KRONOLOGIS PERSIDANGAN PERDATA SAMPAI PADA PUTUSAN

1.1. Pengertian Hukum Acara Perdata

a. Hukum Acara Perdata (Haper) adalah sekumpulan peraturan yang mengatur

tentang cara bagaimana seseorang bertindak terhadap negara atau badan-

badan hukum begitu pula sebaliknya kalau seandainya hak dan kepentingan

mereka terganggu, melalui suatu badan yang disebut badan peradilan sehingga

terdapat tertib hukum (litigasi).

b. Peraturan yang digunakan untuk membela hak dan kepentingan jika diganggu

(oleh pihak yang merasa diganggu).

c. Dalam perdata diajukan atau tindaknya suatu perkara sangat tergantung pada

seseorang yang hak dan kepentingannya terganggu (yang bersangkutan) dan

tidak tergantung pada polisi.

1.2. Para Pihak dalam Hukum Acara Perdata

Penggugat: orang yang berinisiatif menggugat orang lain yang dianggap

merugikan dirinya.

Tergugat: dirasa telah melanggar hak dan kepentingan tergugat. Jumlah

tergugat mempengaruhi biaya mengajukan perkara (1:1=300-500ribu, +1 =

+75ribu).

Turut tergugat: seharusnya jadi penggugat yang ia melepas hak dan

kewajibannya tapi ia menanggung akibat hukum tergugat, ia harus masuk pihak

agar terkena putusan hakim jika tidak maka ia tidak terkena putusan hakim.

dalam Hukum Acara Perdata dikenal adanya:

Partij materil: pihak yg berhubungan langsung atau memiliki masalah langsung

(belum tentu itu formil)

Partij formil: pihak yg memiliki syarat dari partij tersebut.

Pengacara tidak termasuk kedua-duanya tapi sebagai kuasa hukum keberadaan dia

sebagai profesional (hubungan bisnis).

1.3. Asas-Asas Hukum Acara Perdata

1. Hakim bersifat menunggu

Inisiatif ada pada pihak yang berkepentingan

Hakim menunggu datangnya tuntutan hak

1

Jika diajukan, Hakim tidak boleh menolak (baik dengan alasan tidak jelas

maupun tidak ada hukumnya) (pasal 14 (]) UU No. 14 tahun 1970).

Hakim dianggap tahu hukumnya (ius curia novit).

Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang

hidup dalam masyarakat (pasal 27 Undang-undang No. 14 Tahun l970).

Hakim harus menggali dan mengadili menurut hukum (pasal 5 (1) UU

No. 14 Tahun l970).

Hakim harus mengadili menurut undang-undang (pasal 20 AB) -dalam

asas legisme: hakim sebagai corong undang-undang.

Berdasarkan pasal 20 AB maka Hakim harus mengadili menurut undang-

undang sedangkan berdasarkan pasal 5 (1) UU No. 14 Tahun 1970

hakim harus mengadili menurut hukum, berkaitan dengan hal ini maka

berlaku asas lex posteriori derogat legi priori (undang-undang baru

mengalahkan undang-undang lama).

2. Hakim pasif

Ruang lingkup sengketa ditentukan oleh pihak yang berperkara, Hakim

tidak boleh menambah atau mengurangi.

Hakim hanya membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi

hambatan untuk tercapainya keadilan.

Hakim aktif dalam memimpin sidang dan memberi nasehat (pasal 30

HIR).

Hakim terikat pada peristiwa yang diajukan para pihak.

Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan

putusan atau perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari

pada yang dituntut (pasal 178 (2) dan (3) HIR).

Pihak yang berkepentingan dapat secara bebas mengakhiri sengketa

yang telah diajukan ke pengadilan dan hukum tidak dapat menghalang-

halangi.

3. Sifat terbukanya persidangan

Sidang pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali Undang-undang

menentukan lain (pasal 17 (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970).

Tujuannya memberikan perlindungan hak asasi manusia dalam

pengadilan serta menjamin objektivitas.

Putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengakibatkan

putusan batal demi hukum.

