanakanpeluncuran senjata pemusnah massal (nuklir, kimiawi dan biologis), yang belakangan terbukti tidak beralasan[lih. http://en.wikipedia.org/wiki/2003_invasion_of_Iraq#cite_note-msnbc1-23]. 3 peristiwa besar dankontroversial ini, yang menuai gelombang protes dari seluruh penjuru dunia, menjadi prototype dari muncul dansemakin terartikulasikannya keyakinan Tonkin dan Beck akan perlunya membuat sebuah distingsi demokrasiyang dapat dipertanggungjawabkan dan diaplikasikan secara global, tanpa terkondisikan hanya pada satu jenisdemokrasi saja, misalnya: demokrasi liberal - konstitusional.9 10. Gambar: 8.3. stratified democracysumber: http://www.humanemergencemiddleeast.org/images/Stratified-Democracy.gif]Berdasarkan uraian di atas, kita sudah mendapatkan gambaran yang memadai untukmemahami pengertian demokrasi dalam pentas perpolitikan dan kewarganegaraan duniasejak zaman klasik Yunani kuno, hingga zaman sekarang, dilengkapi dengan sejumlah unsurdan kriteria proses demokratis menurut Robert A. Dahl dan juga jenis-jenis serta tahapandemokrasi yang mengakomodasi kerangka nilai yang berbeda-beda.Persoalan-persoalan yang Dihadapi Rezim Demokrasia.Tirani mayoritas terhadap minoritasDalam kerangka teori filsafat politik klasik, dikenal pandangan mayoritarianisme.Pandangan ini merujuk pada keberadaan sekelompok mayoritas dalam sebuah populasi yangdiutamakan (primacy) dalam masyarakat, tentu saja diutamakan dalam batas-batastertentu. Kelompok mayoritas ini biasanya digolongkan dalam kategori agama, bahasa, klassosial ataupun sejumlah faktor pembeda lain yang disepakati. Selain itu, kelompok mayoritasini juga memiliki hak untuk membuat keputusan, aturan, kebijakan, yang memengaruhiseluruh masyarakat. Dalam versi peyoratifnya, mayoritarianisme sering disebut sebagaioklokrasi (diambil dari bahasa Yunani atau okhlokrata; dicetuskan pertama kali10 11. oleh sejarawan Yunani kuno, Polybius [200 118 SM] dalam traktat sejarahnya, Histories)atau pemerintahan oleh kawanan atau massa. Oklokrasi merupakan versi tercemar daridemokrasi, di mana unsur pencemarnya adalah (1) demagogi (strategi untuk memperolehkekuasaan politik dengan melibatkan dan memainkan prasangka, emosi, ketakutan,kesenangan dan harapan orang banyak dengan cara retorika dan propaganda yang didasarkanpada tema nasionalis, religius maupun populis), (2) tirani mayoritas, dan (3) pemerintahanyang didasarkan pada perasaan alih-alih akal budi.Pada zaman Yunani kuno, oklokrasi dianggap sebagai salah satu dari tiga bentukpemerintahan yang buruk (tirani, oligarki dan oklokrasi), yang dilawankan dengan tigabentuk pemerintahan yang baik (monarki, aristokrasi dan demokrasi). Kata buruk danbaik di sini diterapkan pada jenis pemerintahan yang bertindak demi kepentingan seluruhkomunitas atau rakyatnya (disebut baik) atau demi kepentingan eksklusif segelintir orangatau suatu kelompok tertentu dengan mengabaikan pertimbangan keadilan (disebut buruk).Gambar: 8.4.: Kartun ilustrasi tirani mayoritas dalam rezim demokrasi;Sumber: http://filipspagnoli.files.wordpress.com/2009/12/tyranny-of-the-majority-cartoon.jpgDalam versi yang lebih modern, oklokrasi lebih sering disebut dengan istilahmobokrasi (mobocracy) atau pemerintahan oleh gerombolan. Ancaman mobokrasi dalamsebuah rezim demokrasi biasanya ditangkal dengan penegakan hukum yang berpihak padaserta melindungi kaum minoritas maupun individu terhadap demagogi maupun kekacauanmoral. Meskipun pada dasarnya hukum serta aturan dalam sebuah rezim demokrasi dibuatatau dibatalkan oleh mayoritas suara (dalam parlemen atau lembaga legislatif), denganmenggunakan sistem pemungutan suara (voting), namun aturan hukum perlindungan terhadapkaum minoritas bukanlah hal yang sepele.Sementara itu, dalam kaitan dengan tirani mayoritas, pada pertengahan abad ke-19,seorang filsuf politik dari Inggris, John Stuart Mill (1806 1873) pernah memperingatkanpemerintahnya soal embrio yang dapat merongrong tegak dan kredibelnya sistem11 12. pemerintahan demokrasi. Hal ini terungkap dalam eseinya yang didaulat sebagai bukupegangan kaum pro-kebebasan individu (libertarian). Judul esei tersebut, On Liberty. Millmenulis sebagai berikut, Seperti jenis tirani lainnya, tirani mayoritas merupakan hal yangditakuti karena bekerja lewat tindakan otoritas publik. Namun seorang yang berakal sehatakan melihat bahwa ketika masyarakat itu sendiri menjadi tiran masyarakat secara kolektifterlepas dari para individu yang menyusunnya --- maka cara-cara tiran tersebut tidak lagiterbatas hanya pada tindakan mereka yang menjadi fungsionaris politiknya. Masyarakatmemang dapat dan harus melaksanakan amanah atau mandatnya sendiri; dan jika masyarakatmengeluarkan amanah yang keliru, atau amanah yang tidak dapat diganggu gugat, makamasyarakat tersebut sebenarnya sedang mempraktekkan sejenis tirani sosial yang lebihmengerikan daripada banyak jenis penindasan politis.Mengapa lebih mengerikan? Meskipun tirani sosial biasanya luput dari ganjaranhukuman yang ekstrem namun ia menutup cukup banyak jalan untuk melarikan diri; [tiranisosial] merangsek masuk lebih jauh ke dalam hidup setiap orang, bahkan memperbudak jiwaitu sendiri. Dengan demikian, tidaklah cukup hanya melindungi diri dari tirani sosial tersebut;perlu juga adanya suatu perlindungan terhadap tirani pendapat dan perasaan yang dominan,terhadap kecenderungan masyarakat untuk memaksakan ide-ide dan praktik-praktiknyasebagai aturan tingkah laku bagi mereka yang berbeda pendapat dan perasaan dengannya,selain lewat hukuman sipil belaka; [perlindungan terhadap upaya-upaya masyarakat] untukmenghalang-halangi perkembangan dan pembentukan individualitas yang tidak selarasdengan cara-cara [yang dianut masyarakat] dan mengarahkan secara paksa semua jeniskarakter menjadi persis seperti model yang diinginkannya. Perlu ada batasan menyangkutcampur-tangan opini kolektif [masyarakat] terhadap kebebasan individu; menemukan batasantersebut, serta mempertahankannya terhadap