prinsip prinsip legal praktik keperawatan

8 November 2014

Stikes Muhammadiyah Lhokseumawe

Rifka Handayani

8 November 2014

Prinsip Prinpip Legal Keperawatan

Makalah prinsip-prinsi p legal dalam praktik keperawatan

P a g e | 2

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Prinsip-Prinsip Legal Dalam Keperawatan

Praktik keperawatan yang aman memerlukan pemahaman tentang batasan

legal yang ada dalam praktik perawat. Sama dengan semua aspek keperawatan,

pemahaman tentang implikasi hukum dapat mendukung pemikiran kristis

perawat. Perawat perlu memahami hukum untuk melindungi hak kliennya dan

dirinya sendiri dari masalah. Perawat tidak perlu takut hukum, tetapi lebih melihat

hukum sebagai dasar pemahaman terhadap apa yang masyarakat harapkan dari

penyelenggarapelayanan keperawatan yang profesional.

1. Malpraktek

Malpraktik adalah kelalaian dari seseorang perawat untuk menerapkan

tingkat ketrampilan dan pengetahuannya di dalam memberikan pelayanan

pengobatan dan perawat terhadap seorang pasien yang lazim diterapkan dalam

mengobati dan merawat orang sakit atau terluka di lingkungan wilayah yang

sama.

Malpraktek dibagi 3 kategori :

a. Criminal Malpractice

Perbuatan seseorang dapat dimasukkan dalam kategori criminal malpraktek

manakal perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik pidana yakni :

1) Perbuatan tercelah

2) Dilakukan dengan sikap batin yang salah yang berupa kesengajaan,

kecerobohan atau kealpaan. Misalnya euthanasia (pasal 244 KUHP),

membuka rahasia jabatan (pasal 332 KUHP), membuat surat keterangan

palsu (263 KUHP) dan melakukan aborsi tapa indikasi medis (pasal 299

KUHP)


P a g e | 3

b. Civil Malpraktek

Tindakan tenaga kesehatan yang dapat dikategorikan Civil Malpraktek adalah :

1) Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan

2) Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi

terlambat melakukannya

3) Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi

tidak sempurna

4) Melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnya dilakukan.

Hal ini bisa bersifat individual atau korporasi dan dapat pula dialihkan

pihak lain berdasarkan principle of vicsip rius liability. Dengan prinsip ini

maka rumah sakit dapat bertanggunggugat atas kesalahan yang dilakukan

karyawan selama tenaga kesehatan tersebut dalam rangka melaksanakan

tugas kewajibannya.

c. Administrative Malpractice

Tenaga perawatan dikatakan telah melakukan administrasi malpraktek

manakala tenaga keperawatan tersebut telah melanggar hokum administrasi. Perlu

diketahui bahwa dalam melakukan police power, pemerintah mempunyai

kewenangan menerbitkan berbagai ketentuan dibidang kesehatan, misalnya

tentang persyaratan bagi tenaga perawatan untuk menjalankan profesinya, batas

kewenangan serta kewajiban tenaga perawatan. Apabila peraturan tersebut

dilanggar maka tenaga kesehatan yang bersangkutan dapat dipersalahkan

melanggar hokum administrasi.


P a g e | 4

Tindakan-tindakan Malpraktik yaitu :

1. Kesalahan Diagnosa

2. Penyuapan

3. Penyalahgunaan obat

4. Pemberian dosis obat yang salah

5. Alat-alat yang tidak memenuhi standart kesehatan atau tidak steril

6. Kesalahan produser operasi

7. Percobaan cara pengobatan baru suatu penyakit pada pasien

.Dampak Malpraktek

1. Merugikan pasien terutama bisa menimbulkan cacat permanen

2. Bagi petugas hokum dapat dijerat hukum pidana

3. Dari segi sosial dapat dikucilkan dari masyarakat

4. Dari segi agama mendapat dosa

5. Dari segi etika keperawatan melanggar etika dan bukan tindakan yang

profesional

Upaya-upaya Pencegahan Malpraktik, yaitu :

1. Senantiasa berpedoman pada standart pelayanan medik dan standart

prosedur professional

2. Senantiasa berpedoman pada standart pelayanan medik dan standart

professional

3. Bekerjalah secara professional berlandaskan etik dan moral yang tinggi

4. Tingkatkan rasa kebersamaan, keakraban dan kekeluargaan

5. Ikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terutama

tentang kesehatan.