2

Meskipun sidang tertutup, persidangan harus tetap terbuka dan

dinyatakan terbuka untuk umum lebih dahulu sebelum dinyatakan

tertutup.

4. Mendengar kedua belah pihak

Kedua belah pihak harus diperlakukan sama, tidak boleh memihak.

Kedua belah pihak harus didengar keterangannya (audi et

alterampartem)

Hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai

benar sebelum pihak lawan dibcri kesempatan untuk didengar.

Pengajuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang.

5. Putusan harus disertai alasan,

Memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Sebagai pertanggungjawaban hakim atas putusamya terhadap

masyarakat, kepada pihak pengadilan lebih tinggi dan ilmu hukum.

Menurut yurisprudensi : Putusan tidak lengkap atau kurang cukup

dipertimbangkan merupakan alasan unluk kasasi dan harus dibatalkan.

Kita tidak menganut asas the binding forcc of precedent (keputusan

hakim sebelumnya bersifat mengikat terhadap kasus serupa), melainkan

dianut asas the persuasive force of precedent (hakim boleh mengikuti

keputusan hakim sebelumnya tetapi tidak harus).

Alasan mengapa Hakim mengikuti kcputusan hakim sebelumnya :

1. Hakim sebelumnya lebih senior;

2. Pertimbangan bahwa jika dilakukan upaya hukum, maka

hukumannya akan sama;

3. Merasa cocok → alasan No (3) inilah yang paling tepat dalam

menerapkan asas the binding force of precedent (di Indonesia).

6. Beracara dikenai biaya

Meliputi: Biaya kepaniteraan, panggilan sidang, biaya pemberitahuan para pihak,

biaya materai, dan biaya kuasa hukum.

7. Tidak ada keharusan mewakilkan.

Para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendaki

(pasal 123 HIR);

Dalam pasal 123 HIR, pasal 35 - 38 UU No. 14 tahun 1970 mengenai

LBH → tidak ada keharusan bagi pihak-pihak yang berperkara untuk

mewakilkan kepada orang lain akan tetapi para pihak dapat

3

dibantu/diwakili oleh kuasa yang mau pada waktu ia menghendaki,

sedangkan dalam KUHPdt → mengharuskan mengenai wakilnya di

pengadilan karena kalau tidak maka menyebabkan batalnya tuntutan hak

atau diputus secara verstek;

Tidak ada kewajiban untuk mewakilkan, dengan demikian tidak ada

pengertian asas verpliche procureurstelling seperti yang diatur dalam RV,

dimana mewakilkan untuk beracara merupakan suatu keharusan.

1.4. Proses Beracara di Pengadilan

Keterangan :

A : Tingkat Pengadilan Negeri

B : Tingkat Pengadilan Tinggi

C : Tingkat Mahkamah Agung

Kronologis persidangan perdata secara singkat dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (kecuali persidangan yang

dinyatakan tertutup untuk umum)

2. Para pihak (penggugat dan tergugat) diperintahkan memasuku ruang sidang

3. Para pihak diperiksa identitasnya (surat kuasanya), demikian pula diperiksa

surat ijin praktik dari organisasi advokat (jika dikuasakan kepada advokat)

4. Apabila kedua belah pihak lengkap maka diberi kesempatan untuk

menyelesaikan perkara secara damai (melalui mediasi)

4

5. Majelis Hakim menawarkan apakah akan menggunakan mediator dari

lingkungan PN atau dari luar (sesuai PERMA RI No. 1 Tahun 2008)

6. Apabila tidak tercapai kesepakatan damai, maka persidangan dilanjutkan

dengan pembacaan surat gugatan oleh penggugat/kuasanya

7. Apabila perdamaian berhasil maka dibacakan dalam persidangan dalam bentuk

akta perdamaian yang bertitel DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

Yang Maha Esa

8. Apabila tidak ada perubahan acara, selanjutnya jawaban dari tergugat (jawaban

berisi eksepsi, bantahan, permohonan putusan provisionil, gugatan rekonvensi)

