bo ard m nu l pj s sss · atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.3 ... berdasarkan...

SSS

0

BBooaarrdd MMaannuuaall PPJJBBSS

TTaahhuunn 22001111

SSS

1


TTaahhuunn 22001111

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Board Manual adalah petunjuk tatalaksana kerja Direksi dan Dewan Komisaris yang menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, sehingga dapat menjadi acuan bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perseroan.

Board Manual disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta praktik-praktik terbaik penerapan GCG.

Board Manual ini dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas agar tercipta pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan dan efisien.

Board Manual diharapkan akan menjamin:

1. Semakin jelasnya tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris maupun hubungan kerja di antara Direksi dan Dewan Komisaris.

2. Semakin mudahnya bagi organ-organ di bawah Direksi dan organ-organ di bawah Dewan Komisaris untuk memahami tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris maupun tugas dari organ-organ tersebut.

Pelaksanaan Board Manual merupakan salah satu bentuk komitmen dari Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG, sekaligus sebagai upaya penjabaran lebih lanjut hal-hal yang telah diamanahkan oleh Good Corporate Governance Code (GCG Code) yang telah dimiliki oleh PT PJB services (PJBS).

Dengan Board Manual ini diharapkan akan tercipta suatu pola hubungan kerja yang baku dan saling menghormati untuk selanjutnya dituangkan dalam kebijakan-kebijakan Direksi bagi organ-organ di bawah Direksi maupun piagam-piagam kerja bagi organ-organ di bawah Dewan Komisaris.

Board Manual sendiri bersifat dinamis dan selalu berkembang. Penyempurnaannya sangat tergantung kepada kebutuhan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai akibat dari perubahan yang terjadi dan dihadapi oleh Perseroan.

B. PRINSIP-PRINSIP HUBUNGAN KERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Direksi menghormati tugas, wewenang, dan kewajiban Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.1

2. Dewan Komisaris menghormati tugas, wewenang, dan kewajiban Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.2

1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) Pasal 1 Ayat 6 dan Pasal 108. 2 UU PT Pasal 1 Ayat 5 dan Pasal 92.

SSS

2


TTaahhuunn 22001111

3. Setiap hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris merupakan hubungan yang bersifat formal kelembagaan, yang senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.3

4. Hubungan kerja yang bersifat informal dapat dilakukan oleh masing-masing Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, namun tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi perusahaan secara akurat, lengkap, dan tepat waktu, dan Direksi bertanggungjawab atas akurasi, kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian informasi perusahaan kepada Dewan Komisaris.

6. Dewan Komisaris dapat meminta pejabat lain di bawah Direksi untuk menghadiri dan memberi penjelasan dalam rapat Dewan Komisaris melalui permintaan tertulis kepada Direksi. Yang dimaksud pejabat lain tidak termasuk Direksi & Dekom Anak Perusahaan atau Perusahaan Afiliasi.

C. DASAR HUKUM & REFERENSI HUKUM

C.1 DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

C.2 REFERENSI HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

2. Peraturan Menteri Nomor 1 tahun 2011 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara

3. Pedoman umum Good Corporate Governance Indonesia dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance Tahun 2006.

4. Pedoman Komisaris Independen, dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance Tahun 2004.

5. Anggaran Dasar PT PJBS.

6. Keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT PJBS.

3 UU PT Pasal 1 Ayat 5 dan 6, Pasal 92 dan Pasal 108.

SSS

3


TTaahhuunn 22001111

D. DAFTAR ISTILAH

Istilah-istilah yang digunakan dalam Board Manual ini, kecuali disebutkan secara khusus, mengandung pengertian sebagai berikut:

Anak Perusahaan, adalah badan usaha dimana kepemilikan saham Perseroan lebih besar dari 50%.

Anggaran Dasar, adalah Anggaran Dasar Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris, adalah Anggota dari Dewan Komisaris yang merujuk kepada individu.

Anggota Direksi, adalah Anggota dari Direksi yang merujuk kepada individu.

Auditor Eksternal, adalah auditor dari luar Perseroan yang memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan, Laporan Kinerja, Laporan Kepatuhan serta laporan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Auditor Internal, adalah Satuan Pengawasan Internal di lingkungan Perseroan yang bertugas untuk melakukan audit serta memastikan sistem pengendalian internal Perseroan dapat berjalan secara efektif.

Daftar khusus adalah daftar yang berisikan kepemilikan saham Direksi – Komisaris dan Keluarganya, baik di Perusahaan maupun perusahaan lain, sebagai sebuah dokumen benturan kepentingan.

Dewan Komisaris, adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Direksi, adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Hari, adalah hari kalender.

Komite Audit, adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam memastikan sistem pengendalian internal Perseroan telah berfungsi secara efisien dan efektif.

Organ Perseroan, adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris PT PJBS.

Perseroan, adalah PT PJBS.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.

Sekretaris Dewan Komisaris, adalah seseorang yang bertugas di bawah Dewan Komisaris untuk memberikan dukungan kepada Dewan Komisaris sesuai bidang tugasnya.

Sekretaris Perusahaan, adalah seseorang yang bertugas dalam organisasi Perseroan untuk memberikan dukungan kepada Direksi sesuai bidang tugasnya.

Stakeholder, adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perseroan.

SSS

4


TTaahhuunn 22001111

BAB II

DIREKSI

1. KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

1.1. TUGAS DIREKSI

Tugas Direksi adalah:4

a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; serta

b. mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Direksi:

a. wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian, dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.5

b. harus mematuhi Anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.6

c. wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.7

d. mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.8

1.2. WEWENANG DIREKSI

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pengurusan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Direksi memiliki wewenang untuk:

a. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan.9

b. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan.

Direksi berwenang untuk mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain.10

4 UU PT Pasal 1 angka 5 jo. Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 1. 5 Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 3. 6 Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 4. 7 Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 5. 8 Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 2 huruf b butir 1). 9 Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 2 huruf a butir 1). 10 Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 2 huruf a butir 2).

SSS

5


TTaahhuunn 22001111

c. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan.

Direksi berwenang untuk mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan RUPS.11

d. Mengangkat dan memberhentikan karyawan Perseroan.

Direksi berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan karyawan Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.12

e. Mengangkat seorang Sekretaris Perseroan.13

f. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai kepengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.14

g. Menggunakan jasa Profesional Independen dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya atas beban perusahaan sepanjang tidak terdapat benturan kepentingan.

h. Melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Dewan Komisaris minimal 1 minggu sebelum hari keberangkatan.

1.3. KEWAJIBAN DIREKSI

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar, dalam melaksanakan tugas pengurusan Perseroan, Direksi berkewajiban untuk:15

a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.

b. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS.

c. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan.

d. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi.

e. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.

f. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.

g. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan.

h. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.

11 Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 2 huruf a butir 3). 12 Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 2 huruf a butir 4). 13 Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 2 huruf a butir 5). 14 Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 2 huruf a butir 6). 15 Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 2 huruf b.

SSS

6


TTaahhuunn 22001111

i. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

j. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan, dan dokumen keuangan Perseroan, dan dokumen Perseroan lainnya.

k. Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris, dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya.

l. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.

m. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.

n. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya.

o. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta Anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham.

p. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.4. PROGRAM PENGENALAN DIREKSI BARU

Agar Direksi Perusahaan selalu dapat bekerja selaras dengan Organ Perusahaan lainnya, maka Anggota Direksi yang baru diangkat wajib mengikuti program pengenalan secara korporat.

Program pengenalan bagi Anggota Direksi yang baru diangkat sekurang-kurangnya mencakup :

a. Pelaksanaan good corporate governance oleh Perusahaan.

b. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya

c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit

d. Penjelasan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris

Program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke unit usaha dan program lain sesuai kebutuhan.

SSS

7


TTaahhuunn 22001111

2. PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA DIREKSI

2.1. PRINSIP PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA DIREKSI

Direksi sebagai Organ Perseroan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial dalam mengelola Perseroan. Untuk terciptanya pelaksanaan tugas yang lebih efisien dan efektif, maka dilakukan pembagian tugas di antara Anggota Direksi. Masing-masing Anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya.16

Namun demikian, setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila Anggota Direksi yang bersangkutan:17

a. bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan; atau

b. melakukan tindakan di luar yang diputuskan oleh Rapat Direksi sampai dengan tindakan tersebut dapat disetujui oleh Rapat Direksi.

