sinergi pengelolaan risiko kebencanaan menuju permukiman ... · risiko bencana dan kurangnya...

12

Upload: vuongxuyen

Post on 12-Mar-2019

227 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Sinergi Pengelolaan Risiko Kebencanaan Menuju Permukiman ... · risiko bencana dan kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam hal ... manajemen bencana yang terukur sejak ... Terhadap
Page 2: Sinergi Pengelolaan Risiko Kebencanaan Menuju Permukiman ... · risiko bencana dan kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam hal ... manajemen bencana yang terukur sejak ... Terhadap
Page 3: Sinergi Pengelolaan Risiko Kebencanaan Menuju Permukiman ... · risiko bencana dan kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam hal ... manajemen bencana yang terukur sejak ... Terhadap

Sinergi Pengelolaan Risiko Kebencanaan Menuju Permukiman Tangguh Bencana

Page 4: Sinergi Pengelolaan Risiko Kebencanaan Menuju Permukiman ... · risiko bencana dan kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam hal ... manajemen bencana yang terukur sejak ... Terhadap

Dua fenomena alam yang berubah menjadi bencana yang terjadi dalam kurun waktu kurang dari empat bulan terakhir, seolah-olah membangunkan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat mengenai pentingnya melakukan mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Pemerintah dan pemerintah daerah dituntut untuk bergerak cepat menangani kerusakan yang terjadi. Namun yang tidak kalah penting, adalah kesadaran seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah, pemerintah daerah, swasta, organisasi masyarakat, dan masyarakat luas untuk kesiapsiagaan dan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mengingat bertambahnya petensi hazard di Indonesia, Pusat Studi Gempa Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2017 menerbitkan Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia 2017 yang menjadi salah satu pedoman perencanaan pembangunan di Indonesia. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan risiko bencana dan kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam hal pembinaan dan pengawasan pembangunan, khususnya penyelenggaraan bangunan gedung perlu menjadi perhatian bersama. Karena dalam bencana yang terjadi, kegagalan bangunan gedung menjadi penyebab utama jatuhnya korban dalam jumlah besar. Implementasi peraturan daerah tentang penataan ruang yang memperhatikan mikrozonasi kegempaan dan penyelenggaraan bangunan gedung melalui penerapan proses perizinan, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) serta menjamin keandalan bangunan gedung termasuk rumah tinggal perlu menjadi prioritas sehingga terwujud permukiman tangguh bencana. Oleh karena itu Kementerian PUPR bermaksud menyelenggarakan Seminar Nasional “Sinergi Pengelolaan Risiko Kebencanaan Menuju Permukiman Tangguh Bencana” guna merumuskan rekomendasi dalam rangka mewujudkan permukiman yang lebih tangguh dalam menghadapi ancaman bencana dengan melibatkan dan bersinergi dengan para stakeholder terkait.

La

tar B

ela

ka

ng

Page 5: Sinergi Pengelolaan Risiko Kebencanaan Menuju Permukiman ... · risiko bencana dan kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam hal ... manajemen bencana yang terukur sejak ... Terhadap

Sasaran dalam kegiatan ini adalah untuk

meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan dan

kemampuan para pemangku kepentingan

(stakeholders) terkait yaitu Pemerintah,

pemerintah daerah, dan masyarakat untuk

mewujudkan permukiman yang lebih tangguh

dalam menghadapi ancaman bencana.

SASARAN

Dengan sasaran tersebut di atas, output

yang diharapkan dapat dihasilkan dalam

kegiatan ini adalah tersusunnya:

1. Rekomendasi nyata kepada pemerintah

daerah untuk membangun sistem

manajemen bencana yang terukur sejak

tahap prabencana, tanggap darurat,

hingga pascabencana; dan

2. Rekomendasi penyusunan kebijakan

nasional terkait perencanaan

pengembangan kawasan permukiman

dan penyelenggaraan bangunan gedung

yang adaptif, responsif dan tangguh

terhadap bencana.

