Isu HukumIsu Hukum

1. Apakah Saham Dapat Digadaikan?1. Apakah Saham Dapat Digadaikan?

2. Bagaimana Saham Digadaikan?2. Bagaimana Saham Digadaikan?

3. Bagaimana ketentuan gadai saham 3. Bagaimana ketentuan gadai saham di pasar modal?di pasar modal?

4. Apakah saham yang digadaikan 4. Apakah saham yang digadaikan dapat dimiliki oleh kreditur apabila dapat dimiliki oleh kreditur apabila debitur wanprestasi?debitur wanprestasi?

5. Bagaimana saham dieksekusi?5. Bagaimana saham dieksekusi?

SahamSaham

Undang-Undang PT yang baru hanya mengenal Undang-Undang PT yang baru hanya mengenal satu jenis saham yaitu saham atas nama sesuai satu jenis saham yaitu saham atas nama sesuai pasal 48 ayat (1) UUPT yang menyebutkan:pasal 48 ayat (1) UUPT yang menyebutkan:““saham perseroan dikeluarkan saham perseroan dikeluarkan atas nama atas nama pemiliknya”.pemiliknya”.

Pasal 60 UU No 40 Tahun 2007Pasal 60 UU No 40 Tahun 20071.1. Saham merupakan benda bergerak dan Saham merupakan benda bergerak dan

memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 kepada pemiliknyapasal 52 kepada pemiliknya

2.2. Saham dapat diagunkan dengan Saham dapat diagunkan dengan gadaigadai atau atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar dalam anggaran dasar

3. Gadai saham atau jaminan fidusia atas 3. Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar undangan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50

4. Hak suara atas saham yang diagunkan 4. Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham berada pada pemegang saham

CatatanCatatan

Dalam UUPT lama UU No 1 Tahun 1995 Dalam UUPT lama UU No 1 Tahun 1995 Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Saham Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Saham hanya dapat diagunkan dengan gadaihanya dapat diagunkan dengan gadai

Proses GadaiProses Gadai

Pasal 1152 KUH PerdataPasal 1152 KUH PerdataHak gadai atas benda bergerak dan Hak gadai atas benda bergerak dan piutang-piutang bawa diletakkan dengan piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadinya di bawah membawa barang gadinya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihakoleh kedua belah pihak

Pasal 1152 bis KUH PerdataPasal 1152 bis KUH PerdataUntuk meletakkan hak gadai atas surat-Untuk meletakkan hak gadai atas surat-surat tunjuk diperlukan, selainnya surat tunjuk diperlukan, selainnya endossemennya, penyerahan surat endossemennya, penyerahan surat piutangnyapiutangnya

Proses Gadai Saham Atas Nama: Proses Gadai Saham Atas Nama: (Pasal 1153 KUH Perdata)(Pasal 1153 KUH Perdata)Hak gadai atas benda-benda Hak gadai atas benda-benda bergerak tak bertubuh, kecuali surat-bergerak tak bertubuh, kecuali surat-surat tunjuk atau surat bawa, surat tunjuk atau surat bawa, diletakkan dengan pemberitahuan diletakkan dengan pemberitahuan perihal penggadaiannya kepada perihal penggadaiannya kepada orang terhadap siapa hak yang orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan. digadaikan itu harus dilaksanakan. Oleh orang ini, tentang hal Oleh orang ini, tentang hal pemberitahuan tersebut serta pemberitahuan tersebut serta tentang izinnya si pemberi gadai tentang izinnya si pemberi gadai dapat dimintakan suatu bukti tertulisdapat dimintakan suatu bukti tertulis

Ketentuan Pasar ModalKetentuan Pasar Modal Pasal 61 UU No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal:Pasal 61 UU No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal: Efek dalam penitipan kolektif, kecuali efek atas rekening Efek dalam penitipan kolektif, kecuali efek atas rekening