penyabotan, adalah hal yang tak tergantikanuntuk menjamin syarat suatu kehidupan manusia yang baik sebagai bentuk proteksi terhadapdespotisme politis.Menyambung kritik terhadap ide tirani mayoritas versi Mills, pantas dikutipkembali di sini pemikiran Herbert Marcuse (1898 1979), seorang pemikir kritis dariMazhab Frankfurt, Jerman. Lahir, tumbuh dan survive melewati periode dua perang duniadan perang dingin Amerika vs. Soviet, Marcuse mengambil posisi kritis terhadap status quopada zamannya. Dalam eseinya Repressive Tolerance, Marcuse meratapi hilangnya substansitoleransi dalam dunia politik kontemporer, khususnya di negara-negara maju. Yang dimaksudMarcuse dengan substansi toleransi dalam rezim demokrasi adalah perlindungan terhadap12 13. perbedaan dan ketidaksetujuan (dissent)21. Dikatakan olehnya bahwa musuh terbesar daritoleransi terhadap ketidaksetujuan adalah kaum mayoritas yang lahir bukan dari rahimberpikir dan berpendapat secara bebas melainkan dari administrasi opini publik yangmonopolistik dan oligopolistik. Apa maksudnya? Mayoritas tipe ini adalah mayoritas yangmelestarikan dirinya sendiri dengan cara mengamankan kepentingan-kepentingan sempityang membuatnya menjadi mayoritas. Inilah mayoritas yang berstruktur tertutup yangmembenci perubahan selain perubahan dalam sistem yang sudah dibuatnya sendiri (untukmelanggengkan dirinya), yang tidak bisa dipercaya sebagai penjaga kepentingan bersama.Jenis toleransi yang dikembangkan oleh mayoritas seperti ini adalah toleransi semu atau pura-pura.Gambar: 8.5. Intoleransi yang tidak bisa ditoleransiSumber: http://www.peacewithpurpose.org/uploads/8/2/1/6/8216786/5062640_orig.jpgb. Kurangnya simpati dan rasa solidaritas pemimpin terhadap warga negaraNegeri kita, Indonesia, adalah negeri yang sarat bencana, baik itu bencana alam,maupun bencana sosial kemanusiaan. Masih segar dalam ingatan kita selama dua dekadeterakhir ini, bertubi-tubi bencana alam menghantam negeri kita, seperti gempa bumi, yangdiiringi tsunami, banjir besar, longsor, gunung meletus, dan itu terjadi semua terjadi hampermerata, baik di pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, maupun Papua. Belum terhitung bencanakemanusiaan seperti bencana kelaparan (di Yahukimo, Papua, 2005), tragedi bom, kerusuhansosial berbasis etnis maupun agama, tawuran dan perang antar warga atau kelompok warga,dan masih banyak lagi. Sudah ratusan ribu korban jiwa melayang dan lebih banyak lagi yang21 Dalam versi demokrasi yang lebih kontemporer, jenis demokrasi yang mendukung perlindungan terhadapdisensus (dissent) adalah demokrasi disensus (lih. Rancire, Jacques. 2010. Dissensus: On Politics andAesthetics. London: Continuum. Bdk. Danujaya, Budiarto. 2012. Demokrasi Disensus: Politik dalam Paradoks.Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.; bdk. Robet, Robertus. 2010. Disensus, Politik dan Etika KesetaraanJacques Rancire Makalah yang dibawakan dalam Seri Kuliah Umum Komunitas Salihara, Pasar Minggu,Jakarta, November 2010, yang bisa diakses di http://cdn.salihara.org/media/documents/2010/11/27/f/i/file.pdf.Untuk versi yang lebih ringkas, bisa dibaca artikel Robet, "Disensus Politik Demokrasi." Dalam KOMPAS,Rabu, 15 Desember 2010, hlm. 6. Robet menegaskan, Disensus inilah kiranya yang mesti kita jadikan agendapokok politik demokrasi kontemporer untuk Indonesia. Di dalam disensus kita mendorong dan membukaselebar-lebarnya pintu serta peluang yang disediakan oleh demokrasi justru bagi mereka yang sebenarnya palingmembutuhkan.13 14. terluka maupun trauma. Banjir darah, tangis dan kesedihan seolah enggan menjauh dari tanahair Indonesia. Berhadapan dengan fakta sosial kemanusiaan semacam ini, orang tidak bisaberpaling dan menganggap sepi, apalagi kalau orang tersebut pemimpin, mulai dari levelformal pemerintahan terendah seperti kepala desa atau lurah sampai dengan Presiden.Seorang pemimpin yang baik dan pantas diteladani, seyogianya memimpin dengan ketegasan,agar nampak berwibawa, dan juga perlu peka (concerned), empati, memiliki rasa kasihan(pity) sekaligus bela-rasa (compassion) terhadap nasib dan penderitaan orang lain, terutama,namun tidak dibatasi pada, warga yang berada di wilayah otoritasnya.Pertanyaannya sekarang, bagaimana pendasaran teoretis (filsafat politik) yang dapatmembenarkan bahwa pemimpin yang baik, yang bisa dijadikan teladan, adalah pemimpinyang memiliki kualitas peka dan empati? Pertanyaan ini dapat dijawab jika kita mau belajardari sosok dan pemikiran Adam Smith (1723 1790), seorang filsuf moral dan sosialsekaligus perintis disiplin ilmu ekonomi modern yang berasal dari Skotlandia. Sebagaiseorang pemikir yang serius dan berpengaruh besar terhadap arus pemikiran berikutnya iamenulis sejumlah buku. Di antaranya ialah Teori Rerasa Moral (The Theory of MoralSentiments, 1759; selanjutnya disingkat TMS), dan Pertanyaan tentang Kodrat dan Sebab-musababKekayaan Bangsa-bangsa (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth ofNations, 1776).TMS bisa disebut sebagai sebuah traktat etika karena pelbagai perasaan dan disposisipsikologis yang terkait dengan moralitas, atau disebut rerasa moral (moral sentiments), yangdianalisis dalam buku ini diberikan pendasaran filosofis yang kuat. Rerasa moral yangdibahas dalam TMS juga dikaitkan dengan penilaian dan putusan moral, sehingga kita bisamengatakan bahwa suatu tindakan itu salah atau benar karena memang ada pendasaranrasionalnya di balik putusan atau penilaian tersebut. Itulah yang dimaksud dengan etika disini.Di bagian awal TMS, Smith mengatakan bahwa betapapun nampak mementingkandiri sendiri (selfish), seorang manusia pada dasarnya tertarik untuk melihat orang lainberuntung dan berbahagia. Hanya dari melihat orang lain bahagia dan beruntung ini sajamanusia sudah memperoleh kenikmatan. Selain itu, ia juga merasakan sejenis emosi yangbernama belas kasihan (pity / compassion) ketika melihat penderitaan (misery) orang lain,baik melihat dengan mata kepala sendiri atau