laporan pelaksanaan persidangan perkara perdata di...

Laporan Pelaksanaan Persidangan Perkara Perdata

Di Pengadilan Negeri Sukoharjo

“Gugatan Waris Dan Perbuatan Melawan Hukum”

Agenda Sidang : Pembuktian Tertulis/Surat oleh Penggugat dan Tergugat

(1 kali sidang) pada hari Rabu, 15 April 2015

Laporan ini disusun guna memenuhi tugas UK 3

mata kuliah Hukum Acara Perdata

Dosen Pengampu : Rini Triastuti, SH, M.Hum

Oleh :

Ari Sri Subekti

K6413009

A

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

MEI 2015

ii “Laporan Pelaksanaan Persidangan Perkara Perdata

di Pengadilan Negeri Sukoharjo”

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan

hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis

sehingga dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Persidangan Perkara

Perdata di Pengadilan Negeri Sukoharjo “Gugatan Waris dan Perbuatan

Melawan Hukum” Agenda Sidang : Pembuktian Tertulis/Surat oleh Penggugat

dan Tergugat ini.

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas Uji Kompetensi tiga Mata

kuliah “Hukum Acara Perdata” pada Program Studi PPKn, Jurusan Pendidikan

Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas

Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya makalah ini

tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dari dosen mata kuliah ”Hukum Acara

Perdata” untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rini Triastuti,

SH, M.Hum selaku dosen pengajar.

Penulis menyadari dalam penyusunan makalah ini masih terdapat

kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai

pihak penulis harapkan untuk perbaikan. Penulis harapkan semoga makalah

bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Surakarta, 05 Mei 2015

Penulis

iii “Laporan Pelaksanaan Persidangan Perkara Perdata


DAFTAR ISI

Halaman Judul ............................................................................................ i

Kata Pengantar ........................................................................................... ii

Daftar Isi ..................................................................................................... iii

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang ............................................................................... 1

B. Maksud dan Tujuan ......................................................................... 2

Bab II Pembahasan

A. Ketentuan Umum dalam perkara perdata ........................................ 3

B. Deskripsi Perkara ............................................................................ 4

C. Deskripsi Suasana Persidangan ....................................................... 9

D. Analisis Persidangan ...................................................................... 11

Bab III Penutup

A. Kesimpulan .................................................................................... 21

Daftar Pustaka

Lampiran

1 “Laporan Pelaksanaan Persidangan Perkara Perdata


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat

cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara

bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan

berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata (Wiryono Prodjodikoro). Tujuan

hukum perdata itu sendiri yaitu “Untuk memperoleh perlindungan hukum (agar

haknya dapat dipertahankan tidak diganggu oleh orang lain) atau setidak-tidaknya

mendekati kebenaran materiil”. Hukum acara perdata diatur di dalam HIR, RBg,

Rv, KUHAPerdata buku ke IV dan masih banyak lain.

Pembeda antara hukum acara pidana dan perdata yakni, dalam acara pidana

pihak yang berinisiatif mengajukan perkara yakni negara, sedangkan dalam acara

perdata pihak yang mengajukan perkara yakni para pihak yang bersengketa atau

para pihak yang dilanggar haknya. Dalam hukum acara perdata ruang lingkup atau

luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnya

ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Terdapat dua

macam gugatan yang pertama voluntair atau permohonan biasa yang mengikat

semua orang seperti akta kelahiran, penetapan waris, yang kedua permohonan

sengketa perdata yang mengikat hanya para pihak yang berperkara saja, misalnya

pinjam-meminjam dan perceraian.

Untuk memperdalam pemahaman mahasiswa dengan teori hukum acara

perdata yang telah diajarkan dalam perkuliahan maka mahasiswa mendapat tugas

observasi ke pengedilan negeri untuk menyaksikkan persidangan dengan ini

laporan pelaksanaan persidangan hukum acara perdata dibuat.

