i

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM i

HALAMAN PERSYARATAN GELAR SARJANA HUKUM ii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI iii

HALAMAN KATA PENGANTAR iv

HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN vii

ABSTRAK viii

ABSTRACT xi

HALAMAN DAFTAR ISI xii

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang ............................................................................. 1

Rumusan Masalah........................................................................ 4

Ruang Lingkup Masalah............................................................... 5

Orisinalitas Penelitian................................................................... 5

Tujuan Penelitian.......................................................................... 7

Tujuan Umum..................................................................... 7

Tujuan Khusus.................................................................... 7

Manfaat Penelitian........................................................................ 7

Manfaat Teoritis.................................................................. 7

Manfaat Praktis................................................................... 8

Landasan Teoritis......................................................................... 8

Metode Penelitian......................................................................... 24

ii

Jenis Penelitian.................................................................... 25

Jenis Pendekatan................................................................. 25

Sumber Data....................................................................... 27

Teknik Pengumpulan Data.................................................. 30

Teknik Analisis Data........................................................... 31

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Desa dan Kedudukanya…………........ 33

Tinjauan Tentang Pemerintahan Desa………………….............. 39

Tinjauan Tentang Keuangan Desa……………………………… 46

BAB III PENGATURAN TAHAPAN DALAM PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA

PengaturanTahapan Dalam Pengolaan Keuangan desa................ 48

Kekuasaan dan Organisasi Pengelolaan Keuangan Desa............. 53

BAB IV PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

YANG MELIPUTI PERENCANAAN, PELAPORAN, DAN

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA, DI DESA SANUR

KAUH

Perencanaan Keuangan Desa,,,................................................... 58

Pelaksanaan APB Desa di Desa Sanur Kauh………………… 61

Penataan Keuangan Desa di Desa Sanur Kauh………………. 62

Laporan Keuangan Desa di Desa Sanur Kauh……………….. 63

Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Desa Sanur Kauh…. 64

BAB V PENUTUP

iii

Kesimpulan................................................................................... 70

Saran............................................................................................. 71

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………….

72

RINGKASAN SKRIPSI

4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desa sebagai komunitas kecil yang terkait pada lokalitas tertentu baik

sebagai tempat tinggal dan juga dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat desa.1

Pengertian dari masyarakat itu sendiri adalah sekumpulan manusia yang saling

berhubungan atau dengan istilah ilmiah yaitu saling berinteraksi sehingga dalam

masyarakat tersebut akan terdapat kesepakatan yang telah ditentukan untuk bias

ditaati dan dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat tersebut. Kesepakatan-

kesepakatan yang sudah ada dalam masyarakat kemudian mendarah daging pada

setiap warga negaranya sehingga membedakan antara masyarakat yang satu dengan

yang lain.2

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya

disingkat UU Desa) menyatakan bahwa:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama

lain,selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakara

masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia”

Desa diatur oleh aparat desa/sering disebut pemerintah desa dan pemerintah

desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat

setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Lahirnya

1 Adisasmita, Rahardjo, 2010, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, Graha Ilmu,

Yogyakarta. h. 28.

2 Soerjono Soekanto, 2006, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, h. 22.

1

5

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Negara selaku induk

pemegang kekuasaan di Negara Republik Indonesia memfasilitasi desa dengan

sumber keuangan yang mengacu pada sistem keuangan negara yang dilihat dari

beberapa sisi keuangan Negara.

Keuangan Negara dilihat sisi objek meliputi semua hak dan kewajiban

Negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam

bidang fisikal, moneter dan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, serta

segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik

Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. ( lihat undang

– undang nomor 17 tahun 2003 pasal 2 huruf g)

Keuangan negara dilihat dari sisi objek meliputi seluruh objek sebagaimana

tersebut diatas yang dimiliki Negara, dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat,

pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah dan badan lain yang ada kaitannya

dengan keuangan negara dan dari segi proses keuangan negara mencakup seluruh

rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut

diatas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan

pertanggung jawaban. Sedangkan dari sisi tujuan, keuangan Negara meliputi

seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan

dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pembangunan daerah dan desa menjadi salah satu agenda utama

pemerintahan Indonesia untuk membangun dari pinggiran dengan memperkuat

daerah-daerah dan desa dalam kerangka kesatuan. Hal tersebut sekiranya selaras

6

dengan kebijakan yang sudah dijalankan pemerintah terkait pola hubungan antara

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dimana sejak 1 Januari 2001 Indonesia

resmi mengimplementasikan pola otonomi daerah dari sisi kewenangan serta

desentralisasi fisikal dari sisi keuangannya. Kebijakan tersebut didasarkan kepada

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah

direvisi menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah serta Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Desa dalam prakteknya, membutuhkan sumber keuangan yang diatur dalam

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 sebagaimana disebutkan bahwa

“Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan

uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban desa dan aset desa adalah barang milik desa yang

berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran

pendapatan dan belanja desa atau perolehan hal lainnya yang sah”.

