1

Prinsip-Prinsip Inti

Juni 2019

Menyediakan kerangka kerja tingkat tinggi untuk menetapkan, mengimplementasikan, serta memantau komitmen rantai pasokan yang efektif. Prinsip-prinsip ini membahas tentang ruang lingkup lingkungan dan sosial dari kegiatan perusahaan serta mekanisme untuk implementasi dan pemantauannya.

Accountability Framework = Kerangka Akuntabilitas

© 2019 Accountability Framework initiative. Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

DISKLAIMER: Produk kerja ini dimaksudkan sebagai imbauan saja dan bukan sebagai opini atau nasihat hukum tentang persoalan yang ditangani. Pembaca disarankan untuk melibatkan penasihat hukum sejauh yang diperlukan.

Accountability Framework dibuat melalui proses konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk perusahaan, LSM, dan pemerintah, serta mengikuti praktik-praktik yang baik dan berlaku untuk inisiatif multi pihak.

Dokumen ini adalah bagian dari Accountability Framework versi 1.0 (dirilis pada Juni 2019), yang mewakili konsensus anggota Kelompok Pengarah Accountability Framework initiative (AFi) yang berpartisipasi dalam pengembangannya:

Untuk informasi lebih lanjut tentang AFi dan proses pengembangan Framework, silakan kunjungi www.accountability-framework.org

AFi didanai oleh:

Tim utama AFi (sekretariat) dipimpin bersama oleh Rainforest Alliance dan Meridian Institute.

Pakar independent

Inisiatif Kerangka Akuntabilitas bertanggung jawab atas isi dokumen ini, yang mungkin tidak mewakili pandangan para penyandang dana AFi.

i

Daftar Isi

Ikhtisar 01

Ruang lingkup: lingkungan dan sosial 03

1 Perlindungan hutan dan ekosistem alami lainnya 04

2 Menghormati hak asasi manusia 07

3 Spesifikasi komitmen 12

Pengambilan tindakan: Implementasi komitmen 15

4 Sistem dan proses perusahaan untuk mendorong implementasi yang efektif 16

5 Penilaian rantai pasokan dan ketertelusuran 17

6 Pengelolaan untuk kepatuhan rantai pasokan 19

7 Pembebasan lahan, perencanaan tata guna lahan, dan pengembangan lokasi 20

8 Pengelolaan lahan dan perlindungan jangka panjang 22

9 Akses terhadap perbaikan dan restorasi lingkungan 24

10 Kolaborasi untuk kelestarian bentang alam dan sektoral 25

Menunjukkan kemajuan: Monitoring, verifikasi, dan pelaporan 27

11 Monitoring dan verifikasi 28

12 Pelaporan, pengungkapan informasi, dan klaim 30

ii

Kredit foto: weerachaiphoto

01Prinsip-Prinsip Inti

Ikhtisar

Konteks & tujuan:

Dalam beberapa tahun terakhir, ratusan perusahaan telah membuat komitmen publik untuk menghapus deforestasi dan menghormati hak asasi manusia di dalam rantai pasokan pertanian dan kehutanan mereka. Untuk memenuhi komitmen ini dibutuhkan mekanisme yang efektif dan panduan yang jelas tentang implementasi, monitoring, verifikasi, dan pelaporannya. Accountability Framework initiative (AFi) memenuhi kebutuhan tersebut dengan menyediakan pendekatan yang berlaku secara global untuk menetapkan, menerapkan, serta menilai komitmen terhadap deforestasi, konversi ekosistem, dan hak asasi manusia di dalam rantai pasokan bidang pertanian dan kehutanan. Framework ini diajukan oleh koalisi organisasi masyarakat sipil yang mendorong pengadopsiannya oleh semua pelaku swasta dan publik yang terlibat dalam produksi dan perdagangan pertanian dan kehutanan.

Visi:

Organisasi pendukung AFi mencita-citakan dunia di mana hutan dan ekosistem alami lainnya dilestarikan karena nilainya yang tinggi, di mana hak asasi manusia dihormati secara universal, produksi dan perdagangan yang bertanggung jawab menjadi norma, kesetaraan gender dicapai, dan di mana orang-orang pedesaan dan masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dan dapat berkembang seraya menjadi pengelola lahan yang efektif. Banyak pihak lain yang telah mengartikulasikan visi yang sama dan bergabung untuk memperkuat visi dalam ikrar dan target global termasuk Deklarasi New York tentang Hutan (New York Declaration on Forests) dan Sasaran Pembangunan Berkelanjutan PBB (United Nations Sustainable Development Goals).

Untuk mencapai visi ini diperlukan transformasi dalam produksi dan perdagangan komoditas pertanian dan kehutanan. Hal ini termasuk upaya pemisahan deforestasi dan perusakan ekosistem dari aktivitas produksi komoditas serta memastikan bahwa rantai pasokan telah menghargai hak atas lahan, hak buruh, dan hak asasi manusia lainnya yang tercantum dalam hukum internasional. Inisiatif rantai pasokan yang bertanggung jawab selayaknya tidak dilakukan secara terpisah, tetapi bersinergi dengan pemerintah dan pihak lain yang bekerja untuk menghentikan deforestasi, memperbaiki tata kelola lahan, mereformasi kebijakan dan insentif publik, serta mengubah pola konsumsi demi menghargai sumber daya alam yang terbatas. Jika pendekatan multi-elemen ini berjalan efektif, inisiatif rantai pasokan dapat membantu menghentikan deforestasi dan konversi pada skala bentang alam seraya memenuhi Kontribusi yang Disepakati secara Nasional (Nationally Determined Contributions) dalam pengurangan gas rumah kaca sesuai dengan Persetujuan Paris (Paris Agreement). Pendekatan ini akan mendorong pembangunan pedesaan yang adil dan mewujudkan kesejahteraan bagi petani kecil, pekerja, dan masyarakat. Selain itu pendekatan multi-elemen ini bebas dari kebocoran (leakage) dampak negatif pada lokasi, sektor komoditas, atau tipe ekosistem lainnya.

AFi hendak berkontribusi pada visi ini dengan membantu perusahaan, produsen, dan pemerintah dalam mengatasi hambatan untuk mentransformasi rantai pasokan pada skala yang luas. AFi memberikan panduan rinci pada perusahaan untuk mendukung jalur perbaikan yang efektif dan terukur agar komitmen mereka terpenuhi. AFi juga membantu untuk memandu tindakan-tindakan yang saling melengkapi dari penyedia layanan perusahaan, pemerintah, kelompok advokasi, inisiatif pelaporan dan penilaian, lembaga keuangan, dan pihak lain yang juga berperan penting dalam mewujudkan visi ini.

02 Accountability Framework

Struktur Accountability Framework:Accountability Framework disajikan dalam dua tingkat yang rinci:

Prinsip-Prinsip Inti (dokumen ini) menyediakan kerangka kerja tingkat tinggi untuk menetapkan komitmen rantai pasokan yang kuat (Prinsip 1-3), mengambil tindakan untuk implementasi yang efektif (Prinsip 4-10), dan menunjukkan kemajuan melalui monitoring, verifikasi, dan pelaporan yang kredibel (Prinsip 11-12).