Dalam tugas tersebut penulis memilih tempat observasi Pengadilan Negeri

Sukoharjo. Penulis mengamati salah satu persidangan perihal gugatan waris dan

perbuatan melawan hukum. Dengan demikian laporan pengamatan persidangan ini

penulis beri judul Laporan Pelaksanaan Persidangan Perkara Perdata di

Pengadilan Negeri Sukoharjo “Gugatan Waris dan Perbuatan Melawan

Hukum”.



2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pembuatan laporan ini yaitu sebagai tugas Uji Kompetisi ke III

mata kuliyah Hukum Acara Perdata, dengan harapan atau tujuan laporan ini dapat:

1. Memperdalam pemahaman teori yang telah diberikan dalam

perkuliyahan.

2. Menambah pengetahuan dan pengalaman tentang tata cara beracara

perdata di pengadilan.

3. Mengetahui suasana atau kondisi persidangan dalam acara perdata.

4. Mengetahui praktek pelaksanaan tugas dan wewenang penegak hukum.

5. Menganalisis pengamatan dalam persidangan dikaitkan dengan teori

hukum acara perdata yang didapat selama perkuliyahan.

6. Menganalisis penerapan asas hukum acara perdata dalam persidangan.



BAB II

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Umum Dalam Persidangan Perkara Perdata

Hukum acara perdata adalah : Hukum yang mengatur bagaimana

melaksanakan hukum perdata materiil, hukum yang mengatur bagaimana ditaatinya

hukum perdata materiil, atau hukum yang mengatur bagaimana caranya

mengajukan tuntutan hak. Tuntutan Hak terdapat dua janis, yang pertama tuntutan

hak yang tidak mengandung sengketa contohnya pembuatan akta dan penetapan

ahli waris, yang kedua tuntutan hak yang mengandung sengketa contohnya

perceraian, gugatan waris, dan perbuatan melawan hukum.

Kewenangan suatu pengadilan untuk mengadili terdapat dalam dua

kompetensi yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut:

pembagian kewenangan mengadili antar badan-badan pengadilan, misalnya

peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha

Negara.

Tahap-tahap proses peradilan yakni pendahuluan, penentuan, dan

pelaksanaan. Berikut bagan alur persidangan perkara perdata:

Bagian Pendahuluan:

Hari sidang ditentukan

(panggilan patut)

Pasal 121,122,1,29,390

P + T Hadir

P + T tidak hadir

P tidak hadir, T hadir

P hadir, T tidak hadir

Diperiksa biasa

Upaya hukum banding

Gugatan dianggap tidak ada

Upaya hukum: mengajukan gugatan baru

Gugatan gugur

Upaya hukum:mengajukan gugatan

baru Perkara diperiksa dan diputus verstek

Upaya hukum: Verzet

G

U

G

A

T

A

N



Bagian Penentuan

Bagian Pelaksanaan

Asas-asas hukum acara perdata meliputi Hakim bersifat menunggu, hakim

pasif, sifat terbukanya persidangan, mendengar kedua belah pihak, putusan harus

disertai alasan-alasan, tidak ada keharusan mewakilkan, dan beracara perdata

dikenakan biaya.

B. Deskripsi Perkara

1. Waktu dan Tempat

a. Hari/Tanggal : Rabu, 15 April 2015

b. Tempat : Pengadilan Negeri Sukoharjo

c. Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 193 Sukoharjo

P + T

Hadir

Perdamaian

Pasal 130 HIR Gugatan dibaca

Jawaban T

- Eksepsi Pasal 125,133-136

- Rekonvensi Pasal 132 a+b

Replik Pembuktian P Pembuktian T

Tercapai pemeriksaan berhenti putusan perdamaian

Duplik

Kesimpulan

P, T

Putusan

Hakim Banding Kasasi

Peninjauan

Kembali (PK) Eksekusi

Perlawanan

(Verzet) Putusan Hakim

In kracht van gewijde

Derden verzet



2. Perkara

a. Jenis Perkara : Gugatan Waris dan Perbuatan Melawan Hukum

b. Nomor Pekara : 05/Pdt.G/2015/PN. Skh

c. Hakim : Moch. Koesnan S.H (Hakim Ketua)

d. Panitera : Ngadiri (Panitera Pengganti)

e. Pemohon/ Penggugat

Nama : Mahanani

Alamat : Taman Pajajaran TH.IIIE 1/24, Rt 08 Rw II.

