HOT ISU KOMUNIKASI POLITIKMahasiswa Komunikasi Politik melacak mempelajari topik-topik berikut:

Bagaimana interaksi antara (non-) aktor pemerintah, politisi, jurnalis dan warga negara mengambil bentuk dan apa fitur dan efek yang mereka miliki?

Bagaimana warga menggunakan media untuk menjaga diri informasi dan bagaimana yang berubah?

Yang mencoba untuk mempengaruhi berita? Bagaimana 'informasi media menawarkan' datang menjadi ada? Efek apa discernable pada pendapat publik dan perilaku politik?

Cyber Politik di Indonesia: Peluang dan TantanganMasa Depan Politik Indonesia: Antara Harapan dan KenyataanMempengaruhi Berita: Memenangkan PolitikCalon Independen: Demokrasi SubtansialKomunikasi Politik, Konflik, Eksklusif, Insklusif

Pembahasan

Komunikasi dan Politik, Komunikasi Politik

            Komunikasi politik sebenarya merupakan sebuah proses penyampaian pesan(informasi) yang terkait dengan politik dari komunikator ke komunikan dalam lingkungan masyarakat (budaya) Indonesia.Dalam linkungan masyarakat budaya Indonesia itu juga berarti dalam lingkungan (spere/environment) sistem politik Indonesia.Membedakan komunikasi secara umum dan komunikasi politik terletak pada komunikasi politik berfokus pada masalah politik.Sedangkan komunikasi secara umum membahas komunikasi pada umumnya, tidak terbatas pada masalah politik.

Menurut Almond dan Verba (1978: 152) mengambarkan kunikasi Politik sebagai berikut

“Komunikasi Politik merupakan fungsi sistem yang mendasar (basic function of the system) dengan konsekuensi yang banyak untuk pemeliharaan ataupun perubahan dalam kebudayaan politik dan struktur politik.Seseorang tentunya dapat mengasumsikan bahwa semua perubahan penting dalam sistem politik menyangkut perubahan dalam pola-pola komunikasi, dan biasanya baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat. Semua proses sosialisasimisalnya merupakan proses komunikasi, meskipun komunikasi tidak harus selalu menghasilkan perubahan sikap (attitude change).Sama halnya, koordinasi dan pengendalian individu dalam peran-peran organisai yang berbeda memerlukan pengkomunikasian informasi. Jadi, menegakan suatu pola-pola sosialisasi baru dan membangun organisasi-organisasi baru membutuhkan perubahan dalam penampilan komunikasi”

Dilihat dari rumusan diatas maka komunikasi politik sangat penting karena menyangkut suatu proses politik yang mendasar. Komuniasi politik sendiri tidak dapat dilepaskan dari suatu pola umum dari suatu proses penyampaian pesan (informasi) dari pengirim/sumber informasi/komunikator (sender/resoures) melalui media (medium) disampaikan ke penerima (komunikan/receiver). Proses komunikasi yang demikian tidak dapat dilepaskan dari situasi dan kondisi (lingkungan/budaya) masyarakat dimana proses itu berjalan. Peranan lingkungan/budaya dalam komunikasi juga sangat menentukan efektif tidaknya proses berkomunikasi itu terjadi. Ketidakefektifan dalam berkomunikasi bisa jadi karena banyaknya gangguan yang bersumber dalam lingkungan/budaya masyarakat setempat artinya ada masalah dalam lingkungan.Untuk memahami masalah dalam lingkungan social masyarakat bukanlah perkara yang mudah karena sangat luas dan kompleks (rumit).

Dalam komunikasi ada masalah utama yaitu bagaimana pesan (informasi) disampaikan ke penerima pesan (komunikan) sama seperti yang dimaksud oleh pengirim pesan, baik dalam pengertian, pengartian maupun makna. Dalam proses penyampaian pesan itu arah pesan utama perlu dipahami yaitu dari pengirim ke penerima. Arah ini penting dipahami karena bila arah komunikasi tidak jelas atau justru pihak penerima pesan justru memaksakan membuat pesan baru tanpa persetujuan, pengertian, pengartian, pemaknaan dan maksud yang tidak sama dengan si pengirim (sumber informasi) maka pesan akan kacau, membingungkan dan bias serta rawan kesalahpahaman yang ujung-ujungnya akan terjadi komunikasi yang buruk (sangat tidak efektif). Idealnya kalaupun pihak penerima pesan menyampaikan pesan baru maka harusnya dapat dimengerti, diartikan dan dimaknai sama dengan si pengirim dan perlu disenergikan (diselaraskan) dengan pesan pengirim sebelumnya. Untuk proses penyampaian pesan yang terjadi timbal balik antara si pengirim dan penerima pesan dimana terjadi pengartian, pengertian, maksud dan makna yang bisa saling dipahami dan dimengerti serta di kompromikan oleh kedua pihak maka akan terjadi komunikasi dua arah. Dalam komunikasi modern komunikasi dua arah berkembang pesat.Komunikasi dua arah juga dapat efektif dan dapat juga sebaliknya yaitu tidak efektif (dapat dikatakan komunikasi yang buruk).Untuk menjaga agar komunikasi itu efektif atau tidak maka arah komunikasi perlu dipahami, dan perlu menghindari pemaksaan dalam berkomunikasi.

Hal berikutnya dalam proses berkomunikasi, setelah pesan diterima maka akan ada umpan balik (feeckback). Umpan balik sangat diperlukan dan penting dalam berkomunikasi karena itu merupakan masukan dalam perbaikan sistem atau pesan yang dimaksud.Proses komunikasi yang demikian sangat diperlukan dan terkait erat dengan efektif tidaknya berkomunikasi. Semakin proses komunikasi itu sesuai dengan arti, maksud, tujuan dan makna berberkomunikasi dilakukan maka komunikasi akan semakin efektif. Dan semakin jauh dari arti, tujuan, maksud dan makna berkomunikasi maka komunikasi akan semakin tidak efektif. Proses komunikasi secara umum demikian juga terjadi dalam komunikasi politik.

Untuk memahami komunikasi politik dengan menyeluruh maka perlu dipahami pula politik.Menurut Miriam Budiardjo(2010: 13) politik mempelajari politik atau perpolitikan. Plato dan Aristoteles menjelaskan politik sebagai en dam onia atau goodlife. Sejak jaman dahulukala masyarakat mengatur kehidupan dengan baik mengingat sering menghadapi keterbatasan sumber alam dan perlu dicari suatu cara distribusi sumber daya agar semua warga merasa bahagia dan

puas. Dalam pepatah Jawa juga didapat istilah yang berkaitan dengan kehidupan yang baik, makmur dan sejahtera, yaitu gemah ripah loh jinawi.

Untuk mencapai tujuan hidup yang mulia dan baik (goodlife) kadang-kadang ditempuh dengan berbagai cara sehingga terkadang saling bertentangan satu dengn yang lainnya. Tujuan itu akan lebih mudah tercapai jika memiliki kekuasaan. Oleh karena itu, tidak salah pula bila ada yang berpendapat membicarakan politik sebenarnya membicarakan masalah kekuasaan dalam wilayah sistem politik.Dengan kekuasaan maka keputusan dan kebijakan terkait menentukan pembagian (distribusi) dan alokasi sumber daya yang ada dapat dilakukan. Kekuasaan diperlukan baik untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses tersebut. Cara yang dipakai dapat bersifat meyakinkan (persuasi) dan jika perlu dengan paksaan(coercion). Tanpa unsur paksaan kebijakan bisa merupakan perumusan keinginan (statement of intent) belaka.

Kegiatan-kegiatan politik dapat menimbulkan konflik karena nilai-nilai (materiel dan non materiel) yang dikejar sifatnya langka. Dipihak lain kegiatan itu juga memerlukan kerjasama karena kehidupan manusia bersifat kollektif. Dalam rangka itu maka politik pada dasarnya dapat dilihat sebagai usaha penyelesaian konflik dan membangun konsensus baru. Dan tidak dapat disangkal walaupun tujuan politik sebenarnya adalah kehidupan yang baik(segi positif) tetapi juga dapat juga berarti negative. Hal itu karena politik mencerminkan tabiat manusia, baik naluri manusia yang baik maupun yang buruk.

Gambaran umum komunikasi politik sebagai berikut:

Gambar 1. Pola Komunikasi Politik

Masyarakat Plural, Kepentingan dan Budaya yang beragam (environment)

 

Medium/

media

èè

 

 

 

 

Çïïïïïïïïïïïïï

RECEIVER

Komunikan/

Penerima

Receive Of Information/ Masage

Umpan balik/Feckback

 

Masyarakat Plural, Kepentingan dan Budaya yang beragam(environment)

 

Komunikasi efektif sangat penting agar tidak terjadi misskomunikasi (salah paham). Misskomunikasi sendiri terjadi sebagai akibat dari komunikasi yang tidak effektif. Rentang komunikasi dari yang sangat komunikatif(sangat baik) sampai dengan tidak komunikatif (komunikasi tidak efektif/sangat buruk). Komunikasi yang sangat buruk (tidak efektif) dapat dikatakan komunikasi berjalan tetapi buruk. Akibat dari komunikasi yang buruk (tidak efektif) akan mengakibatkan jurang kesalahpahaman besar. Banyak istilah lain yang terkait dengan misskomunikasi dengan berbagai akibat yang menyertinya terutama akibat dari sisi negatifnya; seperti salah mengerti, tidak mengerti, tidak mau mengerti, sulit dimengerti dan masih banyak lainnya.Dalam kehidupan politik sering dijumpai sekelompok orang, organisasi, dan juga keompok politik yang bereaksi terhadap suatu keputusan atau kebijakan pemerintah dengan sikap tidak mengerti, tidak mau mengerti, sulit mengerti dan tidak bisa mengerti. Sikap demikian bias jadi merupakan cerminan bentuk komunikasi pemerintah yang kurang efektif. Bila dikaji lebih mendalam terjadinya miskomunikasi tersebut merupakan embrio awal dari sebuah konflik, dan dapat dikatakan misskomunikasi sebenarnya adalah awal dari terjadinya konflik. Konflik akan terjadi terutama bila pihak yang terkait yaitu pengirim dan penerima informasi terjadi misskomunikasi.

