RESUME BUKU HUKUM PERDATA

PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)

SALIM HS, SH, MS.

Disusun untuk memenuhi Ujian Kompetensi Dasar 1

Mata Kuliah Hukum Perdata

Dosen Pengampu : Suraji, SH, M. Hum

Oleh:

Anggit Dwi Astuti (E0014436)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2015

1

BAGIAN PERTAMA : HUKUM PERDATA

BAB I

PENDAHULUAN

Hukum Perdata yang berlaku saat ini merupakan produk pemerintah Hindia Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan atas asas Konkordinasi, artinya bahwa hukum yang berlaku di Indonesia sama dengan ketentuan hukum yang berlaku di negeri Belanda. KUH Perdata terdiri atas empat buku yaitu Buku I tentang Hukum Orang; Buku II tentang Hukum Benda; Buku III tentang Perikatan; Buku IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa.

2

BAGIAN KEDUA : HUKUM ORANG (PERSONENRECHT)

BAB II

PRINSIP-PRINSIP HUKUM DALAM HUKUM PERDATA

A. Istilah dan Pengertian Hukum Perdata

Menurut pandangan para ahli, pengertian hukum perdata sebagai berikut :.

a. Vollmar : Hukum Perdata ialah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas.

b. Sudikno Mertokusumo : Hukum Perdata ialah Hukum antarperorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan masing-masing pihak.

B. Luas Lapangan Hukum Perdata

Hukum perdata dibagi menjadi dua macam yaitu hukum perdata dalam arti luas dan hukum perdata dalam arti sempit. Yang dimaksud hukum perdata dalam arti luas ialah bahan hukum sebagaimana yang tertera dalam KUH Perdata (BW), KUHD (WvK), beserta sejumlah yang disebut undang-undang tambahan (UU nama perniagaan, UU mengenai perkumpulan koperasi, hukum kepailitan dan hukum acara). Sedangkan dalam arti sempit ialah bahan hukum yang terdapat dalam KUH Perdata saja.

C. Hukum Perdata Materiil di Indonesia

Pemerintah Hindia Belanda tertera pada pasal 131 IS (Indische Staatsregeling) membagi penduduk di daerah jajahannya atas tiga golongan yang dikemukakan berikut ini:a. Golongan Eropa b. Golongan Timur Asing, yaitu orang Tionghoa dan bukan Tionghoa.c. Bumiputera, yaitu orang Indonesia asli.

D. Sumber Hukum Perdata Tertulis

Sumber hukum perdata dibagi menjadi dua macam yaitu hukum perdata tertulis adalah tempat ditemukannya kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tertulis, yaitu seperti terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi.

E. Sejarah Terjadinya Hukum Perdata

Pada mulanya, hukum perdata Belanda dirancang oleh suatu panitia yang dibentuk pada tahun 1814, yang diketuai oleh Mr. J. M. Kemper (1776-1824). Pada tahun 1816, J. M. Kemper menyampaikan rencana code hukum tersebut kepada pemerintah Belanda. Rencana code hukum Belanda didasarkan pada Hukum Belanda Kuno. Code hukum ini diberi nama Ontwerp Kemper. Namun Ontwemper Kemper ini mendapat tantangan yang keras dari P. Th. Nicolai. Nicolai ini merupakan anggota parlemen yang berkebangsaan Belgia dan juga menjadi presiden pengadilan Belgia. Pada tahun 1824, J. M. Kemper meninggal dunia. Selanjutnya, penyusunan kodifikasi code hukum perdata diserahkan kepada Nicolai. Akibat perubahan tersebut, hukum yang didasarkan pada hukum kebiasaan/hukum kuno, tetapi dalam perkembangannya sebagian besar code hukum Belanda didasarkan pada code civil Prancis. Code civil ini juga meresepsi hukum Romawi, corpus civilis dari Justisianus. Jadi, hukum perdata Belanda merupakan gabungan dari hukum kebiasaan/hukum kuno Belanda dan code civil Prancis.

3

Berdasarkan atas gabungan berbagai ketentuan tersebut, maka pada tahun 1838, kodifikasi hukum perdata Belanda ditetapkan dengan Stb. 1838. Sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1848, kodifikasi hukum perdata Belanda diberlakukan di indonesia dengan Stb.1848. Jadi, pada saat itulah hukum perdata Belanda mulai berlaku di indonesia yang hanya diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan dipersamakan dengan mereka.

F. Berlakunya Hukum Perdata Sejak Kemerdekaan

Hukum perdata yang berlaku saat ini didasarkan pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Pasal II AP UUD 1945 berbunyi : “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.” Berarti bahwa ketentuan yang ada pada zaman Hindia Belanda, khususnya hukum perdata, masih berlaku di Indonesia. Tujuannya untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum di bidang hukum keperdataan.

G. Sistematika Hukum Perdata

Sistematika hukum perdata dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu menurut ilmu pengetahuan dan menurut KUH Perdata. Sistematika hukum pedata berdasarkan ilmu pengetahuan adalah :a. Hukum tentang orangb. Hukum kekeluargaanc. Hukum harta kekayaand. Hukum warisan

Sistematika hukum perdata berdasarkan KUH Perdata sebagai berikut :a. Buku I : tentang Orangb. Buku II : tentang Hukum Belanda c. Buku III : tentang Perikatand. Buku IV : tentang Pembuktian dan Daluwarsa

Hukum perdata Belanda dibagi menjadi lima buku, yaitu sebagai berikut :a. Buku I : tentang Hukum Orang dan Keluarga (Personen-en-Famili-erecht)b. Buku II : tentang Badan Hukum (Rechtpersoon)c. Buku III : tentang Hak Kebendaan (Van Zaken)d. Buku IV : tentang Perikatan (Van Verbintenissen)e. Buku V : tentang Daluwarsa (Van Verjaring)

BAB III

4

SUBJEK HUKUM

A. Pengertian Hukum Orang

Hukum Orang adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang subjek hukum dan wewenangnya, kecakapannya, domisili dan catatan sipil.

B. Tempat Pengaturan Hukum Orang

Hal-hal yang diatur dalam Buku I KUH Perdata dikemukakan berikut ini :1. Menikmati dan kehilangan hak kewargaan (Pasal 1 s.d. Pasal 3 KUH Perdata)2. Akta catatan sipil (Pasal 4 s.d. Pasal 16 KUH Perdata)3. Tempat tinggal (domisili) (Pasal 17 s.d. Pasal 25 KUH Perdata)4. Perkawinan (Pasal 26 s.d. Pasal 102/249 KUH Perdata)5. Hak dan kewajiban suami-istri (Pasal 103 s.d. Pasal 118 KUH Perdata)6. Persatuan harta kekayaan menurut UU dan pengurusannya (Pasal 119 s.d Pasal 138 KUH

Perdata)7. Perjanjian Kawin (Pasal 139 s.d Pasal 179 KUH Perdata)8. Persatuan atau perjanjian kawin dalam perkawinan untuk kedua kalinya atau selanjutnya (Pasal

180 s.d 185 KUH Perdata)9. Perpisahan Harta Perkawinan (Pasal 180 s.d. Pasal 185 KUH Perdata)10. Pembubaran Perkawinan (Pasal 199 s.d. 232a KUH Perdata)11. Perpisahan meja dan ranjang (Pasal 233 s.d Pasal 249 KUH Perdata)12. Kebapakan dan keturunan anak-anak (Pasal 250 s.d Pasal 289 KUH Perdata)13. Kekeluargaan sedarah dan semenda (Pasal 290 s.d. Pasal 297 KUH Perdata)14. Kekuasaan orangtua (Pasal 298 s.d. Pasal 329 KUH Perdata)15. Kebelumdewasaan dan perwalian (Pasal 330 s.d. Pasal 418 KUH Perdata)16. Perlunakan (Pasal 419 s.d. Pasal 432 KUH Perdata)17. Pengampuan (Pasal 433 s.d. Pasal 462 KUH Perdata)18. Keadaan tak hadir (Pasal 463 s.d. Pasal 465 KUH Perdata)

C. Subjek Hukum

1. Pengertian Subjek Hukum

Istilah subjek hukum berasal dari terjemahan rechtsubject (Belanda) atau law of subject (Inggris). Pada umunya rechtsubject diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban.