OUTPUT KEGIATAN

Sasaran dalam kegiatan ini adalah

untuk meningkatkan kesadaran,

kesiapsiagaan dan kemampuan para

pemangku kepentingan (stakeholders)

terkait yaitu Pemerintah, pemerintah

daerah, dan masyarakat untuk

mewujudkan permukiman yang lebih

tangguh dalam menghadapi ancaman

bencana.

SASARAN

Page 6: Sinergi Pengelolaan Risiko Kebencanaan Menuju Permukiman ... · risiko bencana dan kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam hal ... manajemen bencana yang terukur sejak ... Terhadap

PESERTA

1. Kementerian/Lembaga a. Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, b. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia

dan Kebudayaan, c. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, d. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, e. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, f. Kementerian Perhubungan, g. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, h. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, i. Kementerian Dalam Negeri, j. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, k. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, l. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, m. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, n. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, o. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan p. Badan Informasi Geospasial;

2. Gubernur provinsi di wilayah yang berpotensi Bencana; 3. Bupati/Walikota di wilayah yang berpotensi Bencana; 4. Akademisi–mahasiswa

a. Institut Teknologi Bandung, b. Universitas Indonesia, c. Institut Teknologi 10 November Surabaya, d. Universitas Gajah Mada, e. Universitas Diponegoro, f. Universitas Brawijaya, g. Universitas Syiah Kuala, h. Universitas Sumatera Utara, i. Universitas Sriwijaya, j. Uiniversitas Udayana, k. Universitas Hassanudin, l. Universitas Andalas, m. Universitas Mataram, n. Universitas Tadulako, o. Universitas Trisakti, p. Universitas Islam Indonesia; dan q. Universitas Tarumanegara;

5. Praktisi/Asosiasi permukiman dan bangunan gedung a. Urban and Regional Development Institute, b. Kemitraan Habitat, c. Asosiasi Perumahan dan Permukiman

Indonesia, d. Asosiasi Pengembang Perumahan dan

Pemukiman Seluruh Indonesia, e. Persatuan Insinyur Indonesia, f. Ikatan Arsitek Indonesia, g. Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, h. Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia, i. Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia, j. Himpunan Ahli Manajemen Konstruksi

Indonesia, k. Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia; l. Ikatan Ahli Geologi Indonesia.

6. Lain-lain a. Komisi Keselamatan Bendungan, b. Komisi Keamanan Jembatan dan

Terowongan Jalan, c. Komite Keselamatan Konstruksi. d. Komite Keselamatan Bangunan Gedung, e. Tim Ahli Bangunan Gedung Provinsi DKI

Jakarta, f. Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Tangerang

Selatan, g. Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Bandung, h. Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Semarang, i. Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Surakarta, j. Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Yogyakarta, k. Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Surabaya.

Page 7: Sinergi Pengelolaan Risiko Kebencanaan Menuju Permukiman ... · risiko bencana dan kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam hal ... manajemen bencana yang terukur sejak ... Terhadap

JA

DW

AL

AC

AR

A Waktu Acara Narasumber Moderator

08.00 – 08.45 45’ Registrasi

Pembukaan

08.45 – 09.00 15’ Sambutan Selamat Datang dan

Pemutaran Video Safety Briefing

Protokoler

09.00 – 09.15 15’ Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Kasubag Protokol

09.15 – 09.30 15’ Pembacaan Doa Protokoler

09.30 – 09.45 15’ Laporan Ketua Panitia Direktur Bina

Penataan Bangunan

(BPB)

09.45 – 10.15 30’ Sambutan dan Pembukaan Menteri PUPR

10.15 – 11.30 25’

25’

10’

1. Keynote Speech

Kebijakan Pemerintah dalam

Meningkatkan Peran Pemerintah

Daerah dalam Mengantisipasi

Sumber Bencana

2. Keynote Speech

Membangun Budaya Antisipasi

Dini tehadap Risiko Bencana

3. Penyerahan Plakat dan Buku

Pusat Studi Gempa Nasional

(PUSGEN) kepada Menteri

Dalam Negeri dan Kepala BMKG

1. Menteri Dalam

Negeri

2. Kepala Badan

Meteorologi,

Klimatologi, dan

Geofisika

3. Menteri PUPR

11.30 – 12.15 10’