Keuangan desa tersebut nantinya akan digunakan untuk tujuan-tujuan

mensejahterakan masyarakat desa sehingga dibutuhkan pengelolaan yang baik oleh

para aparatur desa. Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri tentang

Pengelolaan Keuangan Desa) mengatur bahwa pengelolaan keuangan desa

merupakan “Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatusahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.”. Proses-proses

7

tersebut harus dijadikan acuan setiap desa dalam mengelola keuangan desa agar

bisa dipertanggung jawabkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Sanur Kauh merupakan salah satu Desa di Denpasar Bali yang saat ini

sedang melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan. Sumber-sumber anggaran

pendapatan dan belanja di Desa Sanur Kauh telah ditetapkan dalam Peraturan Desa

Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2016, anggaran pendapatan yang diterima serta pengeluaran yang

dilakukan harus ditunjang oleh pengelolaan keuangan yang baik melalui tahapan-

tahapan yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga

dengan pengelolaan yang baik terhadap keuangan desa akan bisa meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Sanur Kauh.

Berdasarkan hal di atas menimbulkan dorongan terhadap penulis untuk

mengkaji lebih dalam terkait pengelolaan keuangan desa di Sanur Kauh apakah

sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-

undangan. Penulis tertarik untuk meneliti skripsi dengan judul “Aspek Yuridis

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sanur Kauh.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tentang tinjauan pengelolaan

keuangan desa di Desa Sanur kauh, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi

ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan terkait dengan tahapan pengelolaan keuangan

Desa?

8

2. Bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban keuangan desa, di Desa Sanur Kauh?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan dan untuk mendapatkan

pembahasan yang sistematis dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada,

maka berikut ini disampaikan batasan ruang lingkup permasalahannya.

Pembahasan mengenai permasalahan tersebut di atas hanya dibatasi pada hal-hal

yang berkaitan dengan permasalahan pokok saja, yaitu: pertama, mengenai

peraturan perundang-undangan yang mengatur tahapan-tahapan dalam pengelolaan

keuangan desa. Kemudian, penelitian ini membatasi pembahasan hanya pada

tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan desa di desa Sanur Kauh.

1.4. Orisinalitas penelitian

Berdasarkan informasi serta penelusuran kepustakawanan, sepanjang yang

diketahui dari hasil-hasil penelitian yang sudah ada maka belum ada penelitian yang

menyangkut masalah “Aspek Yuridis Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di

Desa Sanur Kauh. Adapun penulisan penelitian yang berkaitan dengan penulisan

penelitian ini antara lain:

9

No Identitas Rumusan Masalah

1 Nama : Persada Alief Panugroho

Ilhami

Tempat : Universitas Negeri

Semarang

NIM :8111410114

Judul : Peran Pemerintah Desa

Kedungkelor Kecamatan Warureja

Kabupaten Tegal Dalam

Pengelolaan Keuangan Desa

1. Bagaimana peran Pemerintah

Desa Kedungkelor Kecamatan

Warureja Kabupaten Tegal

dalam pengelolaan keuangan

desa?

2. Bagaimana langkah percepatan

Pemerintah Desa Kedungkelor

Kecamatan Warureja

Kabupaten Tegal mampu

mewujudkan kesejahteraan

masyarakat dalam pengelolaan

keuangan desa?

2. Nama : Harnadi

Tempat : Universitas Islam Negeri

Alauddin Makassar

NIM :10800112073

Judul : Analisis Transparansi Dan

Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan Desa Dalam

Pengembanga Ekonomi Desa

1. Bagaimana pengelolaan

keuangan desa yang

mewujudkan transparan dan

akuntabel?

2. Bagaimana transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan

keuangan desa yang

meningkatkan perkembangan

ekonomi?

10

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan sebuah

skripsi, sehingga nantinya hal yang akan dihasilkan merupakan suatu karya yang

dapat dipertanggungjawabkan. Adapun tujuan penulisan dapat digolongkan

kedalam 2 aspek, antara lain:

a. Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah untuk mengamalkan Tri Dharma

perguruan Tinggi khususnya penelitian.

b. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum, penulisan skripsi ini mempunya tujuan khusus, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami lebih dalam mengenai pengelolaan

Keuangan Desa di desa Sanur Kauh.

2. Untuk mengetahui dan memamahi lebih mendalam apakah tahapan-

tahapan pengelolaan dana desa di Desa Sanur Kauh telah mengacu pada

peraturan perundang undangan.

1.6. Manfaat Penulisan

Setiap penulisan selalu diharapkan dapat memberikan manfaat untuk

berbagai pihak adapun manfaat dari penulisan ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Dari penulisan skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran bagi perkembangan ilmu Hukum Administrasi Negara, khususnya

mengenai tahapan - tahapan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Sanur Kauh.

11

Selain itu penulisan skripsi ini diharapkan juga dapat menambah pemahaman

dan dapat menjadi masukan bagi mahasiswa untuk menerapkan teori-teori yang

diperoleh dalam perkuliahan pada kondisi yang sebenarnya dilapangan terutama

dalam tinjauan pengelolaan keuangan desa. Diharapkan agar hasil penulisan ini

dapat menjadi referensi sebagai acuan penulisan lain pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah

dari penulis kepada masyarakat, pemerintah serta para penegak hukum dalam

perkembangan Hukum Administasi Negara dan bermanfaat sebagai bahan acuan

peneliti yang lain pada masa yang akan datang.