2.2. PENETAPAN PEMBAGIAN TUGAS DIREKSI

Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.18

2.3. PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG DALAM PENETAPAN KEPUTUSAN DIREKSI

Penetapan dan penandatanganan surat Keputusan Direksi dibagi menjadi :

a. Keputusan Direksi yang bersifat tindakan korporasi dan/atau meliputi lebih dari 1 (satu) Direktorat ditandatangani oleh Direktur utama atas nama Direksi.

b. Keputusan Direksi yang bersifat operasional dalam bidang direktorat masing-masing ditandatangani oleh Direktur terkait atas nama Direksi.

3. WEWENANG MEWAKILI DIREKSI DAN PERSEROAN

Setiap tindakan yang mewakili Direksi dan kepentingan Perseroan maka harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dalam Rapat Direksi, termasuk untuk setiap penyampaian Informasi Perusahaan yang material untuk pihak ketiga dan publik pada umumnya.

3.1. PENDELEGASIAN WEWENANG DIREKTUR UTAMA

Dalam rangka melaksanakan kebijakan kepengurusan Perseroan, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama tersebut telah disetujui dalam Rapat Direksi.19

16 Pedoman GCG KNKG Bab IV huruf D. 17 Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 6 dan 7. 18 UU PT Pasal 92 Ayat (5) dan (6) serta Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 25. 19 Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 19.

SSS

8


TTaahhuunn 22001111

Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apa pun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Salah seorang Anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.20

b. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka Anggota Direksi terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.21

c. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Anggota Direksi yang terlama dalam jabatan, maka yang tertua dalam usia dari Anggota Direksi terlama tersebut yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.22

3.2. ANGGOTA DIREKSI YANG TIDAK BERWENANG MEWAKILI PERSEROAN

Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:23

a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perseroan dengan Anggota Direksi yang bersangkutan; atau

b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Dalam keadaan demikian, yang berhak mewakili Perseroan adalah:24

a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;

b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh Anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau

c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh Anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

3.3. PENDELEGASIAN WEWENANG DIANTARA ANGGOTA DIREKSI

Dalam hal salah seorang Anggota Direksi selain Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Anggota-anggota Direksi lainnya menunjuk secara tertulis salah seorang Anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas Anggota Direksi yang berhalangan tersebut. Anggota Direksi yang mendapat kewenangan itu memiliki kewenangan yang sama dengan kewenangan Anggota Direksi yang menunjuknya.

3.4. PEMBERIAN KUASA UNTUK PERBUATAN TERTENTU

Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawab sendiri berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya kekuasaan untuk perbuatan tertentu yang diatur dalam surat kuasa.25

20 Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 20. 21 Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 21. 22 Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 22. 23 Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 27. 24 Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 28 jo. Pasal 13.

SSS

9


TTaahhuunn 22001111

4. WEWENANG MEMUTUSKAN KEGIATAN DALAM PENGURUSAN PERSEROAN

Pada dasarnya semua kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direksi harus sudah tercantum dalam RKAP. Terhadap setiap kegiatan Perseroan yang sudah disetujui dan disahkan oleh RUPS dalam RKAP Perseroan, dalam pelaksanaannya tetap wajib memerlukan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan maupun RUPS Perseroan sesuai dengan batasan kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan,sebagai berikut.

4.1. TINDAKAN DIREKSI YANG TIDAK MEMERLUKAN PERSETUJUAN TERTULIS DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU RUPS

4.1.1. Batas Wewenang dan Bentuk Kegiatan

1). Mengadakan transaksi, kontrak, perjanjian, kesepakatan dan/atau kerjasama dengan badan usaha/pihak lain dengan ketentuan pekerjaan, kerjasama, kontrak atau kegiatan tersebut nilainya per transaksi maksimal 30% (tiga puluh persen) termasuk pajak dan kurs tengah dari ekuitas Perseroan yang telah diaudit tahun buku terakhir.Pembatasan tersebut diberikan tanpa memperhatikan jangka waktu pelaksanaan kerjasama/kontrak/kegiatan dimaksud.

2). Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang atau lebih dari 1 (satu) tahun kepada Anak Perusahaan, dengan ketentuan pinjaman kepada Anak Perusahaan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

3). Menerima atau memberikan pinjaman jangka pendek atau sampai dengan 1 (satu) tahun selain kepada Anak Perusahaan.

4). Mengangkat pejabat sesuai struktur organisasi Perseroan.

4.2. TINDAKAN DIREKSI YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN TERTULIS DEWAN KOMISARIS

4.2.1. Batas Wewenang dan Bentuk Kegiatan26

1) Mengadakan transaksi, kontrak, perjanjian, kesepakatan dan/atau kerjasama dengan pihak lain yang jangka waktunya melebihi 1 (satu) tahun dan/atau melebihi nilai 30% (tigapuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan didasarkan pada tahun buku terakhir yang telah diaudit;

Persetujuan Dewan Komisaris diberikan terhadap usulan Direksi untuk mengadakan perikatan dengan pihak lain yang dilengkapi informasi sesuai dengan Lampiran 1 dan disampaikan kepada Dewan Komisaris sebelum dimulainya proses pengadaan/perikatan.

2) Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek (sampai dengan 1 (satu) tahun);

25 Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 24. 26 Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 8.

SSS

10


TTaahhuunn 22001111

3) Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang lebih dari 1 (satu) tahun dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku di PT PJB selaku Pemegang Saham.

4) Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;

5) Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun

6) Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat dibawah Direksi, tidak termasuk pengangkatan pejabatnya.

7) Melakukan perubahan Anggaran Investasi dalam RKAP sampai dengan nilai 10% (sepuluh persen) dari total anggaran;

8) Melakukan perubahan anggaran dalam RKAP selain Anggaran Investasi yang melebihi nilai 5% (lima persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total anggaran.

4.2.2. Mekanisme Pemberian Persetujuan

a) Persetujuan Dewan Komisaris atas rencana Direksi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di atas diberikan setelah Direksi menyampaikan permohonan persetujuan usulan kegiatan kepada Dewan Komisaris yang disertai dokumen dan penjelasan secara lengkap.

Rincian kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam penetapan persetujuan Dewan Komisaris tercantum dalam Lampiran 1.

b) Dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima permohonan Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan pernyataan mengenai kelengkapan dokumen dan informasi yang disertakan Direksi dalam permohonan tersebut.

c) Dalam hal Dewan Komisaris menyatakan dokumen tidak lengkap, maka Dewan Komisaris wajib menyebutkan dokumen atau informasi yang harus dilengkapi oleh Direksi dalam usulan rencana Direksi.

d) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan atau keputusan, maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi.27

e) Direksi wajib menyampaikan laporan tertulis apabila terdapat penyimpangan administrisi, teknis, maupun keuangan dalam pelaksanaan pengadaan/perikatan.

27 Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 11.

SSS

11


TTaahhuunn 22001111

4.3. TINDAKAN DIREKSI YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN RUPS DENGAN TANGGAPAN TERTULIS DEWAN KOMISARIS

4.3.1. Bentuk dan Batasan Nilai Kegiatan28

1) Mengadakan transaksi, kontrak, perjanjian, kesepakatan dan/atau kerjasama dengan pihak lain yang jangka waktunya lebih dari 3 (tiga) tahun dan atau melebihi nilai 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan didasarkan pada tahun buku terakhir yang telah diaudit;

Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris diberikan terhadap usulan Direksi untuk mengadakan perikatan dengan pihak lain yang dilengkapi informasi sesuai dengan Lampiran 2 dan disampaikan kepada Dewan Komisaris sebelum dimulainya proses pengadaan/perikatan.

2) Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang atau lebih dari 1 (satu) tahun;

3) Melakukan penyertaan modal pada perseroan lain, termasuk penambahan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;

4) Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;

5) Melepaskan penyertaan baik sebagian maupun keseluruhan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;

6) Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;

7) Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dan jaminan lainnya (corporate guarantee dan sejenisnya), kecuali untuk penerbitan Standby Letter of Credit (SBLC), Letter of Credit (LC) yang timbul karena transaksi bisnis.

8) Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan;

9) Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perseroan kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;

10) Melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar pasal 11 ayat 8 dan 10 yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), termasuk melakukan perubahan anggaran dalam RKAP baik investasi maupun non investasi yang melebihi nilai 10% (sepuluh persen) dari total anggaran;

4.3.2. Mekanisme Batas Waktu Pemberian Persetujuan

a) Rekomendasi tertulis Dewan Komisaris atas rencana Direksi yang memerlukan persetujuan RUPS untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di atas diberikan setelah Direksi menyampaikan permohonan persetujuan usulan kegiatan kepada Dewan Komisaris yang disertai dokumen dan penjelasan secara lengkap.