Pedoman Operasional memberikan rincian tambahan tentang cara penerapan dan pemenuhan Prinsip-Prinsip Inti dalam konteks yang berbeda. Pedoman ini juga menjelaskan hubungan antara Accountability Framework global dengan inisiatif, standar, dan perangkat regional, nasional dan yang spesifik untuk komoditas tertentu.

Prinsip-Prinsip Inti dan Pedoman Operasional didukung oleh Definisi istilah-istilah utama.Definisi umum ini memastikan bahwa perusahaan menetapkan dan menerapkan komitmen dengan menggunakan terminologi yang sesuai dan dapat diterima.

Accountability Framework mudah dinavigasikan melalui platform online yang memungkinkan personel perusahaan dan pengguna lainnya menemukan materi tentang topik-topik tertentu dan juga pada tingkat detail sesuai kebutuhan mereka. Platform ini juga menawarkan berbagai contoh kasus, video penjelasan, dan sumber daya lainnya untuk membantu pengguna menerapkan Accountability Framework dalam berbagai konteks.

Definisi

Prinsip-Prinsip Inti

Pedoman Operasional

03Prinsip-Prinsip Inti

Ruang lingkup: lingkungan dan sosial

Prinsip-Prinsip Inti 1 3 mendefinisikan elemen-elemen utama dari komitmen perusahaan yang kuat terkait dengan ruang lingkup lingkungan dan sosial AFi. Mitra AFi sangat mendorong perusahaan untuk menyertakan elemen-elemen ini ketika menetapkan atau memperbaharui komitmen mereka.

1 3

04 Accountability Framework

1 Perlindungan hutan dan ekosistem alami lainnya

Hutan dan ekosistem alami lainnya sangat penting untuk penyimpanan karbon, perlindungan keanekaragaman hayati, pasokan air, mitigasi bahaya alam, adaptasi terhadap perubahan iklim, dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat adat dan masyarakat setempat. Oleh karena itu, AFi mendorong terjadinya transisi yang cepat dalam menghapuskan konversi ekosistem alami untuk produksi komoditas pertanian atau kehutanan. Komitmen tanpa-deforestasi adalah langkah penting untuk mencapai tujuan ini, tetapi dalam beberapa konteks dapat berisiko menggeser tekanan konversi dari hutan ke ekosistem alami lainnya. Oleh karena itu, Prinsip Inti ini membahas rantai pasokan tanpa-deforestasi (Prinsip Inti 1.1) sebagai komponen utama dari pendekatan tanpa-konversi yang lebih komprehensif (Prinsip Inti 1.2).

1.1 Rantai pasokan tanpa-deforestasi dan perlindungan hutan

Perusahaan berkomitmen untuk menghapuskan deforestasi dari rantai pasokan mereka untuk membantu menghentikan deforestasi global. Sebagaimana ditentukan dalam definisi, "tanpa deforestasi" (bebas deforestasi) menandakan bahwa produksi, pembelian dan pengadaan, serta investasi keuangan perusahaan tidak menyebabkan atau berkontribusi pada hilangnya hutan alam.

1.1.1 Komitmen melarang deforestasi, yang mencakup konversi hutan alam menjadi lahan pertanian, hutan tanaman industri, produksi ternak, atau penggunaan lahan lainnya, serta degradasi yang berat atau berkepanjangan.

05Prinsip-Prinsip Inti

1.1.2 Komitmen termasuk pengambilan langkah-langkah yang tepat untuk mendukung perlindungan jangka panjang pada hutan alam dan nilai-nilai konservasinya di area yang terdampak kegiatan perusahaan, serta untuk menyediakan restorasi dan/atau kompensasi1 di mana perusahaan telah menyebabkan atau berkontribusi pada deforestasi yang melanggar komitmen mereka.

1.1.3 Untuk memudahkan pemantauan dan memberikan sinyal yang jelas kepada pemasok, setiap komitmen disertai dengan tanggal batas akhir, di mana setelah tanggal tersebut unit lahan yang terkait dengan deforestasi baru, akan dianggap tidak patuh (lihat Pedoman Operasional tentang Tanggal Batas Akhir).

1.2 Rantai pasokan tanpa-konversi dan perlindungan ekosistem alami lainnya

Perusahaan berkomitmen untuk menghapuskan konversi ekosistem alami lainnya dari rantai pasokan mereka. Ekosistem alami lainnya termasuk (antara lain) sabana alami, padang rumput, lahan gambut, dan lahan basah. Sebagaimana ditentukan dalam definisi, "tanpa-konversi" (bebas-konversi) menandakan bahwa kegiatan produksi, pembelian dan pengadaan serta investasi keuangan perusahaan tidak menyebabkan atau berkontribusi pada hilangnya ekosistem alami.

1.2.1 Komitmen melarang konversi ekosistem alami non-hutan menjadi lahan pertanian, hutan tanaman industri, produksi ternak intensif, atau penggunaan lahan lainnya, serta degradasi ekosistem yang berat atau berkepanjangan (misalnya, pengeringan lahan gambut atau perubahan substansial padang rumput karena produksi ternak).

1 Setiap pelanggaran yang terkait hak asasi manusia dan kerugian bersama juga harus diperbaiki.

06 Accountability Framework

1.2.2 Komitmen termasuk pengambilan langkah-langkah yang tepat untuk mendukung perlindungan jangka panjang pada ekosistem alami dan nilai-nilai konservasinya di area yang terdampak kegiatan perusahaan, serta untuk menyediakan restorasi dan/atau kompensasi2 di mana perusahaan telah menyebabkan atau berkontribusi pada deforestasi yang melanggar komitmen mereka.

1.2.3 Untuk memudahkan pemantauan dan memberikan sinyal yang jelas kepada pemasok, setiap komitmen disertai dengan tanggal batas akhir, di mana setelah tanggal tersebut unit lahan yang terkait dengan deforestasi baru, akan dianggap tidak patuh (lihat Pedoman Operasional Tanggal Batas Akhir).

2 Seperti halnya deforestasi, setiap pelanggaran yang terkait hak asasi manusia dan kerugian bersama juga harus diperbaiki.

07Prinsip-Prinsip Inti

2 Menghormati hak asasi manusia

Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional telah ditetapkan dalam instrumen seperti Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UN Guiding Principles on Business and Human Rights). Inti hak asasi manusia yang diakui secara internasional dijelaskan dalam Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Internasional (International Bill of Human Rights) (terdiri dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), dan delapan Konvensi mendasar serta Deklarasi Prinsip-Prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja oleh Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO). Perusahaan juga perlu mempertimbangkan standar atau instrumen tambahan lainnya tergantung pada keadaan yang dihadapi.

2.1 Menghormati semua hak asasi manusia

Perusahaan berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Hal ini termasuk hak-hak masyarakat adat, masyarakat setempat, pekerja, dan pihak lain yang mungkin terpengaruh oleh kegiatan perusahaan. Perusahaan berkomitmen untuk:

2.1.1 Melibatkan pemangku kepentingan secara aktif dan menghormati hak-hak mereka untuk dapat berpartisipasi secara efektif dan bermakna dalam pengambilan keputusan tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi mereka.

2.1.2 Menghindari kegiatan yang dapat menyebabkan atau berkontribusi pada dampak buruk terhadap hak asasi manusia.

2.1.3 Mencegah atau mengurangi dampak buruk terhadap hak asasi manusia yang terkait dengan kegiatan operasionalnya.

2.1.4 Menghindari untuk mengganggu kemampuan pemerintah dalam kewajibannya memenuhi hak asasi manusia.

2.1.5 Menyediakan mekanisme pengaduan yang telah dirancang dengan baik dengan sumber daya yang memadai untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia.