Miskomunikasi juga dapat dipicu oleh lingkungan, situasi dan kondisi masyarakat yang majemuk (plural) serta budaya. Situasi dan kondisi tertentu dalam lingkungan masyarakat tidak selamanya mendukung(kondusif) bagi berlangsungnya komunikasi sehingga dapat berjalan efektif. Dalam kehidupan yang majemuk (plural) masyarakat Indonesia maka didalam masyarakat akan ditandai dengan banyak perbedaan dan kepentingan, ditandai dengan tingginya angka kemiskinan, tingkat pendidikan yang belum semuanya tinggi bahkan masih banyak yang belum mengenyam pendidikan, masalah kesulitan ekonomi dan tingginya pengangguran. Dengan berbagai masalah dalam masyarakat beragam Indonesia tersebut maka didalamnya juga akan terdapat banyak kepentingan yang dapat dipastikan tidak semuanya sejalan dan bahkan dapat dikatakan saling bertentangan. Bicara kepentingan maka aktivitas politik dan proses politik akan menjadi arah, saluran, diskursus dan wacana utama dalam komunikai politik. Hal demikian terjadi karena bicara politik sebenarnya adalah bicara masalah kepentingan (politik) dan disitu pula letak hubungannya antara konflik dan politik.

Dalam masyarakat yang sangat beragam (jamak/plural) maka komunikasi politik akanterjadi dalam kebergaman masyarakat Indonesia. Hal demikian mengandung arti dalam komunikasi politik akan banyak kepentingan turut bermain. Hal demikian merupakan permasalahan dan juga sekaligus masukan.Dalam komunikasi politik perlu berlangsung secara berimbang dan efektif, dan perlu dipahami pula bahwa dalam komunikasiakan terdapat hal-hal yang kemungkinan besar

menjadikan pesan tidak sampai, atau pesan sampai tetapi arti, maksud dan maknanya tidak sesuai dengan maksud dari pemberi pesan. Istilah, hal atau situasi dan kondisi yang mengakibatkan pesan tidak sampai atau sampai tetapi tidak sesuai dengan arti, maksud dan makna dalam berkomunikasi atau arti, maksud dan makna berbeda dengan si pemberi pesan (informasi) maka dalam proses demikian akan banyak ditemui  pengganggu ditengah-tengah masyarakat. Pengganggu dalam berkomunikasi tersebut bisa dalam pengertian atau arah yang positif dan juga justru sebaliknya kearah negative.Dalam situasi dan kondisi seperti itulah maka dalam berkomunikasi pesan (informasi) perlu dijaga agar tetap efektif ada pada arti, tujuan, maksud dan makna dari komunikasi yang dilakukan terutama oleh si pengirim pesan dan tentunya masyarakat dan lingkungan turut menjaganya.Tanpa dilakukan penjagaan terhadap pesan atau informasi maka dapat menjadikan komunikasi berjalan tidak efektif, kesimpansiuran informasi, penyalagunaan informasi untuk yang tidak berkepentingan, kegaduhan masyarakat dan akhirnya dapat memicu lahirnya keresahan dan merupakan benih-benih awal untuk lahirnya kekerasan dalam masyarakat.

Dalam proses komunikasi politik perlu disadari dan dimengerti tidak semua orang tahu arti, maksud dan makna dari sebuah pesan/informasi oleh si pengirim, dengan kata lain akan ada pihak-pihak tertentu yang bisa jadi tidak tahu duduk perkara(masalahnya) apalagi pihak-pihak diluar tersebut berasal dari berbagai latarbelakang yang berbedatetapi ingin terlibat. Sedangkan untuk melarang pihak lain ambil bagian padahal mempunyi keinginan terlibat jelas bukan merupakan langkah yang arif dan bijaksana serta tidak mudah. Disitulah arti pentingnya penjagaan terhadap pesan/informasi agar tetap efektif dan proporsional.Bila penjagaan terhadap pesan/informasi terlalu longgar, kurang penjagaan bahkan tanpa penjagaan maka yang terjadi adalah arti, maksdu dan makna berkomunikasi bisa jauh dari arti, maksud dan makna orang yang mau berkomunikasi, artinya akan terjadi bias. Bias dalam komunikasi akan semakin lebar bila kurang penjagaan sedangkan pihak lain terutama yang tidak tahu duduk perkara (masalanya) dan yangtidak  berkepentingan ikut terlibat begitu dalam. Bila demikian yang terjadi pada haikatnya tidak terjadi komunikasi yang efektifyang terjadi adalah komunikasi yang buruk, bias, hiruk pikuk informasi palsu, simpang siur, dan sederetan ketidakpastian informasi lainnya.

Peran media dalam penyampaian informasi yang efektif sangat perlu. Media adalah saluran yang perlu untuk menyampaikan amanat sipengirim pesan dengan benar dan tentunya juga perlu menjaga agar arti, maksud dan makna sama dengan si pemberi pesan/informasi. Keakuratan dan validitas informasi yang diberikan oleh media sangat tergantung dari maksud dan tujuan serta makna serta pengartian dari sebuah pesan yang asli. Semakin pesan itu tidak terjaga dan dimanfaatkan oleh orang atau kelompok yang tidak tahu duduk perkara(masalah) nya maka subtansi dari pesan/informasi  itu akan semakin jauh dan justru menimbulkan kesimpangsiuran berita dan kegaduhan di masyarakat, dan itu bukan merupakan tugas media yang benar (akurat).

Akar Konflik di Indonesia

1. 1.      Mayarakat Indonesia Yang Beragam

Negara Indonesia pada tahun 2013 diperkirakan berpeduduk sekitar 245 juta orang, mendiami di sekitar 17600 pulau dengan sekitar 200 dialek suku bangsa dan bahasa serta ditandai dengan adanya perbedaan agama, keyakinan dan kepercayaan.Kondisi Indonesia seperti itu, memberi

gambaran terdapat perbedaan tajam ditengah-ditengah kehidupan rakyat Indonesia. Perbedaan demikian akan rumit bila diteliti misalnya dari satu orang dengan orang lainnya saja dalam memandang suatu masalah termasuk kebijakan negara berbeda-beda. Perbedaan antara satu dengan orang lain, kelompok, kelompok-masyarakat dan negara akan terjadi dalam banyak hal dan hal terebut menjadi hal biasa dalam masyarakat Indonesia. Demikian pula antara satu pulau, satu pulau dengan yang lainnya pasti ada perbedaan yang bila ditilik pasti rumit, ada pulau yang lebih sejahtera dan makmur tetapi ada pulau yang tertinggal jauh, ada daerah yang maju pesat tetapi juga ada daerah yang tertinggal jauh. Hal demikian akan semakin rumit bila dikaitkan dengan suku bangsa dengan ras yang berbeda (Papua, Ambon, Keturuan Cina, Arab, Pribumi/Jawa), memiliki dialeg bahasa yang berbeda. Pebedaan yang tajam dan rumit tersebut dapatmemicu lahirnya berbagai bentuk konflik baru dan berujung pada berbagai kekerasan termasuk berbagai bentuk terorisme yang mengatas namakan agama[1].

Dalam menyikapi situasi dan kondisi masyarakat Indonesia yang beragam tersebut, maka peranan komunikasi politik menjadi sangat sentral dalam merumuskan penyelesaian masalah dalam kehidupan global dan modern Indonesia saat ini. Tanpa ada komunikasi politik yang baik maka segala hal yang berkaitan dengan perbedaan apalagi yang tajam dan menyangkut kehidupan, mata pencaharian, ekonomi, kepercayaan keyakinan dan agama maka akan melahirkan bentu-bentuk kekerasan yang semakin meluas.Dalam masyarakat beragam berbagai perbedaan yang mengarah keberbagai bentuk kekerasan tersebut untuk dihilangkan seratus persen jelas tidak mungkin, yang bisa adalah ditekan dan dieliminasi serendah mungkin dan dengan komunikasi yang efektif maka hal demikian dapat ditekan serendah mungkin. Sebagai contoh aksi terorisme atas nama agama sendiri dalam sejarah tidak pernah punah dan aksi terorisme agama ini ada pada semua bentuk agama dan kepercayaan serta keyakinan di dunia ini, bukan hanya oleh kelompok Islam, tetapi juga bisa dilakukan oleh kelompok Budha, Hindhu, Kristen, Jahudi dan tentunya juga kelompok agama, kepercayaan dan keyakinan lainnya juga terbuka untuk melakukan teror. Keberagaman masyarakat Indonesia itu sendiri bukan merupakan faktor tunggal(satu hal) yang tidak terkait dengan situasi dan kondisi lainnya termasuk situasi dan kondisi dunia global. Hal demikian dapat menambah luas dan rumitnya memahami masyarakat Indonesia.[2]Contoh lainnya yang terjadi dalam negeri Indonesia adalah aksi-aksi Front Pembela Islam (FPI) sebelum Lebaran tahun 2013 ini yang banyak menimbulkan pro dan kontra ditengah-tengah masyarakat bisa jadi diakibatkan pola komunikasi yang kurang baik antar pihak-pihak yang terlibat.

 

1. 2.      Warisan Masa Lalu: Bangunan Masyarakat Politik Yang Eksklusif bukan Inklusif

Pola berpikir tertentu dan warisan masa sebelumnya termasuk Budaya Jawa, Orde Lama, dan Orde Baru yang telah tertanam kuat dan membudaya mengakibatkan sulitnya membangun masyarakat Indonesia baru. Pola pikir masyarakat secara umum telah dibangun dengan pola tertentu dan juga bisa jadi pola pikir pada masa sebelumnya lebih mengarah bahkan dapat dikatakan dominan ke masyarakat yang ekslusif. Pola pikir sebagian masyarakat yang terpola ekslusif tersebut mengakibatkan didalam kehidupan masyarakat Indonesia berkembang pola pikir yang mengarah ekslusif negatif seperti menganggab diri, kelompoknya adalah paling benar,

paling hebat, paling kaya, paling wah, saya berbeda dengan yang lain. Pemikiran demikian sebenarnya juga banyak dipengaruhi pikiran-pikiran yang feudal(isme), dan pengaruh masa kolonial (penjajahan) dahulu. Dalam masa demokratis modern dewasa ini, pola pikir eksklusif akan dapat menjadikan sangat negatif dan merusak, sangat berbahaya terutama bila sampai merendahkan (menyinggung)harga diri orang(manusia), kelompok, suku, agama kepercayaan dan keyakinan lainnya apalagi bila sampai menginjak-injak nilai-nilai orang (kemanusiaan),dan kelompok lainnya.

Pola pikir yang ekslusif (tertutup) mengarah negative tersebut bila berhadapan dengan masyarakat demokrasi modern yangdituntut egalitarian dapat menimbulkan masalah yang berujung konflik.Hal demikian dapat terjadi karena masyarakat modern demokrasi egalitarian menuntut persamaan perlakuan (egaliter) terhadap manusia dalam berbagai hal dan bentuk.Dalam masyarakat demokrasi egaliter, kebenaran yang dirasakan oleh orang atau kelompok pun tidak dapat dirasakan oleh orang atau kelompok tersebut sendiri tetapi perlu dirasakan secara adil bagi orang atau kelompok lain, itu artinya menghendaki dan menuntut adanya keadilan dalam memandang sesuatu.