2. Pembagian Subjek Hukum

Didalam berbagai literatur dikenal dua macam subjek hukum, yaitu manusia dan badan hukum. Ada dua pengertian manusia yaitu biologis dan yuridis. 1) Manusia

Orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang telah dewasa atau kawin dan ukuran kedewasaan adalah sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin.

2) Badan Hukum

a. Landasan dan Konsepsi Yuridis Badan Hukum

Badan hukum diatur dalam Pasal 1653 s.d Pasal 1665 KUH Perdata. Badan hukum dalam bahasa Belanda disebut Rechtpersoon. Rechtpersoon adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi. Unsur-unsur Badan Hukum adalah:

a) Mempunyai perkumpulanb) Mempunyai tujuan tertentuc) Mempunyai harta kekayaan

5

d) Mempunyai hak dan kewajibane) Mempunyai hak untuk menggugat dan digugat

b. Pembagian Badan Hukum

Badan Hukum dapat dibedakan menurut bentuknya, peraturan yang mengaturnya, dan sifatnya sebagai berikut :

a) Badan Hukum menurut bentuknya ada dua macam Badan Hukum menurut bentuknya yaitu Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat.

b) Ada dua macam badan hukum menurut peraturan yang mengaturnya yaitu Badan Hukum yang tertletak dalam lapangan Hukum Perdata BW dan Badan Hukum yang letaknya dalam lapangan Hukum Adat.

c) Badan Hukum menurut sifatnya dibagi menjadi dua macam yaitu korporasi dan yayasan.

c. Teori-teori Badan Hukum

Ada lima teori yang menganalisis tentang Badan Hukum, sebagaimana dikemukakan berikut ini:

a) Teori Fiksi.b) Teori Konsensic) Teori Zweckvermogend) Teori Kekayaan Bersama (Teori Jhering)e) Teori Realis atau Organik

D. Hubungan antara Hukum, Hak dan Kewajiban

Hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat karena hukum itu berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia dan membagi hak dan kewajiban.

Hak dibagi dua macam, yaitu hak mutlak dan hak relatif. Hak mutlak adalah hak-hak yang memuat kekuasaan untuk bertindak. Hak relatif adalah hak yang berisi wewenang untuk menuntut hak yang hanya dimiliki seseorang terhadap orang-orang tertentu.

Kewajiban merupakan suatu pembatasan dan beban. Ada lima kelompok kewajiban, yaitu :a) Kewajiban-kewajiban yang mutlak dan nisbib) Kewajiban-kewajiban publik dan perdatac) Kewajiban-kewajiban yang positif dan negatifd) Kewajiban-kewajiban universal, umum dan khususe) Kewajiban-kewajiban primer dan yang bersifat memberi sanksiDari uraian diatas jelaslah bahwa antara hukum, hak dan kewajiban terdapat hubungan yang

erat antara ketiganya, karena hukum itu melindungi kepentingan manusia dan membagi hak dan kewajiban.

6

BAB IV

DOMISILI DAN CATATAN SIPIL

A. Domisili

1. Dasar Hukum dan Pengertian Domisili

Tempat kediaman (domisili) diatur dalam Pasal 17 s.d Pasal 25 KUH Perdata. Tempat kediaman adalah tempat seseorang melakukan perbuatan hukum.

2. Macam Domisili.

Di dalam Hukum Eropa Kontinental, khususnya KUH Perdata dan NBW (BW Baru) negeri Belanda, tempat tinggal dibedakan menjadi dua macam yaitu :a. Tempat kediaman yang sesungguhnyab. Tempat kediaman yang dipilih

B. Catatan Sipil

1. Dasar Hukum dan Pengertian Catatan Sipil

Catatan Sipil diatur dalam Bab II Buku I KUH Perdata yaitu Pasal 4 s.d Pasal 16 KUH Perdata. Di dalam NBW (BW Baru) negeri Belanda diatur dalam Titel 4 Buku I NBW, yang dimulai dari Art. 16 s.d. Art. 29.

Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan, dan kematian.

2. Jenis-jenis Akta Catatan Sipil dan Syarat-syarat Memperolehnya

Ada lima jenis Akta Catatan Sipil yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya, yaitu :a. Akta Kelahiran

Suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran. Akta Kelahiran dibedakan menjadi empat jenis yaitu :1) Akta Kelahiran Umum2) Akta Kelahiran Istimewa3) Akta Kelahiran Luar Biasa4) Akta Kelahiran Tambahan

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi dalam pengurusan akta kelahiran yaitu :

1) Surat keterangan dari yang berwenang2) Surat pengantar lurah/kepala desa3) Surat nikah/akta perkawinan orangtuanya4) Surat Bukti Kewarganegaraannya bagi WNA yang telah menjadi WNI dan ganti nama5) Kartu Keluarga (KK)6) Bagi WNA melampirkan dokumen-dokumen asing7) Dua orang saksi yang memenuhi persyaratan : dewasa (berumur 21 tahun keatas), sehat jasmani

dan rohani, tidak buta huruf dan berdomisili di Kantor Catatan Sipil yang bersangkutan.

7

b. Akta Perkawinan

Suatu akta yang dikeluarkan/diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan akta perkawinan dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kepala Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non-islam.

Syarat untuk mendapatkan akta perkawinan, adalah berikut ini :

1) Persyaratan umum, seperti surat pengantar dari lurah; Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK); Akta Kelahiran/Surat kenal lahir; dan pasfoto 3x4 lembar.

2) Persyaratan khusus- WNI keturunan asing harus dilengkapi dengan SBKRI, KI dan ganti nama- WNA harus dilengkapi dengan STMD (Polisi), STA (Imigrasi), Aurat Keterangan Model

KR, Pajak Bangsa Asing dan KIM/KIMS.3) Bagi WNI keturunan asing yang bukan penduduk dari wilayah hukum Kantor Catatan Sipil

tempat diajukan akta, harus dilengkapi surat keterangan dari Kantor Catatan Sipil daerah asalnya.

