Asas-asas Hukum PerdataBetlehem Ketaren, S.H.Kuliah 4 PTHI Universitas Quality Berastagi.

Asas-asas Hukum PerdataA. Pengertian Hukum Perdata

Hukum Perdata adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku orang terhadap orang yang lain berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga.

Hukum Perdata dapat dibedakan menjadi dua, yakni:

1. Hukum Perdata Materiil: hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan perdata subyek hukum;

2. Hukum Perdata Formiil: hukum yang mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar orang lain.

B. Sejarah KUH Perdata (BW)

KUH Perdata (Burgelijk Wetboek/BW) adalah kodifikasi hukum perdata yang disusun di negeri Belanda.

Penyusunan BW di Belanda sangat dipengaruhi Hukum Perdata Prancis (Code Napoleon).

Code Napoleon disusun berdasarkan hukum Romawi (Corpus Juris Civilis) yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna.

Hukum privat yang berlaku di Prancis dimuat dalam dua kodifikasi, yakni: Code civil dan code de commerce.

Pada waktu Prancis mengusai Belanda, kodifikasi itu diberlakukan di Belanda sampai 24 tahun setelah Belanda merdeka pada tahun 1915.

Baru pada tahun 1938 dengan berdasarkan asas yang terdapat pada code civil dan code de commerce, pemerintah Belanda menciptakan dua kodifikasi yang bersifat nasional, yang diberi nama Burgelijk Wetboek (BW) dan Wetboek van Koophandel (Wvk).

Kodifikasi KUH Perdata di Indonesia dikerjakan oleh panitia khusus diketuai oleh Mr. CJ. Schoolten van Out Haarlem.

Kodifikasi yang dihasilkan diharapkan memiliki kesamaan antara hukum dan keadaan di Indonesia dengan hukum dan keadaan di negeri Belanda.

Panitia menyelesaikan kodifikasi KUH Pdt Indonesia yang banyak dijiwai oleh BW Belanda. Kodifikasi KUH Perdata diumumkan pada tanggal 30 April 1847, melalui Staatblaad No. 223, dan dinyatakan mulai berlaku pada Januari 1948.

C. Sistematika Hukum Perdata menurut BW

•Buku I, berjudul “perihal orang” (van persoon): hukum perorangan dan hukum kekeluargaaan;•Buku II berjudul “perihal benda” (van zaaken) hukum benda dan hukum waris;•Buku III berjudul “perihal perikatan” (van verbintenisen): hukum harta kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu•Buku IV berjudul “perihal pembuktian dan kadaluarsa” (van bewijs en verjaring), memuat perihal alat pembuktian dan akibat lewat waktu terhadap hubungan hukum.

D. Sistematika Hk. Pdt. Menurut Ilmu Pengetahuan

Terdii dalam empat (4) bagian, yakni:

1. Hukum tentang orang atau hukum perorangan (Persoonrecht);

2. Hukum kekeluargaan (Familierecht);

3. Hukum kekayaan atau Hukum Harta Kekayaan (Vermogensrecht);

4. Hukum Waris (Erfrecht)

1. Hukum tentang orang atau hukum perorangan (Persoonrecht) yang antara lain mengatur tentang orang sebagai subyek hukum dan orang dalam kecakapannya untuk memiliki hak-hak dan bertindak sendiri untuk melaksanakan haknya.

2. Hukum Kekeluargaan atau hukum keluarga (Familierecht)

Mengatur antara lain: Perkawinan; perceraian; dan hubungan hukum yang timbul didalam perkawinan; hubungan hukum antara orangtua dan anak atau kekuasaan orangtua (ouderlijk macht); perwalian (voogdij); dan pengampuan (curatele);

3. Hukum kekayaan aau Hukum Harta Kekayaan (Vermogensrecht)

Mengatur tetang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang, meliputi:

Hak mutlak (hak-hak yang berlaku terhadap setiap orang); dan

Hak Perorangan (hak yang hanya berlaku terhadap seseorang atau pihak tertentu saja.

4. Hukum Waris (Erfrecht)

Mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal dunia

(mengatur akibat hukum dari hubungan keluarga terhadap harta warisan yang ditinggalkan seseorang).

Ad. 1. Hukum Perorangan (Persoonrecht) Istilah “orang atau persoon” menunjuk pada pengertian subyek hukum sebagai pembawa hak dan kewajiban.

Subyek hukum terdiri dari:

manusia (naturlijk persoon); dan badan hukum (rechts persoon).

Manusia sebagai pembawa hak dan kewajiban terjadi sejak ia lahir dan berakhir setelah ia meninggal dunia.

Sejak ia lahir hidup, ia sudah dianggap sebagai subyek hukum (Pasal 2 ayat 1 (BW).

Ketentuan ini sangat penting maka pasal 2 BW disebut sebagai rechtfictie dan erat hubungannya dengan hak mewaris.

Orang untuk dapat melalukan perbuatan hukum harus:

sudah dewasa: sudah berumur 21 tahun (BW) atau sudah kawin sebelum umur tersebut, 18 tahun menurut UU No. 1/1974 dan Yusisprudensi MA.

orang yang belum dewasa: dibawah pengampuan (curatele), perbuatannya harus melalui perwakilan oleh wali atau kuratornya.

Adapun perbuatan-perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum sebagai subyek hukum, misalnya:

• mengadakan jual beli tanah;• mengadakan perjanjian jual beli rumah;• mengadakan perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang;• mengadakan perjanjian kerja;•dan lain-lain.

Menurut Hukum Orang, orang dan badan hukum harus mempunyai tempat tinggal (domisili).

Pentingnya domisili bagi badan orang dan atau badan hukum adalah untuk urusan tertentu, misalnya:• di wilayah hukum mana perkawinan harus dilakukan bila seseorang menikah;• dimana seseorang atau badan hukum, itu dipanggil oleh pengadilan;• pengadilan mana yang berwenang menyelesaikan perkara yang melibatkan orang atau badan hukum itu;• tempat dilaksanakan pembagian warisan yang ditinggalkan oleh orang yang bersangkutan di mana ia tinggal sampai meninggal.

Badan hukum yang berstatus sebagai pembawa hak dan kewajiban (sebagai subyek hukum) misalnya

Negara;Provinsi;Kabupaten;Perseroan terbatas;Yayasan;Wakaf;Gereja; dan lain-lain.

Suatu perkumpulan dapat dijadikan juga sebagai badan hukum asal memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum, yakni:

Didirikan dengan akte notaris dandidaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri setempat;

Anggaran dasarnya disahkan oleh menteri kehakiman; dan

diumumkan dalam Berita Negara.

Orang dan badan hukum sebagai subyek hukum dapat melakukan perbuatan hukum sebagai pelaksanaan hak dan kewajibannya. Dalam melaksanakan perbuatan hukum badan hukum diwakili oleh pengurusnya.

Sumber Kepustakaan:

1. Drs.C.S.T. Kansil, S.H., “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, PN Balai Pustaka, Cetakan Keenam, 1984.

2. Yulies Tiena Masriani, S.H., M.Hum., “Pengantar Hukum Indonesia”, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.