08 Accountability Framework

2.1.6 Menyediakan atau bekerja sama dalam menyelenggarakan remediasi ketika perusahaan menyebabkan atau berkontribusi terhadap dampak buruk.

2.1.7 Melindungi keamanan para pembela lingkungan dan hak asasi manusia, pelapor, pengadu, dan juru bicara komunitas, serta melindungi kerahasiaan mereka dan (bila diminta dan sah) anonimitas mereka.

2.1.8 Menghormati hak asasi manusia secara adil bagi semua orang—terlepas dari gender dan tanpa diskriminasi—serta memastikan bahwa langkah-langkah perusahaan dalam menghormati hak asasi manusia telah mempertimbangkan dan menangani tantangan khusus yang dihadapi oleh perempuan, orang-orang yang rentan, serta kelompok-kelompok yang terpinggirkan, termasuk dalam pelaksanaan proses uji tuntas.

Tanpa mengurangi tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak-hak lainnya, Accountability Framework berfokus pada hak-hak masyarakat adat dan masyarakat setempat, serta hak-hak pekerja, karena risiko tertentu dari dampak negatif terhadap hak-hak tersebut dalam rantai pasokan pertanian dan kehutanan.

2.2 Menghormati hak-hak masyarakat adat dan masyarakat setempat

Perusahaan berkomitmen untuk menghormati hak-hak masyarakat adat dan masyarakat setempat dalam semua kegiatan produksi, pembelian dan pengadaan, dan investasi keuangan. Termasuk, antara lain, hak atas properti, budaya, penentuan nasib sendiri, pemerintahan sendiri, lingkungan yang sehat, non-diskriminasi, serta partisipasi penuh dan efektif dalam keputusan yang memengaruhi mereka. Perusahaan berkomitmen untuk:

2.2.1 Melakukan kegiatan operasional yang sesuai dengan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.

2.2.2 Mengidentifikasi dan menghormati hak-hak formal dan hak adat dari masyarakat adat dan masyarakat setempat atas lahan, wilayah, dan sumber daya dalam konteks setiap aktivitas perusahaan. Hal ini juga termasuk hak untuk memiliki, menempati, menggunakan, dan mengelola lahan, wilayah, serta sumber daya yang ada.

09Prinsip-Prinsip Inti

2.2.3 Memastikan bahwa, prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (Free, prior and informed consent/FPIC)-nya telah dijamin sebelum aktivitas apa pun yang dapat memengaruhi hak masyarakat adat dan masyarakat setempat, lahan, sumber daya, wilayah, mata pencaharian, dan ketahanan pangan. Hal ini dilakukan dengan cara yang sesuai dengan budaya, tradisi, norma, serta nilai-nilai dari masyarakat dan komunitas tersebut, dan dengan melalui perwakilan dan lembaga yang mereka pilih.

2.2.4 Memastikan ketika kegiatan produksi atau konservasi bertabrakan dengan hak, lahan, sumber daya, wilayah, mata pencaharian, atau ketahanan pangan dari masyarakat adat dan setempat, mereka diberi kompensasi atau diakomodasi melalui langkah-langkah yang tepat yang mencerminkan hasil negosiasi dari proses FPIC. Langkah-langkah ini dapat mencakup berlanjutnya akses terhadap lahan, wilayah dan sumber daya; kompensasi yang adil; dan/atau pembagian manfaat yang adil dari kegiatan penggunaan tersebut.

2.2.5 Mengambil tindakan remediasi melalui prosedur yang disepakati bersama dalam kasus-kasus di mana perusahaan telah menyebabkan atau berkontribusi pada pengambilan atau perusakan lahan, wilayah atau sumber daya masyarakat adat atau setempat tanpa menjamin proses FPIC.

2.3 Menghormati hak-hak pekerja

Perusahaan berkomitmen untuk menghormati hak-hak pekerja yang diakui secara internasional dalam semua kegiatan produksi, pembelian dan pengadaan, dan investasi keuangan, serta menjalankan bisnis yang konsisten dengan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia dan Konvensi dasar ILO, dan semua hukum yang berlaku, khususnya termasuk ketentuan untuk:

y Tidak ada pekerja anak

y Tidak ada kerja paksa atau yang diwajibkan

y Kebebasan berserikat dan melakukan perundingan bersama

y Tidak ada diskriminasi

y Tidak ada praktik-praktik kekerasan atau prosedur disiplin yang tidak semestinya

10 Accountability Framework

y Jam kerja yang resmi dan layak

y Tempat kerja yang aman dan sehat

y Upah hidup layak dan tunjangan yang adil

Untuk menghormati hak-hak pekerja, perusahaan juga berkomitmen untuk:

2.3.1 Memastikan hak-hak tersebut dihormati untuk semua pekerja, termasuk karyawan, kontraktor, pekerja sementara, musiman, paruh waktu, dan pekerja lainnya di semua tingkatan rantai pasokan.

2.3.2 Melakukan uji tuntas untuk menilai operasional dan basis pasokan perusahaan terhadap risiko dan tantangan pada hak-hak pekerja, termasuk yang terkait dengan pekerja migran, pekerja yang rentan, pekerja anak, dan pekerjaan dengan tugas yang berbahaya.

2.3.3 Terlibat secara teratur dan langsung dengan semua level pekerja, serta organisasi pekerja, serikat pekerja, dan advokat pekerja lainnya. Hal ini termasuk menciptakan mekanisme permanen bagi manajemen dan tenaga kerja untuk menangani masalah ketenagakerjaan secara kolaboratif dan berkesinambungan.

KOtAK 1. Komitmen pada topik lain

Selain deforestasi, konversi ekosistem, dan hak asasi manusia, AFi menyadari bahwa terdapat banyak isu keberlanjutan penting lainnya yang terkait dengan pertanian dan kehutanan, seperti meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi risiko pestisida, mengurangi emisi gas rumah kaca, melindungi sumber daya air, melestarikan keanekaragaman hayati, dan mendukung restorasi bentang alam. Di masa depan—tergantung pada permintaan dan tanggapan para pemangku kepentingan—Accountability Framework ini dapat diperluas untuk membahas topik tambahan seperti tersebut di atas. Untuk saat ini, perusahaan sangat dianjurkan untuk menganalisa kebutuhan akan komitmen dan inisiatif keberlanjutan tambahan untuk mengatasi masalah penting lainnya di sektor dan wilayah yang terlibat dalam operasional dan rantai pasokan mereka. Perusahaan juga didorong untuk menerapkan atau berpartisipasi dalam standar yang kredibel, kemitraan, dan inisiatif lain yang berfokus pada topik-topik ini.

