bab i · 2017. 1. 5. · f. data geologi (f isik, kebencanaan, pertambangan) g. data primer (survey...

SATUAN KERJA PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGISKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

EXECUTIVE SUMMARYPENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASANINDONESIA – LAUT CINA SELATAN DI NATUNA

1 - 1

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, wilayah laut Indonesiamencakup wilayah perairan, wilayah yurisdiksi, serta laut lepas dan kawasan dasar lautinternasional. Di dalam wilayah laut tersebut, Indonesia berhak melakukan pengelolaandan pemanfaatan kekayaan alam dan lingkungan laut dengan tetap mematuhi hukum lautinternasional dan kebijakan pengelolaan bersama dengan negara lainnya.

Kebijakan yang diterapkan dalam pengembangan kawasan di perbatasan darat dan lauttentunya berbeda. Di perbatasan darat, akan lebih banyak upaya pembangunan dalamrangka membangun rasa nasionalisme dari warga negara serta meningkatkankesejahteraan masyarakat setempat yang tentunya sering melakukan aktifitas yangbersentuhan dengan masyarakat di negara tetangga.

Sedangkan di perbatasan laut, dengan batas-batas yang lebih imajiner dan masyarakatyang masih terbatas, fokus utama lebih kepada pengamanan batas-batas laut denganpengelolaan sumber daya laut. Sejauh ini illegal fishing di kawasan perbatasan laut masihsering terjadi termasuk diantaranya di perbatasan negara yang berada di Natuna.

Laut Natuna dikenal sebagai penghasil sumber daya energi dan sumber daya laut yangsangat potensial. Perlu adanya suatu rencana pengembangan kawasan perbatasan diNatuna yang nantinya dapat memberikan kesejahteraan tidak saja bagi kawasan tersebut,namun bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Wilayah perbatasan ini juga perlu menjadi perhatian dikarenakan lokasi ini menjadi pusatlalu lintas orang dan barang antar negara. Berdasarkan kondisi eksisting yang ada,kawasan perbatasan di wilayah Indonesia mengalami permasalahan terkait infrastruktur,pelayanan masyarakat,aktivitas perekonomian. Hal ini berdampak pada rendahnyakualitas lingkungan, kesejahteraan masyarakat, pertahanan dan keamanan.

Jika memperhatikan potensi dan permasalahan yang ada, maka diperlukan suatu upayarencana pembangunan dalam rangka pengembangan kawasan strategis di KawasanPerbatasan laut Cina Selatan di Natuna sehingga dapat memberikan kesejahteraan,keamanan dan dapat memberikan intervensi terhadap peningkatan kualitas lingkunganyang lebih baik. Rencana pembangunan ini diharapkan dapat memprioritaskan

BABI



1 - 2

pembangunan infrastruktur dan sarana dan prasarana lainya, yang akan meningkatkankesejahteraan masyarakat karena lancarnya perputaran roda ekonomi masyarakat.

Selanjutnya pengembangan infrastruktur mempunyai peranan penting dalampengembangan kawasan dan merupakan kunci bagi perkembangan perekonomian, untukitu konsep pengembangan kawasan ke depan difokuskan pada pengembanganinfrastruktur strategis wilayah dalam upaya mendorong sentra ekonomi unggulan dandalam rangka pemerataan pembangunan di Indonesia.

Pembangunan berbasis WPS merupakan suatu pendekatan pembangunan yangmemadukan antara pengembangan wilayah dengan “market driven” mempertimbangkandaya dukung dan daya tampung lingkungan serta memfokuskan pengembanganinfrastruktur pada suatu wilayah strategis dalam rangka mendukung percepatanpertumbuhan kawasan strategis dan mengurangi disparitas antar kawasan di dalam WPS.

Untuk itu diperlukan keterpaduan perencanaan antara infrastruktur denganpengembangan kawasan strategis dalam WPS, seperti perkotaan, industri, danmaritim/pelabuhan industri dan Sinkronisasi Program antar infrastruktur yang mendukungpertumbuhan kawasan-kawasan di dalam WPS (fungsi, lokasi, waktu, besaran, dandana).

Kawasan Natuna – Anambas yang berada di Provinsi Kepulauan Riau dinyatakankeberadaannya melalui penetapan PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN sebagaiKawasan Strategis Nasional. Kawasan ini termasuk dalam wilayah kerjasama ekonomisubregional (KESR) negara-negara ASEAN, yang tergabung dalam Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) dan Indonesia-Malaysia-Singapura Growth Triangle(IMS GT). Kawasan tersebut dinilai sangat strategis pada pengembangan di bidangsector/komoditas unggulan berbasis sumberdaya alam seperti pertanian, agroindustry,perikanan, perkebunan, dan pertambangan, yang mana memerlukan dukungantransportasi oleh infrastruktur PUPR dan sectoral yang berfungsi unbtuk pemasaran hasilsumber daya alam tersebut.

Posisi strategis ini dapat dipandang sebagai peluang dan potensi pasar, oleh karena itukawasan ini dipandang perlu didukung oleh berbagai rencana pengembanganinfrastruktur dalam upaya meningkatkan konektivitas antar kawasan.

Dalam rangka percepatan pengembangan kawasan tersebut, perlu disusun rencanaPengembangan (development plan) yang meliputi rencana jalan akses antarpusatkawasan, penyiapan infrastruktur pendukung kawasan, dan penyiapan rencanapengembangan pusat-pusat pertumbuhan, serta prasarana/sarana sector lainnya dalamrangka pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan.

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat telah menyusun konsep percepatan pengembangan kawasantersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, dibutuhkan kegiatan untukmenindaklanjutinya dengan penyusunan rencana pembangunan Kawasan Natuna -Anambas. Kegiatan rencana pembangunan Kawasan Natuna - Anambas tersebutdiharapkan dapat memberi arahan pembangunan dan perwujudan struktur ruang dikawasan tersebut yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung serta potensiekonomi kawasan tersebut.



1 - 3

Dalam kegiatan penyusunan rencana pengembangan Kawasan Natuna - AnambasToraja,lingkup wilayahnya ditetapkan sesuai dengan penetapan WPS Kawasan Perbatasan lautCina Selatan di Natuna, dimana Kawasan Natuna - Anambas merupakan bagian dariWPS tersebut

1.2. TUJUANTujuan dilaksanakannya pekerjaan ini adalah menyusun rencana pengembangan antarkawasan sebagai dokumen acuan bagi “Rencana Pengembangan KeterpaduanInfrastruktur pada Wilayah di Kawasan Perbatasan Indonesia-laut Cina Selatan diNatuna”.

1.3. SASARANSasaran dilaksanakannya pekerjaan ini adalah :

a. Profil wilayah pengembangan strategis kawasan perbatasaan Indonesia – lautCina Selatan di Natuna.

b. Wilayah pengembangan strategis/kawasan yang dituju di Anambas dan Natuna.c. Strategi pengembangan wilayah/kawasan Anambas - Natunad. Rencana strategis infrastruktur wilayah WPS Anambas – Natunae. Indikasi program infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk

pengembangan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Perbatasan Indonesia-laut Cina Selatan di Natuna Tahun 2017.

1.4. RUANG LINGKUP1.4.1. Ruang Lingkup Kegiatan1) Kegiatan dilaksanakan mencakup seluruh kabupaten/kota yang berada pada

Kawasan Perbatasan Indonesia-laut Cina Selatan di Natuna yaitu Provinsi KepulauanRiau.

2) Lingkup Pendataan :a. Kebutuhan data/dokumen yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini paling sedikit

dan tidak terbatas pada:b. Data Statistik Administrasi-Ekonomi-Sosial-Budaya dan potensi daerah

(provinsi/kab/kota dalam angka, dll).c. Dokumen-dokumen Rencana Tata Ruang (RTR, KSN, RTRW

provinsi/kab/kota terkait)d. Data ketersediaan infrastruktur eksisting (PUPR dan lainnya)e. Peta dasar dan Citra satelit wilayah studi (Peta RBI 1:25.000 dan citra

dan/atau interpretasi citra terkini resolusi tinggi)f. Data geologi (fisik, kebencanaan, pertambangan)g. Data primer (survey lapangan sesuai kebutuhan studi dan melengkapi

kekurangan/update data sekunder)h. Dokumen perencanaan terkait (daerah dan sektoral)

3) Ruang Lingkup Substansia. Kompilasib. Analisisc. Penyusunan Laporan



1 - 4

1.4.2. Ruang Lingkup Wilayah

Kegiatan dilaksanakan mencakup wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas danKabupaten Kepulauan Natuna yang berada pada Kawasan Perbatasan Indonesia-lautCina Selatan di Natuna.

Gambar 1.1. Lingkup Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kepuluan Natunasebagai bagian dari Provinsi Kepulauan Riau.

1.5. METODOLOGI PENDEKATANPendekatan dalam analisis dan perhitungan didasarkan atas hasil kajian menggunakantiga metode studi, yaitu (1) desk study , (2) secondary data analysis, dan (3) survey danobeservasi denganbeberapa kegiatan yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa dalamkegiatan ini adalah:1) Strategi Pengembangan Wilayah (SPW), Dalam menyusun Strategi Pengembangan

Wilayah, analisis yang dilakukan meliputi:a. Analisis Kebijakan Ruang, Pada tahapan ini dilakukan analisis pengaruh kebijakan

pemerintah pusat (RTR Kawasan, RTR Wilayah, Sistem transportasi, dsb),provinsi maupun kabupaten yang berkaitan dengan pekerjaan. Selanjutnyadibutuhkan juga kajian menganai peraturan perundang-undangan, norma, standar,peraturan dan ketentuan yang berlaku.

b. Analisis Kependudukan, Analisis ini meliputi demografi, Sosial Ekonomi, Sosbiud,dan kearifan lokal. Pengembangan Kawasan Perbatasan Indonesia- laut CinaSelatan di Natuna memberi dampak peralihan pada pola kegiatan sosial, budayadan ekonomi maupun habitat ruang perairan masyarakat sebelumPengembangan. Aspek kependudukan yang diakumulasi dalam jaringan sosial,budaya, pariwisata, dan ekonomi di Kawasan Perbatasan Indonesia-laut CinaSelatan di Natuna memanfaatkan ruang darat dan perairan/pantai. Perubahanterjadi harus menyesuaikan peralihan fungsi kawasan dan pola ruang kawasan.Selanjutnya, perubahan di atas berimplikasi pada perubahan ketersediaan jenislapangan kerja baru dan bentuk keragaman/diversifikasi usaha baru yangditawarkan.



1 - 4










1 - 4










1 - 5

c. Analisis Teknis Perencanaan Kawasan Inkubasi, Analisis kebutuhan bangunan,infrastruktur dan prasarana lainnya yang perlu dibangun untuk menunjang aktivitaskawasan inkubasi dan menghasilkan masterplan kawasan inkubasi yangdilengkapi dengan list of project untuk pengembangan kawasan.

2) Rencana Strategis Infrastruktur Wilayah (RSI), Dalam menyusun Rencana StrategisInfrastruktur Wilayah, analisis yang dilakukan meliputi:1. Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Analisis ini merupakan kajian terhadap daya

dukung dan daya tampung kawasan dikaitkan dengan rencana pengembanganyang akan dilakukan. Hasil dari analisis aspek lingkungan berupa rekomendasikesesuaian lahan untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan produksikawasan.

2. Analisis Aspek Ekonomi, Dalam tahapan ini dilakukan analisis potensi komoditasutama (unggulan) dan analisis backward and forward linkage dari komoditastersebut. Selain itu diperlukan analisis economic Internal Rate of Return (EIRR)

3. Aspek keterpaduanMencakup keterpaduan infrastruktur sektor lain, infrastrukturdaerah, dan infrastruktur yang dibangun oleh masyarakat/duniausaha.Perencanaan keterpaduan Kawasan Perbatasan Indonesia-laut CinaSelatan di Natuna harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:a. Pola pergerakan kendaraan di ruas-ruas jalan harus terintegrasi terhadap

kerangka utama/coastal road;b. Kawasan harus menyediakan kanal-kanal dan atau ruang perairan lain untuk

aksesibilitas dan integrasi antara pusat kawasan dan sub-sub wilayah kota;c. Harus mudah diakses dan terintegrasi dengan sistem kota dari prasarana dan

sarana di perairan, darat dan udara;d. Pola pergerakan dan transportasi darat dan perairan harus memiliki variasi

integrasi dan variasi transportasi berdasarkan sistem transportasi yangberlakuPerencanaan manajemen sistem transportasi dan kelengkapan saranapenunjang transportasi.

e. Prasarana dan sarana jalan dan transportasi meliputi jaringan jalan danjembatan, terminal, dan pelabuhan/dermagayang dibutuhkan untuk menunjangaktivitas kawasan. Termasuk dalam perencanaan tersebut adalahpenyediaansarana angkutan umum untuk penumpang dan barang. Cara pengaturan jalandan transportasi yang harus diperhatikan: Kebutuhan transportasi dan pola pergerakan lalu lintas; Jenis moda dan intensitas yang diperlukan; Tingkat pelayanan dan fasilitas pelengkap yang dibutuhkan. Penyediaan sistem drainase kawasan meliputi: saluran air hujan, saluran

kolektor, bangunan pengendali banjir, polder, dan stasiun pompa; Penyediaan jaringan prasarana pengaira (jaringan air bersih, air kotor,

dan air baku untuk keperluan kawasan); Penyediaan jaringan prasarana energi untuk menunjang kebutuhan

tenaga listrik dan telekomunikasi kawasan; Penyediaan jaringan persampahan.

f. Analisis Daya Dukung Tanah dan Rona Lingkungang. Analisis daya dukung tanah dan rona lingkungan dilakukan setelah dilakukan

penyelidikan tanah, pemetaan kontur dan identifikasi fisik lingkungan lainnyayang diperlukan pada alternatif lokasi pembangunan anjungan cerdas.

3) Rencana Program jangka menengah infrastruktur Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat (PUPR), Dalam menyusun Rencana Program, analisis yang dilakukanmeliputi:



1 - 6

1. Analisis Teknis, Analisis kebutuhan infrastruktur untuk menunjang pengembanganproduksi kawasan, analisis kekuatan infrastruktur eksisting, analisis infrastrukturmenunjang backward and forward linkage produksi kawasan, analisis developmentimpact and benefit pembangunan infrastruktur PUPR

2. Analisis Daya Ungkit (Multiplier Effect Analysis), Pertimbangan efek daya ungkitekonomi dan sosial di suatu kawasan (kuantitatif & kualitatif) akibat daripembangunan infrastruktur PUPR kawasan Analisis ini mengupayakan metodeinput-output analisis yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing ekonomisuatu kawasan dengan adanya ketersediaan infrastruktur PUPR

3. Analisis Sumber Pembiayaan & Kemitraan, Dalam pelaksanaan pengembangankawasan dibutuhkan penganggaran/pembiayaan yang telah direncanakan melaluiAPBN, APBD, PPP, donor, maupun hibah. Oleh karena itu diperlukankesepakatan dan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, danswasta dalam penyusunan penganggaran tersebut.

Secara garis besar susunan metodologi yang akan dilakukan meliputi :1) Tahap Persiapan Dan Koordinasi

a. Persiapan Tim dan Mobilisasi Timb. Mempersiapkan kerangka koordinasi dan integrasi hasil kegiatan sebelumnya

(lintas K/L)c. Pemantapan dan mensepakati metodologi dan rencana kerja rincid. Penyiapan skenario awal dan tahapan kegiatan di pusat dan daerah melalui

koordinasi dan konsultasi dengan Satker, PPK, Instansi K/L dan instansi dilokasi di tingkat provinsi maupun kabupaten

e. Mempersiapkan rencanaawal dan kesepakatan jadwal rapat-rapat, diskusi danFGD

f. Melakukan Inventarisasi hasil kajian literatur terhadap kebijakan, hasil studiKementerian dan Lembaga (Bappenas, Kementerian Kelautan dan Perikanan,Kementerian Dalam Negeri, BNPP) terkait rencana normatif yang berkaitanpenanganan kawasan perbatasan laut di Natuna.

g. Mempersiapakan bahan/materi awal untuk koordinasi dan konsolidasi instansiterkait rencana normatif yang berkaitan kebutuhan rencana programinfrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk pengembanganWilayah Pengembangan Strategis (WPS) Perbatasan Indonesia - laut CinaSelatan di Natuna.

h. Menyiapkan rancangan panduan pendataan lapangan serta ketetapansementara kriteria dan paramater dalam penyiapan produk strategipengembangan wilayah, rencana strategis infrastruktur wilayah, dan rencanaprogram infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untukpengembangan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) PerbatasanIndonesia - laut Cina Selatan di Natuna.

2) Tahap Koordinasi Di Tingkat Provinsi Dan Kabupaten/Kotaa. Mengadakan pertemuan di tingkat provinsi untuk mengetahui update data-data

Data Statistik Administrasi-Ekonomi-Sosial-Budaya dan potensi daerah(provinsi/kab/kota dalam angka, dll) dan Data ketersediaan infrastruktureksisting (PUPR dan lainnya), dengan mengundang instansi dan unsur yangterkait (SKPD, BNPP, Hankam, Kelautan)

b. Mendapatkan kebutuhan awal pengembangan infrastruktur perbatasanpriorotas melalui rumusan dokumen updating dokumen usulanpembangunan/program di tingkat provinsi dan kabupaten



1 - 7

c. Identifikasi awal terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul dalampenanganan program infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat untuk pengembangan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)Perbatasan Indonesia - laut Cina Selatan di Natuna.

d. Membicarakan dan mensepakati batasan wilayah, deleniasi kawasan danpusat pengembangan kawasan yang dipersiapkan untuk penyiapan wilayahpengembangan strategis (WPS) Perbatasan Indonesia - laut Cina Selatan diNatuna.

e. Menginformasikan tujuan, sasaran dan proses penyiapan StrategiPengembangan Wilayah (SPW), Rencana Strategis Infrastruktur Wilayah(RSI), Rencana Program jangka menengah infrastruktur Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat (RP) kepada pemerintah Provinsi dan Kabupaten

f. "Menyepakati jadwal diskusi, wawancara dan FGD dengan provinsi dankabupaten/kota dalam proses penyiapan Strategi Pengembangan Wilayah(SPW), Rencana Strategis Infrastruktur Wilayah (RSI), Rencana Programjangka menengah infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (RP)Kawasan perbatasan Natuna

3) Tahap Survey Penyiapan SPW, RSI, DAN RP Kawasan Perbatasan Di Natunaa. Melakukan pra koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dan kab/kota

terkait rencana kunjungan survey, terutama terkait data lokasi, teknispendataan teknis pencapaian lokasi dan waktu pelaksanaan survey

b. Melakukan koordinasi di tingkat pemerintah Kab/kota melalui instansiBappeda, Dinas Pekerjaan Umum BNPP, terkait kriteria, paramater dankesesuaian data-data sekunder maupun aspek legal yang dimiliki

c. Melakukan kunjungan lokasi dalam rangka pemutakhiran data kawasan ,khususnya menterjemahkan kondisi dan kebutuhan Rencana StrategisInfrastruktur Wilayah (RSI), Rencana Program jangka menengah infrastrukturPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kawasan perbatasan Natuna

d. Kunjungan dan melakukan pendataan di tingkat kecamatane. Berkoordinasi dan melakukan pendataan di tingkat desa (site ) kawasan inti

inkubasi yang akan disiapkan Rencana Tapaknya, dengan melibatkan stafkecamatan,staf desa, BKM setempat

f. Melakukan wawancara dengan tokoh dan warga masyarakat terkaitpermasalahan infrastruktur dan kebutuhan penanganan sertapengembangannya

g. Melakukan pendataan teknis rinci di lokasi : pemetaan, foto, info grafis, lembarkuesioner

h. Menyusun dan mensepakati berita acara hasil pendataan primer di lapanganterkait : kebutuhan infrastruktur, lokasi inti kawasan inkubasi, kebutuhan awalprogram sebagai input Rencana Program jangka menengah infrastrukturPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kawasan perbatasan Natuna.

4) Tahap Kompilasi Data Hasil Identifikasi Dan Inventarisasi Penyiapan SPW,RSI, Dan RP Kawasan Perbatasan Di Natunaa. Penyesuaian data-data statistik pendukung ditiap lokasi, dengan data-data

hasil kegiatan primerb. Konsolidasi pemetaan lokasi perbatasan Natuna dengan pengggunaan GIS-

MAP terutama terkait dengan ketersediaan peta daerah provinsi, kabupaten,kecamatan dan desa

c. Kompilasi kebijakan dan status kegiatan terkini di tiap-tiap lokasi berdasarpada dokumen dan program kerja pemerintah daerah terkini



1 - 8

d. Kompilasi profil lokasi hasil pendataan menyangkut : foto video, dokumen, petadan data pendukung lainnya yang akan dipergunakan dalam tahap analisis

e. Kompilasi data-data kebutuhan tahap analisis : data statistik, data ekonomi,sosial, potensi daerah, produk tata ruang, ketersediaan infrastruktur terkini,data perencanaan sektoral.

5) Tahap Analisa Penyiapan SPW, RSI, Dan RP Kawasan Perbatasan Di Natunaa. Analisis penyiapan Strategi Pengembangan Wilayah (SPW)

i. Analisis Kebijakan Ruang, meliputi analisis pengaruh kebijakanpemerintah pusat (RTR Kawasan, RTR Wilayah, Sistem transportasi,dsb), dan kajian menganai peraturan perundang-undangan, norma,standar, peraturan dan ketentuan yang berlaku

ii. Analisis Kependudukan, meliputi demografi, Sosial Ekonomi, Sosbiud, dankearifan lokal, dampak peralihan pada pola kegiatan sosial, budaya danekonomi maupun habitat ruang perairan masyarakat sebelumPengembangan, dan diakumulasi dalam jaringan sosial, budaya,pariwisata, dan ekonomi di Kawasan Perbatasan Indonesia-laut CinaSelatan di Natuna

iii. Analisis Teknis Perencanaan Kawasan Inkubasi, meliputi Analisiskebutuhan bangunan, infrastruktur dan prasarana lainnya yang perludibangun untuk menunjang aktivitas kawasan inkubasi danmenghasilkan masterplan kawasan inkubasi yang dilengkapi dengan listof project untuk pengambangan kawasan.

b. Analisis Penyiapan Rencana Strategis Infrastruktur Wilayah (RSI)i. Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, meliputi kajian terhadap daya

dukung dan daya tampung kawasan dikaitkan dengan rencanapengembangan yang akan dilakukan, dan kesesuaian lahan untukpembangunan infrastruktur dan pengembangan produksi kawasan

ii. Analisis Aspek Ekonomi, meliputi analisis potensi komoditas utama(unggulan) dan analisis backward and forward linkage dari komoditas danmelakukan analisis Economic Internal Rate Of Return (EIRR)

iii. Analisis Aspek keterpaduan, Mencakup keterpaduan infrastruktur sektorlain, infrastruktur daerah, dan infrastruktur yang dibangun olehmasyarakat/dunia usaha.

iv. Analisis keterpaduan Kawasan Perbatasan Indonesia-laut Cina Selatan diNatuna untuk Pola pergerakan kendaraan di ruas-ruas jalan harusterintegrasi terhadap kerangka utama/coastal road

v. Analisis keterpaduan Kawasan Perbatasan Indonesia-laut Cina Selatan diNatuna untuk kanal-kanal dan atau ruang perairan lain untuk aksesibilitasdan integrasi antara pusat kawasan dan sub-sub wilayah kota

vi. Analisis keterpaduan Kawasan Perbatasan Indonesia-lautCina Selatan diNatuna untuk aksesibilitas yang terintegrasi dengan sistem kota dariprasarana dan sarana di perairan, darat dan udara

vii. Analisis keterpaduan Kawasan Perbatasan Indonesia-laut Cina Selatan diNatuna untuk Pola pergerakan dan transportasi darat dan perairan harusmemiliki variasi integrasi dan variasi transportasi berdasarkan sistemtransportasi yang berlaku

viii. Analisis keterpaduan Kawasan Perbatasan Indonesia-lautCina Selatan diNatuna untuk Prasarana dan sarana jalan dan transportasi meliputijaringan jalan dan jembatan, terminal, dan pelabuhan/dermaga yangdibutuhkan untuk menunjang aktivitas kawasan



1 - 9

ix. Analisis keterpaduan Kawasan Perbatasan Indonesia-laut Cina Selatan diNatuna untuk Penyediaan jaringan prasarana pengairan (jaringan airbersih, air kotor, dan air baku untuk keperluan kawasan)

x. Analisis keterpaduan Kawasan Perbatasan Indonesia-lautCina Selatan diNatuna untuk Penyediaan jaringan prasarana energi untuk menunjangkebutuhan tenaga listrik dan telekomunikasi kawasan

xi. Analisis Analisis Daya Dukung Tanah dan Rona Lingkungan, meliputidaya dukung tanah dan rona lingkungan dilakukan setelah dilakukanpenyelidikan tanah, pemetaan kontur dan identifikasi fisik lingkunganlainnya yang diperlukan pada alternatif lokasi pembangunan anjungancerdas.

c. Analisis penyiapan Rencana Program jangka menengah infrastrukturPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)i. Analisis Teknis, meliputi kebutuhan infrastruktur untuk menunjang

pengembangan produksi kawasan, analisis kekuatan infrastruktureksisting, analisis infrastruktur menunjang backward and forward linkageproduksi kawasan, analisis development impact and benefitpembangunan infrastruktur PUPR

ii. Analisis Daya Ungkit (Multiplier Effect Analysis), meliputi efek dayaungkit ekonomi dan sosial di suatu kawasan (kuantitatif & kualitatif)akibat dari pembangunan infrastruktur PUPR kawasan, melalui metodeinput-output analisis untuk meningkatkan daya saing ekonomi suatukawasan dengan adanya ketersediaan infrastruktur PUPR

iii. Analisis Sumber Pembiayaan dan Kemitraan, mencakup kebutuhanpenganggaran/pembiayaan yang telah direncanakan melalui APBN,APBD, PPP, donor, maupun hibah melalui sinkronisasi antaraPemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan swasta dalam penyusunanpenganggaran tersebut .

6) Tahap Penyusunan Rencana Tapak Prioritas Di Kawasan Inkubasia. Menyusun dan mensepakati Konsep desain anjungan cerdas dan site inti

kawasan inkubasib. Menyusun dan mensepakati kebutuhan penangaanan dan pengembangan

infrastruktur mendesak dan angka menengahc. Menyusun Dokumen RENCANA TAPAKd. Menyiapkan Dokumen Pendukung Pelaksanaan dan Kontrak

7) Tahap Penyiapan Hasil Akhir Dan Produk Kegiatana. Penyusunan dan Finalisasi Produk Strategi Pengembangan Wilayah (SPW)b. Penyusunan dan Finalisasi Rencana strategis infrastruktur wilayah (RSI)c. Finalisasi Program jangka menengah infrastruktur Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat dalam periode 5 (lima) tahund. Finalisasi Produk rencana tapak anjungan cerrdas di kawasan inkubasi dan

penyediaan dokumen pendukung pelaksanaannya.

8) Tahap Penguatan : FGD Dan Workshopa. FGD untuk memperkuat dan mensepakati produk Strategi Pengembangan

Wilayah (SPW) dan Rencana StrategisInfrastruktur (RSI)b. Workshop untuk memperkuat dan mensepakati Program jangka menengah

infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalamperiode 5 (lima) tahun dan Produk Rencana Tapakdi kawasan inkubasi.



1 - 10

9) Tahap Pelaporan Hasil Kerjaa. Penyiapan dan diskusi Laporan Pendahuluanb. Penyiapan dan diskusi Laporan Antarac. Penyiapan dan Diskusi Laporan Akhird. Penyiapan Laporan Ringkasan eksekutife. Penyiapan Laporan Bulananf. Penyiapan Buku Prosidingg. Penyiapan laporan Penyusunan Rencana Tapak dan dokumen

pendukungnyah. Penyiapan peta dan data hasil kegiatan

Selanjutnya untuk memperjelas uraian di atas, Gambar 1.2 berikut memperlihatkanskematik metodologi kegiatan ini.



11

Gambar 1.2. Bagan Alir Metodologi dan Pendekatan Kegiatan Rencana Pengembangan Kawasan Perbatasan Indonesia – Laut CinaSelatan di Natuna



12

PROFIL KAWASAN PERBATASANNATUNA – ANAMBAS

2.1 KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNANKAWASAN PERBATASAN

2.1.1 Isu dan Permasalahan StrategisPermasalahan pengembangan dan pembangunan kawasan perbatasan di Indonesiasecara umum diklasifikasikan menjadi tiga dimensi, yakni :1. Permasalahan berdimensi lokal, seperti permasalahan kondisi geografis/ topografi

dan kemiskinan.Salah satu bentuk permasalahan geografis ini adalah garis perbatasanwilayah negara yang tidak jelas, akibat rusaknya patok-patok di perbatasan (terutamadi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur). Sementara kemiskinan akibatketerisolasian kawasan menjadi pemicu tingginya keinginan masyarakat setempatmenjadi pelintas batas ke Malaysia berlatar-belakang untuk memperbaikiperekonomian masyarakat mengingat tingkat perekonomian Malaysia lebihberkembang.

2. Permasalahan berdimensi nasional dengan dimensi nasional berupa kegiatanekonomi illegal, seperti terjadinya penyelundupan dan pemasaran yang berorientasi keluar, maupun terjadinya praktek illegal logging di beberapa wilayah yang kaya denganhasil hutannya.Praktik penyelundupan dan pemasaran yang berorientasi ke luar bisa jadi merupakanakibat dari faktor belum berkembangnya komoditas unggulan yang sinergis denganindustri pengolahan. Sementara praktek illegal logging dan eksploitasi sumberdayaalam yang berlebihan merupakan akibat dari kurangnya koordinasi antarpelaku danpihak pemerintah setempat dalam mengawasi dan mengelola sumberdaya alam.Illegal logging juga terkait dengan pengrusakan patok-patok batas negara yangdilakukan untuk meraih keuntungan dalam penjualan kayu. Depertemen Kehutananpernah menaksir setiap bulannya sekitar 80.000-100.000 m3 kayu ilegal dariKalimantan Timur dan sekitar 150.000 m3 kayu ilegal dari Kalimantan Barat masuk keMalaysia.Bentuk lain permasalahan yang berdimensi nasional adalah permasalahan yuridis danhukum/kelembagaan. Sebagai contoh adalah kasus Perum Perhutani yang ditugasiPemerintah untuk mengelola HPH eks PT. Yamaker di perbatasan Kalimantan-Malaysia baru didasari oleh SK Menhut No. 3766/Kpts-II/1999 tanggal 27 Mei 1999.Pada kenyataannya, PT Perhutani juga bertugas untuk menata kembali wilayahperbatasan dalam rangka pelestarian sumber daya alam, perlindungan danpengamanan wilayah perbatasan dan pengelolaan hutan dengan sistem tebang pilih.

BABII



13

Padahal pada dasarnya, tugas ini bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah sehinggadiperlukan dasar hukum yang lebih tinggi.

3. Permasalahan berdimensi regional, seperti kesenjangan sosial antara penduduknegeri sendiri dengan penduduk negara tetangga, pergeseran garis tapal batas,permasalahan pertahanan dan keamanan regional, serta permasalahan pengelolaankawasan lindung lintas negara yang belum terintegrasi dalam kerjasama bilateralkedua negara. Misalnya, keberadaan Taman Nasional Kayan Mentarang yang terletakdi Kabupaten Malinau dan Nunukan, di sebelah Utara Kalimantan Timur, sepanjangperbatasan dengan Sabah Malaysia, seluas 1,35 juta hektar. Taman ini merupakanhabitat lebih dari 70 spesies mamalia, 315 spesies unggas dan ratusan spesieslainnya. Tanpa kesepakatan bilateral kedua negara mengenai pengelolaan kawasanlindung ini, maka dikhawatirkan akan terjadi penelantaran bahkan mungkin juga over-eksploitasi habitat yang seharusnya dilindungi, sehingga akhirnya justru merusakekosistem regional di kedua negara.

Terkait di atas, beberapa permasalahan yang menonjol di kawasan perbatasan ditinjaudari berbagai aspek dapat dikemukakan secara singkat berikut ini :1. Permasalahan Ekonomi

Salah satu permasalahan klasik, yang ditemukan secara umum di hampir seluruhkawasan perbatasan, adalah masalah kesenjangan ekonomi masyarakat.Meskipun berasal dari etnis budaya maupun suku yang sama, namun karenapemisahan geografis oleh batas negara, maka kebijakan yang diberlakukan punberbeda. Sehingga, fakta yang ditemukan di lapangan sebagian besar masyarakatIndonesia berada di kawasan perbatasan merupakan masyarakat yang miskin dansecara ekonomi sangat bergantung pada aliran barang dan penumpang melaluipintu kawasan perbatasan.Secara umum, isu-isu kawasan perbatasan yang terkait dengan aspeksosial/ekonomi adalah:> Kondisi masyarakat di kawasan perbatasan masih tertinggal, terutama dari segi

perekonomian dan kehidupan sosial.> Kesenjangan ekonomi masyarakat perbatasan dengan masyarakat di wilayah

tetangga dan pengaruh kehidupan ekonomi dan sosial dari negara tetanggajauh lebih besar berpotensi menimbulkan disintegrasi.

> Kondisi fisik wilayah sulit dijangkau, belum mempunyai produk unggulan,kualitas sumberdaya manusia yang relatif rendah, sarana dan prasaranapendukung aktivitas masyarakat yang masih kurang.

Kawasan perbatasan merupakan daerah tertinggal disebabkan antara lain :> Lokasinya yang relatif terisolir (terpencil) dengan tingkat aksesibilitas yang

rendah.> Rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.> Rendahnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat kawasan

perbatasan (jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal).> Langkanya informasi tentang pemerintah dan pembangunan masyarakat di

kawasan perbatasan (blank spot).

2. Permasalahan Sosial Budaya/KemasyarakatanGlobalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitupesat, terutama perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (internet),dapat mempercepat masuk dan berkembangnya budaya asing ke dalamkehidupan masyarakat Indonesia. Banyak pengaruh negatif budaya asing yangtidak sesuai dengan budaya Indonesia, dan hal ini dapat merusak ketahanan



14

nasional, karena mempercepat dekulturisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Masyarakat kawasan perbatasancenderung lebih cepat terpengaruh oleh budaya asing, dikarenakan intensitashubungan lebih besar dan kehidupan ekonominya sangat tergantung dengannegara tetangga.Kawasan perbatasan merupakan wilayah pembinaan yang luas dengan polapenyebaran penduduk yang tidak merata, sehingga menyebabkan rentangkendali pemerintah, pengawasan dan pembinaan teritorial sulit dilaksanakandengan mantap dan efisien. Seluruh bentuk kegiatan atau aktifitas yang ada dikawasan perbatasan apabila tidak dikelola dengan baik akan mempunyaidampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, di tingkat regionalmaupun internasional baik secara langsung dan tidak langsung. Kawasanperbatasan rawan akan persembunyian kelompok GPK, penyelundupan dankriminal lainnya termasuk terorisme, sehingga perlu adanya kerjasama yangterpadu antara instansi terkait dalam penanganannya.

3. Permasalahan Sumberdaya AlamKonflik di wilayah perbatasan laut Indonesia hendaknya diselesaikan secaralebih komprehensif. Selain itu juga dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya di wilayah perbatasan, khususnya di pulau-pulau kecil hendaknya tidakmelanggar prinsip-prinsip otonomi seperti yang diatur dalam Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah danUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta jangan sampai”menghilangkan” pulau-pulau kecil tersebut secara ekonomi dari tanganIndonesia.Isu-isu kawasan perbatasan terkait dengan aspek sumberdaya alam adalah: Pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak terkendali, tanpa pengawasan,

dan merusak ekosistem alam. Pemeliharaan sumberdaya alam yang tidak optimal, sehingga tidak

memberi keuntungan yang signifikan bagi penduduk daerah setempat,sementara ketersediaannya terus berkurang.

Sering terjadi eksploitasi sumberdaya alam secara ilegal, terutama hasilhutan dan kekayaan laut, dimana hasilnya banyak dilarikan ke negaratetangga.

Adanya potensi konflik perebutan dan penguasaan wilayah perbatasanyang kaya akan sumberdaya oleh negara tetangga, baik daratan maupunlaut, seperti sumberdaya hutan di Kalimantan, kandungan minyak diperairan Ambalat, perikanan dan sumberdaya laut di sekitar Pulau Rote danMaluku Utara, dan lain-lain.

Pengelolaan kawasan lindung lintas negara belum terintegrasi dalamprogram kerja sama bilateral antara kedua negara, misalnya keberadaanTaman Nasional Kayan Mentarang yang terletak di Kabupaten Malinau danNunukan, di sebelah Utara Kalimantan Timur, sepanjang perbatasandengan Sabah Malaysia, seluas 1,35 juta hektare. Taman ini merupakanhabitat lebih dari 70 spesies mamalia, 315 spesies unggas dan ratusanspesies lainnya.

Pengelolaan sumberdaya alam belum terkoordinasi antarpelaku, sehinggamemungkinkan eksploitasi sumberdaya alam yang kurang baik untukpengembangan daerah dan masyarakat.



15

4. Permasalahan YuridisPenanganan permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan membutuhkansistem kelembagaan khusus yang memiliki dasar hukum dan peraturanperundangan yang jelas. Pada tahun 1971, di Indonesia pernah dibentukPanitia Koordinasi Penyelesaian Masalah Wilayah Nasional dan Dasar Laut,atau biasa disingkat sebagai Pankorwilnas. Panitia ini kemudian dibubarkanpada tahun 1996.Setelah dibubarkan, maka pendekatan yang bersifat koordinatif ini dilanjutkandengan pembentukan Dewan Kelautan Nasional (DKN) tahun 1996, yangcenderung menitikberatkan pada penanganan masalah kelautan. DKN hanyaberlangsung 3 tahun dan kemudian dibentuk Dewan Maritim Indonesia (DMI)tahun 1999 (Keppres No.161), yang berperan sebagai forum konsultasimasalah-masalah kelautan. Baik DKN maupun DMI yang kalau boleh dikatakansebagai pengganti dari Pankorwilnas itu, ternyata dalam pelaksanaan tugasnyaselama ini tidak lagi mengakomodasi sejumlah Panitia Teknis yangbertanggung jawab dalam penanganan dan penyelesaian masalah di luarbidang kelautan. Hal demikian mengakibatkan implikasi penanganan masalahperbatasan tersebut dilakukan secara kasuistis melalui pendekatan bersifat adhoc di bawah koordinasi Departemen Teknis berkepentingan.Isu-isu kawasan perbatasan terkait dengan aspek yuridis adalah : Kepastian hukum bagi suatu instansi dalam operasionalisasi pembangunan

di wilayah perbatasan sangat diperlukan agar peran dan fungsi instansitersebut dapat lebih efektif.

Permasalahan dalam hal data jumlah dan nama pulau-pulau kecil. Informasitentang data pulau-pulau yang berbeda-beda antara satu lembaga denganlembaga lain, baik dari segi nama maupun jumlahnya. Lembaga IlmuPengetahuan Indonesia (LIPI) menyebutkan, ada 6.127 pulau bernamapada tahun 1972, sementara Pusat Survei dan Data (Pussurta) ABRImencatat 5.707 pulau bernama pada tahun 1987. Pada tahun 1992Bakosurtanal menerbitkan Gazetteer Nama-nama Pulau dan KepulauanIndonesia sebanyak 6.489 pulau yang bernama, termasuk 374 nama pulaudi sungai. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), padatahun 2002 berdasarkan hasil kajian citra satelit menyatakan bahwa jumlahpulau di Indonesia adalah 18.306 buah.

5. Permasalahan Politik dan KeamananIsu-isu kawasan perbatasan terkait dengan aspek politik, keamanan dankedaulatan antara lain meliputi :a. Kaburnya garis perbatasan wilayah negara akibat rusaknya patok-patok di

perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Hal ini menyebabkansekitar 200 hektar hutan milik Republik Indonesia berpindah masuk menjadiwilayah Malaysia. Rusaknya patok batas negara ini kini berkembangmenjadi 21 patok, antara lain terdapat di Kecamatan Seluas, KabupatenBengkayang. Selain di Kabupaten Bengkayang, kerusakan patok-patokbatas juga terjadi di wilayah Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu, masing-masing berjumlah tiga dan lima patok.

b. Adanya masalah atau gangguan hubungan bilateral antar negara yangberbatasan akibat adanya peristiwa-peristiwa baik yang terkait denganaspek keamanan dan politis, maupun pelanggaran dan eksploitasi sumberdaya alam yang lintas batas negara, baik sumber daya alam darat maupunlaut.



16

c. Kawasan perbatasan mempunyai posisi strategis yang berdampak terhadaphankam dan politis mengingat fungsinya sebagai outlet terdepan Indonesia,dimana terjadi banyak pelintas batas baik dari dan ke Indonesia maupunMalaysia. Ancaman di bidang hankam dan politis ini perlu diperhatikan,mengingat kurangnya pos lintas batas legal yang disepakati oleh keduabelah pihak. Perbatasan Kalimantan Barat dengan Serawak/Sabah hanyamemiliki 2 pos lintas batas legal dari 16 pos lintas batas yang ada.

d. Banyaknya kasus-kasus pelanggaran prosedur keimigrasian (pelintas batasilegal), munculnya pos-pos lintas batas secara ilegal yang memperbesarterjadinya out migration and economic asset secara ilegal.

e. Beberapa pelanggaran hukum di kawasan perbatasan sepertipenyelundupan kayu (illegal logging), penyelundupan tenaga kerja,penyelundupan barang dagangan (illegal trading), sering terjadipemindahan patok batas, dan lain-lain.

f. Pelanggaran wilayah yurisdiksi wilayah kedaulatan RI, dengan masuknyakapal-kapal nelayan asing ke wilayah perairan Negara Kesatuan RepublikIndonesia. Bahkan kasus yang terjadi di Ambalat bukan hanya kapalnelayan, melainkan juga kapal perang negara tetangga. Kasus Ambalatmengingatkan RI bahwa akan persepsi adanya ancaman dari utarasehingga mengabaikan wilayah selatan. Akibatnya banyak kapal Indonesiayang tidak terpantau dan memasuki wilayah negara lain.

g. Kasus-kasus penangkapan nelayan-nelayan Indonesia oleh pemerintahnegara tetangga, misalnya kasus penangkapan nelayan Indonesia olehpemerintah Australia, perebutan wilayah tangkapan ikan antarnelayanIndonesia sendiri di perairan Riau, dan penembakan kapal nelayanIndonesia oleh kapal asing di sekitar perairan Maluku.

h. Tumpang tindihnya perundang-undangan nasional, peraturan, kebijakanantar-departemen, mengenai penetapan batas wilayah laut Indonesiadengan negara tetangga.

i. Pengawasan dan pengamanan di wilayah perbatasan masih relatif lemah,sehingga sampai saat ini masih ada batas wilayah yang belum disepakatidengan negara tetangga. Hal ini antara lain disebabkan oleh tidak adanyaperaturan perundang-undangan yang mengatur secara pasti tentangwilayah perbatasan negara.

j. Pulau-pulau kecil dan terluar yang tidak terawasi sehingga menyebabkanpenguasaan secara de facto oleh negara tetangga, dan akhirnya secarayuridis akan dianggap milik negara tersebut, sebagaimana yang terjadi padaPulau Sipadan dan Ligitan. Atau penduduk pulau yang cenderung berkiblatpada negara tetangga dan lambat laun merasa menjadi bagian negaratersebut dan bukan lagi bagian dari RI, seperti yang terjadi pada kasusPulau Miangas di dekat perbatasan Filipina.

k. Sebagai wilayah pembinaan yang luas dengan pola penyebaran pendudukyang tidak merata, Kawasan Perbatasan menyebabkan rentang kendalipemerintah, pengawasan dan pembinaan teritorial sulit dilaksanakandengan mantap dan efisien. Seluruh bentuk kegiatan atau aktivitas yangada di kawasan perbatasan apabila tidak dikelola dengan baik akanmempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, di tingkatregional maupun internasional baik secara langsung dan tidak langsung.

l. Kehidupan sosial ekonomi di kawasan perbatasan umumnya dipengaruhioleh kegiatan di negara tetangga. Kondisi tersebut berpotensi untukmengundang kerawanan di bidang politik. Karena, meskipun orientasimasyarakat masih terbatas pada bidang ekonomi dan sosial, namun



17

kehidupan masyarakat yang bergantung pada kegiatan perekonomian dinegara tetangga akan menurunkan harkat dan martabat bangsa.

m. Situasi politik yang terjadi di negara tetangga seperti Malaysia (Serawakdan Sabah) dan Filipina Selatan akan turut mempengaruhi situasikeamanan kawasan perbatasan.