1.7. Landasan Teoritis

Landasan teoritis adalah upaya mengtidentifikasi teori hukum umum/teori

khusus, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, aturan hukum, norma-norma dan

lain-lain yang akan di pakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan

penelitian. Dalam setiap penulisan harus disertai dengan pemikiran-pemikiran

teoritis, oleh karena ada hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan

kegiatan pengumpulan data dan penglohan data, analisis, serta konstruksi data.3 Ini

penting, untuk memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa kajian yang

dilakukakan ilmiah atau paling tidak memberikan gambaran bahwa kajian tersebut

sudah memenuhi standar teoritis sesuai bidang ilmu yang menjadi objek kajian,

3Fakultas Hukum, 2009, Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana,

Denpasar, h. 64.

12

terutama terkait dengan permasalahan pada tahapan pengelolaan keuangan Desa di

Desa Sanur Kauh. Sebelum mengemukakan asumsi terhadap permasalahan, maka

terlebih dahulu dikemukakan pendapat para ahli yang relevan dengan masalah yang

diteliti. Penelitian ini menggunakan 2 landasan teoritis sebagai “pisau” analisis

yaitu teori negara hukum dan teori kewenangan

a. Konsep Negara Hukum

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Konsep negara hukum yang

dianut oleh Indonesia banyak dipengaruhi paham Eropa Kontinental. Hal ini dapat

dipahami karena Indonesia adalah bekas jajahan Belanda yang membawa pengaruh

konsep negara hukum Eropa Kontinental.4

Sebelum membahas konsep negara hukum lebih konprehensif, ada baiknya

mengetahui pengertian negara terlebih dahulu. Pengertian negara menurut beberapa

ahli:5

- Menurut Plato, Negara adalah suatu tubuh yang senantiasa tampak

maju, berkembang sebagaimna layaknya orang-orang(manusia).

- Menurut Aristoteles, Negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa

guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya.

- Menurut Logeman, Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang

penuh kewibawaan.

- Menurut Bellefroid, Negara adalah suatu masyarakat persekutuan

hukum yang menempati suatu wilayah tertentu yang dilengkapi dengan

kekuasaan tertinggi untuk urusan kepentingan umum.

- Menurut Immannuel Kant, Negara adalah organisasi yang dijamin

terlaksananya kepentingan umum, warga negara di lingkungan hukum

dalam batas norma yang telah ditetapkan undang-undang sebagai

kemauan bersama.

4H. Iriyanto A. Baso Ence, 2008, Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah

Konstitusi, PT. Alumni, Bandung , h. 31

5 H. Inu Kencana Syafiie, 2013, Ilmu Pemerintahan, PT. Bumi Aksara, Jakarta, h. 60-61

13

Menurut Dipolo, Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat

yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atau suatu umat di suatu

daerah tertentu. Bagaimana bentuk dan coraknya, negara selalumerupakan

organisasi kekuasaan. Organisasi kekuasaan ini selalu mempunyai tata

pemerintahan dan tata pemerintahan ini selalu melaksanakan tata tertib atas suatu

umat di daerah tertentu.6

Negara Hukum secara etimologi berasal dari bahasa asing yaitu

Rechstaat(Bahasa Belanda)yang dikenal oleh negara-negara yang menganut sistem

hukum Eropa Kontinental, dan Rule of Law (Bahasa Inggris) yang dikenal oleh

negara-negara yang menganut sistem Anglo Saxon. Istilah rechtstaat yang

diterjemahkan sebagai negara hukum menurut Philipus M. Hadjon mulai populer

di Eropa sejak abad ke-19, meski pemikiran tentang hal itu telah lama ada.7

Utrecht membedakan antara Negara Hukum Formil atau Negara Hukum

Klasik, dan Negara Hukum Materiel atau Negara Hukum Modern.8 Negara Hukum

Formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam

arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara

Hukum Materiil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di

dalamnya. Negara hukum ialah negara yang seluruh aksinya didasarkan dan diatur

oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan semula dengan bantuan dari badan

pemberi suara rakyat.9 Jadi Negara Hukum merupakan negara yang berdasarkan

6Max Boli Sabon, dkk, 1992, Ilmu Negara Buku Panduan Mahasiswa, PT.Gramedia

Pustaka Utama, Jakarta, h. 25.

7 Philipus M. Hadjon, 1996, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-Hak Asasi

Manusia, Media Pratama, Jakarta, h. 72. (selanjutnya disingkat Philipus M. Hadjon I)

8Utrecht, 1962, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, h. 9.

9Sudargo Gautama, 1973, Pengertian Tentang Negara Hukum, Alumni,Bandung, h. 13.

14

hukum yang sedang berlaku atau hukum positif yaitu undang-undang yang berisi

tentang norma-norma, guna mengatur warganya dalam bertingkah laku dan

berperilaku agar menjamin kesejahteraan dan ketertibanbagi seluruh warganya.

Menurut Sri Soemantri, tidak ada suatu negara pun di dunia ini yang tidak

mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar. Negara dan konstitusi merupakan

dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.10

Bilamana Sri Soemantri Martosoewignjo, memberikan ciri negara hukum

yang berdasarkan Pancasila, maka Philipus M Hadjon lebih tegas lagi dengan

memberikan ciri negara hukum Pancasila, bukan lagi negara hukum yang

berdasarkan atas Pancasila. Ciri negara hukum Pancasila menurut Philipus M

Hadjon adalah sebagai berikut:

a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas

kerukunan;

b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaankekuasaan negara;

c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan

sarana terakhir;

d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.11

Indonesia merupakan Negara Hukum, dapat dilihat melalui Pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

(selanjutnya disingkat menjadi UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa “Negara

Indonesia adalah negara hukum.” Dengan penegasan itu,maka mekanisme

kehidupan perorangan, masyarakat, dan negara diatur oleh hukum (tertulis maupun

tidak tertulis). Artinya baik anggota masyarakat maupun pemerintah wajib

10Sri Soemantri, 1987, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Alumni, Bandung, h.