Dalam masyarakat yang majemuk Indonesia pola pikir yang ekslusif negatif tersebut dapat memicu munculnya berbagai konflik yang sifatnya latent dan memancing berbagai bentuk kekerasan. Sebagai contoh sering Front Pembela Islam (FPI) berjuang ingin menegakan Syariat Islam dengan caranya, yang menurut orang atau kelompok FPIcara tersebut diyakini yang paling benar sedangkan menurut orang atau kelompok lainbahkan oleh sebagian umat Islam sendiri cara yang dilakukan oleh FPI belum tentu benar. Hal seperti itu juga terjadi di Ahmadiyah Indonesia yang mengaku umat Islam sedangkan orang atau kelompok Islam yang lainnya berpandangan tidak sesuai dengan agama Islam.Perbedaan sudut pandang, wacana, diskurus dan pola pikir antara Ahmadiyah dan sebagian umat Islam seringkali mengeras dan mengerucut pada konflik yang berujung kekerasan. Sifat ekslusif negatif itu bukan hanya dalam masalah agama, kepercayaan dan keyakinan tetapi juga hampir disemua bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Didalam masyarakat pola pikir ekslusif juga nampak terutama bila ada orang, kelompok yang menganggab paling hebat, paling benar (elitis-senior) dan orang, kelompok  lain dianggabnya tidak hebat bahkan rendah. Pola pikir manusia yang ekslusif akan membuat situasi dan kondisi ekslusif juga. Kondisi kehidupan yang serba ekslusif tersebutbisa mengarah dan memicu lahirnya kebentuk-bentuk konflik dan berujung pada berbagai bentuk kekerasan baru.

Berbalikan dengan pola pikir ekslusif adalah pola pikir insklusif (memadu-membaur-sederajat-terbuka).Pola pikir insklusif ini sejalan dengan pikiran demokratis egalitarian. Pola pikir inklusif memandang manusia dalam masyarakat dalam keadaan sama dan sederajat. Kehidupan orang, kelompok apapun dan dimanapun memiliki kedudukan samaseimbang, adil dan sama sederajat. Dari sudut pikir yang inklusif adanya Suku, agama kepercayaan dan keyakinan, Ras dan antar Golongan (SARA) dalam masyarakat Indonesia dipandang dalam kedudukan yang sama dan sederjat (egaliter), tidak ada pembedaan atas dasar kemanusiaan dan menekankan keadilan yang sederajat. Pikiran-pikiran insklusif melihat kebenaran dengan mendengar dan memperhatikan pihak lain, memandang pentingnya keadilan dalam memandang suatu hal atau persoalan. Kebenaranpun bersifat dapat didiskusikan dan menghindari monopoli terhadap kebenaran, kebeanaran yang dikejar adalah pada subtansi dan hakikat kebenaran itu sendiri, bila ada orang atau kelompok yang salah maka akan terbuka untuk menerima kebenaran dari pihak lain.

Didalam Islam pun sebenarnya tidak boleh mengikuti hal secara membabi buta perlu dicari nilai-nilai kebenaran didalamnya.

Pola pikir insklusif yang berkembang di masyarakat demokratis Indonesia dewasa ini seiring sejalan dengan perkembangan masyarakat yang semakin maju, modern, dan global, maka berkembang pesat pula sikap mau menghargai, mendengar dan menempatkan orang, kelompok lain pada posisi yang sama dengan dirinya. Dalam masyarakat insklusif, kemampuan mendengar tanpa merendahkan pihak lain serta kesediaan menghormati dan menghargai orang atau kelompok lain tentunya menjadikan masyarakat terikat secara kuat kedalam. Untuk menciptakan dan membangun pola pikir orang (manusia), sebagai dasar bangunan  masyarakat yang insklusif bukan hal yang mudah karena sangat tergantung dari banyak hal, termasuk faktor pendidikan yang bukan sekedar pendidikan tetapi pendidikan yang benar perlu dilakukan baik oleh keluarga, masyarakat dan tentunya juga oleh negara menjadi faktor penting.

Dalam masyarakat terdapat pola pikir ekslusif dan insklusif yang melekat dalam keberagaman masyarakat Indonesia.Untuk menghilangkan pikiran yang ekslusif tidak mungkin, yang mungkin adalah meminimalisir atau menekan penggunaan pikiran eksklusif tersebut serendah mungkin.Untuk menyikapi pola pikir yang eksklusif dan insklusif diatas yang terpenting adalah perlunya  komunikasi menjadi kata kunci. Untuk mewujudkan dan membangun kehidupan masyarakat yang inklusif tidak dapat dilepaskan dengan komunikasi yang baik. Dalam masyarakat insklusif sebenarnya akan terdapat komunikasi yang lebih baik daripada dalam masyarakat yang berpola pikir eksklusif.

Berbagai bentuk konflik yang berujung pada kekerasan dalam masyarakat akan dapat diantisipasi secara dini terutama bila ada komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik dalam masyarakat akan dapat mencegah terjadinya konflik berlarut-larut dan dapat menekan lahirnya berbagai bentuk kekerasan.Bila konflik yang berujung pada berbagai bentuk kekerasan sampai berlarut-larut, meluas dan melibatkan atau menyinggung berbagai sumber daya kekuasaan baik ditengah-tengah masyarakat maupun dalam kekuasaan negara apalagi penyelesaiannya memerlukan atau diperlukan bahkan menuntut campur tangan kekuasan dalam masyarakat dan atau negaramaka perlu ada komunikasi politik yang efektif. Dengan komunikasi politik yang efektif maka akanmampu menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat dengan lebih baik.

 

1. 3.      Kepentingan  Yang Beragam

Beragamnya masyarakat Indonesia mengakibatkan juga beragamnya kepentingan dalam masyarakat.Kentingan yang beragam itu terjadi karena terjadi perbedaan yang tajam antar keinginan dan kebutuhan orang (manusia) dalam masyarakat Indonesia. Menghilangkan kepentingan dalam masyarakat yang beragam tidak akan mungkin, yang mungkin adalah bagaimana menyalurkan dan mengelola berbagai kepentingan yang disamping banyak jumlahnya, berbeda-beda dan juga sering saling berlawanan tersebut menjadi mosaid yang indah. Bicara kepentingan sendiri sebenarnya bicara politik.Hal itu karena hakikat politik adalah kepentingan. Dalam proses seperti itu komunikasi politik memegang peranan penting dalam membantu memadukan dan mencarikan solusi atas berbagai kepentingan yang berbeda dan

mungkin berlawanan. Komunikasi politik yang efektif akan mampu membantu berbagai kepentingan tersebut berproses dan akhirnya dapat menyelesaikan masalah yang dapat dipahami, dimengerti dan juga diterima oleh semua pihak yang terlibat. Dengan komunikasi politik yang efektif maka akan dapat memangkas kemungkinan lahirnya kekerasan yang tidak perlu didalam masyarakat.

 

1. 4.      Penjagaan Atas Pesan (Informasi)

Kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini mengarah ke demokratis modern dan global yang ditandai dengan keberagaman kepentingan dan kebebasan menyampaikan kepentingan tersebut menjadikan kehidupan menjadi dinamis.Dalam kehidupan masyarakat yangdinamis, sering terjadi konflik yang disebabkan kesimpangsiuran informasi (pesan), berbagai bentuk kesalahpahaman dan juga penyalagunaan infomasi (pesan) oleh pihak yang tidak berkepntingan. Tidak berkepentingan dalam arti dan bentuk yang sangat bervariasi, misal orang atau kelompok yang tidak tahu duduk perkara atas suatu masalahnya tetapi ingin terlibat, mempengaruhi untuk kepentingannya sendiri bukan untuk kepentingan si pemberi pesan(sumber pesan), ada lagi orang atau kelompok yang untuk mengerti dan memahami suatu masalah dengan topik tertentu perlu konsep, pemikiran dan pendidikan tertentutetapi orang tersebut memaksakan masuk dan ambil bagian padahal tidak mengerti dan memahami konsep-konsep tersebut dan lain sebagainya.

Informasi yang simpang siur, saling bertentangan, tidak jelas unsur dan sumbernya apalagi minim keabsahannya (validitasnya) mengakibatkan masyarakat Indonesia sering dalam kondisi berlawanan dan terpecah belah, gaduh dan saling menyebar pesan yang hoak (ada unsur kebohongan) serta saling memfitnah.Bila situasi dan kondisi yang serba tidak benar berkembang luas maka akan menebar benih-benih konflik. Benih konflik yang luas (berifat massif) tersebut dapat merusak masyarakat secara mendalam termasuk sistem politik kenegaraan dan tentunya juga hukum.Situasi dan kondisi seperti itu sebenarnya diakibatkan buruknya komunikasi politik, terutama dengan kurangnya atau lemahnya penjagaan dari setiap informasi (pesan) yang dikeluarkan oleh sumber pesan (komunikator).Dalam komunikasi politik, peran penjagaan terhadap pesan (informasi) agar tetap memiliki akurasi dan validitas yang tinggi, dengan tingkat kebenaran informasi yang tinggi pula merupakan hal yang sangat penting dan mendasar. Semakin rendah penjagaan terhadap pesan (informasi) maka akan rendah pula akurasi dan validitas kebenaran. Tingkat akurasi dan kebenaran yang rendah pada informasi akan mengakibatkan informasi yang tidak efektif dan bahkan buruk.  Informasi yang dengan kualitas yang buruk tersebut memicu lahirnya berbagai bentuk konflik yang berujung pada lahirnya berbagai kekerasan dalam masyarakat.Peran dan tugas utama dari penjagaan terhadap pesan ada pada sumber informasi dan juga masyarakat.

Masyarakat perlu juga mengerti dan memahami akan pentingnya penjagaan informasi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak tepat.Untuk mengerti, memahami pentingnya penjagaan terhadap informasi dapat dilihat dari kasus Bahan Bakar Minyak (BBM) pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Arah, arti, maksud dan tujuan dari sumber pesan terkait kenaikan BBM bukannya dipahami dan dimengerti oleh sasaran pesan ditujukan tetapi justru mengakibatkan kesalapahaman dan kegaduhan dan demonstrasi dimana-mana.

Dalam kasus kenaikan BBM itu bukannya rakyat memahami dan mengerti apa maksud pemerintah tetapi justru banyak yang tidak mengerti akan arti, maksud dan makna untuk apa pesan itu harus disampaikan.

1. 5.      Medium Pesan

Pesan (informasi) untuk sampai ke sasaran(komunikan) perlu perantara atau media (medium). Dalam masyarakat demokratis, modern dan global dewasa ini Peran media sangat penting dan menentukan. Media perlu menyampaikan pesan dengan memiliki akurasi dn validitas kebanaran yang baik. Kebenaran atas informasi perlu selalu ditekankan dan menghindari keterlibatan dalam politik praktis. Bila media ikut terlibat dalam politik praktis dan kurang objektif maka mengakibatkan komunikasi politik yang secara benar ke masyarakat akan terabaikan. Komunikasi politik dengan tingkat kebenaran yang tinggi perlu didepankan oleh media dengan tetap menjaga jarak dengan permainan politik praktis.Bila media bermain pada politik praktis dan mengedepankan kepentingan kekuatan politik tertentu maka yang menjadi akibat adalah kehidupan masyarakat yang simpang siur dan gaduh. Hal demikian terjadi karena sifat media dalam komunikasi politik itu berjangkauan luas dengan waktu yang cepat.