Reksa Dana, dapat dipinjamkan atau Reksa Dana, dapat dipinjamkan atau dijaminkan.dijaminkan. Penjelasan Pasal 61Penjelasan Pasal 61 Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk menegaskan Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk menegaskan

bahwa pemegang rekening sewaktu-waktu dapat bahwa pemegang rekening sewaktu-waktu dapat meminjamkan atau meminjamkan atau menjaminkan efekmenjaminkan efek yang tercatat yang tercatat dalam rekening efek tanpa mengeluarkan efek tersebut dalam rekening efek tanpa mengeluarkan efek tersebut dalam penitipan kolektif. Hal ini diperlukan agar dalam penitipan kolektif. Hal ini diperlukan agar peminjaman atau penjaminan efek dilakukan dengan peminjaman atau penjaminan efek dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis oleh pemberitahuan secara tertulis oleh pemegang rekeningpemegang rekening kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang menerangkan jumlah, jenis efek yang Bank Kustodian yang menerangkan jumlah, jenis efek yang dipinjamkan atau dijaminkan, Pihak yang menerima dipinjamkan atau dijaminkan, Pihak yang menerima pinjaman atau penjaminan, dan persyaratan peminjaman pinjaman atau penjaminan, dan persyaratan peminjaman atau penjaminanatau penjaminan

Pasal 58 ayat (4):Pasal 58 ayat (4): Emiten wajib menolak pencatatan efek ke dalam Emiten wajib menolak pencatatan efek ke dalam

Penitipan Kolektif apabila Efek tersebut Penitipan Kolektif apabila Efek tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita jaminan dijaminkan, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan, atau disita berdasarkan penetapan pengadilan, atau disita untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana.untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana.

Penjelasan Pasal 58 ayat (4):Penjelasan Pasal 58 ayat (4): Efek yang dijaminkan, diletakkan dalam sita Efek yang dijaminkan, diletakkan dalam sita

jaminan berdasarkan penetapan pengadilan, atau jaminan berdasarkan penetapan pengadilan, atau disita untuk kepentingan pemeriksaan perkara disita untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana dianggap efek yang pidana dianggap efek yang tidak bebas untuk tidak bebas untuk ditransaksikanditransaksikan. Atas dasar itu efek tersebut . Atas dasar itu efek tersebut tidak dapat dimasukkan dalam penitipan kolektif tidak dapat dimasukkan dalam penitipan kolektif berdasarkan ketentuan ayat ini.berdasarkan ketentuan ayat ini.

Pasal 59 ayat (2):Pasal 59 ayat (2): Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat

menolak penarikan dana atau pemutasian efek menolak penarikan dana atau pemutasian efek dari rekening efek sebagaimana dimaksud dalam dari rekening efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika rekening efek diblokir, dibekukan ayat (1) jika rekening efek diblokir, dibekukan atau dijaminkanatau dijaminkan

Penjelasan Pasal 59 ayat (2)Penjelasan Pasal 59 ayat (2) Dengan pemblokiran, pembekuan, atau Dengan pemblokiran, pembekuan, atau

penjaminan atas rekening efek berarti bahwa penjaminan atas rekening efek berarti bahwa dana dan atau efek yang terdapat dalam dana dan atau efek yang terdapat dalam rekening efek tersebut tidak dapat ditarik atau rekening efek tersebut tidak dapat ditarik atau dimutasikan . Atas dasar itu, apabila terdapat dimutasikan . Atas dasar itu, apabila terdapat permintaan untuk menarik atau memutasikan permintaan untuk menarik atau memutasikan dana dan atau efek dalam rekening efek dana dan atau efek dalam rekening efek dimaksud, Lembaga Penyimpanan dan dimaksud, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat menolak permintaan tersebut Penyelesaian dapat menolak permintaan tersebut

Keputusan DireksiKeputusan DireksiPT Kustodian Sentral Efek Indonesia PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

No KEP- 012/DIR/KSEI/0806No KEP- 012/DIR/KSEI/08069 Agustus 2006 9 Agustus 2006

3.6. Administrasi Atas Efek Yang 3.6. Administrasi Atas Efek Yang Diagunkan Diagunkan   

3.6.1.  3.6.1.  Pemegang Rekening dapat Pemegang Rekening dapat mengagunkan Efekmengagunkan Efek dalam Rekening dalam Rekening Efeknya sebagai agunan utang, dengan Efeknya sebagai agunan utang, dengan mengajukan permohonan agunan Efek mengajukan permohonan agunan Efek secara tertulis kepada KSEI. Setiap secara tertulis kepada KSEI. Setiap permohonan untuk mengagunkan Efek permohonan untuk mengagunkan Efek harus memuat keterangan antara lain: harus memuat keterangan antara lain: jumlah, jenis Efek, pihak yang menerima jumlah, jenis Efek, pihak yang menerima agunan dan persyaratan agunan lainnya.agunan dan persyaratan agunan lainnya.