4) Paspor surat keterangan kedutaan (izin) perwakilan diplomatik bagi orang asing.5) Khusus bagi anggota ABRI, harus ada izin dari komandan.6) Bagi PNS harus memperhatikan PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang

Perubahan Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.7) Aka cerai/surat talak, akta kematian dari suami/istri terdahulu.8) Surat izin orangtua bagi mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun.9) Apabila orangtua mengizinkan, harus ada izin dari Pengadilan Negeri.10) Surat dispensasi dari Pengadilan Negeri bagi calon mempelai yang usianya belum mencapai 19

tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.11) Surat keputusan pengadilan kalau terjadi sanggahan.12) Surat izin dari Pengadilan Negeri bagi calon suami yang hendak poligami.13) Izin dari Balai Harta Peninggalan (BHP) bagi calon mempelai yang berada di bawah

pengampuan.14) Bagi perkawinan yang dilaksanakan kurang dari 10 hari kerja sejak dilaporkan, harus ada

dispensasi camat.15) Akta kelahiran anak luar kawin yang akan diakui dan disahkan dalam perkawinan.16) Surat perjanjian perkawinan (pemisahan harta) dari notaris.17) Ada dua orang saksi. Syaratnya dalah dewasa (berumur 21 tahun keatas), sehat jasmani dan

rohani, tidak buta huruf dan berdomisili di Kantor Catatan Sipil.

c. Akta Perceraian

Akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang setelah adanya putusan pengadilan. Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan akta perceraian bagi orang yang beragama Islam adalah Paniteran Pengadilan Agama atas nama Ketua Pengadilan Agama, dan bagi yang beragama non-islam adalah Kantor Catatan Sipil. Ada dua persyaratan untuk dapat terbitnya akta perceraian bagi orang yang beragama non-islam yaitu :1) Ada penetapan perceraian dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang

pasti/tetap2) Harus ada akta perkawinan

d. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak

Suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan pengakuan dan pengesahan terhadap anak luar kawin.

e. Akta Kematian

Suatu akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Catatan Sipil yang berkaitan dengan meninggalnya seseorang. Akta kematian dapat dibagi menjadi dua macam yaitu akta kematian umum dan akta kematian khusus. Ada dua syarat untuk mendapatkan akta kematian umum, sebagai berikut :1) Surat Keterangan Kematian dari lurah/kepala desa dan atau dari Rumah Sakit

8

2) Akta perkawinan dan akta kelahiran anak/anak-anaknya, bila sudah menikah dan mempunyai anak.

Ada tiga syarat untuk mendapatkan akta kematian khusus, sebagai berikut:

1) Surat Kematian dari lurah/kepala desa dan atau dari Rumah Sakit2) Akta perkawinan dan akta kelahiran anak/anak-anaknya, bila sudah menikah dan mempunyai

anak.3) Dua orang saksi yang betul-betul mengetahui peristiwa kematian tersebut.

3. Manfaat Akta Catatan Sipil

Ada tiga manfaat akta catatan sipil bagi pribadi, yaitu :1) Menentukan status hukum seseorang2) Merupakan alat bukti yang paling kuat di muka dan di hadapan hakim3) Memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri

Manfaat bagi pemerintah, adalah :1) Meningkatkan tertib administrasi kependudukan2) Merupakan penunjang data bagi perencanaan pembangunan3) Pengawasan dan pengendalian terhadap orang asing yang datang ke Indonesia.

9

BAGIAN KETIGA : HUKUM KELUARGA (FAMILIERECHT)

BAB V

PENGERTIAN DAN ASAS-ASAS HUKUM KELUARGA

A. Pengertian Hukum Keluarga

Istilah hukum keluarga berasal dari terjemahan kata Familierecht (Belanda) atau Law of Familie (Inggris). Beberapa pengertian hukum keluarga yaitu :1. Ali Affandi : Hukum keluarga ialah keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum

yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan (perkawinan, kekuasaan orangtua, perwalian, pengampuan, keadaan tak hadir).

2. Tahir Mahmoud : Hukum keluarga sebagai prinsip-prinsip hukum yang diterapkan berdasarkan ketaatan beragama berkaitan dengan hal-hal yang secara umum diyakini memiliki aspek religius menyangkut peraturan keluarga, perkawinan, perceraian, hubungan dalam keluarga, kewajiban dalam rumah tangga, warisan, pemberian mas kawin, perwalian dll.

B. Sumber Hukum Keluarga

Hukum keluarga dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu hukum keluarga tertulis dan hukum keluarga tidak tertulis.

C. Asas-asas Hukum Keluarga

Berdasarkan KUH Perdata dan UU No. 1 Tahun 1974, lima asas hukum keluarga adalah :1. Asas monogami (Pasal 27 BW; Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974)2. Asas konsensual (Pasal 28 KUH Perdata; Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974)3. Asas persatuan bulat (Pasal 199 KUH Perdata)4. Asas proporsional (Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974)5. Asas tak dapat dibagi-bagi (Pasal 331 KUH Perdata; Pasal 351 KUH Perdata; Pasal 361 KUH

Perdata)

D. Ruang Lingkup Hukum Perdata

Di dalam bagian hukum keluarga difokuskan pada kajian perkawinan, perceraian dan harta benda dalam perkawinan.

E. Hak dan Kewajiban dalam Hukum Keluarga

Hak dan kewajiban dalam hukum keluarga dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :1. Hak dan kewajiban antara suami-istri (Pasal 32 s.d Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974)2. Hak dan kewajiban antara orangtua dengan anaknya (Pasal 45 s.d. 49 UU No. 1 Tahun 1974)3. Hak dan kewajiban antara anak dengan orangtuanya manakala orangtuanya telah mengalami

proses penuaan.

10

BAB VI

ESENSI PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk memebentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974).

B. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal Ketuhanan Yang Maha Esa.

C. Syarat-syarat dan Momentum Sahnya Perkawinan

Dalam KUH Perdata, syarat untuk melangsungkan perkawinan dibagi dua macam yaitu syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan. Syarat materiil dibagi menjadi dua yaitu syarat materiil mutlak dan syarat materiil relatif

Syarat formal adalah syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksaan perkawinan. Syaratnya adalah :1. Pemberitahuan tentang maksud kawin dan pengumuman maksud kawin (Pasal 50 s.d. Pasal 51

KUH Perdata)2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bersamaan dengan dilangsungkannya perkawinan

D. Larangan Perkawinan

Di dalam KUH Perdata diatur tentang larangan perkawinan. Larangan tersebut adalah :1. Larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dengan kekeluargaan sedarah dan karena

perkawinan2. Larangan kawin karena zina3. Larangan kawin untuk memperbarui perkawinan setelah adanya perceraian, jika belum lewat

satu tahun.

E. Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan

Pencegahan perkawinan merupakan upaya untuk menghalangi suatu perkawinan antara calon pasangan suami-istri yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Orang yang dapat melakukan pencegahan perkawinan adalah :1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah2. Saudara3. Wali nikah4. Pengampu5. Pihak yang berkepentingan (Pasal 14 UU No. 1 Tahun 1974)

Pembatalan perkawinan adalah suatu upaya untuk membatalkan perkawinan yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974). Perkawinan yang dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan adalah :1. Perkawinan yang tidak dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat2. Wali nikah yang tidak sah atau tanpa dihadiri oleh dua orang saksi

11

F. Perjanjian Kawin

Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 139 s.d. Pasal 154 KUH Perdata. Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami-istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.

G. Akibat Perkawinan

Tiga akibat perkawinan yaitu :1. Adanya hubungan suami-istri2. Hubungan orangtua dengan anak3. Masalah harta kekayaaan

12

BAB VII

PUTUSNYA PERKAWINAN

A. Dasar Hukum dan Pengertian Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami-istri, yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 38 s.d. Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 14 s.d. Pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 199 KUH Perdata, Pasal 113 s.d. Pasal 128 Inpres No. 1 Tahun 1991.