6. Permasalahan Teknologi dan PemetaanIsu-isu kawasan perbatasan terkait dengan aspek teknologi dan pemetaanterutama berkaitan dengan masalah penentuan garis batas antarkedua negara.Isu-isu yang ditemui antara lain : Belum adanya kepastian secara lengkap garis batas laut maupun darat

karena adanya perbedaan teknologi pemetaan, skala peta, dan tingkatketelitian peta yang digunakan oleh kedua negara dalam menentukan garisbatas tersebut.

Masih cukup banyak segmen atau titik-titik lain di sepanjang garisperbatasan wilayah RI yang belum disepakati/diselesaikan secara teknisoleh kedua negara.

Persoalan secara fisik bagi pengguna peta wilayah perbatasan apabilamenggunakan peta dasar Topografi yang overlap dengan border line (garisbatas) dimana berbeda sistem proyeksi dan datum referensinya, walaupunbisa dilakukan penyesuaian perhitungan transformasinya namun perlupengujian posisi di lapangan.

Tidak adanya pos-pos pengawasan yang memadai di wilayah perbatasandarat, dan tidak adanya rambu-rambu yang menunjukkan batas wilayahnegara di perbatasan laut.

Nelayan tradisional yang belum dilengkapi teknologi canggih, sepertifasilitas global positioning system (GPS), telah menyebabkan mereka tidakmengetahui posisinya secara tepat dan sering melanggar garis bataskedaulatan negara lain.

Belum adanya sistem pengawasan yang tegas dalam memberikan tindakanlangsung terhadap pihak-pihak yang melanggar wilayah kedaulatan RI,seperti pemindahan patok, melanggar garis batas, penyelundupan hasil-hasil sumberdaya, penyelundupan tenaga kerja, pendudukan wilayahtersebut.

Kerja sama survei penegasan batas antara RI-Malaysia di Kalimantansudah diselesaikan sekitar 95%, tapi masih menyisakan sembilan segmenpermasalahan. Dengan Timor Leste baru saja dilaksanakan perundinganbatas delineasi, dimana Timor Leste menggunakan sarana Citra SatelitIkonos, sedangkan RI menggunakan peta topografi skala 1 : 25.000. Hal inimasih memerlukan penyesuaian spesifikasi teknis bersama.

2.1.2 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan PerbatasanKebijakan pengembangan kawasan perbatasan negara dapat diuraikan sebagai berikut :1. Mengedepankan arti pentingnya kawasan perbatasan negara sebagai pintu gerbang

keluar-masuk negara.2. Mengembangkan kawasan perbatasan negara melalui prinsip keserasian antara

kesejahteraan, keamanan, dan kelestarian alam.3. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan peran camat

dan desa dalam pengembangan kawasan.4. Melindungi sumberdaya alam hutan tropis dan kawasan konservasi yang ada di

sejumlah taman nasional dan kawasan lindung lainnya, sedangkan kawasan budidayadikembangkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.



18

5. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di bidang pendidikan, kesehatan,perhubungan, dan informasi.

6. Meningkatkan kerja sama pembangunan di bidang sosial, budaya, keamanan, danekonomi.

Merujuk pada kebijakan-kebijakan pengembangan kawasan perbatasan negara di atas,serta potensi, kendala, dan tantangan yang dihadapi, selanjutnya terdapat rumusanstrategi pembangunannya,sebagai berikut :1. Strategi jangka pendek terdiri dari :

a. Penegasan garis batas negara secara de facto dan de jure.b. Peningkatan taraf kehidupan (kesejahteraan) masyarakat di sepanjang kawasan

perbatasan negara.c. Pengembangan sarana PPLB untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan PPLB

melalui pembenahan, penataan, dan penyediaan berbagai fasilitas PPLB.d. Pembangunan kawasan perbatasan negara dikembangkan secara lintas wilayah,

lintas sektor, dan lintas negara yang mengacu pada RTRW Nasional, RTRWProvinsi, dan RTRW Kabupaten/Kota.

e. Pengembangan kerja sama pembangunan di bidang sosial, budaya, keamanan, danekonomi wilayah.

f. Pengembangan sumberdaya manusia dan peningkatan kapasitas kelembagaan,baik kelembagaan pusat maupun daerah.

g. Pengembangan jaringan regional dan pusat-pusat pertumbuhan.h. Pengembangan sentra produksi komoditas unggulan yang berorientasi ekspor.i. Perlindungan terhadap sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.

2. Strategi jangka panjang meliputi :a. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan.b. Pengembangan jaringan regional dan nasional.c. Pengembangan wilayah yang terpadu dan menyeluruh.d. Peningkatan taraf kehidupan (kesejahteraan) masyarakat di sepanjang kawasan

perbatasan negara.

Khusus untuk pulau-pulau terluar, strategi pengembangan kawasan perbatasan dipilahmenjadi strategi dasar dan strategi khusus :1. Strategi dasar dari pengembangan kawasan pulau-pulau terluar adalah : Membuka beberapa simpul akses kawasan perbatasan laut sebagai pintu gerbang

internasional Mensinergikan berbagai program ekonomi dan hankam di perbatasan laut dan

kepulauan Peningkatan kerja sama internasional dalam berbagai sektor di perbatasan laut

dan kepulauan Menghidupkan pusat-pusat pertumbuhan kepulauan di perbatasan sesuai dengan

potensi dan daya dukung lingkungannya2. Strategi khusus pengembangan pulau-pulau terluar adalah : Pengembangan bidang ekonomi Pertahanan keamanan dan sarana Pengembangan SDM Kelestarian lingkungan pesisir dan laut

Kebijakan dan strategi spasial pengembangan kawasan perbatasan negara di atashendaknya dapat pula mempertimbangkan dua hal sebagai berikut :



19

1. Peluang kerja sama di bidang keamanan dan sosial ekonomi dalam rangka salingmendukung dalam pengamanan aset daerah dan pencegahan kriminalitas diperbatasan negara.

2. Perlu dukungan politik dan keamanan dalam rangka mewujudkan titik-titik tertentusebagai pintu gerbang negara.

Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perbatasan negara tersebut diharapkandapat memberikan prinsip-prinsip pengembangan kawasan perbatasan negara sesuaikarakteristik fungsionalnya untuk mengejar ketertinggalan dari kawasan di sekitarnya.Selain itu, juga ditujukan untuk menjaga atau mengamankan wilayah perbatasan negaradari upaya-upaya eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan, baik yang dilakukan olehmasyarakat maupun yang dilakukan dengan dorongan kepentingan negara lain, sehinggakegiatan ekonomi ataupun budidaya dapat dilakukan secara lebih selektif dan optimal

2.2 GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN KEPULAUANANAMBAS

2.2.1 Kondisi FisikKabupaten Kepulauan Anambas terletak di Provinsi Kepulauan Riau. Terletak di bagianutara Provinsi Kepulauan Riau dan berbatasan langsung dengan Malaysia. Secarageografis berada pada : 106° 06' 50" – 106° 32' 00" BT dan: 02° 53' 00" - 03° 30' 00" LU.Gugusan Kepulauan Anambas terdiri dari 3 (tiga) pulau besar yaitu Pulau Palmatak,Siantan, dan Jemaja, dan dikelilingi oleh 195 pulau-pulau kecil, (RUTR KepulauanAnambas, tahun 2005). Gugusan kepulauan ini memiliki potensi sumberdaya kelautan,perikanan, minyak bumi, perkebunan, pertanian dan pariwisata bahari.

Secara administratif wilayah-wilayah di Kepulauan Anambas terbagi ke dalam 7 (tujuh)kecamatan yakni, Kecamatan Siantan, Siantan Timur, Siantan Selatan, Siantan Tengah,Palmatak, Jemaja, dan Kecamatan Jemaja Timur, dengan jumlah Kelurahan 2 buah dan52 Desa.

Tabel 2.1.Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan Kepulauan Anambas (Tahun 2013)

No Kecamatan IbukotaKecamatan

Luas Wilayah[Ha]

Desa/KelurahanDesa Kelurahan

1. Siantan Tarempa 4,539 6 12. Siantan Timur Nyamuk 8,892 6 -3. Siantan Selatan Air Bini 11,548 7 -4. Siantan Tengah Air Asuk 2,214 6 -5. Jemaja Letung 7,826 9 -6. Jemaja Timur Ulu Maras 15,424 4 -7. Palmatak Ladan 12,994 14 1

Jumlah 63,437 52 2Sumber : Kep. Anambas dalam Angka, 2013 dan Hasil Pemekaran Kec, Kelurahan dan Desa Tahun 2012

Kecamatan Siantan merupakan ibukota kecamatan yang paling berkembang diantarawilayah kecamatan lain dan merupakan pusat kegiatan sosial kemasyarakatan selama ini.Kecamatan Palmatak terdiri dari 15 desa yakni Desa Tebang, Desa Ladan, Desa Putik,Desa Batu Ampar, Desa Payalaman, Desa Piabung, Desa Candi, Desa Bayat, DesaBelibak, Desa Payamaram, Desa Piasan, Desa Teluk Bayur, Desa Langir, Desa Matakdan Desa Mubur dengan pusat pemerintahan atau ibukota kecamatan berada di DesaLadan. Desa-desa tersebut tersebar pada beberapa pulau besar. Desa Payalaman, DesaTebang dan Desa Ladan terletak di Pulau Matak. Desa Mubur berada di Pulau Mubur.



20

Gambar 2.8. Peta Administrasi dan Gugus Pulau Kabupaten Kepulauan Anambas

GugusPulau3

GugusPulau2

GugusPulau 11



21

2.2.1.1 Kondisi Fisik Wilayah Pesisir dan LautA. Kondisi Geologi dan Kemiringan LahanBerdasarkan kondisi fisiknya, Gugusan Kepulauan Anambas merupakan tanah berbukit-bukit dan berbatu. Dataran rendah dan landai banyak ditemukan di pinggir pantai.Ketinggian wilayah antar pulau cukup beragam, yaitu berkisar antara 3 sampai dengan959 meter dari permukaan laut dengan kemiringan antara 2 sampai 5 meter. Akan tetapikemiringan lahan di Gugusan Kepulauan Anambas rata-rata cukup terjal.

Pada umumnya struktur geologi Kepulauan Anambas terdiri 4 jenis yakni Aluvial (kerikilpasir, lanau dan gambut), Batuan Mafik (peridotit, gabro dan basal), Endapan Pantai(pasir, kerikil dan sisa tumbuhan sebagai endapan pantai), Granit (granit, putih, kasar,porforitik, holokristalin, kuarsa, ortoklas, plagioklas, biotit. Sebagaimana ditunjukan padapeta geologi berikut, yang unik terdapat pada Pulau Siantan dan Pulau Matak yangmempunyai struktur geologi dari keempat jenis tersebut.Pada umumnya pulau-pulau di Kecamatan Siantan dan Palmatak pada daerah pesisirbanyak terdapat batu cadas yang sangat besar.

B. TopografiKeadaan alam Kabupaten Kepulauan Anambas, berdasarkan satuan fisiografis terdiri atas(Kep. Anambas Dalam Angka, 2010) :

1. Pegunungan Lintang dengan Ketinggian 610 m.2. Pegunungan Datuk dengan Ketinggian 510 m.3. Pegunungan Tukung dengan Ketinggian 477 m.4. Pegunungan Selasih dengan Ketinggian 387 m.

Secara topografi wilayah daratan setiap Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambassebagian besar berbukit dan pegunungan yang terjal yang disusun oleh batuan metamorf.Umumnya batu-batuan yang tersingkap merupakan batuan metamorf yang berunsurpartier, batuan lainnya antara lain adalah batuan sedimen, endapan alluvial, trias,permokarbon, sekis, granit, diorerm, hiporit dan erufsi kwarter. Ketinggian wilayah cukupbervariasi yakni berkisar 3-610 meter dari permukaan laut (Kep. Anambas Dalam Angka,2013).

Dari hasil intepretasi data SRTM (Shuttle Radar Topographic Map), ketinggian lahan diwilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dibagi menjadi 5 kelas, antara lain: 0 – 50meter dpl, 50-150 meter dpl, 150 – 300 meter dpl, 300 – 450 dan > 450 meter dpl.Sebagian besar wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas berada pada ketinggian 0-50meter dpl dengan luasan terbesar yaitu 5.667 Ha yang tersebar di wilayah KecamatanPalmatak, Sedangkan kelas ketinggian lahan tertinggi > 450 meter dpl terdapat diKecamatan Siantan dan Kecamatan Siantan Selatan dengan luasan masing-masing yaitu136 Ha dan 62 Ha.



22

Tabel 2.2.Ketinggian Lahan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013

No. KecamatanLuas Setiap Ketinggian Per Kecamatan

Total %0-50 50-150 150-

300300-450 >450

1. Siantan 608 997 1.905 893 136 4.539 7,47

2. SiantanSelatan 4.037 3.569 2.847 1.033 62 11.548 19

3. SiantanTengah 1.058 962 179 15 - 2.214 3,64

4. SiantanTimur 4.422 3.192 1.104 167 7 8.892 14,6

5. Palmatak 5.667 5.392 1.864 72 - 12.994 21,46. Jemaja 3.470 2.792 1.452 112 - 7.826 12,9

7. JemajaTimur 4.272 4.256 3.859 366 6 12.759 21

Total 23.534 21.160 13.210 2.657 211 60.772 100Sumber : Intepretasi Data SRTM 2013

C. Tutupan LahanGugusan Kepulauan Anambas umumnya banyak ditumbuhi pepohonan yang cukupberanekaragam jenisnya. Khusus di pulau-pulau besar seperti Pulau Siantan, PulauPalmatak, Pulau Mubur dan Pulau Jemaja, banyak tumbuh pohon kelapa baik yangditanam oleh penduduk maupun yang tumbuh dengan sendirinya. Selain itu banyakdijadikan perkebunan karet, pala, cengkeh dan durian.2.2.1.2 KlimatologiIklim di Kepulauan Anambas sangat dipengaruhi oleh perubahan angin. Musim kemaraubiasanya terjadi pada Bulan Maret sampai dengan Bulan Juli. Berdasarkan datapengamatan dari Stasiun Meteorologi Tarempa, sebagaimana ditunjukan pada Tabel dibawah ini selama Tahun 2009 – Juli 2013 menunjukkan angin yang bertiup di daerah inihanya dua arah yakni utara dan selatan, di mana kecepatan angin berkisar dari 3 Knot – 7Knot. Suhu udara berkisar 26,2 – 28.9 oC. Kelembaban udara berkisar antara 73 % - 83 %dan kelembaban udara yang terendah terjadi pada bulan Januari dan tertinggi pada bulanJuni. Sedangkan curah hujan berkisar 97.0 mm – 900.2 mm dan hari hujan berkisar 6 hari– 24 hari, sedangkan curah hujan dan hari hujan terendah terjadi pada bulan Maret dantertinggi pada bulan Desember.

Dari data curah hujan bulanan rata-rata, terlihat bahwa bulan basah (> 200 mm) tercatatsebanyak 3 bulan dan bulan kering (< 100 mm) tercatat selama 2 bulan (bulan Maret danJuni), lihat : Tabel 2.4.Berdasarkan kurva zona agroklimat yang dikemukakan oleh Oldeman, maka lokasi studitermasuk dalam Klasifikasi Iklim D2. Daerah dengan klasifikasi iklim D2, dicirikan olehadanya periode kering 2 – 3 bulan dan masa tanam antara 3 – 4 bulan, sehinggamembutuhkan perencanaan yang teliti bila melakukan kegiatan pertanian yang dilakukansepanjang tahun.

2.2.1.3 Hidro-OseanografiWilayah pesisir yang merupakan daerah peralihan tempat pertemuan pengaruh daratandan lautan, memiliki sifat yang cukup dinamis. Hidro-oseanografi sebagai peran danfungsi lautan yang paling dominan mempengaruhi karakteristik wilayah ini. Penyusunanaction plan di sejumlah wilayah harus memperhitungkan analisis hidro-oseanografi.



23

A. Ekosistem Wilayah PesisirEkosistim pesisir dan laut merupakan hubungan integral dari komponen hayati dan nonhayati yang saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Ekosistim pesisir secarakeseluruhan di lokasi pengamatan cukup bervariasi.

1. Ekosistem MangroveEkosistem mangrove termasuk ekosistem yangpaling produktif, hal ini dipengaruhi oleh dua faktorutama seperti fluktuasi pasang surut dan kimia airlaut. Tingginya bahan organik di perairan hutanmangrove, memungkinkan sebagai tempatpemijahan (Spawning ground), pengasuhan(nursery ground), dan pembesaran atau mencarimakan (feeding ground).

Hutan mangrove tersebar di beberapa pulau dengan tingkat populasi berkisar antara 2 – 4ha dengan kerapatan yang masih baik. Sejak tahun 1990-an pemerintah daerah telahmelarang keras setiap usaha yang dapat merusak ekosistem mangrove. Kebijakan inisangat berpengaruh terhadap kelestarian ekosistem mangrove di Kepulauan Anambassampai pada saat ini.

2. Ekosistem Terumbu Karang (Coral Reefs)Terumbu karang sebagai ekosistem esensial diperairan laut mempunyai peran sangatpenting bagi kelangsungan hidup biota laut seperti ikan dan biota-biota lainnya.Pertumbuhan terumbu karang secara maksimun memerlukan perairan yang jernih, suhuyang hangat, gerakan gelombang, sirkulasi air lancar, serta terhindar dari prosessedimentasi.

Jenis terumbu karang di lokasi pengamatan pada umumnya merupakan karang tepi(fringing reef) yang terdapat pada piota sempit disekeliling batas-batas pulau karang.Pada umumnya kerusakan terumbu karang disebabkan kegiatan destructive fishing yangtidak terkendali selama beberapa tahun terakhir, (Dinas Kelautan dan Perikanan Kep.Anambas, 2006).

Berdasarkan hasil interpretasi citra tahun 2005 diperoleh sebaran terumbu karang dibeberapa lokasi dengan kategori kerapatan jarang, rusak, dan baik. Diperairan PulauSiantan dan Palmatak dengan pulau kecil disekitarnya masih banyak dijumpai terumbukarang dengan kondisi umumnya telah mengalami kerusakan, sedangkan di PulauJemaja sebagian masih dalam kondisi sangat baik.

3. Ekosistem Padang Lamun (Seagrass)Padang lamun dapat ditemukan pada daerah perairan dangkal yang masih tembuscahaya matahari, substrat lunak, kondisi perairan yang jernih, sirkulasi oksigen danpembawa nutrien dari substrat yang cukup. Padang lamun hanya ditemukan di beberapapulau-pulau kecil di Siantan dan Jemaja.

2.2.2 Potensi Sumber Daya AlamA. Sumberdaya IkanSumberdaya ikan di perairan Kabupaten Kepulauan Anambas termasuk WilayahPengelolaan Perikanan (WPP) Laut Cina Selatan dapat diketahui dari komposisi hasiltangkapan yang didaratkan dari beberapa operasi unit penangkapan yang beroperasi diwilayah tersebut. Sumberdaya ikan yang terdapat di lokasi ini merupakan wilayah perairan



24

lepas pantai dan daerah kepulauan secara umum terdiri dari kelompok ikan pelagis,demersal, ikan karang, serta beberapa jenis udang, kepiting, dan moluska.

Beberapa jenis sumberdaya ikan yang teridentifikasi diantaranya:1. Pelagis Besar terdiri dari ikan tongkol (Euthynus affnis), cakalang (Katsuwonus

pelamis), tenggiri (Scomberomorus commersonii), tongkol banyar (Auxis thazard),tongkol abu-abu (Thunnus tonggol).

2. Pelagis kecil terdiri dari ikan layang (Decapterus ruselli), kembung (Rastreligerkanagurta), lemuru (Sardinella spp), selar (Caranx spp), tembang(Clupea spp.) danteri (Stellophorus spp.).

3. Ikan demersal berupa ikan nomei (Hapodon nehereus), kurisi (Nemipterus spp.),bambangan (Lutjanidae), manyung (ariidae), bawal putih (Pampus argenteus)peperek (Leiognathidae), ikan kuwe (Carangoides spp.), kerapu (Serranidae), ikankuro (Polynemidae) dan ketang-ketang (Scathophagus argus).

4. Ikan karang, terdiri napoleon (Cheilinus undulatus), kerapu (Ephinepelus tauivina, E.fuscoguttatus, Ephinepelus sp, Chromileptis altivelis dan Plectropomus maculatus),bibir tebal, Haelimudae (Plectorhyncus pictus, P. chaetodontedes), ekor kuning(Caesio teres), beronang (Siganus vulpinus, S. canaliculatus, Siganus guttatus),lensam (Lethrinus harax), kakap merah (Lutjanus decusatus) dan gigi anjing (Scarusspp).

5. Jenis-jenis udang, yang teridentifikasi yaitu jenis udang lobster, udang putih, udangtiger, udang cat, udang api-api, dan udang bintik. Sementara itu untuk kepiting yaitukepiting bakau dan rajungan dan beberapa jenis moluska diantaranya siputgonggong, kerang hijau, kerang putih dan cumi-cumi.

6. Mamalia laut (Lumba-lumba hidung botol /Tursiops sp).Data pendukung lain keberadaan lumba-lumba diperairan Laut Cina Selatan yaituberasal dari pengamatan terhadap mamalia laut yang dilakukan pada Maret 2008(Tim Conoco, 2009). Pengamatan langsung keberadaan lumba-lumba dilakukandengan memperhatikan kemunculan lumba-lumba baik di dekat kapal maupun dilokasi yang jauh dari kapal. Alat bantu yang digunakan untuk pengamatan lumba-lumba adalah binokular. Hasil survei dijumpai adanya sekelompok lumba-lumbayang berenang mengikuti kapal survei, tepatnya pada lokasi geografis 108º 29´ 31"BT 6º 6´ 46" LU.Lumba-lumba hidung botol berwarna abu-abu yang bervariasi dari abu-abu gelap dibagian atas dekat sirip punggung ke abu-abu muda keputih-putihan di bagianbawah. Corak warna ini membuat mereka sulit dilihat dari atas dan bawah. Lumba-lumba hidung botol dewasa memiliki panjang antara 2 sampai 4 meter dan berat dari150 sampai 650 kilogram.

2.2.3 Ekonomi2.2.3.1 Struktur PerekonomianStruktur perekonomian menurut harga berlaku di Kabupaten Kepulauan Anambas sampaitahun 2013 masih didominasi oleh dua sektor utama yaitu sektor pertambangan danpenggalian serta sektor pertanian, kehutanan, peternakan dan, perikanan, dengankontribusi dari sektor pertambangan dan penggalian adalah 72,72% dari total PDRBKabupaten Kepulauan Anambas sedangkan sebelumnya sebesar 72,56% dari totalPDRB. Peranan sektor pertanian, kehutanan, peternakan dan, perikanan dalam tahun2012 sebesar 15,52% dan mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi 17,08%,



25

Tabel 2.3.PDRB Kepulauan Anambas Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha

Tahun 2012-2013 (jutaan rupiah)No Lapangan Usaha 2012 % 2013 %

1 Pertanian, Peternakan, Kehutanandan Perikanan 487,566.31 17.08 545,765.95 15.54

2 Pertambangan Dan Penggalian 2,071,074.16 72.56 2,553,443.26 72.723 Industri Pengolahan 10,074.12 0.3 11,584.77 0.334 Listrik, Gas Dan Air Minum 488.72 0.02 72,535.00 2.075 Bangunan 31,033.72 1.09 37,205.94 1.066 Perdagangan, Hotel & Restoran 158,471.51 5.55 181,938.08 5.187 Pengangkutan dan Komunikasi 35,342.51 1.24 40,516.19 1.15

8 Keuangan, Persewaan dan JasaPerusahaan 18,637.84 0.65 20,320.22 0.58

9 Jasa-Jasa 41,626.78 1.46 47,802.97 1.36Produk Domestik Regional Bruto 2,854,315.67 100 3,511,112.38 100

Sumber: BPS Kab. Kepulauan Anambas, 2014

Selain dari dua sektor tersebut diatas, sektor perdagangan, hotel dan restoran juga masihmempunyai peran dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas. Padatahun 2012, sektor perdagangan, hotel dan restoran mencapai angka 5,55%, yang berartimengalami penurunan dari tahun 2013 mencapai hanya 5,18%. Sedangkan pada tahun2012, sektor ini mengalami penurunan dari Rp. 158,471.51 juta (tahun 2013) menjadiRp.5181,938,08 juta atau turun sekitar 0.37%. Hal ini dipicu oleh semakin meningkatnyakebutuhan masyarakat akan akses jasa transportasi dan komunikasi untuk membukakeisoliran di berbagai wilayah di Kabupaten Kepulauan Anambas.2.2.3.2 Pertumbuhan EkonomiPertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2013diperkirakan sebesar 20.05%yang berarti lebih tinggidari tahun 2012 sebesar 17.6%. Haltersebut dipicu oleh semakin pulihnya pertumbuhan beberapa sektor andalan. Sektoryang mempunyai presentase laju pertumbuhan terbesar pada tahun 2013 adalah sektorpertambangan dan penggalian yang mencapai angka 23.3%. Selain itu sektor andalanseperti bangunan, perdagangan, hotel dan restoran dan jasa juga mengalami kemajuandari tahun 2012. Sektor pertanian melaju 11,9% pada tahun 2013. Sedangkan sektorperdagangan, hotel dan restoran juga melaju sampai 14.8%.

2.2.3.3 Identifikasi Sektor EkonomiSektor-sektor unggulan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas diantaranya adalahsektor pertanian, sektor perkebunan, sektor peternakan, sektor perikanan, sektor industri,sektor pertambangan dan sektor pariwisata.

A. Sektor PertanianJenis lahan pertanian yang dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Anambas adalahjenis tanaman pangan yang dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok yaitu : tanamanbahan makanan, sayur-sayuran dan buah-buahan. Tanaman bahan makanan meliputijenis padi-padian, jagung, umbi-umbian dan kacang-kacangan. Jenis sayur-sayuranmeliputi sawi, ketimun, terong, paria dan tomat. Sedangkan jenis buah-buahan meliputinenas, durian, dan pisang. Selain tanaman padi, juga dikembangkan tanaman jenispalawija yaitu jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang tanah.B. Sektor PerkebunanHasil produksi perkebunan pada tahun 2013 cenderung di sektor karet, sedangkan padatahun 2012 hasil produksi perkebunan cenderung di sektor kelapa. Pada tahun 2012 hasil



26

produksi perkebunan sebesar 3336,6 Ton, sedangkan pada tahun 2013 hasil produksiperkebunan mencapai 9333 Ton.

C. Sektor PeternakanKondisi perternakan belum memberikan konstribusi secara signifikan pada penambahannilai perekonomian di Kabupaten Kepulauan Anambas, salah satu penyebabnya adalahsistem pengelolaan peternakan masih bersifat tradisional. Berdasarkan data yangdihimpun pada tahun 2013, hasil produksi sapi potong banyak terdapat di KecamatanSiantan Selatan yaitu 5.100 ton, dan terkecil di Siantan Timur yaitu 870 ton. Sedangkanuntuk jenis kambing produksi terbanyak berada di Kecamatan Jemaja yaitu 379 ton, danterkecil berada di Siantan Tengah 26,4 ton. Namun sebaliknya, hasil produksi ayam buraslebih banyak terdapat di Kecamatan Siantan yaitu 582.90 ton, sedangkan Jemaja Timurlebih unggul pada hasil produksi unggas itik sebanyak 33.9 ton.Jumlah keseluruhan hasil produksi sapi potong sebesar 15.670 ton dan hasil produksikambing sebesar 703.2 ton, sedangkan pada hasil produksi unggas yaitu ayam burassebesar 1790.8 ton dan itik sebesar 91.2 ton.

D. Sektor Perikanan dan KelautanLuas wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas 98,65% merupakan wilayah lautansehingga kondisi ini sangat mendukung bagi pengembangan usaha perikanan, baikperikanan tangkap maupun budidaya perikanan. Masyarakat Kabupaten KepulauanAnambas pada umumnya lebih memilih pembesaran ikan sebagai sektor utama dalammelakukan aktivitas perekonomian, terutama yang tinggal di kawasan perdesaan padaumumnya memilih berdomisili di kawasan pantai dan sebagian besar bekerja sebagainelayan.

E. Sektor IndustriUntuk sektor perindustrian di Kabupaten Kepulauan Anambas pada Industri Kecil danMenengahmeliputiindustri kerajinan, industri bahan bangunan, industri pengolahanmakanan, industri pengolahan perikanan & pertanian. Sektor tersebut telahdikembangkan seperti usaha Kerupuk Ikan Tradisional, VCO, Pengrajin Busana danPengrajin Pompong Kayu, Perbengkelan, Pengrajin Souvenir.

F. Sektor PertambanganJenis-jenis bahan tambang yang bisa dijumpai di Kabupaten Kepulauan Anambas, antaralain Minyak Bumi dan Gas Alam, Granit, Pasir, yang dijadikan sebagai sumber ekonomi.Cadangan Minyak Bumi dan Gas Alam yang besar di lepas pantai Kepulauan Anambas(Minyak Bumi sebesar 326,15 MMSTB dan Gas Alam 53,06 TSCF dan CadanganSumber Daya Mineral Batu Granit sebesar (19.662.288.605 m3) yang dimanfaatkansebagai material bangunan (Profil Kab. Kepulauan Anambas, 2013).Jenis tambang yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas meliputi granit, andesit, pasirkuarsa, batu besi, diorit, pasir besi, dan emas. Jenis tambang tersebut terdapat diKecamatan Jemaja, Siantan, dan Palmatak. Luasan usaha tambang granit terbesarterdapat di Kecamatan Jemaja dengan luasan sebesar 9.885 Ha, sedangkan diKecamatan Siantan seluas 8.175 Ha dan di Kecamatan Palmatak seluas 4.531. Padaluasan usaha tambang andesit hanya terdapat di Kecamatan Siantan yaitu 4 Ha.Jenis tambang pasir kuarsa hanya terdapat di Kecamatan Jemaja yaitu seluas 550 Ha, diKecamatan Siantan seluas 100 Ha, dan di Kecamatan Palmatak seluas 40 Ha. Padaluasan usaha tambang batu besi hanya terdapat di Kecamatan Siantan yaitu seluas 36.56Ha. Dalam luasan usaha tambang diorit terbesar terdapat di Kecamatan Siantan danPalmatak dengan masing-masing luasan sebesar 312.5 Ha, sedangkan luasan usahaterkecil terdapat di Kecamatan Jemaja dengan luas 43.99 Ha.



27

Jenis usaha tambang pasir besi terbesar terdapat di Kecamatan Siantan seluas 187.5 Ha,sedangkan di Kecamatan Jemaja hanya seluas 45 Ha. Pada luasan usaha tambang emashanya terdapat di Kecamatan Siantan yaitu seluas 21 Ha.

G. Sektor PariwisataSalah satu misi Kabupaten Kepulauan Anambas adalah mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang mampu menumbuh kembangkan kegiatan Industri danpariwisata yang berbasis kelautan. Oleh karenanya bidang pariwisata menjadi salah satufokus pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kabupaten Kepulauan Anambaskaya dengan keindahan pantai dan terumbu karang. Kawasan objek wisata tersebut dapatdijumpai di sejumlah kawasan baik pulau-pulau kecil maupun besar. Objek wisatalaut/pantai seperti Terumbu Karang di Kecamatan Jemaja. Objek wisata air terjun sepertiAir Terjun Ulu Maras dan Air Terjun Temburun. Wisata Bahari seperti Pulau Langok diPalmatak, Pantai Padang Melang di Kecamatan Jemaja dan Pulau Bawah di KecamatanSiantan Selatan.

2.2.4 Sosial BudayaKabupaten Kepulauan Anambas merupakan daerah bercorak budaya Melayu. Hal inididuga karena adanya migrasi etnis Melayu ke Anambas yang dibawa oleh penjajahBelanda dan Jepang. Menyusul kemudian etnis Tionghoa yang datang dari Tiongkokbagian selatan. Adapun suku asli yang mendiami Anambas adalah suku Laut atau biasadikenal sebagai Suku Bajau. Dengan berdatangannya etnis-etnis dari luar Anambas dandengan jumlah etnis Melayu yang dominan, maka Anambas pun bercorak budaya Melayu.

Tahun 2014 jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas 41.341 orang(Kepulauan Riau Dalam Angka, 2014). Dengan luas 590,14 km2, kepadatan pendudukKabupaten Kepulauan Anambas adalah 70 jiwa/km2. Pertumbuhan penduduknyamenunjukkan peningkatan dari tahun ke tahunnya, seperti tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 2.4.Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas 2009-2014

Tahun 2014 2013 2012 2011 2010 2009Jumlah Penduduk 41.341 39.342 39.784 39.318 37.411 35.646Pertumbuhan Penduduk (%) 5 -1 1 5 5 6

Sumber: disarikan dari Kepulauan Riau Dalam Angka 2014

Berdasarkan kondisi eksisting, mata pencaharian, penduduk Kabupaten KepulauanAnambas 65% berprofesi sebagai nelayan, 8% sebagai petani kebun, 5% sebagaipedagang, sisanya berprofesi sebagai pegawai negeri sipil dan pekerja perusahaan migasyang beroperasi di sekitar laut Anambas. Hal tersebut terjadi mengingat kondisi geografisKabupaten Kepulauan Anambas yang didominasi oleh laut; dengan dataran yangdigunakan untuk perkebunan, serta melimpahnya kekayaan gas di sekitar perairanAnambas.

Mayoritas penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas adalah suku Melayu dan dominanberagama Islam. Budaya Melayu menjadi budaya dominan di daerah tersebut dicirikandengan penggunaan bahasa Melayu dialek Riau dalam percakapan sehari-haripenduduknya. Etnis lainnya adalah Jawa, Sunda, Bugis, Batak, Minang, dan Tionghoayang telah berada di lokasi tersebut sejak tahun 1950an. Dalam situasi sosial, etnis



28

Melayu hampir menguasai seluruh bidang kehidupan masyarakat, terkecuali bidangekonomi-perniagaan.

Bidang perekonomian dipegang oleh etnis Tionghoa yang tergolong dalam rumpun sukuHakka. Suku Hakka (Khek) merupakan suku yang adaptif terhadap lingkungan sosial dimana mereka hidup. Tionghoa Hakka mudah sekali berbaur dengan penduduk danbudaya Melayu setempat dan beradaptasi dengan baik tanpa menghilangkan identitasbudaya Hakka yang mereka sandang. Etnis Tionghoa membawa serta adat leluhurnya,seperti di Tarempa, terdapat sebuah Kelenteng Kong Hu Chu yang mendukungkehidupan keimanan mereka di tempat tersebut.

Relasi hidup antar masyarakat mencerminkan harmoni sosial dan kohesivitas yang tinggiantar penduduknya. Tidak pernah terjadi konflik atas dasar perbedaan identitas, etnisitas,maupun agama. Selain itu, kehidupan penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambasditandai dengan dijunjungnya toleransi antar etnis maupun antar pemeluk agama.Harmoni dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas merupakanmodal sosial bagi terselenggaranya pembangunan di pulau-pulau terdepan yang menjadiberanda Negara Republik Indonesia.

Mobilitas penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas relatif tinggi, namun belum didukungoleh sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Kapal Pelni yang beroperasi kewilayah ini tidak mencukupi kebutuhan mobilitas penduduk, terutama untuk keluar dariKepulauan Anambas guna berniaga ke daerah-daerah lain, khususnya di daerah ProvinsiKepulauan Riau.

Orientasi penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas adalah Tanjung Pinang di PulauBintan, Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan untuk berniaga, melakukan pertukarankomoditas, dan kegiatan administratif kepemerintahan di Tanjung Pinang. Untukmenjangkau wilayah Tanjung Pinang, pada awalnya penduduk Kabupaten KepulauanAnambas dapat memanfaatkan transportasi udara. Setelah ditutupnya landasan udara diKabupaten Kepulauan Anambas, pilihan satu-satunya dalam melakukan mobilitas adalahtransportasi air dari Kabupaten Kepulauan Anambas ke Tanjung Pinang dan sebaliknya.

Pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambasdidapatkan dari Tanjung Pinang. Tanjung Pinang merupakan kota besar terdekat yangmenyediakan berbagai keperluan hidup. Dalam skala kecil, kebutuhan atas komoditasjuga disediakan oleh Kota Ranai di Kabupaten Natuna. Untuk mendapatkan komoditasdari Kota Ranai (Kabupaten Natuna), penduduk Anambas menggunakan jasa pelayaranPelni dan juga kapal perintis yang langsung bertambat di Dermaga Penagih, Kota Ranai.

2.3 GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN NATUNA2.3.1 Fisik2.3.1.1 Letak Geografis, Batas Administrasi Dan Luas WilayahKabupaten Natuna terletak di Laut Cina Selatan dengan posisi yang sangat strategis baikdari segi bisnis maupun pertahanan dan keamanan karena terletak pada jalur pelayaraninternasional. Berdasarkan orientasi dengan ibukota negaranegara Asia Tenggara makaKabupaten Natuna terletak diantara Jakarta, Singapura, Kuala Lumpur, Ho Chi Minh City,Bandar Sribegawan (Brunei). Sedangkan ibukota negara Asia Tenggara lainnya seperti



29

Bangkok, Hanoi, Rangoon dan Manila terletak pada radius kurang dari 2000 kilometer dariNatuna

Kabupaten Natuna merupakan kabupaten baru yang merupakan hasil pemekaranKabupaten Kepulauan Riau sebelum menjadi Provinsi yang didasarkan pada Undang-undang RI No. 53 tahun 1999. Kabupaten Natuna yang terletak pada posisi 1°16' - 7°19'Lintang Utara dan 105°00' - 110°00' Bujur Timur, menurut Undang-undang Nomor 33Tahun 2008, Kabupaten Natuna memiliki luas 264.198,37 Km2 dengan luas daratan2.001,30 Km2 dan lautan 262.197,07 Km2 dimana Ranai sebagai Ibukota KabupatenNatuna. Dikabupaten ini terdapat 154 pulau, dengan 27 pulau (17,53 persen) yangberpenghuni dan sebagian besar pulau (127 buah) tidak berpenghuni. Dua pulau terbesardiantaranya adalah Pulau Bunguran, dan Pulau Serasan.

Secara administratif Kabupaten Natuna berbatasan dengan dengan:1. Sebelah Utara : Negara Vietnam dan Kamboja2. Sebelah Timur : Malaysia Bagian Timur (Sarawak) dan Kalimantan Barat3. Sebelah Selatan : Kabupaten Bintan4. Sebelah Barat : Semenanjung Malaysia dan Kabupaten Kepulauan Anambas

Tabel 2.5.Wilayah Kabupaten Natuna Menurut Kecamatan Tahun 2013

No Kecamatan Ibu Kota LuasHa %

1 Midai Sabang Barat 2,610 1.302 Bunguran Barat Sedanau 44,846 22.413 Bunguran Utara Kelarik 40,471 20.224 Pulau Laut Air Payang 3,769 1.885 Pulau Tiga Sabang Mawang 6,787 3.396 Bunguran Timur Ranai 14,683 7.347 Bunguran Timur Laut Laut Tanjung 23,501 11.748 Bunguran Tengah Harapan Jaya 17,271 8.639 Bunguran Selatan Cemaga 23,399 11.69

10 Serasan Serasan 4,366 2.1811 Serasan Timur Terayak 16,093 8.0412 Subi Arung Ayam 2,335 1.17

Jumlah 200,131 100Sumber : BPS Kabupaten Natuna, Tahun 2014



30

Gambar 2.14. Peta Administrasi Kabupaten Natuna



31

2.3.1.2 TopografiBerdasarkan kondisi fisik, Kabupaten Natuna terdiri dari tanah berbukit dangunung batu.Daratan rendah dan landai pada umumnya terdapat di pinggiran pantai. Berdasarkankondisi fisiknya, Kabupaten Natuna merupakan tanahberbukit dan bergunung batu.Hampir 10% dari wilayah Kecamatan Bunguran Timur dan Bunguran Barat merupakandaratan rendah dan landai terutama di pinggiran pantai, 65% bergelombang dan 25%berbukit sampai bergunung.Ketinggian wilayah antar kecamatan cukup beragam, yaituberkisar antara 3 sampai dengan 959 meter dari permukaan laut dengan kemiringanantara 2 sampai dengan 5 meter. Wilayah Kecamatan Serasan sebagian besar terdiriperbukitan dan gunung batu dengan keberadaan tanah datar yang relative terbatas. DiKecamatan Serasan terdapat beberapa gunung batu yaitu Gunung Kute, Gunung Punjan,Gunung Payak, dan Gunung Pelawan Condong. Kondisi fisik Kecamatan Midai memilikikemiringan lahan berkisar antara 2°-5° dengan ketinggian antara 3-500 m diataspermukaan laut.

2.3.1.3 Jenis TanahTanah merupakan unsur penting dalam kegiatan perekonomian, karena tanah merupakanwadah dari segala aktivitas baik itu aktivitas ekonomi, sosial maupun kegiatan lainnya.Jenis data tanah yang terdapat di wilayah studi diambil berdasarkan klasifikasi PusatPenelitian Tanah (PPT) tahun 1983, sedangkan adanya perbedaan penamaan sebelumtahun 1983 karena tanahnya dibedakan dengan klasifikasi Pusat Penelitian Tanah (PPT)tahun 1983. Tanah-tanah yang terdapat di lokasi studi dapat dibedakan menjadi duakelompok tanah, yaitu tanah mineral dan tanah organik.Pada umumnya struktur tanah daritanah podsolik merah kuning dari bantuan yang tanah dasarnya mempunyai bahan granit,dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus.

Tanah di Kecamatan Bunguran Barat dan Kecamatan Bunguran Timur umumnya terdiridari jenis tanah latosol, alluvial, podsolik serta organosol. Tanah-tanah tersebut terbentukdari bahan induk batuan beku organosol. Tanah-tanah tersebut terbentuk dari bahanorganik. Jenis tanah alluvial dijumpai di sepanjang tanggul sungai utama, daerah meanderserta daerah flood plain yang terdapat di belakang pantai marin. Jenis tanah latosoladalah jenis tanah mineral yang telah mengalami pelapukan lanjut, sangat tercucisehingga batas-batas horizon menjadi baur, kandungan mineral primer dan unsur hararendah dengan warna tanah merah, coklat kemerahan, coklat, coklat kekuningan dijumpaidari muka laut hingga ketinggian 900 m diatas permukaan laut. Jenis tanah podsolikdijumpai pada ketinggian antara 50 m hingga 350 m dpl, sedangkan jenis tanah organosoldijumpai pada daerah cekungan di belakang sungai utama yang merupakan daerah rawadan pada umumnya tingkat kematangan hemik sampai saprik. Tinggi kesuburan sedangdan mempunyai tingkat kematangan hemik sampai saprik. Tingkat kesuburan tanah padadaerah studi yang nilai berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pusat Penelitian Tanah(PPT) tahun 1983 tergolong rendah hingga sedang pada seluruh jenis tanah yang diteliti.