SSS

12


TTaahhuunn 22001111

Rincian kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam pemberian rekomendasi Dewan Komisaris tercantum dalam Lampiran 2.

b) Dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima permohonan Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan pernyataan mengenai kelengkapan dokumen yang disertakan Direksi dalam permohonan tersebut.

c) Dalam hal Dewan Komisaris menyatakan dokumen tidak lengkap, maka Dewan Komisaris wajib menyebutkan dokumen atau informasi yang harus dilengkapi oleh Direksi dalam usulan rencana Direksi.

d) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan rekomendasi, maka dianggap disetujui oleh Dewan Komisaris dan dapat diajukan kepada RUPS29

4.4. WEWENANG DIREKSI YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN RUPS

4.4.1. Bentuk dan Batasan Nilai Kegiatan30

a. mengalihkan kekayaan Perseroan (yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun buku); atau

b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;

yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

4.4.2. Mekanisme Penetapan Pemberian Persetujuan

Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili Pemegang Saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua dengan kehadiran paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.31

Perbuatan hukum di atas apabila dijalankan oleh Direksi tanpa persetujuan RUPS tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.32

5. PRINSIP-PRINSIP PENGAMBILAN KEPUTUSAN DIREKSI

Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab atas pengambilan keputusan Direksi. Setiap kebijakan pengelolaan perusahaan yang belum memiliki standar baku, harus diatur dalam suatu kebijakan khusus yang ditetapkan oleh Direksi. Kebijakan yang ditetapkan oleh Direksi

29 Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 13. 30 Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 14 dan 15. 31 Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 17. 32 Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 16.

SSS

13


TTaahhuunn 22001111

dapat berupa suatu kebijakan yang ditetapkan melalui Rapat Direksi, atau dapat pula merupakan kebijakan yang ditetapkan secara individual tanpa adanya rapat Direksi

Dalam rangka menggunakan dan menjalankan hak dan kewajiban pengelolaan perusahaan sehari-hari, Direksi wajib memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Dalam hal kebijakan yang ditetapkan oleh Direksi secara kolegial merupakan sesuatu yang substansinya bersifat strategis maka kebijakan tersebut harus mendapat persetujuan Rapat Direksi.

b. Apabila Anggota Direksi tidak mencapai kuorum untuk mengadakan Rapat Direksi, namun harus mengambil keputusan yang bersifat strategis, dapat ditetapkan sebuah kebijakan yang bersifat sementara sampai diputuskan dalam Rapat Direksi selanjutnya.

c. Dalam menetapkan kebijakan terhadap suatu permasalahan, setiap Anggota Direksi wajib mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1) Itikad baik

2) Pertimbangan rasional dan informasi yang cukup

3) Investigasi terhadap permasalahan serta berbagai kemungkinan pemecahan

4) Dibuat berdasarkan pertimbangan semata-mata untuk kepentingan Perseroan

d. Dalam menjalankan kewajiban sehari-hari, Direksi senantiasa mempertimbangkan kesesuaian tindakan dengan rencana dan tujuan Perseroan.

SSS

14


TTaahhuunn 22001111

6. RAPAT DIREKSI

Setiap keputusan Direksi diambil dalam Rapat Direksi.33

Keputusan-keputusan yang mengikat dapat juga ditetapkan tanpa diadakan Rapat Direksi, dengan syarat keputusan tersebut disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Direksi tentang cara dan materi yang diputuskan.34

Dalam rangka tugas pengawasan, Anggota Dewan Komisaris dapat hadir dalam Rapat Direksi dengan ketentuan bahwa Anggota Dewan Komisaris tersebut hanya dapat memberikan pendapat, saran dan/ atau masukan bila diminta oleh Direksi. Pendapat dan/atau saran Anggota Dewan Komisaris tersebut bukan merupakan pendapat dan/atau saran Dewan Komisaris.

Agenda rapat rutin disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat dilaksanakan.

6.1. JENIS RAPAT

a. Rapat Rutin : rapat Direksi yang diselenggarakan setiap minggu.

b. Rapat Khusus : rapat Direksi yang diselenggarakan sewaktu-waktu untuk mengambil keputusan yang mendesak.

c. Rapat Direksi tertutup : rapat yang hanya dihadiri oleh Anggota Direksi dengan agenda yang bersifat rahasia, terkait dengan penunjukan pejabat, dan hal lain yang dianggap rahasia. Notulen rapat Direksi tertutup disusun oleh salah satu Direksi yang ditunjuk dalam rapat dan disimpan oleh Direktur SDM dan Administrasi.

d. Rapat Konsultasi Direksi-Dekom : rapat direksi dengan mengundang Dewan Komisaris dengan maksud untuk mendapat masukan dari Dewan Komisaris dalam tindakan-tindakan strategis yang akan dilakukan oleh Direksi atau penyelesaian suatu masalah.

6.2. JENIS KEPUTUSAN RAPAT

Jenis keputusan Rapat Direksi :

a. Keputusan Rapat Direksi : keputusan rapat yang dihadiri oleh Anggota Direksi secara fisik atau melalui media elektronik dalam forum rapat.

b. Keputusan Direksi di luar rapat (keputusan Direksi Sirkuler) : keputusan Direksi yang keputusannya tidak diambil dalam suatu forum rapat.

6.3. JADWAL RAPAT

Rapat Direksi harus diadakan secara berkala, yaitu sekurang-kurangnya sekali sebulan. Namun demikian, penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:35

a. dianggap perlu oleh seorang atau lebih Anggota Direksi;

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris; atau

33 Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat 1. 34 Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat 2. 35 Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat 4.

SSS

15


TTaahhuunn 22001111

atas permintaan tertulis seorang atau lebih Pemegang Saham bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah saham dengan hak suara.

6.4. TEMPAT PELAKSANAAN RAPAT

Rapat Direksi adalah sah jika diadakan di:36

a. tempat kedudukan Perseroan; atau

b. tempat kegiatan usaha Perseroan yang utama di wilayah Republik Indonesia.

Rapat Direksi dapat pula dilaksanakan selain di tempat-tempat sebagaimana tersebut di atas, dan dianggap sah serta dapat mengambil keputusan, apabila Rapat tersebut dilaksanakan di dalam wilayah Republik Indonesia dan dihadiri oleh seluruh Anggota Direksi atau wakilnya yang sah.37

6.5. PENYELENGGARAAN RAPAT MELALUI SARANA ELEKTRONIK38

Rapat Direksi dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

6.6. UNDANGAN RAPAT

Setiap Rapat Direksi dilakukan dengan Undangan Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:39

a. Undangan Rapat dibuat secara tertulis oleh Anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan.

b. Undangan Rapat disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat untuk rapat khusus.

c. Undangan Rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

d. Undangan rapat internal dan tertutup serta penyelenggaraan rapat Direksi dapat didelegasikan kepada Sekretaris Perusahaan.

e. Dalam keadaan mendesak, Undangan Rapat dapat dilakukan melalui media/pesan elektronik tanpa mengenyampingkan ketentuan Anggaran Dasar mengenai tatacara Undangan rapat secara tertulis

Undangan Rapat Direksi secara tertulis tidak disyaratkan apabila semua Anggota Direksi hadir dan sepakat untuk mengadakan rapat dengan agenda tertentu.40

6.7. AGENDA RAPAT

6.7.1. Proses Pengusulan Agenda Rapat

Agenda rapat Direksi ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

36 Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat 5. 37 Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat 6. 38 Ketentuan ini merujuk pada penyelenggaraan RUPS melalui sarana elektronik sebagaimana diatur dalam UU PT Pasal 77 jo.

Anggaran Dasar Pasal 23 Ayat 20. 39 Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat 7 dan 8. 40 Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat 9.

SSS

16


TTaahhuunn 22001111

a. Setiap dan hanya Anggota Direksi berhak mengajukan usulan agenda rapat yang disertai materi yang memadai. Usulan agenda rapat dapat diajukan selain oleh Direksi, namun tetap harus mendapatkan persetujuan dari Direktur terkait

b. Usulan agenda rapat dikumpulkan oleh Sekretaris Perusahaan untuk diverifikasi kecukupan syarat-syarat untuk diajukan sebagai agenda rapat dan ditetapkan sebelum rapat dimulai.

6.7.2. Agenda Rapat Susulan

Dalam hal terdapat usulan penambahan agenda rapat pada saat rapat akan segera berlangsung, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Usulan agenda rapat tersebut harus telah dilengkapi dengan materi yang memadai sesuai kecukupan syarat-syarat dalam poin 6.7.1.b.

b. Agenda rapat susulan harus disetujui oleh seluruh Anggota Direksi, baik yang hadir dalam rapat maupun yang tidak hadir dalam rapat. Untuk itu, Anggota Direksi yang tidak hadir harus dihubungi untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan atas agenda susulan tersebut. Apabila ada Anggota Direksi menolak usulan agenda susulan, maka agenda tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai agenda rapat.