Kegaduhan dan kesimpangsiuran informasi mengakibatkan masyarakat terbelah dan terkota-kotak. Masyarakat yang terkotak-kotak dengan tarikan kekuatan politik yang berbeda-beda merupakan benih-benih awal dari konflik, yang bisa merupakan embrio awal bila situasi dan kondisi lainnya mendukung untuk melahirkan berbagai bentuk kekerasan.Untuk menjaga komunikasi politik agar memiliki akurasi dan validitas kebenaran yang baik maka pola recruitmen pekerja media (termasuk wartawan) perlu diperbaiki dan diperbaharui, tentunya didalamnya perlu disertai dengan etika profesi (jurnlis) dan kode perilku pekerja media yang professional serta tidak lupa ditekankan pula perlunya pertanggungjawaban dalam setiap pemberitaan pesan yang yang ada. Dan perlu ditegaskan pula bahwa fungsi media termasuk pekerja media juga terkait dengan penjagaan atas informasi yang akan disebarkan. Tanpa penjagaan yang memadai maka informasi yang disampaikan ke khalayak luas (public) bisa menjadi liar dan tidak terkontrol jauh dari nilai-nilai media yang mementingkan akurasi terhadap kebenaran.Penjagaan informasi oleh media sangat luas, dari pemilihan nara sumber, topik, waktu tayang, efek media dan lain sebagainya. Pemilihan narasumber yang tidak kredibel dan akuntabel akan mengakibatkan efek negative bukan hanya pada pesan yang disampaikan tetapi juga akan terkait dengan  kredibiitas media itu sendiri. Bila terjadi masalah yang perlu penanganan dan keterlibatan lembaga Pengawas  maka hal itu perlu dilakukan agar media dalam koridor peran dan fungsinya secara lebih baik.

 

1. 6.      Umpan Balik: Masukan Positif

 

Dalam era modern, demokrasi dan global di Indonesia dewasa ini, dalam proses kehidupan bermasyarakat terdapat keterbukaan terhadap masukan. Kehidupan sosial politik kenegaraan sendiri sebenarnya perlu banyak masukan.  Masukan atau saran yang positif akan merupakan

energi positif bagi masyarakat dan negara. Dalam komunikasi politik yang baik didalamnya akan bersifat terbuka terhadap segala masukan.  Komunikasi Politik yang efektif bukan berarti segala hal perlu berlawanan dan saling berbeda.Pemikiran bahwa komunikasi Politik perlu secara sinergi dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat perlu dilandasi dengan akal pikiran yang jernih. Dengan pikiran yang jernih akanlebih mudah terhadap penerimaan kebenaran yang diterima semua pihak. Konflik akan terjadi bila diantara komunikator dan komunikan tidak terjalin hubungan yang komunkatif. Membangun hubungan yang komunikatif akan berarti juga dapat mendengar dan merasakan apa keinginan dari masyarakat sebagai sasaran dari komunikasi yang dilakukan. Bila keinginan antara komunikator  dan komunikan dapat dikompromikan, terjadi saling mengerti dan memahami maka  komunikasi politik akan berjalan dengan baik dan akan menekan terjadinya konflik dan sebaliknya akan terjadi konflik yang bisa jadi meluas bila terjadi komunikasi politik yang buruk, dalam proses komunikasi seperti itulah arti penting masukan dari komunikan. Penjagaan agar tidak terjadi konflik akan lebih mudah bila baik komunikator dan komunikan menjaganya sendiri, itu artinya masukan berupa keinginan dan kebutuhan komunikan(sasaran komunikasi) perlu dijadikan dasar pertimbangan dalam penyampaian informasi(pesan) yang akan disampaikan. Proses seperti itu tentunya juga memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat secara menyeluruh.

 

Simpulan

Kajian terkait telaah kritis komunikasi politik atas berbagai konflik ini menemukan arti penting karena banyaknya terjadi konflik yang berujung pada kekerasan di Indonesia.Akar masalah menjadi sumber yang berpotensi melahirkan konflik berujungpada kekerasan di Indonesia pada prinsipnya tidak dapat dihapuskan, tetapi dapat ditekan atau diminimalisir. Sumber potensial yang dapat melahirkan konflik di Indonesia antara lain; masyarakat Indonesia yang sangat beragam (plural), warisan bangunan masyarakat masa kolonial, feudal, Orde Lama, dan Orde Baru dimana bangunan masyarakat lebih eksklusif daripada insklusif, kepentingan(sebagai dasar dari politik) yang sangat beragam, penjagaan atas pesan(informasi) dari sumber pesan(komunikator) yang lemah bahkan terkadang tidak dijaga sama sekali sehingga mengakibatkan setiap ada informasi terutama dari Pemerintah semisal kenaikan BBM yang terjadi justru kesimpangsiuran kesalahpahaman dan kegaduhan masyarakat jauh dari  pemahaman dan pengertian dari masyarakat (sebagai tujuan dari komunikasi itu dilakukan), Media informasi yang kurang professional dan masukan terhadap pesan yang sering dipandang dan disikapi harus beda, asal beda jauh dari akal sehat dan jernih.

Komunikasi politik yang efektif (baik) akan mampu memberikan solusi atas masalah yang terkait dengan masyarakat Indonesia yang beragam. Semakin komunikasi politik berjalan efektif maka akan semakin mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia yang beragam dan demikianpula sebaliknya semakin tidak efektif (buruk) komunikasi politik yang terjadi maka akan semakin menebar benih-benih koflik yang semakin meluas. Konflik yang meluas tersebut dapat melahirkan berbagai bentuk kekerasan.

 

Saran

1. Pendidikan yang benar perlu dilakukan, baik oleh keluarga, masyarakat dan negara. Pendidikan yang benar tersebut perlu diarahkan untuk membangun dan menciptakan bangunan masyarakat yang insklusif.

2. Penjagaan Informasi perlu dilakukan oleh sumber informasi dan masyarakat. Penjagaan tersebut perlu dilakukan untuk menghindari penyalagunaan informasi oleh pihak yang kurang tepat

3. Para pemangku kepentingan (stekeholder) perlu berkomunikasi politik secara efektif (lebih baik) agar dapat menyelesaikan konflik yang ada di Indonesia.

 

Batas

Komunikasi Politik, Power dan Authority

Filed under: Uncategorized — chairulums @ 10:13

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komunikasi politik adalah proses penyampaian pesan, proses dimana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik pada bagian lainnya, dan diantara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Proses ini berlangsung disemua tingkat masyarakat disetiap tempat yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi diantara individu-individu dengan berbagai kelompok juga. Sebab dalam kehidupan bernegara setiap individu memerlukan informasi terutama mengenai kegiatan masing-masing pihak.

Tetapi sering juga timbul keluhan-keluhan yang berupa kurangnya memahami dan mendefinisikan komunikasi politik, terutama dipengaruhi oleh keragaman sudut pandang atau paradigma terhadap kompleksitas realitas sehari-hari, padahal perlu diketahui bahwa pengetahuan terhadap komunikasi dan politik merupakan suatu peranan yang sangat penting terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dan perlu diketahui bahwa politik menyangkut prilaku penguasa dan berupa lahirnya partai politik-partai politik baru yang kita hanya menganggap persaingan-persaingan kegiatan berupa pemilu merupakan sebuah pesta politik untuk kalangan elit tetapi pemilu merupakan kegiatan yang amat penting dalam menegakkan kedaulatan rakyat dan karena melalui pemilu seleksi kepemimpinan dan perwakilan dapat dilakukan secara lebih fear.

Kebesaran suatu bangsa bergantung pada kemampuan rakyat, masyarakat umum, dan massa untuk menemukan simbol dalam orang pilihan, karena orang pilihanlah yang mampu membimbing massa. Setiap pemimpin dituntut memiliki kemampuan berkomunikasi, membentuk komunikasi, membentuk sikap dan prilaku khalayak, masyarakat yang mendukung terhadap aktivitas kepemimpinannya.

Oleh karena itu kita mengangkat tema komunikasi politik untuk dibahas lebih lanjut karena komunikasi politik memainkan peranan penting sekali didalam sistem politik dan menjadi bagian menentukan dari sosialisasi politik, partisipasi politik, dan perekrutan politik

B. Rumusan Masalah

1) Apa pengertian komunikasi politik?2) Bagaimana proses komunikasi politik?3) Bagaimana hakikat dari komunikasi politik?4) Bagaimana sikap/ prilaku penguasa politik dalam komunikasi politik?

C. Tujuan

1) Menjelaskan pengertian komunikasi politik2) Menjelaskan proses komunikasi politik3) Menjelaskan hakikat dari komunikasi politik4) Menjelaskan sikap/ prilaku penguasa politik dalam komunikasi politik

C. Manfaat

1) Berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi ataupun pesan kepada penguasa sebagai masyarakat yang memepunyai kewajiban bersama dalam membangun bangsa dan negara yang adil dan maju.

2) Memberikan indikasi atau petunjuk kepada masyarakat dan para pemerintah negara (penguasa) entang pentingnya komunikasi politik.

3) Mencegah dan menghindari serta menanggulangi bagaiman agar masyarakat paham akan pengetian, proses, dan hakikat komunikasi politik, serta kewenangan dan kewajiban penguasa

BAB 2PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN KOMUNIKASI POLITIK

Para pakar ilmu politik dan pakar ilmu komunikasi berupaya untuk memberikan suatu pengertian tentang apa itu komunikasi politik. Sulit kiranya untuk menstandarisasi satu pengertian yang dapat memenuhi semua disiplin ilmu, namun para pakar di dalam merumuskan suatu pengertian telah berupaya secara maksimal sebagai sumbangan (kontribusi) yang sangat berharga yang dapat memperkaya rujukan dunia ilmu pengetahuan khususnya ilmu komunikasi. Proses

komunikasi politik bukan membahas suatu proses yang bersifat temporer atau situasional tertentu, namun bahasan komunikasi politik akan menampakkan identitas keilmuan, baik sebagai ilmu murni (pure science) yang bersifat ideal, maupun sebagai ilmu terapan (applied science) yang berada dalam dunia empiris.