f. Kuasa Hukum Pemohon

Nama : Hariyadi Usman Jaka Sutapa, SHMH, Advokat

Alamat : Kertonatan RT 1/ RW 8, Kartosuro Sukoharjo.

g. Alur Persidangan

Sidang ke 1

Perdamaian gagal lanjut

pembacaan Gugatan

Sidang ke 2

18 Maret 2015

Jawaban Tergugat

Sidang ke 3

25 Maret 2015

Replik

Sidang ke 4

8 April 2015

Duplik

Sidang ke 5

15 April 2015

Pembuktian Tertulis/ Surat Penggugat dan Tergugat

Persidangan yang diikuti Penulis



1) Pada tanggal 4 Januari 2006 telah meninggal seorang perempuan yang bernama

Siti Mardiana (Kristen) dengan meninggalkan dua ahli waris yairu:

a. Ir. Pudyo Semedi (Tergugat 1) selaku suami.

b. Mahanani Sesanti (Penggugat) selaku anak.

2) Harta waris yang ditinggalkan:

a) Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya, tertuang Sertifikat Hak milik

No. 1892 luas + 1515 m2 GS No.345/1992 tertanggal 14-1-1993 atas nama

Ny. Siti Mardiana Pudyo Semedi, terletak di desa Madegondo,

Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.

b) Setelah meninggalnya Ibu Siti M, tergugat 1 tanpa sepengetahuan

penggugat, membuat Surat Keterangan Warisan tertanggal 11 Juli 2007

sebagai perseorangan yang seolah-olah bahwa ahli waris hanyalah

tergugat 1 tanpa mempedulikan penggugat yang sama-sama Ahli Waris.

c) Selanjutnya dengan bekal keterangan warisan tersebut Tergugat 1 tanpa

seijin Penggugat melakukan balik nama atas harta peninggalan alm. Siti M

tersebut.

d) Setelah tanah dan bangunan yang menjadi onjek sengketa menjadi atas

nama Tergugat 1, maka oleh tergugat satu dengan bantuan Turut Tergugat

1 (Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Sukoharjo) objek

sengketa tersebut dipecah atau dipisah menjadi 5 bagian yaituL:

6.1.SHM No. 03993 lias + 165 m2

6.2.SHM No. 03994 lias + 164 m2

6.3.SHM No. 03995 lias + 154 m2

6.4.SHM No. 03996 lias + 162 m2

6.5.SHM No. 03997 lias + 567 m2

e) Setelah tanah dan bangunan objek sengketa itu dipecah oleh tergugat

1 tanah-tanah tersebut dijual kepada sebagai berikut:

- Tanah dengan angka 5.1. SHM No. 03993 lias + 165 m2 oleh tergugat 1

dijual kepada Ny. Marta (tergugat II) jual beli dilakukan dihadapan turut

tergugat II. Selanjutnya oleh tergugat II tanah tersebut dijual lagi kepada

Sidang ke 1

pembacaan Gugatan



Tanto Dwi Atmojo, SE (Tergugat III) jual beli dilakukan dihadapan Turut

Tergugat II.

- Tanah dengan angka 5.2. SHM No. 03994 lias + 164 m2 oleh tergugat I

dijual kepada Swanti, SE (tergugat IV) jual beli dilakukan dihadapan turut

tergugat II.

- Tanah angka 5.3.SHM No. 03995 lias + 154 m2 oleh terrgugat I dijual

kepada Ny. Eko Hariyadi, SH (Tergugat V) jual beli dilakukan dihadapan

Turut Tergugat II.

- Tanah dengan angka 5.4. SHM No. 03996 lias + 162 m2 oleh tergugat I

dijual kepada Dian Novita M (Tergugat VI) jual beli dilakukan dihadapan

Turut Tergugat II.