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk menghubungi Anggota Direksi yang tidak hadir untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan atas agenda susulan tersebut, kecuali untuk rapat yang bersifat tertutup tanggung jawab berada pada Direktur yang ditunjuk.

c. Apabila Anggota Direksi yang tidak hadir tidak dapat dihubungi, maka persetujuan agenda susulan tersebut diserahkan pada keputusan peserta rapat.

6.8. PIMPINAN RAPAT

Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:41

a. Rapat dipimpin oleh seorang Anggota Direksi yang khusus ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama.

b. Apabila Direktur Utama tidak melakukan penunjukkan, maka Rapat dipimpin oleh Anggota Direksi yang terlama dalam jabatan Direksi.

c. Apabila Anggota Direksi yang terlama dalam jabatan Direksi Perseroan lebih dari seorang, maka Rapat dipimpin oleh Anggota Direksi yang tertua dalam usia dari Anggota Direksi yang terlama dalam jabatan Direksi.

41 Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat 12-15.

SSS

17


TTaahhuunn 22001111

6.9. KUORUM RAPAT

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota Direksi atau wakilnya yang sah, kecuali Rapat yang disyaratkan harus dihadiri oleh seluruh Anggota Direksi.42

Seorang Anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh Anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu. Contoh Surat Kuasa Tertulis tercantum dalam Lampiran.

Seorang Anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang Anggota Direksi lainnya.

6.10. PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT

6.10.1. Keterlibatan dalam Proses Pengambilan Keputusan

Setiap peserta rapat Direksi wajib terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan dalam rapat.

Untuk itu, peserta rapat yang hadir namun tidak berada dalam ruangan rapat pada saat pengambilan keputusan akan dilaksanakan harus dihubungi untuk segera kembali mengikuti proses rapat. Jika tidak berhasil dihubungi, maka peserta rapat tersebut dianggap menyetujui keputusan rapat yang diambil.

Anggota Direksi yang tidak hadir dan tidak memberikan kuasa tertulis dalam pengambilan keputusan rapat, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui keputusan rapat.

6.10.2. Tatacara Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat Direksi ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai kesepakatan maka keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak biasa, dengan ketentuan:43

a. Setiap Anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan ditambah 1 (satu) suara untuk Anggota Direksi yang diwakilinya.

b. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan Rapat adalah yang sesuai dengan pendapat pimpinan Rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagai Anggota Direksi.

c. Apabila terdapat usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh lebi dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

d. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat dan bertanggung jawab atas hasil keputusan rapat.

e. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

42 Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat 10. 43 Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat 18-24.

SSS

18


TTaahhuunn 22001111

6.10.3. Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion)

Jika terdapat Anggota Direksi yang mempunyai pendapat yang berbeda terhadap keputusan yang dibuat, maka pendapat tersebut harus dicantumkan dalam Risalah Rapat.

Perbedaan pendapat diatur sebagai berikut :

a. Perbedaan pendapat yang terjadi harus dimasukkan dalam Keputusan Rapat dan Anggota Direksi yang berbeda pendapat harus mengungkapkan alasan atas terjadinya perbedaan pendapat terhadap hasil keputusan tersebut.

b. Perbedaan pendapat tidak berarti memberikan hak kepada Angota Direksi yang bersangkutan untuk tidak melaksanakan hasil keputusan rapat artinya tetap berkewajiban untuk mengikuti dan melaksanakan hasil keputusan rapat.

6.10.4. Penandatanganan Hasil Keputusan

Hasil-hasil keputusan rapat disusun dalam lembar keputusan rapat oleh notulen rapat.

Lembar keputusan rapat tersebut harus ditandatangani sekurang-kurangnya oleh pimpinan rapat dan salah seorang peserta rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta rapat yang hadir.

6.10.5. Pengambilan Keputusan di Luar Rapat (Rapat Direksi Sirkuler)

Keputusan dapat diambil di luar rapat atau melalui media lain (misal media elektronik) sepanjang disetujui oleh seluruh anggota Direksi.

Keputusan di luar rapat tersebut harus disusun dalam lembar keputusan rapat dan ditanda tangani oleh seluruh anggota Direksi.

Syarat dan mekanisme pelaksanaan rapat Direksi sirkuler :

a. Setiap Anggota Direksi dapat mengusulkan keputusan rapat sirkuler.

b. Draft keputusan tersebut harus sudah diketahui serta disetujui sebelumnya oleh Anggota Direksi yang lain.

c. Keputusan rapat diedarkan kepada seluruh Anggota Direksi untuk ditandatangani (memberi persetujuan secara formal) dan tanggal terakhir penanda tangannya dinyatakan sebagai tanggal efektif keputusan rapat sirkuler tersebut.

6.11. RISALAH RAPAT

Setiap Rapat Direksi harus dibuatkan Keputusan Rapat dan Risalah Rapat.

Keputusan Rapat ditandatangani seluruh Anggota Direksi yang hadir pada saat rapat selesai.

Risalah Rapat dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Direksi dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan seluruh Anggota Direksi yang hadir.44


SSS

19


TTaahhuunn 22001111

Risalah rapat Direksi telah ditandatangani selambatnya 2 minggu sejak rapat dilaksanakan. Risalah rapat Direksi yang telah diedarkan dan tidak mendapat tanggapan dalam waktu 2 (dua) minggu dinyatakan final.

Setiap Anggota Direksi berhak mendapatkan salinan Risalah Rapat, terlepas apakah Anggota Direksi yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam Rapat tersebut.

Apabila diminta, salinan Risalah dapat disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diketahui.45

Direksi mengirim salinan keputusan rapat Direksi kepada Dewan Komisaris, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan rapat.

Risalah untuk Rapat Direksi yang Diadakan melalui Sarana Elektronik

Setiap penyelenggaraan Rapat Direksi melalui sarana elektronik harus dibuatkan Risalah Rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta Rapat Direksi.

Dokumen Elektronik sebagai Media Risalah Rapat

Dokumen elektronik dapat dipakai sebagai bukti sah Risalah Rapat selain dari Risalah Rapat yang tertulis.46

Kebijakan penggunaan dokumen elektronik sebagai dokumen perusahaan ditetapkan Direksi dengan memenuhi persyaratan minimum penyelenggaraan sistem elektronik di Perseroan sesuai ketentuan perundang-undangan tentang informasi dan transaksi elektronik.47

6.11.1. Materi Risalah Rapat

Risalah Rapat harus menggambarkan jalannya rapat, meliputi:

a. Acara, tempat, tanggal, dan waktu rapat diadakan

b. Daftar hadir

c. Permasalahan yang dibahas

d. Berbagai pendapat yang terdapat dalam rapat, khususnya dalam membahas permasalahan yang strategis atau material, termasuk yang mengemukakan pendapat

e. Proses pengambilan keputusan

f. Keputusan yang ditetapkan

g. Dissenting opinion, jika ada.

Risalah Rapat harus dilampiri surat kuasa yang diberikan khusus oleh Anggota Direksi yang tidak hadir kepada Anggota Direksi lainnya (jika ada).

Risalah asli dari setiap Rapat Direksi dijilid dalam kumpulan tahunan dan disimpan serta harus tersedia apabila diminta oleh setiap Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris.

45 Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat 3. 46 UU ITE Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2). 47 UU ITE Pasal 5 Ayat (3).

SSS

20


TTaahhuunn 22001111

6.11.2. Persetujuan atas Risalah Rapat

Ketentuan persetujuan atas Risalah Rapat diatur sebagai berikut:

a. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman Risalah Rapat, setiap Anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi yang bersangkutan harus menyampaikan persetujuan atau keberatannya dan/atau usul perbaikannya, bila ada, atas apa yang tercantum dalam Risalah Rapat kepada Pimpinan Rapat tersebut.

b. Jika keberatan dan/atau usulan perbaikan atas Risalah Rapat tidak diterima dalam jangka waktu tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada keberatan dan/atau perbaikan terhadap Risalah Rapat yang bersangkutan.

SSS

21


TTaahhuunn 22001111

BAB IV

DEWAN KOMISARIS

1. KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

1.1. TUGAS DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris bertugas melakukan:48

a. pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta

b. memberikan nasihat kepada Direksi.