ketika mengetahuinya lewat cara penyampaianyang begitu hidup. Tentang hal ini, semua manusia tanpa terkecuali, termasuk mereka yangdikenal sebagai orang yang paling kejam dan pembangkang (yang oleh Smith disebut sebagai14 15. the greatest ruffian, the most heardened violator of the laws of society). Inilah rerasa moralyang oleh Smith disebut dengan simpati.Bagian awal TMS persis menjadi anti-tesis dari hal yang diyakini pemikir besarInggris lainnya, yang hidup satu abad sebelumnya, yaitu Thomas Hobbes (1588 1679)dalam bukunya, Leviathan (1651). Hobbes berkeyakinan bahwa manusia itu pada dasarnyaegois dan hanya mementingkan dirinya sendiri (selfish). Hidup antar manusia yang seperti inidiwarnai rasa saling curiga dan terancam, sehingga tidak mengherankan bahwa sering terjadiperang semua melawan semua (bellum omnium contra omnes) dan konsekuensinya, kualitashidup manusia bersifat sendirian, miskin, kotor, brutal; dan pendek. Pemerintahan dankepemimpinan yang menonjol dalam kondisi antar-manusia seperti yang dibayangkanHobbes ini adalah pemimpin yang tegas, cenderung keras dan kejam, serta otoriter, yangolehnya disebut sebagai Leviathan.Smith menambahkan bahwa belas kasihan (pity) dan bela rasa (compassion)merupakan istilah yang tepat untuk menggambarkan rasa duka kita terhadap penderitaanorang lain. Sementara, simpati adalah istilah yang digunakan untuk mengungkapkan rasa kitaterhadap orang lain (fellow-feeling) yang dipicu oleh pelbagai jenis perasaan lainnya, apapun(any passion whatever). Jadi, simpati adalah nama umum untuk perasaan kita terhadap oranglain, entah itu yang bernuansa kegembiraan maupun kesedihan. Terbitnya simpati ini tidakbisa dilepaskan dari posisi kita sebagai subjek yang menyaksikan (spectator) kesedihan ataukegembiraan tersebut, misalnya, ketika melihat seseorang tersenyum kita merasa ikutbahagia, dan ketika melihat orang menangis dengan wajah menahan derita, kita ikut merasasedih.Selanjutnya, Smith juga mengatakan bagaimana caranya simpati ini bekerja, yaitulewat imajinasi. Karena kita tidak pernah memiliki pengalaman langsung dari apa yangdirasakan orang lain (menyangkut penderitaan dan musibah yang mereka alami, misalnya),maka kita juga tidak bisa merasakan seberapa intens pengalaman tersebut memengaruhi(affected) jiwa mereka. Namun dengan membayangkan (berimajinasi), apa jadinya jika kitayang berada dalam situasi seperti itu, dirasakan amat membantu untuk melahirkan simpati.Ringkasnya, lewat imajinasi kita menempatkan diri kita dalam situasinya. Untuk menilaiapakah perasaan kita (terhadap suatu kondisi penderitaan manusia tertentu yang melahirkanrasa simpati kita) itu tidak melulu subjektif, Smith menganjurkan agar kita mengundangseorang pengamat yang netral untuk menyaksikan hal yang sama seperti yang kita lihat. Lalukita lihat reaksinya bagaimana. Ia menyebut pengamat yang netral ini sebagai impartialspecatator. Ia adalah seorang yang berwawasan tentang situasi tersebut namun tidak memiliki15 16. relasi khusus (misalnya sebagai teman atau musuh) dari setiap orang yang ada dalam situasitersebut. Pertanyaannya, mampukah impartial spectator bersimpati dengan perasaan yanglalu mendorong tindakan saya (misalnya, menolong orang menderita yang ada dalam situasitersebut)? Jika ya, maka saya dapat menyetujui dan meneruskan tindakan tersebut, jika tidak,maka dihentikan.Pada gilirannya, simpati ini bukan hanya perasaan kita terhadap orang lain dalamkonteks relasi antara dua orang saja (misalnya ibu dengan anaknya, atau suami denganistrinya), namun lebih luas dari itu. Simpati dapat membimbing orang untuk menjaga danmempertahankan relasi yang baik dengan sesamanya. Bahkan simpati juga bisa menjadi dasarbagi tindakan-tindakan baik yang khusus lainnya maupun tatanan sosial secara umum.Dalam hal ini, jika demokrasi dipahami sebagai sebuah bentuk tatanan sosial yangdipandu prinsip-prinsip rasionalitas, baik pada level individu sebagai warganegaranyamaupun di level kolektif lewat pengaturan legal dan manajerial, maka TMS karya AdamSmith ikut berjasa meletakkan pondasi rasional bagi manusia sebagai makhluk yang memilikirerasa moral dengan tujuan mematuhi hukum-hukum alam dan menjaga tatanan sosial.Manusia tidak lagi dilihat secara berat sebelah seperti dalam Leviathan Hobbes (yaitu selfishcreature), namun juga sebagai makhluk moral yang dapat diandalkan dan dapat memerintahdirinya sendiri (self-interested, self-reliance and self-commanded creature). Dengandemikian, dua prinsip metafisis manusia sebagai binatang yang rasional dan berbahasa ( zoon logon echon) dan juga makhluk politis ( ), yang digagasAristoteles ribuan tahun lalu, perlu dilengkapi dengan pengertian manusia sebagai makhlukyang memiliki rerasa moral (sentient and moral being). Hanya dengan memahami manusiadalam kelengkapan dan kedalaman dimensi metafisisnya inilah, demokrasi diharapkan dapatmencapai tujuan-tujuan idealnya.c. Merosotnya (kualitas) Warga Negara Menjadi Massa (mass) danPerkumpulan Menjadi Kerumunan (crowd)16 17. Gambar 8.6. Kerumunan Massa di Jalan;Sumber: http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/00796/crowded-britain_796405c.jpg ;Gambar: 8.7. Upacara Pengibaran Bendera NKRI di IstanaSumber: http://data.tribunnews.com/foto/bank/images/20120817_Pengibaran_Bendera_Merah_Putih_3999.jpgDemokrasi yang tergelincir menjadi mobokrasi seperti sudah diuraikan di atasmengandaikan perubahan identitas warga negara dari makhluk rasional yang sadar diri danmawas politik, yang dalam versi kolektifnya disebut sebagai rakyat (people), menjadigerombolan atau massa. Dalam praktik demokrasi dengan basis massa mengambang, sudahmulai dipraktekkan sejak rezim Suharto di akhir 1980-an22, yang cukup sering menjadipersoalan baik di tataran empiris maupun teoretis dewasa ini adalah bahwa dengan mudahnyarakyat diidentikkan dengan gerombolan atau dalam bahasa populernya, massa.22 Lih. Lane, Max. 2007. Indonesia's Democratic Movement Under Attack. Dalam