P a g e | 5

2. Kelalaian

Kelalaian bukanlah suatu kejahatan. Seorang dokter atau perawat

dikatakan lalai jika ia bertindak tak acuh, tidak memperhatikan kepentingan orang

lain sebagaimana lazimnya. Akan tetapi,jika kelalaian itu telah mencapai suatu

tingkat tertentu sehingga tidak memperdulikan jiwa orang lain maka hal ini akan

membawa akibat hukum, apalagi jika sampai merenggut nyawa, maka hal ini

dapat digolongkan sebagai kelalaian berat (culpa lata).

Kelalaian adalah kegagalan untuk bersikap hati - hati yang pada umumnya

wajar dilakukan oleh seseorang dengan hati - hati, dalam keadaan tersebut itu

merupakan suatu tindakan seseorang yang hati - hati dan wajar tidak akan

melakukan didalam keadaan yang sama atau kegagalan untuk melakukan apa

orang lain dengan hati - hati yang wajar justru akan melakukan di dalam keadaan

yang sama

Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa kelalaian dapat bersifat

ketidaksengajaan, kurang teliti, kurang hati - hati, acuh tak acuh, sembrono, tidak

peduli terhadap kepentingan orang lain tetapi akibat tindakan bukanlah tujuannya.

Kelalaian bukan suatu pelanggaran hukum atau kejahatan. Jika kelalaian itu tidak

sampai membawa kerugian atau cedera kepada orang lain dan orang itu dapat

menerimannya, namun jika kelalaian itu mengakibatkan kerugian materi,

mencelakakan atau bahkan merenggut nyawa orang lain ini diklasifikasikan

sebagai kelalaian berat, serius dan criminal.

3. Pertanggung Gugatan dan Pertanggung Jawaban

A. Pertanggung Gugatan

Yaitu suatu tindak gugatan apabila terjadi suatu kasus tertentu.

Contoh:

Ketika dokter memberi instruksi kepada perawat untuk memberikan obat

kepada pasien tapi ternyata obat yang diberikan itu salah, dan mengakibatkan


P a g e | 6

penyakit pasien menjadi tambah parah dan dapat merenggut nyawanya. Maka,

pihak keluarga pasien berhak menggugat dokter atau perawat tersebut.

b.Pertanggung Jawaban

Yaitu suatu konsekuensi yang harus diterima seseorang atas perbuatannya.

Contoh:

Jika ada kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter dan pihak

keluarga pasien tidak terima karena kondisi pasien semakin parah maka, dokter

akan bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaiannya

.

4. Situasi yang harus dihindari oleh Perawat

a. Kelalaian

Seorang perawat bersalah karena kelalaian jika mencederai pasien dengan

cara tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan ataupun tidak

melakukan tugas dengan hati-hati sehingga mengakibatkan pasien jatuh dan

cedera.

b. Pencurian

Mengambil sesuatu yang bukan milik anda membuat anda bersalah karena

mencuri. Jika anda tertangkap, anda akan dihukum. Mengambil barang yang

tidak berharga sekalipun dapat dianggap sebagai pencurian

c. Fitnah

Jika anda membuat pernyataan palsu tentang seseorang dan merugikan

orang tersebut, anda bersalah karena melakukan fitnah. Hal ini benar jika anda

menyatakan secara verbal atau tertulis.