11Prinsip-Prinsip Inti

KOtAK 2. Pendekatan AFi untuk penyertaan petani kecil dalam rantai pasokan yang bertanggung jawab

Petani kecil memainkan peran penting dalam banyak sektor komoditas pertanian dan kehutanan yang terkait dengan ruang lingkup AFi. Menyertakan produsen ini dalam rantai pasokan yang etis sangat penting untuk membantu mendukung mata pencaharian produsen, meningkatkan produktivitas, menghindari perpindahan dampak sosial dan lingkungan, dan memastikan pasokan komoditas yang stabil. Namun, karena peran petani kecil dalam rantai pasokan dapat sangat berbeda berdasarkan komoditas, konteks, dan perusahaan, AFi tidak memberikan rekomendasi umum mengenai ruang lingkup atau isi komitmen perusahaan terkait penyertaan mereka. Sebaliknya, AFi bertujuan untuk memfasilitasi penyertaan petani kecil dalam rantai pasokan yang etis dengan mengklarifikasi bagaimana berbagai aspek penerapan dan pemantauan komitmen dapat diadaptasi atau disesuaikan dengan konteks petani kecil. Hal ini termasuk pedoman yang sesuai bagi petani kecil untuk ketertelusuran, keterlibatan dan dukungan pemasok, serta penilaian dan retensi pemasok yang tidak patuh. Pedoman Operasional Penyertaan Petani Kecil dalam Rantai Pasokan yang Etis memberikan uraian lebih lanjut tentang topik-topik ini.

12 Accountability Framework

3 Spesifikasi komitmen

3.1 Ruang Lingkup

Komitmen perusahaan berlaku secara luas di seluruh perusahaan untuk mengatasi risiko sosial dan lingkungan yang mungkin timbul sebagai akibat dari kegiatan operasional, pembelian dan pengadaan, serta kegiatan finansial perusahaan yang terkait dengan komoditas pertanian dan kehutanan. Ruang lingkup yang luas sangat penting jika komitmen perusahaan dimaksudkan untuk mendorong perubahan transformatif sambil meminimalkan berpindahnya dampak negatif ke lingkup lain.

3.1.1 Komitmen diterapkan di seluruh segmen perusahaan dimana komoditas pertanian dan kehutanan dapat menimbulkan risiko lingkungan atau sosial; ruang lingkup mereka tidak terbatas pada pasar, lini produk, kepemilikan, atau geografis tertentu.

3.1.2 Jika komitmen tidak berlaku pada seluruh bisnis yang terkait dengan komoditas, maka komitmen harus secara jelas menyebutkan produk, operasional, dan transaksi keuangan yang termasuk dalam ruang lingkup atau yang dikeluarkan dari ruang lingkup. Ruang lingkup yang ditetapkan dapat dibenarkan dengan analisis risiko yang kredibel yang menunjukkan bahwa bagian-bagian yang dikeluarkan dari ruang lingkup tidak rentan terhadap risiko lingkungan atau sosial.

3.2 Tindakan yang dapat diverifikasi dan target terikat waktu

Komitmen perusahaan termasuk target terikat waktu yang dinyatakan secara publik dan tolok ukur yang mencerminkan urgensi penanganan masalah lingkungan dan sosial perusahaan tersebut. Target dan tolok ukur ini bersifat spesifik, kuantitatif, dan dapat dievaluasi serta diverifikasi secara obyektif.

3.2.1 Untuk setiap aspek komitmennya, perusahaan secara publik menetapkan target dan tolok ukur yang spesifik secara geografis dan terikat waktu.

13Prinsip-Prinsip Inti

3.2.2 Target terkait penghentian deforestasi dan konversi merincikan pencapaian komitmen secepat yang dimungkinkan, dan juga mempertimbangkan kapasitas pelaksanaan yang berbeda serta pentingnya penyertaan (terutama petani kecil) untuk mencapai skala dan memastikan perubahan yang berkesinambungan. Target perusahaan mengacu dan diselaraskan dengan target dan tujuan yang lebih luas dan relevan, seperti Deklarasi New York terhadap Hutan atau komitmen seluruh sektor, dipilih target mana yang lebih awal.

3.2.3 Komitmen perusahaan terhadap hak asasi manusia mengakui kewajiban perusahaan untuk selalu menghormati hak asasi manusia sepenuhnya. Ketika komitmen terhadap hak asasi manusia dalam bidang ekonomi, sosial, atau budaya tertentu memerlukan realisasi progresif, maka perusahaan akan mengidentifikasi keadaan dan menentukan target terikat waktu untuk implementasi, pemantauan, dan penghormatan penuh terhadap hak-hak ini.

3.2.4 Jika implementasi akan dilakukan secara bertahap pada berbagai kelompok produk, segmen usaha, atau berbagai jenis pemasok (misal, pemasok langsung dan tidak langsung), maka jadwal implementasi yang terikat waktu akan ditentukan per segmen. Pengurutan ini memprioritaskan area-area yang memiliki kecenderungan dampak lingkungan dan sosial yang paling signifikan dan merugikan. Pengurutan juga dapat mempertimbangkan area mana yang memiliki potensi terbesar untuk dampak positif.

3.2.5 Target, tolok ukur pencapaian, dan indikator serta metrik terkait yang telah ditetapkan perlu dirincikan secara spesifik sehingga kemajuan dan klaim dapat dinilai secara obyektif, baik secara internal (di dalam perusahaan dan pemasoknya) maupun oleh pihak eksternal.

3.2.6 Target, tolok ukur pencapaian, dan indikator ditinjau secara berkala oleh pemangku kepentingan yang relevan dan direvisi jika perlu (tetapi tidak dilemahkan) sehingga dapat terus menunjukkan tren kemajuan yang berarti dalam konteks saat ini. Dalam kasus dimana target terikat waktu atau tolok ukur tidak atau belum terpenuhi, perusahaan harus terus merujuk target tersebut, bekerja secara cepat untuk memenuhinya, dan memantau serta melaporkan kemajuan sebagaimana ditentukan dalam Prinsip Inti 11 dan 12.

14 Accountability Framework

3.3 Terminologi dan definisi

Komitmen perusahaan merujuk dan menerapkan terminologi dan definisi umum. Komitmen dapat dipahami dan dipantau hanya jika konsep-konsep utama didefinisikan dengan jelas. Penggunaan terminologi umum mencegah duplikasi upaya dalam mendefinisikan istilah serta membantu menetapkan indikator kinerja dan data yang sebanding untuk monitoring dan verifikasi.

3.3.1 Komitmen merujuk dan memanfaatkan definisi umum dari Accountability Framework dan, jika sesuai, dapat merujuk definisi kontekstual yang selaras dengan Accountability Framework.

3.3.2 Definisi umum ini diterapkan dalam semua aspek usaha dan manajemen rantai pasokan yang relevan, seperti kontrak pemasok dan kegiatan pengawasan, pengadaan, pemantauan, dan pelaporan.

3.4 Hubungan antara komitmen perusahaan dan hukum yang berlaku

Selain komitmen sukarela, perusahaan juga mematuhi hukum yang berlaku.

3.4.1 Di mana ada ketidaksesuaian antara komitmen sukarela, hukum yang berlaku, dan instrumen yang terkait dengan hak asasi manusia yang diakui secara internasional, maka standar tertinggi menjadi titik acuan untuk pemenuhan kewajiban perusahaan dalam rantai pasokan yang etis.

15Prinsip-Prinsip Inti

Mengambil tindakan: Implementasi komitmen

Prinsip Inti 4 10 menjabarkan elemen-elemen utama untuk implementasi komitmen di semua tahapan rantai pasokan. Mitra AFi sangat mendorong perusahaan untuk menerapkan pendekatan ini terlepas dari ruang lingkup komitmen mereka saat ini. Perusahaan juga dapat menyertakan beberapa elemen ini dalam komitmen atau kebijakan mereka untuk mendokumentasikan keinginan mengikuti praktik yang baik dalam implementasi mereka.