Pengawasan mencakup pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Anggota Dewan Komisaris harus: 49

a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;

b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

1.2. WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Komisaris berwenang untuk:50

a. melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;

b. memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;

c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;

d. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;

e. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;

f. mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;

g. memberhentikan sementara Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;

48 Anggaran Dasar Pasal 15 Ayat 1. 49 Anggaran Dasar Pasal 15 Ayat 3. 50 Anggaran Dasar Pasal 15 Ayat 2 huruf a.

SSS

22


TTaahhuunn 22001111

h. membentuk Komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan;

i. menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;

j. melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;

k. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;

l. melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

m. menggunakan jasa Profesional Independent dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya atas beban perusahaan sepanjang tidak terdapat benturan kepentingan.

1.3. KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris berkewajiban untuk: 51

a. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;

b. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;

c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJP dan RKAP;

d. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;

e. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;

f. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.

g. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;

h. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;

i. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;

j. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

k. melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

51 Anggaran Dasar Pasal 15 Ayat 2 huruf b.

SSS

23


TTaahhuunn 22001111

1.4. PROGRAM PENGENALAN DEWAN KOMISARIS BARU

Agar Dewan Komisaris Perusahaan selalu dapat bekerja selaras dengan Organ Perusahaan lainnya, maka Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat wajib mengikuti program pengenalan. Penyelenggaraan program pengenalan merupakan tanggung jawab Komisaris Utama atau jika Komisaris Utama berhalangan, maka tanggung jawab tersebut berada pada Direktur Utama.52

Program pengenalan bagi Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat sekurang-kurangnya mencakup :

a. Pelaksanaan good corporate governance oleh Perusahaan.

b. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya

c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit

d. Penjelasan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi

Program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke unit usaha dan program lain sesuai kebutuhan.

2. PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan majelis. Setiap Anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri. Dewan Komisaris senantiasa harus bertindak berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.53

Namun demikian, Dewan Komisaris dapat mengatur mengenai pembagian kerja di antara Anggota Dewan Komisaris.

Pembagian kerja diantara Anggota Dewan Komisaris diatur oleh Dewan Komisaris, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.54

3. RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat Dewan Komisaris adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris.

Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris. 55

Keputusan-keputusan yang mengikat dapat juga ditetapkan tanpa diadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan syarat keputusan tersebut disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris tentang cara dan materi yang diputuskan.56

Prosedur dan hal-hal yang terkait dengan teknis penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris diatur dalam Piagam Dewan Komisaris.

52

Keputusan Menteri BUMN No Kep-117/M-MBU/2002 Pasal 34 ayat(3) 53 Anggaran Dasar Pasal 14 Ayat 2. 54 Anggaran Dasar Pasal 15 Ayat 2 huruf a butir 6). 55 Anggaran Dasar Pasal 16 Ayat 1. 56 Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat 2.

SSS

24


TTaahhuunn 22001111

3.1. JENIS RAPAT

a. Rapat Internal Dewan Komisaris : rapat yang dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris maupun rapat Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Komite Dewan Komisaris.

b. Rapat Dewan Komisaris tertutup : rapat yang hanya dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dengan agenda yang bersifat rahasia atau hal lain yang dianggap rahasia. Notulen rapat Dewan Komisaris tertutup disusun dan disimpan oleh seorang Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk.

c. Rapat Pengawasan : rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan sekurang-kurangnya sekali tiap-tiap bulan. Undangan Rapat pengawasan dilakukan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan disampaikan kepada Anggota Dewan Komisaris lain maupun Direksi dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.57 Undangan rapat tersebut harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.58

3.2. TEMPAT PELAKSANAAN RAPAT

Rapat Dewan Komisaris adalah sah jika diadakan di:59

a. tempat kedudukan Perseroan; atau

b. tempat kegiatan usaha Perseroan yang utama di wilayah Republik Indonesia.

Rapat Dewan Komisaris dapat pula dilaksanakan selain di tempat-tempat sebagaimana tersebut di atas, dan dianggap sah serta dapat mengambil keputusan, apabila Rapat tersebut dilaksanakan di dalam wilayah Republik Indonesia dan dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah.

3.3. PENYELENGGARAAN RAPAT MELALUI SARANA ELEKTRONIK60

Selain jenis rapat pada 3.1, Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat saling mendengar dan/atau melihat secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, dan partisipasi itu dianggap sebagai kehadiran

langsung dalam rapat tersebut.

Pelaksanaan rapat melalui sarana elektronik dilakukan dalam keadaan Dewan Komisaris harus mengambil keputusan namun pertemuan secara fisik tidak dapat dilakukan.

Rapat ini dianggap sah apabila seluruh Anggota Dewan Komisaris menyetujui dan dapat saling mendengar dan/atau melihat secara jelas.

Agenda yang akan dibahas dan diputuskan dalam rapat ini harus sudah diketahui terlebih dahulu oleh seluruh peserta rapat. Sebelum rapat dilakukan, seluruh peserta rapat sudah harus menerima bahan pendukung, sehingga keputusan yang dibuat sudah melalui kajian dan pemikiran mendalam.

57 Anggaran Dasar Pasal 16 Ayat 10. 58 Anggaran Dasar Pasal 16 Ayat 11. 59 Anggaran Dasar Pasal 12 Ayat 5. 60 Ketentuan ini merujuk pada penyelenggaraan RUPS melalui sarana elektronik sebagaimana diatur dalam UU PT Pasal 77 jo.

Anggaran Dasar Pasal 23 Ayat 20.

SSS

25


TTaahhuunn 22001111

Sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rapat ini adalah media elektronik berupa telepon, handphone, maupun videoconference.

Sebagai bentuk kehadiran dalam rapat, masing-masing peserta rapat harus menyebutkan namanya terlebih dahulu. Komisaris Utama memastikan bahwa seluruh Anggota Dewan Komisaris sudah tergabung dan menyatakan bahwa rapat dimulai.

Pelaksanaan dan pengambilan keputusan dalam rapat ini harus terdokumentasi dalam bentuk audio maupun audiovisual dan kemudian dibuatkan risalah rapatnya.

3.4. UNDANGAN RAPAT

a. Undangan Rapat Dewan Komisaris dilakukan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama

b. Undangan Rapat disampaikan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal Undangan dan tanggal rapat.61

c. Undangan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.62

d. Dalam keadaan mendesak, Undangan Rapat dapat dilakukan melalui media/pesan elektronik tanpa mengenyampingkan ketentuan Anggaran Dasar mengenai tatacara Undangan rapat secara tertulis

e. Undangan Rapat Dewan Komisaris secara tertulis tidak disyaratkan apabila semua Anggota Dewan Komisaris hadir dan sepakat untuk mengadakan rapat dengan agenda tertentu.63

3.5. AGENDA RAPAT

3.5.1. Proses Pengusulan Agenda Rapat

Agenda rapat Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a) Agenda rapat diusulkan oleh Anggota Dewan Komisaris disertai materi yang memadai. Usulan agenda rapat dapat diajukan oleh selain Dewan Komisaris (Sekretaris Dekom dan Sekretaris Komite), namun tetap harus mendapatkan persetujuan dari Anggota Dewan Komisaris terkait.

b) Usulan agenda rapat dikumpulkan oleh Sekretaris Dewan Komisaris untuk diverifikasi kecukupan syarat-syarat untuk diajukan sebagai agenda rapat dan ditetapkan sebelum rapat dimulai.

3.5.2. Agenda Rapat Susulan

Dalam hal terdapat usulan penambahan agenda rapat pada saat rapat akan segera berlangsung, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

a) Usulan agenda rapat tersebut harus telah dilengkapi dengan materi yang memadai sesuai kecukupan syarat-syarat dalam poin 3.5.1.b.

b) Agenda rapat susulan harus disetujui oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris, baik yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat.

61 Anggaran Dasar Pasal 16 Ayat 10. 62 Anggaran Dasar Pasal 16 Ayat 11. 63 Anggaran Dasar Pasal 16 Ayat 12.

SSS

26


TTaahhuunn 22001111

Untuk itu, Anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir harus dihubungi untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan atas agenda susulan tersebut. Apabila ada Anggota Dewan Komisaris menolak usulan agenda susulan, maka agenda tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai agenda rapat.

Sekretaris Dewan Komisaris, kecuali diatur lain oleh Rapat Dewan Komisaris, bertanggung jawab untuk menghubungi Anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan atas agenda susulan tersebut.

c) Apabila Anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir tidak dapat dihubungi, maka persetujuan agenda susulan tersebut diserahkan pada keputusan peserta rapat.