9. Apabila ada gugatan rekonvensi tergugat juga berposisi sebagai penggugat

rekonvesi

10. Replik dari penggugat, apabila digugat rekonvensi maka ia berkedudukan

sebagai tergugat rekonvensi

11. Pada saat surat menyurat (jawab dijawab) ada kemungkinan ada gugatan

intervensi (voeging, vrijwaring, toesenkomst)

12. Sebelum pembuktian ada kemungkinan muncul putusan sela (putusan

provisionil, putusan tentang dikabulkannya eksepsi absolut, atau ada gugat

intervensi)

13. Pembuktian

14. Dimulai dari penggugat berupa surat bukti dan saksi

15. Dilanjutkan dari tergugat berupa surat bukti dan saksi

16. Apabila diperlukan, Majelis Hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat

(tempat objek sengketa)

17. Kesimpulan dari masing-masing pihak

18. Musyawarah oleh Majelis Hakim

19. Pembacaan Putusan Majelis Hakim

20. Isi putusan Majelis Hakim dapat berupa Gugatan dikabulkan (seluruhnya atau

sebagian); Gugatan ditolak, atau Gugatan tidak dapat diterima

Maka penjelasan secara detail untuk setiap tindakan dalam persidangan dijelaskan

sebagai berikut :

SUSUNAN DAN KEKUASAAN BADAN PERADILAN

1. Peradilan Umum

5

2. Peradilan Agama

3. Peradilan Militer

4. Peradilan Tata Usaha Negara

5. *) Pengadilan = perpecahan dari peradilan umum : PN, PT, MA. (pasal 10 UU

No. 14 tahun 1970)

PEMERIKSAAN PERKARA DI PENGADILAN

1. Pengaduan gugatan (oleh penggugat)

2. Jawaban (oleh tergugat terhadap gugatan)

3. Replik (tanggapan atas jawaban dari tergugat, diajukan oleh penggugat)

4. Duplik (tanggapan terhadap replik, diajukan oleh tergugat).

Setelah itu ada putusan sela (putusan apakah berlanjut sampai putusan

akhir/tidak)

5. Pembuktian.

6. Kesimpulan akhir.

7. Putusan akhir (dalam putusan ini ada putusan tetap/eksekusi, yang diterima oleh

para pihak, dan putusan tidak tetap/para pihak belum menerima salah satu pihak

melakukan proses hukum)

IDEAL BERACARA

Pengajuan gugatan (Penggugat/P) → jawaban (Tergugat/T) → replik/penguat

dalil penggugat (P), merupakan tanggapan penggugat atas Jawaban tergugat →

duplik/penguat dalil jawaban tergugat (T) → (hakim bisa memberi putusan sela)

kesimpulan ke-1 → pembuktian → (hakim bisa memberi putusan sela)

kesimpulan akhir → putusan akhir (1. Tidak tetap dan 2. Tetap) → bagi putusan

tetap bisa dilakukan eksekusi sedangkan bagi putusan tidak tetap bisa dilakukan

upaya hukum selanjutnya didapat putusan tetap yang akhimya dapat dieksekusi.

Biasanya replik dan duplik terjadi hanya sekali (undang-undang sendiri

membolehkan lebih dari satu kali, jika hakim masih belum mengetahui apa

permasalahan yang disengketakan atau para pihak masih membutuhkan).

PROSES PENGURAIAN PERKARA PERDATA

1. Tindak pendahuluan :

6

a. Menentukan apakah akan mengutus sendiri / membiarkan kuasa.

b. Mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan membuat surat gugatan.

c. Mengajukan gugatan dengan mendaftar di pengadilan serta membayar

uang muka biaya perkara (untuk 2/3 x sidang oleh penggugat dulu).

d. Gugatan diberi nomor perkara dan keterangan pengadilan yang

menentukan siapa hakim / majelis yang memeriksa perkara.

e. Ditentukan sidang hari pertama dan pemanggilan para pihak.

f. Dilakukan pemanggilan sidang oleh panitera, pemangilan dianggap sah

bila diterima langsung oleh para pihak.

g. Pasal 118 HIR : gugatan harus dilakukan di tempat tergugat.