d. False imprisonment

Menahan tindakan seseorang tanpa otorisasi yang tepat merupakan

pelanggaran hukum atau false imprisonment. Menggunakan restrein fisik atau

bahkan mengancam akan melakukannya agar pasien mau bekerja sama bisa juga


P a g e | 7

termasuk dalam false imprisonment. Penyokong dan restrein harus digunakan

sesuai dengan perintah dokter

.e. Penyerangan dan Pemukulan

Penyerangan artinya dengan sengaja berusahan untuk menyentuh tubuh

orang lain atau bahkan mengancam untuk melakukannya. Pemukulan berarti

secara nyata menyentuh orang lain tanpa ijin.Perawatan yang kita berikan selalu

atas ijin pasien atau informed consent. Ini berarti pasien harus mengetahui dan

menyetujui apa yang kita rencanakan dan kita lakukan

f. Pelanggaran Privasi

Pasien mempunyai hak atas kerahasiaan dirinya dan urusan pribadinya.

Pelanggaran terhadap kerahasiaan adalah pelanggaran privasi dan itu adalah

tindakan yang melawan hukum.

g. Penganiayaan

Menganiaya pasien melanggar prinsip-prinsip etik dan membuat anda

terikat secara hukum untuk menanggung tuntutan hukum. Standar etik meminta

perawat untuk tidak melakukan sesuatu yang membahayakan pasien.

Setiap orang dapat dianiaya, tetapi hanya orang tua dan anak-anaklah yang

paling rentan. Biasanya, pemberi layanan atau keluargalah yang bertanggung

jawab terhadap penganiayaan ini. Mungkin sulit dimengerti mengapa seseorang

menganiaya ornag lain yang lemah atau rapuh, tetapi hal ini terjadi. Beberapa

orang merasa puas bisa mengendalikan orang lain. Tetapi hampir semua

penganiayaan berawal dari perasaan frustasi dan kelelahan dan sebagai seorang

perawat perlu menjaga keamanan dan keselamatan pasiennya


P a g e | 8

2.2 Contoh Malpraktek Keperawatan Dan Kajian Etika Hukum

Pasien usia lanjut mengalami disorientasi pada saat berada di ruang

perawatan. Perawat tidak membuat rencana keperawatan guna memantau dan

mempertahankan keamanan pasien dengan memasang penghalang tempat tidur.

Sebagai akibat disorientasi, pasien kemudian terjatuh dari tempat tidur pada waktu

malam hari dan pasien mengalami patah tulang tungkai

Dari kasus diatas , perawat telah melanggar etika keperawatan yang telah

dituangkan dalam kode etik keperawatan yang disusun oleh Persatuan Perawat

Nasional Indonesia dalam Musyawarah Nasionalnya di Jakarta pada tanggal 29

Nopember 1989 khususnya pada Bab I, pasal 1, yang menjelaskan tanggung

jawab perawat terhadap klien (individu, keluarga dan masyarakat).dimana perawat

tersebut tidak melaksanakan tanggung jawabnya terhadap klien dengan tidak

membuat rencana keperawatan guna memantau dan mempertahankan kemanan

pasien dengan tidak memasang penghalang tempat tidur.

Selain itu perawat tersebut juga melanggar bab II pasal V,yang bunyinya

Mengutamakan perlindungan dan keselamatan klien dalam melaksanakan tugas,

serta matang dalam mempertimbangkan kemampuan jika menerima atau

mengalih-tugaskan tanggung jawab yang ada hubungan dengan keperawatan

dimana ia tidak mengutamakan keselamatan kliennya sehingga mengakibatkan

kliennya terjatuh dari tempat tidur dan mengalami patah tungkai.

Disamping itu perawat juga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai

perawat dalam hal Memberikan pelayanan/asuhan sesuai standar profesi/batas

kewenangan.

