Pengantar Ilmu PolitikKuliah 2

Universitas Terbuka Korea

Oleh: Ardhyana Rokhmah Pratiwi

06/03/2011

Daftar Isi

• Perkembangan Ilmu Politik

• Definisi Politik

• Konsep-konsep penting dalam Ilmu Politik

• Perkembangan negara

• Sistem Politik

Perkembangan Ilmu Politik

The Greece Thinkers

Kejatuhan Roman Empire dan

kedatangan Kristen di Eropa

membawa konsep state-church

Westphalia Treaty (1648) dan

berkembangnya Social Contract

Theory

Ilmu Politik Modern

Methodological Pluralism

469 B.C – Abad ke 5

Rennaissance (Enlightment) (Abad ke 15 – Abad ke 16)

Abad Pertengahan (Abad ke 5- ke 15)

• Pendekatan behavioralist

mulai berkembang (Machiavelli menyatakan pentingnya meneliti institusi-institusi negara secara detil (pendekatan empiris)• pemisahan antara negara dan gereja (agama)

• meperhatikan

perilaku politik seperti partisipasi politik, opinin publik daripada institusio pemerintahan dan interpretasi legal text

Abad 19- Abad20 Abad 21

• Socrates (Plato)• Aristoteles

• menggunakan

segala metodolgi yang mungkin untuk mendapatkan gambaran realitas secara keseluruhan

Pendekatan dalam Ilmu Politik

Sudut Pandang Deskriptif dan Normatif (Wolff, 1996)

Deskriptif Normatif

Menanyakan pertanyaan tentang: ‘...actual distribution of goods within a given society’. - Melihat kenyataan yang terjadi di ranah empiris.

Lebih memperhatikan pertanyaan: ‘What rule of principle should govern the distribution of goods?’ - Melihat dari sudut pandang, bagaimana seharusnya ‘goods’ terdistribusi di masyarakat.

*‘Goods’ di sini termasuk properti, kekuasaan, hak-hak, dan kebebasan

Pendekatan Tradisional dan Behavioral (Tingkah Laku) (Budiardjo, 1982).

Para tradisionalis Para behavioralis

Menekankan:

• Nilai-nilai dan norma-norma• Filsafat• Ilmu terapan• historis-yuridis • tidak kuantitatif

Menekankan:

• fakta• penelitaian empiris• ilmu murni• sosiologis-psikologis• kuantitatif

Definisi Politik

• Aristoteles (teori klasik): Politik adalah usaha yang dibentukwarga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama .

• Joyce Mitchell: Politik adalah pengambilan keputusankolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakatseluruhnya.

• Rod Hague: Politik adalah kegiatan yang menyangkut carabagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usahauntuk mendamaikan perbedaan - perbedaan diantaraanggota-anggotanya.

• Karl W. Deutsch: Politik adalah pengambil an keputusanmelalui satana umum.

Ilmu Politik

• Harold D. Laswell dan A. Kaplan dalam Power and Society: Ilmu Politik adalah ilmu yang mempelajari pembentukan danpembagian kekuasaan.

• Ossip K. Fletcheim dalam Fundamental of Political Science: Ilmu Politik adalah ilmu sosial khusus yang mempelajari sifat dantujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasikekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaanlain yang tidak resmi yang dapat mempengaruhi negara.

• Roger F. Soltau dalam Introduction to Politics: Ilmu Politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu; hubungan antara negara dnegan warga negaranya serta dengan negara-negara lain.

Konsep-Konsep Penting dalam Ilmu Politik (Budiardjo, 1982)

1. Negara (state)

2. Kekuasaan (power)

3. Decision making (pengambilan keputusan)

4. Policy (kebijakan)

5. Pembagian (distribution) atau alokasi (allocation)

Negara (State) “Suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya” (Budiardjo, 1982).

Jacobsohn: “A state is an entity comprised of legal norms enforced by a government on a people living in a given space or territory” (Jacobsohn, 1998).

-”A state is a legal fiction... To be a state, an entity must be recognized by other states”.

Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Upacara pengibaran bendera di PBB adalah momen penting bagi negara baru

Negara-Negara yang Mengakui Kedaulatan Palestina

Israel memiliki hubungan diplomatik dengan 161 negara.

Kekuasaan (Power)

Flechtheim: ‘Ilmu Politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organsasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi, yang dapat mempengaruhi negra’

Decision Making (Pengambilan Keputusan)

Keputusan (decision) adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif.

Pengambilan Kepurusan: proses yang terjadi sampai keputusan tersebut tercapi. Ini menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan yang mengikat seluruh masyarakat .

Kebijaksanaan (Policy)

Kebijaksanaan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Pada prinsipnya fihak yang membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya (Budiardjo, 1982).