2. Tindakan penentuan

a. Dilakukan pemeriksaan perkara dimuka persidangan.

b. Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, para

pihak dipanggil masuk ruang sidang.

c. Pemeriksaan di persidangan berlangsung dalam beberapa pertemuan,

dimulai dengan ;

i. Pemeriksaan surat gugatan.

ii. Acara jawab menjawab.

iii. Penyerahan dan pemeriksaan alat bukti/pembuktian.

d. Selesai pembuktian para pihak mengajukan kesimpulan akhir dan hakim

memutuskan perkara.

3. Tindakan pelaksanaan

a. Putusan hakim harus memperhatikan keadilan, kepastian hukum dan

kemanfaatan yang seyogyanya ditetapkan secara professional.

b. Jika perkara sudah diputus oleh hakim dan para pihak menerimanya

maka putusan itu telah mempunyai ketetapan hukum positif.

c. Pelaksanaan putusan dapat dilakukan secara sukarela /dengan paksaan

melalui bantuan pengadilan (eksekutif) dalam hal demikian pihak yang

menang harus mengajukan eksekusi ke pengadilan, putusan yang dapat

di eksekusi hanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti

dan bersifat memenuhi hukum.

PARA PIHAK YANG BERPERKARA

Dalam Haper:

7

o Penggugat adalah orang yang merasa bahwa haknya itu dilanggar,

o Tergugat adalah orang yang ditarik ke muka pengadilan karena ia

dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang.

Dalam Haper dikenal:

o Partai formil (123 HIR) adalah pihak yang menghadap muka pengadilan

guna kepentingan orang lain (wali, kurator),

o Partai materiil adalah orang yang langsung memliki hak dan kepentingan.

o Pengacara tidak termasuk partai formil karena ia ada di muka

pengadilan dengan adanya suatu perjanjian kerja dengan imbalan upah

dan harus memakai surat kuasa khusus.

o Dalam Hukum Acara Perdata tidak dikenal turut penggugat, yang dikenal

adalah turut tergugat.

TUNTUTAN HAK

Tuntutan hak dapat berupa:

o Permohonan; (untuk menguatkan hak) tanpa sengketa,

hakim sebagai tenaga administrasi (hanya mengesahkan),

bentuknya penetapan,

para pihak adalah pemohon/termohon.

o Gugatan;

ada sengketa,

hakim memutuskan dan mengadili,

bentuknya putusan,

para pihak adalah penggugat/ tergugat

PERKARA PERDATA:

Permohonan : penetapan hakim (tidak ada sengketa hanya kehendak untuk

ditetapkan status hukumnya, misal: adopsi)

Gugatan : putusan hakim (ada sengketa)

DASAR PENGAJUAN PERMOHONAN:

pengangkatan anak

8

ganti nama

DASAR PENGAJUAN GUGATAN:

perbuatan melawan hukum

ingkar janji

ganti rugi

waris

perceraian

PERMOHONAN:

Isi permohonan :

o Identitas pemohon/kuasanya

o Apa yang domohonkan

o Alasan pengajuan permohonan

o Hal yang diinginkan diputus untuk ditetapkan hakim

GUGATAN:

Pengajuan gugatan :

o LISAN (pasal 120 HIR) jika penggugat tidak dapat

menulis/ buta huruf maka gugatan dapat diajukan lisan

kepada ketua PN yang akan mencatat gugatan tersebut.

Syaratnya :

cap jempol

waarmerking (pernyataan dari LBH /yang berhak/

yang berwenang bahwa cap jempol yang

dibubuhkan adalah sah bagi yang membawa surat

tersebut). Kedua syarat tersebut mutlak harus ada.

o TULISAN (pasal 118 HIR), gugatan diajukan secara

tertulis yang di tandatangani oleh penggugat /wakilnya

kepada ketua PN dalam daerah mana tergugat bertempat

tinggal.

o Tanda tangan bermakna bahwa yang bertanda tangan

mengakui kebenaran dari surat yang ditandatanganinya.