Dari kasus tersebut perawat telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan

kerugian seperti patah tulang tungkai sehingga bisa dikategorikan sebagai

malpraktek yang termasuk ke dalam criminal malpractice bersifat neglegence

yang dapat dijerat hokum antara lain :

1. Pasal-pasal 359 sampai dengan 361 KUHP, pasal-pasal karena lalai

menyebabkan mati atau luka-luka berat.Pasal 359 KUHP, karena kelalaian

menyebabkan orang mati :Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan


P a g e | 9

mati-nya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun

atau kurungan paling lama satu tahun.

2. Pasal 360 KUHP, karena kelalaian menyebakan luka berat:Ayat (1)

Barangsiapa karena kealpaannya menyebakan orang lain mendapat luka-luka

berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan

paling lama satu tahun.Ayat (2) Barangsiapa karena kealpaannya

menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehinga menimbulkan

penyakit atau alangan menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian

selama waktu tertentu, diancam de¬ngan pidana penjara paling lama sembilan

bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah.

3. Pasal 361 KUHP, karena kelalaian dalam melakukan jabatan atau pekerjaan

(misalnya: dokter, bidan, apoteker, sopir, masinis dan Iain-lain) apabila

melalaikan peraturan-peraturan pekerjaannya hingga mengakibatkan mati

atau luka berat, maka mendapat hukuman yang lebih berat pula.Pasal 361

KUHP menyatakan:Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini di-lakukan

dalam menjalankan suatu jabatan atau pen¬caharian, maka pidana ditambah

dengan pertiga, dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan

pencaharian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat

memerintahkan supaya putusnya di-umumkan.Pertanggung jawaban didepan

hukum pada criminal malpractice adalah bersifat individual/personal dan oleh

sebab itu tidak dapat dialihkan kepada orang lain atau kepada rumah

sakit/sarana kesehatan.

Selain pasal tersebut diatas, perawat tersebut juga telah melanggar Pasal 54 :

(1). Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian

dalam melak-sanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin.

(2). Penentuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian sebagaimana yang

dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan.


P a g e | 10

2.3 Perlindungan Hukum Dalam Praktek Keperawatan

Undang – undang praktik keperawatan sudah lama menjadi bahan diskusi para

perawat. PPNI pada kongres Nasional keduanya di Surabaya tahun 1980 mulai

merekomendasikan perlunya bahan-bahan perundang-undangan untuk

perlindungan hukum bagi tenaga keperawatan. Tidak adanya undang-undang

perlindungan bagi perawat menyebabkan perawat secara penuh belum dapat

bertanggung jawab terhadap pelayanan yang mereka lakukan. Tumpang tindih

antara tugas dokter dan perawat masih sering terjadi dan beberapa perawat lulusan

pendidikan tinggi merasa frustasi karena tidak adanya kejelasan tentang peran,

fungsi dan kewenangannya. Hal ini juga menyebabkan semua perawat dianggap

sama pengetahuan dan ketrampilannya, tanpa memperhatikan latar belakang

ilmiah yang mereka miliki.

A. Pentingnya Undang-Undang Praktik Keperawatan

Ada beberapa alasan mengapa Undang-Undang Praktik Keperawatan

dibutuhkan. Pertama, alasan filosofi. Perawat telah memberikan konstribusi besar

dalam peningkatan derajat kesehatan. Perawat berperan dalam memberikan

pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan pemerintah dan swasta, dari perkotaan

hingga pelosok desa terpencil dan perbatasan. Tetapi pengabdian tersebut pada

kenyataannya belum diimbangi dengan pemberian perlindungan hukum, bahkan

cenderung menjadi objek hukum (WHO, 2002).

Kedua, alasan yuridis. UUD 1945, pasal 5, menyebutkan bahwa Presiden

memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan

Perwakilan Rakyat. Demikian Juga UU Nomor 23 tahun 1992, Pasal 32, secara

eksplisit menyebutkan bahwa pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan

berdasarkan ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan, hanya dapat

dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan

untuk itu. Sedang pasal 53, menyebutkan bahwa tenaga kesehatan berhak

memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan

profesinya. Ditambah lagi, pasal 53 bahwa tenaga kesehatan dalam melakukan


P a g e | 11

tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak

pasien. Disisi lain secara teknis telah berlaku Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat.