Tanah yang terdapat di Kecamatan Serasan dan Midai umumnya terdiri dari jenis tanahgleisol, latosol, alluvial, litosol dan organosol. Tanah-tanah tersebut terbentuk dari bahaninduk bahan organik (endapan pantai berupa pasir, kerikil dan sisa tumbuhan), batuanbeku basa dan batuan vulkanik. Tanah alluvial sebagaian besar menempati satuanvisiografi daratan pasang surut dan pantai marin terbentuk dari bahan induk alluviumpantai/endapan marin.Pada satuanfisiografi ini tanah terbentuk dari bahan endapan muda (alluvium-kolluvium)dan proses pembentukannya sangat dipengaruhi oleh fluktuasi air/genangan sehinggasifat-sifat hidromorfik di dalam penampangnya. Jenis tanah gleisol dijumpai di Pulau SubiBesar yang berkembang dari bahan alluvium-koluvium yang terdiri dari endapan halus



32

dan kasar (campuran) serta lumpur marin menempati satuan fisiografi pasang-surut danpelembahan dengan bentuk wilayah datar.

Perkembangan tanah sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang selalu jenuh air(hidromorfik) yang dicirikan oleh adanya gleid yang merupakan hasil dari proses reduksi.Kondisi drainase terhambat sampai sangat terhambat, kedalaman tanah umumnya dalamdengan pekembangan struktur yang sangat lemah pada lapisanatas dan pejal padalapisan bawah. Tekstur lapisan atas lempung berpasir dan lapisan bawah lempung liatberpasir dengan reaksi tanah masam. Tingkat kesuburan tanah pada daerah studi yangdinilai berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh PPT tahun 1983 tergolong rendah hinggasedang pada seluruh. jenis tanah yang diteliti.



33

2.3.1.4 KlimatologiIklim di Kabupaten Natuna sangat dipengaruhi oleh perubahan arah angin. Berdasarkanarah angin musim di wilayah Kabupaten Natuna dibagi dalam 4 periode yaitu periodeJanuari – Maret: bertiup angin utara dan timur laut, hujanturun sekali-kali dengantemperatur udara sedang, periode April – Juni: bertiup angin timur laut/tenggara, hujansedikit dengan temperatur udara agak panas (lebih/kurang 34° C), periode Juli –September: bertiup angin tenggara, hujan turun agak banyak dengan temperatur udarasedang (lebih kurang 30°C), periode Oktober – Desember: bertiup angin barat/utara,hujan banyak turun pada bulan September, Oktober dan November, temperatur agakdingin dan lembab pada malam hari. Curah hujan rata-rata setahun berkisar 193,2milimeter dengan rata-rata kelembaban udara sekitar 90,4% dan temperatur lebih kurang25,8°C.

2.3.1.5 HidrologiKeberadaan hidrologi di Kabupaten Natuna dapat dilihat dari 2 hal, yaitu airpermukaandan air tanah. Air permukaan yang terdapat di wilayah Kabupaten Natuna berupa sungai,diantaranya Sungai Ranai yang terdapat di KecamatanBunguran Timur dan sungailainnya. Untuk Sungai Ranai dan sungai-sungai kecil lainnya di Kecamatan BunguranTimur ini umumnya di Gunung Ranai, sungaisungai kecil tersebut diantaranya SungaiNgusang, Sungai Sarang Batunagis, Sungai Batukilang, Sungai Jemengan, Sungai Simandan Sungai Senipak. Selain sungai, air permukaan terdapat juga di Kecamatan BunguranTimur yaitu Air Terjun Gunung Ranai dan di Kecamatan Bunguran Tengah yaitu Air TerjunAir Lengit. Sumber air tanah yang terdapat di Kabupaten Natuna berkisar 1-3 m dariwilayah dataran, sedangkan pada wilayah yang topografinya berbukit-bukit kedalamanmuka air tanah berkisar 1-7 m.

2.3.1.6 HutanKabupaten Natuna sebetulnya memiliki potensi sumberdaya alam yang belum banyakdimanfaatkan. Demikian pula ada potensi yang telah dimanfaatkan, tetapi belumdimanfaatkan secara optimal, antara lain kehutanan, perkebunan, perikanan,pertambangan dan galian serta potensi pariwisata. Hal ini terbukti dari 154 pulau yangada 124 pulau lainnya masih merupakan pulau kosong yang belum dihuni. Keadaan inimerupakan suatu peluang yang dapat dikembangkan untuk sektor kehutanan dimanapada saat ini sektor kehutanan merupakan sektor yang paling kecil memberikan kontribusiterhadap PDRB Kabupaten Natuna. Adapun komoditas yang dapat diolah menjadiplywood, block-board,veneer, lumber-core, kayu gergajian dan poliyester.

A. Hutan MangroveDi wilayah pengembangan Natuna terdapat hutan mangrove, namun sebagian besarkondisi hutan ini dalam keadaan rusak yang disebabkan oleh aktivitas penebangan liardan sudah terjadi sejak lama. Namun hutan mangrove apabila di lihat dari arah laut masihterlihat bagus dikarenakan bagian terluar hutan didominasi tingkat pohon, tetapi hanyaberjarak ± 10 meter dari arah laut, sedangkan semakin dalam keadaan hutan semakinrusak. Beberapa lokasi hutan magrove yang masih dalam keadaan relative baik terdapatdi sekitar muara Sungai Semala dan sedikit di sekitar Pantai Semala. Sedangkan didaerah sepanjang Sungai Segeram sudah tidak terdapat hutan mangrove. Sedangkanhutan mangrove dibuka untuk memudahkan keluarnya kayu dari dalam hutan ke laut.

B. Hutan PantaiSeperti halnya hutan lainnya yang berada di wilayah pengembangan Kabupaten Natuna,hutan pantai ini juga merupakan hutan sekunder yang cukup rapat. Jenis-jenis tumbuhanyang ditemukan pada hutan pantai adalah laut (Acrostichum aureum), bintangur



34

(Calophyllum inophyllum),melur (Dacrydium junghunii), paku resam (Gleichenia linean),rengas (Gluta renghas), rumput kawat (Lycopodium cemuum), kantong semar (Nepenthessp), pandan (Pandanus sp.), pelawan (Tristania sp.), resak (Vatica rassak), dan vitex(Vitex sp.), sedangkan jenis yang mendominasi dari mulai tingkat semai, pancang, tiangdan pohon adalah jenis bintangur (Calophyllum inophyllum).

C. Hutan RawaHutan rawa biasanya terdapat di sekitar muara sungai/delta sungai, selalu tergenang airtawar dari sungai sehingga bersifat kaya hara (eutrofik). Jenis-jenis tumbuhan yangmendominasi ekosistem ini adalah dari jenis rumput-rumputan, paku-pakuan dantumbuhan lain seperti kantong semar, pulai rawa, jelutung rawa dan meranti balangeran.

D. Hutan Hujan Dataran RendahWalaupun hutan hujan dataran rendah yang terdapat di daerahpengembangan KawasanNatuna merupakan hutan sekunder, tetapi tetap saja hutan ini sangat kaya akan flora danfaunanya. Pohon yang mendominasi hutan ini adalah dari family Dipterocarpaceace, danjenis lain yang mempunya nilai ekonomis yang sangat tinggi yaitu Ulin (Eusideroxylonzwageri) yang saat ini merupakan pohon yang dilindungi karena jumlahnya yang semakinsedikit.Secara umum walaupun hutan yang terdapat di wilayah pengembangan Natunamerupakan hutan sekunder, tetapi hutan masih memiliki keanekaragaman hayati yangcukup baik. Pohon yang keberadaannya semakin langka dan patut untuk kelestarianadalah pohon/kayu belian jual yang sangat tinggi karena mempunyai tinggi kekuatan dankeawetan kelas1. Hal ini yang juga mendorong penebang liar untuk menebang danmenjual kayu jenis ini.

2.3.1.7 Pola Penggunaan LahanPenggunaan lahan di Kabupaten Natuna didominasi oleh lahan non terbangun,dimanapada tahun 2010 mencapai 87,55% (178.408,38 hektar) dari total luas daratan KabupatenNatuna. Sebaliknya, luas lahan terbangun hanya sekitar 12,45% (25.374,54 hektar).Lahan non terbangun terdiri dari hutan seluas 92.252,51 hektar (45,27% dari luas daratanKabupaten Natuna), perkebunan 18.666,73 hektar (9,16%), sawah 115,64 hektar (0,06%),belukar rawa 8.025,83 hektar (3,94%), padang rumput 1.404,20 hektar (0,69%), semakbelukar seluas 38.400,73 hektar (18,84%), dan ladang seluas 7.196,84 hektar (3,53%).Area hutan di Kabupaten Natuna sebagian besar berada di Kecamatan Bunguran Baratdan Bunguran Utara dan sisanya di Kecamatan Bunguran Timur Laut, KecamatanBunguran Selatan, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Tengah dantersebar di pulau-pulau lainnya di Kabupaten Natuna. Kabupaten Natuna juga terdapatbeberapa wilayah sawah beririgasi, seperti di Desa Kelarik dan Desa Tapau (di sekitarBendungan Tapau).

Penggunaan lahan lainnya di Kabupaten Natuna adalah untuk permukiman danbangunan, luas kawasan permukiman yang ada saat ini sebesar 25.374,54 hektar atau12,45% dari luas daratan Kabupaten Natuna. Lokasi permukiman tersebar di sepanjangpantai, kecuali permukiman transmigrasi yang terdiri dari SatuanPermukiman (SP) I, II,dan III yang berlokasi di Kecamatan Bunguran Tengah. Secara keseluruhan, lahanpermukiman dan bangunan di Kabupaten Natuna sebagian besar terdapat di KecamatanBunguran Timur seluas 6.760,39 hektar atau sebesar 26,64% dari seluruh luas kawasanpermukiman di Kabupaten Natuna. Sedangkan gambaran pusat-pusat pelayanan kota diKabupaten Natuna dinyatakan oleh adanya kota-kota kecamatan yang merupakan bagiandari sistem kota Kabupaten Natuna. Di Kabupaten Natuna terdapat dua buah kotakecamatan,yakni Kota Sedanau sebagai ibukota Kecamatan Bunguran Barat dengan luas



35

216,65 km2 dan Kota Ranai sebagai ibukota Kabupaten Natuna dan juga sebagai ibukotaKecamatan Bunguran Timur dengan luas 250 km2. Kota Kecamatan tersebut memilikifungsi sebagai pusat administrasi tingkat kecamatan dan pusat pelayanan penduduk, baikdi bidang sosial maupun ekonomi, dengan jangkauan pelayanan bagi desa-desa disekitarnya. Kondisi pelayanan kota pada saat ini menunjukkan bahwa Kota Sedanaukurang mampu memenuhi fungsinya untuk melayani kebutuhan sosial-ekonomi penduduksecara optimal yang disebabkan oleh lokasi kota ini berada di Pulau Sedanau danterpisah dengan desa-desa Kecamatan Bunguran Barat sehingga membutuhkan alattransportasi untuk mencapai kota tersebut yang saat ini kurang memadai. Sebaliknyakota Ranai relatif lebih mampu menjalankan fungsinya sebagai pusat pelayanan bagi kotaitu sendiri dan desa-desa di sekitarnya. Untuk itu dalam tahap perencanaan tata ruangKabupaten Natuna, Kota Ranai merupakan kota yang diharapkan berkembang untukmelayani penduduk Pulau Bunguran, maupun sebagai ibukota Kabupaten Natuna serta“base camp” bagi instansi yang akan terlibat dalam pembangunan Kabupaten Natuna.

Gambar 2.17. Peta Tutupan Lahan kabupaten Natuna



36

2.3.2 EkonomiIndikator umum yang digunakan untuk mengetahui pencapaian keberhasilan percepatanpembangunan di suatu wilayah pada waktu tertentu adalah laju pertumbuhan ekonomi.Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro ekonomi yang dapatmenggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam suat wilayah pada suatu periodetertentu. Laju pertumbuhan ekonomi baik agregat maupun sektoral dihitung berdasarkanPDRB atas dasar harga konstan, bukan atas dasar harga berlaku. PDRB atas dasarharga berlaku belum menggambarkan kenaikan atau pertumbuhan yang riil, karena masihdipengaruhi kenaikan tingkat harga atau inflasi. Kinerja ekonomi Kabupaten Natunasepanjang tahun 2014 menunjukkan hasil yang cukup baik.

2.3.2.1 Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Kabupaten NatunaSetiap tahun besaran angka PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2013 mengalamipeningkatan sebesar 1,691,579 juta rupiah, dibandingkan dengan tahun sebelumnya(tahun 2013) sebesar 1,469,358 juta rupiah. Keadaan ini disebabkan oleh kenaikan lajupertumbuhan dari delapan sektor ekonomi kecuali sektor Industri Pengolahan. Besaranangka PDRB sektor listrik, gas dan air bersih mengalami peningkatan dari sebesar 1,651juta rupiah menjadi 2,013 juta rupiah. Begitu juga dengan sektor-sektor jasa mengalamipeningkatan mencapai 102,178 juta rupiah pada tahun 2013 dibandingkan denganperiode tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 85,857 juta rupiah. Untuk lebih jelasnyadapat dilihat dari Tabel 2.6.

Tabel 2.6.PDRB Atas Dasar Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 2010-2014

N0 Lapangan Usaha 2009 2010 2011 2012 20131 Pertanian,

Peternakan,Kehutanan danPerikanan

606,595 627,449 807,953 854,004 935,530

2 Pertambangan dan Penggalian 4,224 4,756 5,415 6,254 6,8543 Industri Pengolahan 21,407 23,335 25,694 28,796 30,4024 Listrik, Gas, dan Air Bersih 942 1,407 1,064 1,651 2,0135 Konstruksi 50,464 66,933 90,814 110,232 135,3286 Perdagangan, Hotel, dan

Restoran157,749 189,353 204,614 234,551 285,046

7 Pengangkutan dan Komunikasi 41,198 62,912 85,863 109,379 145,8888 Keuangan, Persewaan, dan

Jasa Perusahaan28,213 32,023 35,660 38,834 48,340

9 Jasa-jasa 66,956 71,708 77,736 85,657 102,178Jumlah 977,748 1,079,87

61,334,81

31,469,35

81,691,57

9Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna,Tahun 2014

2.3.2.2 Distribusi PDRB dan Kontribusi Perekonomian Dari Tiap SektorDilihat dari distribusi PDRB, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB KabupatenNatuna masih dominan di tahun 2013. Kontribusi sektor ini sebesar 55,31% tetapimengalami penurunan, padahal sebelumnya di tahun 2009 sebesar 62,04%. Sektor listrikgas dan air bersih tahun 2009 juga mampu memberi kontribusi sebesar 0.10% meningkat0,12% tahun 2013 . Untuk kontribusi sektor-sektor ekonomi lainnya selengkapnya dapatdilihat pada Tabel 2.7.



37

Tabel 2.7.Distribusi Prosentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000Menurut Lapangan

Usaha Tahun 2010-2014N0 Lapangan Usaha 2009 2010 2011 2012 20131 Pertanian, Peternakan, Kehutanan

dan Perikanan62.04 58.10 60.53 58.12 55.31

2 Pertambangan dan Penggalian 0.43 0.44 0.41 0.43 0.413 Industri Pengolahan 2.19 2.16 1.92 1.96 1.804 Listrik, Gas, dan Air Bersih 0.10 0.13 0.08 0.11 0.125 Konstruksi 5.16 6.20 6.80 7.50 8.006 Perdagangan, Hotel, dan Restoran 16.13 17.53 15.33 15.96 16.857 Pengangkutan dan Komunikasi 4.21 5.83 6.43 7.44 8.628 Keuangan, Persewaan, dan Jasa

Perusahaan2.89 2.97 2.67 2.64 2.86

9 Jasa-jasa 6.85 6.64 5.82 5.83 6.04100 100 100 100 100

Sumber BPS kabupaten Natuna, 2010 – 2014

A. Sektor PertanianSektor pertanian merupakan sektor yang mampu memberikan kontribusi yang tinggiterhadap perekonomian Kabupaten Natuna, karena kurun waktu tahun 2009-2013 sektorini memberikan kontribusi yang sangat dominan. Pada Tahun 2009 sektor pertanianmemberikan kontribusi sebesar 62,04% dari total PDRB meski bila dilihat dari tahun 2010hingga 2013 cenderung menurun, tapi rata-rata kontribusi pertahun meningkat biladibandingkan dengan rata-rata tahun sebelumnya. Ini menggambarkan bahwa sektorpertanian harus dioptimalkan pengembangannya karena selain kontribusinya yang cukuptinggi, sektor pertanian juga banyak menampung penduduk usia kerja di KabupatenNatuna. Pembahasan sektor ini meliputi:

B. PerkebunanPerkebunan kelapa yang merupakan kegiatan perkebunan yang memiliki total area luaslahan 14.006 Ha atau sekitar 43,40% dari total luas lahan perkebunan. Lahan yangdimanfaatkan untuk perkebunan kelapa dengan lokasi terluas berada di KecamatanBunguran Timur. Luasan lahan perkebunan kelapa di Bunguran Timur menjadi lebih kecildibandingkan dengan tahun yang lalu dikarenakan adanya pemekaran wilayah KabupatenNatuna dimana perkebunan kelapa terbesar berada di Kecamatan Bunguran Timur Laut.Dan untuk perkebunan cengkeh tersebar di semua kecamatan, kecuali KecamatanBunguran Tengah.

Pada tahun 2014 total hasil perkebunan di Kabupaten Natuna mencapai 13,305.4 ton.Sekitar 45,18% merupakan produksi perkebunan kelapa yang juga mengalami penurunanjika dibandingkan tahun sebelumnya, dikarenakan adanya pengurangan luas lahan yangjuga disebabkan faktor pemekaran wilayah Kabupaten Natuna. Sedangkan perkebunandengan tingkat produksi terendah adalah perkebunan kopi.

C. Tanaman Pangan dan Buah-buahanPengolahan tanaman pangan pada umumnya di Kabupaten Natuna masih dilakukandengan sistem tradisional sehingga tingkat produktivitas masih rendah. Luas tanamanbahan pangan di Kabupaten Natuna pada tahun 2013 seluas 994 Ha dan luas panenbahan makanan 994 Ha, angka ini belum pasti, dikarenakan sebagian data masihtercakup di beberapa kecamatan antara lain di kecamatan Bunguran Timur dan Serasan.



38

Sedangkan produksi yang dihasilkan sebesar 3.989 Ton. Untuk sayuran luas lahan yangdimanfaatkan seluas 1.545 Ha dengan luas panen 90 Ha. Pengusaha sayuran ini padaumumnya mengolah secara konvensional dan memilih lokasi di sekitar tempat tinggal.

D. PeternakanPopulasi ternak yang terdapat di Kabupaten Natuna pada tahun 2010 terbagi dalam duajenis populasi ternak yaitu populasi ternak besar dan kecil. Populasi ternak besar yangada di Kabupaten Natuna terdiri dari sapi dan kerbau serta ternak kecil adalah kambingdan Domba, sedangkan ternak Unggas diantaranya adalah ayam dan itik. Sapi dankambing merupakan populasi yang dominan dibandingkan dengan kerbau, sedangkanuntuk ternak Unggas adalah Ayam dan Itik.

E. PerikananSub sektor perikanan di Kabupaten Natuna pada umumnya masih diusahakan secaratradisional. Ini belum menguntungkan mengingat sebagian besar wilayahnya adalahperairan, baik yang merupakan laut dangkal atau laut lepas pantai yang kaya akansumberdaya perikanan. Dari jenis alat tangkap nelayan lokal tergambar polapenangkapan dengan menggunakan peralatan tangkap tradisional. Dengan demikianhasil yang diperoleh akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan nelayan nelayan dari luaryang telah menggunakan peralatan yang lebih modern.

2.3.3 Sosial Budaya2.3.3.1 KependudukanKabupaten Natuna merupakan daerah bercorak budaya Melayu. Hal ini dikarenakanmayoritas penduduk Natuna berasal dari etnis Melayu. Etnis-etnis dari luar etnis Melayuadalah Jawa, Minang, Batak, dan Tionghoa. Masing-masing etnis tersebut memilikiperanan yang saling menunjang dalam perekonomian Kabupaten Natuna, misalkan etnisMelayu yang banyak bergerak di bidang perikanan, etnis Jawa dan Batak bergerak dibidang pertanian, etnis Minang dan Tionghoa bergerak di bidang perniagaan.Tahun 2014 jumlah penduduk di Kabupaten Natuna sebanyak 76.897 jiwa (KepulauanRiau Dalam Angka, 2014). Dengan luas 19.993,2 km2, kepadatan penduduk KabupatenNatuna adalah 26 jiwa/km2. Pertumbuhan penduduknya menunjukkan peningkatan daritahun ke tahunnya, seperti tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 2.8.Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Natuna 2010-2014

Tahun 2014 2013 2012 2011 2010Jumlah Penduduk 76.897 74.615 72.521 69.003 91.871Pertumbuhan Penduduk (%) 3 3 5 5 -25

Sumber: disarikan dari Kepulauan Riau Dalam Angka 2014

Berdasarkan kondisi eksisting, mata pencaharian, penduduk Kabupaten Natuna 40,4%berprofesi di bidang pertanian dan perikanan, 16% bekerja di konstruksi, pergudangan,dan komunikasi, 8% sebagai pedagang, sisanya berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil,TNI, dan pekerja perusahaan migas yang beroperasi di sekitar perairan Natuna. Haltersebut terjadi mengingat kondisi geografis Kabupaten Natuna yang didominasi oleh laut;dengan dataran yang digunakan untuk perkebunan, serta melimpahnya kekayaan gas disekitar perairan Natuna.



39

Kecamatan Bunguran Timur merupakan pusat aglomerasi penduduk Kabupaten Natuna.Dari 76.897 jiwa penduduk Kabupaten Natuna, 25.048 jiwa bermukim di KecamatanBunguran Timur dan berlokasi di Kota Ranai dengan pola permukiman linear menghadapporos jalan. Kecamatan Bunguran Timur juga menjadi pusat aktivitas pertukarankomoditas bagi penduduk Kabupaten Natuna dan melayani juga penduduk KabupatenKepulauan Anambas dalam skala kecil.

Penduduk Kabupaten Natuna tidak tersebar secara merata. Berdasarkan data yangdidapat dari Kabupaten Natuna Dalam Angka (2014), dari 76.897 jiwa pendudukKabupaten Natuna, Kecamatan Bunguran Timur merupakan pusat aglomerasi pendudukKabupaten Natuna berpusat di daerah Kota Ranai. Kecamatan Pulau Laut merupakankecamatan dengan jumlah penduduk terkecil yakni sebanyak 2.417 jiwa. Sebaranpenduduk Kabupaten Natuna tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.9.Sebaran Penduduk Kabupaten Natuna Tahun 2014 Berdasarkan Kecamatan

KECAMATANJUMLAH

PENDUDUK1 2

1 MIDAI 55802 BUNGURAN BARAT 121393 BUNGURAN UTARA 42544 PULAU LAUT 24175 PULAU TIGA 53786 BUNGURAN TIMUR 254087 BUNGURAN TIMUR LAUT 47998 BUNGURAN TENGAH 31589 BUNGURAN SELATAN 282710 SERASAN 502211 SUBI 287212 SERASAN TIMUR 3043

76897

NO

JUMLAH TOTALSumber: Kabupaten Natuna Dalam Angka (2014)

Dari tabel di atas, Kecamatan Bunguran Timur memiliki penduduk terbanyak, kemudiandiikuti oleh Kecamatan Bunguran Barat. Kecamatan Midai merupakan kecamatan denganpopulasi terbanyak ketiga dengan 5.580 jiwa. Di peringkat keempat adalah KecamatanPulau Tiga dengan populasi sebanyak 5.378 jiwa. Kecamatan Serasan menempati posisike lima dari segi jumlah penduduk, yakni sebanyak 5.022 jiwa.

Seiring dengan persebaran penduduk yang tidak merata, kepadatan penduduk diKabupaten Natuna pun memiliki variasi. Satu daerah terdapat permukiman pendudukpadat, sementara daerah lain relatif tidak terdapat permukiman penduduk yang padat.Sebaran kepadatan penduduk di Kabupaten Natuna tersaji dalam tabel berikut.



40

Tabel 2.10.Sebaran Kepadatan Penduduk di Kabupaten Natuna Tahun 2014

KECAMATANLUAS AREA

(Km2)

JUMLAHPENDUDUK

(jiwa)

KEPADATANPENDUDUK(jiwa/Km2)

1 2 3 41 MIDAI 26,10 5580 213,792 BUNGURAN BARAT 448,46 12139 27,073 BUNGURAN UTARA 404,71 4254 10,514 PULAU LAUT 37,69 2417 64,135 PULAU TIGA 67,87 5378 79,246 BUNGURAN TIMUR 146,83 25408 173,047 BUNGURAN TIMUR LAUT 253,01 4799 20,428 BUNGURAN TENGAH 172,71 3158 18,289 BUNGURAN SELATAN 233,99 2827 12,0810 SERASAN 43,65 5022 115,0511 SUBI 169,93 2872 17,8512 SERASAN TIMUR 23,35 3043 130,32

2001,30 76897RERATA 38,42

NO

JUMLAH TOTAL

Sumber: Kabupaten Natuna Dalam Angka (2014)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Midai merupakan kecamatan dengankepadatan penduduk tertinggi (213,79 jiwa/Km2). Kecamatan Bunguran Timur yangmemiliki penduduk terbanyak merupakan berada di peringkat kedua dalam hal kepadatanpenduduk (173,04 jiwa/ Km2), diikuti oleh Kecamatan Serasan, Kecamatan Pulau Tiga,dan Kecamatan Pulau Laut. Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi tersebut tidak terlaluberkorelasi dengan jumlah penduduk di suatu kecamatan, tetapi lebih ditentukan oleh luasyang dimiliki oleh suatu kecamatan tertentu.

2.4 RENCANA TATA RUANG PADA KAWASAN PERBATASANNATUNA - ANAMBAS

2.4.1 Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Kabupaten KepulauanAnambas

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Anambas,rencana pengembangan sistem pusat kegiatan dimaksudkan untuk menggambarkanperan dan fungsi setiap kota dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan dalamlingkup Kabupaten Kepulauan Anambas. Pengembangannya dilakukan melaluipembentukan pusat-pusat kegiatan yang ditetapkan secara hirarkhi sesuai potensi yangdimiliki setiap pusat kegiatan atau didasarkan pada arah kebijakan pengembangan.Artinya, penetapan sesuai potensi didasarkan pada kondisi saat ini (eksisting), baik yangmenyangkut sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya buatan;sedangkan arah kebijakan pengembangan didasarkan pada tujuan yang akan dicapaimelalui pengembangan suatu pusat kegiatan yang rencana pengembangan kedepandalam kurun waktu perencanaan yaitu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Dalam kajian pola keterkaitan (linkages) antar simpul/pusat ini akan dipertimbangkan : Identifikasi simpul/pusat dan keefektifannya sebagai pusat pelayanan;



41

Orientasi dan jarak pelayanan pusat yang bersangkutan; Administrasi pemerintahan, terutama pada tingkat kecamatan dan kabupaten.

Tabel 2.11.Rencana Struktur Ruang Kabupaten Kepulauan Anambas

No Ibukota Kecamatan/Kabupaten Hirarki Fungsi Fungsi Utama

1 Tarempa PKW Pusat pemerintahan kabupaten & kecamatan Pusat transportasi laut Pusat pendidikan umum Pusat perdagangan dan jasa Pusat industri pengolahan Pusat kegiatan olah raga Kawasan pariwisata

2 Letung PKL Pusat pemerintahan kecamatan. Perdagangan skala lokal. Kawasan pertanian dan perkebunan dengan

pengolahan hasil pertanian dan perkebunan. Kawasan pariwisata

3 Tebang Ladan PKL Pusat pemerintahan kecamatan. Perdagangan skala lokal. Kawasan pertanian dan perkebunan dengan

pengolahan hasil pertanian dan perkebunan. Sebagai pusat pelayanan kesehatan. Sebagai pusat kegiatan minapolitan Sebagai pusat/ basecamp kegiatan

pertambangan lepas pantai4 Nyamuk, Air Bini, Air

Asuk dan Ulu MarasPPK Pusat pemerintahan kecamatan

Permukiman perkotaan Kawasan penunjang minapolitan

5 Batu Belah, Air Sena,Bayat, Payalamandan Kuala Maras

PPL Pusat pemerintahan kecamatan Permukiman perdesaan Kawasan penunjang minapolitan

Sumber : RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas 2011-2031

2.4.2 Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Kabupaten NatunaDasar dasar perumusan struktur ruang di Kabupaten Natuna dilakukan denganmemperhatikan arahan rencana struktur ruang sistem Nasional dan rencana strukturruang sistem provinsi serta kebutuhan pengembangan wilayah dan pelayananinfrastruktur sesuai dengan persoalan yang harus diatasi dan potensi yang dapatdikembangkan serta peluang pengembangan yang dapat diusahakan untuk menopangpengembangan perekonomian wilayah sampai dengan akhir tahun perencanaan.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayahkabupaten yang tersusun atas konstelasi sistem pusat kegiatan yang berhirarki satu samalain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringantransportasi. Rencana sistem perkotaan nasional dan sistem perkotaan provinsi diKabupaten Natuna meliputi :



42

Tabel 2.12.Rencana Sistem Perkotaan Wilayah Kabupaten Natuna 2011-2031

Gambar 2.20. Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Natuna

Tabel 2.13.Arahan Fungsi Sistem Perkotaan Wilayah Kabupaten Natuna 2011-2031



43



44



45

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Natuna merupakan rencana distribusi peruntukanruang dalam wilayah Kabupaten Natuna yang meliputi rencana peruntukan ruang untukfungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruangwilayah Kabupaten Natuna berfungsi:1. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan

kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten.2. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang.3. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan

untuk dua puluh tahun.



46

4. Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten.

Dalam RTRW Nasional, kebijakan pengembangan ruang yang terkait dengan pola ruangKabupaten Natuna adalah penetapan kawasan Natuna dan sekitarnya sebagai kawasanandalan dan kawasan andalan laut dengan rincian sebagai berikut:1. Kawasan andalan Natuna dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertambangan dan

perikanan lauta. Pengembangan tahap 5 tahun pertama dengan penekanan pada rehabilitasi

kawasan andalan untuk pertambanganb. Pengembangan tahap 5 tahun kedua dengan penekanan pada pengembangan

kawasan andalan untuk kelautan2. Kawasan andalan laut Natuna dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertambangan,

perikanan laut dan pariwisataa. Pengembangan tahap 5 tahun pertama dengan penekanan pada pengembangan

kawasan andalan untuk pariwisatab. Pengembangan tahap 5 tahun kedua dengan penekanan pada pengembangan

kawasan andalan untuk kelautanc. Pengembangan tahap 5 tahun kedua dengan penekanan pada pengembangan

kawasan andalan untuk pertambangan.

Dalam arahan pola ruang Kabupaten Natuna diarahkan sebagai berikut:A. Kawasan Lindung:

1. Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Natuna dengan luas 11.711,7 ha meliputi :a. Kawasan hutan lindung Gunung Ranai seluas 2.654, 4 ha;b. Kawasan hutan lindung Gunung Bedung seluas 4.720,1 ha; danc. Kawasan hutan lindung Gunung Sekunyam dengan luas 4.337,2 Ha;

2. Kawasan Lindung lainnya yang meliputi :a. Kawasan suaka alam laut yang meliputi Kawasan Konservasi Laut Daerah

(KKLD) dan Daerah perlindungan laut.b. Kawasan cagar alam dan cagar alam laut meliputi kawasan perlindungan

habitat penyu di pesisir Pulau Panjang Kecamatan Bunguran Utara , pesisirPulau Senoa Kecamatan Bunguran Timur, pesisir Pulau Serasan KecamatanSerasan Timur, Pesisir Pulau Subi Kecamatan Subi tempat habitat penyubertelur.

c. Kawasan pantai berhutan bakau.3. Kawasan rawan bencana yang meliputi

a. Kawasan rawan longsor yang meliputi kawasan rawan bencana longsor dipulau Bunguran yang sangat dikontrol oleh adanya sesar berarah barat laut-tenggara atau utara-selatan. Di daerah ini diduga banyak terjadi longsoran jenisrock fall yang arahnya ke barat/timur atau barat daya-timur laut. Demikian jugadi bagian timur laut Pulau Bunguran diduga banyak terjadi longsoran denganjenis yang sama dengan arah longsoran ke arah barat daya/timur laut ataubarat/timur. Kawasan rawan longsor di daerah ini juga diikuti rawan erosi.

b. Kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi meliputi pulau -pulau kecil yangberada laut lepas. Bagian pesisr pantai utara, timurdan selatan Pulau Bunguranmerupakan kawasan rawan gelombang pasang.

c. Kawasan rawan bencana puting beliung yang meliputi kawasan permukimanyang berada di sekitar pantai atau pesisir.

d. Kawasan lindung lainnya yang meliputi kawasan terumbu karang, pulau -pulauyang memiliki luas kurang dari 10 ha, kawasan perlindungan terhadap terumbukarang.



47

B. Kawasan Budidaya:Kawasan Budidaya di Kabupaten Natuna sebagaimana diarahkan dalam RTRWKabupaten Natuna meliputi:1. Hutan produksi seluas kurang lebih 46.180 Ha;2. Kawasan pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan,pertanian holtikultura,

perkebunan dan peternakan dengan luaskurang lebih 23.129 ha meliputi :a. Kawasan pertanian tanaman panganb. Kawasan holtikulturac. Perkebunan dengan luas kurang lebih 38.552 had. Kawasan perternakan

3. Kawasan perikanan dengan luas kurang lebih 2.184. ha4. Kawasan pariwisata dengan luas kurang lebih 3.050 ha5. Kawasan industri dengan luas kurang lebih 2.518. ha6. Kawasan permukiman dengan luas kurang lebih 36.786 ha7. Kawasan lainnya dengan luas kurang lebih 21.261 ha



48

ANALISIS PENGEMBANGAN WILAYAH

3.1 Analisis Kebijakan Pengembangan Wilayah3.1.1. Analisis Kebijakan Terkait Pengembangan Kawasana. Posisi Kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah NasionalSesuai dengan amanat Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun2007 tentang Penataan Ruang, bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional;penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional; pemanfaatan ruang danpengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional; mewujudkan keterpaduan,keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasianantarsektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasanstrategis nasional; dan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.Oleh karena itu, RTRWN disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yangberkembang, antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah,keseimbangan perkembangan antarkawasan, kondisi fisik wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia (NKRI) yang rentan terhadap bencana, dampak pemanasan global,pengembangan potensi kelautan dan pesisir, pemanfaatan ruang kota pantai,penanganan kawasan perbatasan negara, dan peran teknologi dalam memanfaatkanruang.Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan nasionaljuga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalianpemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumberdaya dapat diarahkansecara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untukmencapai maksud tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasianpembangunan di segala bidang pembangunan.Penggunaan sumberdaya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal,bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, denganmengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomiyang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industripengolahan dan jasa dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbanganlingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yangberkelanjutan. Sehubungan dengan itu, RTRWN yang berlandaskan Wawasan Nusantaradan Ketahanan Nasional merupakan matra spasial dalam pembangunan nasional yangmencakup pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan pelestarian lingkunganhidup dapat dilakukan secara aman, tertib, efektif, dan efisien.RTRWN memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air,dan tata guna sumberdaya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yangharmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukanyang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat

BABIII



49

lingkungan alam dan lingkungan sosial. Untuk itu, penyusunan RTRWN ini didasarkanpada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah nasional, yakni :a. Ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.b. Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.c. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.d. Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang

di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.e. Pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan

kesejahteraan masyarakat.f. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan

kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampaknegatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

g. Keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah.h. Keseimbangan dan keserasian kegiatan antarsektor.i. Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.Tujuan-tujuan di atas diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan strategi pengembanganstruktur ruang dan pola ruang wilayah nasional. Struktur ruang wilayah nasionalmencakup sistem pusat perkotaan nasional, sistem jaringan transportasi nasional, sistemjaringan energi nasional, sistem jaringan telekomunikasi nasional, dan sistem jaringansumberdaya air. Pola ruang wilayah nasional mencakup kawasan lindung dan kawasanbudi daya termasuk kawasan andalan dengan sektor unggulan yang prospektifdikembangkan serta kawasan strategis nasional.Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRWN ini jugamenetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, kawasan andalan, dankawasan strategis nasional; arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi programutama jangka menengah lima tahunan; serta arahan pengendalian pemanfaatan ruangyang terdiri atas indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dandisinsentif, dan arahan sanksi.Terkait dengan kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan Perbatasan Indonesia –Laut Cina Selatan yang berlokasi di kawasan perbatasan negara di Provinsi KepulauanRiau ini, RTRWN sangat tepat dijadikan salah satu dasar kebijakan karena secarasubstansial rencana tata ruang pulau/kepulauan dan kawasan strategis nasional sangatberkaitan erat dengan RTRWN dan merupakan kewenangan pemerintah untukmengoperasionalkannya. Dalam RTRWN telah dijelaskan posisi kawasan ini merupakanPKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional) yang mempunyai fungsi untuk mendorongperkembangan kawasan perbatasan Negara.Adapun kriteria PKSN adalah :a. pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan

negara tetangga;b. pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang

menghubungkan dengan negara tetangga;c. pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan

wilayah sekitarnya; dan/atau

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi KepulauanRiau Tahun 2011-2015

Secara umum RPJP Kepulauan Riau dibagi dalam dua skenario pembangunan yaituperiode 10 tahun, dan periode 5 tahunan. Periode 10 tahunan pertama, meliputi rencanapembangunan antara tahun 2005-2015, dan periode 10 tahunan kedua antara tahun2016-2025. Periode pertama pelaksanaan RPJP 2005-2015, yang dilaksanakan dengan



50

RPJMD 2005-2010 merupakan periode inisiasi awal pembangunan, dimana komitmenpembangunan Provinsi Kepulauan Riau telah dituangkan dalam RPJM ProvinsiKepulauan Riau 2005-2010, dan dilanjutkan dengan periode kedua yaitu RPJMD 2011-2015.

Pada periode pertama RPJMD, langkah awal yang perlu dilakukan adalah menyiapkansumberdaya manusia (SDM) dengan dukungan infrastruktur. Pembangunan SDM menjadiprioritas pembangunan dalam periode pertama, sebagai kerangka dasar pengembanganProvinsi Kepulauan Riau agar nantinya memiliki pelaku-pelaku pembangunan andalkhusus bagi generasi muda saat ini dan juga generasi yang akan datang. Periodeselanjutnya adalah periode pematangan yang dilaksanakan pada periode tahun 2015-2025. Pada periode ini diharapkan masyarakat atau SDM yang telah dibina akan dapatmengembangkan kegiatan ekonomi.

Tahap berikutnya lagi dari pasca skenario jangka panjang adalah periode pemantapan(setelah tahun 2026) pada saat mana masyarakat dan wilayah provinsi telah menjaditegar dan maju dalam pengertian siap untuk melakukan pembaharuan dan melaksanakantujuan jangka panjang sehingga mampu mewujudkan visi sebagai wilayah perindustrianpengolahan, pertambangan, perdagangan sektor kelautan dan perikanan dan pariwisatayang andal untuk berupaya lebih maju lagi dengan memanfaatkan ruang darat, laut danudara secara simultan.

Visi Provinsi Kepulauan Riau“Kepulauan Riau Sebagai Bunda Tanah Melayu Yang Sejahtera, Berakhlak

Mulia dan Ramah Lingkungan”Empat katakunci pada visi di atas terkandung pengertian dan pemahaman sebagaiberikut: Kepulauan Riau Sebagai Bunda Tanah Melayu diharapkan pada tahun 2015 akan

kembali mentabalkan tamaddun/kejayaan Melayu dalam masa kekinian danberorientasi masa depan;

Kepulauan Riau yang Sejahtera adalah kondisi dimana masyarakat KepulauanRiau dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya secara layak, meningkatpendapatannya dan standar pembangunan manusia;

Kepulauan Riau yang Berakhlak Mulia adalah negeri berbudaya Melayu memilikisifat dan perangai, yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat lainnya, terutamaketaatan dalam menjalankan ajaran agama, menjaga adat istiadat, memilikisemangat untuk maju dan patuh kepada hukum dan perundang-undangan.

Kepulauan Riau yang Ramah Lingkungan adalah memiliki sumber daya alam dangeografis yang terdiri dominan lautan perlu menjaga agar lingkungannyaaman, nyaman dan lestari bagitempat hidup dan mencari penghidupanmasyarakat dan dapat menjamin kelangsungan pembangunan. Ramah lingkunganjuga cerminan masyarakat Kepulauan Riau yang bermartabat dalam pergaulan,ramah kepada semua golongan dengan tidak membedakan suku bangsa.

Misi Provinsi Kepulauan RiauGuna mewujudkan visi Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera,Berakhlak Mulia dan Ramah Lingkunganditetapkan misi sebagai berikut:1) Mengembangkan Budaya Melayu sebagai payung bagi budaya lainnya dalam

kehidupan masyarakat.2) Meningkatkan pendayagunaan sumber daya kelautan dan pulau-pulau kecil.3) Mengembangkan wisata yang berbasis kelautan dan budaya setempat.



51

4) Mengembangkan potensi ekonomi local dengan keberpihakan kepada rakyat kecil(wong cilik).

5) Meningkatkan investasi dengan pembangunan infrastruktur yang berkualitas.6) Memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.7) Mengembangkan tatakelola pemerintahan yang baik, etos kerja, disiplin, budi pekerti

dan supremasi hukum.8) Mengembangkan kehidupan yang demokratis, keadilan serta berkesetaraan gender.9) Mengembangkan pembangunan yang ramah lingkungan.

Posisi Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Rencana Tata Ruang WilayahNasionalSesuai dengan amanat Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun2007 tentang Penataan Ruang, bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional;penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional; pemanfaatan ruang danpengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional; mewujudkan keterpaduan,keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasianantarsektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasanstrategis nasional; dan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Oleh karena itu, RTRWN disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunanyang berkembang, antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah,keseimbangan perkembangan antarkawasan, kondisi fisik wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia (NKRI) yang rentan terhadap bencana, dampak pemanasan global,pengembangan potensi kelautan dan pesisir, pemanfaatan ruang kota pantai,penanganan kawasan perbatasan negara, dan peran teknologi dalam memanfaatkanruang.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunannasional juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalianpemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumberdaya dapat diarahkansecara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untukmencapai maksud tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasianpembangunan di segala bidang pembangunan.

Penggunaan sumberdaya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal,bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, denganmengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomiyang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industripengolahan dan jasa dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbanganlingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yangberkelanjutan. Sehubungan dengan itu, RTRWN yang berlandaskan Wawasan Nusantaradan Ketahanan Nasional merupakan matra spasial dalam pembangunan nasional yangmencakup pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan pelestarian lingkunganhidup dapat dilakukan secara aman, tertib, efektif, dan efisien.

RTRWN memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tataguna air, dan tata guna sumberdaya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkunganyang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangankependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah denganmemperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial. Untuk itu, penyusunanRTRWN ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayahnasional, yakni :

j. Ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.k. Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.