9

o Isi gugatan : (diatur dalam UU Acara Perdata, pasal 8 ayat

(3) R.V.)

o Identitas para pihak

o Posita/ fundamentum petendi (memuat gambaran

yang jelas tentang duduk persoalannya, atau

dengan kata lain dasar gugatan harus

dikemukakan dengan

jelas.

Posita terdiri dari 2 bagian:

a. Bagian berdasarkan kenyataan,

b. Bagian berdasarkan hukum.

o Petitum (hal yang diinginkan diminta oleh penggugat agar

diputuskan/ditetapkan dan diperintahkan oleh hakim).

Petitum harus lengkap dan jelas (misal, mengenai sita

jaminan maka dimohonkan untuk dinyatakan sah dan

berharga).

o Pada asasnya, gugatan diajukan di tempat tinggal

tergugat (asas aqtor sequitor forum rei) (pasal 118 HIR).

o KTP merupakan bukti formal yang menunjukkan

kediaman (tempat tinggal –tempat ia berdiam dalam

waktu lama, kediaman - tepat ia berdiam sewaktu-waktu).

o Pengecualian asas aqtor sequitor forum rei, antara lain :

Jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui

Jika tempat tinggal dan tempat kediaman

tergugat tidak diketahui;

Jika para tergugat dalam hubungan pihak

yang berutang dan penanggung (diajukan di

tempat tinggal orang yang benar-benar

berutang).

Jika mengenai barang tetap, Terdapat 2

pendapat;

o Diajukan ditempat barang tetap berada.

o Berlaku apabila tempat tinggal tergugat

tidak diketahui.

10

Jika dengan suatu akta telah dipilih tempat

penyelesaian sengketa (penggugat

jika mau, merupakan hak istimewa penggugat).

o Surat gugat diharuskan :

mencantumkan tanggal,

menyebutkan secara jelas identitas penggugat

dan tergugat/ turut tergugat,

tidak perlu bermaterai,

bertanda tangan/cap jempol setelah di-

waarmerking,

didaftarkan di kepanitcraan PN yang

bersangkutan,

membayar persekot/uang muka biaya perkara.

Gugatan yang diajukan dapat :

1. Dikabukan

2. Tidak dikabulkan

i. tidak diterima (di N.O.) → solusinya adalah

diperbaiki, dapat di N.O. apabila :

o isi gugatan tidak berdasarkan hukum.

o Belum sampai pada pokok perkara

o Upaya hukum

ii. ditolak → solusinya banding, dapat ditolak apabila :

o gugatan tidak beralasan

o telah memperhatikan pokok perkara

o upaya hukum

o ne bis in idem (tidak dapat menyidangkan 2

perkara yang sama).

KEWENANGAN MENGADILI

Merupakan kewenangan hakim / pengadilan umum untuk mengadili. Terbagi menjadi dua :

a. Absolut, yaitu badan pengadilan yang diberikan kepada pengadilan yang diberikan

kepada pengadilan untuk mengadili/ dalam memeriksa jenis perkara-perkara

tertentu yang secara mutlak tidak bisa diperiksa oleh badan peradilan lain

baik dalam lingkungan pengadilan yang sama atau berbeda. Contoh : kasus

11

perceraian, yang muslim tidak bisa diajukan di Pengadilan Negeri, harus tetap di

Pengadilan Agama. Dan pembatalan sertifikat di PTUN (bukan di Pengadilan

Negeri karena itu adalah beschikking yang dikelurkan oleh negara/

pemerintah). Hakim harus memberhentikan perkara jika ia tahu itu bukan

kewenangan pengadilan tersebut dan ia harus menyerahkan ke pengadilan

yang berhak (tanpa atau dengan eksepsi/ jawaban / bantahan) dan dalam

kewenangan ini tidak ada batas waktu.

b. Relatif, adalah kewenangan badan peradilan yang sejenis untuk memeriksa

suatu perkara secara relatif (berwenang/ atau tidak). Contoh : harus ada eksepsi

itu harus ada kewenangannya, hakim harus memperhatikan, harus pada sidang I

(untuk kasus penduduk Bale Bandung, tapi diadili di Pengadilan Negeri Bandung).