Ketiga, alasan sosiologis. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan

khususnya pelayanan keperawatan semakin meningkat. Hal ini karena adanya

pergeseran paradigma dalam pemberian pelayanan kesehatan, dari model medikal

yang menitikberatkan pelayanan pada diagnosis penyakit dan pengobatan, ke

paradigma sehat yang lebih holistik yang melihat penyakit dan gejala sebagai

informasi dan bukan sebagai fokus pelayanan (Cohen, 1996).

Disamping itu, masyarakat membutuhkan pelayanan keperawatan yang mudah

dijangkau, pelayanan keperawatan yang bermutu sebagai bagian integral dari

pelayanan kesehatan, dan memperoleh kepastian hukum kepada pemberian dan

penyelenggaraan pelayanan keperawatan. Keperawatan merupakan salah satu

profesi dalam dunia kesehatan. Sebagai profesi, tentunya pelayanan yang

diberikan harus professional, sehingga perawat/ners harus memiliki kompetensi

dan memenuhi standar praktik keperawatan, serta memperhatikan kode etik dan

moral profesi agar masyarakat menerima pelayanan dan asuhan keperwatan yang

bemutu.

B. Undang-Undang di Indonesia yang berkaitan dengan Praktik

Keperawatan :

1. UU No. 9 tahun 1960, tentang pokok-pokok kesehatan

Bab II (Tugas Pemerintah), pasal 10 antara lain menyebutkan bahwa

pemerintah mengatur kedudukan hukum, wewenang dan kesanggupan

hukum.

2. UU No. 6 tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan.

UU ini merupakan penjabaran dari UU No. 9 tahun 1960. UU ini

membedakan tenaga kesehatan sarjana dan bukan sarjana. Tenaga sarjana

meliputi dokter, dokter gigi dan apoteker. Tenaga perawat termasuk dalam

tenaga bukan sarjana atau tenaga kesehatan dengan pendidikan rendah,

termasuk bidan dan asisten farmasi dimana dalam menjalankan tugas


P a g e | 12

dibawah pengawasan dokter, dokter gigi dan apoteker. Pada keadaan

tertentu kepada tenaga pendidikan rendah dapat diberikan kewenangan

terbatas untuk menjalankan pekerjaannya tanpa pengawasan langsung. UU

ini boleh dikatakan sudah usang karena hanya mengkalasifikasikan tenaga

kesehatan secara dikotomis (tenaga sarjana dan bukan sarjana). UU ini

juga tidak mengatur landasan hukum bagi tenaga kesehatan dalam

menjalankan pekerjaannya. Dalam UU ini juga belum tercantum berbagai

jenis tenaga sarjana keperawatan seperti sekarang ini dan perawat

ditempatkan pada posisi yang secara hukum tidak mempunyai tanggung

jawab mandiri karena harus tergantung pada tenaga kesehatan lainnya.

3. UU Kesehatan No. 14 tahun 1964, tentang Wajib Kerja Paramedis.

Pada pasal 2, ayat (3) dijelaskan bahwa tenaga kesehatan sarjana muda,

menengah dan rendah wajib menjalankan wajib kerja pada pemerintah

selama3 tahun.

Dalam pasal 3 dijelaskan bahwa selama bekerja pada pemerintah, tenaga

kesehatan yang dimaksud pada pasaal 2 memiliki kedudukan sebagai

pegawai negeri sehingga peraturan-peraturan pegawai negeri juga

diberlakukan terhadapnya.