52

l. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dankabupaten/kota.

m. Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasukruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

n. Pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan bagi peningkatankesejahteraan masyarakat.

o. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dankabupaten/kota dalam rangka pelindungan fungsi ruang dan pencegahandampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

p. Keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah.q. Keseimbangan dan keserasian kegiatan antarsektor.r. Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Tujuan-tujuan di atas diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan strategi pengembanganstruktur ruang dan pola ruang wilayah nasional. Struktur ruang wilayah nasionalmencakup sistem pusat perkotaan nasional, sistem jaringan transportasi nasional, sistemjaringan energi nasional, sistem jaringan telekomunikasi nasional, dan sistem jaringansumberdaya air. Pola ruang wilayah nasional mencakup kawasan lindung dan kawasanbudi daya termasuk kawasan andalan dengan sektor unggulan yang prospektifdikembangkan serta kawasan strategis nasional.Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRWN ini jugamenetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, kawasan andalan, dankawasan strategis nasional; arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi programutama jangka menengah lima tahunan; serta arahan pengendalian pemanfaatan ruangyang terdiri atas indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dandisinsentif, dan arahan sanksi.Posisi Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Rencana Struktur Ruang WilayahNasional yaitu penetapan Taman Nasional Laut Anambas (II/B/4) sebagai kawasanlindung berupa taman nasional dan taman nasional laut

Berdasarkan Perpres No 13 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Sumatera, yang terkaitlangsung dengan Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna yaitu :Tarempa sebagai PKW dengan fungsi pelayanan perikanan, pertambangan, pariwisata,dan pertambangan.Strategi operasionalisasi, yaitu :

a. Mendorong pengembangan PKW Tarempa sebagai pusat industri pengolahanhasil pertambangan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu

b. Mendorong pengembangan PKW Tarempa sebagai pusat industri pengolahandan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan

c. Mengembangkan industri pengolahan dan industri jasa komoditas unggulanperikanan dan pertambangan ramah lingkungan dan padat karya di PKWTarempa sebagai pusat pengembangan kawasan andalan Laut Natuna dansekitarnya

d. Mengembangkan pusat pariwisata bahari di PKW Tarempa sebagai pusatpengembangan Kawasan Andalan Laut Natuna dan sekitarnya

e. Mendorong pengembangan PKW Tarempa sebagai pusat permukiman dengantingkat menengah yang kecendrungan pengembangan ruangnya ke arahvertikal

f. Mengembangkan jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKWTarempa dengan Bandara Ranai dan Pelabuhan Ranai

g. Mengembangkan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Tarempaberupa Bandara Ranai dan Pelabuhan Ranai

h. Mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik



53

i. Mengembangkan prasarana telekomunikasi berupa jaringan terestrial yangmeliputi jaringan pelayanan pengumpan di Pulau Timur Sumatera

j. Mengembangkan prasarana telekomunikasi berupa jaringan satelitk. Mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKW Tarempa

yang meliputi SPAM, jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistempengelolaan persampahan

l. Mengembangkan RTHm. Mendorong pengembangan/meningkatkan fungsi PKW Tarempa sebagai

simpul utama tranportasi yang mendukung kegiatan perdagangan provinsin. Meningkatkan keterkaitan antara PKW Tarempa dan Kawasan Andalan Laut

Natuna dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan laut, pertambangan,dan pariwisata

o. Mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang berada di sekitarkawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi

p. Menerapkan ketentuan pelarangan mengenai pemanfaatan ruang yangmengganggu fungsi PKW Tarempa

q. Menetapkan RDTR kota dan peraturan zonasi kotar. Membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW

Tarempa

1.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan AnambasMuatan RTRW Kabupaten mencakup:a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi penataan ruang;b. rencana struktur ruang wilayah Kabupaten;c. rencana pola ruang wilayah Kabupaten;d. penetapan kawasan strategis Kabupaten;e. arahan pemanfaatan ruang; danf. arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

Visi penataan ruang wilayah Kabupaten adalahTerwujudnya Penataan Ruang Wilayah Yang Produktif, Seimbang dan LestariBagi Kesejahteraan Masyarakat

Misi penataan ruang wilayah Kabupaten adalah:a. mewujudkan struktur ruang yang seimbang guna mendorong pertumbuhan

sekaligus mengurangi kesenjangan wilayah;b. mewujudkan pola ruang yang selaras dan berkelanjutan;c. mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai rencana

tata ruang serta mendorong peluang investasi produktif; dand. mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana di perkotaan dan perdesaan untuk

peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih produktif dan mandiri sertaberdaya saing tinggi.

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yangaman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara danketahanan nasional melalui:a. peningkatan pembangunan infrastruktur guna menunjang perkembangan ekonomi;b. peningkatan perkembangan ekonomi melalui sektor pertambangan migas, kelautan

perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan dan jasa, dan industri;c. pengelolaan sumber daya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;

dand. terwujudnya tertib pembangunan berbasis tata ruang.



54

Sasaran penataan tata ruang wilayah Kabupaten adalah:a. terkendalinya pembangunan di wilayah Kabupaten baik yang dilakukan oleh

pemerintah maupun oleh masyarakat;b. terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budi daya;c. tersusunnya rencana dan keterpaduan program-program pembangunan;d. meningkatnya investasi masyarakat dan dunia usaha di wilayah Kabupaten;e. meningkatnya kerjasama pembangunan antara swasta dan pemerintah di wilayah

Kabupaten; danf. keterpaduan pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENETAPAN STRUKTUR RUANG1. penetapan sistem perdesaan, meliputi :

a. berdasarkan potensi kawasan dengan strategi sebagai berikut: mengembangkan kawasan perdesaan berbasis hasil perkebunan; meningkatkan pertanian berbasis hortikultura; dan mengembangkan pusat pengolahan hasil pertanian.

b. pengembangan kawasan agropolitan dengan strategi sebagai berikut: meningkatkan produksi, pengolahan dan pemasaran produk

pertanian unggulan sebagai satu kesatuan sistem; dan mengembangkan infrastruktur penunjang agropolitan.

c. pengembangan herarki pusat pelayanan pedesaandengan strategi sebagaiberikut: membentuk pusat pelayanan permukiman perdesaan pada tingkat

dusun; mengembangkan pusat pelayanan permukiman perdesaan pada

tingkat desa; meningkatkan interaksi antara pusat pelayanan kegiatan

2. penetapan sistem perkotaan, meliputi :a. pengembangan hierarki pusat pelayanan perkotaan dengan strategi sebagai

berikut: mengembangkan PKW di perkotaan Tarempa; mengembangkan PKL di perkotaan Tebangladan dan perkotaan

Letung; dan mengembangkan PPK pada permukiman perkotaan.

b. mengembangkan kawasan strategis Kabupaten.

3. pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah, meliputi :a. pengembangan jaringan jalan dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan

wilayah dengan strategi sebagai berikut:1. meningkatkan pengembangan jalan penghubung perdesaan dan perkotaan;2. pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan pelabuhan dengan

pusat-pusat permukiman dan pusat produksi pertanian;3. meningkatkan pengembangan jalan kolektor primer yang akan diusulkan pada

kewenangan nasional;4. meningkatkan pengembangan jalan kolektor primer yang akan diusulkan

perubahannya pada kewenangan provinsi;5. meningkatkan pengembangan jalan lokal primer pada semua jalan

penghubung utama antar Kecamatan dan penghubung dengan fungsi utamayang tidak terletak di jalan kolektor;



55

6. meningkatkan pengembangan jalan penghubung utama antar klaster industri -jalan lintas, sekaligus dengan pelabuhan;

7. meningkatkan pengembangan jalan perkotaan, jalan antar desa; dan8. meningkatkan pengembangan jalan sekunder di Kabupaten.

b. pengembangan infrastruktur pendukung pertumbuhan wilayah dengan strategisebagai berikut:1. pengembangan Areal Pangkalan Kendaraan (APK); dan2. pengembangan terminal tipe C.

c. pengembangan transportasi laut akses eksternal kawasan dalam lingkup yang lebihluas dengan strategi sebagai berikut:1. meningkatkan pengembangan jalur transportasi laut; dan2. meningkatkan pengembangan akses antar pulau dalam membuka

keterisolasian.d. pengembangan transportasi laut akses internal kawasan yang menghubungkan

simpul-simpul kegiatan dengan strategi sebagai berikut:1. pengembangan pelabuhan pengumpan lokal pada simpul-simpul

perkembangan wilayah; dan2. pengembangan dermaga pelayaran rakyat.

e. pengoptimalisasian pelayanan pelabuhan dari segi ketersediaan sarana pendukungdengan strategi sebagai berikut:1. meningkatkan pengembangan sarana pendukung pelabuhan umum;2. meningkatkan pengembangan sarana pendukung pelabuhan internasional

dengan orientasi kegiatan ekspor-impor secara langsung; dan3. meningkatkan pengembangan angkutan laut massal yang murah dan efisien.

f. pengoptimalisasian pelayanan pelabuhan dari segi sosial ekonomi dengan strategisebagai berikut:1. meningkatkan kerjasama bilateral dengan negara target ekspor;2. meningkatkan pengembangan pelayaran untuk kegiatan bongkar muat antar

pulau skala nasional; dan3. meningkatkan pengembangan pelayaran ekspor-impor hasil tambang, hasil

pertanian, serta hasil kelautan dan perikanan.g. penyiapan kelembagaan operasional pengelola kawasan pelabuhan dan kawasan

Industri Ship Service dengan strategi sebagai berikut:1. menyiapkan lahan dan infrastruktur penunjang pelabuhan; dan2. menyiapkan lembaga pengelola Industry Ship Service.

h. pengotimalisasian dan pengembangan fasilitas transportasi udara dengan strategisebagai berikut:1. peningkatan fungsi dan kapasitas bandara yang sudah ada;2. pengembangan bandara baru;3. meningkatkan volume dan rute penerbangan komersial; dan4. mengembangkan fasilitas pelayanan dan infrastruktur penunjang.

i. pengoptimalisasian tingkat kenyamanan dan keselamatan penerbangan denganstrategi sebagai berikut:1. mengendalikan kawasan sekitar bandara sesuai aturan keselamatan

penerbangan; dan2. meningkatkan volume ruang bebas hambatan.

j. peningkatan jangkauan pelayanan dan kemudahan mendapatkannya denganstrategi sebagai berikut:1. menyediakan menara Base Transceiver Station (BTS) yang digunakan secara

bersama menjangkau ke pelosok perdesaan;2. meningkatkan sistem informasi telekomunikasi pembangunan daerah berupa

informasi berbasis teknologi internet; dan



56

3. mengembangkan prasarana telekomunikasi meliputi telepon rumah tangga,telepon umum, dan jaringan telepon seluler.

k. peningkatan jumlah dan mutu telematika tiap wilayah dengan strategi sebagaiberikut:1. membangun teknologi telematika pada wilayah-wilayah pusat pertumbuhan;

dan2. membentuk jaringan telekomunikasi dan informasi yang menghubungkan

setiap wilayah pertumbuhan dengan Ibukota Kabupaten.l. peningkatan sistem jaringan sumber daya air dengan strategi sebagai berikut:

1. meningkatkan jaringan irigasi sederhana dan irigasi setengah teknis; dan2. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung.

m. pengoptimalisasian fungsi dan pelayanan prasarana sumber daya air denganstrategi sebagai berikut:1. melindungi sumber-sumber mata air dan daerah resapan air;2. mengembangkan waduk baru, bendung, dan cekdam dalam upaya

pengendalian sistem tata air; dan3. mencegah terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi.

n. pengoptimalisasian tingkat pelayanan penyediaan energi listrik dengan strategisebagai berikut:1. memperluas jaringan (pemerataan) dan pengembangan jaringan baru;2. mengembangkan sumber daya energi;3. meningkatkan infrastruktur pendukung;4. menambahkan dan memperbaiki sistem jaringan; dan5. meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan.

o. perluasan jangkauan listrik sampai ke pelosok desa dengan strategi sebagai berikut:1. meningkatkan jaringan listrik pada wilayah dapat dijangkau pada satu dataran

daratan; dan2. mengembangkan sistem penyediaan setempat pada wilayah yang sulit

dijangkau dan bukan pada satu dataran daratan.p. pengurangan sumber timbulan sampah sejak awal dengan strategi sebagai berikut:

1. meminimalkan penggunaan sampah yang sukar didaur ulang secara alamiah;2. memanfaatkan ulang sampah (recycle) yang ada terutama yang memiliki nilai

ekonomi; dan3. mengolah sampah organik menjadi kompos.

q. pengoptimalisasian tingkat penanganan sampah perkotaan dengan strategi sebagaiberikut:1. meningkatkan prasarana pengolahan sampah;2. mengadakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA); dan3. mengelola sampah berkelanjutan.

r. pengoptimalisasian tingkat penanganan sampah perdesaan dengan strategisebagai berikut:1. meningkatkan prasarana pengolahan sampah; dan2. menyediakan prasarana pengolahan sampah yang mendukung pertanian.

s. penciptaan lingkungan yang sehat dan bersih dengan strategi sebagai berikut:1. menyediakan fasilitas septic tank per Kepala Keluarga di wilayah perkotaan;2. meningkatkan pengelolaan limbah rumah tangga dengan fasilitas sanitasi per

Kepala Keluarga serta sanitasi umum pada wilayah perdesaan; dan3. meningkatkan sanitasi lingkungan untuk permukiman, produksi, jasa, dan

kegiatan sosial ekonomi lainnya.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENETAPAN POLA RUANG



57

Kebijakan dan strategi pelestarian kawasan lindunga. pemantapan fungsi lindung pada kawasan yang memberi perlindungan kawasan

bawahannya dengan strategi sebagai berikut:1. memulihkan fungsi pada kawasan yang mengalami kerusakan, melalui

penanganan secara teknis dan vegetatif;2. membatasi pengembangan pada kawasan yang memberi perlindungan

kawasan;3. mempertahankan kawasan resapan air;4. meningkatkan peran masyarakat sekitar kawasan;5. melestarikan kawasan yang termasuk hulu DAS dengan pengembangan

hutan atau perkebunan tanaman keras tegakan tinggi; dan6. meningkatkan kesadaran akan lingkungan melalui pendidikan, pariwisata,

penelitian, dan kerjasama pengelolaan kawasan.b. pemantapan kawasan perlindungan setempat dengan strategi sebagai berikut:

1. membatasi kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan setempat;2. membatasi kawasan perlindungan setempat sepanjang sungai untuk

kepentingan pariwisata dan mengupayakan sungai sebagai latar belakangkawasan fungsional;

3. membatasi kawasan perlindungan setempat sekitar waduk dan mata air; dan4. mengamankan kawasan sempadan pantai.

c. pemantapan kawasan suaka alam dan pelestarian alam dengan strategi sebagaiberikut:1. memperuntukkan kawasan ini hanya bagi kegiatan yang berkaitan dengan

pelestarian kawasan;2. memelihara habitat dan ekosistem khusus yang ada dan sifatnya setempat;3. meningkatkan nilai dan fungsi kawasan dengan menjadikan kawasan sebagai

tempat wisata, obyek penelitian, kegiatan pecinta alam;4. membatasi dan mengembalikan fungsi lindung pada kawasan hutan yang

mengalami alih fungsi;5. mengamankan kawasan dan/atau benda cagar budaya dan sejarah dengan

melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah, dan situspurbakala;

6. memelihara dan melarang perubahan tampilan bangunan pada bangunanbersejarah yang digunakan untuk berbagai kegiatan fungsional; dan

7. melaksanakan kerjasama pengelolaan kawasan.d. penanganan kawasan rawan bencana alam dengan strategi sebagai berikut:

1. meminimalkan kawasan rawan bencana banjir dan bencana alam lainnyapada kawasan terbangun;

2. melestarikan kawasan lindung dan mempertahankan kawasan-kawasan yangberfungsi sebagai resapan air; dan

3. mengembangkan sistem peringatan dini dari kemungkinan adanya bencanaalam.

e. penanganan kawasan lindung geologi dengan strategi sebagai berikut:1. membatasi pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya terutama untuk

fungsi perkotaan, permukiman dan fasilitas umum/fasilitas sosial, sertapemanfataan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancamanbencana;

2. menghindari kawasan rawan bencana alam zona patahan aktif, imbuhan airtanah dan sempadan mata air sebagai kawasan terbangun;

3. mengembangkan sistem peringatan dini dari kemungkinan adanya bencanaalam;



58

4. mengembangkan hutan mangrove dan bangunan yang dapat meminimalkanbencana bila terjadi gelombang tinggi; dan

5. memberikan perlindungan terhadap kualitas air tanah dan sempadan mata airdari berbagai kegiatan dan bahan yang dapat menimbulkan pencemaran danmenyebabkan kerusakan kawasan.

f. pemantapan kawasan lindung lainnya dengan strategi sebagai berikut:1. melarang penggunan alih fungsi pada kawasan yang memiliki

keanekaragaman hayati dengan melakukan penjagaan kawasan secara ketat;2. memelihara ekosistem pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan

pengungsian satwa guna menjaga keberlanjutan kehidupan satwa;3. melestarikan pantai berhutan bakau sebagai penyeimbang lingkungan pantai;4. mengelola kawasan hutan kota sebagai paru-paru kota dan pusat interaksi;5. memanfaatkan kawasan sebagai daya tarik wisata dan penelitian;6. memelihara habitat dan ekosistem guna menjaga keaslian kawasan; dan7. melaksanakan kerjasama dalam pengelolaan kawasan.

Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi dayaa. pengembangan hutan produksi dengan strategi sebagai berikut:

1. mengembangkan hutan yang memiliki nilai ekonomi tinggi tetapi tetap memilikifungsi perlindungan kawasan;

2. melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam mengelola hutan sebagaipola kemitraan pengelolaan hutan;

3. memaksimalkan pengolahan hasil hutan;4. memberikan insentif pada kawasan hutan rakyat untuk mendorong

terpeliharanya hutan produksi; dan5. melakukan penggantian lahan pada kawasan hutan produksi yang dikonversi

untuk pengembangan hutan setidaknya tanaman tegakan tinggi tahunan yangberfungsi seperti hutan.

b. pengembangan kawasan hutan rakyat dengan strategi sebagai berikut:1. memanfaatkan ruang untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan menunjang

kestabilan neraca sumber daya kehutanan; dan2. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang fungsi utama

kawasan.c. pengembangan kawasan pertanian dengan strategi sebagai berikut:

1. mempertahankan luas sawah irigasi teknis;2. melakukan pemeliharaan saluran irigasi;3. memberikan insentif pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan pangan

berkelanjutan;4. mengembangkan lumbung desa modern;5. melestarikan kawasan hortikultura;6. memulihkan lahan yang rusak atau alih komoditas menjadi perkebunan seperti

semula;7. meningkatkan produktivitas dan pengolahan hasil perkebunan;8. mengembangkan kemitraan dengan masyarakat; dan9. melakukan usaha kemitraan dengan pengembangan peternakan.

d. pengembangan kawasan kelautan perikanan dengan strategi sebagai berikut:1. mengembangkan kawasan minapolitan;2. mengembangkan perikanan budi daya pada kawasan minapolitan;3. mengembangkan perikanan tangkap disertai pengolahan hasil ikan laut;4. mengembangkan penggunaan alat tangkap ikan laut yang ramah lingkungan;

dan



59

5. meningkatkan kualitas ekosistem pesisir untuk menjaga mata rantai perikananlaut.

e. pengembangan kawasan pertambangan dengan strategi sebagai berikut:1. memulihkan rona alam melalui pengembangan kawasan hutan, atau kawasan

budi daya lain pada area bekas penambangan;2. meningkatkan nilai ekonomis hasil pertambangan melalui pengolahan hasil

tambang;3. melakukan pencegahan aktifitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI);4. mensyaratkan melakukan kajian kelayakan ekologis dan lingkungan,

ekonomis dan sosial, dan kajian lingkungan hidup strategis pada kawasantambang bernilai ekonomis tinggi yang berada pada kawasan lindung ataupermukiman bila akan dilakukan kegiatan penambangan; dan

5. mengintensifkan pengelolaan lingkungan kawasan pertambangan.f. pengembangan kawasan peruntukan industri dengan strategi sebagai berikut:

1. mengembangkan dan memberdayakan industri kecil dan industri rumahtanggauntuk pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikananlaut;

2. mengembangkan industri yang mengolah bahan dasar hasil tambang;3. mengembangkan zona industri polutif berjauhan dengan kawasan

permukiman;4. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil dan

kerajinan masyarakat;5. meningkatkan kegiatan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah serta

menarik investasi;6. mengembangkan kawasan industri secara khusus; dan7. mengembangkan kawasan industri pada kawasan ekonomi terpadu yang

ditunjang pelabuhan ekspor di Kawasan Siantan Timur, sekaligus memberikanotoritas khusus pengelolaannya.

g. pengembangan kawasan pariwisata dengan strategi sebagai berikut:1. mengembangkan daya tarik wisata andalan prioritas;2. membentuk zona wisata dengan disertai pengembangan paket wisata;3. meningkatkan promosi wisata;4. meningkatkan kegiatan festival wisata atau gelar seni budaya; dan5. mengembangkan pusat kerajinan masyarakat sebagai pintu gerbang wisata

Kabupaten.h. pengembangan kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan dengan strategi

sebagai berikut:1. mengembangkan permukiman perdesaan disesuaikan dengan karakter fisik,

sosial budaya dan ekonomi masyarakat perdesaan;2. meningkatkan sarana dan prasarana permukiman perdesaan;3. meningkatkan kualitas permukiman perkotaan;4. mengembangkan perumahan terjangkau;5. meningkatkan sarana dan prasarana permukiman perkotaan; dan6. mengembangkan Kawasan siap bangun dan Lingkungan siap bangun mandiri.

Kebijakan dan strategi penetapan fungsi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecilmeliputi:a. penetapan konservasi kawasan perairan sesuai fungsinya dengan strategi sebagai

berikut:1. mempertahankan dan menjaga kelestariannya;2. membatasi kegiatan yang mengakibatkan terganggunya ekosistem;



60

3. mengembalikan berbagai kehidupan terutama satwa yang nyaris punah diPulau Durai dan Pahat; dan

4. melakukan pemetaan zonasi pada kawasan konservasi perairan.b. pengoptimalisasian pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan

strategi sebagai berikut:1. melakukan optimasi pola ruang kawasan pesisir sebagai kawasan

permukiman, pelabuhan dan industri dan kawasan lindung sehingga tetapterjadi keseimbangan pengembangan kawasan;

2. melindungi ekosisitem pesisir yang rentan perubahan fungsi kawasan; dan3. meningkatkan kegiatan kepariwisataan dan penelitian di kawasan pesisir dan

pulau-pulau kecil.c. pengoptimalisasian fungsi dan pengembangan ekosistem pesisir dengan strategi

sebagai berikut:1. melakukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam

memelihara ekosistem pesisir;2. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung melalui pemanfaatan bakau dan

terumbu karang sebagai sumber ekonomi perikanan dengan carapenangkapan yang ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan; dan

3. menjadikan kawasan lindung sebagai daya tarik wisata dan penelitianekosistem pesisir.

c. Posisi Kabupaten Natuna Sebagai Kawasan Strategis ProvinsiBerdasarkan kajian RTRW Provinsi Kepulauan Riau, kawasan strategis provinsi diKabupaten Natuna adalah sebagai pintu gerbang utara Indonesia sekaligus menjadisimpul transportasi internasional. Dengan ditetapkannya Ranai sebagai PengembanganPemantapan Pelabuhan Nasional di dalam RTRWN serta besarnya peluang bagi aktivitaspelayaran internasional, Provinsi Kepulauan Riau menetapkan Kabupaten Natunamenjadi Kawasan Strategis Provinsi. Kawasan Strategis di Kabupaten Natuna dilihat dariaspek kepentingan pertumbuhan ekonomi, yang arahan pengembangannya sebagaisimpul transportasi laut internasional untuk mendukung pelayanan dan akses ke pasarglobal.

Beberapa pertimbangan provinsi untuk menetapkan kawasan gugusan pulau Bunguransebagai kawasan strategis simpul transportasi internasional adalah untuk menangkap danmenjawab permasalahan di jalur internasional tersibuk Selat Malaka-Singapura-Filipinayang sempit, dangkal, berbelok-belok, ramai, dan terbatas, maka jalur pelayaran ALKI I-Adi Laut Cina Selatan menjadi alternative karena merupakan lautan lepas dengan kondisiperairan yang cukup lebar dan dalam, dari gugus Pulau Karimun-Barelang-Bintan hinggagugus Pulau Bunguran yang dilewati kapal-kapal internasional.

Selat Malaka-Singapura-Filipina dan Laut Cina Selatan sebagai Alur Laut KepulauanIndonesia (ALKI) I-A sebagian besar mengangkut barang produksi dari negara Asia-Pasifik (Jepang, Taiwan, Cina, Korea, dan lainnya) menuju negara-negara di LautanHindia. Sementara itu, lalu-lintas kapal dari Lautan Hindia sebagian besar mengangkutraw material termasuk minyak mentah dari negara-negara di Lautan Hindia (Arab Saudi,Kuwait, Yaman, dan lainnya) menuju negara-negara industri di Asia Pasifik. Denganposisinya yang sangat strategis tersebut dapat dipahami jika lalu lintas pelayaran diperairan Selat Malaka-Singapura-Filipina menjadi sangat padat.

Selat Malaka-Singapura-Filipina sebenarnya cukup sempit. Arus laut dapat mencapaikecepatan 3 mil dengan perubahan kecepatan yang tidak teratur. Bagian ini juga



61

merupakan tempat perletakan kabel laut untuk telekomunikasi internasional. Nelayan-nelayan setempat banyak pula yang menangkap ikan di perairan itu, selain ramainya lalu-lintas laut yang memotong antara Singapura dan Batam. Selain itu di selat ini banyakterdapat laut dangkal dengan kedalaman kurang dari 23 meter. Kedangkalan ini sangatberbahaya bagi kapal-kapal raksasa yang sarat-bebannya lebih dari 19 meter. Hujan danangin kuat juga sewaktu-waktu dapat terjadi.

Kemampuan Selat Malaka-Singapura-Filipina yang sebenarnya sempit, dangkal,berbelok-belok, dan ramai, semakin lama semakin terbatas untuk dapat melayani kapal-kapal tangki raksasa yang semakin lama semakin besar dan banyak. Kira-kira 70.000kapal per tahun atau sekitar 200 kapal setiap hari lewat di selat ini dengan pertumbuhansekitar 7,8% per tahun, sekitar 20.000 kapal adalah kapal-kapal tangki raksasa yangberukuran 180.000 DWT ke atas. Dalam kondisi demikian, kecelakaan besar seringkaliterjadi. Sejak 1971, kecelakaan kapal tangki raksasa di Selat Malaka-Singapura-Filipinasudah puluhan kali terjadi. Kecelakaan ini selain membawa kerugian bagi pemiliknya, jugamenimbulkan bencana pengotoran laut yang pada akhirnya mempengaruhi kelestarianlingkungan laut dan kehidupan rakyat negara-negara pantai di sekitarnya.

Untuk mendukung Kawasan Strategis Provinsi Kepulauan Riau, pada arahanpemanfaatan ruang, Kabupaten Natuna akan mendukung pengembangan sarana danprasarana Pelabuhan Teluk Buton sebagai simpul transportasi laut yang diarahkanmenjadi pelabuhan internasional.

3.2 Analisis Kependudukan WilayahPerkembangan jumlah penduduk Kawasan Kabupaten Kepulauan Anambas danKabupaten Natuna mengalami kecenderungan untuk meningkat. Kabupaten KepulauanAnambas memiliki laju pertumbuhan rata-rata sekitar 2,8 % per-tahun dan KabupatenNatuna memiliki laju pertumbuhan rata-rata sekitar 4% pertahun. Laju pertumbuhanpenduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna ini lebih kecildaripada laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai 6,1 % pertahun.

Atas dasar laju pertumbuhan rata-rata, maka dengan metodologi regresi linier dihitungperkiraan jumlah penduduk di Kawasan Kabupaten Kepulauan Anambas dan KabupatenNatuna hingga tahun 2020. Adapun perkiraan jumlah penduduk Kawasan KabupatenKepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna perkecamatan disajikan pada tabel berikut

Tabel 3.1Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Perkecamatan

Tahun 2015-2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020Jemaja 6832 7023 7220 7422 7630 7844Jemaja Timur 3507 3605 3706 3810 3917 4026Siantan Selatan 3935 4045 4158 4275 4395 4518Siantan 13612 13993 14385 14788 15202 15627Siantan Timur 4223 4341 4463 4588 4716 4848Siantan Tengah 3501 3599 3700 3803 3910 4019Palmatak 12906 13267 13639 14021 14413 14817

Jumlah 48516 49874 51271 52707 54182 55699

KECAMATAN Proyeksi Jumlah Penduduk



62

Tabel 3.2Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Natuna

Perkecamatan Tahun 2015-2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020Midai 5580 5803 6035 6277 6528 6789Bunguran Barat 12139 12625 13130 13655 14201 14769Bunguran Utara 4254 4424 4601 4785 4977 5176Pulau Laut 2417 2514 2614 2719 2828 2941Pulau Tiga 5378 5593 5817 6050 6291 6543Bunguran Timur 25408 26424 27481 28581 29724 30913Bunguran Timur Laut 4799 4991 5191 5398 5614 5839Bunguran Tengah 3158 3284 3416 3552 3694 3842Bunguran Selatan 2827 2940 3058 3180 3307 3439Serasan 5022 5223 5432 5649 5875 6110Subi 2872 2987 3106 3231 3360 3494Serasan timur 3042 3164 3290 3422 3559 3701

Jumlah 76896 79972 83171 86498 89957 93556

PROYEKSI PERTUMBUHAN PENDUDUKKECAMATAN

Tabel 3.3Proyeksi Jumlah Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas dan

Kabupaten Natuna Tahun 2015-2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020Kab. Kepulauan Anambas 48516 49874 51271 52707 54182 55699Kab. Natuna 76896 79972 83171 86498 89957 93556

Jumlah 125412 129846 134442 139205 144139 149255

Proyeksi Pertumbuhan PendudukWilayah Administratif

3.1.2. Analisis Kependudukan Kabupaten AnambasTahun 2014 jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas 41.341 (KepulauanRiau Dalam Angka, 2014). Dengan luas 590,14 km2, kepadatan penduduk KabupatenKepulauan Anambas adalah 70 jiwa/km2. Pertumbuhan penduduknya menunjukkanpeningkatan dari tahun ke tahunnya, seperti tertuang dalam tabel berikut

Tabel 3.4Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas 2009-2014

Tahun 2014 2013 2012 2011 2010 2009Jumlah Penduduk 41.341 39.342 39.784 39.318 37.411 35.646Pertumbuhan Penduduk (%) 5 -1 1 5 5 6Sumber: disarikan dari Kepulauan Riau Dalam Angka 2014



63

Tabel 3.5Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Anambas Tahun 2014-2019

No N C r

41341 1 0.0284134142499

42499 1 0.0284249943689

43689 1 0.0284368944912

44912 1 0.0284491246170

46170 1 0.0284617047463

5 TAHUN 2019 1.028

TAHUN 20173 1.028

4 TAHUN 2018 1.028

TAHUN 20151 1.028

1.0282

PROYEKSI PENDUDUK

TAHUN 2016

Sumber: Analisis, 2015

Tabel 3.6Ringkasan Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Natuna Tahun 2014-2019

TAHUN 2014 2015 2016 2017 2018 2019JUMLAH PENDUDUK 41341 42499 43689 44912 46169 47462RATA-RATAPERTUMBUHANPENDUDUK

1.028

Sumber: Analisis, 2015.

3.1.2.2 Analisis Kependudukan Kabupaten NatunaJumlah penduduk di Kabupaten Natuna sebanyak 76.897 jiwa (Kepulauan Riau DalamAngka, 2014). Dengan luas 19.993,2 km2, kepadatan penduduk Kabupaten Natunaadalah 26 jiwa/km2. Pertumbuhan penduduknya menunjukkan peningkatan dari tahun ketahunnya, seperti tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.7Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kepulauan Natuna 2010-2014

Tahun 2014 2013 2012 2011 2010

Jumlah Penduduk 76.897 74.615 72.521 69.003 91.871

Pertumbuhan Penduduk (%) 3 3 5 5 -25Sumber: disarikan dari Kepulauan Riau Dalam Angka 2014

Pada tahun 2014, jumlah penduduk Kabupaten Natuna berjumlah 76.897 jiwa dengantingkat pertumbuhan pertahun sebesar 4%. Pada tahun 2015 diproyeksikan jumlah



64

penduduk Kabupaten Natuna mencapai 80.066 jiwa. Jika diproyeksikan hingga 5 tahun kedepan (hingga tahun 2019), didapatkan proyeksi penduduk seperti dalam tabel berikut.

Tabel 3.8Proyeksi Penduduk Kabupaten Natuna 2014-2019

No N C r76897 1 0.047689779973

79973 1 0.047997383172

83172 1 0.048317286499

86499 1 0.048649989959

89959 1 0.048995993557

5 TAHUN 2019 1.04

TAHUN 20173 1.04

4 TAHUN 2018 1.04

TAHUN 20151 1.04

1.042

PROYEKSI PENDUDUK

TAHUN 2016


Tabel 3.9Ringkasan Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Natuna Tahun 2014-2019

TAHUN 2015 2016 2017 2018 2019JUMLAH PENDUDUK 79973 83172 86499 89959 93557RATA-RATAPERTUMBUHANPENDUDUK

1.04


3.1.3. Analisis EkonomiIndikator umum yang digunakan untuk mengetahui pencapaian keberhasilan percepatanpembangunan di suatu wilayah pada waktu tertentu adalah laju pertumbuhan ekonomi.Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro ekonomi yang dapatmenggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam suat wilayah pada suatu periodetertentu. Laju pertumbuhan ekonomi baik agregat maupun sektoral dihitung berdasarkanPDRB atas dasar harga konstan, bukan atas dasar harga berlaku.

3.1.3.1 Analisis Ekonomi Kabupaten AnambasA. Laju Pertumbuhan Perekonomian Dari Tiap Sektor

Pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2013diperkirakan sebesar 20.05% yang berarti lebih tinggi dari tahun 2012 sebesar 17.6%. Haltersebut dipicu oleh semakin pulihnya pertumbuhan beberapa sektor andalan. Sektor



65

yang mempunyai presentase laju pertumbuhan terbesar pada tahun 2013 adalah sektorpertambangan dan penggalian yang mencapai angka 23.3%. Selain itu sektor andalanseperti bangunan, perdagangan, hotel dan restoran dan jasa juga mengalami kemajuandari tahun 2012. Sektor pertanian melaju 11,9% pada tahun 2013. Sedangkan sektorperdagangan, hotel dan restoran juga melaju sampai 14.8%. Untuk lebih jelasnya dapatdilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kep. Anambas Tahun 2012-2013

No. Lapangan Usaha

Pertumbuhan Ekonomi

2012 2013Laju

Pertumbuhan(%)

1 Pertanian, Peternakan, Kehutanandan Perikanan 487,566.31 545,765.95 11.9

2 Pertambangan Dan Penggalian 2,071,074.16 2,553,443.26 23.33 Industri Pengolahan 10,074.12 11,584.77 15.04 Listrik Gas Dan Air Minum 488.72 72,535.00 9.55 Bangunan 31,033.72 37,205.94 19.96 Perdagangan, Hotel & Restoran 158,471.51 181,938.08 14.87 Pengangkutan dan Komunikasi 35,342.51 40,516.19 14.6

8 Keuangan, Persewaan dan JasaPerusahaan 18,637.84 20,320.22 9.0

9 Jasa-Jasa 41,626.78 47,802.97 14.8PDRB 2,854,315.67 3,511,112.38 20.5

Sumber: BPS Kab. Kepulauan Anambas, 2013 dan Hasil Analisis 2015.

B. Analisis Sektor UnggulanDilihat dari kondisi perekonomian yang ada di Kabupaten Anambas, sektor yang adamengalami perkembangan setiap tahunnya. Untuk mengetahui sektor yang menjadiunggulan di Kabupaten Anambas yang dibandingkan dengan sektor yang ada di provinsi.Adapun sektor unggulan yang ada di Kabupaten Anambas adalah sektor pertanian,peternakan, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan, dan sektor listrik, gas danair minum. Untuk lebih jelasnya perhitungan terkait dengan sektor unggulan yang ada diKabupaten Anambas dapat dilihat pada tabel 3.11.

Tabel 311Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Anambas

No. Lapangan Usaha LQ Keterangan

1 Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan 3,63 Basis2 Pertambangan Dan Penggalian 10,26 Basis3 Industri Pengolahan 0,01 Non Basis4 Listrik, Gas Dan Air Minum 3,54 Basis5 Bangunan 0,13 Non Basis6 Perdagangan, Hotel & Restoran 0,26 Non Basis7 Pengangkutan dan Komunikasi 0,26 Non Basis8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 0,12 Non Basis9 Jasa-Jasa 0,52 Non Basis

Sumber : Hasil Analisis, 2015



66

Dari tabel diatas diketahui bahwa sektor yang memiliki nilai lebih dari 1 yangdibandingkan dengan jumlah PDRB provinsi adalah sektor pertambangan danpenggaliaan. Sektor lainnya yang juga memiliki sumbangan yang besar adalah sektorpertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan serta sektor listrik, gas dan air minum.Dilihat dari sektor yang memberikan sumbangan yang besar terhadap pendapatan diKabupaten ini adalah sektor pertambangan migas, dimana di daerah ini telah berkembangperusahaan migas milik asing yang telah memberikan dampak ekonomi yang cukup baikbagi ekonomi Kabupaten Anambas. Untuk itu sebagai sektor pembangkit yang ada dikabupaten ini diharapkan akan memberikan perkembangan bagi sektor lain untukberkembang lagi.

Tabel 3.12LQ PDRB 9 Sektor dengan Migas di Kabupaten Kep. Anambas 2013

No Lapangan Usaha Kab. Kep.Anambas 2013

Prov. Kepri2013 LQ

1 Pertanian, Peternakan, Kehutanan danPerikanan 545,765.95 4,296,147.26 3.71

2 Pertambangan Dan Penggalian 2,553,443.26 7,112,642.49 10.47

3 Industri Pengolahan 11,584.77 47,844,497.08 0.014 Listrik, Gas Dan Air Minum 535.00 585,843.12 0.035 Bangunan 37,205.94 8,380,003.16 0.136 Perdagangan, Hotel & Restoran 181,938.08 20,147,445.81 0.267 Pengangkutan dan Komunikasi 40,516.19 4,476,778.85 0.26

8 Keuangan, Persewaan dan JasaPerusahaan 20,320.22 4,862,699.35 0.12

9 Jasa-Jasa 47,802.97 2,604,358.60 0.54Produk Domestik Regional Bruto 3,439,112.38 100,310,415.72

Sumber : Kabupaten Kep. Anambas, dan Provinsi Kepri, Dalam Angka Tahun 2013

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa Nilai LQ Sektor Pertanian, Peternakan,Kehutanan dan Perikanan serta Pertambangan dan Penggalian di Kabupaten KepulauanAnambas pada tahun 2013 mempunyai nilai lebih besar dari 1 ( LQ>1). Dimana SektorPertanian, Peternakan, Kehutanan mencapai nilai LQ sebesar 3.71 dan Perikanan sertaSektor Pertambangan dan Penggalian mencapai nilai LQ sebesar 10.47.

Dengan demikian, Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perkebunan dan Perikananserta Sektor Pertambangan yang mengalami surplus produksi atau terpusat di KabupatenKepulauan Anambas dan mempunyai potensi untuk diekspor. Besarnya nilai LQ inimenunjukkan bahwa di Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan daerah penghasilPertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Periknan serta Pertambangan danPenggalian yang cukup besar, hal ini karena potensi Pertanian, Peternakan, Kehutanan,Perkebunan dan Perikanan serta Pertambangan dan Penggalian cukup melimpahsehingga sektor basis di Kabupaten Kepulauan Anambas.



67

Tabel 3.13LQ PDRB 9 Sektor Tanpa Migas di Kabupaten Kep. Anambas 2013

No Lapangan Usaha Kab. Kep.Anambas 2013

Prov. Kepri2013 LQ

1 Pertanian, Peternakan, Kehutanan danPerikanan 545,765.95 4,296,147.26 13.46

2 Pertambangan Dan Penggalian 3,478.75 1,042,659.12 0.353 Industri Pengolahan 11,584.77 47,844,497.08 0.034 Listrik, Gas Dan Air Minum 535.00 585,843.12 0.105 Bangunan 37,205.94 8,380,003.16 0.476 Perdagangan, Hotel & Restoran 181,938.08 20,147,445.81 0.967 Pengangkutan dan Komunikasi 40,516.19 4,476,778.85 0.96

8 Keuangan, Persewaan dan JasaPerusahaan 20,320.22 4,862,699.35 0.44

9 Jasa-Jasa 47,802.97 2,604,358.60 1.95Produk Domestik Regional Bruto 889,147.87 94,240,432.35

Sumber : Kabupaten Kep. Anambas, dan Provinsi Kepri, Dalam Angka Tahun 2013

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa Nilai LQ Sektor Pertanian, Peternakan,Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan serta Jasa di Kabupaten Kepulauan Anambaspada tahun 2013 mempunyai nilai lebih besar dari 1 ( LQ>1). Dimana Sektor Pertanian,Peternakan, Kehutanan mencapai nilai LQ sebesar 13.46 dan Perikanan serta SektorJasa mencapai nilai LQ sebesar 1.95.

Dengan demikian, Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perkebunan dan Perikananserta Jasa yang mengalami surplus dan terpusat di Kabupaten Kepulauan Anambas.Besarnya nilai LQ ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Kepulauan Anambas merupakandaerah penghasil Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Periknan yangcukup besar, hal ini karena potensi Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perkebunan danPerikanan cukup melimpah sehingga menjadi sektor basis di Kabupaten KepulauanAnambas disamping sector jasa.



68

Tabel 3.14LQ PDRB Dengan Migas Sub Sektor di Kabupaten Kep. Anambas 2013

No Lapangan UsahaKab. Kep.