Efek yang diagunkan akan dicatat dalam Efek yang diagunkan akan dicatat dalam Sub Rekening Efek atas nama pemberi Sub Rekening Efek atas nama pemberi agunan, yang khusus digunakan untuk agunan, yang khusus digunakan untuk pencatatan agunan Efek. Selama dicatat pencatatan agunan Efek. Selama dicatat sebagai agunan, Efek tersebut tidak dapat sebagai agunan, Efek tersebut tidak dapat ditarik atau dipindahbukukan untuk ditarik atau dipindahbukukan untuk penyelesaian transaksi Efek.penyelesaian transaksi Efek.  

3.6.3.  KSEI akan menerbitkan surat 3.6.3.  KSEI akan menerbitkan surat konfirmasi sebagai tanda bukti pencatatan konfirmasi sebagai tanda bukti pencatatan agunan Efek kepada Pemegang Rekening agunan Efek kepada Pemegang Rekening yang mengajukan pencatatan agunan dan yang mengajukan pencatatan agunan dan penerima agunan.penerima agunan.  

Berkenaan dengan agunan Efek, KSEI hanya Berkenaan dengan agunan Efek, KSEI hanya berkewajiban untuk melakukan administrasi berkewajiban untuk melakukan administrasi penyimpanan Efek yang diagunkan untuk penyimpanan Efek yang diagunkan untuk kepentingan penerima agunan sesuai kepentingan penerima agunan sesuai instruksi instruksi Pemegang Rekening yang mengagunkanPemegang Rekening yang mengagunkan. . KSEI tidak berkewajiban untuk menjamin KSEI tidak berkewajiban untuk menjamin dipenuhinya hak dan kewajiban yang ditetapkan dipenuhinya hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian agunan yang dibuat oleh dalam perjanjian agunan yang dibuat oleh pemberi dan penerima agunan.pemberi dan penerima agunan.

3.6.5.Hak-hak yang berhubungan dengan Efek 3.6.5.Hak-hak yang berhubungan dengan Efek yang diagunkan termasuk dividen tunai, dividen yang diagunkan termasuk dividen tunai, dividen saham, saham bonus atau hak-hak lain berkaitan saham, saham bonus atau hak-hak lain berkaitan dengan kepemilikan Efek selama proses agunan dengan kepemilikan Efek selama proses agunan berlangsung tidak menjadi bagian dari agunan berlangsung tidak menjadi bagian dari agunan dan tetap menjadi hak penuh pemberi agunan dan tetap menjadi hak penuh pemberi agunan kecuali ditentukan sebaliknya dalam instruksi kecuali ditentukan sebaliknya dalam instruksi permohonan agunan oleh Pemegang Rekening. permohonan agunan oleh Pemegang Rekening.

  

3.6.6. 3.6.6. Permohonan pencabutan status Permohonan pencabutan status pencatatan agunan Efek harus pencatatan agunan Efek harus diajukan secara tertulis oleh diajukan secara tertulis oleh Pemegang RekeningPemegang Rekening yang mengajukan yang mengajukan pencatatan agunan Efek. pencatatan agunan Efek. 

3.6.7. Pencatatan agunan Efek untuk 3.6.7. Pencatatan agunan Efek untuk kepentingan nasabah Pemegang kepentingan nasabah Pemegang Rekening, termasuk penerbitan surat Rekening, termasuk penerbitan surat konfirmasi sebagai tanda bukti pencatatan konfirmasi sebagai tanda bukti pencatatan agunan Efek kepada pemberi agunan dan agunan Efek kepada pemberi agunan dan penerima agunan, dilakukan oleh penerima agunan, dilakukan oleh Pemegang Rekening.Pemegang Rekening.