UU ini untuk saat ini sudah tidak sesuai dengan kemampuan pemerintah

dalam mengangkat pegawai negeri. Penatalaksanaan wajib kerja juga tidak

jelas dalam UU tersebut sebagai contoh bagaimana sistem rekruitmen

calon peserta wajib kerja, apa sangsinya bila seseorang tidak menjalankan

wajib kerja dan lain-lain. Yang perlu diperhatikan bahwa dalam UU ini,

lagi posisi perawat dinyatakan sebagai tenaga kerja pembantu bagi tenaga

kesehatan akademis termasuk dokter, sehingga dari aspek

profesionalisasian, perawat rasanya masih jauh dari kewenangan tanggung

jawab terhadap pelayanannya sendiri.

4. SK Menkes No. 262/Per/VII/1979 tahun 1979

Membedakan paramedis menjadi dua golongan yaitu paramedis

keperawatan (temasuk bidan) dan paramedis non keperawatan. Dari aspek


P a g e | 13

hukum, suatu hal yang perlu dicatat disini bahwa tenaga bidan tidak lagi

terpisah tetapi juga termasuk katagori tenaga keperawatan.

5. Permenkes. No. 363/Menkes/Per/XX/1980 tahun 1980

Pemerintah membuat suatu pernyataan yang jelas perbedaan antara tenaga

keperawaan dan bidan. Bidan seperti halnya dokter, diijinkan mengadakan

praktik swasta, sedangkan tenaga keperawatan secara resmi tidak

diijinkan. Dokter dapat membuka praktik swasta untuk mengobati orang

sakit dan bidang dapat menolong persalinan dan pelayanan KB. Peraturan

ini boleh dikatakan kurang relevan atau adil bagi profesi keperawatan.

Kita ketahui negara lain perawat diijinkan membuka praktik swasta.

Dalam bidang kuratif banyak perawat harus menggatikan atau mengisi

kekurangan tenaga dokter untuk menegakkan penyakit dan mengobati

terutama dipuskesmas-puskesma tetapi secara hukum hal tersebut tidak

dilindungi terutama bagi perawat yang memperpanjang pelayanan di

rumah. Bila memang secara resmi tidak diakui, maka seyogyanya perawat

harus dibebaskan dari pelayanan kuratif atau pengobatan utnuk benar-

benar melakukan nursing care.

6. SK Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.

94/Menpan/1986, tanggal 4 November 1986, tentang jabatan fungsional

tenaga keperawatan dan sistem kredit point.

Dalam sisitem ini dijelaskan bahwa tenaga keperawatan dapat naik

jabatannya atau naik pangkatnya setiap dua tahun bila memenuhi angka

kredit tertentu. Dalam SK ini, tenaga keperawatan yang dimaksud adalah :

Penyenang Kesehatan, yang sudah mencapai golingan II/a, Pengatur

Rawat/Perawat Kesehatan/Bidan, Sarjana Muda/D III Keperawatan dan

Sarjana/S1 Keperawatan. Sistem ini menguntungkan perawat, karena

dapat naik pangkatnya dan tidak tergantung kepada pangkat/golongan

atasannya.

7. UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992

Merupakan UU yang banyak memberi kesempatan bagi perkembangan

termasuk praktik keperawatan profesional karena dalam UU ini dinyatakan


P a g e | 14

tentang standar praktik, hak-hak pasien, kewenangan,maupun

perlindungan hukum bagi profesi kesehatan termasuk keperawatan.

Beberapa pernyataaan UU Kes. No. 23 Th. 1992 yang dapat dipakai

sebagai acuan pembuatan UU Praktik Keperawatan adalah :

Pasal 53 ayat 4 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai standar profesi

dan hak-hak pasien ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Pasal 50 ayat 1 menyatakan bahwa tenaga kesehatan bertugas

menyelenggarakan atau melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang

keahlian dan kewenangannya

Pasal 53 ayat 4 menyatakan tentang hak untuk mendapat perlindungan

hukum bagi tenaga kesehatan.

prinsip prinsip legal praktik keperawatan

Education