Anambas 2013(Juta Rupiah)

Prov. Kepri2013 (Juta

Rupiah)LQ

1.PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANANDAN PERIKANAN 545,765.95 4,296,147.26 3.71

a Tanaman bahan makanan 9,496.33 284,100.31 0.97b Tanaman Perkebunan 8,241.07 243,245.49 0.99c Peternakan dan hasil hasilnya 20,848.26 682,826.74 0.89d Kehutanan 1,801.03 53,928.72 0.97e Perikanan 505,379.27 3,032,046.00 4.862. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 2,553,443.26 7,112,642.49 10.47a Minyak dan Gas Bumi 2,298,098.93 6,069,983.37 11.04b Pertambangan Bukan Migas 153,206.60 664,508.49 6.72c Penggalian 102,137.73 378,150.63 7.88

3. INDUSTRI PENGOLAHAN 11,584.77 47,844,497.08 0.01a Industri Migasb Industri Tanpa Migas 47,844,497.07

1) Makanan, Minuman dan Tembakau 46.34 149,116.99 0.0092) Tekstil, Barang Kulit & Alas Kaki 150.60 694,258.94 0.0063) Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya 1,054.21 3,529,681.68 0.0094) Kertas dan Barang Cetakan 139.02 609,058.57 0.0075) Pupuk, Kimia & Barang dari Karet 764.59 3,190,891.94 0.0076) Semen & Barang Galian bukan Logam 845.69 3,549,963.09 0.0077) Logam Dasar Besi & Baja 1,969.41 8,193,518.12 0.0078) Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya 6,255.78 26,240,108.76 0.0079) Barang lainnya 359.13 1,687,898.98 0.006

4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH 535.00 585,843.12a a. Listrik 267.50 289,857.57 0.03b b. Gas 224.70 237,229.82 0.03c c. Air Bersih 42.80 58,755.73 0.025. BANGUNAN 37,205.94 8,380,003.16 0.13

6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN 181,938.08 20,147,445.81 0.26a a. Perdagangan Besar dan Eceran 154,647.37 16,609,058.06 0.27b b. Hotel 21,832.57 2,238,542.38 0.28c c. Restoran 5,458.14 1,299,845.37 0.12

7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 40,516.19 4,476,778.85 0.26a Pengangkutan 36,549.97 4,038,537.10 0.26

1) Angkutan Jalan Raya 20,102.48 2,024,740.90 0.292) Angkutan Laut 10,964.99 1,024,682.94 0.313) Angkutan Udara 4,020.50 698,026.21 0.174) Jasa Penunjang Angkutan 1,462.00 291,087.05 0.15

b Komunikasi 3,966.22 438,241.75 0.26

8.KEUANGAN, PERSEWAAN & JASAPERUSAHAAN 20,320.22 4,862,699.35 0.12

a Bank 13,716.15 3,244,351.58 0.12b Lembaga Keuangan Bukan Bank 914.41 186,858.49 0.14c Jasa Penunjang Keuangan 5,486.46 1,385,391.14 0.12d Jasa Perusahaan 203.20 46,098.14 0.139. JASA - JASA 47,802.97 2,604,358.60 0.54a Pemerintahan Umum 26,291.63 1,358,643.29 0.56b Swasta 21,511.34 1,245,715.31 0.50

1) Sosial Kemasyarakatan 3,872.04 244,680.73 0.462) Hiburan dan Rekreasi 6,453.40 326,023.60 0.583) Perorangan dan Rumah Tangga 11,185.89 675,010.98 0.48

PDRB 3,439,112.38 100,310,415.72



69

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa Nilai LQ Sektor Pertanian,Perkebunan, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambaspada tahun 2013 mempunyai nilai lebih besar dari 1 ( LQ>1). Dimana Sub SektorPerikanan mencapai nilai LQ sebesar 4.86.

Dengan demikian, Sub Sektor Perikanan yang mengalami surplus dan terpusat diKabupaten Kepulauan Anambas. Besarnya nilai LQ ini menunjukkan bahwa diKabupaten Kepulauan Anambas merupakan daerah penghasil Periknan yang cukupbesar, hal ini karena potensi Perikanan cukup melimpah sehingga menjadi sektor basis diKabupaten Kepulauan Anambas.

Bardasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa Nilai LQ Pertambangan danPenggalian di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2013 mempunyai nilai lebihbesar dari 1 ( LQ>1). Dimana Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi mencapai nilai LQsebesar 11.04, Sub Sektor Pertambangan bukan Migas mencapai nilai LQ sebesar 6.72dan Sub Sektor Penggalian mencapai nilai LQ sebesar 7.88.

Dengan demikian, Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi, sub sector bukan migas danpenggalian mengalami surplus dan terpusat di Kabupaten Kepulauan Anambas.Besarnya nilai LQ ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Kepulauan Anambas merupakandaerah penghasil Minyak dan Gas Bumi, sub sector bukan migas dan penggalian yangcukup besar dan melimpah sehingga menjadi sektor basis di Kabupaten KepulauanAnambas.

Tabel 3.15LQ PDRB Tanpa Migas Sub Sektor di Kabupaten Kep. Anambas 2013




Rupiah)LQ

1.PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANANDAN PERIKANAN 545,765.95 4,296,147.26 13.46

a Tanaman bahan makanan 2,455.95 284,100.31 0.92b Tanaman Perkebunan 2,073.91 243,245.49 0.90c Peternakan dan hasil hasilnya 6,003.43 682,826.74 0.93d Kehutanan 436.61 53,928.72 0.86e Perikanan 534,796.05 3,032,046.00 18.692. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 3,478.75 1,042,659.12 0.35a Minyak dan Gas Bumi 3,130.88 6,069,983.37 0.05b Pertambangan Bukan Migas 208.73 664,508.49 0.03c Penggalian 139.15 378,150.63 0.04

3. INDUSTRI PENGOLAHAN 11,584.77 47,844,497.08 0.03a Industri Migasb Industri Tanpa Migas 47,844,497.07 -

1) Makanan, Minuman dan Tembakau 46.34 149,116.99 0.032) Tekstil, Barang Kulit & Alas Kaki 150.60 694,258.94 0.023) Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya 1,054.21 3,529,681.68 0.034) Kertas dan Barang Cetakan 139.02 609,058.57 0.025) Pupuk, Kimia & Barang dari Karet 764.59 3,190,891.94 0.036) Semen & Barang Galian bukan Logam 845.69 3,549,963.09 0.037) Logam Dasar Besi & Baja 1,969.41 8,193,518.12 0.038) Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya 6,255.78 26,240,108.76 0.039) Barang lainnya 359.13 1,687,898.98 0.02

4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH 535.00 585,843.12 0.10a a. Listrik 267.50 289,857.57 0.10b b. Gas 224.70 237,229.82 0.10



70




Rupiah)LQ

c c. Air Bersih 42.80 58,755.73 0.085. BANGUNAN 37,205.94 8,380,003.16 0.47

6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN 181,938.08 20,147,445.81 0.96a a. Perdagangan Besar dan Eceran 154,647.37 16,609,058.06 0.99b b. Hotel 21,832.57 2,238,542.38 1.03c c. Restoran 5,458.14 1,299,845.37 0.45

7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 40,516.19 4,476,778.85 0.96a Pengangkutan 36,549.97 4,038,537.10 0.96

1) Angkutan Jalan Raya 18,640.49 2,024,740.90 0.982) Angkutan Laut 9,137.49 1,024,682.94 0.953) Angkutan Udara 6,213.50 698,026.21 0.944) Jasa Penunjang Angkutan 2,558.50 291,087.05 0.93

b Komunikasi 36,549.97 438,241.75 8.84

8.KEUANGAN, PERSEWAAN & JASAPERUSAHAAN 20,320.22 4,862,699.35 0.44

a Bank 13,716.15 3,244,351.58 0.45b Lembaga Keuangan Bukan Bank 914.41 186,858.49 0.52c Jasa Penunjang Keuangan 5,486.46 1,385,391.14 0.42d Jasa Perusahaan 203.20 46,098.14 0.479. JASA - JASA 47,802.97 2,604,358.60 1.95a Pemerintahan Umum 26,291.63 1,358,643.29 2.05b Swasta 21,511.34 1,245,715.31 1.83

1) Sosial Kemasyarakatan 8,604.53 244,680.73 3.732) Hiburan dan Rekreasi 14,340.89 326,023.60 4.663) Perorangan dan Rumah Tangga 24,857.54 675,010.98 3.90

PDRB 889,147.87 94,240,432.35 1.00

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa Nilai LQ Sektor Pertanian,Perkebunan, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambaspada tahun 2013 mempunyai nilai lebih besar dari 1 ( LQ>1). Dimana Sub SektorPerikanan mencapai nilai LQ sebesar 18.69.

Dengan demikian, Sub Sektor Perikanan yang mengalami surplus dan terpusat diKabupaten Kepulauan Anambas. Besarnya nilai LQ ini menunjukkan bahwa diKabupaten Kepulauan Anambas merupakan daerah penghasil Periknan yang cukupbesar, hal ini karena potensi Perikanan cukup melimpah sehingga menjadi sektor basis diKabupaten Kepulauan Anambas.

Bardasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa Nilai LQ Jasa di KabupatenKepulauan Anambas pada tahun 2013 mempunyai nilai lebih besar dari 1 ( LQ>1).Dimana Sub Jasa Pemerintahan umum mencapai nilai LQ sebesar 2.05, Sub Sektor JasaSwasta mencapai nilai LQ sebesar 1.83.

Dengan demikian, Jasa Pemerintahan umum dan Jasa Swasta mengalami surplus danterpusat di Kabupaten Kepulauan Anambas. Besarnya nilai LQ ini menunjukkan bahwapenghasilan sektor jasa yang cukup besar sehingga menjadi sektor basis untukKabupaten Kepulauan Anambas.



71

3.1.3.1 Analisis Ekonomi Kabupaten NatunaA. Distribusi PDRB dan Kontribusi Perekonomian Dari Tiap Sektor

Dilihat dari distribusi PDRB, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB KabupatenNatuna masih dominan di tahun 2013. Kontribusi sektor ini sebesar 55,31% tetapimengalami penurunan, padahal sebelumnya di tahun 2009 sebesar 62,04%. Sektor listrikgas dan air bersih tahun 2009 juga mampu memberi kontribusi sebesar 0.10% meningkat0,12% tahun 2013 . Untuk kontribusi sektor-sektor ekonomi lainnya selengkapnya dapattabel 3.8 dan untuk laju pertumbuhan sektor ekonomi dapat dilihat pada tabel 3.9.

Tabel 3.16Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000

Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014N0 Lapangan Usaha 2009 2010 2011 2012 2013

1 Pertanian, Peternakan, Kehutanandan Perikanan 62.04 58.10 60.53 58.12 55.31

2 Pertambangan dan Penggalian 0.43 0.44 0.41 0.43 0.41

3 Industri Pengolahan 2.19 2.16 1.92 1.96 1.80

4 Listrik, Gas, dan Air Bersih 0.10 0.13 0.08 0.11 0.12

5 Konstruksi 5.16 6.20 6.80 7.50 8.00

6 Perdagangan, Hotel, dan Restoran 16.13 17.53 15.33 15.96 16.85

7 Pengangkutan dan Komunikasi 4.21 5.83 6.43 7.44 8.62

8 Keuangan, Persewaan, dan JasaPerusahaan 2.89 2.97 2.67 2.64 2.86

9 Jasa-jasa 6.85 6.64 5.82 5.83 6.04

100 100 100 100 100Sumber : Hasil Analisa, 2015

Tabel 3.17Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Anambas Tahun 2011 – 2013

Lapangan Usaha 2011 2012 2013

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan,dan Perikanan

4,71 4,73 5,78

2. Pertambangan dan Penggalian 9,28 9,31 3,333. Industri Pengolahan 5.52 5,15 4,534. Listrik, Gas, dan Air Bersih 3,27 3,94 6,825. Konstruksi 19,01 19,12 8,246. Perdagangan, Hotel, Restoran 9,45 9,52 9,307. Pengangkutan dan Komunikasi 9,80 9,86 10,088. Keuangan, Persewaan dan

Jasa Perusahaan5,75 5,82 5,85

9. Jasa-jasa 5,49 5,56 5,96Sumber : Hasil Analisa, 2015



72

B. Analisis Sektor UnggulanBerdasarkan profil yang disusun pada bab sebelumnya diketahui bahwa sektor yangmenjadi unggulan di Kabupaten Natuna adalah sektor pertanian dan perikanan, sektorpariwisata dan sektor industri pengolahan. Untuk lebih jelasnya sektor unggulan yang adadi Kabupaten Natuna dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.18Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Natuna

N0 Lapangan Usaha LQ Kategori

1Pertanian, Peternakan,Kehutanan

dan Perikanan

12,91 Basis

2 Pertambangan dan Penggalian 0,06 Non Basis

3 Industri Pengolahan 0,04 Non Basis

4 Listrik, Gas, dan Air Bersih 0,20 Non Basis

5 Konstruksi 0,96 Non Basis

6 Perdagangan, Hotel, dan Restoran 0 ,84 Non Basis

7 Pengangkutan dan Komunikasi 0,93 Basis

8Keuangan, Persewaan, dan Jasa

Perusahaan

0 ,59 Non Basis

9 Jasa-jasa 2,33 BasisSumber : Hasil Analisa, 2015

Dari perbandingan antara PDRB Kabupaten Natuna dan PDRB Provinsi Kepulauan Riau

diketahui bahwa sektor unggulan yang ada di Kabupaten Natuna adalah sektor pertanian,

peternakan, kehutanan dan perikanan, sektor pengangkutan dan telekomunikasi serta

sektor jasa-jasa. Sektor pengangkutan dan telekomunikasi memberikan efek yang cukup

besar karena kabupaten ini dilalui oleh kapal-kapal hongkong yang melakukan pembelian

dan pengangkutan hasil tangkapan ikan yang ada di kabupaten ini. Kegiatan ini dilakukan

secara legal dimana semua unsur yang terlibat dalam perdagangan internasional hadir

pada saat transaksi dilakukan. Kegiatan perdagangan dan pengangkutan ini dilakukan

dua sampai dengan tiga kali dalam sebulan. Potensi lain yang masih belum memberikan

sumbangan yang cukup besar adalah pertambangan dan penggalian, dan industri

pengolahan.



73

Tabel 3.19LQ PDRB 9 Sektor dengan Migas di Kabupaten Natuna 2013

No Lapangan Usaha

Kab. Natuna2013(Juta

Rupiah)

Prov. Kepri2013

(Juta Rupiah)LQ

1Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan

Perikanan935,530 4,296,147.26

10.25

2 Pertambangan Dan Penggalian 6,850 7,112,642.49 0.05

3 Industri Pengolahan 30,400 47,844,497.08 0.03

4 Listrik, Gas Dan Air Minum 2,010 585,843.12 0.16

5 Bangunan 135,330 8,380,003.16 0.76

6 Perdagangan, Hotel & Restoran 285,050 20,147,445.81 0.67

7 Pengangkutan dan Komunikasi 145,890 4,476,778.85 1.53

8Keuangan, Persewaan dan Jasa

Perusahaan488,340 4,862,699.35

4.73

9 Jasa-Jasa 102,180 2,604,358.60 1.85

Produk Domestik Regional Bruto 2,131,580.00 100,310,415.72

Sumber : Kabupaten Natuna, dan Provinsi Kepri, Dalam Angka Tahun 2013

Bardasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa Nilai LQ Sektor Pertanian,Peternakan, Kehutanan, Pengangkutan dan komunikasi, keuangan persewaandan jasa perusahaan serta jasa jasa di Kabupaten Natuna pada tahun 2013mempunyai nilai lebih besar dari 1 ( LQ>1). Dimana Sektor Pertanian,Peternakan, Kehutanan dan Perikanan mencapai nilai LQ sebesar 10.25. dansector Pengangkutan dan komunikasi mencapai nilai LQ sebesar 1.53, keuanganpersewaan dan jasa perusahaan mencapai nilai LQ sebesar 4.73 serta jasa jasamencapai nilai LQ sebesar 1.85.

Dengan demikian, Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perkebunan danPerikanan serta Sektor Pengangkutan dan komunikasi, keuangan persewaan danjasa perusahaan serta jasa jasa yang mengalami surplus atau terpusat diKabupaten Natuna dan mempunyai potensi untuk diekspor. Besarnya nilai LQ inimenunjukkan bahwa di Kabupaten Natuna merupakan daerah penghasil PertanianTanaman Pangan, Perkebunan dan Perikanan serta Pengangkutan dankomunikasi, keuangan persewaan dan jasa perusahaan serta jasa jasa yangcukup besar, hal ini karena potensi Pertanian, Peternakan, Kehutanan,Perkebunan Perikanan dan Pengangkutan dan komunikasi, keuangan persewaandan jasa perusahaan serta jasa jasa cukup tinggi sehingga menjadi sektor basisdi Kabupaten Natuna.



74

Tabel 3.20LQ PDRB 9 Sektor Tanpa Migas di Kabupaten Natuna 2013

No Lapangan UsahaKab. Natuna

2013(Juta Rupiah)

Prov. Kepri2013

(Juta Rupiah)LQ

1Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan

Perikanan935,530 4,296,147.26

9.66

2 Pertambangan Dan Penggalian 23 1,042,659.12 0.00

3 Industri Pengolahan 30,400 47,844,497.08 0.03

4 Listrik, Gas Dan Air Minum 2,010 585,843.12 0.15

5 Bangunan 135,330 8,380,003.16 0.72

6 Perdagangan, Hotel & Restoran 285,050 20,147,445.81 0.63

7 Pengangkutan dan Komunikasi 145,890 4,476,778.85 1.45

8Keuangan, Persewaan dan Jasa

Perusahaan488,340 4,862,699.35

4.45

9 Jasa-Jasa 102,180 2,604,358.60 1.74

Produk Domestik Regional Bruto 2,124,753.32 94,240,432.35

Sumber : Kabupaten Natuna, dan Provinsi Kepri, Dalam Angka Tahun 2013

Bardasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa Nilai LQ Sektor Pertanian,Peternakan, Kehutanan, Pengangkutan dan komunikasi, keuangan persewaandan jasa perusahaan serta jasa jasa di Kabupaten Natuna pada tahun 2013mempunyai nilai lebih besar dari 1 ( LQ>1). Dimana Sektor Pertanian,Peternakan, Kehutanan dan Perikanan mencapai nilai LQ sebesar 9.66. dansector Pengangkutan dan komunikasi mencapai nilai LQ sebesar 1.45, keuanganpersewaan dan jasa perusahaan mencapai nilai LQ sebesar 4.45 serta jasa jasamencapai nilai LQ sebesar 1.74.

Dengan demikian, Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perkebunan danPerikanan mengalami surplus produksi atau terpusat di Kabupaten Natuna danmempunyai potensi untuk diekspor. Besarnya nilai LQ ini menunjukkan bahwa diKabupaten Natuna merupakan daerah penghasil Pertanian Tanaman Pangan,Perkebunan dan perikanan yang cukup besar, hal ini karena potensi Pertanian,Peternakan, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan cukup tinggi sehinggamenjadi basis di Kabupaten Natuna.



75

Tabel 3.31LQ PDRB Dengan Migas Sub Sektor di Kabupaten Natuna 2013

No Lapangan UsahaKab. Natuna 2013

(Juta Rupiah)Prov. Kepri 2013

(Juta Rupiah)LQ

1.PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANANDAN PERIKANAN

935,530.00 4,296,147.2610.25

a Tanaman bahan makanan 50,705.73 284,100.31 8.40

b Tanaman Perkebunan 51,454.15 243,245.49 9.95

c Peternakan dan hasil hasilnya 142,200.56 682,826.74 9.80

d Kehutanan 11,226.36 53,928.72 9.80

e Perikanan 680,130.31 3,032,046.00 10.56

2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 6,850.00 7,112,642.49 0.05

a Minyak dan Gas Bumi 6,302.00 6,069,983.37 0.05

b Pertambangan Bukan Migas 205.50 664,508.49 0.01

c Penggalian 342.50 378,150.63 0.04

3. INDUSTRI PENGOLAHAN 30,400.00 47,844,497.08 0.03

a Industri Migas

b Industri Tanpa Migas 47,844,497.07 -

1) Makanan, Minuman dan Tembakau 152.00 149,116.99 0.05

2) Tekstil, Barang Kulit & Alas Kaki 364.80 694,258.94 0.02

3) Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya 2,796.80 3,529,681.68 0.04

4) Kertas dan Barang Cetakan 364.80 609,058.57 0.03

5) Pupuk, Kimia & Barang dari Karet 1,915.20 3,190,891.94 0.03

6) Semen & Barang Galian bukan Logam 2,310.40 3,549,963.09 0.03

7) Logam Dasar Besi & Baja 5,016.00 8,193,518.12 0.03

8) Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya 16,568.00 26,240,108.76 0.03

9) Barang lainnya 912.00 1,687,898.98 0.03

4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH 2,010.00 585,843.12 0.16

a a. Listrik 1,045.20 289,857.57 0.17

b b. Gas 804.00 237,229.82 0.16

c c. Air Bersih 160.80 58,755.73 0.13

5. BANGUNAN 135,330.00 8,380,003.16 0.76

6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN 285,050.00 20,147,445.81 0.67

a a. Perdagangan Besar dan Eceran 233,741.00 16,609,058.06 0.66

b b. Hotel 42,757.50 2,238,542.38 0.90

c c. Restoran 8,551.50 1,299,845.37 0.31

7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 145,890.00 4,476,778.85 1.53

a Pengangkutan 131,608.51 4,038,537.10 1.53

1) Angkutan Jalan Raya 69,752.51 2,024,740.90 1.62

2) Angkutan Laut 39,482.55 1,024,682.94 1.81

3) Angkutan Udara 17,109.11 698,026.21 1.15



76

No Lapangan UsahaKab. Natuna 2013

(Juta Rupiah)Prov. Kepri 2013

(Juta Rupiah)LQ

4) Jasa Penunjang Angkutan 5,264.34 291,087.05 0.85

b Komunikasi 14,281.49 438,241.75 1.53

8.KEUANGAN, PERSEWAAN & JASAPERUSAHAAN

488,340.004,862,699.35 4.73

a Bank 327,676.14 3,244,351.58 4.75

b Lembaga Keuangan Bukan Bank 23,977.49 186,858.49 6.04

c Jasa Penunjang Keuangan 126,968.40 1,385,391.14 4.31

d Jasa Perusahaan 9,766.80 46,098.14 9.97

9. JASA - JASA 102,180.00 2,604,358.60 1.85

a Pemerintahan Umum 54,155.40 1,358,643.29 1.88

b Swasta 48,024.60 1,245,715.31 1.81

1) Sosial Kemasyarakatan 5,762.95 244,680.73 1.11

2) Hiburan dan Rekreasi 15,848.12 326,023.60 2.29

3) Perorangan dan Rumah Tangga 26,413.53 675,010.98 1.84

PDRB 2,131,580.00 100,310,415.72

Sumber : Natuna dalam Angka dan Hasil Analisa 2015

Bardasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa Nilai LQ Sektor Pertanian,Perkebunan, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Natuna padatahun 2013 mempunyai nilai lebih besar dari 1 ( LQ>1). Dimana Sub SektorPerikanan mencapai nilai LQ sebesar 9.8.

Dengan demikian, Sub Sektor Perikanan yang mengalami surplus dan terpusat diKabupaten Natuna. Besarnya nilai LQ ini menunjukkan bahwa di KabupatenNatuna merupakan daerah penghasil Periknan yang cukup besar, hal ini karenapotensi Perikanan cukup melimpah sehingga menjadi sektor basis di KabupatenNatuna.

Dengan demikian, Sub Sektor Perikanan, mengalami surplus dan terpusat diKabupaten Natuna. Besarnya nilai LQ ini menunjukkan bahwa di KabupatenNatuna merupakan daerah penghasil Perikanan yang cukup besar dan melimpahsehingga menjadi sektor basis di Kabupaten Natuna.



77

Tabel 3.22LQ PDRB Tanpa Migas Sub Sektor

di Kabupaten Natuna 2013

No Lapangan UsahaKab. Natuna2013 (Juta

Rupiah)


Rupiah)LQ

1.PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANANDAN PERIKANAN

935,530.00 4,296,147.269.66

a Tanaman bahan makanan 50,705.73 284,100.31 7.92

b Tanaman Perkebunan 51,454.15 243,245.49 9.38

c Peternakan dan hasil hasilnya 142,200.56 682,826.74 9.24

d Kehutanan 11,226.36 53,928.72 9.23

e Perikanan 680,130.31 3,032,046.00 9.95

2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 23.32 1,042,659.12 0.00

a Minyak dan Gas Bumi 21.45 6,069,983.37 0.00

b Pertambangan Bukan Migas 0.70 664,508.49 0.00

c Penggalian 1.17 378,150.63 0.00

3. INDUSTRI PENGOLAHAN 30,400.00 47,844,497.08 0.03

a Industri Migas

b Industri Tanpa Migas 47,844,497.07 -

1) Makanan, Minuman dan Tembakau 152.00 149,116.99 0.05

2) Tekstil, Barang Kulit & Alas Kaki 364.80 694,258.94 0.02

3) Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya 2,796.80 3,529,681.68 0.04

4) Kertas dan Barang Cetakan 364.80 609,058.57 0.03

5) Pupuk, Kimia & Barang dari Karet 1,915.20 3,190,891.94 0.03

6) Semen & Barang Galian bukan Logam 2,310.40 3,549,963.09 0.03

7) Logam Dasar Besi & Baja 5,016.00 8,193,518.12 0.03

8) Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya 16,568.00 26,240,108.76 0.03

9) Barang lainnya 912.00 1,687,898.98 0.02

4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH 2,010.00 585,843.12 0.15

a a. Listrik 1,045.20 289,857.57 0.16

b b. Gas 804.00 237,229.82 0.15

c c. Air Bersih 160.80 58,755.73 0.12

5. BANGUNAN 135,330.00 8,380,003.16 0.72

6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN 285,050.00 20,147,445.81 0.63

a a. Perdagangan Besar dan Eceran 233,741.00 16,609,058.06 0.62

b b. Hotel 42,757.50 2,238,542.38 0.85

c c. Restoran 8,551.50 1,299,845.37 0.29

7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 145,890.00 4,476,778.85 1.45

a Pengangkutan 131,608.51 4,038,537.10 1.45

1) Angkutan Jalan Raya 69,752.51 2,024,740.90 1.53



78

No Lapangan UsahaKab. Natuna2013 (Juta

Rupiah)


Rupiah)LQ

2) Angkutan Laut 39,482.55 1,024,682.94 1.71

3) Angkutan Udara 17,109.11 698,026.21 1.09

4) Jasa Penunjang Angkutan 5,264.34 291,087.05 0.80

b Komunikasi 14,281.49 438,241.75 1.45

8.KEUANGAN, PERSEWAAN & JASAPERUSAHAAN

488,340.004,862,699.35 4.45

a Bank 327,676.14 3,244,351.58 4.48

b Lembaga Keuangan Bukan Bank 23,977.49 186,858.49 5.69

c Jasa Penunjang Keuangan 126,968.40 1,385,391.14 4.06

d Jasa Perusahaan 9,766.80 46,098.14 9.40

9. JASA - JASA 102,180.00 2,604,358.60 1.74

a Pemerintahan Umum 54,155.40 1,358,643.29 1.77

b Swasta 48,024.60 1,245,715.31 1.71

1) Sosial Kemasyarakatan 5,762.95 244,680.73 1.04

2) Hiburan dan Rekreasi 15,848.12 326,023.60 2.16

3) Perorangan dan Rumah Tangga 26,413.53 675,010.98 1.74

PDRB 2,124,753.32 94,240,432.35

Sumber : Natuna dalam Angka dan Hasil Analisa 2015

Bardasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa Nilai LQ Sektor Pertanian,Perkebunan, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Natuna padatahun 2013 mempunyai nilai lebih besar dari 1 ( LQ>1). Dimana Sub SektorPerikanan mencapai nilai LQ sebesar 9.66.

Dengan demikian, Sub Sektor Perikanan yang mengalami surplus dan terpusat diKabupaten Natuna. Besarnya nilai LQ ini menunjukkan bahwa di KabupatenNatuna merupakan daerah penghasil Periknan yang cukup besar, hal ini karenapotensi Perikanan cukup melimpah sehingga menjadi sektor basis di KabupatenNatuna.Bardasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa Nilai LQ Jasa di KabupatenNatuna pada tahun 2013 mempunyai nilai lebih besar dari 1 ( LQ>1). Dimana Subsektor perikanan mencapai nilai LQ sebesar 9.95.

Dengan demikian, Sub sektor Perikanan mengalami surplus dan terpusat diKabupaten Natuna. Besarnya nilai LQ ini menunjukkan bahwa penghasilan sektorperikanan yang cukup besar sehingga menjadi sektor basis untuk KabupatenNatuna.



79

3.3 Analisis Kebutuhan Infrastruktur3.3.1 ANALISIS PENYEDIAAN AIR BAKU DAN AIR MINUM DI NATUNA DANANAMBAS

A. Kebutuhan Air Di Kabupaten NatunaAnalisis ditujukan untuk menghitung "‐ Berapa jumlah kebutuhan air yang diperlukan di Kabupaten Natuna dan Anambas‐ Apakah debit air yang tersedia mencukupi untuk kebutuhan air diatasAdapun untuk instalasi dan lain‐lainnya sudah masuk dalam skup perencanaan teknik,jadi tidak masuk pada kajian ini. Untuk Kebutuhan air per orang dapat dilihat pada tabelberikut berdasarkan Acuan RSNI T‐01‐2003 :

Uraian Nilai‐ kebutuhan / orang / hari 120.00 m3/hari

kebocoran kehilangan (20%) 24.00 m3/hari

kebutuhan non domestiK (20%) 24.00 m3/haritotal 168.00 m3/hari

waktu pemakaian per hari (8‐10) jam,diambil

10 jam

Tabel 3.23Kebutuhan Air di Kabupaten Natuna

No Kecamatan

JumlahPenduduk

(proyeksi th2018)

JumlahPenduduk

(proyeksi th2021)

Debit AirYang

Diperlukan(liter/detik)

Debit AirYang

Tersedia(liter/detik)

JumlahRumah

(existing keproyeksi th

2021

1 Midai 5421 5619 26.22 air tanah 17442 Bunguran Barat 11829 12260 57.21 85.7 31913 Bunguran Utara 4180 4333 20.22 34.46 11164 Pulau Laut 2481 2572 12 air tanah 5815 Pulau Tiga 5231 5422 25.3 air tanah 12596 Bunguran Timur 26388 27350 127.63 120 71457 Bunguran Timur Laut 4687 4858 22.67 317.6 12788 Bunguran Tengah 3122 3236 15.1 46 7879 Bunguran Selatan 2750 2851 13.3 air tanah 737

10 Serasan 5092 5278 24.63 2.78 124611 Serasan Timur 2962 3070 14.33 air tanah 69312 Subi 2898 3004 14.02 air tanah 746

Kab. Natuna 77041 79853 372.65 606.54 22576Sumber ; Hasil Analisa, 2015

Kebutuhan Kecamatan Perkotaan Bunguran Timur ≥ 70%:

Prosentase supply dan kebutuhan terlayani PDAM dan PAMSwasta

94.02% > 70%



80

Jumlah rumah yang belum terlayani PDAM dan PAM Swasta 3958 rumahPenghuni rata‐rata per rumah 3.72orangJumlah penduduk yang sudah terelayani PDAM danPAMSwasta

12646 penduduk

Jumlah penduduk yang belum terlayani PDAM dan PAMSwasta 14705pendudukDebit kebutuhan air rata‐rata / penduduk 0.0047L/detik

Kebutuhan air pelanggan eksisting 59.01L/detikKebutuhan air penduduk belum terlayanan PDAM dan PAMSwasta

68.62L/detik

Dihitung 80% 54.90L/detik

Tabel 3.24Kebutuhan Air di Perkotaan

No Kecamatan

JumlahPenduduk

(proyeksi th2018)

JumlahPenduduk

(proyeksi th2021)

Debit AirYang


Air BakuTersedia

(liter/detik)

JumlahRumah(existing

keproyeksith 2021

KoefisienKetersediaan

Air Bersih

1 BunguranBarat 11829 12260 57.21 85.7 3191 1.5

2 BunguranUtara 4180 4333 20.22 34.46 1116 1.7

3 BunguranTengah 3122 3236 15.1 46 787 3.05

4 BunguranSelatan 2750 2851 13.3 0 737 0

21881 22680 105.84 166.16 5831 1.56Sumber ; Hasil Analisa, 2015

Tabel 3.25Kebutuhan Air di Luar Perkotaan

No Kecamatan

JumlahPenduduk(proyeksith 2018)


Debit AirYang


Air BakuTersedia

(liter/detik)

PemenuhanKebutuhan

Air(liter/detik)


keproyeksi th

20211 Midai 5421 5619 26.22 air sumur 17442 Pulau Laut 2481 2572 12 air sumur 5813 Pulau Tiga 5231 5422 25.3 air sumur 12594 Serasan 5092 5278 24.63 2.78 air sumur 1246

5 SerasanTimur 2962 3070 14.33 air sumur 693

6 Subi 2898 3004 14.02 air sumur 74624085 24965 116.5 2.78 6269

Sumber ; Hasil Analisa, 2015



81

B. Analisis Kebutuhan Air di Kepulauan AnambasSesuai dengan analisa yang dilakukan pada Kabupaten Natuna, kebutuhan air dikabupaten ini sama dengan standar yang digunakan dalam melakukan kajian kebutuhanair untuk kabupaten ini. Adapun analisa kebutuhan air untuk Kabupaten KepulauanAnambas dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 3.26Kebutuhan Air di Kabupaten Kepulauan Anambas

No Kecamatan



Debit AirYang


Debit AirYang

Diperlukandari DataSekunder(liter/detik)

Debit AirYang

Tersedia(liter/detik)


keproyeksith 2021

1 Siantan 9517 11114 51.87 13.02 23832 Jemaja 7494 8752 40.84 17.27 11.91 18863 Palmatak 11793 13772 64.27 4.14 2842

4 JemajaTimur 3313 3869 18.06 7.63 640

5 SiantanSelatan 4192 4896 22.85 20.76 1048

6 SiantanTengah 4676 5461 25.48 10.76 900

7 SiantanTimur 4608 5381 25.11 10.62 1049

45593 53245 248.48 84.2 11823Sumber ; Hasil Analisa, 2015

Kebutuhan Kecamatan Perkotaan Bunguran Timur ≥ 70%:

‐ Prosentase supply dan kebutuhan terlayani PDAM danPAM Swasta 69.27%<70%

‐ Jumlah rumah yang belum terlayani PDAM dan PAM Swasta=1838rumah‐ Penghuni rata‐rata per rumah= 4.66orang

‐ Jumlah penduduk yang sudah terelayani PDAM dan PAMSwasta= 2542penduduk‐ Jumlah penduduk yang belum terlayani PDAM dan PAMSwasta= 8573penduduk

‐ Debit kebutuhan air rata‐rata / penduduk= 0.0047L/detik‐ Kebutuhan air pelanggan eksisting= 11.86L/detik‐ Kebutuhan air penduduk belum terlayanan PDAM danPAMSwasta 40.01L/detik‐ Dihitung 80% = 32.01L/detik

Kesimpulan penanganan jaringan PDAM di Kota Kabupaten Kec Siantan‐ Tidak diperlukan lagi Instalasi Pengolahan Air dan Reservoar‐ Selanjutnya dipelukan pemasangan Jaringan Pipa Distribusi untuk:

* Jumlah rumah = 1838rumah



82

* Jumlah Penduduk = 8573penduduk

Tabel 3.27Kebutuhan Air di Perkotaan Kabupaten Kepulauan Anambas

No Kecamatan



Debit AirYang


Air BakuTersedia

(liter/detik)


keproyeksith 2021

KoefisienKetersediaan

Air Bersih

1 Palmatak 11793 13772 64.27 2842

2 Jemaja Timur 3313 3869 18.06 640

3 SiantanSelatan 4192 4896 22.85 1048

SiantanTengah 4676 5461 25.48 900

4 Siantan Timur 4608 5381 25.11 1049

28582 33379 155.77 0 6479 0

3.3.2 ANALISIS KELAYAKAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KABUPATENNATUNA DAN KEPULAUAN ANAMBASA. PENDEKATAN ANALISISAcuan analisis adalah Standar Minimal Pelayanan Bidang Jalan di Indonesia, yangmeliputi :1. Tinjauan Jaringan Jalan‐ Aspek Aksesibilitas‐ Aspek Mobilitas‐ Aspek Kecelakaan (tidak dianalisis)2. Tinjauan Ruas Jalan‐ Kondisi Jalan <setelah hasil analisis ini bila diperlukan data IRI (International

Roughness Index) akan dilakukan collecting kembali>‐ Kondisi Pelayanan (tidak dianalisis) Pada kajian ini tentu analisis akan dibatasi yangmengacu pada judul kajian ini yaitu : Rencana Pengembangan Kawasan PerbatasanIndonesia ‐ Laut China Selatan di Natuna, dimana kajian ini menitikberatkan padasimbol eksistensi pemerintah , masyarakat dengan dukungan infrastruktur dan sumberdaya air minum.

Analisis ini mencakup parameter Jalan Primer dan Jalan Sekunder, dimana analisis akandibatasi pada :a. Apakah jalan eksisting yang sudah ada sudah memnuhi kapasitas untuk kebutuhan

transportasi darat di pulaub. Natuna tersebut.c. Apabila hasilnya tidak memadai tentu perlu direncanakan penambahan panjang jalan

sesuai kapasitas,d. tanpa menentukan dan memperhitungkan alinyemen jalan tersebut, jadi sebatas

berapa panjangnya



83

e. Apabila hasilnya jalan eksisting yang sudah tersedia sudah memadai untuk memenuhikapasitas

transportasi darat di Pulau Natuna, selanjutnyan direkomendasikan treatment terhadapkondisi jalan eksisting tersebut, diantaranya :

- pemeliharaan rutin- pemeliharaan berkala- peningkatan- rehabilitasi- pelebaran

3. Pedoman Analisis

B. PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS PRASARANA JALAN KABUPATENNATUNA

B.1. PENGOLAHAN DATA JALAN KABUPATEN NATUNAB.1. 1.Data Kependudukan Kabupaten Natuna

B.1.2. Luas wilayah = 20094.04 km2



84

B.1.3. PDRB Kabupaten Natuna :

B.1.4. Panjang Jalan Total :Kebutuhan lebar badan jalan minimum adalah 3.50 meter, dengan maksud agar lebarjalur lalu‐lintas dapat mencapai 3.50 meter sehingga dengan demikian pada keadaandarurat dapat dilewati ambulans, mobil pemadam kebakaran, dan kendaraan khususlainnya.

Tabel 3.38Olah Data Panjang Jalan :



85

B.2. ANALISIS (PERHITUNGAN KELAYAKAN PANJANG JALAN EXISTING)B.2.1. Perhitungan Indeks Aksesibilitas Panjang Jalan terhadap Kebutuhan Satu Wilayah(B ≥ 3.50 meter)

Kepadatan Penduduk = (Jumlah Penduduk)/(Luas Wilayah) = 4.66 jiwa/km2 < 100jiwa/km2 (sangat rendah)Indeks Aksesibilitas : (Panjang jalan)/(Luas Wilayah) = (B≥3m)/A = 1.00 > 0.05(MEMENUHI)

B.2.2. Perhitungan Indeks Aksesibilitas Panjang Jalan terhadap Kebutuhan Satu Wilayah(B ≥ 6.00 meter)

Kepadatan Penduduk = (Jumlah Penduduk)/(Luas Wilayah) = 4.66 jiwa/km2 < 100jiwa/km2 (sangat rendah)Indeks Aksesibilitas : (Panjang Jalan Nasional) / (0.10xLuas Wilayah) = 0.0577 >0.05 (MEMENUHI)

Indeks Aksesibilitas : (Panjang Jalan Nasional + Tambahan)/(0.10xLuas Wilayah) =0.0809 > 0.05 (MEMENUHI)Catatan :Alasan diperhitungkan (1/10 x luas wilayah) karena pada wilayah bagian tengah sudahdilayani oleh Jalan Kabupaten dan Jalan Sekunder lainnya, seperti hasil perhitungan poinC.1. dengan memperhitungkan secara total (total panjang jalan satu wilayah)/(luas satuwilayah).

B.2.3. Perhitungan Indeks Mobilitas Panjang Jalan terhadap Kebutuhan Satu Wilayah (B≥3.50 meter)PDRB per kapita = 8.48 > 5 (tinggi)Index Mobilitas = (Panjang Jalan)/(1000 penduduk)= 6.18 > 2 (MEMENUHI)

C. PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS PRASARANA JALAN KABUPATENKEPULAUAN ANAMBASC.1. PENGOLAHAN DATA JALAN PULAU ANAMBAS (data s/d data tahun 2015)C.1.1. Data Kependudukan Pulau Anambas

C.1.2. Luas wilayah = 590.14 km2C.1.3. PDRB Pulau Anambas :

C.1.4. Panjang Jalan Total :



86

Status Jalan Nasional berlum ada, hanya ada Jalan Kabupaten dengan panjang =161.015 Km

C.2. ANALISIS (PERHITUNGAN KELAYAKAN PANJANG JALAN EXISTING)C.2.1. Perhitungan Indeks AksesibilitasKepadatan Penduduk = (Jumlah Penduduk)/(Luas Wilayah) = 78.85 jiwa/km2 < 100jiwa/km2 (sangat rendah)Indeks Aksesibilitas = (Panjang jalan) / (Luas Wilayah) = 0.27 > 0.05 (MEMENUHI)

C.2.2. Perhitungan Indeks MobilitasPDRB per kapita = 16.40 > 10 (sangat tinggi)Indeks Mobilitas = (Panjan Jalan)/(1000 penduduk)= 272.84 > 5 (MEMENUHI)4 PDRB (Juta Rp)Kapasitas Jalan Nasional :Jalan Nasioanal dengan lebar (B ≈ 6.00 meter), dengan panjang = 115.96 Km ditinjau daripanjangnya sudah memenuhi syarat, namun sebagai Jalan Nasional yang merupakanLintas Utama, tentu harus mengikuti lebar yang disyaratkan yaitu : B ≥ 7.00 meterSebagai kawasan perbatasan dalam kerangka eksitensi kedaulatan rakyat dimana perlumenonjolkan aspek simbol eksitensi pemerintah dan rakyat diperlukan adanyapenambahan perpanjangan diantaranya dengan menaikan status Jalan Kabupaten yangmengelilingi pulau Natuna menjadi Jalan Nasional Jalan eksisting Kabupatan dg lebar (B≈ 6.00 meter), membentang di tepi pantai sepanjang = 46.65 Km

Jalan Kabupaten membentang dengan panjang = 161.02 KmDitnjau dari panjangnya sudah memenuhi syarat, namun sebagian ruas yang terletak ditepi panta direkomendasikan untuk diperlebar menjadi B ≥ 6.00 meter, jika akanditingkatkan statusnya menjadi Jalan Nasional tentu lebarnya menjadi B ≥ 7.00 meter.

Item pekerjaan jalan, meliputi :‐ Topping dan Levelling‐ Pelebaran B' ≥ 1.00 meterPerkiraan Harga Pelebaran Jalan per Km



87

Sumber : Hasil Analisa, 2015

Perkiraan Harga Topping dan Levelling per KmLebar jalan rata‐rata = 6.00 m


Catatan :Harga satuan yang dipakai adalah harga riil berdasarkan perbandingan dari beberapaproyek jalan yang saat ini sedang berjalan di Wilayah Barat dan Wilayah Timur



88

3.4 Analisis SWOTDari analisis SWOT yang dilakukan terhadap Kabupaten Kepulauan Anambas danKabupaten Natuna dengan menilai kekuatan, kelemahan, peluang, serta tantangan makadihasilkan penilaian gabungan seperti yang dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.39Analisis SWOT Kabupaten Anambas



89

Tabel 3.40Analisis SWOT Kabupaten Natuna

3.5 Ultimate Goal Kawasan Perbatasan Natuna - AnambasBerdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat ditentukan Ultimate Goal KawasanPerbatasan Natuna – Anambas sebagai sasaran pengembangan kawasan yangdiharapkan dapat dicapai pada 20 (duapuluh) tahun mendatang.

Ultimate Goal tersebut menggambarkan tentang :- Koridor yang terdiri atas moda transport darat, laut, dan udara- Simpul yang terdiri atas kegiatan pariwisata, pertanian & perkebunan, perikanan,

migas, industri, perkotaan, dan pulau pulau terluar.



90



91

3.6 Ultimate Profile Kawasan Perbatasan Natuna - AnambasDari analisis yang dilakukan terhadap Kabupaten Natuna dan Kabupaten KepulauanAnambas, maka dapat dirumuskan Ultimate Profile yaitu suatu gambaran simpul-simpulyang akan dikembangkan dalam kurun waktu 20 tahun mendatang.

