hukum perdata internasional 1

HUKUM PERDATA INTERNASIOAL -1

POKOK PEMBAHASAN:Pendahuluan Istilah dan PengertianMasalah Pokok Kajian Hukum Perdata

InternasionalRuang jelajah Hukum Perdata InternasionalKegunaan Mengkaji Hukum Perdata InternasionalPola Berpikir Yuridis HPI

04/12/23 1HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1

Prof. Graveson :Conflict of Law atau Hukum Perdata

Internasional adalah bidang hukum yang berkenaan dengan perkara-perkara yang didalamnya mengandung fakta relevan yang menunjukkan perkaitan dengan suatu sistem hukum lain, baik karena aspek teritorial maupun aspek subjek hukumnya, dan karena itu menimbulkan pertanyaan tentang penerapan hukum sendiri atau hukum lain (yang biasanya asing), atau masalah pelaksanaan yurisdiksi badan pengadilan sendiri atau badan pengadilan asing.04/12/23 2HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1

Hukum Perdata Internasional

3

Hukum Perdata Internasional

HukumPerdata Internasional

Keperdataan Melintas Batas Negara

04/12/23 HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1

4

Hukum Perdata InternasionalKeseluruhan kaidah dan asas

yang mengatur hub keperdataan yang melintas batas negara

HPI adalah Hukum NasionalPeristiwa, perbuatan, atau

hubungannya yang mengandung unsur internasional atau elemen asing

04/12/23HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1

5

Unsur Internasional (Unsur Asing)

1.Faktor Personal2.Faktor Teritorial

Internasional di sini tak merujuk kepada sumbernya, tetapi

kepada fakta atau materinya (objeknya)

04/12/23HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1

Prof. Van Brakel :Hukum Perdata

Internasional adalah hukum nasional yang dibuat untuk hubungan-hubungan hukum internasional


Kesimpulan

HPI adalah seperangkat kaidah-kaidah, asas-asas atau aturan-aturan hukum nasional yang dibuat untuk mengatur peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur-unsur transnasional (atau unsur-unsur ekstra teritorial).

Persoalan-persoalan HPI pada dasarnya muncul dalam perkara-perkara yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi hukum dan hukum intern dari yurisdiksi-yurisdiksi itu berbeda satu sama lainnya.


HPI merupakan keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintas batas negara.

Hukum Internasional Publik (HI) adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara (Hubungan Internasional) yang bukan bersifat perdataPersamaan: sama mengatur persoalan atau hubungan yang melintas batas negara (internasional).Perbedaan: terletak pada sifat hubungan atau persoalan yang diaturnya (obyeknya).


MASALAH-MASALAH POKOK HPIHakim atau Badan Peradilan manakah yang

berwenang menyelesaikan perkara-perkara hukum yang mengandung unsur asing.

Hukum manakah yang harus diberlakukan untuk mengatur / menyelesaikan persoalan-persoalan yang mengandung unsur asing.


Bilamana / sejauh mana suatu pengadilan harus memperhatikan dan mengakui putusan-putusan hukum asing atau mengakui hak-hak yang terbit berdasarkan hukum atau Putusan Pengadilan Asing.


Menurut Sudargo Gautama, Terdapat aneka ragam pandangan tentang ruang jelajah HPI1. HPI sama dengan rechtstoepassingrecht

HPI yang terbatas pada masalah hukum yang diberlakukan. Dalam hal ini HPI disederajatkan dengan Hukum Perselisihan. Dalam konteks ini masalah kompetensi pengadilan, status orang asing dan kewarganegaraan dieleminasi sebagai ruang jelajah HPI. Penyempitan ruang Jelajah HPI ini terdapat di Nederland dan Jerman2.HPI sama dengan Choice of Law dan Choice of Jurisdictions

Menurut konsep ini, HPI tidak hanya sebata pada Persoalan Choice of Law, tetapi termasuk juga Choice of Jurisdictions. Dianut di Inggris, Amerika, dan negara-negara common law lainnya.