Tapi jika tidak ada eksepsi (dari tergugat) untuk kewenangan relatif, tidak apa-

apa. Misal baru diketahui di tengah-tengah, maka pengadilan tetap berjalan, tidak

usah dihentikan. •

Kekuasaan PN dalam perkara perdata meliputi seluruh sengketa mengenai hak milik

atau hak yang timbul karenanya, serta hak-hak keperdataan lainnya, kecuali bila

undang-undang menentukan lain.

o Bagi yang beragama Islam gugatan perceraian, sengketa waris, sengketa

harta bersama, perwalian, perwakafan dan sengketa berkaitan dengan

perkawinan, harus diajukan kepada Pengadilan Agama.

o Jika tidak ada eksepsi (jawaban pertama) dari tergugat maka berkenaan

dengan kewenangan relatif yang keliru/salah, hakim boleh melanjutkan, lain

halnya dengan kompetensi absolut maka kapanpun dan tanpa eksepsi

pun, hakim harus menghentikan perkara.

PERDAMAIAN

o Dapat dilakukan:

Di luar sidang → di bawah tangan/ akta di bawah tangan.

Di muka sidang → putusan perdamaian.

Perdamaian di muka sidang bukan merupakan ADR tetapi tetap

merupakan court dispute.

o Pasal 130 HIR :

Hakim harus selalu berusaha mendamaikan,

Harus tertulis dalam bentuk akta perdamaian/ putusan perdamaian.

12

Tidak boleh banding.

o Pasal 131 HIR → Jika tidak tercapai perdamaian maka pemeriksaan perkara

dilanjutkan.

o Hakim perdamaian desa merupakan bentuk pengadilan menurut Hukum adat

untuk menyelesaikan perselisihan diantara penduduk mengenai adat kebiasaan

desa dan perikehidupan sehari-hari di desa itu.

o Menurut pasal 120a jo. 135a → hakim tidak terpengaruh oleh Hakim perdamaian

desa.

o Kalau akta perdamaian berbentuk akta dibawah tangan maka sengketa tersebut

bisa diajukan lagi ke pengadilan.

o Kalau akta perdamaian berbentuk putusan, maka pada hakikatnya tak ada

upaya hukum baginya tapi kalaupun mau kasasi maka yang dasar/alasannya

adalah tentang penerapan hukumnya (tentang keadilannya).

PEMBUKTIAN

Memberi dasar yang cukup kuat kepada Hakim pemeriksa perkara guna memberikan

kepastian tentang kebenaran yang diajukan. Tujuannya menetapkan hubungan antara

kedua belah pihak.

Yang harus membuktikan

o Pasal 163 HIR jo. pasal 1865 KUHPerdata

o hakim yang mencari kebenaran, menetapkan atau yang menskonstatir

dan menerapkan haknya.

Yang harus dibuktikan

o Peristiwanya atau hakimnya ⇒ peristiwanya hukumnya oleh hakim.

o kebenaran formal atau naluri seorang hakim harus pula diikutsertakan.

BEBAN PEMBUKTIAN

o Sebelum putusan sela maka secara teori diperkenankan adanya kesimpulan

awal tetapi dalam praktek tidak lazim, sehingga selanjutnya dilanjutkan ke

pembuktian.

o Beban pembuktian yaitu siapa yang pertama harus membuktikan.

o HIR sendiri (pasal 163) menentukan bahwa para pihaklah yang dikenai beban

pembuktian tetapi redaksi dari pasal ini seolah-olah menyatakan bahwa beban

pembuktian diberikan kepada penggugat.

13

o Dalam praktek berlaku teori kelayakan dimana pihak yang paling sedikit

menderitalah yang dikenai beban pembuktian.

o Beban pembuktian secara teoritis diberikan pada putusan sela tetapi dalam

praktek di pembuktian.

o Asas pembagian beban pembuktian pasal 163 HIR, beban pembuktian

diberikan kepada pihak yang paling sedikit dirugikan.

o Alat bukti yaitu :

Bukti tertulis adalah bukti dalam HAPER yang pertama dan utama.