B. Macam Putusnya Perkawinan

Di dalam KUH Perdata putusnya perkawinan disebebakan oleh :1. Kematian salahsatu pihak2. Tidak hadirnya suami-istri selama 10 tahun dan diikuti perkawinan baru3. Adanya putusan hakim4. Perceraian (Pasal 199 KUH Perdata)

C. Alasan-alasan Perceraian

Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 110 dijelaskan mengenai alasan-alasan perceraian. Alasan-alasan itu adalah sebagai berikut :1. Salah satu pihak berbuat zina2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak

lain dan tanpa alasan yang sah3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan kepada pihak yang lain5. Salah satu pihak mendapat cacat badan6. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran7. Suami melanggar ta’lik talak8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga

D. Prosedur Perceraian

Prosedur perceraian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Tata cara cerai talak adalah sebagai berikut :1. Seorang suami yang akan mengajukan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan

maupun tertulis kepada Pengadilan Agama 2. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan tersebut dan selambat-

lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak

3. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga

4. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama dihadiri oleh istri atau kuasanya

5. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo enam bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tetap tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh

6. Setelah sidang menyatakan ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak, dalam rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami-istri.

7. Gugatan cerai talak ini dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan Agama

13

Proses melakukan gugat cerai dikemukan berikut ini :

1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama2. Gugatan perceraian karena alasan :

a. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah

b. Antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

3. Suami mendapat hukum penjara lima tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung

4. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan

5. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat :a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suamib. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi

hak bersama suami-istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau berang-barang yang menjadi hak istri.

E. Akibat Putusnya Perkawinan

Akibat putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 149 Inpres No. 1 Tahun 1991. Akibat putusanya perkawinan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu akibat talak dan akibat perceraian. Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :1. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali

bekas istri tersebut qobla al dukhul 2. Memberikan nafkah, mas kawin, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah,

kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil3. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separo apabila qobla al dukhul4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Akibatnya putusan perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 156 Inpres No. 1 Tahun 1991. Ada tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu :1. Terhadap anak-anaknya2. Terhadap harta bersama3. Terhadap mut’ah

14

BAGIAN KEEMPAT : HUKUM BENDA (ZAKENRECHT)

BAB VIII

PENGERTIAN DAN SISTEM PENGATURAN HUKUM BENDA

A. Pengertian Hukum Benda

Zakenrecht (hukum benda) adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda dan hak kebendaan.

B. Tempat Pengaturan Hukum Benda

Hukum benda diatur di dalam Buku II KUH Perdata dan UUPA. Di dalam BW Baru (NBW) negeri Belanda, hukum benda diatur dalam Buku III tentang van Zaaken (hukum benda). Buku II KUH Perdata tidak hanya mengatur tentang hak kebendaan semata-mata, tetapi juga mengatur tentang hak waris.

C. Sistem Pengaturan Hukum Benda

Dalam kajian berbagai literatur tentang hukum perdata, dapat dilihat bahwa sistem pengaturan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka.

D. Pembagian Hukum Benda

Hukum benda diatur dalam Buku II KUH Perdata. Jumlah pasal yang mengatur tentang hukum benda sebanyak 733 pasal. Dimulai dari Pasal 499 KUH Perdata s.d. Pasal 1232 KUH Perdata dan terdiri atas 21 bab.

15

BAB IX

ASPEK YURIDIS TENTANG HAK MILIK, BEZIT DAN LEVERING

A. Pengertian Benda

Istilah benda merupakan terjemahan dari kata zaak (Belanda) atau material (Inggris). Di dalam berbagai literatur dikenal tiga macam pengertian benda, yaitu :1. Sebagai barang yang dapat dilihat atau berwujud (pengertian sempit)2. Sebagai kekayaan seseorang yang berupa hak dan penghasilan3. Sebagai objek hukum, lawannya subjek hukum

B. Macam-macam Benda

Di dalam Pasal 503, 504 dan Pasal 505 KUH Perdata telah ditentukan pembagian benda. Benda di dalam ketentuan tu dibagi menjadi dua macam yaitu :1. Benda bertubuh dan tidak bertubuh2. Benda bergerak dan tidak bergerak

C. Hak Kebendaan

Yang disebut dengan hak kebendaan (zakelijkrecht) adalah suatu hak untuk menguasai suatu benda. Hak kebendaan dibagi dua macam yaitu :1. Hak menikmati2. Hak jaminan

D. Hak Milik

1. Pengertian Hak Milik

Pengertian Hak milik adalah dari :a. Pasal 570 KUH Perdata : Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu

kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan.

b. Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1960 : Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan yang tercantum dalam Pasal 66 UUPA.

2. Ciri-ciri Hak Milik

Ciri-ciri hak milik dikemukakan berikut ini :a. Hak milik merupakan hak pokok terhadap hak-hak kebendaan lain yang bersifat terbatasb. Hak milik merupakan hak yang paling sempurnac. Hak milik bersifat tetapd. Hak milik merupakan inti dari hak-hak kebendaan yang lain

3. Cara-cara Memperoleh Hak Milik

Dalam Pasal 584 KUH Perdata ditentukan lima cara memperoleh hak milik, sebagai berikut :a. Pendakuan (toeeigening), yaitu memperoleh hak milik atas benda-benda yang tidak ada

pemiliknya (res nullius).b. Perlekatan (natrekking), yaitu suatu cara memperoleh hak milik, dimana benda itu

bertambah besar atau berlipat ganda karena alam.c. Daluwarsa (verjaring), yaitu suatu cara untuk memperoleh hak milik atau membebaskan

dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan dalam UU (Pasal 1946 KUH Perdata).

16

d. Pewarisan, yaitu suatu proses beralihnya hak milik atau harta warisan dan pewaris kepada ahli warisnya.

e. Penyerahan, yaitu perbuatan hukum yang bertujuan untuk memindahkan hak milik kepada pihak lainnya (pengertian yuridis).

4. Hapusnya Hak Milik

Hapusnya hak milik karena hal berikut ini :a. Orang lain memperoleh hak milik dengan salah satu cara memperoleh hak milikb. Musnahnya bendac. Pemilik melepaskan benda tersebutd. Benda/binatang itu menjadi liar atau lari dari pemiliknya

E. Bezit (Hak Menguasai)

1. Dasar Hukum, Pengertian dan Unsur-unsur Bezit

Bezit diatur di dalam Pasal 529 s.d. Pasal 568 KUH Perdata. Di dalam BW Baru (NBW), bezit diatur dalam Buku III tentang van Zaken yang dimulai dari Art. 585 s.d. Art. 593.

Bezit adalah suatu keadaan yang senyatanya, seseorang menguasai suatu benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, namun secara yuridis formal benda itu belum tentu miliknya.

Unsur-unsur yang tercantum dalam bezit, adalah seperti berikut :a. Adanya bezitterb. Adanya objek hukumc. Penguasaan secara materiild. Bezitter mendapat perlindungane. Tidak dipersoalkan objek itu milik siapa

2. Pembagian Bezit

Bezit atas benda dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu bezit yang beritikad baik dan bezit beritikad buruk. Bezit beritikad baik, apabila bezitter (pemegang bezit) memperoleh benda itu tanpa adanya cacat-cacat didalamnya. Sedangkan bezit beritikad buruk apabila pemegangnya (bezitternya) mengetahui bahwa benda yang dikuasainya bukan miliknya.

3. Cara Memperoleh dan Mempertahankan Bezit

Di dalam literatur dikenal dua cara memeperoleh bezit sebagai berikut :a. Occupatio (pendakuan/menduduki)

Memperoleh suatu barang/benda secara mandiri tanpa bantuan dari orang yang membezit lebih dahulu.

b. Traditio (penyerahan)Memperoleh benda itu dengan bantuan dari yang membezit terlebih dahulu.