Pembagian (Distribution) atau Alokasi (Allocation)

Ialah pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai (values) dalam masyarakat. Sarjana-sarjana yang menekankan pembagian dan alokasi ini bersifat mengikat. Pembagian ini sering tidak merata dan karena itu menyebabkan konflik. Nilai (value) termasuk hal yang bersifat abstrak (penilaian, kejujuran, kebebasan berpendapat, kebebasan mimbar), dan bersifat konkrit seperti (rumah, kekayaan, dsb) (Budiardjo, 1982).

Perkembangan Negara (State)

The Social Contract Theories

• Thomas Hobbes (1588-1679)

• John Locke (1632-1704)

• Jean-Jacques Rousseau (1712-78)

Bisakah kita hidup tanpa negara???

The State of Nature (Keadaan Alamiah) –Seandainya tidak ada Negara dan Pemerintah

Thomas Hobbes (1588-1679)• Seorang filosof Inggris dan

terkenal akan sumbangan pikirannya pada filsafat politik. Bukunya yang paling terkenal, Leviathan (1651) menjadi dasar bagi sebagian besar filsafat politik Barat dari perspektif Social Contract Theory.

• Ia sangat khawatir karena Perang Sipil di Inggris dan berpikir bahwa negaranya akan jatuh dalam keadaan ‘a state of nature’.

HobbesHobbes (Leviathan, 1651):

• ‘Life it selfe is but Motion, and can never be without Desire’ (Leviathan, 129-30).

• Manusia selalu mencari ‘felicity’ (sukses berkelanjutan dalam meraih objek-objek yang diinginkan).

• Manusia itu ‘equal’ dalam hal kepemilikan level yang sama dalam hal kekuatan dan keterampilan, jadi setiap manusia memiliki kapasitas untuk membunuh yang lain.

• Manusia tidak hanya ingin mencari kepuasan yang sifatnya sementara tapi juga terus di masa depan. Manusia terus-menerus mencari power (future means to obtain some future apparent goods).

“ Bellum omnium contra omnes (the war of all against all)”

“the life of man, solitary, poor, nasty, brutish, and short”.

Hobbes

• Konsekuensinya, manusia butuh ‘Absolutism for the sovereign-’ could only be averted by strong central government.

• Satu hal yang dilupakan Hobbes: morality.

John Locke (1632-1704)

• Terkenal sebagai Bapak Liberalisme.

• Ia seorang filosof Inggris dan dipandang sebagai salah seorang pemikir zaman Pencerahan yang paling berpengaruh.

Locke

• A state of perfect freedom. Tidak ada aturan yang mengikat.

• A state of equality. Beda dengan Hobbes. Klaim moral tentang hak-hak manusia-- Setiap manusia sama dan tidak ada seorangpun yang berhak untuk merendahkan manusia lain.

• Bound by a Law of Nature. Ada unsur teologis dalam pandangan Locke. Kita punya tugas yang jelas untuk tidak menyakiti yang lain (kecuali untuk kepentingan membela diri), dan kira bahkan punya tugas untuk menolong oran lain kalau kita bisa tanpa merusak diri kita. “Everyone... is bound to preserve himself, ..., as much as he can, to preserve the rest of Mandkind” (Second Treatise, s. 6, p. 271).

Locke

• Tapi a Law of Nature saja tidak cukup- perlu seseorang yang diberikan kekuasaan untuk menghukum.

• Yang membuat manusia corrupt (jahat) adalah keserakahan dan ‘invention’ of money.

Jean-Jacques Rousseau

• Filosof Genewa, penulis dan seorang Romanticism pada abad ke 18. Filosofi politisnya sangat dipengaruhi oleh Revolusi Perancis dan Revolusi Amerika serta perkembangan pemikiran politik, sosiologis modern.

Rousseau

• Menurut Rousseau, setiap manusia terlahir merdeka.

• The Sovereign tidak punya kekuatan lain selain kekuasaan legislatif, bertindak hanya dengan cara hukum; dan hukum adalah peraturan-peraturan otentik kehendak umum, the Sovereign tidak dapat bertindak seenaknya jika masyarakat berkumpul.

• Setiap hukum yang tidak disahkan oleh masyarakat pada dasarnya null and void (tidak berlaku), dan bukanlah hukum.

• Kekuasaan legislatif dimiliki oleh masyarakat.

Du Contract Social (Rousseau, 1762)

Justifying the State(Pembenaran Terbentuknya Negara)

Utilitarian theory (Jeremy Bentham (1748-1832)

“... The state is justified if and only if it produces more happiness than any alternative”. (Wolff,

1996).

Anarchism

“No more laws! No more judges! Liberty, equality and practical human sumpathy are the only effective barriers we can oppose to the anti-social insticts of certain among us”. (Peter Kropotkin, Law and Authority (1886), repr. In The Anarchist Reader, 117).