- Tanah dengan angka 5.5. SHM No. 03997 lias + 567 m2 oleh Tergugat I

dijual kepada Novita Kusumasari (Tergugat VII) jual beli dilakukan

dihadapan Turut Tergugat II.

f) Bahwa jual beli tanah-tanah tersebut yang dilakukan Tergugat I sebagai

penjual dan Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat

VII sebagai pembeli adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin

Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena itu

jual bali tersebut adalah batal atau dibatalkan demi hukum. Demikian juga

jual beli yang dilakikan oleh Tergugat II sebagai penjual dan Tergugat III

sebagai pembeli adalah juga batal atau dibatalkan demi hukum.

g) Surat keterangan warisan yang dibuat oleh Tergugat I tanpa

mencantumkan Penggugat yang sama-sama ahli waris adalah merupakan

perbuatan melawan hukum oleh karenanya surat keterangan waris no-

tanggal 11/06/2007 yang dibuat oleh tergugat I adalah batal atau

dibatalkan demi hukum.

h) Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I adalah berakibat

timbulnya kerugian.



Kerugian material:

Kerugian Penggugat akibat tidak bekerja Rp 100.000.000,-

Jasa Pengacara Rp 100.000.000,- +

Rp 200.000.000,-

Kerugian Immateriil:

(Penggugat hidupnya tidak bersemangat, sakit-sakitan dan malu dengan

tetangga dan teman-teman) kerugian ditaksir Rp100.000.000,-

Putusan yang dimohonkan penggugat:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan objek

sengketa.

3. Menyatakan bahwa surat keterangan warisan dan seluruh jual beli yang

dilakukan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat

mengakibatkan timbulnya kerugian bagi penggugat oleh karenanya batal

atau dibatalkan demi hukum.

4. Para tergugat agar menyerahkan tanah dan bangunan untuk dibagi waris

bersama antara penggugat dan Tergugat I selaku wakil dari alm. Siti M.

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian material dan

immaterial sebesar Rp 300.000.000,-

Eksepsi Para Pihak Penggugat dan Turut Tergugat:

1. Menyatakan gugatan Nebis In Idem dengan perkara sebulumnya,

yakni perkara No.57/Pdt.G/2012/PN.SKH.

2. Gugatan kabur (obscuur libel)

3. Gugatan tidak sesuai dengan posita gugatan

4. Gugatan tidak memenuhi syarat-syarat formil

Sidang ke 2

18 Maret 2015

Jawaban Tergugat



Menolak semua jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat, beserta alasannya.

Duplik Turut tergugat 1:

Bahwa Turut Tergugat satu tatap berpegang teguh pada jawaban semula yakni

perkara tersebut Nebis In Idem. Dan menyangkut pendaftaran peralihan hak atas

tanah dalam perkara A quo kepada Turut Tergugat I sudah benar sesuai prosedur.

Duplik Tergugat dan Turut Tergugat lainnya:

Menolak replik penggugat:

Tetap berpegangan bahwa gugatan tersebut kabur, menyatakan Penggugat bukan

ahli waris, gugatan Nebis In Idem, menyatakan bahwa tidakan Tergugat menjual

tanah bukan merupakan tindakan melawan hukum karena Tergugat merasa di ahli

waris tunggal yang sah.

C. Diskripsi Suasana Persidangan

Pengadilan : Pengadilan Negeri Sekoharjo

Hari/Tanggal : Rabu, 15 April 2015

Perihal perkara perdata : Gugatan Waris Dan Perbuatan Melawan

Hukum

Pukul : 12.15 -12.35 (20 menit)

Sidang ke : lima (Pembuktian Tertulis/Surat oleh

Penggugat dan Tergugat)

Sidang ke 3

25 Maret 2015

Replik

Sidang ke 4

8 April 2015

Duplik



Tata letak para pihak dalam persidangan :

Proses Persidangan :

1. Para pihak (penggugat dan tergugat) memasuki ruang sidang;

2. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum oleh hakim

3. Hakim membacakan agenda sidang yakni pembuktian tertulis/surat

oleh kedua belah pihak.