3.6.8.3.6.8. Pemegang Rekening bertanggung jawab Pemegang Rekening bertanggung jawab atas pelaksanaan pencatatan agunan Efek atas pelaksanaan pencatatan agunan Efek nasabahnya dan penerbitan surat konfirmasi nasabahnya dan penerbitan surat konfirmasi pencatatan agunan Efek tersebut, termasuk pencatatan agunan Efek tersebut, termasuk permohonan pembekuan Sub Rekening Efek di permohonan pembekuan Sub Rekening Efek di KSEI.KSEI.

3.6.9. Untuk keperluan pencatatan agunan Efek 3.6.9. Untuk keperluan pencatatan agunan Efek nasabah di C-BEST, Pemegang Rekening harus nasabah di C-BEST, Pemegang Rekening harus mengajukan permohonan pembekuan Sub mengajukan permohonan pembekuan Sub Rekening Efek tempat penyimpanan Efek yang Rekening Efek tempat penyimpanan Efek yang diagunkan kepada KSEI, disertai dengan salinan diagunkan kepada KSEI, disertai dengan salinan ((copycopy) dokumen-dokumen pengajuan pencatatan ) dokumen-dokumen pengajuan pencatatan agunan Efek dari nasabah.agunan Efek dari nasabah.

3.6.10.3.6.10.  KSEI akan menyampaikan pemberitahuan KSEI akan menyampaikan pemberitahuan kepada Perusahaan Terdaftar mengenai kepada Perusahaan Terdaftar mengenai pembekuan Sub Rekening Efek untuk pencatatan pembekuan Sub Rekening Efek untuk pencatatan agunan Efek milik Pemegang Rekening atau agunan Efek milik Pemegang Rekening atau nasabahnya.nasabahnya.

CatatanCatatan permasalahan di Pasar Modal timbul permasalahan di Pasar Modal timbul

berkaitan dengan syarat inbezitstelling berkaitan dengan syarat inbezitstelling dalam perjanjian gadai dimana dalam perjanjian gadai dimana berdasarkan UU Pasar Modal dan berdasarkan UU Pasar Modal dan Peraturan KSEI, permohonan agunan atau Peraturan KSEI, permohonan agunan atau penjaminan atas efek dan pencabutannya penjaminan atas efek dan pencabutannya diajukan oleh pemegang rekening efek. diajukan oleh pemegang rekening efek.

Berdasarkan hal tersebut efek yang Berdasarkan hal tersebut efek yang digadaikan tidak dilepaskan dari digadaikan tidak dilepaskan dari kekuasaan debitur (inbezitstelling) hal ini kekuasaan debitur (inbezitstelling) hal ini mengingat pemegang rekening bertindak mengingat pemegang rekening bertindak untuk dan atas nama atau kuasa nasabah untuk dan atas nama atau kuasa nasabah atau debitur. atau debitur.

Larangan Memiliki Benda GadaiLarangan Memiliki Benda Gadai

Pasal 1154 KUH PerdataPasal 1154 KUH Perdata Apabila si berutang atau si pemberi Apabila si berutang atau si pemberi

gadai tidak memenuhi kewajiban-gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka tak kewajibannya, maka tak diperkenanlah si berpiutang memiliki diperkenanlah si berpiutang memiliki barang yang digadaikanbarang yang digadaikan

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992TENTANG PERBANKAN

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGANUNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998

Pasal 12A

(1) Bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan dan pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 12A

Ayat (1) Pembelian agunan oleh bank melalui pelelangan dimaksudkan

untuk membantu bank agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban Nasabah Debiturnya. Dalam hal bank sebagai pembeli agunan Nasabah Debiturnya, status bank adalah sama dengan pembeli bukan bank lainnya. Bank dimungkinkan membeli agunan di luar pelelangan dimaksudkan agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban Nasabah Debiturnya. Bank tidak diperbolehkan memiliki agunan yang dibelinya dan secepatcepatnya harus dijual kembali agar hasil penjualan agunan dapat segera dimanfaatkan oleh bank.