Solidarity(http://www.solidarity-us.org/node/535). Menurut Lane, di akhir era 1980-an, muncul sebuah upaya baru untukmembangun dan mengerahkan gerakan massa melawan kediktatoran Suharto. Para mahasiswa adalah kelompokmasyarakat yang cukup berperan dalam ikhtiar ini. Mereka keluar dari belitan ideologis yang dipaksakan selamalebih dari 20 tahun era kepemimpinan Suharto yang dibeking militer dan hampir mendekati totaliter. Merekamenggalang solidaritas politis dengan para petani, para pekerja pabrik atau buruh, dan mulai mengadakan aksi-aksidemonstrasi di jalanan. Selama periode inilah, rezim Suharto mempraktikkan sebuah kebijakan yangdikenal dengan istilah massa mengambang atau the floating mass menggantikan demokrasi massa politis.Diawali dengan pembunahan massal ratusan ribu aktivis, petani, buruh, mahasiswa dan kaum intelektual dengangaya teroris, dilanjutkan dengan pemenjaraan ribuan lainnya, kebijakan ini terbukti efektif mencegah mobilisasimassa dan perekrutan anggota partai politik di tingkat desa. Partai berhaluan kiri (seperti PRD), serikat buruhdan penerbitan yang berhaluan kritis terhadap rezim yang berkuasa juga dilarang (dibredel). Bahkan, partaiberhaluan konservatif dengan basis massa yang nyata (dalam hal ini Partai Demokrasi Indonesia dan PartaiPersatuan Pembangunan) juga de facto diambil alih oleh pemerintah.17 18. Padahal, sebagaimana akan dibahas berikut, sudah jelas bahwa rakyat tidak sama denganmassa.Di akhir abad ke-19 lalu, Gustave Le Bon (1841 1931), seorang sosiolog danpsikolog sosial terkemuka yang meneliti fenomena massa, mengatakan dalam bukunya TheCrowd: A Study of Popular Mind (1896) bahwa yang disebut sebagai kerumunan massa(crowd) memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) digerakkan oleh dorongan impulsi (bukanpertimbangan akal budi), sangat aktif bergerak (mobile) dan memiliki kekuasaan yangmendadak hebat tak bisa ditolak (irresistible) karena kekuatan jumlah yang besar, (2) amatmudah dipengaruhi (suggestibility) dan percaya pada sesuatu (credulity), (3) memiliki nalaryang sederhana (bahkan mirip dengan manusia primitif) dan sekaligus ekstrem(exaggerated), (4) tidak toleran terhadap perbedaan, cenderung diktator dan konservatif(bergerak dari pendulum begitu patuh sampai anarki), (5) standar moralitas yang amatrendah: cenderung destruktif.Setengah abad kemudian, tilikan Le Bon di atas diperkuat oleh temuan etnografisElias Canetti (1905 1994), seorang pemikir dan penulis asal Bulgaria sekaligus pemenangNobel Sastra 1981. Canetti menganalisis tentang karakteristik massa dalam bukunya Crowdsand Power (1960). Menurutnya, beberapa atribut yang melekat pada kerumunan (crowd)adalah: (1) selalu ingin bertambah jumlahnya, (2) ada kesamaan yang absolut di dalamnya(tidak ada pembedaan gelar, status, jabatan, dsb, pada tiap individu yang tergabung dalamkerumunan), (3) kerumunan menyukai kepadatan (densitas), dan (4) membutuhkan arahan /tujuan untuk menguatkan rasa kesamaan dalam kerumunan tersebut. Selain empat atribut ini,Canetti juga membedakan jenis-jenis kerumunan berdasarkan ciri khas emosi yang digumulidalam kerumunan tersebut, yaitu (1) kerumunan umpan (baiting crowds) yang bertujuanmembunuh target sasarannya yang relatif jelas, dekat dan gampang diidentifikasi, (2)kerumunan hengkang (flight crowds) yang terbentuk karena adanya suatu ancaman, (3)kerumunan larangan (prohibition crowds) yang terbentuk karena adanya penolakan terhadapsuatu larangan atau aturan, (4) kerumunan berbalik (reversal crowds) di mana mayoritas yangselama ini tertindas berbalik dan melindas segelintir orang yang selama ini menindas; contoh:revolusi yang dilancarkan kaum budak melawan majikannya, tentara melawan komandannya,orang kulit hitam melawan orang kulit putih yang bermukim di tempatnya, dan (5)kerumunan pesta (festive crowds) yang ditandai oleh melimpahnya keriangan dankesenangan.Francisco Budi Hardiman, filsuf sosial, dosen dan peneliti, dalam bukunyaMemahami Negativitas: Diskursus tentang Massa, Teror, dan Trauma (2005) menelusuri18 19. lebih jauh konsep massa dan keterkaitannya dengan tindak kekerasan massal. Menurutnya,manusia melakukan kekerasan terhadap sesamanya karena dia merasa tidak melakukannyaterhadap sesamanya, melainkan terhadap musuh yang harus dihancurkannya, musuh yangmengancam survivalnya dan menimbulkan panik. Selain itu, kondisi struktural masyarakatmembuatnya merasa terisolasi sebagai indvidu, tercerabut dari komunitasnya dantermarginalisasi secara ekonomis. Para pelaku kekerasan massa adalah manusia-manusiayang dikolektifkan dari dua sisi: oleh ketakberdayaan dirinya sebagai individu dan olehkelemahan komunitasnya.Selain tiga persoalan yang dihadapi rezim demokrasi yang sudah diuraikan secaracukup terperinci di atas, masih ada beberapa persoalan laten yang merongrong tegaknyarezim demokrasi di Indonesia, yaitu:a) Pemilihan umum serta pemilihan kepala daerah yang memilih pemimpin yang lemah,tidak cakap dan tidak berwibawa.b) Lemahnya penegakan hukum yang berdampak pada semakin merajalelanya korupsi,kolusi dan nepotisme (KKN)c) Paham fundamentalisme dan gerakan kaum fundamentalis (terutama fundamentalismeyang berbasis ikatan-ikatan primordial seperti suku, kekerabatan, dan agama)d) Tegangan antara sosialisasi dan penguatan identitas nasional di satu sisi, dengantuntutan akan pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman dan perbedaan(multikulturalisme)e) Akumulasi ketidakpuasan dan ketidakpercayaan warga negara terhadap pemerintahnyayang dapat berdampak pada pembangkangan sipil (civil disobedience), tindakdiskriminasi antar warga, anarkisme, dan bahkan tindak terorisme. Pada gilirannya,semua tindak perlawanan warga ini, termasuk di dalamnya kategori group grievanceantara lain adanya diskriminasi, penindasan, dan kekerasan terhadap etnis, akanmelemahkan tata pemerintahan, menurunkan daya saing ekonomi bangsa, dan secaraekstrem dapat berdampak pada mewujudnya negara gagal (failed state)23.23 Untuk kontroversi seputar naik turunnya posisi Indonesia dalam daftar Indeks Negara Gagal yang dikeluarkanoleh Foreign Policy bekerjasama dengan Fund for Peace (situs resminya bisa diakses dihttp://www.foreignpolicy.com/failed_states_index_2012_interactive), lihat beberapa liputan dan opini dari suratkabar berikut ini: Raz, Arisyi Fariza. 