Saksi.

Persangkaan

Pengakuan

Sumpah

o Secara yurisprudensi :

Pengetahuan hakim (dari hasil pemeriksaan setempat (pasal 154 HIR)),

Saksi ahli (hasil penyelidikan orang ahli (155 HIR)),

Apa yang diakui benar oleh kedua belah pihak

JAWABAN TERGUGAT

Dalam pasal 121 HIR, ada dua yaitu :

a. Tertulis

b. Lisan : disampaikan saat itu juga

Jawaban dapat berupa :

a. Pengakuan

Murni : mengakui secara keseluruhan atas gugatan yang diajukan (tidak

perlu pembuktian)

Tambahan : mengakui tapi menyebabkan perkara tidak selesai sampai

disini saja, harus ada pembuktian.

b. Referte (lisan) : menyerahkan kepada hakim tentang perkara tersebut

(tidak mengakui dan tidak membantah)

c. Bantahan

mengenai pokok perkara (sangkalan), posita dan petitum

bukan pokok perkara (eksepsi) : formalitas gugatan

Putusan dapat diambil dari pengakuan.

Jawaban tergugat berisi :

14

a. eksepsi : tergugat membantah hal-hal yang bukan menjadi pokok perkara

b. konvensi

c. rekonvensi : tergugat bisa menggugat dalam satu penelesaian perkara

Bantahan : jawaban berbentuk eksepsi

Akibat hukum adanya jawaban : penggugat tidak boleh mencabut gugatannya kecuali

atas persetujuan tergugat.

TUGAS HAKIM

a. Menentukan peristiwa berdasarkan bahan yang dikemukakan para pihak.

b. Menemukan hukumnya.

c. Menerapkan hukum.

d. Menjatuhkan putusan.

PUTUSAN HAKIM

Diatur dalam Pasal 179 - 187 HIR.

Diktum/ amar (apa saja yang dijatuhkan/ diputuskan hakim): Dibawah

kata mengadili.

Dapat berupa Putusan atau Penetapan

Tidak menentukan tuntutan pidana.

Putusan hakim adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dipersidangan (uit

spraak) dan dituangkan dalam bentuk tertulis (vonnis) yang bertujuan untuk

mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara.

Putusan tertulis tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan

di muka sidang oleh hakim.

ISI PUTUSAN

1. Diatur pada pasal 178, 182, 183, 184, dan l85 HIR:

1. Kepala putusan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

MAHA ESA”

2. Identitas para pihak

3. Pertirnbangan-pertimbangan, Asas "putusan Hakim harus

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan."

4. Amar/dictum putusan

15

2. Putusan yang baik sistematikanya adalah putusan yang dimulai

dengan menyimpulkan terlebih dahulu dalil-dalil yang menjadi dasar gugat

yang diakui, setidak-tidaknya tidak disangkal, oleh pihak tergugat, baru kemudian

disusul dengan dalil-dalil yang disangkal dan yang menjadi persoalan dalam

perkara tersebut.

3. Kekuatan putusan hakim :

1. Kekuatan yang bersifat mengikat (dapat mengikat orang lain),

2. Kekuatan yang bersifat membuktikan (membuktikan peristiwa),

3. Kekuatan yang bersifat eksekutorial (supaya dapat dieksekusi).

EKSEKUSI/ Pelaksanaan Putusan

1. dimana seseorang dihukum untuk membayar sejumlah uang (196 HIR).

2. dimana seseorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan (225 HIR).

3. eksekusi riil.

DAFTAR PUSTAKA

Retno Wulansutantio, SH., Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, CV.

Mandar Maju, 1997.

Riduan Syahrani, SH., Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, PT. Alumni,

2000.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW)

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Peradilan Umum

Undang-undang Kepailitan

Kompilasi Hukum Islam

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

16