2-3. 11Philipus M Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, PT.Bina

Ilmu,Surabaya, hlm.90

15

mematuhi hukum tersebut.12 Negara Hukum Eropa Kontinental yang dianut oleh

Indonesia dipelopori oleh Immanuel Kant yang memiliki tujuan menjamin

kedudukan hukum dari individu-individu di dalam masyarakat. Unsur-unsur

Negara Hukum menurut Freidrich Julius Stahl yang diilhami oleh Immanuel Kant

adalah:

1. Berdasarkan dan menegakkan hak-hak asasi manusia;

2. Untuk dapat melindungi hak asasi dengan baik maka penyelenggaraan

negara berdasarkan trias politica;

3. Pemerintahan berdassarkan Undang-Undang;

4. Apabila pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang masih dirasa

melanggar hak asasi manusia maka harus diadili dengan peradilan

administrasi.13

Plato dan Aristoteles merupakan penggagas dari pemikiran Negara hukum.

Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam suatu Negara bukanlah manusia,

melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik atau

buruknya suatu hukum. Menurut Aristoteles, suatu Negara yang baik ialah Negara

yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Dapat dikatakan

bahwa Negara Hukum atau rechtstaat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Adanya Undang-undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan

tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;

2. Adanya pembagian kekuasaan Negara ;

3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Selain ciri-ciri tersebut, Bagir Manan juga mengemukakan unsur-unsur dari

negara hukum yaitu terdiri dari :

12Baharudin Lopa, 1987, Permasalahan Pembinaan Dan Penegakan Hukum DiIndonesia,

Bulan Bintang, Jakarta, h.101

13 Astim Riyanto, 2006, Teori Konstitusi, Penerbit Yapemdo, Bandung, h. 274

16

1. Ada UUD 1945 sebagai peraturan tertulis yang mengatur hubungan

antara pemerintah dan warganya.

2. Ada pembagian kekuasaan (machtenscheiding) yang secara khusus

menjamin suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka.

3. Ada pemencaran kekuasaan negara atau pemerintah (spreading van de

staatsmacht).

4. Ada jaminan terhadap hak asasi manusia.

5. Ada jaminan persamaan dimuka hukum dan jaminan perlindungan

hukum.

6. Ada asas legalitas, pelaksanaan kekuasaan pemerintah harus didasarkan

atas hukum (undang-undang).14

Unsur-unsur negara hukum di atas menyatakan adanya asas legalitas. Asas

legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam

setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum

terutama bagi negara-negara hukum dalam sistem Kontinental15. Asas Legalitas itu

sendiri juga dipakai dalam ilmu Hukum Administrasi Negara, “Dat he bestuur aan

de wet is onderwopen”16 yang memiliki arti “bahwa pemerintahh tunduk kepada

undang-undang” atau “Het legaliteits beginsel houdt in dat alle (algemene) de

burgers bindende bepalingen op de wet moeten berusten”17yang berarti “asas

legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus

didasarkan pada undang-undang.”

b. Teori kewenangan

14Bagir Manan; 1994, Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945,Pustaka

Sinar Harapan, Jakarta, h.35

15Ridwan HR, Op.cit, h. 90

16H.D. Stout, 1994, De Betekenissen van de Wet, W.EJ. Tjeenk, Zwolle, h.28

17Ibid, h.23

17

Teori kewenangan mengemukakan bahwa aparat pemerintahan Indonesia

mendapatkan wewenang dalam melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan

perundang-undangan, hal ini dikarenakan Indonesia merupakan Negara Hukum.

Menurut Indroharto, tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh peraturan

perundang-undangan yang berlaku, segala macam aparat pemerintah tidak akan

memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi

hukum warga masyarakatnya18. Philipus M. Hadjon mengemukakan wewenang

(bevoegdheid) dideskripsikan sebagai kekuasaam hukum (rechtsmacht). Jadi dalam

konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.19 Kewenangan itu

sendiri menimbulkan hak dan kewajiban, dimana aparat pemerintah dapat

melakukan tindakan hukum tertentu yang menimbulkan akibat hukum. Menurut

Philipus M. Hadjon bahwa keabsahan tindakan Pemerintahan diukur melalui aspek

wewenang, prosedur, dan substansi. Aspek wewenang itu sendiri memiliki 3 (tiga)

komponen, yaitu20:

1. Komponen pengaruh, ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan

untuk mengendalikan perilaku subyek hukum.

2. Komponen dasar hukum, menyatakan bahwa wewenang itu selalu harus

dapat ditunjuk dasar hukumnya.