4. Hak-hak Bezitter

Pada dasarnya, pemegang tanah, pekarangan, bangunan, ataupun benda-benda lainnya, baik bezit yang beritikad baik maupun beritikad buruk mendapat perlindungan hukum karena bezitter mendapat hak atau benda yang dikuasainya.

5. Berakhirnya Bezit

Yang diartikan dengan berakhir atas kehendak sendiri dari bezitter adalah bahwa bezitter menyerahkan benda itu secara sukarela atau meninggalkan barang yang telah dikuasainya.

17

F. Penyerahan (Levering)

1. Pengertian Penyerahan

Penyerahan yang nyata dari suatu benda, sehingga benda tersebut dialihkan ke dalam kekuasaan yang nyata dari pihak lawan.

2. Pembagian Penyerahan

Di dalam BW dikenal tiga macam penyerahan yaitu :a. Penyerahan (levering) benda bergerakb. Penyerahan (levering) benda tak bergerak c. Penyerahan (levering) piutang atas nama

3. Penyerahan Benda Bergerak

Ada tiga macam penyerahan benda bergerak yaitu :a. Penyerahan nyatab. Penyerahan kuncic. Penyerahan tidak perlu dilakukan

4. Penyerahan Benda Tidak Bergerak

Dilakukan dengan sebuah akta penyerahan (akta transpor). Akta itu dibuat dengan akta autentik dan atau akta dibawah tangan.

5. Penyerahan Piutang Atas Nama

Penyerahan hak-hak piutang atas nama, khususnya untuk benda bergerak dilakukan dengan cessie. Cessie merupakan penggantian orang berpiutang lama dengan seorang berpiutang baru.

18

BAB X

HAK JAMINAN

A. Jenis Jaminan

Pada dasarnya, jenis jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :1) Jaminan materiil (kebendaan)

Jaminan berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu.

2) Jaminan inmateriil (perorangan)Jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu.

B. Tanggungan Tertentu

1. Dasar Hukum dan Pengertian Hak Tanggungan

Dasar Hukum yang digunakan adalah UU No. 4 Tahun 11 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Pengertian Hak Tanggungan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah.

2. Asas-Asas Hak Tanggungan

Di dalam UU No. 4 Tahun 1996 dikenal beberapa asas :1) Mempunyai kedudukan yang diutamakan bagi kreditor pemegang Hak Tanggungan2) Tidak dapat dibagi-bagi3) Hanya dibebankan pada hak atas tanah yang telah ada4) Dapat dibebankan selain tanah juga berikut benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah

tersebut5) Dapat dibebankan atas benda lain yang berkaitan dengan tanah yang baru akan ada di kemudian

hari6) Sifat perjanjiannya adalah tambahan 7) Dapat dijadikan jaminan untuk utang yang baru akan ada8) Dapat menjamin lebih dari satu utang9) Tidak dapat diletakkan sita oleh pengadilan10) Hanya dapat dibebankan atas tanah tertentu11) Wajib didaftarkan12) Pelaksanaan eksekusi mudah dan pasti13) Dapat dibebankan dengan disertai janji-janji tertentu14) Objek tidak boleh diperjanjikan untuk dimiliki oleh pemegang Hak Tanggungan bila pemberi

Hak Tanggungan cedera janji

3. Objek dan Subjek Hak Tanggungan

Pada dasarnya tidak setiap hak atas tanah dapat dijadikan jaminan utang, tetapi hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan harus memenuhi ketentuan yang berlaku.

Yang dapat menjadi pemasangan Hak Tanggungan adalah :1) Pemberi hak tanggungan2) Pemegang hak tanggungan

4. Tata Cara Pemberian Hak Tanggungan

Sesuai ketentuan Pasal UU No. 4 Tahun 1996 sebagai berikut :

19

1) Didahului janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang.

2) Dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai perundang-undangan yang berlaku.

3) Objek Hak Tanggungan berupa hak atas tanah yang berasal dari konversi hak lama yang telah memenuhi syarat didaftarkan, akan tetapi belum dilakukan pemeberian, Hak Tanggungan dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan.

5. Pendaftaran Hak Tanggungan

Pendaftaran Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 13 s.d. Pasal 14 UU No. 4 Tahun 1996. Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh PPAT wajib didaftarkan.

6. Peralihan Hak Tanggungan

Pada dasarnya Hak tanggungan dapat dialihkan kepada pihak lainnya. Peralihan Hak Tanggungan ini diatur dalam Pasal 16 s.d. Pasal 17 UU No. 4 Tahun 1996. Peralihan Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan cara cessi, subrogasi, pewarisan dan sebab-sebab lainnya.

7. Hapusnya Hak Tanggungan

Hapusnya Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 18 s.d. Pasal 19 UU No. 4 Tahun 1996. Ada empat sebab hapusnya Hak Tanggungan adalah :1) Hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan2) Dilepaskan Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan3) Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri4) Hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan

8. Eksekusi Hak Tanggungan

Eksekusi Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 20 s.d. Pasal 21 UU No. 4 Tahun 1996. Ada dua macam cara eksekusi objek Hak Tanggungan yaitu melalui pelelangan umum dan eksekusi dibawah tangan.

9. Pencoretan (Roya) Hak Tanggungan

Roya Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 22 UU No. 4 Tahun 1996. Apabila Hak Tanggungan hapus, maka Kantor Pertanahan melakukan pencoretan (roya) catatan Hak Tanggungan pada buku tanah hak atas tanah dan sertifikatnya.

C. Jaminan Fiducia

1. Dasar Hukum dan Pengertian Fiducia

UU tentang fiducia diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999. Fiducia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.

2. Objek dan Subjek Jaminan Fiducia

Objek jaminan fiducia dibagi menjadi dua macam yaitu :1) Benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud2) Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani Hak Tanggungan

Subjek dari jaminan fiducia adalah pemberi dan penerima fiducia.

20

3. Pembebanan Fiducia

Pembebanan jaminan fiducia diatur dalam Pasal 4 s.d. Pasal 10 UU No. 42 Tahun 1999. Sifat jaminan fiducia adalah perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

4. Pendaftaran Jaminan Fiducia

Pendaftaran jaminan fiducia diatur dalam Pasal 11 s.d. Pasal 18 UU No. 42 Tahun 1999. Benda yang dibebani jaminan fiducia wajib didaftarkan. Pendaftaran dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fiducia.

5. Pengalihan Fiducia

Pengalihan hak atas utang (cessi) dengan jaminan fiducia dapat dialihkan oleh penerima fiducia kepada penerima fiducia baru (kreditor baru).

6. Hapusnya Jaminan Fiducia

Hapusnya jaminan fiducia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fiducia dikarenakan tiga sebab yaitu :1) Hapusnya utang yang dijamin dengan fiducia 2) Pelepasan hak atas jaminan fiducia oleh penerima fiducia3) Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fiducia (Pasal 25 UU No. 42 Tahun 1999)

7. Hak Mendahului

Hak mendahului diatur dalam Pasal 27 s.d. Pasal 28 UU No. 42 Tahun 1999. Hak mendahului adalah hak penerima fiducia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fiducia.

8. Eksekusi Jaminan Fiducia

Eksekusi jaminan fiducia diatur dalam Pasal 29 s.d. Pasal 34 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia. Eksekusi jaminan fiducia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fiducia.