4. Hakim memanggil kuasa hukum penggugat untuk menyerahkan

bukti tertulis/surat yang akan dijadikan alat bukti.

5. Kemudian hakim memanggil kuasa hukum para tergugat untuk

menyarahkan bukti tertulis/surat yang akan dijadikan alat bukti.

6. Hakim memeriksa bukti tertulis/surat tersebut.

7. Hakim menawarkan kepada para pihak “Apakah sudah cukup atau

mau menambahkan bukti tertulis/surat lagi?”.

8. Para pihak menyatakan sudah cukup dan tidak ada tambahan dengan

bukti tertulis/surat yang sudah mereka kumpulkan.

Panitera

Hakim Anggota Hakim Ketua

TU

RU

T

TER

GU

GA

T II

yang diw

akili

kuasa

hukum

nya

PEN

GG

UG

AT

yang diw

akili

kuasa hukum

nya

TET

GU

GA

T I-V

II

TU

RU

T T

ER

GU

GA

T

II &

III yang diw

akili

seo

rang kuasa

hukum

Hakim Anggota



9. Hakim menyuruh para pihak, agar saling mempelajari buktu

tertulis/surat yang sudah mereka kumpulkan.

10. Sebelum hakim menutup sidang, Hakim menanyakan kepada Kuasa

Hukum Penggugat “Apakah dipersidangan selanjutnya akan

menghadirkan saksi?“

11. Kuasa Hukum Penggugat menjawab bahwa akan menghadirkan

saksi sejumlah tiga saksi.

12. Kemudian Hakim menanyakan kepada para Kuasa Hukum Tergugat

“Apakah siap, pihak Penggugat akan menghadirkan tiga saksi

disidang berikutnya?”

13. Para Kuasa Hukum Tergugat menjawab “Siap”.

14. Selanjutnya hakim menyatakan persidangan pembuktian

tertulis/surat ditutup dan sidang dilaksanakan satu minggu lagi

dengan agenda pembuktian saksi.

D. Analisis Persidangan

Persidangan perkara perdata No. 05/Pdt.G/2015/PN.Skh yang saya saksikan

di Pengadilan Negeri Sukoharjo pada Hari Rabu, 15 April 2015 adalah tentang

Gugatan Waris dan Perbuatan Melawan Hukum. Gugatan Waris dan Perbuatan

melawan hukum merupakan tuntutan hak yang mengandung sengketa karena

mengandung ciri-ciri:

1. Terdapat penggugat, tergugat, dan pihak ketiga

2. Dilaksanakan pada peradilan sesungguhnya yakni Pengadilan Negeri

Sukoharjo

3. Tugas hakim bersifat menyelesaikan sengketa

4. Putusan hakim condemnatoir (memutus) dan constitutif (menetapkan

keadaan baru), mengikat hanya para pihak yang bersengketa.



Bagan alur persidangan perkara diatas :

Dari bagan alur diatas dapat dilihat terdapat perbedaan dengan alur persidangan

yang diterima penulis saat perkuliahan. Perbedaannya terletak pada

pembuktiannya. Teori yang diterima penulis pembuktian dilakukan oleh pihak

penggugat terlebih dahulu lalu kemudian baru tergugat. Dalam sidang yang

disaksikan penulis, pembuktian tertulis/surat penggugat dilakukan bersamaan

dengan tergugat. Setelah pembuktian tertulis selesai dilakukan pembuktian saksi,

dalam hal ini penggugat menghadirkan saksi terlebih dahulu dalam sidang

selanjutnya.

Penerapan sas-asas hukum acara perdata dalam persidangan:

1. Hakim bersifat pasif. Ruang lingkup sengketa yang diajukan ditentukan

oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim, contoh pada kasus

tersebut hal yang dituntut gugatan waris dan perbuatan melawan hukum

maka Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut

atau mengabulkan labih dari yang dituntut.