No Kabupaten Natuna Kab. Kepulauan Anambas1 Rencana kawasan industri LNG di

Teluk Buton luas 50 ha pusat industri pengolahan gas

menjadi LNG

Rencana kawasan maritim di Letung- luas 100 ha- pelabuhan ship services dan bahan

bakar

2 Rencana kawasan industri migas diTanjung luas 200 ha pusat industri pengolahan

minyak dan gas

Rencana kawasan wisata di Padang Melang- luas 250 ha- pelabuhan perikanan dan lelang ikan

3 Rencana kawasan bisnis di BatuKapal luas 10 ha pusat bisnis, hotel, dan

rekreasi

Kawasan minapolitan (perikanan tangkap) diJemaja

- luas 100 ha- pusat perikanan tangkap

4 Pantai Kencana di Ranai luas 2 ha pusat waterfront city dan

rekreasi

Rencana kawasan wisata air di Temburun- luas 25 ha- pusat rekreasi, pertemuan, dan istirahat

5 Rencana kawasan wisata di BatuKasah luas 25 ha pusat rekreasi, pertemuan, dan

istirahat

Kawasan minapolitan (budi daya) di AirSena

- luas 100 ha- pusat budi daya ikan

6 Rencana kawasan maritim di TelukDepeh luas 100 ha pelabuhan ship services dan

bahan bakar7 Rencana kawasan kelautan dan

perikanan di Sabang Mawang luas 250 ha pelabuhan perikanan dan

lelang ikan8 Kawasan minapolitan di Pulau Tiga

luas 300 ha pusat perikanan tangkap dan

budi daya



92



93



94

STRATEGI PENGEMBANGANKAWASAN PERBATASAN

NATUNA - ANAMBAS

4.1 Skenario Pengembangan Kawasan PerbatasanBerdasarkan program prioritas pengembangan kawasan perbatasan nasional makabeberapa kegiatan akan mencakup berbagai aspek:1. Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis sumberdaya alam lokal melalui

pengembangan sektor-sektor unggulan.2. Pengembangan sumberdaya manusia.3. Prasarana dan sarana pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat.4. Pengembangan infrastruktur dasar pembuka isolasi geografis.5. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.6. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat adat lokal.7. Pengembangan wawasan kebangsaan masyarakat perbatasan negara.8. Program penegakan supremasi hukum dan perundang-undangan.9. Sosialisasi batas negara darat dan laut.

10. Fleksibelitas peraturan perbatasan antarnegara, terutama dikaitkan dengan peraturannegara tetangga.

11. Peningkatan kemampuan kapal-kapal patroli untuk mencegah usaha pencurian ikanoleh nelayan asing di perbatasan perairan.

Sedangkan tema besar dalam pengembangan kawasan perbatasan Indonesia - LautCina Selatan di Natuna adalah:

1. Merupakan beranda depan Negara Indonesia dibagian barat2. Penguatan pertahanan dan keamanan Negara3. Peningkatan infrastruktur untuk pertahanan dan keamanan Negara, serta4. Pengembangan kegiatan perikanan, pariwisata dan industri.

Pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan, memerlukan Koordinasi, Integrasi,Sinkronisasi, dan Simplifikasi (KISS). Untuk hal tersebut, tentunya dalam pelaksanaannyaterkait dengan beberapa dokumen peraturan perundangan nasional, diantaranya: UUNomor17Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014,Undang-

BAB4



95

UndangNomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Undang-Undang Nomor 26Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentangPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, dan Peraturan Presiden Nomor 12Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.Perundang-undangan sebagaimana tersebut, memiliki keterkaitan erat dengan upayapercepatan penyelesaian batas wilayah negara, serta mencerminkan adanya pergeseranparadigma dan arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan dari yang selama inicenderung berorientasi “inward looking”, menjadi “outward looking” sebagai pintu gerbangaktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Di samping itu, di dalampendekatan pengelolaan perbatasan negara ini pun, terefleksikandengan adanyapergeseran dengan mengedepankan kombinasi pendekatan kesejahteraan (prosperityapproach) yang dilaksanakan secara serasi dengan pendekatan keamanan (securityapproach) dan pendekatan lingkungan (environment approach).

Dengan demikian, untuk pengembangan kawasan perbatasan Natuna – Anambasmempertimbangkan beberapa aspek pengembangan kawasan. Adapun skenariopengembangan kawasan yang ada di pada kawasan ini adalah :1. Aspek tata ruang

Aspek ini menjadi bagian penting dalam pengembangan kawasan perbatasan NatunaAnambas, hal ini untuk mengaturstruktur ruang dan pola ruang yang ada padakawasan sebagai dasar dalam pengembangan kawasan. Kawasan perbatasanNatuna -Anambas merupakan Pusat KegiatanStrategis Nasional (PKSN) yangmerupakan kawasan yang perlu diselaraskan programnya dalam pengembangankawasan. Selain itu kawasan ini merupakan kawasan strategis Provinsi KepulauanRiau.

2. Aspek pertahanan keamananSebagai beranda depan Negara, dua kabupaten ini perlu peningkatan terhadapaspek pertahanan dan keamanan. Hal ini terkait posisi kawasan yang memilikibanyak pulau terluar yang berbatasan dengan negara-negara tetangga. Selain itukawasan ini berdekatan dengan Kepulauan Spratly (daerah sengketa) antar beberapanegara yang terletak di Laut Cina Selatan. OIeh karena itu perlu aspek pertahanandan keamanan menjadi hal yang paling utama dalam pengembangan kawasanperbatasan Natuna - Anambas.

3. Aspek perbatasan antar negaraSebagai kawasan yang berlokasi strategis serta berbatasan langsung dengan negaratetangga, pengembangan kawasan ini memilikipotensi pengembangan yang cukupbesar. Pengembangan perdagangan skala internasional akan menjadi peluangpengembangan sektor perdagangan dan pariwisata baginegara tetangga. Hal iniakan menjadi peluang bagi pengembangan kawasan perbatasan Natuna - Anambasdengan memanfaatkan perbatasan antar negara sebagai peluang pengembangankegiatan ekonomi.

4. Aspek kemampuan lahanKondisi fisik yang ada di kawasan perbatasan Natuna - Anambas memilikiketerbatasan dalam pengembangan, hal ini mengingat kondisi fisik kawasan yangmerupakan kawasan kepulauan. Untuk itu pemanfaatan lahan perlu disesuaikandengan kemampuan lahan yang telah diuraikan dalam RTRW masing-masingkawasan. Selain itu, kemampuan lahan akan berpengaruh terhadapdaya dukung dandaya tampung lingkungan yang ada.



96

5. Aspek infrastrukturKondisi infrastruktur yang ada di kawasan perbatasan ini masih terbatas bagipengembangan kawasan, khususnya untuk kawasan pada pulau pulau terluar.Kendala utama dalam aspek infrastruktur adalah jaringan transportasi yang masihkurang memadai untuk mencapai kawasan. Untuk jaringan prasarana lingkunganperumahan dan permukiman masih belum menjangkau kawasan perdesaan.

6. Aspek ekonomi regionalEkonomi merupakan urat nadi perkembangan kawasan, sebagai kawasanperbatasan dengan potensi pengembangan ekonomi regional sangat cukup besarpeluangnya. Untuk itu perlu peningkatan terhadap pengelolaan produksi-produksikegiatan ekonomi yang ada di kawasan tersebut.

7. Aspek sektor unggulanPengembangan sektor unggulan yang ada di kawasan perbatasan Natuna –Anambas akan mempengaruhi perkembangan kawasan. Adapun sektor unggulanpada kawasan ini adalah pertanian, perikanan, migas, dan pariwisata.

8. Aspek kelembagaanKelembagaan akan menjadi faktor penting dalam pengembangan kawasanperbatasan Natuna - Anambas sebagai kawasan yang merupakan beranda depannegara perlu pengembangan kelembagaan yang mampu mengelola kawasantersebut.

Tabel 4.1.Strategi Pengembangan Kawasan Perbatasan Natuna – Anambas

NO ASPEK NATUNA ANAMBAS1. TATA RUANG Pemutakhiran data lahan

Pemantapan regulasi/perdapertanahanTata ruang pulau-pulau kecildan keseimbanganpembangunan antar pulau

Keterpaduan dalampenyusunan tata ruangOptimalisasi pemanfaatanruangTata ruang pulau-pulau kecildan keseimbanganpembangunan antar pulau

2. PERTAHANAN,KEAMANAN DANKESELAMATAN

Kerjasama Pengamanan LautCina Selatan

Peningkatan pengamanan zonapertahanan

Kerjasama Pengamanan JalurPelayaran Selat Malaka

3. PERBATASANANTAR NEGARA

Kerjasama dalam halpengelolaan migas

Kerjasama perdagangan danpengelolaan ZEE

4. KEMAMPUANLAHAN/RAWANBENCANA

Pemanfaatan bahan galiansecara efisienKonservasi sumber air baku

Pemulihan kualitas lingkunganPemanfaatan bahan galiansecara efisien

5. INFRASTRUKTUR Pengembangan fasilitas, utilitasdan prasarana kota

Perluasan jaringan transportasike DN dan LN

Perluasan jaringan transportasike LN (lintas batas ) dan pusatpertumbuhan di DN

6. EKONOMIREGIONAL

Inisiasi pengembangan industripengolahan

Peningkatan produktivitas,efektivitas dan efisiensiekonomi



97

NO ASPEK NATUNA ANAMBASMempercepat pertumbuhansektor non migas

7. SEKTORUNGGULAN

MigasKelautanTransportasiPariwisataPertahananRiset Kelautan

Agroindustri dan perkebunanIndustri pengolahanKelautanPertambanganPerdagangan

8. KELEMBAGAAN Pengembangan KawasanEkonomi Migas dan Kelautan(KEMKI) atauIndonesia Gas and PetrolliumMarine Zone

Pengembangan KawasanEkonomi Pertanian danKelautan(KEPKI) atauIndonesia Agro-marineIntegrated Zone

4.1.1 Arah dan Tujuan Pengembangan WilayahPengembangan wilayah secara normatif dapat didekati dari penetapan arah dan tujuanpengembangan di satu pihak, dan komponen pengembangan di lain pihak. Arah dantujuan pengembangan wilayah paling tidak akan meliputi:(1) peningkatan produksi,(2) peningkatan taraf hidup / kesejahteraan masyarakat,(3) pengurangan kesenjangan antarbagian wilayah, dan(4) menjaga keberlanjutan (sustainability).

Arah dan tujuan peningkatan produksi dalam wilayah dapat dicapai melalui kebijakan,strategi, dan rencana/program pengembangan yang berkaitan dengan: (a) intensifikasikegiatan ekonomi/produksi yang ada, (b) ekstensifikasi kegiatan ekonomi/produksi yangada, (c) diversifikasi produksi, baik vertikal maupun horizontal, (d) pengembangankegiatan ekonomi/produksi baru, ataupun (e) mencari multiplier dari kegiatan yang ada.

Peningkatan produksi dalam suatu wilayah tidak secara otomatis akan meningkatkan pulataraf hidup masyarakat. Sehubungan dengan itu, gunamencapai arah dan tujuanpeningkatan taraf hidup masyarakat, maka kebijakan, strategi, dan rencana/programpengembangan harus diletakkan pada upaya:(a) peningkatan pendapatan (income) masyarakat,(b) pemberian pelayanan yang mengarah pada upaya mengurangi pengeluaran(c) melancarkan pelayanan yang juga mengarah pada upaya mengurangi pengeluaran,dan (d) peningkatan tabungan masyarakat.

Arah dan tujuan pengurangan kesenjangan antarbagian wilayah diupayakan denganpenerapan kebijakan, srategi, dan rencana/program yang antara lain meliputi:a. ”menautkan” bagian wilayah yang lebih maju dengan bagian wilayah yang kurang majuatau terbelakang, atau seringkali dikenal dengan istilah menjembatani (bridging) antarakedua bagian wilayah tersebut,b. ”merangsang” atau mendorong pengembangan bagian wilayah yang terbelakangdengan insentif bagi pengembangan produksi, penyediaan infrastruktur, penyediaansarana/fasilitas pelayanan produksi, atauc. kombinasi dari kedua upaya tersebut secara bersamaan (bersinergi).



98

Arah dan tujuan menjaga keberlanjutan diupayakan dengan penerapan kebijakan,strategi, dan rencana/program pengembangan yang (a) menjaga layanan lingkunganalam, berupa daya dukung dan daya tampung terhadap kegiatan yang ada di atasnya,serta merehabilitasi lingkungan yang kritis dari sudut daya dukung dan daya tampunglingkungan, dan (b) menjaga keberlanjutan (kontinyuitas) kegiatan ekonomi dan sosial

4.1.2 Skenario Pengembangan Wilayah Kawasan PerbatasanDengan mengacu kepada hasil-hasil kajian dan analisis dalam Bab II dan Bab III didepan, maka skenario pengembangan wilayah Kawasan Perbatasan Natuna - Anambassecara umum dapat dikemukakan sebagai berikut.1. Skenario untuk Peningkatan ProduksiSkenario untuk peningkatan produksi yang menonjol adalah:

a. optimalisasi manfaat (nilai ekonomi) dari kegiatan ekonomi/produksi sektor primeryang ada, dan rehabilitasi terhadap lahan-lahan pertanian yang mengalamikerusakan dan/ atau penurunan produktivitas;

b. meningkatkan kegiatan ekonomi/produksi sektor sekunder (industri pengolahan)yang berbasis pada sumber bahan mentah dari kegiatan primer yang ada;

c. meningkatkan kegiatan ekonomi/produksi sektor tersier, yang melayani kebutuhanmasyarakat, baik dalam rangka pemasaran produksi maupun pemenuhankebutuhan pokok kehidupan;

d. mencari peluang bagi pengembangan kegiatan ekonomi/produksi yang baru baikpada sektor primer, sekunder, maupun tersier, baik yang berbasis pada sumberdaya alam maupun keuntungan lokasi yang strategis, termasuk di dalamnyakegiatan ekonomi yang ramah lingkungan.

2. Skenario untuk Peningkatan Taraf Hidup MasyarakatSkenario untuk peningkatan taraf hidup masyarakat yang menonjol adalah:

a. mengembangkan kegiatan ekonomi/produksi yang secara langsung diperani olehmasyarakat;

b. menautkan kegiatan ekonomi/produksi skala besar dengan ekonomi masyarakatdengan perimbangan pendapatan yang lebih adil;

c. upaya mengurangi pengeluaran masyarakat dengan ”mendekatkan” dan/atau”melancarkan” pelayanan terhadap masyarakat;

3. Skenario untuk Pengurangan Kesenjangan Antar WilayahSkenario untuk pengurangan kesenjangan antar wilayah yang menonjol adalah:

a. mengembangkan prasarana transportasi dan komunikasi yang efektifmenghubungkan bagian wilayah maju dengan bagian wilayah kurangmaju/terbelakang;

b. merangsang dan mendorong pengembangan kegiatan ekonomi/produksi di bagianwilayah yang kurang maju dengan penerapan insentif dan keberpihakan terutamayang berkaitan dengan investasi publik (social overhead capital/SOC) yang padagilirannya diharapkan akan menarik invesatsi sektor privat (directly productiveactivity/DPA);

c. mengembangkan sarana/fasilitas yang dapat merangsang fenomena ”inwardlooking” secara selektif, guna mengurangi ketergantungan kepada bagian wilayahyang maju dan menumbuhkan ”kebanggaan” terhadap perkembangan bagianwilayah tersebut



99

4. Skenario untuk Menjaga KeberlanjutanSkenario untuk menjaga keberlanjutanyang menonjol adalah:

a. memfasilitasi peran serta atau partisipasi masyarakat dalam langkah-langkahpengembangan wilayah dan ”menikmati” hasil-hasil pengembangan wilayah,sehingga terbangun semangat untuk menjaga keberlanjutan pengembangan, baiksari sudut kelestarian lingkungan maupun kelangsungan kegiatan yang diperani;

b. merehabilitasi komponen-komponen lingkungan hidup/alam yang mengalamikerusakan atau penurunan kualitas layanan alamnya;

c. menerapkan prinsip mitigasi bencana dalam pengembangan wilayah;

4.2 Strategi Pengembangan Wilayah Sumber Daya Alam

Tabel 4.2.Konsepsi dan Strategi Pengembangan Wilayah Sumber Daya Alam

KomponenPengembangan

WilayahKonsep Strategi

Pertanian Sektor pertanian harusmeningkatkan danmendiversifikasikan hasilproduksinya. Terdapat tiga alasanuntuk hal tersebut: pertama, sektorpertanian harus menyediakanpangan untuk populasi wilayahyang tumbuh dengan peningkatanpemasukan perkapita. Kedua, lebihbanyak permintaan dari luar disaatKawasan Natuna - Anambasmenjadi semakin terintegrasidengan wilayah lain. Ketiga,ekspansi ekspor non migasmerupakan mandat nasional

1) Menyebarkan lebih banyak sistemtanaman campuran atau intensif pada lahanbasah2) Memperbesar/meningkatkan skemairigasi besar dan secara hati-hatimemdorongkan pengembangan inkrementaldari rawa dengan pasang surut dan nonpasang surut3) Mendukung diversifikasi berdasarkanpasar4) Melanjutkan program pengembangantanaman pohon petani kecil5) Mengembangkan lahan skala besar

Perikanan Produksi ikan pada KawasanNatuna - Anambas harusditingkatkan terus-menerus.Pertama, untuk mengikutipertumbuhan populasi dan, kedua,untuk menjadi basis pemasok ikanutama untuk Nasional

1) Manajemen sumber daya ikan laut padaperairan Laut Natuna dan China Selatanyang logis2) Memdorongkan laut Natuna sebagaibasis pasokan ikan utama Nasional3) Memaksimalkan budidaya ikan laut4) Memperkuat KUD untuk mengorganisasipengolahan dan pemasaran ikan laut

Industri Pengembangan industri di kawasanNatuna - Anambas sebaiknyaberkembang diantara industripengolahan primer berorientasisumberdaya migas (khususnyaberbasis pengolahan gas). Industripengolahan sekunder sebaiknyajuga merupakan industri penggantiekspor, pengolahan sumberdayaalam lokal yang ada dan memberinilai tambah lebih pada produk.Untuk mempercepat perkembangantersebut, investor luar dan jugadomestik sebaiknya dipancing

1) Mengidentifikasi pusat atau “inti” industriyang prospektif2) Melakukan survey detail pada jenissumberdaya alam apa, diproses sampaimana, dengan tipe teknologi apa.3) Menginvestigasi jangkauan danketersediaan sumberdaya alam potensial4) Menciptakan cara yang pasti untukmeningkatkan tingkat pengolahan5) Mengembangkan/meningkatkan kawasanindustri migas6) Meningkatkan institusi untuk penelitiandan pengembangan (litbang)7) Meningkatkan pusat pelatihan



100

KomponenPengembangan

WilayahKonsep Strategi

menuju kawasan Natuna -Anambas untuk menyediakanmodal, teknologi dan akses pasar.Sektor pemerintah harus banyakmemfasilitasi pada keseluruhanproses. Sektor pemerintahsebaiknya tidak hanya memulaiupaya mendorong investasi, namunsebagai tambahan menyediakandasar untuk pengembanganindustri: infrastruktur yang lebihbaik, SDM yang lebih baik, dankebutuhan industri biasanya sepertistandar industri dan kontrol kualitas

Pertambangandan Energi

Diprioritaskan terhadapsumberdaya Migas)

1) Melanjutkan eksplorasi cadanganmineral baru

2) Merasionalisasi dan merenovasikegiatan migas

3) Meningkatkan pembangkit listrikbertenaga gas untuk memasok KawasanNatuna - Anambassekitarnya

4) Memperpanjang jaringan transmisienergi untuk mengurangi kekurangandan terisolasi dari pembangkit listrik

Pariwisata Kawasan Natuna - Anambasmemiliki keuntungan khusus dalampengembangan pariwisata, melaluipengembangan:1) efek pengganda dari pulau-

pulau kecil terluar yangmemiliki daya tarik sendiri

2) beragamnya obyek wisata daribatu granit dan pantai alami

3) Kenikan dari alami yang masihperawan/orisinal

1) Meningkatkan infrastruktur, khususnyatransportasi udara, laut dan darat

2) Mengkonsentrasikan pengembanganpada tujuan utama sambilmenghubungkannya untuk membentukperjalanan keliling dan memunculkanpilihan perjalanan

3) Melindungi sumberdaya alam danbudaya sambil menjaga warisanbudaya lokal dan memantapkanidentitas local

Pengembanganperkotaan danperdesaan

1) pengembangan perkotaan yangefektif.2) pengembangan perdesaan yangterintegrasi dari berbagai sektor,dalam bentuk:a. Diversifikasi produk, polikultur,peningkatan kualitas: teknologi,pasokan pestisida, pelatihanb. Mendorong industri skala kecil,perdagangan dan jasa, perikanan,kehutanan, peternakan,pertambangan

1) Melanjutkan pengembangan perkotaankhususnya pada pusat strategis2) Memperkuat fungsi jasa dari pusat kotadengan ukuran kecil hingga menengah danjuga pusat perdesaan, dan khususnyamenetapkan hirarki fungsional yang jelasuntuk kota/desa yang berada di KawasanNatuna – Anambas3) Mengambil tindakan terintegrasi untukmemdorong pengembangan perdesaan,sambil menekankan keterkaitan perkotaan-perdesaan dan desentralisasi/partisipatif


4.3 Strategi dan Penetapan Pengembangan Kawasan PrioritasDasar pertimbangan untuk penetapan strategi pengembangan kawasan prioritasdidasarkan atas pertimbangan:



101

a. Pola pendekatan pengembangan WPS, yaitu:1. WPS yang akan dikembangkan di Indonesia berdasarkan pendekatan

pengembangan kewilayahan yang memadukan pengembangan infrastrukturdengan kawasan-kawasan strategis, seperti perkotaan & perdesaan, industri, danmaritim (pelabuhan).

2. Pendekatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan konektivitas, mengurangikesenjangan wilayah dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerahsekitarnya. Diharapkan daya saing wilayah meningkat dan mampu menampungarus investasi global

b. Keterkaitan fungsi kawasan prioritas pada aspek fungsional WPS dengan penetapankawasan strategis pada RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait

c. Kriteria lainnya, antara lain: Urgensi Masalah dan Potensi, Intensitas Pengembangan Infrastruktur

d. Amanat RPJMN 2015-2019:1.Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk mewujudkan kota

layak huni yang aman dan nyaman Menyediakan hunian vertikal serta menerapkan konsep compact city dalam rangka

efisiensi lahan; Mengembangkan jaringan sanitasi (pengolahan sampah dan air limbah) melalui

sistem pengumpulan secara terpusat; Menyediakan saluran air minum perpipaan yang terintegrasi dengan kawasan

permukiman, dan mengembangkan infrastruktur yang berfungsi untuk menyimpancadangan air kota

Pengembangan Transit Oritented Development (TOD) danRail OrientedDevelopment(ROD) di kota metropolitan untuk optimalisasi dan efisiensi kegiatantransportasi masyarakat serta lahan perkotaan;

Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana transportasi massal perkotaanyang berada diatas (upperground) atau dibawah tanah (underground) secaraterintegrasi dan multimoda sesuai dengan tipologi dan kondisi geografisnya

Menyediakan ruang publik dan fasilitas umum yang nyaman sesuai dengankebutuhan pejalan kaki dan pengendara sepeda serta menyediakan ruang parkirterintegrasi multimoda dan antar moda (park and ride) untuk mengurangikemacetan.

2. Perwujudan Kota Hijau yang berketahanan iklim dan bencana Mengembangkan jalur hijau yang membatasi fisik kota inti dan kota satelit

disekitarnya untuk mengimbangi pertumbuhan kota secara ekspansif yang tidakterkendali (Urban sprawl) dan pertumbuhan menerus (konurbasi):

ii) Mengembangkan dan menerapkan konsep kota hijau

Gambar-gambar berikut memperlihatkan Perumusan Kawasan Prioritas berdasarkan hasilpenetapan profil dan peran kawasan yang berada di Kabupaten Natuna dan KabupatenKepulauan Anambas sebagai berikut :



102

1. Sistem Perkotaan Kawasan NatunaSistem Perkotaan Natuna yang masuk dalam pengembangan wilayah strategis terdiri atas:a. Kota Ranai sebagai PKSN, dengan luas wilayah 146,83 km2 dan jumlah penduduk

pada tahun 2013 adalah 25.408 jiwa.b. Kota Kelarik sebagai PPK, dengan luas wilayah 404,71 km2 dan jumlah penduduk

pada tahun 2013 adalah 4.254.408 jiwa.c. Kota Sedanau sebagai PKL, dengan luas wilayah 448,46 km2 dan jumlah penduduk

pada tahun 2013 adalah 12.139 jiwa.d. Kota Batubi sebagai PPK, dengan luas wilayah 172,71 km2 dan jumlah penduduk

pada tahun 2013 adalah 3.258 jiwa.

2. Sistem Perkotaan Kawasan AnambasSistem Perkotaan Anambas yang masuk dalam pengembangan wilayah strategis terdiriatas :

a. Kota Tarempa sebagai PKW, dengan luas wilayah 45,39 km2 dan jumlah pendudukpada tahun 2013 adalah 13.106 jiwa.

b. Kota Tebang Ladan sebagai PKL, dengan luas wilayah 129,94 km2 dan jumlahpenduduk pada tahun 2013 adalah 12.668 jiwa.

c. Kota Letung sebagai PKL, dengan luas wilayah 78,26 km2 dan jumlah pendudukpada tahun 2013 adalah 6.704 jiwa.

d. Kota Kuala Maras sebagai PPL, dengan luas wilayah 154,24 km2 dan jumlahpenduduk pada tahun 2013 adalah 2.481 jiwa.



102













102













103



103



103



104



104



104



105

3. Profil Kawasan-kawasan Prioritas di Kawasan NatunaBerikut kawasan-kawasan prioritas berada di Kawasan Natuna yang menjadi dasar untukpenentuan strategi pengembangan wilayah, yaitu terdiri dari :a. Kawasan Industri di Teluk Buton, yang menjadi cikal bakal pembangunan industry

LNG dari Area Natuna D Alpha.b. Kawasan Industri di Tanjung sebagai kawasan industry pemanfaatan Gas untuk

dijadikan industry turunan dari pohon industry gas seperti Petrokimia, Pupuk dsb.c. Kawasan Wisata Batu Kapal sebagai area wisata yang memanfaatkan keindahan

alam dan potensi lokasi bagi kegiatan bisnis mulai dari Hotel, Mall, Ruang Pertemuandsb.

d. Kawasan Permukiman Kumuh Penagih sebagai kawasan heritage dari sejarahpermukiman yang tumbuh pertama kali di kawasan Natuna dan berlokasi di pesisirpantai dengan pola bangunan di atas laut.

e. Kawasan Wisata Batu Kasah sebagai zone wisata alam yang terdiri dari banyaknyabatu granit besar berada di pesisir pantai yang menjadi pemandangan alam indahtersendiri sehingga sangat berpotensi dijadikan sebagai anjungan cerdas WPS.

f. Kawasan Perikanan Terpadu Sabang Mawang sebuah kawasan yang dibangunoleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dimana akan dibangun area pemanfaatanyang diperuntukkan bagi para nelayan maupun industry perikanan, dan saranapenunjang lainnya.

g. Kawasan Industri Maritim Teluk Depeh sebagai sebuah area untuk pelayanan jasamaritime mulai dari penyediaan bahan bakar, dermaga, servise galangan kapalsampai pelayanan perkapalan yang bersifat internasional dalam pelayanan di lautNatuna dan China Selatan.

h. Kawasan Minapolitan Pulau Tiga sebagai area untuk budidaya ikan laut maupunikan tangkap dimana sarana dan prasarana perikanan disiapkan seperti cool storage,Pabrik Es, Lelang Ikan dan lokasi berdekatan dengan kawasan KKP.

i. Kawasan Kumuh Sedanau sebagai area heritage dengan keunikan bangunan di ataslaut yang telah ditata kembali dengan baik setelah terjadi kebakaran yangmenghanguskan seluruh permukiman di Sedanau.

j.4. Profil Kawasan-kawasan Prioritas di Kawasan AnambasKawasan-kawasan prioritas yang berada di Kawasan Anambas yang menjadi dasar untukpenentuan strategi pengembangan wilayah, yaitu terdiri dari :a. Kawasan Industri di Letung, yang menjadi cikal bakal pembangunan industry yang

memanfaatkan sumber daya migas dimana akan dibuat juga sarana dan prasaranapelayanan marine servisis untuk kapal besar yang melalui laut china selatan.

b. Kawasan Minapolitan Budidaya Ikan di Air Sena, sebagai area terpusatnyakeramba-keramba perikanan yang membudidayakan ikan-ikan laut seperti bermacamragam ikan kerapu dan ikan karang lainya serta terutama ikan napoleon.

c. Kawasan Minapolitan Ikan Tangkap di Jemaja, sebagai kawasan yangdiperuntukan bagi para nelayan untuk menjual ikan laut hasil tangkapannya langsungdi area ini sehingga tidak ada lagi yang bertransaksi di laut lepas dengan investorperikanan darin negara tetangga. Dengan disediakan sarana dan prasaranapelengkap mulai daari pabrik es, cool storage dan air bersih.

d. Kawasan Wisata Air Terjun di Air Temburun – Pulau Siantan, kawasan wisata inimemiliki keunikan dari sifat air terjunnya yang bertingkat-tingkat dan mengalirlangsung ke laut Natuna.

e. Kawasan Wisata Padang Melang di Pulau Jemaja, kawasan wisata yangmemanfaatkan pasir putih yang memanjang sepanjang 2 km dan dengan lokasi yangsangat strategis untuk pembangunan sarana prasarana wisata lainnya (hotel, villa,)



106



106



106



107



107



107



108

5. Profil Pelabuhan Laut Kawasan NatunaSebagai kawasan perbatasan laut tentunya memiliki pulau-pulau kecil maupun besar yangsangat membutuhkan alat transportasi, untuk itu profil pelabuhan laut yang berada diKawasan Natuna akan terdiri dari :a. Pelabuhan Selat Lampa, dengan kelas sebagai pelabuhan penumpang dan barang

dengan kapasitas 1,4 juta TEU.Kapal PELNIBukit Raya maupun Binaiyamelayanipelabuhan ini dua bulan sekali dan memiliki rute yang dimulai dari Surabaya, Kijang,Letung, Tarempa, Midai, Selat Lampa, Serasan, dan Pontianak.

b. Pelabuhan Kuala Binjai, sebagai pelabuhan penumpang dan barang dengankapasitas 0,5 juta TEU yang melayani rute utama ke Pulau Sedanau dan transportasike pulau-pulau kecil lainnya yang berada di kawasan Natuna – Anambasmenggunakan kapal motor dengan mesin 2 – 4 PK.

c. Pelabuhan RORO Penagih, sebagai pelabuhan penumpang dan barang dengankapasitas 1,4 juta TEU dan dikelola oleh Dinas Perhubungan Laut yang memilikikemampuan untuk mengangkut kendaraan dari pulau-pulau di sekitar KawasanNatuna – Anambas maupun pulau-pulau besar lainnya seperti Tanjung Pinang,Sambas maupun Pontianak.

6. Profil Pelabuhan Laut Kawasan AnambasKawasan Anambas yang memiliki pulau-pulau kecil maupun besar dan sangat terbataspelayanan transportasi lautnya, maka untuk itu profil pelabuhan laut utama yang berada diKawasan Anambas akan terdiri dari :a. Pelabuhan Letung, dengan kelas sebagai pelabuhan penumpang dan barang

dengan kapasitas 0,5 juta TEU. Kapal PELNI Bukit Raya maupun Binaiya melayanipelabuhan ini dua bulan sekali dan memiliki rute yang sama mulai dari Surabaya,Kijang, Letung, Tarempa, Midai, Selat Lampa, Serasan, dan Pontianak. Akan tetapipelabuhan letung belum memiliki dermaga yang memadai untuk singgah kapal Pelni.

b. Pelabuhan Tarempa, sebagai pelabuhan penumpang dan barang dengan kapasitas1,4 juta TEU dan telah memiliki dermaga untuk singgahnya Kapal Pelni Bukit Rayadan Binaiya yang melayani dua bulan sekali sama dengan rute yang dilalui kepelabuhan Letung maupun Selat Lampa.

c. Pelabuhan Antang, sebagai pelabuhan penumpang dan barang dengan kapasitas1,4 juta TEU dan merupakan pelabuhan roro yang memiliki kemampuan untukmengangkut kendaraan dari pulau-pulau di sekitar Kawasan Natuna – Anambas.



109



109



109



110



110



110



111

7. Profil Pelabuhan Udara Kawasan NatunaPelayanan transportasi udara di Kawasan Natuna sampai saat ini telah dilayani olehadanya Bandara Ranai sebagai Pelabuhan kelas pusat penyebaran sekunder denganpanjang landasan 2.550 m, akan tetapi lokasi bandara ini berada dalam kawasanpelayanan TNI - Angkatan Udara. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Natunaberrencana membangun Bandara yang terletak di Kelarik sebagai pelabuhan udaradomestik yang memiliki landasan yang cukup panjang untuk melayani pesawat jet dengankapasitas lebih besar daripada di Ranai. Demikian juga pelayanan kedepan diharapkanbisa melayani kebutuhan untuk investor migas yang berada dalam kawasan Natuna –Anambas.

8. Profil Pelabuhan Udara Kawasan AnambasPelayanan transportasi udara di Kawasan Anambas sampai saat ini terkendala olehpelayanan Bandara di Matak yang dimiliki oleh PT CONOCO dan dikhususkan untukmelayani pekerja dari industry migas yang berada di sebelah Barat KawasanAnambas, sehingga saat ini tertutup untuk melayani penumpang sipil.

Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sedang membangunBandara yang terletak di Letung – Pulau Jemaja sebagai pelabuhan udara domestikyang dapat menampung 1.000 penumpang dengan landasan pacu lebih dari 2500meter.



112



112



112



113



113



113



114

RENCANA STRATEGISINFRASTRUKTUR KAWASAN

PERBATASAN NATUNA – ANAMBAS

5.1 Kebijakan Nasional dan Daerah Dalam PengembanganInfrastruktur KawasanPerbatasan

Wilayah perbatasan di kawasan Natuna – Anambas sebagai daerah studi pada umumnyaberada di kawasan yang relatif agak terisolir. Kecamatan-kecamatan yang ada di wilayahperbatasan tersebut dihadapkan pada permasalahan yang relatif hampir sama yaituadanya keterbatasan aksesibilitas dengan kondisi infrastruktur yang masih sangat kurang,khususnya transportasi darat disertai keterbatasan akan sarana informasi dankomunikasi.

Dari aspek sosial budaya, pada umumnya masyarakat yang bermukim di perbatasanadalah masyarakat pribumi dan sebagian kecil lainnya merupakan pendatang. Matapencaharian utama adalah nelayan. Pola penyebaran penduduk cenderung mengelompokdan tersebarsecara berjauhan antar desa dalam himpunan kelompok yang relatif kecil.Secara kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia di wilayah perbatasan masihagak tertinggal. Tingkat pelayanan pendidikan maupun kesehatan belum cukup memadaikarena keterbatasan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik maupun tenaga medisyang dibutuhkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di wilayah perbatasan terdapat permasalahansosial ekonomi atau masalah kesejahteraan (prosperity) yang perlu mendapat perhatianbaik dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi maupun kabupaten menurut kewenanganmasing-masing. Sedangkan yang berkaitan dengan masalah keamanan wilayah teritorial(security) tetap menjadi domain pemerintah pusat.

Dilihat dari aspek pengelolaan kawasan perbatasan (prosperity) yang meliputi bidangsosial budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan, maka permasalahan perbatasandibedakan dalam kelompok permasalahan sebagai berikut :a. Rendahnya tingkatekonomi masyarakat perbatasan yang terlihat dari kesenjangan

wilayah maupun sosial ekonomi dengan kawasan perbatasan negara tetangga.b. Terbatasnya sarana dan prasarana dasar transportasi dan telekomunikasi yang

berdampak pada rendahnya tingkat aksesibiltas serta keterisoliran dari wilayahsekitar.

BAB5



115

c. Derajat kesehatan, pendidikan, dan keterampilan penduduk umumnya masih rendah.d. Terjadinya kerugian devisa negara sebagai akibat pencurian sumber daya alam

sebagai akibat aktivtas illegal loging, illegal trading, illegal trafficking, dan Illegalfishing.

e. Harga barang untuk kebutuhan pokok masyarakat sangat mahal.f. Ketergantungan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dengan negara tetangga.g. Biaya pembangunan di kawasan perbatasan sangat mahal bila dibandingkan dengan

unit cost tertuang dalam APBD maupun APBN, sehingga banyak programpembangunan di kawasan perbatasan tidak mencapai target.

h. Program-program pembangunan yang dianggarkan melalui dana dekonsentrasimaupun tugas pembantuan bersifat top down, sehingga kurang sesuai denganprioritas pembangunan yang dibutuhkan.

i. Alokasi anggaran dari APBN untuk pembangunan infrastruktur selama ini relatifsangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan program.

j. Masih rendahnya perhatian pemerintah dalam pembangunan dan pengembanganperbatasan antar negara sebagai beranda depan NKRI.

k. Pengelolaan kawasan perbatasan masih bersifat sektoral karena lembaga yangmengelola kawasan perbatasan pada tingkat nasional belum berjalan efektif.

Perumusan masalah dimaksudkan untuk menguraikan sebab-akibat timbulnya atauberkembangnya suatu persoalan penting yang disebut dengan isu-pokok sebagai IsuUtama. Isu Pokok adalah suatu akibat dan akumulasi dari berbagai permasalahan yangterjadi selama ini untuk dicarikan solusi yang tepat dalam bentuk penyusunan programprioritas pembangunan. Analisis yang digunakan adalah dengan pendekatan TreesAnalisys (Analisa Pohon) untuk merumuskan pokok masalah, dan penyebab utamatimbulnya masalah yang disebut dengan akar masalah dengan rumusan sebagai berikut :

a. Isu PokokIsu pokok adalahketertinggalandan keterbelakangan di bidang politik, ekonomi,sosial budaya , dan hankam dengan uraian sebagai berikut :Bidang Politik, terdapat ancaman menurunnya wawasan kebangsaan dan rasacinta tanah air, yang ditandai dengan masihrendahnya wawasan kebangsaan untukmasyarakat di perbatasan yang ditandai dengan kurangnya pengetahuanmasyarakat terhadap simbol-simbol negara sendiri, bila dibandingkan denganpengetahuan mereka terhadap simbol-simbol dari negara tetangga. Hal ini dapatmenimbulkan ancaman bagi lunturnya rasa cinta tanah air yang pada akhirnyamenimbulkanrasaantipatidanketidakpedulianmasyarakat perbatasan terhadapkebijakan-kebijakan pembangunan di perbatasan.Bidang Ekonomi, masih tingginya angka kemiskinanyangditandaidengan masihrendahnya tingkat kesejahteraan masyarakatperbatasan yang dapat dilihat darijumlah penduduk miskin yang relatif masih cukup tinggi.Bidang Sosial Budaya, Kualitas SDM yang sangat rendah, yang ditandai denganketerbatasan Sumber Daya Manusia baik secara kualitas maupun kuantitas.Secara kualitas dapat dilihat dari tingkat pendidikan rata-rata masyarakatdiperbatasan tergolong rendah, karena sebagian besar masih berpendidikanSekolah Dasar. Secara kuantitas dapat dilihat dari jumlah penduduk perbatasanrelatif sedikit bila dibandingkan dengan luas wilayah perbatasan dan tinggalditempat yang terpencar dan terpencil.Bidang Hankam, tingkat keamanan wilayah perbatasan antar negara masihrendah, yang ditandai dengan kondisi pertahanan dan keamanan wilayahperbatasan yang masih sangat rentan terhadap pelanggaran wilayah kedaulatannegara dari negara lain khususnya dari negara tetangga. Masalah keamanan



116

wilayah perbatasan khususnya untuk area pulau-pulau kecil terluar adalahketerbatasan kemampuan TNI untuk mengawasi wilayah perbatasan laut dengannegara tetangga (Malaysia, Vietnam, Kamboja, Brunei, Thailand dan Philipina) yangrelatif sangat luas dengan garis perbatasan yang sangat panjang. Hal inimemberikan arti bahwa secara fisik wilayah perbatasan baik darat maupun lautbelum dapat dikuasai sepenuhnya yang ditandai dengan masih terjadinya kegiatanillegal loging maupun illegal fishing.

b. Pokok MasalahPokok masalah (core problem) adalah masalah utama atau inti permasalahan yaitu:kesenjangan dan ketimpangan pembangunan (disparity) yang ditandai denganadanya kesenjangan pembangunan antara kawasan perbatasan dengan kawasanlain di luar kawasan perbatasan dan kawasan perbatasan di negara tetangga. Pusatpembangunan industri berkembang relatif cepat di kawasan perbatasan negaratetangga, sehingga perekonomian di kawasan tersebut tumbuh dengan cepat,sementara itu di kawasan perbatasan laut masih bertumpu pada sektor perikanandengan produktivitas yang sangat terbatas dan belum banyak terjadi perubahan.Ketimpangan lainnnya ditandai dengan masih tingginya harga kebutuhan pokokmasyarakat khususnya sembilan bahan pokok serta biaya kemahalan unit costuntuk berbagaikegiatan pembangunan di perbatasan, bila dibandingkan dengandaerah perkotaan atau kawasan lain yang mempunyai aksesibilitas yang lebih baik.Ketimpangan dalam hal informasi dan komunikasi yang masih menjadi barang yanglangka bagi masyarakat perbatasan khususnya yang di desa-desa terpencil yangterletak di pulau-pulau kecil terluar.

c. Penyebab UtamaPenyebabutamaadalah akar permasalahansekaligus sebagai faktor penghambat(bottlenecks) dapat diidentifikasi sebagai berikut :1. Aksesibilitas wilayah yang terbatas

Aksesibilitas di kawasan perbatasan sangat terbatas baik darat, laut, maupunudara. Beberapa kecamatan di perbatasan, hanya dapat diakses melaluipesawat udara dari ibukota Kabupaten dengan kapasitasdan frekwensi yangterbatas. Demikian pula halnya dengan kecamatan lainnya hanya dapatdijangkau dengan transporasi laut dengan biaya yang mahal dan tingkatkesulitan yang tinggi.Infrastruktur perhubungan baik darat, laut maupun udara yang menghubungkanantar kecamatan dan antar kabupaten di perbatasan masih sangat terbatas.Beberapa pulau-pulau kecil terluar di perbatasan masih banyak yang terisolirdan memerlukan biaya tinggi. Perhubungan udara yang diharapkan menjadisolusi utama belum dapat dioptimalisasi karena biaya operasional yang relatifmahal,yang pada akhirnya berimplikasi pada kenaikan harga barang baik untukkebutuhan pokok masyarakat maupun biaya pembangunan. Selama inimasyarakat perbatasan sangat tergantung kepadanegara tetanggadalamhalpemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, karena lebih mudah di dapatkan danrelatif lebih murah bila dibandingkan dengan barang-barang yang berasal darinegeri sendiri.

2. Keterbatasan Anggaran PembangunanMeskipun komitmen pemerintah untuk membangunan kawasan perbatasansebagai beranda depan negara RI, tetapi tidak disertai secara konsisten dankonsekuen dalam kebijakan anggaran. Kebijakan anggaran selama inibelummenunjukkan adanya keberpihakanterhadap pembangunan perbatasan.Hal ini dapat dilihat dari ruas-ruas jalan yang melintas di kawasan perbatasandan menjadi kewenangan pemerintah pusat yang diharapkan dapatmembukaisolasi wilayah perbatasan belum dapat dituntaskan,karena anggaran yang



117

dialokasikan setiap tahun tidak cukup proporsional dengan kebutuhanpembangunan.Investasi swasta baik dalam negeri maupun asing sebagai penggerakpembangunan (agent of developlement) belum banyak memberikankontribusi dalam kegiatan pembangunan di bidang ekonomi diperbatasan. Beberapa investor yang beminat mengembangkan usahapertanian dan perkebunan berskala besar di kawasan perbatasanterkendala dengan tata ruang wilayah. Selain itu biaya investasi untukkegiatan pembangunan di kawasan perbatasan sangat mahal terutamabiaya untuk transportasi, pengangkutan dan mobilisasi barang maupunorang, termasuk biaya kemahalan untuk mendapatkan kebutuhan pokokmasyarakat khususnya sembilan bahan pokok. Dengan kata lain bahwaReturn of Invesment (ROI) di perbatasan diperhitungkan sangat rendahatau tidak cukup menguntungkan.