3. Komponen konformitas hukum, mengandung makna adanya standar

wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar

khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

18Indroharto, 1993, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, h. 83

19Philipus M. Hadjon, 1997, Tentang Wewenang, Majalah Yuridika Fakultas Hukum

UNAIR No.5&6 Tahun XII Edisi September – Desember, Surabaya , h.1 (selanjutnya disingkat

Philipus M. Hadjon II)

20Philipus M. Hadjon, 2010, Hukum Administrasi dan Good Governance,

UniversitasTrisakti, Jakarta, h. 22

18

Kewenangan pejabat pemerintah dapat diperoleh dengan 3 (tiga) cara yaitu

atribusi, delegasi, dan mandat. Mengenai sumber kewenangan atau cara

memperoleh wewenang itu sendiri dalam kepustakaan Hukum Administrasi,

menurut Philipus M. Hadjon dikemukakan melalui 2 (dua) cara utama yakni

diperoleh secara atribusi dan delegasi, sedangkan mandat dikemukakan sebagai

cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.21 Tidak ada kekuasaan tanpa

kewenangan, dan tidak ada kewenangan tanpa undang-undang yang mengaturnya.

Pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas (legaliteits beginselen atau

wetmatigheid van bestuur). Atas dasar prinsip tersebut, maka wewenang

pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan.22 Perolehan wewenang

pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan

tiga cara yaitu atribus, delegasi, dan mandat.

a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh perundang-

undangan sebagai pencipta wewenang kepada organ pemerintahan.

Organ pemerintahan tersebut memiliki tanggung jawab sepenuhnya atas

wewenang yang diberikan berdasarkan undang-undang.

b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari organ

pemerintahan yang satu kepada organ pemerintahan lainnya atau dengan

kata lain penyerahan wewenang dari delegans (pemberi delegasi)

kepada delegataris (penerima delegasi). Terjadinya pelimpahan

wewenang menyebabkan tanggungjawab penuh berada pada delegataris

atau penerima delegasi.

c. Mandat; mandat terjadi ketika suatu organ pemerintahan memberikan

izin untuk menjalankan kewenangannya oleh organ lain atas namanya.

Perolehan wewenang berdasarkan mandat tidak memberikan tanggung

jawab terhadap penerima mandat karena mandat hanya perwakilan

wewenang tanpa ada perpindahan wewenang, jadi tanggung jawab tetap

melekat pada organ pemerintahan pemberi mandat.

21 Philipus M. Hadjon II, Op.cit, h. 2

22H. Muh. Jufri Dewa, Op.cit, h. 78

19

Mengenai atribusi dan delegasi disebutkan “Bij attributie gaat het om

het toekennen van een nieuwe bevoegdheid; bij delegatie gaat het om het

overdragen van een reeds bestaande bevogdheid”23 artinya atribusi

berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi

menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada. Penerima wewenang

memperoleh wewenang melalui organ yang berwenang berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui atribusi penerima

wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang

yang sudah ada, dengan syarat adanya tanggung jawab dari atributaris

(penerima atribusi). Menurut Indroharto, legislator yang berkompeten untuk

membeikan atribusi wewenang itu dibedakan antara:24

1. Pertama, Yang berkedudukan sebagai original legislator; di negara

Indonesia pada tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi

(konstituante) dan DPR bersama-sama Pemerintah sebagai yang

melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD

dan Pemerintah Daerah yang melahirkan Peraturan Daerah.

2. Kedua, Yang bertindak sebagai delegated legislator: seperti Presiden

yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan

Peraturan Pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang

pemerintahan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Dalam kajian Hukum Administrasi Negara, mengetahui sumber dan

cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting karena

berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan

wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam negara hukum;

“geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid atau there is no authority

23F.A.M. Stroink en J.G. Steenbeek, 1985, Inleiding in het Staats-en Administratief Recht.

Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, h. 40

24H. Muh. Jufri Dewa, Op.cit, h.79

20

without responsibbility” (tidak adda kewenangan tanpa

pertanggungjawaban). Setiap pemberi kewenangan kepada pejabat

pemerintahan tertentu, tersirat di dalamnya pertanggungjawaban dari

pejabat yang bersangkutan.25Sehingga muncul asas tidak ada kewenangan

tanpa pertanggungjawaban yang menyebabkan seluruh pejabat

pemerintahan harus bisa mempertanggungjawabkan setiap tugas dan

kewenangan yang diemban.

c Prinsip-Prinsip Good Governance dan Good Financial Governance

Sebelum mengkaji lebih jauh pengertian good governance, ada baiknya

ditelusuri terlebih dahulu pengertian governance, karena pengertian governance

sendiri sangat luas dan terkadang dikaburkan dengan pengertian government.

Pengertian governance dalam kaitannya dengan kegiatan pemerintah

dipaparkan oleh IMF dan World Bank. Governance diartikan sebagai berikut:

governance as an compassing the state institutional arrangement; the

processes for formulating policy, decision making, and implementation;

information flows within government; and the overall relationship between

citizen and government.26

Dapat dipahami dalam konteks kegiatan pemerintah (Negara) maka governance

mencakup seluruh lembaga negara yang bertugas untuk merancang kebijaksanaan,

25Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XIII/2015, h. 123, lihat juga pada

Ridwan HR, op.cit, h. 105 26 Ngaire Wood, The Challenge of Good Governance for the IMF and World Bank

Themselves, paper diterbitkan International Monetary and Financial Issues for the 1990, UNDP

1998., Hlm. 824.