Sidang ke 1

Perdamaian gagal lanjut

pembacaan Gugatan

Sidang ke 2

18 Maret 2015

Jawaban Tergugat

Sidang ke 3

25 Maret 2015

Replik

Sidang ke 4

8 April 2015

Duplik

Sidang ke 5

15 April 2015

Pembuktian Tertulis/ Surat Penggugat dan Tergugat

Persidangan yang diikuti Penulis



2. Hakim bersifat menunggu,

Tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan.

Pembeda antara hukum acara pidana dan perdata yakni, dalam acara pidana

pihak yang berinisiatif mengajukan perkara yakni negara, sedangkan dalam

acara perdata pihak yang mengajukan perkara yakni para pihak yang

bersengketa atau para pihak yang dilanggar haknya. Pada perkara diatas

pihak yang mengajukan tuntutan yakni pihak penggugat Ibu Mahanani yang

pada tanggal 25 Nov 2014 menyerahkan perkara pada kuasa hukumnya

yang bernama Hariyadi. Jadi ketika belum ada perkara yang masuk maka

belum ada proses peradilan.

3. Sifat terbukanya persidangan,

Seperti halnya saat penulis mengikuti sidang, hakim membuka sidang

dengan menyatakan bahwa sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk

umum.

4. Mendengar kedua belah pihak,

Dalam proses persidangan tersebut hakim memberi kedua belah pihak

pertanyaan yang saling berkaitan.

5. Tidak ada keharusan mewakilkan,

Dalam kasus persidangan kali ini semua pihak baik penggugat atau tergugat

mewakilkan kuasa hukumnya.

6. Beracara perdata dikenakan biaya.

Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan, pemanggilan-pemanggilan,

dan pemberitahuan-pemberitahuan serta bea meterai.

Permohonan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Sukoharjo karena

gugatan mengenai barang tetap/ tidak bergerak yang disengketakan berada di

wilayah Sukoharjo tepatnya di desa Madegondo, Kecamatan Grogol Kabupaten

Sukoharjo (pasal 118 HIR mengenai kewenangan PN yang berhak untuk

memeriksa perkara) menyebutkan Jika gugatan mengenai barang tetap/tidak

bergerak maka diajukan kepada ketua pengadilan dimana barang tetap tersebut

terletak.



BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Persidangan perkara perdata No. 05/Pdt.G/2015/PN.Skh yang saya saksikan

di Pengadilan Negeri Sukoharjo pada Hari Rabu, 15 April 2015 adalah tentang

Gugatan Waris dan Perbuatan Melawan Hukum. Penggugat mengajukan gugatan

waris karena penggugat merasa berhak menjadi ahli waris alm. Siti Mardiana.

Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yakni karena tindakan

para Tergugat yang telah menggunakan warisan untuk dirinya sendiri (Penggugat1)

tanpa mempedulikan penggugat.

Pada perkara tersebut penulis mengamati pada sidang ke lima, yakni dalam

agenda mengumpulkan bukti tertulis/surat oleh kedua belah pihak Penggugat dan

Tergugat. Sidang berjalan selama 20 menit. Sidang dilanjutkan minggu depan

dengan agenda pembuktian saksi dari pihak Penggugat.

Para pihak yang bersengketa mewakilkan para kuasa hukumnya dalam

beracara. Terdapat 3 kuasa hukum. Pertama satu orang dari pihak Penggugat, satu

orang kuasa hukum dari Turut Tergugat II, dan satu orang kuasa hukum Tetgugat

I-VII Turut Tergugat II & III yang diwakili seorang kuasa hukum.

Sidang perkara tersebut termasuk kompetensi relatif, dilaksanakan di PN

Sukoharjo karena objek sengketa berupa tanah terletak di daerah tersebut. Dalam

proses persidangannya juga telah menerapkan asas-asas hukum acara perdata.



DAFTAR PUSTAKA

Agus Prasetyo. 2012. Laporan Persidangan.

KUHAPerdata.

Mertokusumo, Sudikno. 2010. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta :

Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Materi Perkuliyahan



Lampiran

Foto kondisi di persidangan

laporan pelaksanaan persidangan perkara perdata di...

Documents