Sebagai ilmu terapan (applied science) maka bahasan komunikasi akan terus berkembang sesuai dengan perubahan-perubahan dan peristiwa-peristiwa politik yang terjadi atau sebagai akibat temuan-temuan teoritis, produk berpikir dan hasil penelitian para ilmuwan politik atau ilmuwan komunikasi.“Komunikasi politik (political communication) adalah suatu proses dan kegiatan-kegiatan membentuk sikap dan perilaku politik yang terintegrasi ke dalam suatu sistem politik dengan menggunakan seperangkat simbol-simbol yang berarti yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah.”.

Maswadi Rauf melihat komunikasi politik dari dua dimensi, yaitu komunikasi politik sebagai sebuah kegiatan politik dan sebagai kegiatan ilmiah.Komunikasi sebagai kegiatan politik merupakan penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lain. Kegiatan ini bersifat empirik, karena dilakukan secara nyata dalam kehidupan sosial. Sedangkan sebagai kegiatan ilmiah, komunikasi politik adalah salah satu kegiatan politik dalam sistem politik (Rauf, 32 – 33).

Rusadi Kantaprawira seorang pakar hukum, melihat komunikasi politik dari sisi kegunaannya. Menurut Rusadi komunikasi politik adalah untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intern golongan, instansi, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor kehidupan politik pemerintah (Rusadi, 1984: 14.

Astrid S. Soesanto dalam buku Komunikasi Sosial di Indonesia mengangkat suatu formulasi pengertian komunikasi politik yang hampir diwarnai kajian ilmu hukum. Hal ini tampak dari kalimat yang diturunkan dalam formulasi pengertiannya. Menurut Astrid komunikasi politik adalah komunikasi diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik”.

Formulasi pengertian yang sangat unik yaitu yang diangkat Dan Nimmo dalam buku Political Communication and Public Opinion in America menyatakan sebagai berikut : ” … It is a book of Political Communication (activity) consider political by virtue of its consequences (actual and potential) which regulate human conduct under conditions of conflict” (Dan Nimmo, 1980: 7).”… Buku ini (komunikasi politik) menggunakan istilah politik hanyalah untuk mengartikan kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial”.

Roelofs mengangkat buah pikirannya tentang komunikasi politik dalam kalimat sederhana yang menyatakan bahwa komunikasi politik adalah pembicaraan tentang politik atau kegiatan politik adalah berbicara.

Dan menurut Gabriel Almond (1960) bahwa komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. “All of the functions performed in the political system,

political socialization and recruitment, interest articulation, interest aggregation, rule making, rule application, and rule adjudication,are performed by means of communication.”

Apa yang dikemukakan oleh para pakar tersebut di atas cukup untuk memberi pedoman dalam membentuk suatu pengertian tentang apa itu politik. Format pengertian itu semua muncul dalam visi (sisi pandang) beragam sesuai disiplin ilmu yang melatarbelakanginya.

Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi partai politik, yakni menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa –”penggabungan kepentingan” (interest aggregation” dan “perumusan kepentingan” (interest articulation) untuk diperjuangkan menjadi public policy. (Miriam Budiardjo).

Jack Plano dkk. Kamus Analisa Politik: penyebaran aksi, makna, atau pesan yang bersangkutan dengan fungsi suatu sistem politik, melibatkan unsur-unsur komunikasi seperti komunikator, pesan, dan lainnya. Kebanyakan komunikasi politik merupakan lapangan wewenang lembaga-lembaga khusus, seperti media massa, badan informasi pemerintah, atau parpol. Namun demikian, komunikasi politik dapat ditemukan dalam setiap lingkungan sosial, mulai dari lingkup dua orang hingga ruang kantor parlemen.Pengertian tersebut menunjukkan pada sikap dan perilaku seluruh individu yang berada dalam lingkup sistem politik, sistem pemerintahan atau sistem nilai baik sebagai pemegang kekuasaan maupun sebagai masyarakat untuk terwujudnya suatu jalinan komunikasi antara pemegang kekuasaan (pemerintah) dengan masyarakat yang mengarah kepada sifat-sifat integratif.

Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan-pesan yang terjadi pada saat keenam fungsi lainnya itu dijalankan. Hal ini berarti bahwa fungsi komunikasi politik terdapat secara inherent di dalam setiap fungsi sistem politik.

B. PROSES KOMUNIKASI POLITIK

Pesan-SUMBER-Saluran-PENDENGAR-Umpan Balik

1. Komunikator/ sender/ sumber = Pengirim pesanEncoding : Proses penyusunan ide menjadi simbol/pesan

2. Message = Pesan

3. Media = SaluranDecoding – Proses pemecahan/ penerjemahan simbol-simbol

4. Feed back = Umpan balik/ respon

5. Komunikan (receiver)/ pendengar (audiens) = Penerima pesan

KOMUNIKATOR POLITIK (SUMBER)

Komunikator Politik pada dasarnya adalah semua orang yang berkomunikasi tentang politik, mulai dari obrolan warung kopi hingga sidang parlemen untuk membahas konstitusi negara.

Namun, yang menjadi komunikator utama adalah para pemimpin politik atau pejabat pemerintah karena merekalah yang aktif menciptakan pesan politik untuk kepentingan politis mereka. Mereka adalah pols, yakni politisi yang hidupnya dari manipulasi komunikasi, dan vols, yakni warganegara yang aktif dalam politik secara part timer ataupun sukarela.

Komunikator politik utama memainkan peran sosial yang utama, teristimewa dalam proses opini publik. Karl Popper mengemukakan “teori pelopor mengenai opini publik”, yakni opini publik seluruhnya dibangun di sekitar komunikator politi.Menurut JD.Halloran, kominikator massa berlaku juga bagi komunikator politik. Dan menurut James Rosenau adalah “pembuat opini pemerintah” atas “hal ihwal nasional yang multimasalah”.

Klasifikasi tersebut adalah :

1. Pejabat Eksekutif (Presiden, kabinet, Ka. Penasihat)

2. Pejabat Legislatif (Senator atau DPD, Pimpinan Utama DPR)

3. Pejabat Yudukatif (Para Hakim MA, MK)Komunikator Politik terdiri dari tiga kategori: Politisi, Profesional, dan Aktivis.

1. Politisi adalah orang yang bercita-cita untuk dan atau memegang jabatan pemerintah, seperti aktivis parpol, anggota parlemen, menteri, dsb.;

2. Profesional adalah orang yang menjadikan komunikasi sebagai nafkah pencahariannya, baik di dalam maupun di luar politik, yang muncul akibat revolusi komunikasi: munculnya media massa lintas batas dan perkembangan sporadis media khusus (majalah internal, radio siaran, dsb.) yang menciptakan publik baru untuk menjadi konsumen informasi dan hiburan. Terdiri dari jurnalis (wartawan, penulis) dan promotor (humas, jurubicara, jurukampanye, dsb.).

3. Aktivis –(a) Jurubicara (spokesman) bagi kepentingan terorganisasi, tidak memegang atau mencita-citakan jabatan pemerintahan, juga bukan profesional dalam komunikasi. Perannya mirip jurnalis.(b) Pemuka pendapat (opinion leader) –orang yang sering dimintai petunjuk dan informasi oleh masyarakat; meneruskan informasi politik dari media massa kepada masyarakat. Misalnya tokoh informal masyarakat kharismatis, atau siapa pun yang dipercaya publik.

MESSAGE (PESAN)

Pesan komunikasi merupakan produk penguasa atau lembaga kekuasaan setelah melalui proses encoding (proses penyusunan ide menjadi simbol atau pesan) atau setelah diformulasikan kedalam simbol-simbol yang sesuai dengan kapasitas sasaran.Pesan komunikasi politik adalah pesan yang berkaitan dengan peran negara dalam melindungi

semua kepentingan masyarakat (warga negara). Bentuk pesannya dapat berupa keputusan, kebijakan, dan peraturan yang menyangkut kepentingan dari keseluruhan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam pembicaraan politik, komunikator lebih banyak menggunakan instrumen komunikasi yang meliputi :

1. Lambang

Pembicaraan politik adalah kegiatan simbiotik. Kegiatan ini dapat berupa, (a) pembicaraan otoritas dilambangkan oleh konstitusi, hukum.(b) pembicaraan kekuasaan dilambangkan oleh Parade Militer.(c)Pembicaraan pengaruh dilambangkan oleh Mimbar partai, Slogan, Pidato, editorial.

2. Bahasa

Bahasa dalam komunikasi politik merupakan suatu sarana yang sangat penting yang memiliki fungsi sebagai “cover” bagi isi pesan (content message) yang akan disampaikan oleh komunikator kepada komunikan sehingga pesan tersebut memiliki daya tarik (interest) serta mudah diterima oleh komunikan (masyarakat).

3. Opini Publik (Pendapat Umum)

Pesan (message) yang disampaikan oleh komunikator politik dilakukan dengan memperhatikan secara seksama pendapat umum atau pendapat yang berkembang dalam realitas keidupan masyarakat yang ada dan mengemuka melalui media massa cetak, audio, maupun audio visual serta media komunikasi langsung yang berasal dari elemen infrastruktur politik yang mengartikulasi kepentingan masyarakat luas, baik melalui media dialog, diskusi, konsep pemikiran maupun orasi di lapangan (demonstrasi). Semuanya ditujukan untuk memelihara harmonisasi komunikasi antara komunikator politik dengan komunikan atau khalayak (masyarakat).

MEDIA KOMUNIKASI (SALURAN)

Media komunikasi sebagai alat transformasi pesan-pesan komunikasi dari penguasa kepada masyarakat.

Media komunikasi menjadi pusat perhatian penguasa sebagai alat untuk mendapat legitimasi rakyat di dalam memperkuat kedudukan penguasa melalui informasi- informasi yang disampaikan.

Dalam menyampaikan komunikasi politik para komunikator politik mrnggunakan saluran komunikasi politik dan saluran komunikasi persuasif politik yang memiliki kemampuan menjangkau lapisan masyarakat, bangsa, dan negara.

Tipe-tipe saluran kominikasi politik yang dimaksud meliputi:

1) Komunikasi massaAdalah proses penyampaian pesan (message) oleh komunikator politik kepada komunikan (khalayak) melalui media komunikasi massa, seperti surat kabar, radio, televisi.

2) Komunikasi InterpersonalAdalah proses penyampaian pesan (message) oleh komunikator kepada komunikan (khalayak) secara langsung atau tatap muka (face to face). Contohnya dialog, lobby, komfrensi tingkat tinggi (KTT), temui publik, rapat umum, konfrensi pers, dan lain-lain.

3) Komunikasi OrganisasiAdalah proses penyampaian pesan (message) oleh komunikator politk kepada komunikan (khalayak) atau komunikasi vertikal (dari atas ke bawah) dan horizontal (dari kiri ke kanan) sejajar. Contohnya komunikasi antar sesama atasan, dan komunikasi sesama bawahan (staf), serta komunikasi berperantara (pengedaran memorandum, sidang, konvensi, buletin, news letter, lokakarya).Adapun tipe saluran komunikasi persuasif politik adalah meliputi:

1. Kampanye massaAdalah proses penyampaian pesan persuasif (pengaruh) yang berupa program asas, platform partai politik yang dilakukan oleh komunikator politik kepada calon pemilih (calon konstituen) melaui media massa, cetak, radio, maupun televisi, agar memilih partai politik yang dikampanyekannya. Contohnya kesejahteraan seluruh petani, akan terwujud apabila memilih partai politik yang saya pimpin menang pemilu.