21

BAB XI

POLA PEMBAGIAN WARISAN

A. Pengertian Hukum Waris

Hukum waris diatur di dalam Buku II KUH Perdata dimulai dari Pasal 830 s.d. Pasal 1130 KUH Perdata dan Inpres No. 1 Tahun 1991.

Pengertian hukum waris sebagai berikut :1) Vollmar : Hukum waris adalah perpindahan dari harta kekayaan seutuhnya, jadi keseluruhan

hak-hak dan wajib-wajib, dari orang yang mewariskan kepada warisnya.2) Pitlo : Hukum waris adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan

karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya.

B. Orang-Orang yang Berhak Menjadi Ahli Waris

Orang-orang yang berhak menerima warisan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :1) Ditentukan oleh undang-undang

Orang yang berhak menerima warisan, sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) WasiatAhli waris yang menerima warisan, karena adanya wasiat (testamen) dari pewaris kepada ahli waris, yang dituangkannya dalam surat wasiat.

C. Bagian yang Diterima Ahli Waris

Besarnya bagian yang diterima ahli waris disajikan berikut ini :1) Bagian keturunan dan Suami-Istri (Pasal 852 KUH Perdata)

Mendapatkan bagian yang sama besar di antara mereka2) Bagian Bapak, Ibu, Saudara Laki-Laki dan Saudara Perempuan

Bapak dan Ibu mendapatkan bagian dari warisan, saudara laki-laki dan perempuan bagian.3) Bagian Anak Luar Kawin (Pasal 862 s.d. Pasal 871 KUH Perdata)4) Anak Zina (Pasal 867 KUH Perdata)

Anak zina hanya berhak untuk mendapatkan nafkah seperlunya. Nafkah diatur selaras dengan kemampuan bapak atau ibunya, dan dikaitkan dengan jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah.

Dalam hukum waris Islam juga ditentukan secara sistematis besarnya bagian yang diterima dari ahli waris masing-masing. Bagian yang diterima ahli waris ditentukan berikut ini :1) Anak Perempuan (Pasal 176 Inpres No. 1 Tahun 1991)

a. Apabila anak perempuan mendapat seorang diri ia mendapat separo bagianb. Apabila terdiri dari dua orang atau lebih anak perempuan, mereka bersama-sama mendapat

dua pertiga bagian.c. Apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki

dua berbanding satu dengan perempuan (Pasal 176 KHI)2) Bagian Ayah (Pasal 177 Inpres No. 1 Tahun 1991)

a. Apabila pewaris tidak meninggalkan anak, maka ayah mendapat sepertiga bagian.b. Apabila pewaris meninggalkan anak, ayah mendapat seperenam bagian.

3) Bagian Ibu (Pasal 178 Inpres No. 1 Tahun 1991)a. Apabila pewaris ada anak atau dua saudara atau lebih, hak ibu mendapat 1/6 (seperenam)

bagian.

22

b. Apabila pewaris tidak ada anak, maka hak ibu 1/3 (sepertiga) bagian dari sisa, sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

4) Bagian Duda (Pasal 179 Inpres No. 1 Tahun 1991)a. Apabila saudara pewaris tidak meninggalkan anak, hak duda adalah 1/2 (seperdua) bagian.b. Apabila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat hak 1/4 (seperempat) bagian.

5) Bagian Saudara Laki-Laki dan Saudara Perempuan Seibu (Pasal 181 Inpres No. 1 Tahun 1991)Bagian yang diterima ahli waris saudara laki-laki dan perempuan adalah tidak sama bagiannya.

6) Bagian Saudara Perempuan Sekandung dan Seayah (Pasal 182 Inpres No. 1 Tahun 1991)Besarnya bagian yang diterima saudara perempuan kandung tergantung kuantitas saudara kandung itu sendiri.

23

BAGIAN KEENAM : HUKUM PERIKATAN (VERBINTENISSENRECHT)

BAB XII

PRINSIP-PRINSIP HUKUM DALAM HUKUM PERIKATAN

A. Pengertian Hukum Perikatan

Hukum perikatan adalah suatu kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi, sedangkan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi.

B. Tempat Pengaturan Hukum Perikatan

Hukum Perikatan diatur dalam Buku III KUH Perdata dimulai dari Pasal 1233 s.d. Pasal 1864 KUH Perdata. Terdiri atas 18 bab dan 631 pasal. Di dalam NBW negeri Belanda, tempat pengaturan hukum perikatan dalam Buku IV tentang Van Verbintenissen, yang dimulai dari Pasal 1269 NBW s.d. Pasal 1901 NBW.

C. Sistem Pengaturan Hukum Perikatan

Sistem pengaturan hukum perikatan adalah bersistem terbuka. Artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang.

D. Asas-Asas Hukum Perikatan

1. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : “Salah satu syarat syahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua pihak.” Ini mengandung makne, bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

2. Asas Pacta Sun Servanda

Asas pacta sun servanda berhubungan dengan akibat perjanjian. Hal ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi : “Perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang.”

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :a. Membuat atau tidak membuat perjanjianb. Mengadakan perjanjian dengan siapapunc. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannyad. Menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan

Asas-asas menurut Hukum Perikatan Nasional yaitu :

1. Asas Kepercayaan

Bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka di belakang hari.

24

2. Asas Persamaan Hukum

Bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum, dan tidak dibeda-bedakan antara satu sama lain, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama dan ras.

3. Asas Keseimbangan

Suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.

4. Asas Kepastian Hukum

Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi pembuatnya.

5. Asas Moral

Terikat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitor.

6. Asas Kepatutan

Asas ini tertuang dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Asas ini berkaita dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

7. Asas Kebiasaan

Suatu perjanjian tidak haya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.

8. Asas Perlindungan

Bahwa antara debitor dan kreditor harus dilindungi oleh hukum.

E. Sumber-Sumber Hukum Perikatan

Sumber-sumber hukum perikatan dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu :1) Perjanjian2) Undang-Undang3) Putusan pengadilan

F. Perikatan yang Bersumber dari Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Ada dua macam pengertian perjanjian adalah :a. Pasal 1313 KUH Perdata : perjanjian dalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.b. Van Dunne : Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan

kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. (Teori Baru)

2. Syarat-Syarat Syahnya Perjanjian

Di dalam Hukum Kontrak Amerika ada empat syarat syahnya perjanjian yaitu :1) Adanya penawaran dan penerimaan 2) Persesuaian kehendak3) Konsiderasi (prestasi)4) Kewenangan hukum para pihak dan pokok persoalan yang sah

25

Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat syahnya perjanjian sebagai berikut :

a. Adanya kesepakatan kedua belah pihakPersesuaian pernyataan antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Ada empat teori

yaitu:1) Teori Ucapan2) Teori Pengiriman3) Teori Pengetahuan4) Teori Penerimaan

b. Kecakapan BertindakKecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah

perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh UU.

c. Adanya objek perjanjianBahwa yang menjadi objek perjanjian adlah prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi

kewajiban debitor dan apa yang menjadi hak kreditor. Prestasi terdiri atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).

d. Adanya causa yang halal Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan

UU, kesusilaan, dan ketertiban umum.

3. Bentuk-Bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan dan perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan atau kesepakatan para pihak).

4. Interpretasi dalam Perjanjian

Penafsiran tentang perjanjian diatur dalam Pasal 1342 s.d. Pasal 1351 KUH Perdata.Isi perjanjian dibagi menjadi dua macam yaitu kata-katanya jelas dan kata-katanya tidak jelas, sehingga menimbulkan bermacam-macam pernafsiran.