Ayat (2) Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah memuat antara lain : a. Agunan yang dapat dibeli oleh bank adalah agunan yang

kreditnya telah dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu.

b. Agunan yang telah dibeli wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu tahun.

c. Dalam jangka waktu satu tahun, bank dapat menangguhkan kewajiban-kewajiban berkaitan dengan pengalihan hak atas agunan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CatatanCatatan Larangan kepemilikan atas benda Larangan kepemilikan atas benda

yang digadaikan perlu dipertegas, yang digadaikan perlu dipertegas, dalam perjanjian gadai prakteknya dalam perjanjian gadai prakteknya lazim diikuti dengan pemberian lazim diikuti dengan pemberian kuasa kepada kreditur yang dapat kuasa kepada kreditur yang dapat bertindak seolah-olah sebagaimana bertindak seolah-olah sebagaimana layaknya seorang pemilik, seperti layaknya seorang pemilik, seperti kewenangan untuk mengalihkan kewenangan untuk mengalihkan atau menjaminkan kembali atas atau menjaminkan kembali atas benda yang digadaikan dan kuasa benda yang digadaikan dan kuasa tersebut disertai klausula untuk tidak tersebut disertai klausula untuk tidak dapat ditarik kembalidapat ditarik kembali

Eksekusi GadaiEksekusi Gadai Parate eksekusi: eksekusi tanpa melalaui bantuan pengadilan, Parate eksekusi: eksekusi tanpa melalaui bantuan pengadilan,

tanpa adanya perintah hakim, upaya penyitaan melalui juru sita tanpa adanya perintah hakim, upaya penyitaan melalui juru sita dan lain-lain.dan lain-lain.

Pasal 1155Pasal 1155 Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si

berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai cidera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, cidera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya menjual barang gadainya di muka umumdi muka umum menurut kebiasaan menurut kebiasaan setempat dan syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk setempat dan syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.dari pendapatan penjualan tersebut.

Bandingkan dengan: Bandingkan dengan: Pasal 20 ayat (1) a UU No 4 Tahun 1996:Pasal 20 ayat (1) a UU No 4 Tahun 1996:Hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak Hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud Pasal 6. Pasal 6 UUHT tanggungan sebagaimana dimaksud Pasal 6. Pasal 6 UUHT menyatakan:menyatakan:Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui kekuasaan sendiri melalui pelelangan umumpelelangan umum serta mengambil serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebutpelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut

Pasal 15 ayat (3) jo Pasal 29 ayat 1 (b) UU No 42 Pasal 15 ayat (3) jo Pasal 29 ayat 1 (b) UU No 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia:Tahun 1999 Tentang Fidusia:

““Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri”sendiri”

““Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara penjualan benda yang menjadi objek jaminan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui melalui pelelangan umumpelelangan umum serta mengambil serta mengambil hasil pelunasan piutangnya dari hasil pejualan hasil pelunasan piutangnya dari hasil pejualan

Penjelasan Pasal 17 Ayat (1) UU No 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun

Pada dasarnya eksekusi hipotik atau fidusia harus melalui pelelangan umum. Karena eksekusi hipotik atau fidusia yang dilakukan dengan penjualan secara lelang biasanya tidak dapat menghasilkan harga yang tinggi, maka atas kesepakatan memberi dan pemegang hipotik atau fidusia, eksekusi hipotik atau fidusia yang bersangkutan dapat dilaksanakan di bawah tangan.

Pasal 16 UU No 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (1) Apabila pemberi Hak Jaminan cedera janji, penerima

Hak Jaminan mempunyai hak untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan langsung.

(2) Penerima Hak Jaminan memiliki hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan.

(3) Penjualan objek jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas sepengetahuan pihak pemberi Hak Jaminan

Penjelasan Pasal 16 Ayat (1) UU No 9 Tahun 2006 Ketentuan ini dimaksudkan bahwa Penerima Hak Jaminan

mempunyai hak eksekusi melalui lelang umum atau penjualan langsung tanpa memerlukan penetapan pengadilan.

Catatan Resi gudang dapat dijual langsung tanpa melalui

lelang dalam hal debitur wanprestasi, hal ini dimungkinkan karena resi gudang dapat diperdagangkan melalui bursa:

Pasal 9 UU No 9 Tahun 2006 (1) Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang dapat

diperdagangkan di bursa atau di luar bursa. (2) Dalam hal Resi Gudang dan Derivatif Resi

Gudang diperdagangkan di bursa, mekanisme transaksinya tunduk pada ketentuan bursa tempat Resi Gudang tersebut diperdagangkan.