2. Kampanye InterpersonalAdalah proses penyampaian pesan persuasif (pengaruh) yang berupa program, asas, platform (garis perjuangan), pembagian kekuasaan partai politik yang dilakukan oleh kemunikator politik kepada tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh yang luas terhadap calon pemilih (calon konstituen) agar menyerukan untuk memilih partai politik yang dikampanyekannya. Contohnya Dialog dan Lobby Ketua Tim Sukses Capres-cawapres SBY-JK kepada Ketua Umum Partai Politik Bintang Reformasi dan tim lain kepada partai politik lain.

3. Kampanye OrganisasiAdalah proses penyampaian pesan persuasif (pengaruh) yang berupa program, asas, platform (garis perjuangan), pembagian kekuasaan partai politik yang dilakukan oleh kemunikator politik kepada kader, fungsionaris, dan anggota dalam satu organisasi partai politik dan antar sesama anggota agar memilih partai politik yang dikampanyekannya. Contohnya Ketua Partai Politik memberi pesan persuasif kepada anggotanya (vertiakal), dan atau antar sesama anggotanya (horizontal).

EFEK (UMPAN BALIK/ FEEDBACK)

Menurut Ball Rokeah dan De Fleur, akibat (efek) potensial komunikasi dapat dikategorikan dalam tiga macam, yaitu:

1. Akibat (efek) kognitif

Yaitu efek yang berkaitan dengan pengetahuan komunikan terhadap pesan yang disampaikan. Dalam kaitannya dengan kominikasi plitik, efek yang timbul adalah menciptakan dan memecahkan ambiguitas dalam pikiran orang, menyajikan bahan mentah bagi interpretasi personal, memperluas realitas sosial dan politik, menyusun agenda, media juga bermain di atas sistem kepercayaan orang.

2. Akibat (efek) afektif

Yaitu efek yang berkaitan dengan pemahaman komunikan terhadap pesan yang disampaikan.Dalam hal ini ada 3 efek komunikasi politik yang timbul, yaitu:

a. Seseorang dapat menjernihkan atau mengkristalkan nilai politik melalui komunikasi politikb. Komunikais bisa memperkuat nilai komunikasi politikc. Komunikasi poltik bisa memperkecil nilai yang dianut3. Akibat Konatif (perubahan prilaku)

Yaitu efek yang berkaitan dengan perubahan prilaku dalam melaksanakan pesan komunikasi olitik yang dierimanya dari komunikator politikPerwujuadan efek komunikasi poliik yang timbul adalah dapat berupa “partisipasi politik” nyata untuk memberikan suara dalam pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, dan Presiden serta Wakil Presiden dan aau bersedia melaksanakan kebijakan serta keputusan politik yang dikomunikasikan oleh komunikator politik.

KOMUNIKAN (PENDENGAR)

Komunikan atau khlayak dalam komunikasi politik adalah semua khalayak yang tergolong dalam infrasturktur atau suprastruktu politik. Atau dengan kata lain semua komunikan yang secara hukum terikat oleh konstitusi, hukum, dan ruang lingkup komunikator suatu negara.

Komunikan dapat bersifat individual atau perorangan, dapat juga berupa institusi, organisasi, masyarakat secara keseluruhan, partai politik atau negara lain.Apabila komunikan dijadikan sebagai objek dengan berbagai ketentuan normatif yang mengikatnya, sehingga komunikasi tidak memiliki ruang gerak yang bebas, dapat dipastikan bahwa proses komunikasi berada dalam sistem totaliter. Sebaliknya apabila komunikan bukan hanya sebagai objek tapi dijadikan partner bagi komunikator, sehingga pertukaran pesan-pesan komunikasi dalam frekuensi tinggi, maka dapat dipastikan bahwa sitem politik yang melandasi proses komunikasi tersebut berada pada sistem demokrasi. Tolok ukur ini dapat pula digunakan bagi perkembangan pendapat umum (public opinion) atau feedback (umpan balik). Dalam sistem totaliter baik pendapat umum atau umpan balik hampir tidak berfungsi. Sedangkan dalam sisem demokrasi pendapat umum atau umpan balik dijadikan alasan sebagai masukan (input) bagi penguasa untuk menyempurnakan kebijaksanaan komunikasi pemerintah.

2.3. HAKIKAT KOMUNIKASI POLITIK

2.3.1. Pokok – Pokok Komunikasi Politik

Dalam memahami dan mendalami komunikasi politk, perlu terlebih dahulu mengetahui dan mempelajari hakikat komunikasi yang meliputi pengertian, unsur, dan fungsi dari komunikasi politik. Pembahasan mengenai hakikat komunikasi yang meliputi hal diatas adalah sebagai berikut:

a. Pengertian komunikasi politikKomunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama melalui lembaga politik (Astrid S. Susanto).(Telah dijelaskan di 2.1 Pengertian Komunikasi Politik)

b. Unsur-unsur Komunikasi PolitikMenurut Drs. Sumarno, AP, unsur komunikasi politik meliputi dua unsur, yaitu:

1) Unsur Komunikasi Politik dalam Lembaga SuprastrukturDalam unsur ini terdiri dari tiga kelompok yaitu yang berada pada lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Pada ketiga kelompok tersebut terdiri dari elit politik, elit militer, teknokrat, dan profesional group.

2) Unsur Komunikasi Politik dalam Lembaga Infrastruktur PolitikDalam unsur ini terdiri dari beberapa kelompok, yaitu:a) Partai politikb) Interest groupc) Media komunikasi politikd) Kelompok wartawan (sebagai within-put)e) Kelompok mahasiswa (sebagai within-put)f) Para tokoh politik

c. Fungsi Komunikasi PolitikFungsi komunikasi poitk dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1) Aspek TotalitasFungsi komunikasi politik dalam aspek totalitas adalah mewujudkan suatu kondisi negara yang stabil dengan terhindar dari faktor-faktor negatif yang mengganggu keutuhan nasional.

Artinya bahwa negara berkewajiban menyampaikan komunikasi politik kepada masyarakat secara terbuka (transparan) serta menyeluruh (komprehensif) serta menghilangkan hambatan (barier) komunikasi antara negara dengan masyarakat sehingga tercipta hubungan yang harmonis diantara keduanya.

2) Aspek Hubungan Suprastruktur dan Infrastruktur PolitikFungsi komunikasi politik dalam hubungan suprastruktur dan infrastruktur politik adalah sebagai jembatan penghubung antara kedua suasana tersebut dalam totalitas nasional yang bersifat independen dalam berlangsungnya suatu sistem pada ruang lingkup negara.

Artinya bahwa pemerintah berkewajiban menyampaikan (artikulasi) semua kebijakan dan keputusan politik kepada masyarakat dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Aspek yang dimaksud adalah aspek ideologi, ekonomi, sosial politik, hukum, dan hankam serta aspek lain yng berhubungan dengan sikap dan perilaku politik Indonesia kepada pihak internasional (luar negeri).

2.3.2. Konsep Pembahasan Komunikasi Politik

Menurut ilmuwan komunikasi, pembagian teori komunikasi dalam beberapa konsep disesuaikan dengan sistem poliik yang berlaku pada negara yang bersangkutan. W. L. Rivers, W. Schramm dan C. G. Cristians dalam bukunya “ Responsibility in Mass Communications” membagi tiga konsep, yaitu:

1) Authoritharianism

Konsep komunikasi politik dalam sistem Authoritharianism adalah komunikasi politik dimana lembaga suprastruktur politik mengatur bahkan menguasai sistem komunikasi politik yang menghubungkan antara suprastruktur dan infrastruktur.Artinya, Negara lebih besar memiliki pengaruh dalam mengendalikan media komunikasi politik kepada masyarakat. Masyarakat tidak memiliki daya yang kuat untuk mengendalikan sistem komunikasi atau bahkan hanya bisa menerima semua pesan komunikasi politik yan disampaikan oleh negara aau pemerintah.Contoh: Penerapan Sistem Komunikasi Politik dalam Negara Sosialis Komunis

2) Liberitarianism

Konsep komunikasi politik dalam sistem Liberitarianism adalah komunikasi politik dimana lembaga infrastruktur politik memiliki kewenangan yang bersifat besar untuk mengatur bahkan menguasai sistem komunikasi politk yang menghubungkan antara suprastruktur dan infrastruktur politik.

Artinya, Masyarakat (society) lebih besar memiliki pengaruh dalam mengendalikan media komunikasi politik dalam kehidupan masyarakat dan negara. Negara hanya memiliki daya untuk memantau atau mengendalikan sistem komunikasi agar tidak melanggar semua aturan atau hukum yang berlaku dalam negara yang dapat berakibatkerugian pada masyarakat umum.

Contoh : Penerapan Sistem Komunikasi Politik dalam Negara Demokrasi.

3) Social Responsibility TheoryKonsep komunikasi politik dalam sistem Social Responsibility Theory adalah komunikasi politik dimana lembaga suprastruktur politik mengatur bahkan menguasai sebagian besar sistem komunikasi politik yang menghubungkan antara suprastruktur dan infrastruktur.

Artinya, Negara lebih besar memiliki pengaruh dalam mengendalikan media komunikasi politik kepada masyarakat. Masyarakat tidak memiliki daya yang kuat untuk mengendalikan sistem komunikasi politik atau bahkan hanya dapat menerima sebagian besar pesan komunikasi politik yang disampaikan oleh negara atau pemerintah.Contoh : Penerapan Sistem Komunikasi Politik dalam Negara Sosialis Demokrat.