5. Fungsi Perjanjian

Fungsi perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis adalah fungsi yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sedangkan fungsi ekonomis adalah fungsi yang menggerakan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.

6. Biaya dalam Pembuatan Perjanjian

Pada dasarnya setiap pembuatan perjanjian memerlukan biaya. Biaya-biaya itu meliputi :a. Biaya penelitianb. Biaya negoisasic. Biaya monitoringd. Biaya pelaksanaane. Biaya kekeliruan hukum

26

G. Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang

Perikatan yang lahir karena UU diatur dalam Pasal 1352 s.d. Pasal 1380 KUH Perdata. Perikatan yang lahir dari UU adalah suatu perikatan yang lahirl adanya karena telah ditentukan dalam UU itu sendiri.

Perikatan yang lahir dari UU dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :1) Perikatan yang lahir dari UU saja2) Perikatan yang lahir karena perbuatan manusia

H. Putusan Pengadilan (Yurisprudensi)

Putusan pengadilan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam hukum perikatan karena putusan pengadilan dapat melengkapi kelemahan-kelemahan dan stagnasi (hambatan) dalam penegakan hukum.

27

BAB XIII

KETENTUAN-KETENTUAN UMUM DALAM HUKUM PERIKATAN

A. Pengertian Perikatan dan Unsur-Unsurnya

Para ahli memberikan definisi perikatan, sebagai berikut :1) Nieuwenhuis : Hubungan hukum harta kekayaan antara dua orang atau lebih, dimana pihak

yang satu (debitor) wajib melakukan prestasi, sedangkan pihak lain berhak atas suatu prestasi.2) Sudikno Mertokusumo : Hubungan hukum yang berisi hak di satu pihak dan kewajiban di pihak

lain, yang timbul karena dua orang berhubungan (karena hubungan hukum).Unsur-unsur perikatan sebagai berikut :

1) Adanya hubungan hukum2) Adanya dua pihak yaitu kreditor dan debitor3) Adanya hak dan kewajiban4) Adanya prestasi5) Dalam bidang hukum harta kekayaan

B. Jenis-Jenis Perikatan

Pada dasarnya jenis perikatan dapat dibedakan menjadi dua jenis :1) Perikatan perdata

Suatu perikatan yang dapat dituntut di muka dan di hadapan pengadilan manakala salah satu pihak atau lebih telah melakukan wanprestasi.

2) Perikatan wajarSuatu perikatan yang timbul karena adanya perjudian.

Perikatan perdata dapat dibagi sebagai berikut :1. Perikatan Bersyarat

Perikatan bersyarat diatur dalam Pasal 1253 s.d. Pasal 1267 KUH Perdata. Perikatan bersyarat adalah perikatan yang digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang belum tentu akan terjadi.

2. Perikatan dengan Ketetapan Waktu

Perikatan dengan ketetapan waktu diatur dalam Pasal 1268 BW s.d. Pasal 1271 BW. Perikatan dengan ketetapan waktu adalah suatu perikatan yang ditangguhkan pelaksanaannya sampai pada waktu yang ditentukan.

3. Perikatan Alternatif

Perikatan alternatif diatur dalam Pasal 1272 KUH Perdata s.d. Pasal 1277 KUH Perdata. Alternatif didasarkan pada segi sisi dan maksud perjanjian.

4. Perikatan Tanggung Renteng

Perikatan tanggung renteng diatur dalam Pasal 1278 s.d. Pasal 1295 KUH Perdata. Perikatan tanggung renteng adalah suatu perikatan dimana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berutang berhadapan dengan satu kreditor.

5. Perikatan Dapat Dibagi dan Tak Dapat Dibagi

Perikatan dapat dibagi dan tak dapat dibagi diatur dalam Pasal 1296 s.d. Pasal 1303 KUH Perdata. Perikatan dapat dibagi adalah suatu perikatan dimana setiap debitor hanya bertanggungjawab sebesar bagiannya terhadap pemenuhan prestasinya.

28

Ada dua penyebab timbulnya perikatan tak dapat dibagi yaitu oleh karena sifat prestasi tidak dapat dibagi-bagi/dipisah-pisahkan, berdasarkan kekuatan.

6. Perikatan dengan Ancaman Hukuman

Perikatan dengan ancaman hukuman diatur dalam Pasal 1304 s.d. Pasal 1312 KUH Perdata. Perikatan dengan ancaman hukuman adalah suatu perikatan dimana seseorang untuk jaminan pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan melakukan sesuatu manakala perikatan itu tidak dipenuhi.

C. Somasi

1. Dasar Hukum dan Pengertiannya

Somasi diatu dalam Pasal 1238 s.d. Pasal 1243 KUH Perdata. Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditor) kepada si berutang (debitor) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya.

2. Bentuk dan Isi Somasi

Bahwa bentuk somasi yang harus disampaikan kreditor kepada debitor adalah dalam bentuk surat perintah atau sebuah akta yang sejenis. Isi/hal-hal yang harus dimuat dalam surat somasi, yaitu :a. Apa yang dituntut (pembayaran pokok kredit dan bunganyab. Dasar tuntutan (perjanjian kredit yang dibuat antara kreditor dan debitor c. Tanggal paling lambat untuk memenuhi prestasi

3. Peristiwa-Peristiwa yang Tidak Memerlukan Somasi

Ada lima macam peristiwa-peristiwa yang tidak mensyaratkan pernyataan lalai, sebagaimana dikemukakakan berikut ini :a. Debitor menolak pemenuhanb. Debitor mengakui kelalaiannyac. Pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukand. Pemenuhan tidak berarti lagie. Debitor melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya.

D. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor.

2. Akibat Adanya Wanprestasi

Ada empat akibat adanya wanprestasi, sebagaimana dikemukakan berikut ini :a. Perikatan tetap adab. Debitor harus membayar ganti rugi kepada kreditor (Pasal 1243 KUH Perdata)c. Beban risiko beralih untuk kerugian debitor jika halangan itu timbul setelah debitor

wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditor.

3. Tuntutan atas Dasar Wanprestasi

Kreditor dapat menuntut kepada debitor yang telah melakukan wanprestasi hal-hal sebagai berikut :a. Kreditor dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitorb. Kreditor dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitor (Pasal 1267 KUH Perdata)c. Kreditor dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena

keterlambatan (H. R. 1 November 1918)29

d. Kreditor dapat menuntut pembatalan perjanjiane. Kreditor dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitor

E. Ganti Rugi

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi yaitu :a. Ganti rugi karena wanprestasi (Pasal 1243 s.d. Pasal 1252 KUH Perdata)

Suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitor yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditor dan debitor.

b. Ganti rugi karena melawan hukum Suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya.

F. Keadaan Memaksa

1. Dasar Hukum dan Pengertian Keadaan Memaksa

Ketentuan keadaan memaksa diatur dalam Pasal 1244 s.d. Pasal 1245 KUH Perdata. Keadaan memaksa adalah suatu keadaan dimana debitor tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditor, yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya.

2. Macam Keadaan Memaksa

Keadaan memaksa dapa dibagi menjadi dua macam yaitu :a. Keadaan memaksa absolut

Suatu keadaan dimana debitor sama sekali tidak dapat memenuhi perutangannya kepada kreditor, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang dan adanya lahar.

b. Keadaan memaksa yang relatifSuatu keadaan yang menyebabkan debitor masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya, tetapi pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar, yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia, atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar.