4 10

16 Accountability Framework

4 Sistem dan proses perusahaan untuk mendorong implementasi yang efektif

Perusahaan menetapkan sistem dan proses yang secara efektif mendorong dan mempermudah implementasi komitmen. Prinsip ini berlaku untuk semua perusahaan.

4.1 Perusahaan membentuk skema pertanggungjawaban dan akuntabilitas pimpinan senior untuk mendukung komitmen perusahaan, termasuk pada tingkat CEO dan/atau dewan.

4.2 Komitmen terintegrasi ke dalam proses pengambilan keputusan, sistem, dan pengukuran kinerja unit usaha inti (misalnya, pengadaan), agen, afiliasi, dan anak perusahaan di semua tingkat yang berlaku di perusahaan. Hal ini termasuk pengalokasian personel yang relevan serta upaya meningkatkan kesadaran dan membangun kapasitas melalui kebijakan perusahaan, insentif, manual, dan inisiatif pelatihan.

4.3 Perusahaan mengembangkan dan menerapkan sistem yang efektif untuk mencegah pendanaan atau bentuk dukungan lain kepada produsen atau pemasok yang terlibat dalam deforestasi, konversi ekosistem alami, atau pelanggaran hak asasi manusia, kecuali jika dukungan tersebut diberikan untuk menunjang rencana perbaikan terikat waktu dalam memenuhi komitmen perusahaan (lihat Prinsip Inti 6).

4.4 Perusahaan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana atau proses pelibatan pemangku kepentingan untuk memberikan informasi relevan kepada para pemangku kepentingan serta memberikan peluang untuk masukan dan keterlibatan yang berkaitan dengan pemenuhan komitmen rantai pasokan perusahaan.

17Prinsip-Prinsip Inti

5 Penilaian rantai pasokan dan ketertelusuran

Sumber material dalam rantai pasokan diketahui atau dikontrol hingga batas memadai untuk memastikan bahwa unit produksi dan unit pengolahan sumber telah mematuhi komitmen, atau untuk menentukan tingkat dan sifat permasalahan yang harus diselesaikan. Prinsip ini berlaku untuk perusahaan yang membeli bahan baku, bahan setengah jadi, atau bahan jadi (dari pengolah hingga pengecer).

5.1 Persediaan bahan baku atau bahan setengah jadi dinilai untuk ketidakpatuhan atau risiko ketidakpatuhannya pada komitmen perusahaan, hukum yang berlaku yang terkait dengan ruang lingkup Accountability Framework, dan dampak negatif terhadap hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Jika penilaian risiko digunakan untuk memprioritaskan ketertelusuran dan kegiatan manajemen rantai pasokan lebih lanjut, maka perusahaan mengikuti praktik yang baik untuk kredibilitas, transparansi, dan karakterisasi risiko yang akurat. Sistem monitoring atau kontrol yang efektif—termasuk program sertifikasi, sistem monitoring dan penegakan dari pemerintah, inisiatif yurisdiksi, perangkat evaluasi risiko, dan sistem kontrol yang dikelola pedagang—dapat digunakan untuk mengidentifikasi persediaan yang berisiko lebih rendah untuk satu atau lebih masalah sosial atau lingkungan (lihat Pedoman Operasional Manajemen Rantai Pasokan).

5.2 Ketika tingkat risiko untuk satu atau beberapa masalah sosial dan lingkungan adalah sedang, tinggi, atau tidak diketahui:

y Pengolah primer dan pedagang perantara pertama mengetahui asal usul bahan baku sampai ke tingkat pertanian, perkebunan, hutan produksi, peternakan atau unit pengelolaan hutan. Untuk petani kecil, asal usul bahan baku diketahui setidaknya sampai ke tingkat kelompok tani, dan melakukan pemetaan yang lebih rinci jika diperlukan untuk menilai pemenuhan komitmen. Jika pada awalnya penelusuran ke level ini tidak tersedia, maka secara progresif ditingkatkan hingga ke level ini dengan jangka waktu yang telah ditentukan, dan diprioritaskan pada pengaturan yang paling berisiko.

18 Accountability Framework

y Pembeli pada bagian hilir (downstream) dari perantara pertama (misalnya, manufaktur dan pengecer) melacak persediaan di level hulu (upstream) hingga mereka dapat memastikan kepatuhan atau menentukan tingkat dan sifat ketidakpatuhan yang harus diatasi. Persyaratan ini dapat dipenuhi dengan menggunakan informasi yang disediakan oleh pemasok yang mematuhi elemen-elemen Accountability Framework yang berlaku, termasuk yang terkait dengan manajemen rantai pasokan.

19Prinsip-Prinsip Inti

6 Pengelolaan untuk kepatuhan rantai pasokan

Perusahaan mengelola seluruh rantai pasokannya—termasuk operasionalnya sendiri dan pasokan yang dibeli dari pihak lain—untuk secara proaktif memenuhi komitmen, mengidentifikasi ketidakpatuhan, dan menyelesaikan masalah tersebut secara cepat dan efektif. Sejauh perusahaan membeli bahan baku, bahan setengah jadi, atau bahan jadi dari pihak lain, maka pembeli ini mengelola pemasoknya sebagai berikut.

6.1 Pembeli menyampaikan kepada pemasok bahwa mereka hanya akan menerima bahan yang diproduksi dan dikendalikan sesuai dengan komitmen mereka dan sesuai dengan bagian yang berlaku dari Accountability Framework.

6.2 Pembeli yang mempertahankan hubungan pembelian jangka panjang atau berulang dengan produsen atau pengolah utama, mendukung pemasok tersebut untuk dapat memenuhi komitmen. Dukungan diprioritaskan pada keterlibatan petani kecil dan pihak lain yang mungkin memerlukan lebih banyak bantuan untuk menghindari pengecualian mereka dari rantai pasokan.

6.3 Pembeli mengelola ketidakpatuhan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara cepat tanpa memungkinkan atau mendukung ketidakpatuhan lebih lanjut. Tergantung pada tingkat keparahan dari ketidakpatuhan—maupun tingkat kesalahan pemasok serta komitmen dan kemampuan pemasok untuk bergerak menuju kepatuhan—tindakan penangguhan atau pengecualian pemasok dapat dibenarkan. Ketika pemasok yang tidak patuh dipertahankan ataupun ditangguhkan, pembeli sebaiknya melibatkan mereka untuk mengembangkan, menerapkan, dan memonitor rencana implementasi yang berambisi dan terikat waktu untuk mencapai kepatuhan, termasuk perbaikan yang diperlukan. Parameter untuk mengkarakterisasi intensitas ketidakpatuhan dan menentukan jalur tindakan yang sesuai diuraikan dalam Pedoman Operasional Manajemen Rantai Pasokan.

6.4 Ketika pembeli tidak memiliki kendali atau pengaruh terhadap pemasok tidak langsungnya, maka pembeli melibatkan pemasok langsungnya untuk membentuk insentif, mekanisme dukungan, dan sistem kontrol pembelian yang efektif guna memaksimalkan pemenuhan komitmen serta menghindari ketidakpatuhan yang parah atau terus-menerus dalam basis pasokan tidak langsungnya.