2012. "Statistics, the Failed States Index and Indonesias democracy."dalam http://www.thejakartapost.com/news/2012/07/17/statistics-failed-states-index-and-indonesia-s-democracy.html;Manihuruk, Marthin Fransisco. 2012. Menyoal Peringkat Indonesia dari Publikasi Failed States Index 2012dalamhttp://www.analisadaily.com/news/read/2012/06/29/59716/menyoal_peringkat_indonesia_dari_publikasi_failed_states_index_2012/#.UEOhUluP3PY; Saragih, Bagus BT. 2012. "Minister insists Indonesia not a failed state"dalam http://www.thejakartapost.com/news/2012/06/21/minister-insists-indonesia-not-a-failed-state.html ;Herry-Priyono, B. 2012. "Insight: The 2012 Failed States Index tells of a foregone conclusion" dalam19 20. Masa depan demokrasi di Indonesia, bagaimana?Bagaimanakah masa depan demokrasi (khususnya demokrasi di Indonesia) ketikadihadapkan pada pelbagai persoalan baik yang sifatnya internal maupun eksternal, jangkapendek maupun jangka panjang, seperti sudah diuraikan di bagian sebelumnya dari tulisanini? Apakah demokrasi dapat bertahan (survive) atau malahan meredup (demise)? Beberapapenelitian yang dirujuk dalam tulisan ini cenderung mengafirmasi kemungkinan yang lebihtinggi bahwa demokrasi masih dapat bertahan dan bahkan akan semakin luas diadopsi olehbanyak negara yang sebelumnya mempraktekkan sistem pemerintahan yang non-demokratis(kerajaan, monarki, ataupun otoriter).Untuk memprediksi masa depan demokrasi di Indonesia, sebaiknya kita tidakmelupakan sejarah demokrasi yang pernah dialami dan dipraktekkan bangsa dan negaraIndonesia sejak zaman penjajahan kolonial, hingga proklamasi kemerdekaan menjadi negaramerdeka dan berdaulat, sampai sekarang. Pandangan sekilas tentang masa lalu dan masa kiniIndonesia diperlukan untuk mendapatkan prediksi yang lebih akurat tentang demokrasi dimasa depan.Pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang, dalam kurun waktu yang cukup panjang,lebih dari 350 tahun, cikal bakal demokrasi sudah ditunjukkan insan bumi nusantara lewat:1) munculnya kesadaran akan pentingnya perjuangan mencapai kemerdekaan danpenentuan diri, yang dicapai lewat aneka perlawanan terhadap penjajahan dan kesewenang-wenanganpenjajah Belanda selama kurun waktu lebih dari 300 tahun. Sifat kesadaran inimasih partikular, kedaerahan, condong pada perlawanan fisik dan kemahiran strategi perang,serta cenderung terbatas dalam cakupan wilayah maupun dampak.2) munculnya kesadaran untuk menciptakan identitas nasional, yang dipelopori olehpara pemuda terdidik Indonesia yang belajar di negeri Belanda, diprakarsai SoetanKasajangan Soripada dan R.M. Noto Soeroto, berikutnya Tjipto Mangoenkoesoemo danSoewardi Soerjaningrat (Ki Hajar Dewantara). Manifestasi dari kesadaran akan identitashttp://www.thejakartapost.com/news/2012/06/26/insight-the-2012-failed-states-index-tells-a-foregone-conclusion.html; lihat jugahttp://www.antaranews.com/en/news/83088/indonesia-not-a-failed-state-ministerhttp://en.republika.co.id/berita/en/jakarta-region-others/12/06/20/m5x3kp-govt-questions-indonesians-position-at-failed-state-indexhttp://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/06/20/153519/Indonesia-Masuk-dalam-Indeks-Negara-Gagal/6http://nasional.kompas.com/read/2012/06/25/15364461/Menteri.PPN.Indikator.Ekonomi.dalam.Indeks.Negara.Gagal.Membaikhttp://nasional.news.viva.co.id/news/read/327474-indeks-negara-gagal--posisi-indonesia-turunhttp://www.tempo.co/read/news/2012/06/26/092412910/Survei-Negara-Gagal-Pemerintah-Akui-Buruk-2-Indikator20 21. nasional ini adalah terbentuknya Indische Vereeniging atau Perhimpunan Hindia, sebagaisebuah wadah organisasi bagi pelajar dan mahasiswa Hindia di negeri Belanda (tahun 1908).Sementara itu, di wilayah Hindia Belanda sendiri, muncul pula gerakan terorganisir sejenisdari para pemuda intelek calon dokter di School tot Opleiding van Indische Artsen atauSTOVIA (seperti Dr. Sutomo, Wahidin Sudirohusodo, Goenawan Mangoenkoesoemo danSoeraji). Mereka memiliki perhatian dan kepedulian pada dimensi sosial, ekonomi,kebudayaan, dan, terutama, pendidikan golongan priyayi Jawa. Akhirnya terlahirlah BudiUtomo pada tanggal 20 Mei 1908. Sifat kesadaran ini pun masih partikular, kedaerahan,namun sudah lebih rasional, terorganisir, dan tidak lagi mengandalkan bentrok fisik serta adustrategi perang. Cakupan pengaruh dari berdirinya dua organisasi ini lebih luas daripadaperlawanan fisik di berbagai belahan nusantara abad XVI sampai XIX.3) munculnya kesadaran untuk melampaui partikularitas, rasa fanatisme kedaerahan,serta egoisme kesukuan yang terwujud dalam peristiwa bersejarah Sumpah Pemuda, 28Oktober 1928. Lima faktor yang diuraikan Moehammad Yamin dalam pidatonya di depanKongres Pemuda Indonesia kedua (27 28 Oktober 1928), yaitu sejarah, bahasa, hukum adat,pendidikan, dan kemauan, merupakan pendasaran etis bagi menguatnya persatuan Indonesiaberkat keberanian kaum muda mempelopori dan melakukan terobosan. Seperti tercatat dalamdokumen sejarah24, para peserta Kongres Pemuda II berasal dari berbagai wakil organisasipemuda yang ada pada waktu itu, seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak,Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, Sekar Rukun, PPPI, Pemuda Kaum Betawi,dll. Di antara mereka hadir pula beberapa orang pemuda Tionghoa sebagai pengamat, yaituOey Kay Siang, John Lauw Tjoan Hok dan Tjio Djien Kwie. Sementara Kwee Thiam Hionghadir sebagai wakil dari Jong Sumatranen Bond.4) manifestasi eksplisit dari akumulasi kesadaran kolektif bangsa Indonesia untukmenentukan diri sendiri dan hasrat untuk merdeka (bebas dari penjajahan) dalam