20’

15’

1. Pembacaan Surat Keputusan

Menteri PUPR tentang Komite

Keselamatan Bangunan Gedung

(KKBG)

2. Pengukuhan Komite

Keselamatan Bangunan Gedung

(KKBG)

3. Sambutan perwakilan anggota

KKBG

1. Dirjen Cipta Karya

2. Menteri PUPR

3. Perwakilan KKBG

12.15 – 13.00 45’ Peninjauan Pameran Menteri PUPR

12.15 – 13.00 45’ Ishoma

Page 8: Sinergi Pengelolaan Risiko Kebencanaan Menuju Permukiman ... · risiko bencana dan kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam hal ... manajemen bencana yang terukur sejak ... Terhadap

Waktu Acara Narasumber Moderator

Sesi Pleno I: Negara dalam Wilayah Bencana

13.00 – 13.20 20’ Peta Sumber dan Bahaya Gempa

Indonesia Tahun 2017 dan

Dampaknya bagi Inrastruktur

Prof.Dr.Ir. Masyhur Irsyam

MSE

DR. Ir. Jimmy Siswanto,

MSAE.

13.20 – 13.40 20’ Longsoran, Tsunami, dan Likuifaksi

Akibat Gempa dan Dampaknya Bagi

Indonesia

Prof. Wayan Sengara

(Pakar gempa ITB)

13.40 – 14.00 20’ Tingkat Kerawanan Geologis

Terhadap Kondisi Kebencanaan di

Indonesia

Dr. Danny Hilman

Natawidjaja (LIPI)

14.00 – 14.45 45’ Diskusi

14.45 – 15.15 45’ Coffee Break

Sesi Pleno II: Permukiman yang Tangguh Melalui Perencanaan Kawasan Rawan Bencana

15.15 – 15.35 20’ Penataan Ruang yang Adaptif,

Responsif, dan Tangguh terhadap

Bencana

Sekretaris Ditjen.

Pengendalian

Pemanfaatan Ruang Dan

Penguasaan Tanah Kem.

Agraria&Tata Ruang/BPN

Dr. Ir. Wicaksono Sarosa

15.35 – 15.55 20’ Bangunan Rumah dan Gedung yang

Tahan Gempa

Prof. Ir. Arief Sabaruddin,

CES

(Kapuslitbangkim)

15.55 – 16.15 20’ Manajemen Bencana untuk

Pembangunan Wilayah yang

Berkelanjutan dan Lesson Learned

Ketahanan Perkotaan terhadap

Bencana

Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D.

16.15 – 17.00 30’ Diskusi

17.00 – 17.15 15’ Pembacaan Hasil Rumusan dan

Rekomendasi

Direktur Bina Penataan Bangunan

17.15 – 17.30 15’ Penutupan Direktur Jenderal Cipta Karya

Page 9: Sinergi Pengelolaan Risiko Kebencanaan Menuju Permukiman ... · risiko bencana dan kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam hal ... manajemen bencana yang terukur sejak ... Terhadap

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Page 10: Sinergi Pengelolaan Risiko Kebencanaan Menuju Permukiman ... · risiko bencana dan kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam hal ... manajemen bencana yang terukur sejak ... Terhadap
Page 11: Sinergi Pengelolaan Risiko Kebencanaan Menuju Permukiman ... · risiko bencana dan kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam hal ... manajemen bencana yang terukur sejak ... Terhadap

Direktorat Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Telepon-faksimili: 021-72799246 E-mail: [email protected] Person in charge: Rogydesa (08314883821), Duty (085786250092), Dian (085770730691)

SEKRETARIAT PANITIA

Page 12: Sinergi Pengelolaan Risiko Kebencanaan Menuju Permukiman ... · risiko bencana dan kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam hal ... manajemen bencana yang terukur sejak ... Terhadap