20 Accountability Framework

7 Pembebasan lahan, perencanaan tata guna lahan, dan pengembangan lokasi

Perusahaan melakukan atau mendukung praktik yang bertanggung jawab dalam pembebasan lahan, perencanaan tata guna lahan, dan pengembangan lokasi, yang sepadan dengan peran mereka dalam rantai pasokan. tindakan ini sangat penting untuk membantu memenuhi komitmen mereka terkait hutan dan ekosistem alami lainnya (Prinsip Inti 1) serta menghormati hak-hak atas lahan (Prinsip Inti 2.2). Perusahaan yang berusaha mengembangkan atau mendapatkan hak atas lahan dan mereka yang mendukung atau membiayai kegiatan tersebut—adalah yang paling bertanggung jawab langsung untuk menerapkan praktik-praktik ini. Perusahaan hilir yang terkait dengan persoalan tersebut memastikan bahwa praktik-praktik ini diterapkan oleh pemasok mereka.

7.1 Sebelum ada pembangunan lahan atau infrastruktur atau pun perubahan yang signifikan di dalam pengelolaan atau peruntukan lahan (misalnya, saat perusahaan baru saja memperoleh hak atas lahan atau sumber daya alam, atau membuat rencana pemanenan hutan), perusahaan melakukan atau mendukung proses evaluasi dan perencanaan tata guna lahan yang terintegrasi dan partisipatif, sebagai berikut.

y Penilaian mengikuti proses analisis dan pengambilan keputusan yang berurutan yang dimulai dengan uji tuntas awal, kemudian diikuti dengan penilaian dampak, dan hanya dilanjutkan jika hasil dari langkah-langkah awal tersebut mengindikasikan demikian.

y Dalam kasus konflik lahan yang sedang berlangsung, perusahaan menghentikan upaya untuk memperoleh atau menguasai lahan atau sumber daya yang berkaitan dengan konflik, hingga konflik tersebut ditangani melalui proses negosiasi yang disepakati bersama dan konsisten dengan hukum yang berlaku.

y Proses penilaian dan perencanaan menggunakan pendekatan yang diakui dan layak secara teknis untuk mengidentifikasi nilai-nilai konservasi dan nilai masyarakat atas lahan, mengkaji kepemilikan lahan, mengevaluasi potensi dampak dari kegiatan yang diusulkan, serta membuat rencana minimalisasi dampak negatif dan

21Prinsip-Prinsip Inti

mengurangi dampak yang tidak dapat dihindari.3 Proses-proses ini mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan secara bersamaan dan kaitannya antara satu dengan yang lain, dilakukan secara transparan, dan secara aktif mengakomodasi partisipasi masyarakat adat, masyarakat setempat, dan pemangku kepentingan lainnya yang berpotensi terkena dampak.

y Ketika aktivitas berdampak pada hak, lahan, sumber daya, wilayah, mata pencaharian, dan ketahanan pangan masyarakat adat dan masyarakat setempat, maka perlu dipastikan bahwa FPIC dari kelompok-kelompok ini menjadi bagian dari proses perencanaan tata guna lahan terpadu, dan rencana apapun yang dibentuk harus didasarkan pada hasil negosiasi dari proses FPIC dan proses perencanaan tata guna lahan.

7.2 Dalam konteks dimana komitmen untuk menghapus deforestasi atau konversi ekosistem alami bertentangan dengan rencana tata guna lahan oleh masyarakat adat dan masyarakat setempat yang memiliki hak atas lahan tersebut, perusahaan mengikuti Pedoman Operasional Penghormatan terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Setempat untuk menentukan apakah dan bagaimana mereka dapat tetap memenuhi komitmen yang berlaku dalam konteks yang terjadi.

7.3 Sebagai hasil dari proses pengkajian dan perencanaan lahan—dan sebelum memulai kegiatan apa pun—mekanisme yang efektif perlu diterapkan untuk mendorong pengelolaan dan perlindungan jangka panjang dari setiap aspek yang penting bagi konservasi, masyarakat adat atau masyarakat setempat. Mekanisme ini didokumentasikan secara tertulis, disetujui oleh para pihak yang terlibat, serta merincikan peran dan kewajiban perusahaan, masyarakat yang terkena dampak, dan entitas terkait lainnya di dalam bentang alam tersebut.

7.4 Perusahaan yang membangun atau memperoleh hak atas lahan harus memenuhi elemen-elemen Prinsip ini di seluruh perusahaan (termasuk kelompok perusahaan). Pembeli mengharuskan pemasoknya untuk memenuhi elemen-elemen Prinsip ini di seluruh perusahaan mereka.

3 Pendekatan tersebut meliputi Nilai Konservasi Tinggi (NKT), yang terintegrasi dengan analisis Pendekatan Stok Karbon Tinggi (PSKT)/NKT, atau metode perencanaan berbasis konservasi serba guna yang serupa; Proses FPIC serta penilaian tata guna lahan dan kepemilikan lahan yang terkait, sesuai dengan Accountability Framework dan pedoman kredibel lainnya; Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial/Environmental and Social Impact Assessments (ESIAs) dilakukan dengan konsisten dengan hukum yang berlaku dan praktik partisipatif yang terbaik, perencanaan multi-disiplin dan penilaian dampak; serta penilaian terhadap status kawasan lindung sebelumnya dan potensi proses Protected Area Downgrading, Downsizing, and Degazettement (PADDD) pada kawasan yang dilindungi. Pendekatan ini sebaiknya dikombinasikan dengan pendekatan lainnya, sebagai bagian dari proses penilaian dan perencanaan terpadu, untuk menganalisa dan secara memadai menangani semua masalah dan dampak sosial dan lingkungan yang relevan.

22 Accountability Framework

8 Pengelolaan lahan dan perlindungan jangka panjang

Perusahaan melakukan atau mendukung pengelolaan lahan jangka panjang yang efektif—termasuk perlindungan nilai-nilai konservasi dan budaya serta hak masyarakat adat dan masyarakat setempat—setara dengan peran mereka dalam rantai pasokan. tindakan ini sangat penting untuk membantu memenuhi komitmen terkait hutan dan ekosistem alami lainnya (Prinsip Inti 1) dan menghormati hak atas lahan (Prinsip Inti 2.2). Perusahaan yang memiliki atau mengelola area produksi pertanian dan kehutanan serta lahan yang terkait merupakan pihak yang paling bertanggung jawab secara langsung untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Perusahaan hilir yang terkait dengan area subjek memastikan bahwa praktik tersebut dilaksanakan di seluruh basis pemasok mereka.

8.1 Perusahaan pemilik atau pengelola lahan melakukan atau mendukung kegiatan manajemen yang diperlukan untuk memastikan perlindungan jangka panjang terhadap nilai-nilai dan hak-hak yang disebutkan di atas pada lokasi subjek dan area yang berdekatan. Jika mekanisme untuk manajemen, pemantauan, dan perlindungan jangka panjang didefinisikan sebagai bagian dari akuisisi lokasi atau proses pengembangan, maka hal-hal tersebut diimplementasikan dan diadaptasi sesuai kebutuhan agar tetap berjalan efektif. Jika mekanisme tersebut tidak didefinisikan, maka perusahaan membuat rencana pengelolaan dan pemantauan untuk memastikan perlindungan jangka panjang yang efektif terhadap nilai-nilai konservasi dan nilai-nilai masyarakat atas lahan.