3.6. PIMPINAN RAPAT

Semua rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, berlaku ketentuan sebagai berikut:64

a. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang Anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.

b. Dalam hal Komisaris utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang terlama dalam jabatannya yang memimpin Rapat,

c. dan apabila terdapat lebih dari satu orang anggota Dewan Komisaris yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, maka anggota Dewan komisaris yang lebih tua usianya bertindak sebagai pimpinan rapat Dewan Komisaris.

3.7. KUORUM RAPAT

Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, apabila dihadiri atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota Dewan Komisaris.65

Seorang Anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh Anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.

Seorang Anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang Anggota Komisaris lainnya.

3.8. PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT

3.8.1. Keterlibatan dalam Proses Pengambilan Keputusan

Setiap peserta rapat Dekom wajib terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan dalam rapat.

Untuk itu, peserta rapat yang tidak hadir pada saat pengambilan keputusan akan dilaksanakan harus dihubungi untuk segera kembali mengikuti proses rapat. Jika tidak berhasil dihubungi, maka peserta rapat tersebut dianggap menyetujui keputusan rapat yang diambil.

64 Anggaran Dasar Pasal 16 Ayat 17-20. 65 Anggaran Dasar Pasal 16 Ayat 13.

SSS

27


TTaahhuunn 22001111

Anggota Dekom yang tidak hadir dan tidak memberikan kuasa tertulis dalam pengambilan keputusan rapat, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui keputusan rapat.

3.8.2. Tatacara Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat Dewan Komisaris ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai kesepakatan maka keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak biasa, dengan ketentuan:66

a) Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan ditambah 1 (satu) suara untuk Anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya.

b) Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan Rapat adalah yang sesuai dengan pendapat pimpinan Rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagai Anggota Dewan Komisaris.

c) Apabila terdapat usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

d) Dalam perhitungan suara, suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat dan bertanggung jawab atas hasil keputusan rapat.

e) Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

3.8.3. Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion)

Jika terdapat Anggota Dewan Komisaris yang mempunyai pendapat yang berbeda terhadap keputusan yang dibuat, maka pendapat tersebut harus dicantumkan dalam Risalah Rapat.

Perbedaan pendapat diatur sebagai berikut :

a) Perbedaan pendapat yang terjadi harus dimasukkan dalam Keputusan Rapat dan Anggota Dewan Komisaris yang berbeda pendapat harus mengungkapkan alasan atas terjadinya perbedaan pendapat terhadap hasil keputusan tersebut.

b) Perbedaan pendapat tidak berarti memberikan hak kepada Angota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk tidak melaksanakan hasil keputusan rapat, artinya tetap berkewajiban untuk mengikuti dan melaksanakan hasil keputusan rapat.

3.8.4. Penandatanganan Hasil Keputusan

Hasil-hasil keputusan rapat disusun dalam lembar keputusan rapat oleh notulis rapat.

Lembar keputusan rapat tersebut ditandatangani oleh seluruh Anggota Dekom yang hadir.

66 Anggaran Dasar Pasal 16 Ayat 21 dan 22.

SSS

28


TTaahhuunn 22001111

3.8.5. Pengambilan Keputusan di Luar Rapat (Sirkuler)

Keputusan dapat diambil di luar rapat atau melalui media lain (misal media elektronik) sepanjang disetujui oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris.

Keputusan di luar rapat tersebut harus disusun dalam lembar keputusan rapat dan ditanda tangani oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris.

Syarat dan mekanisme pelaksanaan rapat Dewan Komisaris sirkuler :

a. Setiap Anggota Dewan Komisaris dapat mengusulkan keputusan rapat Dewan Komisaris sirkuler.

b. Draft keputusan tersebut harus sudah diketahui serta disetujui sebelumnya oleh Anggota Dewan Komisaris yang lain.

c. Keputusan rapat diedarkan kepada seluruh Anggota Dewan Komisaris untuk ditandatangani (memberi persetujuan secara formal) dan tanggal terakhir penanda tangannya dinyatakan sebagai tanggal efektif keputusan rapat sirkuler tersebut.

3.9. RISALAH RAPAT

Setiap Rapat Dewan Komisaris harus dibuatkan keputusan rapat dan risalah rapat Dewan Komisaris yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/ dissenting opinion Anggota Dewan Komisaris) serta hal yang diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris.67

Keputusan Rapat ditandatangani seluruh Anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat rapat selesai.

Risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat. Selanjutnya asli risalah tersebut disampaikan kepada Direksi untuk disimpan dan dipelihara, sedangkan Dewan Komisaris menyimpan salinannya.68

Risalah Rapat Dekom telah ditandatangani selambatnya 2 minggu sejak rapat dilaksanakan. Risalah rapat Dewan Komisaris yang telah diedarkan dan tidak mendapat tanggapan dalam waktu 2 (dua) minggu dinyatakan final.

Risalah untuk Rapat Dewan Komisaris yang Diadakan Melalui Sarana Elektronik

Setiap penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris melalui sarana elektronik harus dibuatkan Risalah Rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta Rapat Dewan Komisaris.

Dokumen Elektronik Sebagai Media Risalah Rapat

Dokumen elektronik dapat dipakai sebagai bukti sah Risalah Rapat selain dari Risalah Rapat yang tertulis.69

Kebijakan penggunaan dokumen elektronik sebagai dokumen perusahaan ditetapkan Dewan Komisaris dengan memenuhi persyaratan minimum penyelenggaraan sistem

67 Anggaran Dasar Pasal 16 Ayat 3. 68 Anggaran Dasar Pasal 16 Ayat 4 dan 5 69 UU ITE Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2).

SSS

29


TTaahhuunn 22001111

elektronik di Perseroan sesuai ketentuan perundang-undangan tentang informasi dan transaksi elektronik.70

3.9.1. Materi Risalah Rapat

Risalah Rapat harus menggambarkan jalannya rapat, meliputi:

a. Acara, tempat, tanggal, dan waktu rapat diadakan

b. Daftar hadir

c. Permasalahan yang dibahas

d. Berbagai pendapat yang terdapat dalam rapat, khususnya dalam membahas permasalahan yang strategis atau material, termasuk yang mengemukakan pendapat

e. Proses pengambilan keputusan

f. Keputusan yang ditetapkan

g. Dissenting opinion, jika ada.

Risalah Rapat harus dilampiri surat kuasa yang diberikan khusus oleh Anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir kepada Anggota Dewan Komisaris lainnya (jika ada).

Risalah asli dari setiap Rapat Dekom dijilid dalam kumpulan tahunan dan disimpan oleh Sekper serta harus tersedia apabila diminta oleh setiap Anggota Dewan Komisaris.

3.9.2. Persetujuan atas Risalah Rapat

Ketentuan persetujuan atas Risalah Rapat diatur sebagai berikut:

a. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman Risalah Rapat, setiap Anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan harus menyampaikan persetujuan atau keberatannya dan/atau usul perbaikannya, bila ada, atas apa yang tercantum dalam Risalah Rapat kepada Pimpinan Rapat tersebut.

b. Jika keberatan dan/atau usulan perbaikan atas Risalah Rapat tidak diterima dalam jangka waktu tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada keberatan dan/atau perbaikan terhadap Risalah Rapat yang bersangkutan.

4. KOMITE-KOMITE KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris berhak untuk membentuk Komite-komite Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perseroan.71

Komite diketuai salah satu Anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Anggota-anggota Komite-komite Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

70 UU ITE Pasal 5 Ayat (3). 71 Anggaran Dasar Pasal 15 Ayat 2 huruf a angka 8.

SSS

30


TTaahhuunn 22001111

Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai Komite-komite Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris dalam piagam Komite-komite Dewan Komisaris.

Berikut tugas-tugas pokok Komite-komite Dewan Komisaris:

5.1. KOMITE AUDIT

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk :

a. Memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan menjembatani efektifitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal.

b. Menilai pelaksanaan kegiatan PT PJB dan hasil audit yang dilakukan oleh Pengawas Intern maupun Auditor Ekstern sehingga dapat dicegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standard.

c. Mengevaluasi usulan dari Direksi PT PJB mengenai Laporan Manajemen.

d. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen PT PJB serta pelaksanaannya.

e. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris.

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai lingkup tugas dan kewajiban Komisaris.

SSS

31


TTaahhuunn 22001111

BAB V

MEKANISME TATA LAKSANA PEMBERIAN PERSETUJUAN ATAS TINDAKAN DIREKSI

A. TINDAKAN DIREKSI YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS72

1. Mengadakan transaksi, kontrak, perjanjian, kesepakatan, dan/atau kerjasama dengan badan usaha/pihak lain yang jangka waktunya melebihi 1 (satu) tahun dan atau melebihi nilai 30% sampai dengan 50% ekuitas Perseroan tahun buku terakhir yang telah diaudit

1) Direksi mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Komisaris atas rencana mengadakan transaksi, kontrak, perjanjian, kesepakatan, dan/atau kerjasama dengan pihak lain, yang dilengkapi dengan alasan dan latar belakang yang memadai.

2) Dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan pernyataan mengenai kelengkapan dokumen yang disertakan Direksi dalam permohonan tersebut, yang apabila terlampaui maka dokumen dinyakatan lengkap.

3) Dalam hal Dewan Komisaris menyatakan tidak lengkap, maka Dewan Komisaris wajib menyebutkan dokumen atau informasi yang harus dilengkapi ol;eh Direksi dalam usulan rencana Direksi.

Terkait kewenangan administratif, maka Dewan Komisaris menetapkan cukup Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama berhalangan atas sebab apapun salah seorang Anggota Dewan Komisaris untuk menandatangani surat dari Dewan Komisaris kepada Direksi.

4) Setelah dokumen dinyatakan lengkap oleh Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris akan memeriksa dokumen yang telah disertakan untuk permohonan tanggapan tertulis tersebut oleh Direksi. Dalam hal Dewan Komisaris memerlukan tambahan dokumen dan/atau penjelasan, maka Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk melengkapi dan/atau memberikan penjelasan.

Dewan Komisaris dapat mendelegasikan wewenang kepada Komite dan/atau Staf Ahli Dewan Komisaris untuk memeriksa dokumen tersebut.

5) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan, maka Dewan Komisaris dianggap telah menyetujui usulan Direksi.

6) Dalam hal Dewan Komisaris meminta Direksi untuk melengkapi informasi dan/atau memberikan penjelasan sesuai butir (5) di atas, maka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung ulang sejak Direksi memberikan penjelasan dan/atau menyampaikan tambahan dokumen/informasi yang diminta Dewan Komisaris.

7) Direksi menindaklanjuti rencana mengadakan transaksi, kontrak, perjanjian, kesepakatan. Dan/atau kerjasama dengan badan usaha/pihak lain, setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

72

Anggaran Dasar Pasal 11 Ayat 8

SSS

32


TTaahhuunn 22001111

2. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek atau sampai dengan 1 (satu) tahun)

1) Direksi mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Komisaris atas rencana mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek, yang dilengkapi dengan alasan dan latar belakang yang memadai.

2) Dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan pernyataan mengenai kelengkapan dokumen yang disetakan Direksi dalam permohonan tersebut, yang apabila terlampaui maka dokumen dinyatakan lengkap

3) Dalam hal Dewan Komisaris menyatakan tidak lengkap, maka Dewan Komisaris wajib menyebutkan dokumen atau informasi yang harus dilengkapi oleh Direksi dalam urusan rencana direksi.

Terkait kewenangan administrative, maka Dewan Komisaris menetapkan cukup Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama berhalangan atas sebab apa pun salah seorang Anggota Dewan Komisaris untuk menandatangani surat dair Dewan Komisaris kepada Direksi.

4) Setelah dokumen dinyakan lengkap oleh Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris akan memeriksa dokumen yang telah disertakan untuk permohonan tanggapan tertulis tersebut oleh Direksi. Dalam hal Dewan Komisaris memerlukan tambahan dokumen dan/atau penjelasan, maka Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk melengkapi dan/atau memberikan pejelasan.

Dean Komisaris dapat mendelegasikan wewenang kepada Komite dan/atau Staf Ahli Dewan Komisaris untuk memeriksa dokumen tersebut.

5) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi. Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan, maka Dewan Komisaris dianggap telah menyetujui usulan Direksi.

6) Dalam hal Dewan Komisaris meminta Direksi untuk melengkapi informasi dan/atau memberikan penjelasan sesuai butir (5) di atas, makas waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak Direksi memberikan penjelasan dan/atau menyampaikan tambahan dokumen/informasi yang diminta Dewan Komisaris.

7) Direksi menindaklanjuti rencana mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek, setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

3. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang (lebih dari 1 (satu) tahun)

1) Direksi mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Komisaris atas rencana menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang (lebih dari 1(satu) tahun) selain kepada Anak Perusahaan, yang dilengkapi dengan alasan dan latar belakang yang memadai, berupa:

Untuk rencana pinjaman, antara lain:

rencana penggunaan pinjaman

persyaratan pinjaman dari pihak kreditur

plafon pinjaman

posisi pinjaman saat ini

SSS

33


TTaahhuunn 22001111

rencana obyek jaminan yang akan diberikan

Untuk rencana pemberian pinjaman, antara lain:

rencana penggunaan pemberian pinjaman

persyaratan pemberian pinjaman yang akan diberikan

plafon kredit

posisi kredit saat ini

rencana obyek jaminan yang akan diberikan oleh pihak debitur

karakter dari debitur

kapasitas dari debitur

kondisi bisnis dari debitur

2) Dalam waktu 5 (lima) hari sejak menerima permohoan Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan pernyataan mengenai kelengkapan dokumen yang disertakan Direksi dalam permohonan tersebut, yang apabila terlampaui maka dokumen dinyatakan lengkap.

3) Dalam hal Dewan Komisaris menyatakan tidak lengkap, maka Dewan Komisaris wajib menyebutkan dokumen atau informasi yang harus dilengkapi oleh Direksi dalam usulan rencana Direksi;

Terkait kewenangan administratif, maka Dewan Komisaris menetapkan cukup Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama berhalangan atas sebab apa pun salah seorang Anggotan Dewan Komisaris untuk menandatangani surat dari Dewan Komisaris kepada Direksi





7) Direksi menindaklanjuti rencana untuk menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang (lebih dari 1 (satu)tahun) selain kepada Anak Perusahaan, setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

SSS

34


TTaahhuunn 22001111

4. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan menghapus persediaan barang mati

1) Direksi mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Komisaris atas rencana penghapusan piutang macet dan penghapusan persediaan barang mati, yang dilengkapi dengan alasan dan latar belakang yang memadai.








7) Direksi menindaklanjuti rencana penghapusan piutang macet dan penghapusan persediaan barang mati, setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris

5. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun

1) Direksi mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Komisaris atas rencana penghapusan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun, yang dilengkapi dengan alasan dan latar belakang yang memadai.



SSS

35


TTaahhuunn 22001111






7) Direksi menindaklanjuti rencana penghapusan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun, setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

6. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, tidak termasuk pengangkatan pejabatnya

1) Direksi mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Komisaris atas rencana menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, yang dilengkapi alasan dan latar belakang yang memadai.






SSS

36


TTaahhuunn 22001111



7) Direksi menindaklanjuti rencana untuk menetapkan struktur organisasi 1(satu) tingkat di bawah Direksi, setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

7. Melakukan perubahan Anggaran Investasi dalam RKAP sampai dengan Nilai 10% dari total Anggaran

1) Direksi mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Komisaris atas rencana melakukan perubahan Anggaran Investasi dalam RKAP, yang dilengkapi alasan dan latar belakang yang memadai.








7) Direksi menindaklanjuti rencana untuk melakukan perubahan anggaran investasi, setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

SSS

37


TTaahhuunn 22001111

8. Melakukan perubahan selain Anggaran Investasi dalam RKAP melebihi nilai 5% sampai dengan nilai 10% dari total Anggaran

1) Direksi mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Komisaris atas rencana melakukan perubahan selain Anggaran Investasi dalam RKAP, yang dilengkapi alasan dan latar belakang yang memadai.








7) Direksi menindaklanjuti rencana untuk melakukan perubahan selain anggaran investasi, setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

SSS

38


TTaahhuunn 22001111

B. TINDAKAN DIREKSI YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN RUPS DENGAN TANGGAPAN TERTULIS DEWAN KOMISARIS73

1. Mengadakan Transaksi, Kontrak, Perjanjian, Kesepakatan dan/atau Kerjasama dengan Pihak Lain yang Jangka Waktunya lebih dari 3 (tiga) tahun dan/atau melebihi nilai 50% ekuitas Perseroan tahun buku terakhir yang telah diaudit

1) Direksi mengajukan permohonan tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris atas rencana mengadakan Transaksi, Kontrak, Perjanjian, Kesepakatan dan/atau Kerjasaam dengan Pihak Lain yang Jangka Waktunya lebih dari 3 (tiga) tahun dan/atau melebihi nilai 50% ekuitas Perseroan tahun buku terakhir yang telah diaudit, yang dilengkapi dengan alasan dan latar belakang yang memadai.