Book 3, Art 250 Prgh (1) NBW:Book 3, Art 250 Prgh (1) NBW: The sale shall take place in publicThe sale shall take place in public according according

to lokal custom and upon the usual conditionsto lokal custom and upon the usual conditions

Penjualan Di Muka UmumPenjualan Di Muka Umum Pasal 1 Paraturan Lelang/ VendureglementPasal 1 Paraturan Lelang/ Vendureglement ““penjualan di muka umum ialah pelelangan dan penjualan barang penjualan di muka umum ialah pelelangan dan penjualan barang

yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin menurun atau dengan pendaftaran harga, atau dimana orang-menurun atau dengan pendaftaran harga, atau dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahu tentang orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahu tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau membeli untuk menawar kepada orang-orang yang berlelang atau membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkanharga, menyetujui harga atau mendaftarkan

Pasal 1aPasal 1a Menurut ketentuan pasal berikut dari pasal ini penjualan di muka Menurut ketentuan pasal berikut dari pasal ini penjualan di muka

umum tidak boleh diadakan kecuali di depan juru lelangumum tidak boleh diadakan kecuali di depan juru lelang Pasal 48Pasal 48 Dengan juru lelang dalam peraturan ini juga dimaksud pemegang Dengan juru lelang dalam peraturan ini juga dimaksud pemegang

buku atau pembantu pemegang buku, yang ditugaskan oleh buku atau pembantu pemegang buku, yang ditugaskan oleh pengawas pengawas kantor lelang negerikantor lelang negeri untuk melakukan penjualan di untuk melakukan penjualan di muka umummuka umum

Pengecualian:Pengecualian:Pasal 49.Pasal 49.Dengan L.N. 12-588 peraturan ini dinyatakan berlaku terhadap Dengan L.N. 12-588 peraturan ini dinyatakan berlaku terhadap daerah-daerah Gianjar, Bangli, Karangasem dan keresidenan Bali daerah-daerah Gianjar, Bangli, Karangasem dan keresidenan Bali dan Lombok. Penarikan penjualan oleh dan Lombok. Penarikan penjualan oleh rumah-rumah gadai rumah-rumah gadai negerinegeri dari urusan kantor lelang: L.N. 26-133 jis 21-29, 33-341, dari urusan kantor lelang: L.N. 26-133 jis 21-29, 33-341, 35-453………35-453………

BandingkanBandingkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan No 40/PMK.07/2006 Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan No 40/PMK.07/2006

Petunjuk Pelaksanaan Lelang Menteri Keuangan Republik Petunjuk Pelaksanaan Lelang Menteri Keuangan Republik Indonesia Indonesia Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain, yang putusan/penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipersamakan dengan itu, dalam rangka membantu penegakan dipersamakan dengan itu, dalam rangka membantu penegakan hukum, antara lain: Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang hukum, antara lain: Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Pasal 6 Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang Eksekusi Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang Eksekusi dikuasai/tidak dikuasai Bea Cukai, Lelang Eksekusi Barang Sitaan dikuasai/tidak dikuasai Bea Cukai, Lelang Eksekusi Barang Sitaan Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lelang Eksekusi Barang Rampasan, Lelang Eksekusi Barang Lelang Eksekusi Barang Rampasan, Lelang Eksekusi Barang Temuan, Lelang Eksekusi Fidusia, Temuan, Lelang Eksekusi Fidusia, Lelang Eksekusi Gadai.Lelang Eksekusi Gadai.

Penjualan di lantai bursaPenjualan di lantai bursa Pasal 1155 KUH Perdata ayat (2)Pasal 1155 KUH Perdata ayat (2) Jika barang gadainya terdiri atas barang-barang Jika barang gadainya terdiri atas barang-barang

perdagangan atau efek-efek yang dapat perdagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan di pasar atau di bursa, maka diperdagangkan di pasar atau di bursa, maka penjualannya dapat dilakukan ditempat tersebut, penjualannya dapat dilakukan ditempat tersebut, asal dengan perantaraan dua orang makelar yang asal dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam perdagangan barang-barang ituahli dalam perdagangan barang-barang itu