William Godwin (1756-1836)

Pemikir Anarchist

Mikhail Bakunin (1814-1876) Peter Kropotkin (1842-1921)

Sistem Politik

• Sistem: terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling bergantung satu sama lainnya (interdependent). Perlu diperhatikan:

1. Setiap perubahan dalam suatu bagian dalam sistem akan berpengaruh terhadap keseluruhan sistem;

2. Sistem itu bekerja dala suatu lingkungan (environment) tertentu yang lebih luas dan ada perbatasan antara masing-masing sistem.

Interaksi Sistem Politik dengan Sistem Lainnya dalam Masyarakat

Sistem politik

Sistem ekonomi

Sistem budaya

Masyarakat

Sumber: Budiardjo, dkk, 2011:1.39)

PeopleGate

keepersInput Government

Sistem Politik

Output

Output

Sumber: Andrew Heywood, Politics, London: Macmillan Press Ltd., 1997 hal. 19.

Klasifikasi Sistem Politik

• Aristoteles (Abad ke 4 S.M)

Who rules? One Person The Few The Many

Who Benefits

Rulers Tyranny Oligarchy Democracy

All Monarchy Aristocracy Polity

Sumber: Andrew Heywood, Politics, London: Macmillan Press Ltd., 1997 hal.25

Variabel-Variable Penting dalam Sistem Politik

1. Kekuasaan: cara untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam alokasi sumber daya di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat;

2. Kepentingan: tujuan-tujuan yang ingin dikejar oleh pelaku-pelaku politik;

3. Kebijakan: hasil interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, biasanya dalam bentuk perundang-undangan,

4. Budaya politik: orientasi subjektif individu terhadap sistem politik.

Pendekatan dalam Sistem PolitikLegal/institusional

Pendekatan perilaku dan pasca-perilaku (Muncul setelah PD II)

Pendekatan Neo-Marxist

Pendekatan PilihanRasional (Rational Choice)

PendekatanInstitutionalisme Baru

Fokus Kajian

-Struktur politik formal tanpa berusaha membandingkannya- tidak menaruh perhatian pada organisasi-organisasi kepentingan-Tidak hendak menguji kesesuaian antara apa yang tertulis dalam dokumen formal dengan kenyataan-Mempelajari evolusi institusi formal-Mengkaji negara secara individual tidak membandingkan dengan negara lain

-Pendekatan ini tidak memperlakukan lembaga-lembaga formal sebagai titik sentral atau aktor independen, tapi hanya sebagai kerangka bagi kegiatan manusia. - cenderung kuantitatif, interdisipliner, membandingkan beberapa negara dalam kajiannya. -Mempelajari faktor pribadi, budaya, sosiologi, psikologi.

-Kritik terhadpa Marxist- Bersifat holistik, artinya keseluruhan gejala sosial merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari lainnya, khususnya antara politik dan ekonomi. - Menekankan pada kekuasaan serta konflik yang terjadi dalam negara; penekanan utama pada kegiataan negara dan konflik kelas (kepada negara kapitalis).

- Memandang manusia sebagai makhluk rasional yang selalu membuat pilihan di antara alternatif yang ada dengan logis. Dasar dari pilihan ini adalah keuntungan dan kegunaan yangpaling maksimal bagi manusia.

-Negara dan institusi-institusinya sebagai unsur utama yang menentukan dan membatasi. - melihat bagiamana institusi-institusi negara berinteraksi satu sama lain dan mempengaruhi perilaku masyarakat. - melihat sistem politik berdasarkan interaksi normatif dan empiris.

Kritik -Terlalu normatif-Tidak membedakan ‘fakta’ dan ‘norma’-Label ‘etnosentrisme karena hanya membahas struktur politik formal di negara-negara demokrasi di Eropa Barat- dianggap statis.

-Dinilai terlalu steril karena menganut prinsip ‘value free’. - dnilai tidak mempunyai relevansi dengan realitas politik, teralu menekankan pada maslaah yang kurang penting seperti soal voting atau pendapat umum.

-Pendekatan ini dinilai hanya mengecam kapitalisme tapi tidak menawarkan teori baru. -Perubahan politik global dan kejathan komunisme di negara-negara Eropa Timur membawa dampak terhadap popularitas pendekatan ini.

- Manusia tidak selalu rasional. Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi preferensi manusia (budaya, agama, sejarah, moralitas, dll).

- Dinilai hanya menjelaskanperubahan institusional sebagai upaya maksimalisasi efisiensi, sementara institusionalisme lama melihat perubahan institusional yang terjadi adalah karena pilihan rasional.

Bibliografi

Budiardjo, Miriam. 1982. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Jacobsohn, John A. 1998. An Introduction to Political Science. California: Wadsworth Publishing Company.

Lasswell, Harold. 1958. Politics: Who Gets What, When, How. New York: World Publishing.

Wolff, Jonathan. 1996. An Introduction to Political Philosophy. Oxford: Oxford University Press.