2.4. PERILAKU PENGUASA

Seorang penguasa haruslah dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang adil serta menyelesaikan masalah dengan tepat. Tapi dapat dilihat dari para penguasa saat ini, kebanyakan dari mereka kurang dapat memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahannya. Masih banyak dari kebijakan penguasa merugikan banyak pihak serta lebih menguntungkan pihak lainnya. Biasanya yang menjadi korban ketiadkadilan dari penguasa adalah rakyat kecil yang semakin hari semakin susah menjalani kehidupan. Akibatnya banyak rakyat kecil yang menderita gizi buruk, dan tingkat penggaguran yang tinggi. Maka dari itu, penguasa haruslah mencerminkan keadilannya. Saling menguntungkan semua pihak dan meminimalkan akibat yang bersifat merugikan.Dalam kajian komunikasi politik sikap perilaku penguasa (elit berkuasa pemerintah) merupakan pokok bahasan utama, karena para penguasa sangat menentukan berlangsungnya proses komunikasi. Pada tangga tertentu sikap perilaku merupakan warna dominan dan merupakan tolok ukur untuk menentukan dalam sistem politik apa proses komunikasi itu berlangsung. Sikap perilaku penguasa memberi dampak cukup berarti terhadap lalu lintas transformasi pesan-pesan komunikasi baik yang berada dalam struktur formal, maupun yang berkembang dalam masyarakat. Terutama bagaimana sikap terhadap pendapat umum apakah mendapat tempat cukup bebas untuk mengembangkan fungsi dan kompetensinya sebagai input bagi penguasa, atau sebaliknya bahwa pendapat umum sebagai faktor yang membahayakan bagi kedudukan penguasa, sehingga pendapat umum berada pada ruang gerak yang kaku dan terbatas. Karena itu dalam kajian komunikasi politik sikap penguasa terhadap pendapat umum dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk menentukan dalam sistem politik apa pendapat umum itu berada. Untuk memperoleh rujukan lebih lengkap Anda dapat pahami dalam kajian berikut.

1. Teori Elit PolitikBanyak teoritisi dan ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu sosial mengangkat bahasan tentang penguasa, di antaranya menggunakan istilah elit berkuasa, pemimpin, The Great Man dan banyak lagi. Di antara sekian banyak istilah yang paling sering digunakan yaitu elit berkuasa dan istilah pemimpin terutama dalam modul ini. Istilah elit khususnya elit politik dikembangkan oleh Vilfedro Pareto (1848-1923) sebagai sinisme terhadap kekuasaan aristokrat. Pareto mengembangkan konsep “residu”-nya yang didasarkan pada tindakan logisdan tindakan non-logis (S.P. Varma menempatkan logis dan non-logis lebih daripada rasional dan non-rasional). Tindakan logis yaitu tindakan-tindakan yang mempunyai arah tujuan. Sedangkan non-logis yaitu tindakan-tindakan yang tidak di arahkan kepada suatu tujuan. Pareto mengikatkan kepentingan utamanya pada residu kombinasi dan residu keuletan bersama. Residu kombinasi diartikan sebagai kelicikan, sedangkan residu keuletan bersama diartikan sebagai kekerasan. Karakteristik penguasa (elit politik) menurut teori residu menunjukkan dalam kesamaan dengan konsep kekuasaan dari Niccolo Machiavelli (1469 – 1527) bukunya I Principe. Menurut Machiavelli bahwa seorang penguasa harus memiliki karakter cerdik seperti Jerapah dan kejam seperti singa.

Sifat jerapah tidak menghindar dari terkaman serigala, tapi jerapah dapat menghindar dari jeratan. Sedangkan singa tidak dapat menghindar dari jeratan, tapi ia dapat mengejutkan serigala. Dari kedua konsep pemikiran tersebut nampak kecenderungan kepada sistem politik totaliter, baik totaliter tradisional maupun totaliter modern. Totaliter tradisional dialamatkan pada bentuk Monarki sedangkan totaliter modern dialamatkan pada bentuk Fasis, Nazi dan Komunis. Teori elit dikembangkan oleh Gaetano Mosca (1858 – 1941) berdasar disiplin ilmu yang dimilikinya yaitu sebagai psikolog dan sosiolog. Mosca mengkualifikasikan elit ini ke dalam dua status, yaitu elit yang berada dalam struktur kekuasaan dan elit masyarakat. Elit berkuasa menurut Mosca yaitu elit yang mampu dan memiliki kecakapan untuk memimpin dan menjalankan kontrol politik.

Dalam proses komunikasi elit berkuasa merupakan komunikator utama yang mengelola dan mengendalikan sumber-sumber komunikasi, sekaligus mengatur lalu lintas transformasi pesan-pesan komunikasi yang mengalir secara vertikal maupun horisontal.

Elit berkuasa selalu menjalin komunikasi dengan elit masyarakat untukmemperkuat kedudukannya dan mempertahankan status quo.

Teori elit politik ini diperkuat oleh Ortega Y. Gasset (1833 – 1955) dalam bukunya Obras Completas dalam bahasa Spanyol. Ortega mengembangkan teorinya tentang massa. Menurut Ortega kebesaran suatu bangsa bergantung kepada kemampuan rakyat, masyarakat umum, kerumunan, massa untuk menemukan simbol dalam orang pilihan tertentu.

“Orang pilihan” adalah orang-orang yang terkenal dan merekalah yang membimbing massa. Orang yang tidak terpilih adalah efektif dalam masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Selanjutnya Ortega menyatakan bahwa suatu bangsa merupakan suatu massa manusia yang terorganisasi, dan disusun oleh suatu minoritas individu yang terpilih (lihat S.P. Varma, 208).

Dari hasil pemikiran para ilmuwan tersebut pada prinsipnya menempatkan elit ke dalam dua status yang berbeda, yaitu elit pemerintah (elit berkuasa) dan elit masyarakat. Elit berkuasa merupakan kelompok kecil yang dapat menentukan arah kehidupan negara. Sedangkan elit masyarakat merupakan elit yang dapat mempengaruhi masyarakat lingkungan di dalam mendukung atau menolak segala kebijaksanaan elit berkuasa. Karena itu elit berkuasa sangat berkepentingan untuk menjalin komunikasi dengan elit masyarakat di dalam upaya mewujudkan ideal kekuasaan.

Ideal kekuasaan dapat dalam warna totaliter, dapat pula dalam warna demokrasi. Hal ini akan sangat bergantung pada sistem politik yang dianutnya.

Dalam kaitan elit politik, Karl Mannheim (1893 – 1947) dalam buku berjudul Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge, menghubungkan teori-teori elit dengan fasisme dan anti intelektualisme. Mannheim membenarkan teori Pareto tentang kekuasaan politik selalu dijalankan oleh minoritas (elit). Dalam pemikiran Mannheim terdapat pula pemikiran-pemikiran demokratis. Hal ini dapat diperhatikan dari ungkapannya bahwa: Pembentukan kebijakan sebetulnya ada di tangan elit, tetapi hal ini bukan berarti masyarakat tidak demokratis. Menurut Mannheim bahwa dalam negara demokrasi, masyarakat secara individual terbuka

kesempatan untuk menjalankan pemerintahan, paling tidak individu dapat menyalurkan aspirasinya. Hal ini mengandung makna bahwa kelompok bawah dapat menggeser elit berkuasa selama mendapat dukungan masyarakat. Kelompok ini akan merupakan elit baru yang memegang puncak kekuasaan.

Tipe elit tidak dapat digeneralisasikan ke dalam satu macam tipe, sebagaimana diungkap oleh Schoorl dalam bukunya Sosiologi dan Pembangunan (alih bahasa dari Sosiologie der Modernisering) mengangkat lima tipe elit, yaitu:a. elit kelas menengah;b. elit dinasti;c. elit kolonial;d. kaum intelek revolusioner;e. pemimpin-pemimpin nasional

Pertama, elit menengah. Elit ini berasal dari kelompok pedagang dan tukang yang termasuk golongan minoritas keagamaan atau kebangsaan. Pola keyakinan atau ideologi elit ini mudah berubah dan bersifat individualistis. Struktur masyarakat yang dicita-citakan bersifat bebas dan terbuka terhadap inisiatif dan aktivitas swasta.

Kedua, elit dinasti. Elit ini sebagai elit aristokrat yang mempertahankan tradisi dan status quo. Tradisi pulalah yang dijadikan dasar untuk melegitimasi kekuasaan dan kewibawaan. Negara-negara yang termasuk elit ini, seperti: Jepang, Jerman, Iran dan beberapa di kawasan Amerika Latin, Timur Tengah dan sebagian kecil di kawasan Asia.

Ketiga, elit revolusioner. Elit ini berpandangan bahwa nilai-nilai lama perlu dihapus karena tidak cocok dengan tingkat kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Elit ini berupaya mewujudkan suatu sistem sosial politik baru yang diabdikan untuk kepentingan revolusi. Perhatikan negara-negara komunis seperti Libia, Cekoslovakia, dan lain-lain (juga Uni Soviet sebagai negara nasional sebelum musnah di penghujung tahun 1991).

Keempat, elit nasionalistik. Elit ini merupakan kelompok pluralis, sehingga mudah mengundang konflik antar pluralis. Adakalanya elit ini sering bertindak tidak atas dasar kenyataan. Elit ini timbul dari kegiatan sosio politik melawan penjajahan.

Kelima, adalah elit kolonial. Elit ini jarang mendapat kajian yang karena dianggap kurang bermanfaat dan tidak memberi kontribusi terhadap referensi ilmu pengetahuan. Namun demikian sekedar untuk mengetahui bagaimana pengaruh elit kolonial terhadap proses komunikasi, berikut ini penulis mengangkat teori yang diungkap Galtung tentang teori “Centrum dan Peri-peri” sebagai penyempurnaan teori imperialisme. Menurut Galtung, dua prinsip mekanisme untuk menciptakan dan memelihara imperialisme, yaitu:a. Prinsip relasi interaksi vertikal.b. Prinsip struktur interaksi feodal.Dua prinsip yang diangkat Galtung, dijadikan tipe imperialisme dalam berbagai bidang, yaitu bidang politik, ekonomi dan militer.Dalam bahasan ini penulis hanya mengangkat prinsip struktur feodal yang diragakan dalam suatu ragaan berikut ini:

Keterangan:C = Negara Centrum (Imperialis, Kolonialis)P = Negara Periferi (Negara yang bersifat ketergantungan, negara koloniatau jajahan).

Dari ragaan tersebut Anda dengan jelas dapat melihat bahwa negara jajahan tidak dapat mengadakan komunikasi dengan jajahan lainnya (= dalam konteks komunikasi internasional), kecuali hanya dapat mengadakan komunikasi atau relasi dengan negara penjajah sebagai negara Centrum.

Dengan bergesernya isu global dari isu ideologi ke isu hak-hak asasi manusia sebagai akibat perubahan peta politik global (polarisasi ideologis antara Uni Soviet dan Amerika Serikat), maka konsep ini telah banyak ditinggalkan oleh berbagai negara di kawasan global ini.

Ungkapan di atas memberi suatu informasi bahwa peran elit, bagaimana pun bentuk dan tipenya selalu menempati posisi penting, sikap perilaku memberi warna dominan terhadap kondisi kehidupan masyarakat. Pada umumnya setiap elit berupaya untuk menguasai dan mengendalikan sumber-sumber komunikasi untuk mempertahankan status quo-nya.