3. Keterbatasan dalam pemanfaatan Potensi Sumber Daya AlamPotensi sumber daya alam di kawasan perbatasan sangat besar, khususnyasumber daya hutan dan lautan beserta hasil ikutannya. Tetapi potensi tersebuttidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh penduduk sekitar kawasan ataunyatanyabelum dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kegiatan ekonomimasyarakat itu sendiri. Kondisi ini pada akhirnya semakin memarginalkanmasyarakat yang tinggal di sekitar perbatasan.

4. Pola Penyebaran Penduduk yang Terpencar dan TerpencilKonsentrasi penduduk pada umumnya berada di ibukota kecamatan sedangkandesa-desa lainnya di luar ibukota kecamatan sangat tipis. Pola penyebaranpemukiman penduduk di wilayah perbatasan saling berjauhan terpencar-pencar dan terpencil, sehingga menyulitkan upaya dalam pembinaan kegiatanpembangunan karena memerlukan pembiayaan yang sangat mahal dan kurangefektif.

d. Alternatif Pemecahan MasalahSebagai alternatif pemecahan masalah yang dimaksudkan untuk memecahkanpokok masalah yang dimulai dengan memecahkan akar persoalan denganmenyusun program-program prioritas sebagai berikut :

1. Pemekaran wilayah Penyusunan tata ruang wilayah perbatasan Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan

2. Meningkatkan aksesibilitas wilayah perbatasan dengan program prioritas Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan lapangan terbang, dermaga

dan terminal Pembangunan sarana informasi dan komunikasi, serta ketenagalistrikan

3. Meningkatkan investasi di wilayah perbatasan dengan program prioritas Pengembangan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) Pengembangan tanaman pangan dan holtikultura Pengembangan peternakan Pengembangan perikanan

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan program prioritas Peningkatan pelayanan kesehatan Peningkatan pelayanan pendidikan dasar dan menengah Pendidikan dan latihan keterampilan



118

5.2 Strategis dan Keterpaduan Pengembangan InfrastrukturKawasan Perbatasan di Natuna - Anambas

Untuk dapat melaksanakan keterpaduan pengembangan infrastruktur kawasan secaraberdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dirumuskan strategi dengan memperhatikanfaktor lingkungan strategis baik eksternal maupun internal.

Tabel 5.1.Matriks SWOT Strategi Pengembangan Infrastruktur di Kawasan Natuna - Anambas

Kekuatan/Kelemahan

Peluang/Kendala

KEKUATAN (S)Sudah Memiliki JadwalTransportasi Laut Dan UdaraReguler Ke Pusat PertumbuhanDalam NegeriPosisi Strategis, Dekat Ke Pusat-Pusat Pertumbuhan Dunia/PasarDekat Sumber Energi Dan BahanBaku

KELEMAHAN (W)Kondisi Dan Kapasitas InfrastrukturTransportasi TerbatasKeterbatasan Kapasitas Listrik, Air DanTelekomunikasi

PELUANG (O)Investasi SektorPrimer (Perikanan,Pertanian)Investasi PelayananJasa Dan Pariwisata

Strategi Kekuatan – Peluang (SO)Perluasan Jaringan PenerbanganDan Pelayaran Ke Pusat-PusatPertumbuhan Di LN Serta PusatProduksi Dan Sumber-SumberEnergi Di DN Untuk MenarikInvestasi

Strategi Kelemahan – Peluang (WO)Perbaikan Kondisi Infrastruktur,Menambah Sarana Transportasi SertaPeningkatan Kapasitas Listrik, Air DanTelekomunikasi Untuk MenarikInvestasi

KENDALA (T)Minat InvestasiMasih RendahWilayah SulitDijangkau

Strategi Kekuatan – Kendala (ST)Peningkatan Efisiensi PemanfaatanInfrastruktur Yang Ada SertaMemberikan Insentif BaruPemanfaatan Infrastruktur

Strategi Kelemahan – Kendala (WT)Perbaikan Kondisi Infrastruktur,Menambah Sarana Transportasi SertaMemberikan Insentif Baru PemanfaatanInfrastruktur

Sumber : Hasil Analisa, 2015Selanjutnya Matriks strategi diatas sangat dimungkinkan terjadinya penggabunganbeberapa strategi menjadi satu rencana strategi pengembangan infrastruktur kawasanNatuna - Anambas. Strategi-strategi tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkanaspek-aspek rencana strategi dan dilakukan reformulasi sehingga dihasilkan strategi yangdiperlukan dalam proses menghasilkan keberhasilan pembangunan infrastruktur PUPRmaupun Non PUPR. Tabel 5.2 merupakan Matriks yang memperlihatkan konsep di atas.

Tabel 5.2.Matriks Strategi Pengembangan Kawasan Perbatasan dalam rangka Pembangunan

Infrastruktur PUPR dan Non PUPR Tahun 2016 - 2022Strategi S-O Strategi W-O

A. Aspek Tata Ruang1. Menyusun kebijakan rencana tata ruang

yang terpadu, efektif dan efisien untukpembangunan infrastruktur danperumahan rakyat yang sesuai dengankebutuhan dan pengembangan kawasanperbatasan Natuna - Anambas

2. Mengembangkan mekanismeperencanaan dan pemanfaatan ruang

1. Mendukung terwujudnya konsep tataruang nasional yang didukung olehstakeholder terkait untuk memenuhikebutuhan infrastruktur dan perumahanrakyat di Kawasan perbatasan Natuna -Anambas

2. Mengembangkan kebijakanpemanfaatan ruang pada pembangunan



119

Strategi S-O Strategi W-Oyang partisipatif di setiap jenjangpemerintahan

infrastruktur PUPR di KawasanPerbatasan Natuna - Anambas, sesuaidengan kebutuhan pengembanganKawasan Perbatasan.

B. Aspek Kelembagaan1. Meningkatkan kewenangan BNPP dalam

menggalang kerjasama dengan KPK danlembaga lainnya di pusat dan daerahguna meningkatkan efektivitaspelaksanaan pembangunan infrastrukturPUPR

2. Mengembangkan forum-forumdiskusi/pertemuan pemecahan masalah-masalah pembangunan infrastrukturPUPR yang melibatkan stakeholder ditiap-tiap tingkatan wilayah termasukmasyarakat

1. Meningkatkan peran dan fungsi BNPPsehingga menjadi acuan bersamastakeholder daerah dalam arahkebijakan yang aplikatif untukpembangunan infrastruktur PUPR

C. Aspek Pembiayaan1. Menggalakkan kegiatan gotong royong,

swadaya masyarakat, bantuan keluarga,dan bantuan dari pemerintah dan swastadalam bentuk natura dan innatura yangdikelola melalui keuangan mikro yangsehat dan bankable agar memiliki akseske sumber pembiayaan secara lebihleluasa

2. Meningkatkan kemampuan pembiayaanpembangunan infrastruktur pekerjaanumum dan permukiman termasukprasarana dan sarana yang melibatkaninstansi pemerintah, swasta, danlembaga-lembaga pembiayaan /keuangan / penghimpun danamasyarakat dalam dan luar negeri,khususnya bagi masyarakatberpenghasilan rendah

1. Menggalakkan tabungan masyarakatdan mengupayakan pengelolaannyasecara desentralisasi sebagai sumberdana bagi pembiayaan pembangunaninfrastruktur PUPR melalui kreditbank/bukan bank lainnya

2. Kerjasama pemanfaatan dana-danaprogram pembiayaan dari pemerintahdan swasta, dana-dana jangka panjang(asuransi, tabungan pensiun, dll) dandana-dana yang dihimpun darimasyarakat di dalam dan luar negeriyang dikelola oleh lembaga pembiayaanyang khusus untuk pembangunaninfrastruktur PUPR

D. Aspek Teknologi1. Kerjasama penerapan dan pemanfaatan

hasil-hasil riset teknologi tepat gunapembangunan infrastruktur PUPR yangmeliputi aspek-aspek kebijakan danperaturan perundang-undangan,pertanahan dan tata ruang, kelembagaandan pemberdayaan daerah, pembiayaan,bahan bangunan, konstruksi,infrastruktur, sanitasi, utilitas, metodekerja, dst dengan memperhatikan bestpractice yang ada

1. Mengembangkan kerjasama risetteknologi infrastruktur danpengembangannya, di berbagai lembagariset di dalam dan luar negeri untukmenghasilkan teknologi pembangunaninfrastruktur PUPR yang tepat guna,berkualitas, standar, dan aplikabel

E. Aspek Peraturan Perundang-undangan1. Apresiasi Rencana Aksi BNPP di Pusat

dan daerah guna menarik dukungankerjasama dari berbagai kalangan

2. Pengembangan program pembangunan

1. Kerjasama pengembangan peraturanperundang-undangan termasukmekanisme sanksinya dalam rangkaoptimalisasi program pembangunan



120

Strategi S-O Strategi W-Oinfrastruktur PUPR dengan melibatkanlembaga/ asosiasi yang melakukanadvokasi dan pendampingan secaraintensif

infrastruktur PUPR2. Mengembangkan kerjasama

pelaksanaan peraturan perundang-undangan secara menyeluruh dankonsekwen, melibatkan pemerintahdaerah, lembaga/ asosiasi terkait, sertapara tokoh dan public figure

F. Aspek Kelembagaan1. Pengembangan bentuk organisasi dalam

mendukung keswadayaan, keberdayaan,dan kemandirian sosial ekonomimasyarakat

1. Pelembagaan kerjasama pembangunaninfrastruktur pekerjaan umum danpermukiman lintas stakeholder gunamengatasi keterbatasan masing-masingdan meningkatkan efektivitaspencapaian hasil-hasil di lapangan

Aspek Peraturan Sistem Perkotaan1. Pelembagaan PKSN Ranai yang

melibatkan stakeholder termasukpengembang dan masyarakat yangimplementasinya menguatkan potensisumber daya lokal, dan memperhatikanaspek-aspek lingkungan.

1. Penyempurnaan dan pengembanganperaturan system perkotaan yang lebihaspiratif, akomodatif, dan partisipatif,yang memperhatikan kelestarianlingkungan disertai mekanisme sanksidan penegakan hukum yang jelas

Sumber : Hasil Analisa, 2015Berdasarkan Tabel 5.2 di atas dengan memperhatikan kepada visi, misi pengembangankawasan perbatasan secara nasional, maka dapat disusun perumusan secara sistematiksebagai penentuan factor keberhasilan dalam strategi, tujuan dan sasaran yang menjadiacuan perumusan program dan kegiatan pengembangan pembangunan infrastrukturPUPR maupun Non PUPR, sebagai berikut :

Tabel 5.3. Perumusan Strategi, Tujuan dan Sasaran Pengembangan PembangunanInfrastruktur PUPR dan Non PUPR

No Strategi Tujuan Sasaran1 Pengembangan Kebijakan

Penataan ruang kawasanPerbatasan

Menentukan pemanfaatandan pengendalian ruangkawasan perbatasan

Terciptanya polapemanfaatan danpengendalian ruangkawasan perbatasanNatuna-Anambas

2 Penyempurnaan peraturanperundang-undanganpembangunan kawasanPerbatasan Natuna -Anambas

Menentukan kewenangandan paying hukumpelaksanaan pembangunankawasan perbatasan Natuna- Anambas

Terciptanya payunghukum pengembangandan pelaksanaanpembangunan kawasanperbatasan Natuna -Anambas

3 Mendukung pembangunanjaringan jalan koridor dalamkawasan perbatasan Natuna- Anambassebagaipenghubung antar lokasiprioritas

Merencanakanpembangunan jaringan jalankoridor dalam kawasanperbatasan Natuna -Anambas

Terkoneksitasnyajaringan aksesibilitasantar lokasi prioritaskawasan PerbatasanNatuna - Anambassecara langsung,Terwujudkannya lokasiprioritas sebagai pusatkota yang tidak terpencil

4 Membangun infrastrukturPUPR dari lokasi prioritas

Membangun jaringanaksesibilitas antara lokasi

Terkoneksinya lokasiprioritas sebagai pusat-



121

No Strategi Tujuan Sasaransebagai pusat kegiatan kepusat kota kabupaten

prioritas dengan pusat kotakabupaten

pusat kegiatan kawasanperbatasan Natuna -Anambas dengan pusat-pusat kota kabupatenterdekat.Terwujudkannya kotalokasi prioritas sebagaipusat kota yang tidakterpencil

5 Mendorong pembangunanLapangan Terbang bagilokasi prioritas yang terpencildari ibukota Kabupaten

Mewujudkan BandaraLetung dan Bandara Kelariksebagai lokasi prioritas yangtidak terisolir dan terpencil

Terwujudkannya kotalokasi prioritas sebagaipusat kota yang tidakterpencil dan dapatterkoneksi denganmudah

6 Mendukung pembangunaninfrastruktur PUPR untukmendorong pengembanganpotensi unggulan lokasiprioritas kawasan perbatasanNatuna - Anambas

Menciptakan danmendorong terwujudnyapengembangan potensiunggulan pada wilayahkawasan perbatasan

Terwujudkannya potensi-potensi unggulan padakota-kota pusat kegiatandan wilayah kawasanperbatasan Natuna -Anambas.

7 Mendukung PembangunanPKSN Ranai sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomidengan memperhatikanpotensi dan keunggulansetempat

Menciptakan PKSN Ranaisebagai kota lokasi pusatpertumbuhan ekonomi diKawasan PerbatasanNatuna - Anambas

Terwujudkannya KotaPKSN Ranai sebagaikota pusat pertumbuhanekonomi kawasanperbatasan Natuna -Anambas

8 Mendukung Pembangunaninfrastruktur PUPRdibidangSDA untuk mendukungpengembangan Pertanian dikawasan Perbatasan Natuna- Anambas

Menciptakan pusat-pusatkegiatan ekonomiperdesaan berbasispertanian dan perkebunan dikawasan perbatasan Natuna- Anambas

Terwujudkannya wilayahpusat-pusat pertumbuhanmenjadi pusat-pusatkegiatan ekonomiberbasis pertanian danperkebunan di kawasanperbatasan Natuna -Anambas

9 Mendukung pembangunanPusat kegiatan ekonomi(Pasar Regional/Kecamatan)pada lokasi Prioritas

Menciptakan pusat kegiatanekonomi dalam bentukpasar-pasar regionalkecamatan di kota lokasiprioritas kawasanperbatasan Natuna -Anambas

Terwujudkannya pasar-pasar regional sebagaipusat kegiatan ekonomidi lokasi prioritaskawasan perbatasanNatuna - Anambas

10 Mendukung Pembangunaninfrastruktur PUPR di sektorjaringan air bersih padalokasi prioritas kawasanperbatasan Natuna -Anambas

Menciptakan sarana danprasarana air bersih padapermukiman lokasi prioritaskawasan perbatasan Natuna- Anambas

Terwujudkannya jaringanair bersih padapermukiman dan fasilitaslain lokasi prioritas.

11 Mendukung Pembangunaninfrastruktur PUPR di sektorSanitasi pada lokasi prioritaskawasan perbatasan Natuna- Anambas

Menciptakan sarana danprasarana jaringan sanitasipadapermukiman danfasilitas lain di lokasiprioritas kawasanperbatasan Natuna -Anambas

Terwujudkannya jaringandan pengelolaan sanitasipadapermukiman danfasilitas lain di lokasiprioritas.



122

No Strategi Tujuan Sasaran12 Mendukung Pembangunan

infrastruktur permukiman disektor Persampahan padalokasi prioritas kawasanperbatasan Natuna -Anambas

Menciptakan sarana danprasarana jaringan sanitasipada lokasi prioritaskawasan perbatasan Natuna- Anambas

Terwujudkannya jaringandan pengelolaan sanitasipada lokasi prioritas.

13 Mendukung Pembangunaninfrastruktur PUPR di sektorpengembangan perumahanrakyat pada lokasi prioritaskawasan perbatasan Natuna- Anambas

Mencitakan kawasanpermukiman yangterpenuhinya sarana danprasarana perumahanrakyat di lokasi prioritas

Terwujudkannyapengembangan saranadan prasaranaperumahan rakyat dilokasi prioritas

14 Meningkatkan sinergiprogram pembangunaninfrastruktur PUPR padakawasan perbatasan Natuna- Anambas antarkelembagaan melaluikegiatan koordinasi,sinkronisasi, dan evaluasisecara iinsentif

Menciptakan programpembangunan infrastrukturPUPR yang sinergi denganprogram-program sektor laindi lokasi prioritas

Terwujudkannyaprogram pembangunaninfrastruktur PUPR yangsinergi dan salingmenunjang denganprogram-program sektorlain di lokasi prioritas

15 Mendukung peningkatanSDM pada Kegiatan Ekonomiuntuk mendukung sektorUnggulan Lokasi prioritasKawasan Perbatasan Natuna- Anambas

Menciptakan peningkatanmutu SDM pada kegiatanekonomi khususnyaekonomi perdesaan di lokasiprioritas

Terwujudkannyapeningkatan kualitasSDM masyarakat untukkegiatan perekonomiandan terdukungnyarencana lokasi prioritassebagai pusat kegiatanekonomi

16 Mendorong penyebaraninformasi pembangunaninfrastruktur PUPRpenerapan teknologi sesuaidengan kondisi potensigeografis kawasanperbatasan

Menciptakan teknologipembangunan infrastrukturPUPR yang selaras dengankondisi lingkungan kawasanperbatasan Natuna -Anambas

Terwujudkannyapembangunaninfrastruktur PUPRdengan teknologi yangselaras dengan kondisilingkungan kawasanperbatasan Natuna -Anambas

17 Mendorong forum kerjasamaantar Negara baik secarabilateral maupun regionalpada pembangunaninfrastruktur PUPR

Menciptakan forumkerjasama antarNegara/regional dalammewujudkan pembangunaninfrastruktur PUPR dikawasan perbatasan Natuna- Anambas

Terwujudkannyakawasan perbatasanyang terkoneksi denganlintas antar Negara danregional

18 Meningkatan kemampuanpembiayaan pembangunaninfrastruktur PUPR diKawasan Perbatasan Natuna- Anambas

Menciptakan pemerintahdaerah dan pemerintahpusat maupun swasta dalampembiayan pembangunaninftrastruktur PUPR dikawasan perbatasan Natuna- Anambas

Terwujudkannyakemampuan pemerintahdaerah dan pemerintahpusat maupun swastapada pembiayanpembangunaninftrastruktur PUPR dikawasan perbatasanNatuna - Anambas

19 Meningkatan perankelembagaan pemerintah

Menciptakan perankelembagaan pemerintah

Terwujudkannya perankelembagaan pemerintah



123

No Strategi Tujuan Sasarandaerah dan kelembagaanswasta pada pembangunanInfrastruktur PUPR diKawasan Perbatasan Natuna- Anambas

maupun swasta dalampelaksanaan pembangunaninfrastruktur PUPR dikawasan perbatasan Natuna- Anambas

maupun swasta dalampelaksanaanpembangunaninfrastruktur PUPR dikawasan perbatasan

20 Membangun jaringan saranadan prasarana informasi dantelekomunikasi

Menciptakan jaringansarana dan prasaranainformasi untuk lokasiprioritas dari keterpencilan dikawasan perbatasan Natuna- Anambas

Terwujudkannyaprasarana informasi dantelekomunikasi padawilayah-wilayah lokasiprioritas yang terpencil


5.3 Prediksi Kebutuhan Infrastruktur Kawasan5.3.1 Analisis Kebutuhan Infrastruktur Kabupaten NatunaA. Bidang Bina MargaAcuan analisis adalah Standar Minimal Pelayanan Bidang Jalan di Indonesaia, yangmeliputi :1. Tinjauan Jaringan Jalan Aspek Aksesibilitas Aspek Mobilitas Aspek Kecelakaan (tidak dianalisis)

2. Tinjauan Ruas Jalan Kondisi Jalan <setelah hasil analisis ini bila diperlukan data IRI (International

Roughness Index) akan dilakukan collecting kembali> Kondisi Pelayanan (tidak dianalisis)

Pada kajian ini tentu analisis akan dibatasi yang mengacu pada judul kajian ini yaitu :Rencana Pengembangan Kawasan Perbatasan Indonesia ‐ Laut China Selatan di Natuna,dimana kajian ini menitikberatkan pada simbol eksistensi pemerintah, masyarakat dengandukungan infrastruktur khususnya untuk jaringan jalan. Analisis ini mencakup parameterJalan Primer dan Jalan Sekunder, dimana analisis akan dibatasi pada :a. Apakah jalan eksisting yang sudah ada sudah memnuhi kapasitas untuk kebutuhan

transportasi darat di pulau Natuna tersebut.b. Apabila hasilnya tidak memadai tentu perlu direncanakan penambahan panjang jalan

sesuai kapasitas, tanpa menentukan dan memperhitungkan alinyemen jalan tersebut,jadi sebatas berapa panjangnya

c. Apabila hasilnya jalan eksisting yang sudah tersedia sudah memadai untukmemenuhi kapasitas transportasi darat di Pulau Natuna, selanjutnyandirekomendasikan treatment terhadap kondisi jalan eksisting tersebut, diantaranya : pemeliharaan rutin pemeliharaan berkala peningkatan rehabilitasi

Kapasitas Jalan Kabupaten :a). Jalan dengan lebar (B ≥ 3.50 meter), panjangnya = 577.80 Kmb). Jalan dengan lebar (B ≤ 3.50 meter), panjangnya = 365.07 Km



124

Ditnjau dari panjangnya sudah memenuhi syarat, namun untuk jalan dengan lebar (B≤3.50 meter), direkomendasikan untuk diperlebar dengan lebar minimum (B ≥ 3.50 meter),pada keadaan darurat dapat dilewati ambulans, mobil pemadam kebakaran, dankendaraan khusus lainnya.

Penanganan atau treatment selanjutnya diserahkan kepada kebijakan PemerintahKabupaten, sudah barang tentu mengikuti kaidah baku penanganan jalan meliputi :‐ pemeliharaan rutin‐ pemeliharaan berkala‐ peningkatan‐ rehabilitasi‐ pelebaran

Kapasitas Jalan Nasional :Jalan Nasioanal dengan lebar (B ≈ 6.00 meter), dengan panjang = 115.96 Km. Ditinjaudari panjangnya sudah memenuhi syarat, namun sebagai Jalan Nasional yangmerupakanLintas Utama, tentu harus mengikuti lebar yang disyaratkan yaitu : B ≥ 7.00meter. Sebagai kawasan perbatasan dalam kerangka eksitensi kedaulatan rakyat dimanaperlu menonjolkan aspek simbol eksitensi pemerintah dan rakyat diperlukan adanyapenambahan perpanjangan diantaranya dengan menaikan status Jalan Kabupaten yangmengelilingi pulau Natuna menjadi Jalan Nasional.Jalan eksisting Kabupatan dg lebar (B ≈ 6.00 meter), membentang di tepi pantaisepanjang = 46.65 Km.

B. Bidang Pengembangan Cipta KaryaBerdasarkan SK Bupati No. 318 tahun 2014, Kawasan kumuh di Kabupaten Natunaterletak di Kelurahan Ranai Kota dan Jemengan, Kecamatan Bunguran Timur denganluas 60,12 Ha dengan tingkat kekumuhan sedang. Berdasarkan alokasi dana untuk tiaptipologi kawasan, kawasan kumuh dengan tipe sedang total kebutuhan investasiinfrastruktur (tidak termasuk hunian) adalah 5,625 Miliar Rupiah/Ha (DirektoratPengembangan Permukiman, Cipta Karya). Dengan asumsi tersebut, maka untukmenghilangkan kawasan kumuh sebesar 60,12 Ha dibutuhkan dana sekitar 338,175 MiliarRupiah.

Pengurangan kawasan kumuh dilakukan dengan beberapa kegiatan yaitu perbaikan jalandan drainase, IPAL Kawasan, IPAL Komunal, Modul 3R, SPAM, dan pembangunankawasan RTH. Satuan investasi penanganan kawasan kumuh (Direktorat PengembanganPermukiman, Cipta Karya) terlihat pada tabel 5.5 berikut ini.

Tabel 5.5Satuan Investasi Penanganan Kawasan

Kegiatan Investasi Penanganan KumuhJalan dan Drainase Rp 1 Miliar / HaIPAL Kawasan Rp 7-8 Jt (250 kk)=Rp. 1,75-2M/ HaIPAL Komunal Rp 400 Jt/80 kk (+ Pemberdayaan 600 Jt)Modul 3 R Rp 525 Jt/250 kk Kws (+ Pemberdayaan 620 jt)SPAM Rp. 7.5 Jt (250 kk) = Rp 1.875M/ HaRTH Rp. 500 Rb/m2 (standar Luasan RTH 15% = 750 Jt/Ha)



125

Pada tahun 2014, telah dilakukan Pembangunan Prasarana Dasar PermukimanP.Kecil atau Terluar di Kecamatan Bunguran Timur. Untuk mengurangi kawasankumuh di Kecamatan Bunguran Timur diusulkan dilakukan dalam 5 tahun (sampaitahun 2021) dengan setiap tahunnnya melakukan kegiatan seperti yang telahdijelaskan diatas.

B.1 Pengembangan Air MinumDalam upaya pencapaian akses air minum 100% layak, maka dilakukan pengkajiankebutuhan analisis jiwa terlayani di kecamatan-kecamatan di kabupaten Natunasampai tahun 2021. Seluruh daerah didorong untuk mencapai akses air minum layakdengan jaringan perpipaan hingga mencapai 60% dari jumlah penduduk. Dari analisistersebut maka akan didapatkan perkiraan jumlah penduduk yang harus dilayaniJaringan Perpipaan hingga tahun 2021. Tabel kebutuhan SR untuk setiap Kab/kotaterlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.6Proyeksi kebutuhan SR setiap kecamatan hingga tahun 2021

Kecamatan

JumlahPendudukTerlayani

SPAM2015

PerkiraanJumlah

PendudukTerlayani JP

2021

PerkiraanJumlah

Pendudukyang harusdilayani JP

Idle YangBisa

Dimanfaatkan(L/detik)

NRW YangBisa


KebutuhanSR

KebutuhanL/detik

BunguranTimur Laut 3.600 3.027 0 15,00 0,50 0 0

BunguranTengah 1.068 1.562 494 0 2,03 0 0

Pulau Laut - 1.550 1.550 1,80 0 208 2BunguranSelatan - 1.786 1.786 9,00 0 0 0

Subi Belum adaSPAM 1.815 1.815 0 0 454 5

SerasanTimur

Belum adaSPAM 1.919 1.919 0 0 480 5

BunguranUtara - 2.681 2.681 5,40 0 130 1

Serasan - 3.142 3.142 1,80 0 605 6Pulau Tiga - 3.398 3.398 5,40 0 310 3

Midai Belum adaSPAM 3.534 3.534 0 0 884 9

BunguranBarat 1.280 7.630 6.350 0,50 0 1.056 11

BunguranTimur 9.340 16.364 7.024 2,06 13,79 170 2

Total KabNatuna 10.620 27.528 16.908 3 14 2.110 21


Dari data kebutuhan SR setiap kecamatan hingga tahun 2021, maka dapat dianalisiskebutuhan program yang akan dilakukan dengan menentukan beberapa kriteria Prioritaswaktu pembangunan infrastruktur. Urutan prioritas yang dilakukan yaitu :1. Prioritas 1 : Banyaknya jumlah penduduk yang belum terlayani SR hingga tahun 20212. Prioritas 2 : Kecamatan yang merupakan daerah kumuh



126

3. Prioritas 3 : Belum terdapat SPAM4. Prioritas 4 : Terdapat SPAM di kecamatan tersebut, tetapi terdapat idle capacity dari

SPAM yang ada5. Prioritas 5 : Terdapat SPAM di kecamatan tersebut, tetapi masih terdapat kebocoran

yang harus ditangani6. Prioritas 6 : Masih terdapat penduduk yang belum terlayani meskipun sudah dilakukan

pengurangan idle capacity dan penurunan NRW.

Tabel 5.7Penentuan prioritas waktu pembangunan infrastruktur setiap kecamatan

Kecamatan

Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4 Prioitas 5 Prioritas 6

BanyaknyaJumlah

Pendudukyang belumterlayani JP

DaerahKumuh

Belum adaSPAM

Ada SPAM,tetapi ada

Idle

Ada SPAM,tetapi ada

NRW

Masih AdaGak

Setelahdilakuanidle dan

NRW danKumuh

BunguranTimur X X X X

BunguranBarat X X X

Midai X XPulau Tiga X X XSerasan X X XBunguranUtara X X X

Serasan Timur X XSubi X XBunguranSelatan X X X

Pulau Laut X X XBunguranTengah X X

BunguranTimur Laut X X X X


Dengan mengetahui prioritas pembangunan infrastruktur terbangun dan lokasinya makadidapatkan ususlan kegiatan air minum hingga tahun 2021. Diasumsikan 1 SR dibangundengan investasi sebesar Rp 6.500.000,- (Analisis Direktorat PAM, Cipta Karya). Untuksumber pembiayaan, dilakukan pembagian menurut proporsi pusat dan daerah, yaitusekitar 13% APBN, 47% APBD, dan sisanya adalah pendanaan dari sumber lainnya yaitu



127

KPS, DAK, B to B, dll. Indikasi Program Air minum hingga tahun 2021 terlihat pada tabel5.8 dibawah ini.

Tabel 5.8Indikasi Program Air Minum Tahun 2017 - 2021

Output Lokasi Vol Satuan L/Detik Tahun SRKebutuhanDana (x Rp1.000.000)

Sumber

SPAM KumuhPerkotaan

BunguranTimur 1 Kawasan 5 2017 500 3.250 APBD Prov /

KabKotaSPAM Kawasan

Nelayan Midai 1 Kawasan 3 2017 300 1.950 APBD Prov /KabKota

SPAM KawasanNelayan Midai 1 Kawasan 3 2017 300 1.950 APBD Prov /

KabKotaSPAM Kawasan

Nelayan Midai 1 Kawasan 3 2017 300 1.950 SumberLainnya

SPAM KumuhPerkotaan

BunguranSelatan 1 Kawasan 5 2017 500 3.250 APBN

SPAM KawasanNelayan

SerasanTimur 1 Kawasan 2,5 2017 250 1.625 Sumber

LainnyaSPAM Kawasan

NelayanSerasan

Timur 1 Kawasan 2,5 2017 250 1.625 SumberLainnya

SPAM KumuhPerkotaan

BunguranTimurLaut

1 Kawasan 5 2018 500 3.250 APBN

SPAM KawasanNelayan Subi 1 Kawasan 2,5 2018 250 1.625 Sumber

LainnyaSPAM Kawasan

Nelayan Subi 1 Kawasan 2,5 2018 250 1.625 APBD Prov /KabKota

Pemanfaatan Idle BunguranTimur 1 Kawasan 2 2018 200 1.300 APBD Prov /

KabKota

Pemanfaatan NRW BunguranTimur 1 Kawasan 7 2018 700 4.550 APBD Prov /

KabKota

Pemanfaatan NRW BunguranTimur 1 Kawasan 7 2018 700 4.550 Sumber

Lainnya

Pemanfaatan Idle BunguranBarat 1 Kawasan 0,5 2019 50 325 APBD Prov /

KabKota

Pemanfaatan Idle PulauTiga 1 Kawasan 6 2019 600 3.900 APBD Prov /

KabKotaPemanfaatan Idle Serasan 1 Kawasan 2 2019 200 1.300 APBN

Pemanfaatan Idle BunguranUtara 1 Kawasan 6 2019 600 3.900 APBD Prov /

KabKota

Pemanfaatan Idle BunguranSelatan 1 Kawasan 9 2019 900 5.850 Sumber

Lainnya

Pemanfaatan Idle PulauLaut 1 Kawasan 2 2020 200 1.300 APBD Prov /

KabKota

Pemanfaatan NRW BunguranTengah 1 Kawasan 3 2020 300 1.950 APBD Prov /

KabKota

SPAM Perdesaan BunguranTimur 1 Kawasan 2 2020 200 1.300 APBN

Penambahan kapasitasEksisting

BunguranBarat 1 Kawasan 11 2020 1.100 7.150 Sumber

LainnyaSPAM Kawasan

NelayanPulauTiga 1 Kawasan 3 2021 300 1.950 APBD Prov /

KabKotaSPAM Kawasan Serasan 1 Kawasan 3 2021 300 1.950 Sumber



128

Output Lokasi Vol Satuan L/Detik Tahun SRKebutuhanDana (x Rp1.000.000)

Sumber

Nelayan LainnyaSPAM Kawasan

Nelayan Serasan 1 Kawasan 3 2021 300 1.950 APBN

SPAM KawasanNelayan

BunguranUtara 1 Kawasan 3 2021 300 1.950 APBN

Pemanfaatan IdleBunguran

TimurLaut

1 Kawasan 7,5 2021 750 4.875 APBD Prov /KabKota

Pemanfaatan IdleBunguran

TimurLaut

1 Kawasan 7,5 2021 750 4.875 SumberLainnya

Pemanfaatan NRWBunguran

TimurLaut

1 Kawasan 0,5 2021 50 325 APBD Prov /KabKota


B.2 Pengembangan Penyehatan Lingkungan PermukimanKabupaten Natuna telah mempunyai TPA yang berada di Sebayar Kecamatan BunguranTimur dengan luasan TPA sebesar 24 Ha, dan sudah terpakai sebesar 2 Ha. PenglolaanTPA dilakukan dengan sistem Control Landfill. Untuk mengoptimalkan kinerja TPA, makadibutuhkan dana perawatan dan penambahan alat berat yang akan dilakukan setiaptahun. Untuk kebutuhan dan TPA ini diproyeksikan pada tabel 5.9 berikut ini.

Tabel 5.9Kebutuhan Dana TPA Bunguran Timur (Tahun 2017 – 2021)

5.3.1 Analisis Kebutuhan Infrastruktur Kabupaten Kep. AnambasA. Bidang Bina MargaLuas Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas 590.14 Km, dengan jumlah penduduk45.851 jiwa yang tersebar di pulau-pulau yang ada di kabupaten ini. Berdasarkan PDRBkabupaten yang ada, diketahui bahwa pertumbuhannya mencapai 3% setiap tahunnya.Untuk kebutuhan jaringan jalan dilihat dari perkembangan penduduk dan kondisi PRDBkabupaten. Kebutuhan jaringan jalan di kabupaten ini berbeda dengan Kabupaten



129

Natuna, mengingat kabupaten ini terdiri dari gugus-gugus pulau yang menjadi kecamatandi kabupaten ini. Berdasarkan kondisi jaringan jalan yang ada di Kabupaten ini, statusjalan yang ada tidak ada jalan nasional. Jalan yang ada adalah jalan provinsi dan jalankabupaten. Berdasarkan hasil kegiatan FGD dan workshop yang telah dilakukanpemerintah daerah minta kepada pemerintah untuk memberikan jalan nasional kepadakabupaten ini, mengingat kabupaten ini merupakan kabupaten yang berbatasan denganNegara tetangga. Kendala yang ada saat ini adalah terbenturnya di kriteria jalan yang adauntuk menetapkan menjadi jalan nasional.

Berdasarkan hal tersebut, analisis terhadap jaringan jalan di kabupaten KepulauanAnambas adalah sebagai berikut : Perhitungan Indeks Aksesibilitas

Kepadatan Penduduk = (Jumlah Penduduk)/(Luas Wilayah) = 78.85 jiwa/km2 < 100jiwa/km2 - (sangat rendah)Indeks Aksesibilitas = (Panjang jalan) / (Luas Wilayah) = 0.27 > 0.05 (MEMENUHI)

Perhitungan Indeks AksesibilitasPDRB per kapita = 16.40 > 10 (sangat tinggi)Indeks Mobilitas = (Panjan Jalan)/(1000 penduduk)= 272.84 > 5 (MEMENUHI)

Jalan Kabupaten membentang dengan panjang = 161.02 KmDitnjau dari panjangnya sudah memenuhi syarat, namun sebagian ruas yang terletak ditepi pantai direkomendasikan untuk diperlebar menjadi B ≥ 6.00 meter, jika akanditingkatkan statusnya menjadiJalan Nasional tentu lebarnya menjadi B ≥ 7.00 meter.Penanganan atau treatment selanjutnya diserahkan kepada kebijakan PemerintahKabupaten, sudah barang tentu mengikuti kaidah baku penanganan jalan meliputi :‐ pemeliharaan rutin‐ pemeliharaan berkala‐ peningkatan‐ rehabilitasi‐ pelebaran

B. Bidang Cipta KaryaBerdasarkan SK Bupati No. 204 tahun 2014, Kawasan kumuh di Kabupaten Anambasterletak di Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan dengan luas 7,58 Ha dengan tingkatkekumuhan sedang. Berdasarkan alokasi dana untuk tiap tipologi kawasan, kawasankumuh dengan tipe sedang total kebutuhan investasi infrastruktur (tidak termasuk hunian)adalah 5,625 Miliar Rupiah/Ha (Direktorat Pengembangan Permukiman, Cipta Karya).Dengan asumsi tersebut, maka untuk menghilangkan kawasan kumuh sebesar 7,58 Hadibutuhkan dana sekitar 42,6375 Miliar Rupiah.

Pengurangan kawasan kumuh dilakukan dengan beberapa kegiatan yaitu perbaikan jalandan drainase, IPAL Kawasan, IPAL Komunal, Modul 3R, SPAM, dan pembangunankawasan RTH. Satuan investasi penanganan kawasan kumuh (Direktorat PengembanganPermukiman, Cipta Karya) terlihat pada tabel 5.10 berikut ini.



130

Tabel 5.10Satuan Investasi Penanganan Kawasan

Kegiatan Investasi Penanganan KumuhJalan dan Drainase Rp 1 Miliar / HaIPAL Kawasan Rp 7-8 Jt (250 kk)=Rp. 1,75-2M/ HaIPAL Komunal Rp 400 Jt/80 kk (+ Pemberdayaan 600 Jt)Modul 3 R Rp 525 Jt/250 kk Kws (+ Pemberdayaan 620 jt)SPAM Rp. 7.5 Jt (250 kk) = Rp 1.875M/ HaRTH Rp. 500 Rb/m2 (standar Luasan RTH 15% = 750 Jt/Ha)

B.1 Pengembangan Air MinumDalam upaya pencapaian akses air minum 100% layak, maka dilakukan pengkajiankebutuhan analisis jiwa terlayani di kecamatan-kecamatan di kabupaten Anambassampai tahun 2021. Seluruh daerah didorong untuk mencapai akses air minum layakdengan jaringan perpipaan hingga mencapai 60% dari jumlah penduduk. Dari analisistersebut maka akan didapatkan perkiraan jumlah penduduk yang harus dilayaniJaringan Perpipaan hingga tahun 2021. Di kabupaten anambas ini sudah mempunyaiSPAM, tetapi belum ada pelayanan, sehingga SPAM yang ada masih bersifat idle.Tabel kebutuhan SR untuk setiap Kab/kota terlihat pada tabel 5.11 berikut ini.

Tabel 5.11Proyeksi kebutuhan SR setiap kecamatan hingga tahun 2021

Kecamatan

EstimasiJumlah

PendudukJumlah

PendudukTerlayani JP

2021

Idle YangBisa


KebutuhanSR

KebutuhanL/detik

2021

Palmatak 12.698 7.619 7,20 1.185 12Siantan Selatan 3.758 2.255 1,80 384 4Siantan Timur 3.791 2.275 3,60 209 2Siantan Tengah 3.143 1.886 4,50 22 0Siantan 11.822 7.093 19,79 (206) (2)Jemaja 6.492 3.895 14,40 (466) (5)Jemaja Timur 2.335 1.401 9,00 (550) (5)Total Kab Anambas 44.039 26.423 60 578 6Sumber : Hasil Analisa, 2015

Dari data kebutuhan SR setiap kecamatan hingga tahun 2021, maka dapat dianalisiskebutuhan program yang akan dilakukan dengan menentukan beberapa kriteria Prioritaswaktu pembangunan infrastruktur. Urutan prioritas yang dilakukan yaitu :1. Prioritas 1 : Banyaknya jumlah penduduk yang belum terlayani SR hingga tahun 20212. Prioritas 2 : Kecamatan yang merupakan daerah kumuh3. Prioritas 3 : Terdapat SPAM di kecamatan tersebut, tetapi terdapat idle capacity dari

SPAM yang ada4. Prioritas 4 : Masih terdapat penduduk yang belum terlayani meskipun sudah dilakukan

pengurangan idle capacity dan penurunan NRW.



131

Tabel 5.12Penentuan prioritas waktu pembangunan infrastruktur setiap kecamatan

Kecamatan Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas4

GAP Penduduk BelumTerlayani JP

DaerahKumuh

Ada Idle

Palmatak x x x

Siantan Selatan x x xSiantan Timur x x xSiantan Tengah x xSiantan x x xJemaja x xJemaja Timur x x


Dengan mengetahui prioritas pembangunan infrastruktur terbangun dan lokasinya makadidapatkan ususlan kegiatan air minum hingga tahun 2021. Diasumsikan 1 SR dibangundengan investasi sebesar Rp 6.500.000,- (Analisis Direktorat PAM, Cipta Karya). Untuksumber pembiayaan, dilakukan pembagian menurut proporsi pusat dan daerah, yaitusekitar 13% APBN, 47% APBD, dan sisanya adalah pendanaan dari sumber lainnya yaituKPS, DAK, B to B, dll.

Tabel 5.13Indikasi Program Air Minum Tahun 2017 - 2021

Output Lokasi Vol Satuan L/Detik Tahun SR Dalam Juta SumberSPAM Kumuh

PerkotaanSiantan 1 Kawasan 10 2017 1.000 6.500 APBN

Pemanfaatan Idle Palmatak 1 Kawasan 8 2017 800 5.200 APBDProv/KabKota

Pemanfaatan Idle SiantanSelatan

1 Kawasan 2 2018 200 1.300 APBDProv/KabKota

Pemanfaatan Idle Siantan Timur 1 Kawasan 4 2018 400 2.600 APBDProv/KabKota

Pemanfaatan Idle SiantanTengah


Pemanfaatan Idle Siantan 1 Kawasan 10 2019 1.000 6.500 Sumber Lainnya

Pemanfaatan Idle Jemaja 1 Kawasan 8 2019 800 5.200 Sumber Lainnya

Pemanfaatan Idle Jemaja 1 Kawasan 7 2019 700 4.550 APBDProv/KabKota

Pemanfaatan Idle Jemaja Timur 1 Kawasan 9 2020 900 5.850 APBDProv/KabKota

PenambahankapasitasEksisting

Palmatak 1 Kawasan 12 2020 1.200 7.800 Sumber Lainnya

SPAM KawasanNelayan

SiantanSelatan


SPAM KawasanRawan Air

SiantanSelatan

1 Kawasan 2 2021 200 1.300 APBN

SPAM KawasanRawan Air

Siantan Timur 1 Kawasan 2 2021 200 1.300 APBDProv/KabKota




132

B.2 Pengembangan Penyehatan Lingkungan PermukimanKementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya melakukan kegiatanpembangunan TPA di Kabupaten Anambas pada TA 2016. Penglolaan TPA dilakukandengan sistem Sanitary Landfill. Untuk mengoptimalkan kinerja TPA, maka dibutuhkandana perawatan dan penambahan alat berat yang akan dilakukan setiap tahun. Untukkebutuhan dan TPA ini diproyeksikan pada tabel 5.14 berikut in

5.4 Rencana Strategis Infrastruktur PUPR dan Non PUPRKawasan Natuna – Anambas

Untuk menentukan strategi pembangunan infrastruktur PUPR dan Non PUPR serta apayang menjadi prioritas di kawasan perbatasan Natuna - Anambas, perlu dirumuskankriteria-kriteria penentunya. Adapun kriteria-kriteria yang bisa digunakan untukmempertimbangkan kebijakan yang akan diambil pada lokasi kawasan perbatasanNatuna - Anambas, antara lain adalah sebagai berikut :1. Ancaman Kedaulatan

Pada lokasi kawasanNatuna - Anambas sangat mungkin terjadi pelanggaranperbatasan negara kita oleh negara tetangga. Pembangunan infrastruktur PUPR danNon PUPR dalam pengembangan wllayah perbatasan harus diarahkan juga untukmengantisipasi atau mencegah terjadinya pelanggaran kedaulatan negara kita.