Book 3 art 250 prgh 2 NBWBook 3 art 250 prgh 2 NBW The sale of pledged property which can be traded The sale of pledged property which can be traded

in a market or on an exchange may take place in in a market or on an exchange may take place in the market through an appropriate broker or, on the market through an appropriate broker or, on an exchange, through a qualified intermediary, an exchange, through a qualified intermediary, according to rules and usages applicable to an according to rules and usages applicable to an ordinary sale in such market or on such exchange ordinary sale in such market or on such exchange

Penjualan di bawah TanganPenjualan di bawah Tangan Pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata Pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata

memungkinkan penjualan gadai melalui memungkinkan penjualan gadai melalui mekanisme penjualan di bawah tangan mekanisme penjualan di bawah tangan apabila diperjanjikan oleh para pihakapabila diperjanjikan oleh para pihak

BandingkanBandingkan Pasal 20 ayat (2) UUHTPasal 20 ayat (2) UUHT Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Atas kesepakatan pemberi dan pemegang

hak tanggungan, penjualan objek hak hak tanggungan, penjualan objek hak tanggungan dapat dilaksanakan tanggungan dapat dilaksanakan di bawah di bawah tangantangan jika dengan demikian itu akan jika dengan demikian itu akan diperoleh harga tertinggi yang diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.menguntungkan semua pihak.

Pasal 29 ayat 1 huruf (c) UUJFPasal 29 ayat 1 huruf (c) UUJF

““apabila debitur atau Pemberi Fidusia apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara dapat dilakukan dengan cara penjualan di bawah tanganpenjualan di bawah tangan yang yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.”menguntungkan para pihak.”

Penjelasan Pasal 17 Ayat (1) UU No 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun

Pada dasarnya eksekusi hipotik atau fidusia harus melalui pelelangan umum. Karena eksekusi hipotik atau fidusia yang dilakukan dengan penjualan secara lelang biasanya tidak dapat menghasilkan harga yang tinggi, maka atas kesepakatan memberi dan pemegang hipotik atau fidusia, eksekusi hipotik atau fidusia yang bersangkutan dapat dilaksanakan di bawah tangan.

Penjualan Melalui Bantuan Penjualan Melalui Bantuan PengadilanPengadilan

Pasal 1156 KUH PerdataPasal 1156 KUH Perdata Bagaimanapun apabila si berutang atau si pemberi gadai Bagaimanapun apabila si berutang atau si pemberi gadai

bercidera janji, si berpiutang dapat menuntut di muka hakim bercidera janji, si berpiutang dapat menuntut di muka hakim supaya barang gadainya supaya barang gadainya dijual menurut cara yang ditentukan dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakimoleh hakim untuk melunasi utang disertai bunga dan biaya, untuk melunasi utang disertai bunga dan biaya, ataupun hakim atas tuntutan si berpiutang, dapat mengabulkan ataupun hakim atas tuntutan si berpiutang, dapat mengabulkan bahwa barang gadainya akan tetap pada si berpiutang atas suatu bahwa barang gadainya akan tetap pada si berpiutang atas suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam putusan hingga sebesar jumlah yang akan ditetapkan dalam putusan hingga sebesar utangnya beserta bunga dan biaya utangnya beserta bunga dan biaya

BandingkanBandingkan Pasal 224 HIRPasal 224 HIR Surat grosse dari pada akte hipotik dan surat utang yang Surat grosse dari pada akte hipotik dan surat utang yang

diperbuat dihadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya diperbuat dihadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan “Atas nama Seri Baginda Raja” berkekuatan memakai perkataan “Atas nama Seri Baginda Raja” berkekuatan sama dengan putusan hakim. Jika surat yang demikian itu tidak sama dengan putusan hakim. Jika surat yang demikian itu tidak ditepati dengan jalan damai, maka perihal menjalankannya ditepati dengan jalan damai, maka perihal menjalankannya dilakukan dengan perintah dan pimpinan ketua pengadilan negeri, dilakukan dengan perintah dan pimpinan ketua pengadilan negeri, yang dalam pegangannya orang yang berutang itu diamyang dalam pegangannya orang yang berutang itu diam

Catatan: Atas nama Seri Baginda Raja” harus dibaca: “Atas nama Catatan: Atas nama Seri Baginda Raja” harus dibaca: “Atas nama Keadilan” sesuai Pasal 6 Undang-Undang Darurat No 1 Tahun Keadilan” sesuai Pasal 6 Undang-Undang Darurat No 1 Tahun 1951.1951.