peristiwamonumental Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945.Empat momentum historis, mulai dari munculnya kesadaran akan kebersamaan dalamwadah bangsa-negara serta kesamaan politis sebagai warga yang independen, hinggamanifestasi dan proklamasinya menjadi negara yang berdaulat dan dipimpin oleh hikmatkebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan inilah yang menjadi kekhasan cirigenealogis demokrasi di Indonesia.24 dicuplikkan dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Sumpah_Pemuda (diakses pada Rabu, 5 September 2012,00:38 WIB)21 22. Setelah empat momentum historis ini berlalu dalam arus sejarah mengisikemerdekaan dan tetap menjadi tonggak ingatan kolektif bangsa, demokrasi di Indonesiamulai mencari bentuk yang sepadan dengan letupan-letupan roh atau semangatnya. Mulaidari demokrasi parlementer, demokrasi konstitusional, demokrasi terpimpin, rezim otoriterberbajukan demokrasi Pancasila, demokrasi liberal dan neo-liberal, semuanya sudah pernahditempuh NKRI25.Satu sumbangan penelitian yang dilakukan oleh David Beetham26 menunjukkanbahwa beberapa ciri khas rezim demokrasi yang kita kenal, seperti kontrol rakyat terhadapjalannya pemerintahan dengan syarat kesamaan politis (political equality), menjunjung tinggikebebasan berekspresi dan berkumpul, pelaksanaan pemilihan umum yang jurdil, prosedur-prosedurberbasis mayoritas (seperti pengambilan keputusan lewat voting), haruslahdiperluas. Respek terhadap perbedaan dan kemauan untuk mengelola keragaman dengandasar pemahaman yang tepat akan syarat-syarat kesamaan politis adalah dua butir usulanBeetham. Jika dua butir usulan ini diakomodasi oleh siapapun yang memiliki wewenang dankekuasaan untuk menerapkan dan melaksanakan amanah demokrasi, maka tidak diragukanlagi demokrasi akan mampu menghadapi pelbagai krisis yang menerpanya, pelbagairongrongan yang menyerangnya, dan pelbagai ketidakpuasan yang dialamatkan kepadanya.Secara lebih elegan, Beetham mengatakan Demokrasi mampu menyelesaikan perpecahansosial yang kronis dan mendalam yang dihadapinya hanya jika demokrasi berpegang teguhpada prinsip intinya, yaitu kesamaan politis dan pengakuan bahwa pandangan dan sikap yangberbasis mayoritas harus dibatasi ketika prinsip kesamaan politis mulai dicederai; selain itudemokrasi juga perlu membuka ruang untuk berlangsungnya dialog yang inklusif di antarapihak-pihak yang bertikai, untuk sampai pada penyelesaian yang konstitusional yangdiarahkan pada konsensus yang memadai sehingga pada gilirannya (penyelesaian tersebut)dapat diterima oleh khalayak luas.Prediksi kedua bisa kita peroleh dari hasil penelitian Nahla Shahrouri27 yangmengafirmasi bahwa semakin demokratis suatu negara mempraktekkan prinsip-prinsip25 Lihat catatan di http://cat22net.blogspot.com/2009/03/indonesia-pada-masa-demokrasi.html26 Lih. Beetham. 2009. Democracy: universality and diversity." Dalam jurnal Ethics & Global Politics, suppl.Special issue: One World, Many Worlds? Vol. 2, no. 4. 2009.27 Lengkapnya, lih. Shahrouri, 2010: . "Does a Link Exist between Democracy and Terrorism?" Dalam jurnalInternational Journal on World Peace, Vol. XXVII, No. 4, Desember 2010, hlm. 41 - 77. This study finds thatthere is a negativerelationship between democracy and terrorism. In other words, more democracy results in lessterrorism, because 1) a more democratic country leads to a less disgruntled society that is less apt to take uparms, 2) more democracy means more individual freedoms, therefore, less discontentAlthough my findingsresulted in a negative correlation between democracy and terrorism, it is necessary to point out thatdemocratization is another concern in itself. It is simple to say that democracy is a key element to reduce oreliminate terrorism and yet we are now faced with another question. How do we implement the solution?22 23. demokrasi, semakin kecil kemungkinan terjadinya tindak terorisme dalam negara tersebut.Artinya, ada korelasi negatif antara demokrasi dan terorisme dan bahwa demokrasi adalahunsur kunci untuk mengurangi atau menghilangkan terorisme. Namun bagaimana solusi iniditerapkan? Itulah problem yang masih terbuka untuk diperdebatkan sampai sekarang. Modeldemokrasi yang ditawarkan (baca: dipaksakan!) Amerika Serikat selama ini lebih seringmenuai gelombang protes dan perlawanan sipil. Dalam kasus demokratisasi negara-negara diTimur Tengah beberapa tahun terakhir ini (Palestina dan Israel, Bahrain, Mesir, Lebanon,Siria, Yaman, Oman), terjadi perlawanan dari kaum ekstremis pasca pemilihan umum (salahsatu indikator besar keberhasilan demokratisasi). Iraq dan Afghanistan merupakan contohlain dari kegagalan mendemokratisasikan negara yang memang belum siap dengan mentalitasdemokrasi. Pemaksaan demokratisasi di suatu negara yang resisten terhadap ide-idedemokrasi dapat membahayakan masa depan kemanusiaan. Inilah PR untuk kita pikirkanbersama.Prediksi ketiga bisa kita asalkan pada analisis Victor Silaen dalam bukunya ProspekDemokrasi di Negera Pancasila, khususnya bab XII, Prospek Demokrasi Indonesia.28 Silaenmengatakan bahwa dalam masa transisi demokrasi Indonesia pasca Reformasi 1998, ketikademokratisasi tidak diikuti dengan pemerataan hasil pembangunan ekonomi dankesejahteraan, maka orang mulai mempertanyakan bahkan menggugat premis dasardemokrasi yang (katanya) menjanjikan sistem (baru penataan) kehidupan demi kebaikan.Sederhananya, buat apa susah-susah memikirkan, mendiskusikan, menerapkan demokrasijika hari ini saya tidak bisa makan kenyang dan besok saya tidak tahu apa yang harusdimakan? Pertanyaan sesederhana ini akan menjadi lebih akut jika subjek saya di atasdidaku oleh 29,13 juta orang miskin di Indonesia (data rilisan Badan Pusat Statistik per Maret2012)29. Kegamangan demokrasi di Indonesia berada di bibir jurang ketidakpercayaan rakyatterhadap para pemimpinnya yang gemar meneriakkan jargon-jargon demokrasi, penegakanHAM dan supremasi hukum, namun yang tidak membuat lapangan pekerjaan semakin bisaluas diakses, yang tidak