2. Ketergantungan pada kawasan perbatasanSebagaimana kondisi faktual yang ada saat ini, ada beberapa kawasan di perbatasanyang aksesnya lebih mudah ke negara lain dari pada ke Indonesia. Suplai kebutuhanhidup sehari-hari lebih tergantung kepada negara lain. Kondisi ini sangatmemprihatinkan, terlebih jika sampai negara lain menutup wilayah perbatasannyakarena sesuatu dan lain hal. Karena itu, kebijakan pembangunan infrastruktur PUPRdan Non PUPR harus diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan ini.

3. Kondisi GeografisBeberapa kawasan perbatasan, memiliki kondisi geografis yang sulit. Sehinggawilayah tersebut terisolir baik dari wilayah Indonesia sendiri maupun dari negara lain.Pilihan kebijakan pembangunan infrastruktur PUPR dan Non PUPR harus jugamendukung pemecahan permasalahan keterisolasian di kawasan Natuna - Anambas.

4. Potensi UnggulanUntuk mengembangkan wilayah perbatasan diantaranya adalah denganmemanfaatkan potensi unggulan setempat. Karena itu kebijakan pembangunaninfrastruktur PUPR dan Non PUPR di kawasan perbatasan khususnya kawasan

Tabel 5.14Kebutuhan Dana TPA Anambas (Tahun 2017 – 2021)

Proyeksi Penduduk Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 20211 Jumlah Penduduk (jiwa) 43.432 44.492 45.578 46.690 47.829

Pertumbuhan penduduk (%) 1,44 1,44 1,44 1,44 2,44Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

2

Penduduk terlayani sampah (jiwa) 35.615 39.153 42.843 46.690 47.829

Penduduk tidak terlayani sampah (jiwa) 7.818 5.339 2.735 - -

Pertambahan Jumlah Penduduk yang dilayani per tahun(asumsi pencapaian 6%/tahun) 2.358 2.479 2.604 2.735 -

Timbulan sampah dari Per tambahan Jumlah Pendudukyang dilayani per tahun (ton/hari) 6 6 7 7 -

Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 20213 Biaya TPA (Rp 225 ju ta/ton/hari) 1.326.184.087 1.394.309.540 1.464.969.958 1.538.248.488 -

Prognosis target pemenuhan sampah terlayani (%) 82% 88% 94% 100% 100%Sumber : Hasil Analisa, 2015



133

PROG

RAM

DA

NKEG

IATA

NBA

B 5

Natuna - Anambas harus juga memperhatikan dukungannya dalam pemanfaatanpotensi unggulan yang ada di wilayah yang bersangkutan.

5. Ketersediaan SDAWilayah di perbatasan pada umumnya kaya akan sumberdaya alam (SDA), baiksumberdaya hayati mineral sumberdaya mineral. Pilihan kebijakan pembangunaninfrastruktur PUPR dan Non PUPR di kawasan perbatasan Natuna – Anambas harusjuga memperhatikan dukungannya pada pengelolaan SDA yang ada di wilayah yangbersangkutan.

6. Kelestarian LingkunganDalam mengelola SDA dan potensi unggulan wilayah tidak boleh melupakankeseimbangan alam. Namun karena berbagai kondisi banyak terjadi pembalakan liarataupun eksploitaasi SDA secara tidak bertanggungjawab yang sangat berpotensimerusak lingkungan hidup. Karena itu pilihan kebijakan pembangunan infrastrukturPUPOR dan Non PUPR di kawasan perbatasan Natuna - Anambas harus jugamemperhatikan pengaruhnya dalam melestarikan lingkungan hidup.

7. Kondisi Keterbatasan Infrastruktur PUPR dan Non PUPRBanyak kawasan-kawasan di wilayah perbatasan yang masih sangat kekurangansarana dan prasarana dasar baik jaringan jalan maupun perumahan danpermukiman. Karena itu kebijakan pembangunan infrastruktur PUPR dan Non PUPRharus bisa menutup kekurangan pasokan sarana dan prasarana di berbagai kawasanyang sangat kekurangan.

5.4.1. Rencana Strategis Infrastruktur PUPR Bidang Bina MargaAdapun program pengembangan Bina Marga adalah melaksanakan programpenyelenggaraaan Jalan dengan keluarannya adalah :

1. Meningkatnya kondisi mantap jaringan jalan nasional, yang diukur dariindikator kinerja outcome: Tingkat kemantapan jalan.

2. Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan jalan daerah untuk menuju 60 %kondisi mantap, yang diukur dari indikator kinerja outcome: Tingkat fasilitasipenyelenggaraan jalan daerah menuju 60% kondisi mantap.

3. Meningkatnya panjang peningkatan struktur/pelebaran jalan, yang diukurdari indikator kinerja outcome: Panjang peningkatan struktur/ pelebaranjalan.

4. Meningkatnya panjang jalan baru yang dibangun, yang diukur dari indikatorkinerja outcome: Panjang jalan baru yang dibangun.

5. Meningkatnya penggunaan jalan nasional, yang diukur dari indikator kinerjaoutcome: Tingkat penggunaan jalan nasional.

A. Program Infrastruktur Bidang Bina Marga di Kawasan NatunaKegiatan Prioritas untuk strategis infrastruktur Bina Marga di Kawasan Natuna adalahmeliputi :

1. Rekonstruksi, peningkatan dan pelebaran jalan Arteri dari Teluk Buton – Kelarikdengan perkiraan panjang jalan 46,65 km. Diharapkan kedepannya dapatditingkatkan menjadi Jalan Nasional.

2. Rekonstruksi dan perkerasan jalan Kolektor dari Batubi – Kelarik dengan panjangjalan 26,49 km.

3. Rekonstruksi, peningkatan dan pelebaran jalan kolektor yang berfungsi sebagaijalan masuk menuju Pelabuhan KKP Sabang Mawang, dengan panjang jalan 0,8km.

4. Rekonstruksi dan peningkatan jalan masuk ke kawasan industry maritime di TelukDepeh, dengan panjang jalan 6,6 km.

5. Rekonstruksi dan peningkatan jalan masuk menuju kawasan wisata Batu Kasah,dengan panjang jalan 4,4 km.



134

PROG

RAM

DA

NKEG

IATA

N

6. Rekonstruksi dan peningkatan jalan lingkar masuk ke Bandara Ranai danPelabuhan Laot Roro Penagih dengan panjang jalan 3 km.

B. Program Infrastruktur Bidang Bina Marga di Kawasan AnambasAdapun kegiatan prioritas untuk strategis infrastruktur Bina Marga di Kawasan Anambasadalah meliputi :

1. Rekonstruksi, peningkatan dan pelebaran jalan kolektor sebagai jalan lingkar masukdari Tebang Ladan ke Bandara Matak dengan perkiraan panjang jalan 3 km.Diharapkan kedepannya dapat ditingkatkan menjadi Jalan Nasional.

2. Rekonstruksi dan perkerasan jalan Kolektor dari Tarempa – Air Bini dengan panjangjalan 16,29 km.

3. Rekonstruksi, perkerasan dan pelebaran jalan kolektor dalam kota Letung keBandara Letung dan Kuala Maras, dengan panjang jalan 32,24 km.

4. Rekonstruksi dan perkerasan jalan Kolektor dari Tarempa – Air Bini dengan panjangjalan 16,29 km.

5.4.2. Rencana Strategis Infrastruktur PUPR Bidang Cipta Karya dan PerumahanRakyat

Program pembinaan dan pengembangan Infrastruktur Cipta Karya meliputi permukimandengan keluarannya adalah :

1. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK dalampengembangan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman, yang diukur dariindikator kinerja outcome:a. Jumlah Kabupaten/Kota yang menerbitkan produk pengaturan dan

mereplikasi Bantek Permukiman.b. Jumlah Kabupaten/Kota yang menerbitkan produk pengaturan dan

mereplikasi Bantek bangunan gedung dan lingkungan.c. Jumlah Kabupaten/Kota yang menerbitkan produk pengaturan dan

mereplikasi Bantek air limbah dan drainase.d. Jumlah Kabupaten/Kota yang menerbitkan produk pengaturan dan

mereplikasi Bantek air minum.e. Jumlah dukungan manajemen bidang permukiman.f. Jumlah Kebijakan, Program Dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data

Informasi Serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman.g. Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan NSPK.

2. Berkurangnya kawasan kumuh perkotaan, yang diukur dari indikatorkinerja outcome: Jumlah Kawasan kumuh di perkotaan yang ditangani.

3. Terlaksananya pembangunan rusunawa, yang diukur dari indikator kinerjaoutcome: Jumlah rusunawa terbangun.

4. Menurunnya kesenjangan antar wilayah, yang diukur dari indikatorkinerja outcome:a. Jumlah Kawasan Permukiman Perdesaan ditangani.b. Jumlah Kawasan Pusat Pertumbuhan terbentuk.

5. Meningkatnya jumlah kelurahan/desa yang ditingkatkan infrastrukturpermukiman perdesaan/kumuh/nelayan, yang diukur dari indikator kinerjaoutcome:a. Jumlah desa tertinggal yang ditangani.b. Jumlah Kelurahan/Desa yang yang meningkat kualitasnya melalui

pemberdayaan masyarakat.



135

BAB 5

6. Terwujudnya revitalisasi kawasan permukiman dan penataan bangunan,yang diukur dari indikator kinerja outcome: Jumlah Kawasan yangmeningkat fungsinya.

7. Meningkatnya jumlah pelayanan sanitasi, yang diukur dari indikatorkinerja outcome:a. Jumlah cakupan pelayanan sistem air limbah.b. Luas kawasan potensi banjir di perkotaan yang tertangani.

8. Berkurangnya potensi timbunan sampah, yang diukur dari indikatorkinerja outcome: Jumlah cakupan pelayanan persampahan.

9. Terlaksananya pembinaan kemampuan Pemda/PDAM, yang diukur dariindikator kinerja outcome: Jumlah Kabupaten/Kota/PDAM yang memperolehpembinaan kemampuan.

10. Meningkatnya cakupan pelayanan air minum, yang diukur dari indikatorkinerja outcome: Jumlah cakupan pelayanan (kawasan) SPAM.

11. Tersedianya infrastruktur tanggap darurat/kebutuhan mendesak, yangdiukur dari indikator kinerja outcome: Jumlah paket infrastruktur tanggapdarurat/kebutuhan mendesak.

A. Program Infrastruktur Bidang Cipta Karya dan Perumahan Rakyat diKawasan Natuna

Kegiatan prioritas untuk strategis infrastruktur Bidang Cipta Karya di Kawasan Natunameliputi program pembinaan dan pengembangan infrastruktur perumahan rakyat besertakeluaran dan targetnya, dimana untuk kawasan Natuna akan meliputi :

1. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di Kota Ranai dengan tetapmemperhatikan kondisi dan adat istiadat serta lingkungan sekitarnya

2. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di Pulau Sedanau yng bercirikankehidupan masyarakat di pesisir pantai dan bangunan diatas laut, dengan tetapmempertahankan adat istiadat dan lingkungan di sekiytarnya.

3. Pembangunan dan penyediaan Air Baku Sabang Mawang untuk kegiatn Pelabuhanperikanan Terpadu dari kementerian Kelautan dan Perikanan. Konstruksi yangdibangun dengan membendung Laguna yang ada di Sabang Mawang denganharapan di masa dating menjadi air tawar

4. Pembangunan dan penyediaan Air Baku untuk melayani penduduk Kota Ranai yaitudengan memanfaatkan sumber air dari sungai Ranai.



136

Peta Infrastruktur Jalan Natuna



137

Peta Infrastruktur Jalan Anambas



138



138



138



139

B. Program Infrastruktur Bidang Cipta Karya dan Perumahan Rakyat diKawasan Anambas

Adapun kegiatan prioritas untuk strategis infrastruktur Bidang Cipta Karya di KawasanAnambas meliputi program pembinaan dan pengembangan infrastruktur perumahanrakyat beserta keluaran dan targetnya, dimana untuk kawasan Natuna akan meliputi :







139









139









140

BAB 5

5.4.3. Rencana Strategis Infrastruktur PUPR Bidang Sumber Daya Air (SDA)Program Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan keluarannya yaitu meningkatkankinerja pengelolaan sumber daya air, yang diukur dari indicator kinerja out come:

1. Cakupan layanan pendukung dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring,dan evaluasi pengelolaan SDA.

2. Debit air layanan sarana/prasarana air baku untuk air minum yang dibangunmaupun direhabilitasi, dioperasikan dan dipelihara.

3. Kapasitas tampung sumber air yang dibangun/ditingkatkan, direhabilitasi,dioperasikan dan dipelihara.

4. Jumlah kawasan sumber air yang dilindungi/dikonservasi.5. Luas cakupan layanan jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan,

direhabilitasi, dioperasikan dan dipelihara.6. Luas cakupan layanan jaringan reklamasi rawa yang dibangun/

ditingkatkan, direhabilitasi, dioperasikan dan dipelihara.7. Luas cakupan layanan jaringan irigasi air tanah yang dibangun/

ditingkatkan, direhabilitasi, dioperasikan dan dipelihara.8. Luas cakupan layanan jaringan tata air tambak yang dibangun/

ditingkatkan, direhabilitasi, dioperasikan dan dipelihara.9. Luas kawasan yang terlindungi dari bahaya banjir melalui pembangunan,

melalui rehabilitasi dan melslui pemelihaaan sarana/prasaranapengendalian banji.

10. Volume lahar/sedimen yang dikendalikan melalui rehabilitasi, melaluioperasi dan pemeliharaan prasarana pengendalian lahar/sedimen.

11. Panjang garis pantai yang dilindungi dari bahaya abrasi melaluipembangunan, melalui rehabilitasi, dan melalui pemeliharaansarana/prasarana pengamanan pantai.

5.4.4. Rencana Strategis Infrastruktur Non PUPRRencana strategis infrastruktur Non PUPR adalah kegiatan prioritas yang dilaksanakanperencanaan, pembinaan dn pembangunannya oleh Instansi terkait diluar KementerianPUPR yang meliputi kegiatan prioritas sebagai berikut :

A. Program Infrastruktur Non PUPR di Kawasan NatunaAdapun kegiatan-kegiatan prioritasnya meliputi :

1. Kawasan Kelautan dan Perikanan Terpadu di Sabang Mawang2. Kawasan Marine Services di Teluk Depeh3. Kawasan Wisata di Batu Kasah – Cemaga4. Kawasan Water Front City di Pantai Kencana – Ranai5. Kawasan Industri Migas di Tanjung Datuk



141



141



141



142

1. Rencana Strategis Pengembangan Kawasan Kelautan dan Perikanan Terpadu diSabang Mawang

Kawasan Natuna yang terletak di kawasan laut China Selatan memiliki potensi perikananlaut yang terbesar di Indonesia dan ini belum termasuk potensi yang terdapat di ZEE(zone ekonomi eksklusif) yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Olehkarena itu kawasan Natuna layak untuk diposisikan sebagai pusat pengembangan sekorkelautan dan perikanan yang lengkap dan terpadu untuk wilayah Indonesia Bagian Baratdan ASEAN.Kawasan yang dipersiapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di SabangMawang adalah sebuah kawasan yang menyediakan fasilitas berupa dermaga kapal ikan,pabrik es, dan sumber air bersih. Selain itu sarana dan prasarana tersebut ditunjang puladengan pelabuhan pendaratan ikan yang memadai, tempat pelelangan ikan dan jugaketersediaan ruang pendingin (cold storage) untuk menjaga keawetan ikan hasiltangkapan.Sejalan dengan itu, maka pengadaan peralatan tangkap seperti kapal motor berikut alattangkap ikan juga disiapkan dan ini memerlukan perhatiann khusus mengingat hal inidapat mendukung kegiatan eksplorasi dan eksploitasi hasil laut secaara optimal.Disamping itu dari aspek pemasaran akan mendapatkan perhatian khusus dimanapemasaran nikan hasil tangkapan akan mempengaruhi kelangsungan pengembangansector terpadu ini. Gambar – gambar berikut memperlihatkan potensi kelautan danperikanan di kawasan Selat Lampa.



142





142





143

3. Rencana Strategis Pengembangan Kawasan Marine Services di Teluk DepehDaerah perairan Laut Cina Selatan sekitar Kawasan Natuna merupakan jalur pelayaranyang sangat sibuk. Jalur pelayaran ini melalui Selat Malaka ke arah Laut Cina Selatan(jalur Eropa - Singapura dan negara-negara Asia Tenggara dan Timur). Diperkirakan lebihdari 300 kapal per hari (tanker, cargo, container, ferry dan kapal ikan) melintasi alurpelayaran ini. Jika Kawasan Natuna dikelola dengan baik dapat digunakan sebagai jasamaritim untuk reparasi kapal dan penunjang jasa migas, disamping untuk jasa pengisianbahan bakar. Peluang Kawasan Natuna untuk memberikan pelayanan jasa danpergudangan sebagai supply base sangat masuk akal. Hal ini dapat diperkirakan denganadanya jasa pergerakan transit kapal penunjang dan barang melalui jaur transportasi laut.Dalam rangka menunjang kegiatan tersebut telah dipersiapkan lokasi di Teluk Depehdengan jarak sekitar 6,6 km dari jalan nasional Ranai –Selat Lampa. Mengingat kondisipantai Teluk Depeh dimana pantainya landai sampai sejauh 0,5 – 1,0 kilometer makauntuk mencapai daerah yang ideal untuk pelabuhan dengan kedalaman 20 meter perludilakukan reklamasi. Reklamasi ini akan menambah lahan seluas 225 hektar di pesisirpantai Teluk Depeh. Sehingga total luas kawasan yang ideal untuk dibangun adalahsebesar 715 Hektar.Rencana kawasan ini akan dilengkapi dengan kawasan pelabuhan dengan fasiltaspenunjangnya, industry jasa maritime mencakup kegiatan bongka muat barang atau petikemas, pengiriman barang, perbaikan dan perawatan kapal, kawasan permukiman dandaerah wisata. Gambar-gambar berikut memperlihatkan lokasi dan rencana tapakkegiatan jasa maritime di Teluk Depeh.



143




143




144



144



144



145

4. Rencana Strategis Pengembangan Kawasan Wisata di Batu Kasah – CemagaWisata alam di Kawasan Natuna masih asli dan belum terjamah dengan sentuhanrekayasa manusia, hal ini perlu mendapat perhatian dalam pengembangan lebih lanjut.Wisata alam yang berpotensi berupa air terjun, pantai pasir putih, gua-gua sarang BurungWalet dan batu karang serta batu granit yang indah. Kawasan pariwisata di KawasanNatuna direncanakan di empat lokasi yaitu daerah Cemaga – Batu Kasah, Batu Kapal,Selumit, dan Senubing sekitar Ranai dengan luas peruntukan masing-masing 500 ha,2.500 ha, 1000 ha, dan 750 ha. Wisata yang ditawarkan di Batu Kasah - Cemaga berupakawasan pantai dengan pemandangan yang indah dan batu-batu granit yang besar.Untuk Kawasan Natuna beberapa hal yang dapat dikembangkan berkaitan denganpengembangan pariwisata di Batu Kasah dapat melalui: - Pengembangan resort, hoteldan restoran; -Pengembangan wisata bahari; - Ecotourism; - Pengembangan obyekwisata bersejarah; -Pengembangan wisata hutan; dan lain – lain.Secara umum Kawasan Wisata Batu Kasah saaat ini baru dimanfaatkan sebagian keciloleh penduduk baik untuk wisata maupun untuk permukiman, gambar- gambar berikutmemperlihatkan potensi pariwisata yang dapat direncnakan dan dikemnbangkan di BatuKasah.



145




145




146



146



146



147

5. Rencana Strategis Pengembangan Kawasan Perkotaan Ranai “WATER FRONTCITY = PANTAI KENCANA”

Kawasan Water Front City di sini merupakan kawasan yang berorientasi ke badanperairan (dalam hal ini berupa laut) membentuk karakter koridor pesisir pantai. Kawasantersebut dicirikan dengan orientasi bangunan yang menghadap ke laut, atau dengan katalain bagian muka bangunan menghadap laut. Kawasan Water Front City yangdirencanakan untuk Kota Ranaidi Pantai Kencana merupakan satu kesatuan yang terdiridari pusat-pusat kegiatan yang bervariasi dengan lokasi menyebar di sepanjang pesisirpantai Laut Natuna.Untuk menjamin eksistensi dan keberlangsungan (sustainability) kawasan Water FrontCity di Kota Ranai, ada beberapa persyaratan umum yang perlu dipenuhi antara lainmeliputi :

a. Tetap terpeliharanya kualitas pesisir pantai Laut Natuna. Untuk itu setiappelaku kegiatan yang berlokasi di kawasan Water Front City berkewajibanuntuk memelihara kelestarian lingkungan tersebut.

b. Adanya sistem yang mengatur pengelolaan kawasan Water Front City secarakeseluruhan, untuk mencegah terjadinya konflik berbagai kepentingan.

c. Adanya upaya untuk memperbaiki nilai estetika lingkungan, sehingga mampumendukung daya tarik kawasan Water Front City tersebut sebagai daerahtujuan wisata.

Gambar berikut memperlihatkan rencana pengembangan tersebut berikut rencanatapaknya.



147









147









148

6. Rencana Strategis Pengembangan Kawasan Industri Migas di Tanjung DatukPengembangan Kawasan Natuna dilihat dari aspek pembangunan industri, sangatbergantung kepada pengembangan pemanfaatan gas alam sebagai keberadaan sumberdaya energi yang merupakan satu-satunya sumber daya alam yang potensial. Gas Alamini terletak di D Alpha Laut Cina Selatan yang berjarak 225 km dari arah Timur laut PulauNatuna. Besarnya cadangan gas alam diperkirakan sebesar 6 TSCF dengan kandunganCO2 sebesar 71 % merupakan industri awal (hulu) yang dapat dikembangkan untukkegiatan industry.Produk utama LNG (Liquid Natural Gas) sebesar 1,27 TSCF akan memberikan kontribusiyang besar terhadap devisa dari sektor gas bumi. Di lain pihak, potensi CO2 yang besardapat dimanfaatkan untuk mengembangkan industri kimia dasar.Upaya untuk mengembangkan industri yang bertumpu pada gas bumi dan CO2 akanmemberikan sumbangan yang besar terhadap kebutuhan pokok setengah jadi atauproduk akhir untuk konsumsi dalam negeri dan internasional. Dalam kaitannya denganindustri kimia dasar yang menghasilkan pupuk urea dapat secara langsungmemanfaatkan gas CO2 dan H2 dari lapangan gas bumi tersebut. Sedangkan kebutuhanN2 dapat diperoleh dari udara untuk menghasilkan pupuk urea tersebut.Dengan demikian, produk gas alam dan minyak di perairan sekitar Kawasan Natunadiperkirakan cukup untuk memasok industri petrokimia dan kebutuhan minyak dunia.Kecenderungan ini memberikan peluang bagi Kawasan Natuna untuk dapat memasokpasaran tersebut. Dengan teknologi baru untuk pembuatan poliektera dan poliprospikmelalui teknologi perubahan natural kealokasi produksi gas Natuna dapat memasokkebutuhan gas alam dunia.Pengembangan suatu kilang minyak (LNG, Naphtha gasoline, kerosene, gas oil danasphalt) dengan kapasitas 150.000 BPSD dapat dilaksanakan di Kawasan Natuna, yangsalah satunya berlokasi di Tanjung Datuk dengan areal seluas 10.000 Ha.



148




148




149

Kawasan Tanjung Datuk merupakan kawasan industri dengan jenis industri dalamkelompok industri kimia dasar dan hasil pengolahan perminyakan, struktur kawasan yangdisiapkan berupa :

a. Lahan industri, yang terdekat dari industri pupuk urea, industri penghasilmetanol, industri minuman non alkohol dan industri hasil pengolahanperminyakan lainnya.

b. Lahan permukiman dan fasilitas pendukungnya seperti permukiman karyawanindustri, fasilitas pengolahan limbah industri yang terpusat.

c. Lahan jalur hijau untuk menjaga keseimbangan ekosistem di kawasan ini danekosistem di Kawsan Natuna secara keseluruhan.

Gambar-gambar berikut secara rinci memperlihatkan kawasan industry migas di Tanjung

Datuk tersebut.



149






Datuk tersebut.



149






Datuk tersebut.



150



150



150



151

B. Program Infrastruktur Non PUPR di Kawasan Anambas

Adapun kegiatan – kegiatan prioritas yang direncanakan pembangunannya meliputiprogram sebagai berikut :1. Rencana Strategis Pengembangan Pusat Perkotaan Kabupaten Kepulauan

Anambas di Kota Tarempa – Pulau SiantanTahapan dalam rencana pengembangan pusat perkotaan kabupaten KepulauanAnambas adalah : Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Peningkatan jaringan jalan Peningkatan jaringan air bersih Peningkatan pelayanan persampahan kota Peningkatan jaringan drainase Peningkatan pelabuhan roro di Antang Pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan laut

Gambar-gambar berikut secara rinci memperlihatkan rencana pengembangan pusatperkotaan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Sebagai ibukota Kecamatan maka kota Matak perlu disiapkan sarana dan prasaranaperkotaan yang memadai seperti fasilitas perkantoran dan permukiman, air bersih,sanitasi, drainase dan penunjang lingkungan hidup lainnya.Kota Matak telah memiliki Bandara Matak yang dimiliki oleh PT. Conoco, akan tetapisarana penunjang masih terbatas untuk pelayanan perusahaan migas yang berada disekitar lokasi kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga sangat diperlukan perencanaanpembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk terhadap fasilitas adminsitrasipemerintahan daerah.



152



152



152



153



153



153



154

2. Rencana Strategis Pengembangan Perkotaan di Matak



154




154




155

3. Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) di JemajaVisi pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Kepulauan Anambasadalah:

“Terwujudnya Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai kawasan pariwisata baharidan perikanan yang berkeadilan, maju dan berdaya saing”

Dengan pengertian bahwa Kawasan Kabupaten Kepulauan Anambas akan menjadi pusatpertumbuhan kawasan pariwisata dan perikanan yang unggul, dalam hal daya tarikwisatanya maupun potensi perikanannya yang didukung dengan penyediaan infrastrukturyang berkualitas, dan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakatnya.

Sedangkan Misi dari pengembangan KSCT adalah :1. Mewujudkan KSCT Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai kawasan tujuan

investasi yang prospektif yang didukung dengan kebijakan, kelembagaan, sumberdaya manusia dan infrastruktur yang berkualitas.

2. Mewujudkan KSCT Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai pusat pertumbuhanekonomi regional dan Propinsi Kepulauan Riau

3. Mewujudkan KSCT Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai wilayah yang aman,nyaman, berbudaya keadilan dan berkelanjutan dalam pembangunannya

4. Mewujudkan peran partisipatif masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan seluruhpemangku kepentingan untuk mendukung pembangunan KSCT yang berdasarkankebijakan nasional dan arahan tata ruang.

Secara rinci, tujuan pengembangan KSCT Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu : meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan di kawasan; meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat pertumbuhan; mendorong peningkatan kerjasama pembangunan antarwilayah secara fungsional,

dan antardaerah yang relatif sudah berkembang dengan daerah tertinggal disekitarnya dalam suatu keterpaduan sistem wilayah pengembangan ekonomi;

mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya spesifik daerahprovinsi/kabupaten/ kota bagi peningkatan perekonomian daerah dankesejahteraan masyarakat, yang berwawasan kelestarian lingkungan; dan

menciptakan perwujudan keterpaduan, keseimbangan dan keserasianpertumbuhan antar wilayah.

Gambar berikut memperlihat peta rencana rinci dari KSCT di Jemaja – KabupatenKepulauan Anambas.



156

Selanjutnya mengenai sasaran pengembangan KSCT Kabupaten Kepulauan Anambasakan meliputi :



156




156




157

Menata dan Mengembangkan Klaster Industri MinaTeknoWisata KabupatenKepulauan Anambas yng berdaya saing

Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata dan produktivitas perikanan. Mengoptimalkan pemanfaatan kawasan dengan mempertimbangkan potensi dan

sumber daya alam. Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat dengan mengacu pada

keseimbangan pertumbuhan Kecamatan. Mengembangkan sistem pusat kegiatan yang berorientasi pada peningkatan

keterkaitan antara pusat pengembangan dan wilayah hinterlandnya dalammewujudkan perwilayahan yang optimal.

Mengembangkan sistem prasarana (transportasi dan prasarana lain) dalammendukung perkembangan klaster industri minateknowisata.

Meningkatkan upaya pemeliharaan lingkungan dengan mengembangkan kegiatanberorientasi pada penciptaan kelestarian lingkungan.

Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkandaya guna dan hasil guna industri perikanan dan pariwisata Kabupaten Kep.Anambas.

5.4.5. Rencana Strategis Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Pulau-Pulau Kecil Terluar dalam Kawasan Natuna - Anambas

Kawasan Natuna – Anambas merupakan kawasan perbatasan laut Indonesia yangmeliputi Batas Laut Teritorial (BLT), Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Batas LandasKontinen (BLK), Batas Zona Tambahan (BZT), dan Batas Zona Perikanan Khusus(special Fisheries Zone/SFZ).Ketiga garis batas laut pertama ditentukan lebarnya olehkeberadaan pulau-pulau kecil di kawasan perbatasan yang diperlukan untuk penentuantitik dasar/garis pangkal kepulauan. Oleh karena itu, keberadaan pulau-pulau kecil terluar,yang jumlahnya paling sedikit 92 pulau yang tersebar di 17 Provinsi mulai dari NanggroeAceh Darussalam (NAD) sampai Papua, sangat startegis.Oleh karena itu, kebijakan dan strategi spasial pengembangan kawasan perbatasanhendaknya dapat pula mempertimbangkan dua hal sebagai berikut: Peluang kerjasama di bidang keamanan dan sosial ekonomi dalam rangka saling

mendukung dalam pengamanan aset daerah dan pencegahan kriminalitas diperbatasan antar negara.

Perlu dukungan politik dan keamanan dalam rangka mewujudkan titik-titik tertentusebagai pintu gerbang negara.

Kawasan perbatasan baik darat maupun laut (pulau-pulau kecil terluar) merupakan“beranda depan” negara yang kinerja perkembangan wilayahnya hingga saat ini relatifmasih rendah. Khusus untuk wilayah perbatasan laut, kondisi permasalahan yang seringditemui pada sebagian besar pulau kecil terluar antara lain adalah tidak tersedianyasarana dan prasarana dasar dan ekonomi, tidak terjaga oleh aparat keamanan,penduduknya lebih banyak berorientasi ke negara tetangga karena letak pulau yang lebihdekat ke negara tetangga, sangat minimnya akses informasi terhadap negara sendiri, dansebagainya. mengakibatkan kawasan perbatasan di beberapa daerah menjadi daerahyang kurang tersentuh oleh dinamika pembangunan khususnya bidang sosial danekonomi, sehingga masyarakat di daerah perbatasan laut (wilayah studi) pada umumnyaberada dalam kondisi serba terbatas dan akibatnya banyak yang berorientasi kepadanegara tetangga.Karakteristik khusus lainnya yang dapat ditemukenali pada wilayah perbatasan laut yaitu:1. Lokasi pulau-pulau kecil terluar pada umumnya terpencil, jauh dari pusat kegiatan

ekonomi, banyak yang belum mempunyai sumber air tawar.



158

2. Minimnya sarana dan prasarana. Hal ini dapat dilihat mulai dari belum adanyafasilitas yang lengkap, tidak ada sarana jalan, belum ada terminal, tidak memilikipelabuhan laut dan sarana angkutan, prasarana air terlebih lagi irigasi, demikian puladengan jangkauan pelayanan lainnya seperti sarana listrik dan telekomunikasi.

3. Akses menuju pulau-pulau kecil terluar sangat terbatas sehingga sulit mengharapkansektor perekonomian bisa berkembang secara alami.

4. Secara geografis terdapat pulau-pulau kecil terluar di daearah studi yang berjaraklebih dekat dengan negara tetangga (seperti pulau-pulau terluar di wilayah Kepri),begitu juga dengan sarana dan prasarananya, sehingga kegiatan ekonominya lebihdipengaruhi oleh kegiatan yang terjadi di wilayah negara tetangga.

5. Arus informasi dari negara tetangga lebih dominan. Karena letaknya yang terisolirpulau-pulau kecil terluar sulit dijangkau oleh teknologi komunikasi dan informasisehingga cenderung memanfaatkan informasi dari negara tetangga.

6. Rendahnya kualitas SDM. Salah satu faktor yang menentukan kualitas SDM adalahtersedianya infrastruktur dasar seperti pendidikan, kesehatan dan perumahan.

Berdasarkan Raperpres KPN tahun 2015 yang telah disusun oleh Kementerian Agrariadan Tata Ruang, secara khusus menyatakan rencana strategis pengembanganinfrastruktur di Kawasan Natuna – Anambas meliputi :

1. Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana pelayanan tenaga listrik,telekomunikasi, fasilitas sosial, dan fasilitas umum di PKSN Ranai dan PKWTarempa

2. Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana air minum, jaringandrainase, jaringan limbah, dan pengelolaan persampahandi PKSN Ranai dan PKWTarempa

3. Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor Primer : Menghubungkan Ranai-Pelabuhan Ranai Menghubungkan Ranai-Bandar Udara Ranai Menghubungkan Ranai-Simpang Ulu-Cemaga-Simpang Sekunyam-Selat

Lampa Menghubungkan Ranai-Tanjung-Kelanga-Pengadah-Tanjung Datuk-Teluk

Buton4. Pembangunan Jaringan Jalan Strategis Nasional :

Menghubungkan jaringan jalan lingkar Pulau Laut (sebagai satu kesatuandengan Pulau Sekatung)

Menghubungkan jaringan jalan lingkar Pulau Subi Kecil Menghubungkan jaringan jalan lingkar Pulau Serasan



159



159



159



160

Gambar di atas memperlihatkan pulau-pulau kecil terluar yang berada di kawasan Natuna– Anambas yaitu sebanyak 12 pulau yang meliputi :1. Pulau Tokong Malang Biru

Berlokasi Desa Kiabu – Kecamatan Siantan – Kabupaten Kepulauan Anambas,berbatasan dengan Malaysia.Karakateristik dan Potensi SDA: Pulau bukit batu, bervegetasi ketapang,

tebing dan curam Tidak berpenghuni Luasnya ± 1 Ha Sumberdaya perikanan Kondisi terumbu karang masih bagus Menara suar setinggi 12 meter

Permasalahan : Akses yang rendah Berkembangnya kegiatan illegal

Arahan pengembangan : Pembangunan sarana dan prasarana transportasi laut Peningkatan pengawasan antar instansi yang terkait Pengembangan perikanan terpadu

2. Pulau DamarBerlokasi di Desa Air Abu - Kecamatan Jemaja – Kabupaten Kepulauan Anambas,berbatasan dengan Malaysis.Karakteristik dan Potensi SDA: Berupa pulau berkarang Pulau tidak berpenghuni dengan luas ± 0,25 km2 Vegetasi dominan tranaman liar dan semak belukar Sumberdaya perikanan Menara suar setinggi 22 meter

Permasalahan: Akses yang rendah Berkembangnya kegiatan illegal Rawan terhadap abrasi dan kerusakan lingkungan

Arahan Pengembangan: Pembangunan sarana dan prasarana transportasi laut Peningkatan pengawasan antar instansi yang terkait Pengembangan perikanan terpadu Pengembangan kawasan konservasi

3. Pulau MangkaiBerlokasi di Desa Keramut – Kecamatan Jemaja – Kabupaten Kepulauan Anambas,berbatasan dengan Malaysia.Karakteristik dan Potensi SDA: Pulau berbentuk bukit dan memiliki pantai pasir putih dan sustrat batuan Pulau tidak berpenghuni dengan luas ± 30 Ha Vegetasi dominan pohon kelapa dan semak belukar Sumberdaya perikanan



161

Tempat bertelurnya penyu Menara suar setinggi 25 meter

Permasalahan: Akses yang rendah Berkembangnya kegiatan illegal Rawan abrasi lingkungan


4. Pulau Tokong NanasBerlokasi di Desa Air Payang – Kecamatan Pulau Laut – Kabupaten KepulauanAnambas, berbatasan dengan MalaysiaKarakteristik dan Potensi SDA: Berbentuk batu bersusun Tipe pantai berbatu Pulau tidak berpenghuni dengan luas ± 1 Ha Vegetasi pohon nanas dan semak belukar Sumberdaya perikanan Tempat bertelurnya burung camar Menara suar setinggi 25 meter

Permasalahan: Akses yang rendah Berkembangnya kegiatan illegal

Arahan Pengembangan: Pembangunan sarana dan prasarana

transportasi laut Peningkatan pengawasan antar instansi yang terkait Pengembangan perikanan terpadu Pengembangan kawasan konservasi

5. Pulau Tokong BerlayarBerlokasi di Desa Mabur – Kecamatan Palmatak – Kabupaten Kepulauan Anambas,berbatasan dengan MalaysiaKarakteristik dan Potensi SDA: Berupa tumpukan batu bersusun Pulau tidak berpenghuni dengan luas ± 1 Ha Tipe pantai berbatu dan tidak bervegetasi Sumberdaya perikanan Terumbu karang masih bagus Tempat bertelurnya burung camar Menara suar setinggi 40 meter



161











161











162



6. Pulau Tokong BoroBerlokasi di Desa Air Payang – Kecamatan Pulau Laut – Kabupaten Natuna,berbatasan dengan MalaysiaKarakteristik dan Potensi SDA: Berupa tumpukan batu, pantai tebing curam Pulau tidak berpenghuni luas ± 1 Ha Vegetasi dominan semak belukar Sumberdaya perikanan Menara suar setinggi 30 meter


Arahan Pengembangan: Pembangunan sarana dan prasarana transportasi laut Peningkatan pengawasan antar instansi yang terkait Pengembangan perikanan terpadu

7. Pulau SemiunBerlokasi di Desa Air Payang – Kecamatan Pulau Laut – Kabupaten Natuna,berbatasan dengan Malaysia dan VietnamKarakteristik dan Potensi SDA: Pulau berbukit dan berbatu serta tebing curam Pulau tidak berpenghuni luas ± 8 km2 Vegetasi dominan pohon kelapa dan semak

belukar Sumberdaya perikanan Tempat bertelurnya penyu


Arahan Pengembangan: Pembangunan sarana dan prasarana transportasi

laut Peningkatan pengawasan antar instansi yang terkait Pengembangan perikanan terpadu Pengembangan kawasan konservasi penyu

8. Pulau SebetulBerlokasi di Desa Air Payang – Kecamatan Pulau Laut – Kabupaten Natuna,berbatasan dengan Vietnam



162














162














163

Karakteristik dan Potensi SDA: Tipe pulau berbukit, pantai berpasir putih Pulau tidak berpenghuni dengan luas ±

30 Ha Vegetasi dominan pohon kelapa dan

semak belukar Sumberdaya perikanan tangkap Menara suar setinggi 30 meter


Arahan Pengembangan: Pembangunan sarana dan prasarana transportasi laut Peningkatan pengawasan antar instansi yang terkait Pengembangan perikanan terpadu Pengembangan kawasan konservasi Penahan abrasi dengan pohon pelindung (mangrove) atau pemecah

gelombang

9. Pulau SekatungBerlokasi di Desa Tanjung Pala - Kecamatan Pulau Laut – Kabupaten Natuna,berbatasan dengan VietnamKarakteristik dan Potensi SDA: Pulau berbukit/gunung Berpenghuni warga transmigran dan TNI AL Luas ± 20 km2 Tipe pantai pasir berbatu Vegetasi dominan semak belukar dan pohon

keras Sumberdaya perikanan (teripang) Menara suar setinggi 26 meter

Permasalahan: Akses yang rendah Berkembangnya kegiatan illegal Pemeliharaan sarana bantu navigasi


transportasi laut Peningkatan pengawasan antar instansi yang terkait Pengembangan perikanan terpadu (budidaya teripang)

10. Pulau SenoaBerlokasi di Desa Sepempang – Kecamatan Bunguran Timur – Kabupaten Natuna,berbatasan dengan MalaysiaKarakteristik dan Potensi SDA: Pulau berbukit, tebing dan pantai berpasir Berpenghuni Luas ± 5 Ha



163






gelombang









163






gelombang









164

Vegetasi dominan kelapa, sukun, manga, hutan dan semak belukar Sumberdaya perikanan dan kopra serta sarang burung walet Menara suar setinggi 30 meter

Permasalahan: Akses yang rendah Belum tergarapnya potensi wisata bahari yang ada Berkembangnya kegiatan illegal pengambilan telur penyu

Arahan Pengembangan: Pengembangan prasarana transportasi laut Pengembangan kegiatan ekonomi berupa hasil pertanian (kopra) dan sarang

burung wallet Pengembangan pariwisata bahari dan perikanan terpadu Peningkatan pengawasan antar instansi yang terkait

11. Pulau Subi KecilBerlokasi di Desa Subi Kecil – Kecamatan Subi – Kabupaten Natuna, berbatasandengan MalaysiaKarakteristik dan Potensi SDA: Berupa pulau dataran rendah Pantai dengan substrat berbatu Luas ± 200 km2 Berpenghuni Vegetasi dominan cengkih dan semak

belukar Sumberdaya perikanan dan pertanian Menara suar setinggi 24 meter


Arahan Pengembangan: Pembangunan sarana dan prasarana transportasi laut Peningkatan pengawasan antar instansi yang terkait Pengembangan perikanan terpadu Pengembangan kegiatan ekonomi berupa hasil pertanian (cengkih)

12. Pulau KepalaBerlokasi di Desa Air Nusa – Kecamatan Serasan – Kabupaten Natuna, berbatasandengan MalaysiaKarakteristik dan Potensi SDA: Pulau timbul dengan susunan batuan Tipe pantai berpasir putih dan berbatu Pulau tidak berpenghuni dengan luas ±

3 Ha Sumberdaya perikanan dan kondisi

terumbu karang masih bagus Menara suar setinggi 30 meter

Permasalahan: Akses yang rendah



164















164















165

Berkembangnya kegiatan illegalArahan Pengembangan: Pembangunan sarana dan prasarana transportasi laut Peningkatan pengawasan antar instansi yang terkait Pengembangan perikanan terpadu Pengembangan kegiatan ekonomi Perlu pengawasan terpadu antara TNI-AL, KKP dan Polairut



166

Berdasarkan analisa sampai dengan strategi pengembangan infrastruktur yang akandilakukan pada kawasan perbatasan Indonesia Laut Cina Selatan di Natuna, dimanaprogram-program pengembangan infrastruktur yang akan dilakukan di kabupaten-kabupaten ini sesuai dengan tabel-tabel program berikut. Adapaun programpengembangan infrastruktur untuk mendukung kawasan sebagai kawasan perbatasanadalah sebagai berikut :

BAB6

bab i · 2017. 1. 5. · f. data geologi (f isik, kebencanaan, pertambangan) g. data primer (survey...

Documents