7) Direksi menindaklanjuti rencana dengan mengirimkan surat panggilan RUPS kepada Pemegang Saham dengan agenda terkait permohonan persetujuan Transaksi, Kontrak, Perjanjian, Kesepakatan dan/atau kerjasama dengan Pihak Lain yang Jangka Waktunya lebih dari 3 (tiga) tahun dan/atau melebihi nilai 50% ekuitas Perseroan tahun buku terakhir yang telah diaudit. Setelah mendapatkan tanggapan tertulis Dewan Komisaris, dengan mengajukan persetujuan kepada RUPS.

73

Anggaran Dasar Perusahaan Pasal (11) ayat (10)

SSS

39


TTaahhuunn 22001111

2. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang atau lebih dari 1 (satu) tahun)

1) Direksi mengajukan permohonan tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris atas rencana mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang atau lebih dari 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dengan alasan dan latar belakang yang memadai.








7) Direksi menindaklanjuti dengan mengirimkan surat penggilan RUPS kepada Pemegang Saham dengan agenda terkait permohonan persetujuan Direksi menindaklanjuti rencana mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka panjang/menengah, setelah mendapatkan tanggapan tertulis Dewan Komisaris, dengan mengajukan persetujuan kepada RUPS.

3. Melakukan penyertaan modal pada peseroan lain, termasuk penambahan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan

1) Direksi mengajukan permohonan tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris atas rencana melakukan penyertaan modal pada peseroan lain, termasuk penambahan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan, yang dilengkapi dengan alasan dan latar belakang yang memadai.


SSS

40


TTaahhuunn 22001111







7) Direksi menindaklanjuti rencana dengan mengirimkan surat panggilan RUPS kepada Pemegang Saham dengan agenda terkait permohonan rencana melakukan penyertaan modal pada perseroan lain, termasuk penambahan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan, setelah mendapatkan tanggapan tertulis Dewan Komisaris, dengan mengajukan persetujuan kepada RUPS.

4. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan

1) Direksi mengajukan permohonan tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris atas rencana mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan, yang dilengkapi dengan alasan dan latar belakang yang memadai.





SSS

41


TTaahhuunn 22001111




7) Direksi menindaklanjuti rencana dengan mengirimkan surat panggilan RUPS kepada Pemegang Saham dengan agenda terkait permohonan persetujuan rencana melakukan pendirian anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan ,setelah mendapatkan tanggapan tertulis Dewan Komisaris, dengan mengajukan persetujuan kepada RUPS.

5. Melepaskan penyertaan baik sebagian maupun keseluruhan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan

1) Direksi mengajukan permohonan tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris atas rencana melepaskan penyertaan baik sebagian maupun keseluruhan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan, yang dilengkapi dengan alasan dan latar belakang yang memadai.








SSS

42


TTaahhuunn 22001111

7) Direksi menindaklanjuti rencana dengan mengirimkan surat panggilan RUPS kepada Pemegang Saham dengan agenda terkait permohonan persetujuan rencana melepaskan penyertaan baik sebagian maupun keseluruhan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan ,setelah mendapatkan tanggapan tertulis Dewan Komisaris, dengan mengajukan persetujuan kepada RUPS.

6. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan

1) Direksi mengajukan permohonan tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris atas rencana melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan, yang dilengkapi dengan alasan dan latar belakang yang memadai.








7) Direksi menindaklanjuti rencana dengan mengirimkan surat panggilan RUPS kepada Pemegang Saham dengan agenda terkait permohonan persetujuan rencana melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan ,setelah mendapatkan tanggapan tertulis Dewan Komisaris, dengan mengajukan persetujuan kepada RUPS.

7. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dan jaminan lainnya (corporate guarantee dan sejenisnya), kecuali untuk penerbitan standby letter of credit (SBLC), letter of credit (LC) yang timbul karena transaksi bisnis

SSS

43


TTaahhuunn 22001111

1) Direksi mengajukan permohonan tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris atas rencana mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dan jaminan lainnya (corporate guarantee dan sejenisnya), kecuali untuk penerbitan standby letter of credit/SBLC, letter of credit/LC yang timbul karena transaksi bisnis, yang dilengkapi dengan alasan dan latar belakang yang memadai.








7) Direksi menindaklanjuti rencana dengan mengirimkan surat panggilan RUPS kepada Pemegang Saham dengan agenda terkait permohonan persetujuan rencana mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dan jaminan lainnya (corporate guarantee dan sejenisnya), kecuali untuk penerbitan stand by letter of credit/SBLC, letter of credit/LC yang timbul karena transaksi bisnis, setelah mendapatkan tanggapan tertulis Dewan Komisaris, dengan mengajukan persetujuan kepada RUPS.

8. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan

1) Direksi mengajukan permohonan tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris atas rencana tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan, yang dilengkapi dengan alasan dan latar belakang yang memadai.


SSS

44


TTaahhuunn 22001111







7) Direksi menindaklanjuti rencana dengan mengirimkan surat panggilan RUPS kepada Pemegang Saham dengan agenda terkait permohonan persetujuan rencana tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan ,setelah mendapatkan tanggapan tertulis Dewan Komisaris, dengan mengajukan persetujuan kepada RUPS.

9. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perseroan kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun

1) Direksi mengajukan permohonan tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris atas rencana melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perseroan kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industry pada umumnya dengan 5 (lima) tahun, yang dilengkapi dengan alasan dan latar belakang yang memadai.


3) Dalam hal Dewan Komisaris menyatakan tidak lengkap, maka Dewan Komisaris wajib menyebutkan dokumen atau informasi yang harus dilengkapi oleh Direksi dalam usulan rencana Direksi.

Terkait kewenangan administratif, maka Dewan Komisaris menetapkan cukup Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama berhalangan atas sebab apa pun salah seorang Anggotan Dewan Komisaris untuk menandatangani surat dari Dewan Komisaris kepada Direksi .

4) Setelah dokumen dinyatakan lengkap oleh Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris akan memeriksa dokumen yang telah disertakan untuk permohonan tanggapan tertulis

SSS

45


TTaahhuunn 22001111

tersebut oleh Direksi. Dalam hal Dewan Komisaris memerlukan tambahan dokumen dan/atau penjelasan, maka Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk melengkapi dan/atau memberikan penjelasan.




7) Direksi menindaklanjuti rencana dengan mengirimkan surat panggilan RUPS kepada Pemegang Saham dengan agenda terkait permohonan persetujuan rencana melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perseroan kecualiaktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya dengan 5(lima) tahun ,setelah mendapatkan tanggapan tertulis Dewan Komisaris, dengan mengajukan persetujuan kepada RUPS.

10. Melakukan tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP termasuk perubahan RKAP di luar batas kewenangan yang telah diberikan

1) Direksi mengajukan permohonan tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris atas rencana melakukan tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP termasuk perubahan RKAP di luar batas kewenangan yang telah diberikan, yang dilengkapi dengan alasan dan latar belakang yang memadai.







SSS

46


TTaahhuunn 22001111

6) Dalam hal Dewan Komisaris meminta Direksi untuk melengkapi informasi dan/atau memberikan penjelasan sesuai butir (5) di atas, maka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak Direksi memberikan penjelasan dan/atau menyampaikan tambahan dokumen/informasi yang diminta Dewan Komisaris.

7) Direksi menindaklanjuti rencana dengan mengirimkan surat panggilan RUPS kepada Pemegang Saham dengan agenda terkait permohonan persetujuan rencana melakukan tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP diluar batas kewenangan yang telah diberikan ,setelah mendapatkan tanggapan tertulis Dewan Komisaris, dengan mengajukan persetujuan kepada RUPS.

SSS

47


TTaahhuunn 22001111

SSS

48


TTaahhuunn 22001111

SSS

49


TTaahhuunn 22001111

SSS

50


TTaahhuunn 22001111

SSS

51


TTaahhuunn 22001111

SSS

52


TTaahhuunn 22001111

SSS

53


TTaahhuunn 22001111

SSS

54


TTaahhuunn 22001111

SSS

55


TTaahhuunn 22001111

SSS

56


TTaahhuunn 22001111

SSS

57


TTaahhuunn 22001111

SSS

58


TTaahhuunn 22001111

SSS

59


TTaahhuunn 22001111

SSS

60


TTaahhuunn 22001111

SSS

61


TTaahhuunn 22001111

SSS

62


TTaahhuunn 22001111

SSS

63


TTaahhuunn 22001111

SSS

64


TTaahhuunn 22001111

bo ard m nu l pj s sss · atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.3 ... berdasarkan...

Documents