membuat biaya pendidikan menjadi lebih murah dan terjangkau,yang tidak berdaya apa-apa ketika harga sembako dan Bahan Bakar Minyak naik turun tanpakendali, yang cenderung membiarkan berbagai kasus kekerasan berlatar belakang agamamakin marak terjadi dua tiga tahun terakhir ini dan tidak menindak tegas para pelakunya yangsering berlindung di balik dalih saleh penegakan syariah, dan yang tidak gigih membelaharga diri bangsa dan negara ketika pulau dan kekayaan budayanya dicaplok negara tetangga.28 Lih. Silaen, 2012, hlm. 173 191.29 Lihat beritanya di http://www.setkab.go.id/berita-4894-satu-tahun-penduduk-miskin-indonesia-kurang-089-juta.html23 24. Amatlah gegabah jika transisi demokrasi hanya diserahkan ke tangan elit politik, wakilrakyat yang serakah mengejar kenikmatan, dan mafia hukum. Di pundak kitalah, orang mudadan kaum terpelajar bangsa ini, diletakkan tanggungjawab moral untuk bersama-samamengawal dan mengawasi jalannya demokratisasi, agar tidak semakin jauh melenceng darirel ideal normatifnya sehingga democracy tidak terpeleset menjadi opera sabun democrazydan gelontoran demonstrasi miskin arti.Studi Kasus:Belajar dari pemutaran film dokumenter This is what Democracy Looks Like (2000)30.Sumber gambar: http://blog.lib.umn.edu/ipid/ipid/democracy-dvdcover.jpgResensi film: Film ini bercerita tentang gelombang protes ribuan orang terhadap pelaksanaanKonferensi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Seattle, Washington, Amerika Serikat,pada bulan November 1999. Didorong oleh amarah dan hasrat untuk menghentikankekuasaan super WTO yang lebih mendahulukan kepentingan para pemodal dan keserakahankorporasi trans-nasional, serta memangkas kedaulatan negara dalam hal penentuan kebijakan30 Lihat situs resmi dari film dokumenter ini yang bisa diakses di http://www.thisisdemocracy.org/24 25. (di antaranya) lingkungan, sosial, ketenagakerjaan, para aktivis politik dari berbagai negaraberkumpul dan sepakat untuk mengkampanyekan agenda perjuangan mereka demi keadilandan masa depan kemanusiaan yang lebih baik dengan cara menghentikan perhelatankonferensi tersebut. Berhadapan dengan para aktivis adalah segerombolan polisi tanpakompromi sebagai antek negara, media massa yang bias dan parsial dalam liputannya, sertapara cukong pemodal yang diuntungkan oleh konferensi tersebut. Berjuang dengan harapanyang tipis untuk bisa didengarkan dan menang, para pemrotes dengan berani menghadapiperlawanan yang gigih dari para elit politik dan korporasi guna merebut kembali kekuasaandemokratis konstitusional yang selama ini dibungkam, disangkal dan diabaikan.Pertanyaan untuk diskusi kelompok:1. Apa kesan Anda tentang film ini (jalan ceritanya, adegan-adegannya, kebenaran isinya, dll)2. Wajah demokrasi seperti apakah yang coba ditampilkan film ini? Bagaimana pendapat Andasendiri tentang wajah demokrasi seperti itu? Dapatkah diterapkan di Indonesia?Daftar Pustaka Archibugi, Daniele. 2004. Cosmopolitan Democracy and its Critics: A review. DalamEuropean Journal of International Relations 10. 3 (Sep 2004): 437. Diakses darihttp://search.proquest.com/docview/211986183/138882D61E56143561F/102?accountid=17242 Arya-Kresna, Aryaning, dkk. 2010. Etika dan Tertib Hidup Berwarga Negara sebagai MataKuliah di Perguruan Tinggi. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika. Baghi, Felix. Editor. 2012. Pluralisme, Demokrasi dan Toleransi. Maumere: Penerbit Ledalero. Bakti, Andi Faisal, dkk. Tim Editor. 2012. Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi.Tangerang Selatan: Churia Press. Beetham, David. 2009. Democracy: universality and diversity." Dalam jurnal Ethics & GlobalPolitics, suppl. Special issue: One World, Many Worlds? Vol. 2, no. 4, 2009. Bisadiakses di http://search.proquest.com/docview/860897777?accountid=17242 Bellamy, Richard. 2008. Citizenship: A Very Short Introduction. New York: Oxford UniversityPress Inc.25 26. Boyd, Ross. 2003. "Book Review: Governing for the Environment: Global Problems, Ethics andDemocracy." Dalam Journal of Sociology 2003, Volume 39(1), hlm. 99112. DOI:10.1177/0004869003039001325. Burnell, Peter. 2010. "Promoting Democracy and Promoting Autocracy: Towards A ComparativeEvaluation." Dalam Journal of Politics and Law, Vol. 3, No. 2; September 2010, hlm. 3- 14. (versi daring bisa diakses di www.ccsenet.org/jpl) Canetti, Elias. [1960] 1984. Crowds and Power. Terjemahan dari versi Jerman, Masse und Macht,oleh Carol Stewart. New York: Farrar, Straus dan Giroux. Cam, Philip. 2009. "Educating for Democracy." Dalam jurnal Diogenes 2009 56: 37. DOI:10.1177/0392192109355528 Christian W. Haerpfer, Patrick Bernhagen, Ronald F. Inglehart, dan Christian Welzel. 2009.Democratization. New York: Oxford University Press. Dahl, Robert. A. 1998. On Democracy. Yale (USA): Yale University Press. ---, Ian Shapiro, and Jos Antonio Cheibub. Tim Editor. 2003. The Democracy Sourcebook.Cambridge, Massachusetts (USA) dan London (UK): The MIT Press. Danujaya, Budiarto. 2012. Demokrasi Disensus: Politik dalam Paradoks. Jakarta: GramediaPustaka Utama. Dewey, John. [1916] 1944. Democracy and Education. Copyright 1916 The MacmillanCompany. HTML markup copyright 1994 ILT Digital Classics. Bisa diakses dihttp://www.ilt.columbia.edu/publications/dewey.html Edelsky, Carole. 