2. Teori Kepemimpinan

Cecil A. Gibb menyatakan bahwa ahli pikir telah memusatkan perhatian terhadap kepemimpinan ini sejak zaman Confuscius. Setelah itu banyak rumusan dan teori kepemimpinan yang diungkap oleh para ilmuwan dan para pemikir lainnya.Dari sekian banyak teori kepemimpinan pada prinsipnya meliputi empat macam teori, yaitu: Unitary Traits Theory, Constellation of Traits Theory, Situational Theory dan Interaction Theory. Teori pertama, menunjukkan bahwa seorang pemimpin selalu memiliki karakter tertentu sebagai faktor pembeda terhadap masyarakat biasa. Teori ini disebut pula teori orang besar (the great man theory) yang memunculkan keistimewaan sikap perilaku. Contoh Napoleon Bonaparte (1769 – 1981), seorang prajurit Perancis yang mampu menjadi seorang Kaisar Perancis, Alexander The Great (356 – 323 SM) terkenal keberaniannya di dalam memenangkan peperangan dan lain-lain.

Teori kedua, Constellation of Traits Theory yaitu teori yang memunculkan ciri-ciri seorang pemimpin yang mempunyai nilai secara psikis dan fisik.

Teori ketiga, Situational theory yaitu teori kepemimpinan yang ditentukan oleh situasi waktu dan tempat. Teori ini sebenarnya tidak mampu menggeneralisasikan tipe pemimpin yang muncul pada waktu berbeda.

Teori keempat, Interaction Theory yaitu teori yang mempelajari dampak interaksi, sehingga pemimpin dalam aktivitasnya merupakan replika atau cerminan dari pengikutnya dan masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka.Teori-teori tersebut pada akhirnya bermuara pada sikap dan perilaku pemimpin. Seorang pemimpin dituntut mampu mengonstruksi nilai-nilai ideal ke dalam kenyataan empiris yang dapat ditransformasi kepada pengikut dan masyarakat sekitarnya. Dampak yang lebih luas

diharapkan agar para pengikut tersebut mampu meng-encode (memformulasikan ke dalam simbol-simbol) ulang sesuai kapasitas masyarakat, sehingga tumbuh sikap positif sebagai dukungan terhadap kedudukan pemimpin dalam melakukan seluruh kebijaksanaannya. Seorang pemimpin yang berhasil bukan hanya diukur oleh hasil yang dicapai selama masa jabatannya, namun sampai batas mana dapat membentuk citra positif terhadap pribadi pemimpin tersebut, sehingga ia dijadikan cerminan bagi pemimpin-pemimpin berikutnya.

Menurut Dan Nimmo pemimpin yang berhasil yaitu pemimpin yang mendapat dukungan dari semua unsur kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Pemimpin semacam ini Dan Nimmo menyebutnya sebagai symbolic leader (pemimpin simbolik).Dalam praktek, kepemimpinan simbolik harus tampil sebagai penggugah imajinasi dan sebagai simbol aktivitas kehidupan. Ia bagaikan seorang actor yang bermain di pentas panggung drama yang mampu menghanyutkan emosi semua penonton ke dalam alur cerita yang dipentaskan. Ia dapat mentransformasi problem kehidupan ke dalam kenyataan empiris yang dapat diterima para pengikut dan masyarakat umum. Kemampuan mentransformasi adalah kemampuan berkomunikasi, kemampuan membentuk sikap dan perilaku khalayak, masyarakat yang mendukung terhadap aktivitas kepemimpinannya. Minat para teoritisi dan ilmuwan sangat tinggi intensitasnya di dalam menekuni masalah kepemimpinan (terutama kepemimpinan negara), karena kewenangan dan kekuasaan yang melekat pada pemimpin, dapat menentukan nasib berjuta-juta bahkan beratus juta umat manusia. Karena itu kekuasaan adalah hakikat kepemimpinan yang mampu menggunakan kekuasaan tersebut. Kekuasaan sebagai batu penguji bagi pemimpin untuk mempelajari dampak yang ditimbulkan dari dirinya terhadap orang lain (lihat Natemeyer, 1978: 166).Kekuasaan yang melekat pada pemimpin dapat diperhatikan dari berbagai landasan, yaitu:

a.Expert power, kekuasaan yang berlandaskan pada suatu persepsi bahwa pemimpin harus memiliki pengetahuan dan keahlian tertentu.

b.Referent power, kekuasaan yang berlandaskan pada kesenangan, kekaguman pengikut, sehingga mengidentifikasikan diri mereka terhadap pemimpin.

c.Reward power, kekuasaan yang berlandaskan pada keahlian dalam menggunakan metode penghargaan terhadap pengikut dan masyarakatnya.

d.Legimate power, kekuasaan yang berlandaskan pada suatu persepsi pengikutnya bahwa pemimpin memiliki legalitas atau kewenangan untuk melaksanakan pengaruh-pengaruh atas mereka.

e.Coersive power, kekuasaan yang berlandaskan pada rasa takut dari para pengikutnya yang tidak mengindahkan keinginan pimpinan yang selalu disertai hukuman (lihat Astrid, 1975).

Kelima dasar kekuasaan tersebut dalam praktek adakalanya diaktualisasikan sekaligus sesuai kondisi dan situasi serta sistem nilai yang melandasinya. Kekuasaan pada prinsipnya selalu melekat pada struktur kekuasaan. Struktur inilah yang menentukan luas lingkup kekuasaan dan wewenang pimpinan. Astrid S. Soesanto dalam judul bukunya Filsafat Komunikasi mengangkat

pendapat Form dan Miler tentang struktur kekuasaan yang membaginya ke dalam lima bagian, yaitu:

a.Struktur yang tersebar di masyarakat dan wewenang lembaga-lembaga sosial.

b.Kekuasaan pengambilan keputusan yang dipegang oleh lembaga-lembaga sosial lokal.

c.Kekuasaan yang berada pada grup-grup informasi yang mengambil sikap terhadap suatu masalah yang aktual.

d.Kekuasaan yang dipegang oleh kelompok yang paling menentukan dalam suatu masyarakat yang luas.

e.Kekuasaan yang berada pada kelompok yang mempunyai lingkungan pengaruh yang luas.Struktur kekuasaan sebagaimana diungkap di atas menentukan lingkup kewenangan dan kekuasaan di dalam menentukan kebijaksanaan yang berkaitan dengan kepentingan umum (kepentingan masyarakat negara). Kekuasaan yang tertinggi berada pada negara, karena diberi atribut kekuasaan mengatur kepentingan umum atau kepentingan warga negara, tidak pernah atribut ini diberikan pada struktur kekuasaan lain.

Kekuasaan negara yang diaktualisasikan ke dalam wujud pemerintahan akanselalu berorientasi kepada tujuan negara, sehingga semua aspek kehidupan negara termasuk di dalamnya pengendalian sumber-sumber komunikasi terarah pada upaya tercapainya tujuan negara.

Dari ungkapan di atas Anda dapat melihat bahwa, kekuasaan akan memberi warna dominan terhadap proses komunikasi baik yang berlangsung dalam struktur formal maupun yang berkembang di dalam masyarakat.Karena itu kepemimpinan elit berkuasa sekaligus dengan sistem kekuasaannya sebagai objek kajian komunikasi politik, karena berlangsung tidaknya proses komunikasi sesuai dengan hukum-hukum komunikasi atau nilai-nilai normatif yang melandasinya, dan sedikit banyaknya bergantung kepada perilaku elit atau pemimpin yang mengoperasikan kekuasaannya.

BAB 3PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Komunikasi politik (political communication) adalah suatu proses dan kegiatan-kegiatan membentuk sikap dan perilaku politik yang terintegrasi ke dalam suatu sistem politik dengan menggunakan seperangkat simbol-simbol yang berarti yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah.”

Unsur-unsur komunikasi yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya proses komunikasi yaitu unsur komunikator, karena komunikator dapat mewarnai dan mengubah arah tujuan komunikasi. Sikap prilaku penguasa (elit politik) memberi dampak cukup berarti terhadap lalu

lintas transformasi pesan-pesan kominikasi baik yang berada dalam dalam struktur formal, maupun yang berkembang dalam masyarakat. Sebagai elit berkuasa ia mampu mengendalikan dan menjalankan kontrol politik, sekaligus mengendalikan sumber-sumber komunikasi. Setiap pemimpin dituntut memiliki kemampuan berkomunikasi, membentuk sikap dan prilaku khalayak, masyarakat yang mendukung terhadap aktivitas pemimpinannya.

3.2 Saran

Kebesaran suatu bangsa bergantung pada kemampuan rakyat, masyarakat umum, dan massa untuk menemukan simbol dalam orang pilihan, karena orang pilihanlah yang mampu membimbing massa.

Kita sebagai mahasiswa sekaligus masyarakat umum harus jeli dalam memilih calon pemimpin bangsa. Ajang pemilihan umum merupakan pesta demokrasi bagi rakyat, adalah salah satu jalan untuk menentukan orang pilihan yang mampu memimpin bangsa dan membimbing rakyat. Untuk itu, gunakan hak pilih kita dengan sebaik-baiknya. Karena satu suara sangat menentukan nasib bangsa kita ke depannya.

Daftar Pustaka

1. Romeltea. 2009. Komunikasi Politik_Romeltea Magazine.. http://www.romeltea.com/?p=170. 02/05/2009 12.582. Sukosd, Miklos.2008.Political Communication_Intro.ppt. http://www.abdn.ac.uk/pir/notes05/Level4/PI4052/Political%20Communication_Intro.ppt02/05/2009 15.373. Sukosd, Miklos. 2008. Political Communication,pdf. http://www.hc.ceu.hu/polsci/syllabi/0809/MA/fall/PoliticalCommunication.pdf. 02/05/2009 15.584. Ian, Coldwell. 2001. The Ethics Political Communication, pdf. http://www.psa.ac.uk/journals/pdf/5/2002/coldwell.pdf. 02/05/2009 12.585. Rachman, A. 2009. Komunikasi Politik. http://www.pksm.mercubuana.ac.id/new/elearning/files modul. 02/05/2009 14.356. Political Communication on Television. http://www.epra.org/content/english/press/papers/epra0002.doc.02/05/2009 14.287. Massofa. 2008. Teori Pendekatan Komunikasi Politik. http://www. massofa.wordpress.com. 06/05/2009 14.308. Coleman, Stephen. 2001. „E-Politics: democracy or marketing?” Voxpolitics.com http://www.voxpolitics.com/news/voxfpub/story266.shtml9. Soemarno. 2009. Komunikasi Politik.LKP. http://dc123.4shared.com/download/83545952/bdcceafa/Komunikasi_PolitikLKP.rar?tsid=2009050210. Adzkiya. 2008. Penguasa yang Adil. http://adzkiya.blog.uns.ac.id/2008/12/19/penguasa-yang-adil. 06/05/2009 14.1611. Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun. (1993.) Indonesia dan Komunikasi Politik. Jakarta: Gramedia.12. Astrid S. Susanto. (1975). Komunikasi Sosial. Jakarta: Bima Cipta.