3. HPI sama dengan Chioce of Law + Choice of Jurisdictions + Conditions des EtrangersDalam konsep ini, HPI tidak hanya menyangkut persoalan pilihan hukum, pilihan yurisdiksi, tetapi juga status orang asing. Dianut Italia, Spanyol, dan negara-negara Amerika Selatan

4. HPI sama dengan Chioce of Law + Choice of Jurisdictions + Conditions des Etrangers, dan Nationalitemenurut konsep ini, HPI menyangkut persoalan pilihan hukum, pilihan yurisdiksi, status orang asing dan kewarganegaraan. Masalah kewarganegaraan ini menyangkut persoalan cara memperoleh dan hilangnya kearganegaraan. Konsep ini dianut Perancis


1. Menentukan Perkara sebagai perkara HPI / Bukan Titik Taut Primer

2. Menentukan ada / tidaknya Yurisdiksional Forum untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Hukum Acara Perdata Int.


3. Menentukan Lex Cause bagi perkara yang bersangkutan.-> Kualifikasikan Perkara-> Lihat Kaidah HPI Lex Fori (TTS)-> Tentukan Lex Cause

4. Menyelesaikan perkara HPI. -> Kaidah intern Lex Cause


1. Tentukan Perkara HPI / bukan -> TTP

2. Tentukan Forum punya kepentingan / tidak -> Yurisdiksi

3. Kualifikasikan Perkara4. Lihat Kaidah HPI Forum (Lex Fori)5. Tentukan TTS6. Tentukan Lex Cause7. Selesaikan perkara dengan Kaidah

Intern Lex Cause04/12/23 16HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1

Beberapa Istilah HPILex Fori

Sistem hukum dimana tempat perkara HPI diajukan.

Lex CauseSistem hukum yang

digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara HPI.


Kaidah HPISeperangkat kaidah hukum

yang menunjuk pada sistem hukum tertentu untuk menyelesaikan suatu sengketa HPI.

Kaidah InternSeperangkat kaidah hukum

yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara materiil.04/12/23 18HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1

DI INDONESIA WADAH UTAMA HPI DICANTUMKAN DALAM AB ( ALGEMENE BEL PALINGEN VAN WET

GEVING PASAL 16, 17 & 18 )Pasal 16 AB Status Personil Seseorang & WewenangStatus & wewenang seseorang harus dinilai menurut

hukum nasionalnya ( Lex patriae ), Jadi seseorang dimanapun ia berada tetap terikat kepada hukumnya yang menyangkut status & wewenang demikian pula orang asing maksudnya status & wewenang orang asing itu harus dinilai hukum nasional orang asing tersebutPasal 17 AB Status Kenyataan / Riil StatusMengenai benda2 tetap harus dinilai menurut hukum dari negara atau tempat dimana benda itu terletak ( lex resital) Pasal 18 AB Status CampuranStatus campuran bentuk tindakan hukum dinilai menurut hukum dimana tindakan itu dilakukan ( Locus Regit Actum )


Tuan X adalah Warga Negara Indonesia, beragama Islam, telah menikah dengan Nyonya Y, Warga Negara Indonesia di Jakarta. 1 tahun setelah pernikahannya, Tuan X menikah lagi dengan Nyonya P, seorang warga negara Jerman, di Berlin. Dalam pernikahannya yang kedua, Nyonya P tidak diberitahu bahwa Tuan X telah memiliki istri di Jakarta. Nyonya P kemudian mengajukan pembatalan perkawinannya di Pengadilan Jerman.

Pertanyaan :

Apakah Pengadilan Jerman dapat membatalkan Perkawinan antara Tuan X dan Nyonya P ?


Kaidah-kaidah Hukum :

-Kaidah HPI Jerman :Gugatan mengenai pembatalan

perkawinan tunduk pada hukum kewarganegaraan suami.

-Kaidah HPI Indonesia :Keabsahan suatu perkawinan

harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat dimana perkawinan diresmikan / dilangsungkan (Lex Loci Selebrationis).


Kaidah Intern Jerman :Seorang suami hanya boleh memiliki

seorang istri, dan demikian pula sebaliknya. Ketentuan ini merupakan ketentuan yang mutlak.

Kaidah Intern Indonesia :Pada asasnya suatu perkawinan

seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, kecuali untuk pria yang beragama Islam.


hukum perdata internasional 1

Education