2004. "Democracy in the Balance." Dalam jurnal Language Arts; September2004; Vol. 82(1), hlm. 8 15, ProQuest Research Library. Elstein, D. 2010. Why early confucianism cannot generate democracy. Dalam Dao : A Journalof Comparative Philosophy, 9(4), 427-443. doi: 10.1007/s11712-010-9187-9 Fearnley-Sander, Mary dan Yulaelawati, Ella. 2008. Citizenship Discourse in the Context ofDecentralisation: The Case of Indonesia. Dalam David L. Grossman, Wing On Lee, danKerry J. Kennedy (tim editor). Citizenship Curriculum in Asia and the Pacific. HongKong: Comparative Education Research Centre, Faculty of Education, The University ofHong Kong, China, hlm. 111 126. Fletcher, F. J. 1994. Media, elections and democracy. Dalam Canadian Journal ofCommunication, 19(2), 131-150. Diakses darihttp://search.proquest.com/docview/219527308?accountid=17242 Freedom in the World report 2011, dipublikasikan oleh Freedom House. Penjelasan umumbeserta daftar negara dengan peringkat kebebasannya bisa diakses dihttp://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2011 dan26 27. http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_i mages/CombinedAverageRatings%28IndependentCountries%29FIW2011.pdf Giroux, Henry A. 2005. The Passion of the Right: Religious Fundamentalism and the Crisis ofDemocracy." Dalam jurnal Cultural Studies Critical Methodologies 2005; 5; hlm.309 - 317. DOI: 10.1177/1532708604274305 ---. 2009. Democracys Nemesis: The Rise of the Corporate University. Dalam jurnal CulturalStudies Critical Methodologies 2009; 9; 669. DOI: 10.1177/1532708609341169. Goh, Irving. 2006. "Democracy to Come." Dalam jurnal Theory Culture Society 2006; Vol. 23(1),hlm. 517 - 519. DOI: 10.1177/026327640602300293 Goode, Luke. 2005. Jrgen Habermas: Democracy and the Public Sphere. London dan AnnArbor, MI: Pluto Press. Hansen, Mogens Herman. 1991. The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes: Structure,Principles, and Ideology. University of Oklahoma Press. Hardiman, F. Budi. 2005. Memahami Negativitas: Diskursus tentang Massa, Teror dan Trauma.Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Held, David. 1995. Democracy and the Global Order: From the Modern State to CosmopolitanGovernance. Cambridge: Polity. Henning, Brian G. 2007. "Representative Democracy: Principles and Genealogy." Dalam jurnalThe Review of Metaphysics 61. 1, Sep 2007: 164-166. Hier, Sean P. 2008. Transformative democracy in the age of second modernity:cosmopolitanization, communicative agency and the reflexive subject. Dalam jurnalNew Media Society 2008; 10; 27. DOI: 10.1177/1461444807085320 Isin, Engin F. dan Turner, Bryan S. Tim Editor. 2002. Handbook of Citizenship Studies. London Thousand Oaks New Delhi: SAGE Publications. Klein, Naomi. 2007. The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism. New York:Metropolitan Books, Henry Holt and Company. Knezevic, Ivanka. 2003. "Book Review: The Spiral of Capitalism and Socialism: Toward GlobalDemocracy, by Terry Boswell and Christopher Chase-Dunn. Boulder, CO: LynneRienner Publishers, 2000." Dalam jurnal Critical Sociology 2003; Vol. 29(1), hlm. 101 -105. DOI: 10.1177/08969205030290010904. Le Bon, Gustave. [1895] 2002. The Crowd: A Study of the Popular Mind. Terjemahan dari versiasli berbahasa Perancis, La Psychologie des foules. Mineola, New York: DoverPublications Inc.27 28. Lewis, D. C. 2008. Majority rule: Direct democracy and minority rights. Michigan StateUniversity). ProQuest Dissertations and Theses, n/a. Diakses darihttp://search.proquest.com/docview/304580894?accountid=17242 Lima, Mara Herrera. 2005. "Who judges? Democracy and the dilemmas of multiculturalism.Commentary to The Claims of Culture: Equality and Diversity in the Global Era, bySeyla Benhabib." Dalam jurnal Philosophy & Social Criticism 2005; Vol. 31, No. 7;hlm. 727 - 737. DOI: 10.1177/0191453705057298 Manan, M. 2010. Constitutional democracy for divided societies: The Indonesian case. DalamJournal of Politics and Law, 3(1), 125-132. Diakses darihttp://search.proquest.com/docview/840384361?accountid=17242 Marga, A. 2009. Democracy as form of life. Dalam jurnal Eurolimes, 8, 141-153,181. Diaksesdari http://search.proquest.com/docview/504751164?accountid=17242 Mietzner, Marcus. "Indonesia in 2008: Democratic Consolidation in Soehartos Shadow." Dalamjurnal Southeast Asian Affairs 2009, hlm. 105-123. Morris, Ian, Kurt A. Raaflaub, David Castriota. 1998. Democracy 2500? questions andchallenges. Kendall/Hunt Pub. Co. Patomki, Heikki . 2006. "Global Democracy." Dalam jurnal Theory Culture Society 2006; Vol.23(1), hlm. 519 - 521. Ramage, Douglas E. 1995. Politics in Indonesia: Democracy, Islam and the Ideology ofTolerance. London dan New York: Routledge. Rowley, C. K., & Smith, N. 2009. Islam's democracy paradox: Muslims claim to likedemocracy, so why do they have so little? Dalam jurnal Public Choice, 139(3-4), 273-299. doi: 10.1007/s11127-008-9393-8 Schumpeter, Joseph A. [1943] 2003. Capitalism, Socialism, and Democracy. London dan NewYork: Routledge. Sen, Amartya. 1999a. "Democracy as a Universal Value." Dalam Journal of Democracy 10.3(1999), hlm. 3-17 (bisa diakses dihttp://www.unicef.org/socialpolicy/files/Democracy_as_a_Universal_Value.pdf) ---. 1999b. Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press. Shahrouri, Nahla. 2010. "Does a Link Exist between Democracy and Terrorism?" Dalam jurnalInternational Journal on World Peace, Vol. XXVII, No. 4, Desember 2010, hlm. 41 -77. Silaen, Victor. 2012. Prospek Demokrasi di Negara Pancasila. Jakarta: Permata Aksara.28 29. Silalahi, Johan O. 2012. Mengurai Masalah Bangsa dan Negara: Refleksi PemikiranKepemimpinan dan Kenegarawanan Menuju Indonesia Baru. Jakarta: PenerbitJohansFoundation. Srensen, Georg. 2007. Democracy and Democratization: Processes and Prospects in aChanging World, Third Edition. Colorado: Westview Press. Sudibyo, Agus. 2012. Politik Otentik: Manusia dan Kebebasan dalam Pemikiran Hannah Arendt.Tangerang Selatan: Marjin Kiri. Syarwi, Pangi. Titik Balik Demokrasi: Petunjuk bagi Para Pejuang Demokrasi. Jakarta: PenerbitPustaka Inteligensia. Tabak, M. 2000. A Marxian Theory of Democracy. Dalam jurnal Socialism and Democracy,14(2), 87-113. Diakses dari http://search.proquest.com/docview/207638740?accountid=17242 Tanuredjo, Budiman. Editor. 2007. Jakarta Memilih: Pilkada dan Pembelajaran Demokrasi.Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Torfason, Magnus Thor; Ingram, Paul. 2010. The Global Rise of Democracy: A NetworkAccount. American Sociological Review75. 3 (June 2010): 355-377. Diakses darihttp://search.proquest.com/docview/725650750?accountid=1724229