8.2 Dalam kasus konflik tengah berlangsung atau dampak negatif pada lingkungan atau sosial yang terkait dengan kegiatan atau praktik pengelolaan lahan yang terdahulu oleh perusahaan, maka perusahaan mengambil langkah untuk mengatasi dan memperbaiki kerugian tersebut, konsisten dengan Prinsip Inti 9.

8.3 Entitas yang mengakuisisi hak pada lahan produksi komoditas memikul kewajiban atas lahan tersebut terkait konservasi, restorasi, pengelolaan lahan, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan masyarakat setempat.

23Prinsip-Prinsip Inti

8.4 Pembeli memastikan bahwa pemasoknya, baik langsung maupun tidak langsung yang memiliki atau mengelola lahan, telah memenuhi elemen-elemen sebelumnya atau mengikuti rencana terikat waktu untuk pengelolaan lahan secara efektif guna melindungi nilai-nilai konservasi dan nilai-nilai masyarakat, serta menghormati hak-hak masyarakat adat dan masyarakat setempat yang terkait dengan lahan. Dalam beberapa situasi, hal ini mengharuskan pembeli untuk mendukung pengelolaan lahan yang efektif dan perlindungan jangka panjang melalui dukungan keuangan, teknis, atau cara efektif lainnya.

24 Accountability Framework

9 Akses terhadap perbaikan dan restorasi lingkungan

Apabila perusahaan belum memenuhi komitmen, menyebabkan atau berkontribusi pada dampak yang merugikan hak asasi manusia atau lingkungan, mereka menyediakan atau bekerja sama dalam melakukan remediasi terhadap kerusakan terkait. Mekanisme pengaduan yang efektif ditetapkan untuk memastikan akses terhadap perbaikan. Prinsip ini berlaku untuk semua perusahaan; peran dalam menyediakan atau bekerja sama dalam remediasi mungkin berbeda-beda tergantung pada posisi perusahaan dalam rantai pasokan dan kepemilikan atau peran manajemennya dalam operasional yang menyebabkan kebutuhan akan perbaikan tersebut.

9.1 Perusahaan memungkinkan atau bekerja sama dalam menyediakan perbaikan yang layak dan adil pada kasus dampak yang merugikan hak asasi manusia dan restorasi yang efektif dan/atau kompensasi yang sepadan dengan nilai-nilai yang hilang dalam kasus deforestasi, konversi, serta dampak lingkungan terkait lainnya. Perbaikan yang sesuai dan kewajiban masing-masing pelaku rantai pasokan akan berbeda tergantung pada konteks dan pendekatan yang kredibel sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Pedoman Operasional Remediasi dan Akses terhadap Perbaikan dan Pedoman Operasional Restorasi dan Kompensasi Lingkungan.

9.2 Perusahaan membentuk mekanisme pengaduan perusahaan yang efektif yang menganut Kriteria Efektivitas Prinsip-Prinsip Pedoman PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Effectiveness Criteria of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights). Perusahaan mengkaji mekanisme pengaduan negara dan non-negara yang ada dan mendukung upaya untuk memperkuat dan memudahkan akses terhadap hal-hal ini sebagaimana diperlukan untuk membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan keluhan dalam operasional dan rantai pasokan mereka.

9.3 Perusahaan tidak melepaskan hak atas lahan sampai: i) keluhan yang ada telah diselesaikan sepenuhnya, atau ii) kewajiban telah dipindahkan ke pihak lain (misalnya, pemilik baru) secara hukum.

9.4 Perusahaan yang membeli atau mengakuisisi kepemilikan properti penghasil komoditas memikul tanggung jawab untuk pemulihan dari kerugian di masa lalu, kecuali jika tanggung jawab ini secara eksplisit dan legal ditransfer ke atau dipertahankan oleh pihak lain.

25Prinsip-Prinsip Inti

10 Kolaborasi untuk kelestarian bentang alam dan sektoral

Perusahaan menjalankan usaha mereka dan menggunakan pengaruhnya secara etis dan transparan untuk membantu melindungi lingkungan dan menghormati hak asasi manusia. Perusahaan berkontribusi pada inisiatif sektor, bentang alam, dan yurisdiksi untuk mendorong kolaborasi dalam mengatasi tantangan sosial dan lingkungan yang utama. Prinsip ini berlaku untuk semua perusahaan.

10.1 Perusahaan yang membangun, memiliki, atau mengelola lahan—serta pedagang yang memiliki jejak produksi atau pengadaan yang signifikan pada bentang alam tertentu—berpartisipasi dalam atau mendukung perencanaan multi-pihak dan upaya kebijakan untuk meningkatkan tata kelola lahan, menghindari deforestasi dan konversi ekosistem sumber daya alam lainnya, serta mencegah dampak yang merugikan hak asasi manusia melalui tindakan pada tingkat bentang alam atau yurisdiksi. Perusahaan hilir yang lebih lanjut (misalnya, perusahaan manufaktur) juga berpartisipasi dalam proses tersebut ketika diperlukan karena posisinya dalam rantai pasokan dan oleh skala pengadaan atau pengaruhnya di area tertentu.

10.2 Perusahaan bekerja dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memajukan upaya publikasi peta-peta (misalnya, zonasi tata guna lahan dan wilayah konsesi) dan informasi terkait lainnya (misalnya, lokasi dan volume perdagangan silo atau kilang) yang dapat membantu mempercepat pelaksanaan praktik dan inisiatif yang berkelanjutan, memudahkan monitoring, serta mendorong transparansi.

10.3 Perusahaan berpartisipasi dalam inisiatif sektor untuk menciptakan tujuan, komitmen, standar yang kolektif atau selaras, proses implementasi yang terkoordinasi, sistem monitoring, atau tindakan lain untuk meningkatkan efektivitas, memperluas skala, dan meminimalkan kebocoran (leakage) terkait rantai pasokan yang etis.

26 Accountability Framework

10.4 Perusahaan yang saat ini beroperasi di, atau membeli dari, konteks dengan karakterisasi risiko sosial atau lingkungan yang sedang atau tinggi atau tata kelola yang buruk tetap terlibat dalam pengaturan ini, dan menggunakan pengaruh mereka untuk mengatasi risiko tersebut. Dalam situasi ini, perusahaan mencari kesempatan untuk bekerja dengan rekan-rekan mereka yang membeli dari wilayah yang sama, pemberi sertifikasi pihak ketiga, pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya untuk menerapkan upaya kolaboratif dalam memperkuat tata kelola dan mendorong kepatuhan yang lebih luas serta pelaksanaan praktik yang lebih baik.

10.5 Perusahaan melakukan upaya dengan itikad baik dalam menyampaikan persyaratan rantai pasokan etis—serta untuk memberikan insentif dan dukungan dalam rangka membantu memenuhi upaya tersebut—kepada calon pemasok di wilayah di mana perusahaan melakukan pembelian. Hal ini dapat dilakukan oleh perusahaan secara individu (misalnya, dengan menyertakan persyaratan dalam hubungan-hubungan baru) dan/atau di tingkat sektor melalui upaya kolaboratif kelompok perusahaan dan pelaku usaha lainnya.

