MAATSCHAP PERSEKUTUAN

PERDATA

APRILA NIRAVITA, SH, MKn

MAATSCHAP

• DIATUR DALAM Bab VIII Bag I Buku III KUHPerdata, Pasal 1618 – 1652

• MAATSCHAP PERSEKUTUAN / PERSEROAN

• PENGERTIAN– MAATSCHAP ADALAH SUATU PERSETUJUAN

DIMANA DUA ORANG ATAU LEBIH MENGIKATKAN DIRI UNTUK MEMASUKKAN SESUATU KE DALAM PERSEKUTUAN, DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBAGI KEUNTUNGAN KEUNTUNGAN YANG TERJADI KARENANYA

UNSUR-UNSUR

• Persetujuan antara 2 orang atau lebih

• Memasukkan sesuatu• Untuk memperoleh keuntungan• Keuntungan dibagi2 antara

anggotanya

BENTUK MAATSCHAP

• Maatschap merupakan bentuk umum dari segala bentuk badan usaha

• Maatschap adalah bentuk persekutuan yang paling sederhana, karena– MODAL tidak ditentukan besarnya modal– SESUATU tidak harus berupa barang dan uang, tenaga juga bisa– LAPANGAN KERJA tidak dibatasi– ASAS PUBLISITAS Tidak ada pengumuman untuk pihak ke-3

KARAKTERISTIK MAATSCHAP

• Karakteristik dari Maatschap yang tidak dimiliki oleh Firma dan CV adalah: Maatschap merupakan kumpulan dari orang-orang yang memiliki profesi yang sama.

• Dalam Maatschap para sekutunya masing-masing bersifat independen. – Artinya, masing-masing sekutu berhak untuk bertindak keluar dan

melakukan perbuatan hukum atas nama dirinya sendiri, khususnya untuk tindakan pengurusan sepanjang hal tersebut tidak dilarang dalam anggaran dasarnya.

• Para sekutu diwajibkan untuk berkontribusi bagi kepentingan Maatschap tersebut. “Kontribusi” istilah hukumnya disebut “inbreng”(pemasukan ke dalam Perseroan)

TUJUAN PENDIRIAN MAATSCHAP

•Ada 2 sifat maatschap–Kegiatan komersial –Kegiatan Non komersial

• Contohnya adalah persekutuan di antara para pengacara atau para akuntan, yang biasanya  dikenal dengan istilah associate, partner, rekan atau Co (compagnon).

ISI PERJANJIAN

• Bagian yang dimasukkan dalam persekutuan

• Pembagian keuntungan• Maksud dan tujuan kerjasama• Jangka waktu• Berakhirnya• Dll

PENDIRIAN

• Dapat didirikan dengan perjanjian yang sederhana (lisan maupun tertulis)

• Tidak ada syarat formal• Tidak didaftarkan di Kepaniteraan PN dan diumumkan

dalam BN• Bila tertulis Akta pendirian Maatschap sebenarnya adalah

bentuk kesepakatan antara para sekutu untuk berserikat dan bersama-sama dan mengatur hubungan hukum diantara para sekutu tersebut.

TANGGUNG JAWAB

Tanggung

jawab

•intern•ekstern

TANGGUNG JAWAB INTERN

BERHUBUNGAN DENGAN KEPENGURUSANPengurus (1636 – 1641 BW)• apabila seorang sekutu menjadi pengurus PP (1636 BW)• apabila beberapa orang sekutu menjadi pengurus PP

(1637 – 1638)• apabila tidak dibentuk kepengurusan maka diatur dalam

pasal 1639 BW• keangotaan PP tidak dapat dipindahkan pada orang lain

(1641 BW)

Tanggung jawab ekstern. (pasal 1642 –1645)

• Merupakan suatu kewajiban untuk memberikan ganti rugi perikatan yang dibentuk merugikan pihak lain. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

– bila hanya seorang sekutu yang melakukan hubungan hukum dengan pihak lain maka hanya dia yang bertanggung jawab atas hubungan tersebut.

– Perubahan sekutu tersebut baru dapat mengikat sekutu-sekutu lain bila :

• Secara nyata ada surat kuasa dari sekutu lainya.• Keuntungan yang didapat untuk persekutuan tersebut.

– Bila beberapa sekutu berhubungan dengan pihak lain maka tanggung jawab sekutu-sekutu tersebut adalah sama (walaupun besar pemasukan masing masing tidak sama) kecuali ada perjanjian lain.

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN

• Sesuai dengan tujuan di bentuknya P.P yaitu memperoleh keuntungan, maka keuntungan yang didapat dibagi diantara para sekutu.

• Sesuai dengan pasal 1633 BW maka cara pembagian keuntungan dan kerugian sebaiknya diatur secara tegas dalam perjanjian pendiriannya dengan ketentuan :

– Tidak diperbolehkan memberikan seluruh keuntungannya pada seorang sekutu saja.

– Diperbolehkan membebankan seluruh kerugian pada satu orang sekutu saja.

• Apabila cara pembagian keuntungan dan kerugian tersebut tidak dicantumkan dalam perjanjian pendirianya maka berdasarkan pada pasa 1633 (1) BW ditentukan berdasarkan pemasukanya.

PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN

Bubar atau terhentinya PP ( 1646 – 1652 BW)

Berdasarkan pasal 1646 BW ada 5 cara terhentinya PP:• lewat waktu• musnahnya barang atau selesainya pekerjaan• kehendak satu orang atau beberapa sekutu• dinyatakan pailit• putusan hakim ( 1647 BW).