21

pembuatan keputusan dan penerapannya, arus informasi di dalam pemerintahan dan

juga mencakup seluruh hubungan antara pemerintah dan warga Negara. Bila

dicermati pengertian tersebut menekankan pada aktivitas pemerintah (government)

dalam penyelenggaraan urusan Negara. Bila dikaitkan dengan unsur pemerintah,

maka governance bermakna sebagai pemerintahan. Dari uraian tersebut di atas

secara singkat menyiratkan bahwa pengertian government dan governance

memiliki perbedaan yang mendasar. Adapun perbedaan kata government dan

governance dapat diamati dalam uraian yang diberikan oleh Sadu Wasistiono dalam

bentuk tabel dengan 6 (enam) unsur pembanding, sebagai berikut:

Tabel 10: Perbandingan Istilah Government dan Governance:27

No Unsur

Perbandingan

Kata Government Kata Governance

1 Pengertian Dapat berarti

badan/lembaga atau

fungsi yang dijalankan

oleh suatu organ tertinggi

dalam suatu negara

Dapat berarti cara,

penggunaan atau

pelaksanaan.

2 Sifat Hubungan Hierarki, dalam arti yang

memerintah berada di

atas, sedangkan warga

negara yang diperintah

ada di bawah

Heterarkis, dalam arti

ada kesetaraan

kedudukan dan hanya

berbeda dalam fungsi.

3 Komponen yang

terlibat

Sebagai subyek hanya

ada satu yaitu institusi

pemerintahan

Ada tiga komponen

yang terlibat yaitu:

1. Sektor Publik

2. Sektor Swasta

3. Masyarakat

4 Pemegang Peran

Dominan

Sektor pemerintah Semua memegang

peran sesuai dengan

fungsinya masing-

masing.

5 Efek yang

diharapkan

Kepatuhan warga negara Partisipasi warga

negara

27 Sadu Wasistiono, 2003, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, ed. II,

Penerbit Fakus Media Bandung., Hlm. 32.

22

6 Hasil akhir yang

diharapkan

Pencapaian tujuan negara

melalui kepatuhan warga

negara

Pencapaian tujuan

negara dan tujuan

masyarakat melalui

partisipasi sebagai

warga negara maupun

sebagai warga

masyarakat.

Sumber: Sadu Wisistiono, 2003.

Mencermati pembedaan tersebut dapat dipahami bahwa kata governance

mengandung pengertian aktif (action)28 sesuai dengan pengertian pemerintahan

dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (lihat juga Undang-Undang No. 23 Tahun 2014). Pengertian pemerintahan

lebih luas maknanya dengan pemerintah, karena penyelenggaraan pemerintahan

daerah tidak hanya dilakukan oleh unsur pemerintah (eksekutif), tetapi juga oleh

DPRD (legislatif).

Dari berbagai pengertian good governance, dapat disimpulkan bahwa,

wujud good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan

bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi

yang konstruktif di antara domain negara (publik), sektor swasta dan masyarakat.29

Seperti halnya governance, good governance juga bervariasi pengertiannya.

Wairocana dalam disertasinya mengelompokkan pengertian good governance

menjadi 3 (tiga) yang dilihat dari sudut masalah. Di antaranya kelompok yang

menekankan pada supremasi hukum atau rule of law, kelompok yang menekankan

28 I Gusti Ngurah Wairocana, Op. cit., Hlm. 7. 29 Sedamaryanti, 2007, Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good

Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik), Penerbit CV. Bandar Maju, Bandung,

Hlm. 36.

23

pada aspek ekonomi khususnya manajemen pembangunan dan kelompok yang

menekankan pada sinergi tiga pilar good governance.30

Prinsip-prinsip good governance di sini adalah prinsip-prinsip hukum (legal

principles) dalam hukum administrasi yang merupakan genus dari prinsip-prinsip

yang lain, seperti genus dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik/General

principles of proper administration, Asas-asas Pemerintahan berdasarkan

HAM/Principles of Human Right Administration, Asas-asas Partisipasi Publik

dalam Pemerintahan/Principles of Public Participation Administration.

Peranannya dalam hukum administrasi negara adalah prinsip-prinsip good

governance aplikabel dalam different legal contexts by different institutions and

instrument.31

Beberapa Peraturan Perundang-undangan serta lembaga-lembaga dan

asosiasi-asosiasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan telah

mengatur prinsip-prinsip good governance, sebagaimana diuraikan berikut ini:

Tabel 2: Asas-asas Good Governance Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun

1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

No Asas-asas Penjelasan

1 Kepastian Hukum Mengutamakan landasan peraturan

perundang-undangan, kepatutan, dan

keadilan dalam setiap kebijakan

penyelenggaraan negara.

2 Tertib Penyelenggaraan

Negara

Mengutamakan keteraturan, keserasian,

dan keseimbangan dalam pengendalian

dan penyelenggaraan negara.

30 I Gusti NgurahWairocana, Op.cit., Hlm. 8-9. 31 Khrisna D. Darumurti, 2012, Kekuasaan Diskresi Pemerintah, Penerbit PT. Citra Aditya

Bakti, Bandung, Hlm. 66.

24

3 Kepentingan Umum Mendahulukan kesejahteraan umum

dengan cara yang aspiratif, akomodatif,

dan selektif.

4 Keterbukaan Membuka diri terhadap hak masyarakat

untuk memperoleh informasi yang benar,

jujur dan tidak diskriminatif tentang

penyelenggaraan negara dengan tetap

memperhatikan perlindungan atas hak

asasi pribadi, golongan dan rahasia

negara.