3. Teori-Teori Keadaan Memaksa

Ada dua teori yang membahas tentang keadaan memaksa, yaitu :a. Teori ketidakmungkinan

1) Ketidakmungkinan absolut Suatu ketidakmungkinan sama sekali dari debitor untuk melakukan prestasinya pada kreditor.

2) Ketidakmungkinan relatif atau ketidakmungkinan subjektifSuatu ketidakmungkinan relatif dan debitor untuk memnuhi prestasinya.

b. Teori penghapusan atau peniadaan kesalahan

4. Akibat Keadaan Memaksa

Ada tiga akibat keadaan memaksa yaitu :a. Debitor tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUH Perdata)b. Beban risiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementarac. Kreditor tidak berhak atas pemenuhan prestasi

G. Risiko

Di dalam teori hukum dikenal suatu ajaran yang disebut resicoleer (ajaran tentang risiko). Resicoleer adalah Suatu ajaran dimana seorang berkewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada

30

sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian. Ajaran ini dapat diterapkan pada perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik.

Di dalam perjanjian tukar menukar, risiko tentang musnahnya barang di luar kesalahan pemilik, maka persetujuan dianggap gugur dan pihak telah memenuhi persetujuan dapat menuntut kembali pengembalian uang yang telah ia berikan dalam tukar menukar (Pasal 1545 KUH Perdata).

31

BAB XIV

BERAKHIRNYA PERIKATAN

A. Cara Berakhirnya Perikatan

Diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata. Cara berakhirnya perikatan adalah selesainya atau hapusnya sebuah perikatan yang diadakan antara dua pihak, yaitu pihak kreditor dan debitor tentang suatu hal. Ada lima cara yaitu pembayaran, penawaran pembayaran tunai, pembaruan utang, kompensasi dan pencampuran utang.

B. Pembayaran

1. Pengertian Pembayaran

Ada dua pengertian pembayaran yaitu pembayaran secara sempit dan secara luas. Dijabarkan dalam Pasal 1382 s.d. Pasal 1403 KUH Perdata.2. Orang-orang yang Berwenang dan Berhak untuk Melakukan Pembayaran

Orang yang dapat melakukan pembayaran utang adalah debitor yang berkepentingan langsung, penjamin, orang ketiga yang bertindak atas nama debitor.3. Objek Pembayaran

Bahwa menjadi objek pembayaran tergantung dari sifat dan isi perjanjian.

4. Tempat Pembayaran Dilakukan

Maka pembayaran dapat dilakukan di tempat-tempat berikut ini :a. Tempat barang berada sewaktu perjanjian dibuatb. Tempat tinggal kreditor, dengan syarat kreditor harus secara terus-menerus berdiam dan

bertempat tinggal di tempat tersebut.c. Tempat tinggal debitor

5. Biaya dan Bukti Pembayaran

Tujuannya adalah sebagai alat bukti kelak di kemudian hari, apabila kreditor sendiri menyangkal tentang adanya pembayaran tersebut

6. Subrogasi

Penggantian kedudukan kreditor oleh pihak ketiga dalam perjanjian sebagai akibat pembayaran oleh pihak ketiga atas utang debitor kepada pihak kreditor.

C. Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti Oleh Penyimpanan Atau Penitipan

Suatu pembayaran yang dilakukan oleh si berutang secara tunai kepada si berpiutang, karena si berpiutang menolak untuk menerimanya, dan kemudian si berutang menitipkannya ke pengadilan.

D. Novasi

1. Pengertian Novasi

Novasi diatur dalam Pasal 1413 s.d. Pasal 1424 KUH Perdata. Novasi adalah sebuah persetujuan, dimana suatu perikatan telah dibatalkan dan sekaligus suatu perikatan lain harus dihidupkan, yang ditempatkan di tempat yang asli.

2. Macam Novasi

Di dalam Pasal 1413 KUH Perdata novasi dibedakan menjadi tiga yaitu novasi objektif, novasi subjektif yang pasif dan novasi subjektif yang aktif.

32

3. Orang yang Cakap Melakukan Novasi

Pada dasarnya, orang yang cakap melakukan novasi, baik objektif dan subjektif adalah orang-orang yang sudah dewasa atau sudah kawin. Ukuran kedewasaan adalah sudah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin.

4. Akibat Novasi

Diatur didalam Pasal 1418 KUH Perdata. Salah satu akibat novasi adalah bahwa debitor lama yang telah dibebaskan dari kewajiban oleh kreditor tidak dapat dimintakan pembayaran.

E. Kompensasi

1. Pengertian Kompensasi

Kompensasi atau perjumpaan utang diatur dalam Pasal 1425 s.d. Kompensasi adalah penghapusan masing-masing utang dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih antara kreditor dan debitor.

2. Cara Terjadinya Kompensasi

Cara terjadinya kompensasi dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu demi hukum dan atas permintaan kedua belah pihak (Pasal 1426 KUH Perdata dan Pasal 1431 KUH Perdata).

F. Percampuran Utang

Percampuran utang diatur dalam Pasal 1436 s.d. Pasal 1437 KUH Perdata. Percampuran utang adalah percampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditor menjadi satu.

G. Pembebasan Utang

Pembebasan utang diatur dalam Pasal 1438 s.d. Pasal 1443 KUH Perdata. Pembebasan utang adalah suatu pernyataan sepihak dari kreditor kepada debitor bahwa debitor dibebaskan dari perutangan.

H. Musnahnya Barang Terutang

Musnahnya barang terutang diatur dalam Pasal 144 s.d. Pasal 145 KUH Perdata. Musnahnya barang terutang adalah hancurnya, tidak dapat diperdagangkan, atau hilangnya barang terutang, sehingga tidak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada atau tidak ada.

I. Kebatalan atau Pembatalan Perikatan

1. Pengertian Kebatalan atau Pembatalan Perikatan

Kebatalan perikatan diatur dalam Pasal 1446 s.d. Pasal 1456 KUH Perdata. Ada tiga penyebab timbulnya pembatalan perikatan :a. Adanya perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa dan di bawah pengampuanb. Tidak mengindahkan bentuk perjanjian yang diidyaratkan dalam UUc. Adanya cacat kehendak

2. Macam Kebatalan Perikatan

Kebatalan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu kebatalan mutlak dan kebatalan relatif. Kebatalan mutlak adalah suatu kebatalan yang tidak perlu dituntut secara tegas. Kebatalan relatif adalah suatu kebatalan yang dituntut secara trgas, dan biasanya diajukan oleh salah satu dari pihak.

33

3. Akibat Kebatalan Perikatan

Akibat kebatalan perikatan dapat dilihat dari dua aspek yaitu orang yang tidak wenang melakukan perbuatan hukum dan cacat kehendak.

4. Jangka Waktu Tuntutan Perikatan

Jangka waktu mulai berlaku bagi :a. Orang yang belum dewasa, sejak hari kedewasaannyab. Pengampuan, sejak hari pencabutan pengampuanc. Paksaan, sejak hari paksaan berhentid. Penipuan, sejak hari diketahui penipuannyae. Pembayaran tak terhutang, sejak debitor mengetahui bahwa ia tidak mempunyai utang pada

kreditor.

J. Berlakunya Syarat Batal

Syarat batal adalah suatu syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, seolah-olah tidak ada suatu perjanjian (Pasal 1265 KUH Perdata).

K. Verjaring atau Daluwarsa

Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau membebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan dalam UU (Pasal 1946 KUH Perdata; Pasal 1983 NBW).

34