Pasal 20 ayat (1) huruf b jo Pasal 14 ayat (2) Pasal 20 ayat (1) huruf b jo Pasal 14 ayat (2) UUHTUUHT

““Apabila debitur cidera janji maka berdasarkan Apabila debitur cidera janji maka berdasarkan titel eksekutorialtitel eksekutorial yang terdapat dalam yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), objek Hak dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), objek Hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tatacara yang ditentukan dalam menurut tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahulu daripada kreditur-kreditur lainnya”.mendahulu daripada kreditur-kreditur lainnya”.

““sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pasal 29 ayat (1) huruf a jo Pasal 15 ayat (1) dan (2) UUJFPasal 29 ayat (1) huruf a jo Pasal 15 ayat (1) dan (2) UUJF

Pasal 29 ayat (1) huruf aPasal 29 ayat (1) huruf a““Apabila debitur cidera atau pemberi fidusia cedera janji, Apabila debitur cidera atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan Fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel titel eksekutorialeksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia”.(2) oleh Penerima Fidusia”.

Pasal 15 ayat (1)Pasal 15 ayat (1)““Dalam sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud Dalam sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pasal 15 ayat (2)Pasal 15 ayat (2)““Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud ayat (1) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Pasal 15 ayat (5) UU No 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun

Sertifikat hipotik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mempunyai kekuatan eksekutorial dan dapat dilaksanakan sebagai putusan pengadilan.

Book 3 art 251 prgh 1 NBW Unless otherwise stipulated, the interim

provisions judge of the district court may determine, at the request of the pledgee or pledgor, that the pledged property will be sold in a manner other than that provided in the preceding article; at the request of the pledgee, the interim provisions judge of district court may also determine that pledged property will remain with the pledgee as buyer for an amount to be determined by him.

KesimpulanKesimpulan

1.1. UU hanya mengenal saham atas nama UU hanya mengenal saham atas nama yang termasuk benda bergerak oleh yang termasuk benda bergerak oleh karenanya dapat digadaikankarenanya dapat digadaikan

2.2. pemberitahuan perihal penggadaiannya pemberitahuan perihal penggadaiannya kepada orang terhadap siapa hak yang kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakandigadaikan itu harus dilaksanakan

3.3. Tidak ada ketentuan khusus yang Tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang gadai saham, hanya mengatur tentang gadai saham, hanya saja terhadap efek dalam penitipan saja terhadap efek dalam penitipan kolektif dapat dijaminkan kolektif dapat dijaminkan

4.4. Terdapat larangan memiliki benda yang Terdapat larangan memiliki benda yang digadaikan digadaikan

5. Eksekusi Gadai dapat dilakukan dengan cara:5. Eksekusi Gadai dapat dilakukan dengan cara: Parate eksekusiParate eksekusi melalui penjualan di muka melalui penjualan di muka

umum dengan perantaraan juru lelang kantor umum dengan perantaraan juru lelang kantor lelang negara, kecuali Perum Pegadaian dapat lelang negara, kecuali Perum Pegadaian dapat melelang sendiri.melelang sendiri.

Penjualan melalui lantai bursaPenjualan melalui lantai bursa terhadap terhadap efek-efek yang diperdagangkan di bursaefek-efek yang diperdagangkan di bursa

Penjualan di bawah tanganPenjualan di bawah tangan berdasarkan berdasarkan perjanjian diantara para pihak (kesepakatan)perjanjian diantara para pihak (kesepakatan)

Melalui Bantuan Pengadilan berdasarkan Melalui Bantuan Pengadilan berdasarkan penetapan pengadilan seperti yang terjadi pada penetapan pengadilan seperti yang terjadi pada Jaminan Hipotik, Hak tanggungan dan Fidusia Jaminan Hipotik, Hak tanggungan dan Fidusia atau yang dikenal dengan atau yang dikenal dengan pelaksanaan titel pelaksanaan titel eksekutorial.eksekutorial.