5 Proporsionalitas Mengutamakan keseimbangan antara

hak dan kewajiban penyelenggaraan

negara.

6 Profesional Mengutamakan keahlian yang

berlandaskan kode etik dan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

7 Akuntabilitas Setiap kegiatan dan hasil akhir dari

kegiatan penyelenggaraan negara harus

dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat atau rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi negara

sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 3: Asas Good Governance Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2002

Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4250).

No Asas-asas

1 Kepastian Hukum

2 Keterbukaan

3 Akuntabilitas

4 Kepentingan Umum

5 Proporsionalitas

Tabel 4: Asas-asas Good Governance Pasal 58 Tentang Asas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

No Asas-asas

1 Kepastian Hukum

2 Tertib Penyelenggaraan Negara

25

3 Kepentingan Umum

4 Keterbukaan

5 Proporsionalitas

6 Profesionalitas

7 Akuntabilitas

8 Efisiensi

9 Efektivitas

10 Keadilan

Tabel 15: Asas-asas Good Governance Pasal 4, Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2009 tentang Pelayanan Publik.

Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:

a. kepentingan umum;

b. kepastian hukum;

c. kesamaan hak;

d. keseimbangan hak dan kewajiban;

e. keprofesionalan;

f. partisipatif;

g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;

h. keterbukaan;

i. akuntabilitas;

j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;

k. ketepatan waktu; dan

l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan,

badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus

mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan, maka diundangkan Undang–Undang Republik

Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Pada Pasal

10 mengatur bahwa:

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

a. kepastian hukum;

b. kemanfaatan;

c. ketidakberpihakan;

d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan;

f. keterbukaan;

g. kepentingan umum; dan

26

h. pelayanan yang baik.

(2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim

yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang No. 30

Tahun 2014 menjamin bahwa Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau

Pejabat Pemerintahan terhadap Warga Masyarakat tidak dapat dilakukan dengan

semena-mena. Dengan Undang-Undang ini, Warga Masyarakat tidak akan mudah

menjadi objek kekuasaan negara. Selain itu, Undang-Undang ini merupakan

transformasi AUPB yang telah dipraktikkan selama berpuluh-puluh tahun dalam

penyelenggaraan Pemerintahan, dan dikonkretkan ke dalam norma hukum yang

mengikat.

Diperkenalkannya prinsip-prinsip good governance juga mempengaruhi

pengaturan mengenai penerapan kaidah-kaidah terbaik (best practices) dalam

pengelolaan keuangan negara,32 yang sering diistilahkan dengan good financial

governance.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,

dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan

dan kepatutan.”

Pasal tersebut menegaskan bahwa penyelenggara Negara wajib mengelola

keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,

32 Riawan Tjandra, 2009, Hukum Keuangan Negara, Penerbit PT Gramedia Widiasarana

Indonesia, Jakarta, Hlm. 26.

27

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa

keadilan dan kepatutan. Pengelolaan yang dimaksud pada Pasal 3 Ayat (1) tersebut

mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan,

pengawasan, dan pertanggung jawaban.

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.

Menurut Peter R. Senn, metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui

sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis.33 Metode juga

dapat diartikan sebagai teknik dan prosedur pengamatan dan percobaan yang

menyelidiki alam yang digunakan oleh ilmuwan untuk mengolah fakta-fakta, data,

dan penafsirannya sesuai dengan asas-asas dan aturan-aturan tertentu. Penelitian

merupakan pencerminan secara konkrit kegiatan ilmu dalam memproses ilmu

pengetahuan. Penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam

memberikan fondasi terhadap setiap tindakan dan pengambilan keputusan dalam

segala aspek. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk

mendapatkan data dengan tujuan tertentu.34

Metode penelitian ini meliputi, jenis penelitian, sifat penelitian, data dan

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan sampel penelitian,

serta pengolahan dan analisis data. Berikut uraiannya:

33Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, hlm.

3.

34Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantatif Kualitatif & RND. Bandung : Alfabeta h. 2.

28

a. Jenis penelitian

Mengingat penelitian hukum yang dilakukan dapat dikualifikasikan sebagai

peneliti yuridis empiris maka penelitian ini beranjak dari adanya kesenjangan antara

das solen dengan das sein. Kesenjangan yang dijumpai anatar teori dengan dunia

realita, kesenjangan anatara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan atau adanya

situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akedemik.

Hal ini berarti bahwa penelitian ilmu hukum dengan menggunakan

pendekatan dari aspek empiris bertumpu pada sifat hukum yang nyata atau sesuai

dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.35

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian dengan melakukan pengamatan

di lapangan dimana penelitian tersebut kemudian dibandingkan dengan konsep-

konsep yang terdapat di dalam bahan-bahan pustaka yang digunakan dan peraturan

perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam memecahkan masalah. Penelitian

yuridis empiris ini tidak hanya sebatas mempelajari pasal-pasal perundang-

undangan dan pendapat para ahli untuk kemudian diuraikan, tetapi juga

menggunakan bahan yang sifatnya normatif dalam rangka mengolah dan

menganalisa data-data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan.

b. Jenis pendekatan

Pada penelitian ini menggunakan 2 jenis pendekatan yaitu:

35 Hilman Hadikusuma H, 1995, Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum, CV.

Mandar Maju, Bandung, hlm.61.

29

1) Pendekatan Perundang-undangan (The Statue Approach).