10.6 Perusahaan mendorong mitra, pemasok, pelanggan, dan rekan usaha di sektor pertanian dan kehutanan serta asosiasi terkait, kelompok industri dan aktor pemerintah untuk mengikuti elemen-elemen Accountability Framework.

10.7 Advokasi yang didukung perusahaan dan pelibatan pemerintah di semua tingkatan konsisten dengan komitmen perusahaan, hukum yang berlaku, dan elemen-elemen Accountability Framework. Hal ini termasuk, misalnya, advokasi terkait hak asasi manusia, peruntukan lahan, peraturan dan lisensi yang mempengaruhi produksi dan perdagangan komoditas, serta undang-undang buruh dan pertanahan. Perusahaan secara terbuka mengungkapkan semua kontribusi politik dan pengeluaran kampanye di semua tingkat yurisdiksi.

27Prinsip-Prinsip Inti

Menunjukkan kemajuan: Monitoring, verifikasi, dan pelaporan

Prinsip Inti 11 12 mendefinisikan elemen-elemen utama untuk monitoring, verifikasi, dan pelaporan tentang kemajuan terhadap komitmen di semua tahapan rantai pasokan. Mitra AFi sangat mendukung perusahaan untuk menerapkan pendekatan ini terlepas dari ruang lingkup komitmen mereka pada saat ini. Perusahaan mungkin juga ingin menyertakan beberapa elemen ini dalam komitmen atau kebijakannya untuk mendokumentasikan keinginannya dalam mengikuti praktik-praktik yang baik dalam bidang ini.

11 12

28 Accountability Framework

11 Monitoring dan verifikasi

Monitoring berkala dilakukan terhadap target-target terikat waktu yang terkait dengan setiap komitmen (lihat Prinsip Inti 3.2). Kegiatan monitoring menggunakan metode yang sesuai untuk menilai pencapaian sosial, lingkungan, dan tata guna lahan yang berkaitan dengan ruang lingkup komitmen. Pemenuhan komitmen (dan kemajuan terhadap pemenuhan tersebut) divalidasi melalui proses verifikasi yang dilakukan sesuai dengan norma-norma praktik yang baik untuk menjunjung kredibilitas, ketelitian dan kemandirian. Prinsip ini berlaku untuk semua perusahaan, dengan lingkup serta peran monitoring dan verifikasi yang berbeda-beda berdasarkan posisi dalam rantai pasokan.

11.1 Monitoring dan verifikasi (M&V) menilai kepatuhan terhadap komitmen dan kewajiban perusahaan. Jika kepatuhan penuh belum tercapai, maka akan dilakukan penilaian kemajuan terhadap kepatuhan, contohnya dengan mengukur tingkat kinerja kuantitatif dan/atau implementasi rencana perbaikan.

11.2 M&V untuk pembeli komoditas dilakukan dengan menilai kinerja di seluruh portofolio pemasok. M & V juga dilakukan dengan menilai keefektifan sistem manajemen pemasok dan menilai mekanisme lain dalam mengidentifikasi dan mengatasi ketidakpatuhan atau dampak yang merugikan (lihat Prinsip Inti 6).

11.3 M&V didasarkan pada metrik pengukuran yang jelas di mana kepatuhan atau kinerja dapat dinilai; pengukuran ini didasarkan pada definisi umum (Prinsip Inti 3.3) yang sesuai.

11.4 Metodologi M&V menggunakan pendekatan yang diakui dan dapat diandalkan secara teknis (misalnya, analisis perubahan tutupan lahan berdasarkan citra satelit, observasi lapangan, peninjauan dokumen, keterlibatan pemangku kepentingan, wawancara dengan orang atau kelompok yang terkena dampak, monitoring berbasis masyarakat dan teknik efektif lainnya) untuk memastikan kredibilitas dan keterbandingan pengamatan serta temuan dari konteks yang berbeda-beda.

29Prinsip-Prinsip Inti

11.5 Proses M&V menggabungkan informasi dan perspektif yang relevan dari para pemangku kepentingan lokal untuk mengkaji risiko dan tingkat kinerja. Mekanisme yang efektif ditetapkan untuk memudahkan pembagian informasi tersebut dengan melindungi kerahasiaan dan keselamatan orang yang memberikan informasi.

11.6 Verifikasi mengikuti norma-norma praktik yang baik untuk pengambilan sampel dan intensitas audit; metode untuk mendeteksi risiko, kerugian dan ketidakpatuhan terhadap komitmen; kompetensi dan kemandirian tim penilai; partisipasi pemangku kepentingan; dan transparansi terkait ruang lingkup verifikasi, metrik, proses, dan pencapaian.

11.7 Verifikasi pihak ketiga yang independen, dilakukan sejauh yang diperlukan untuk mengesahkan tingkat kepatuhan dan kinerja, serta menyediakan tingkat jaminan independen yang diperlukan untuk memperkuat komunikasi dan klaim.

11.8 Laporan verifikasi pihak ketiga (atau ringkasannya) disediakan untuk umum.

11.9 Perusahaan menggunakan hasil M&V untuk membantu menginformasikan pembelajaran, pengambilan keputusan, dan proses perbaikan yang kontinu.

30 Accountability Framework

12 Pelaporan, pengungkapan informasi, dan klaim

Kemajuan dan pencapaian terkait penerapan komitmen dilaporkan secara publik dan berkala. Laporan ini merujuk dan mematuhi definisi umum dan praktik yang baik untuk menyampaikan informasi yang akurat dan dapat diverifikasi. Klaim perusahaan mengenai kemajuan atau kinerja didukung oleh verifikasi yang kredibel (Prinsip Inti 11). Prinsip ini berlaku untuk semua perusahaan. Ruang lingkup pelaporan dapat berbeda berdasarkan posisi dalam rantai pasokan.

12.1 Perusahaan melaporkan status kemajuan terhadap pemenuhan komitmen mereka setidaknya setahun sekali. Laporan tersebut menyajikan pengukuran kemajuan kuantitatif dan kualitatif dan membandingkannya dengan komitmen perusahaan yang telah dinyatakan secara publik. Metrik yang digunakan berdasarkan pada terminologi yang jelas dan dapat diterima serta selaras dengan sistem dan platform pelaporan umum. Laporan juga menunjukkan metodologi monitoring, sumber data, dan bagaimana serta apakah informasi telah diverifikasi secara independen. Laporan ini tersedia secara bebas dalam format dan bahasa yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan.

12.2 Selain laporan berkala tentang kemajuan terhadap pemenuhan komitmen, perusahaan mempublikasikan informasi tentang pemasok mereka, asal pasokan, jenis dan status dari setiap ketidakpatuhan serta keluhan yang terkait. Jenis informasi ini sesuai dengan konteks dan peran perusahaan dalam rantai pasokan, seperti dijabarkan lebih lanjut dalam Pedoman Operasional Pelaporan, Pengungkapan Informasi, dan Klaim. Perusahaan memberikan peluang bagi publik untuk memberikan komentar atas informasi ini.

12.3 Komunikasi mengenai kemajuan atau kinerja dibuktikan oleh pelaporan publik tentang kegiatan dan hasil pelaksanaan. Klaim mengenai pencapaian hasil tertentu atau ambang batas kinerja (misalnya, tidak ada deforestasi atau tidak ada pekerja anak) didukung dengan verifikasi yang sesuai dengan Prinsip Inti 11 dan Pedoman Operasional terkait.

31

www.accountability-framework.org