Pendekatan undang-undang (statute apparoach) dilakukan dengan

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut

dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk

kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka

kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan

kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang

lainnya dan undang-undang Dasar dengan undang-undang Hasil dari

telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu

yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis peneliti

perlu mencari ratio legis dan ontologis lahirnya undang-undang

tersebut. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis

terhadap suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu

menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang

itu, memahami kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-

undang tersebut maka akan dapat menyimpulkan mengenai ada

tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang

dihadapi. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti

perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-

undangan.36

2) Pendekatan Fakta (The Fact Approach).

36 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 94.

30

Pendekatan berdasarkan pada fakta atau peristiwa yang terjadi pada

kenyataan. Menurut pendekatan ini pendekatan fakta merupakan pada

kenyataan yang benar-benar terjadi menurut fakta sejarah. Fakta ini

dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan

perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi terkait

pengelolaan keuangan desa di Desa Sanur Kauh.. Fakta-fakta tersebut

berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan

tidak terbukti sebaliknya.37

Berdasarkan keterangan di atas, maka sifat penelitian hukum empiris yang

digunakan adalah penelitian yang sifatnya deskriptif, yaitu penelitian yang

berupaya untuk menggambarkan secara lengkap mengenai hal-hal yang

berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini melihat fakta-fakta yang

terjadi dilapangan khususnya terkait pengelolaan keuangan desa. Penelitian

deskriptif pada penelitian secara umum, termasuk pula didalamnya penelitian

ilmu hukum, bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu

individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan

penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan

antara suatu gejala dengan gejala lain dalam siklus pengelolaan keuangan

desa.

c. sumber data

Data yang di teliti dalam penelitian hukum empiris yaitu data primer dan data

sekunder.

37 Ibid.

31

1. Data primer

Sumber Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari

sumbernya, baik melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk

dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Di samping itu

pula, data primer ini juga berarti data yang diperoleh di lapangan.38 Data

penelitian ini merupakan sumber yang diperoleh dari lapangan dengan

metode wawancara dengan aparat di Desa Sanur Kauh, yaitu:

a) I Made Ada, S.Sos (Kepala Desa Sanur Kauh)

b) I Made Dana (Sekretaris Desa Sanur Kauh)

c) Ida Ayu Purnamawati (Kaur Keuangan)

d) Ida Ayu Ariyati (Kaur Pembangunan)

2. Data sekunder

Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh atau bersumber dari dari

penelitian kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-

buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.39

Data sekunder dapat dibagi lagi menjadi:

a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas

(autoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam suatu

peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.40 Dalam

38Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti,

Bandung, Hlm. 202.

39Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo

Persada, Jakarta, hlm. 30.

40Zainudin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

32

penelitian ini bahan hukum primer yang dipergunakan meliputi

peraturan perundang-undangan, yang berlaku di Indonesia yaitu:

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587).

(3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495).

(4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).

(5) Peraturan Desa Sanur Kauh No. 03 Tahun 2016 Tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016

b) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum penunjang, yang

terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau

beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi

hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-

komentar atas putusan hakim.41

41Ibid, hlm. 54.

33

c) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan

hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan artikel-artikel

yang terdapat di internet,42 yang memuat tentang hal-hal yang

berhubungan dengan hukum pengelolaan keuangan desa.

d. Teknik Pengumpulan Data

Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana disebutkan

bahwa dalam penelitian hukum empiris, dikenal teknik-teknik untuk

mengumpulkan data, yaitu studi dokumen, wawancara, observasi dan

penyebaran quitionaire/angket. Penyusunan tulisan ini menggunakan teknik

pengumpulan data antara lain:

1. Teknik Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam penelitian

ini, yakni dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan

permasalahan penelitian, yakni berupa literatur-literatur hukum terkait

dengan pengelolaan keuanga desa.

2. Teknik Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim

digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam kegiatan ilmiah,

wawancara dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang

untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah

penelitian kepada responden maupun informan agar hasil wawancara

42Amiruddin dan Zainal Asikin, op.cit., hlm. 32.

34

memiliki nilai validitas dan reabilitas. Metode wawancara yang dilakukan

dalam rangka mendapatkan data tersebut menggunakan metode wawancara

bebas terpimpin yang bersifat komprehensif (mendalam) dengan

menggunakan alat tulis yang dilengkapi dengan pedoman wawancara atau

interview guide43.

Penulis merancang pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh jawaban yang

relevan dengan masalah penelitian kepada responden atau informan yang dalam hal

ini berasal dari Aparat Desa Sanur Kauh.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik

studi dokumen dan teknik komunikasi. Teknik studi dokumen yaitu studi yang

dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Sedangkan teknik komunikasi yaitu digunakan untuk mendapatkan data primer dan

data sekunder. Peneliti mengadakan hubungan/ komunikasi dengan subyek

penelitian.

e. Teknik Analisis Data

Pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu

dimana keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data

sekunder, akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis,

digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan,

dihubungkan anatara satu data dengan data lainnya, dilakukan interpretasi untuk

memahami makna data dalam situasi sosial dan dilakukan penafsiran dari perspektif

peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Pada akhirnya untuk

43Burhan Ashshofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 153.

35

mendapat kesimpulan atas permasalahan yang dibahas, maka dilakukan analisis

kualitatif terhadap data-data yang telah digambarkan di atas.