bab ii tinjauan pustaka a. hukum acara perdata 1. definisi ...repository.ump.ac.id/3802/3/bab...

8

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Acara Perdata

1. Definisi Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata menurut Sudikno Mertokusumo dalam

bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia” dapat diartikan sebagai hukum

yang mengatur mengenai cara untuk mengajukan hak, memeriksa,

memutus perkara hingga pelaksanaan putusan tersebut. Tuntutan hak yang

dimaksudkan di sini adalah tindakan yang bertujuan mendapat

perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh pengadilan (Sudikno

Mertokusumo, 2009: 2). Sedangkan menurut (Retnowulan Sutantio, dan

Iskandar Oeripkartawinata (dalam Hari Sasangka dan Ahmad Rifai (2005:

2) ) mendefinisikan hukum acara perdata sebagai berikut :

“Keseluruhan kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara

bagaimana melaksanakan hak–hak dan kewajiban perdata

sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil”.

Berdasarkan beberapa buah definisi di atas maka hukum acara

perdata dapat juga disebut sistem perdata formil. Artinya, adalah sebuah

perangkat yang teratur dan memiliki kaitan satu sama lain (dari tahapan

pengajuan gugatan sampai putusan) yang bertujuan untuk menegakkan

perdata materil melalui proses peradilan.

Penguatan Mediasi Dalam..., Intan Anggarani Prastiwi, Fakultas Hukum UMP, 2017

9

2. Sumber Hukum Acara Perdata

Sumber hukum acara perdata terdiri atas kebiasaan, peraturan

perundang-undangan, yurisprudensi, ajaran atau doctrin dan traktat. Dari

beberapa sumber terebut yang dirasa sangat berperan yaitu peraturan

perundang-undangan dan yurisprudensi (Hari Sasangka & Ahmad Rifai,

2005:2).

Peraturan yang dimaksudkan untuk menjalankan hukum acara

Perdata menurut Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 terbagi

menjadi 3 (tiga) aturan pokok yang terbagi atas HIR (HetHerziene

Indonesisch Reglement) yang dijadikan pedoman penegakan hukum acara

perdata di Pulau Jawa dan Madura, RBg (Rechsreglement Buitengwestern)

yang dijadikan pedoman penegakan hukum acara perdata di luar Pulau

Jawa serta Madura, lain halnya dengan Rv (Reglement op de Burgeriljke

rechtsvordering) yang dijadikan pedoman penegakan hukum acara perdata

bagi golongan Eropa. Namun, menurut Supomo dengan dihapuskannya

Raad Justitie dan Hooggerechtshof, maka Rv sudah tidak berlaku lagi,

sehingga denngan demikian hanya HIR dan RBg sajalah yang berlaku

(Sudikno Mertokusumo, 2009: 7).

Disamping sumber hukum utama tersebut, yang merupakan sumber

hukum acara perdata, antara lain Undang-undang No. 20 Tahun 1947

Tentang Banding, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman ( UUKK), Undang-undang No. 3 Tahun 2009 jo Undang-

undang No.5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, Undang-undang


10

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksana Undang-undang No. 1 Tahun

1974, Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama, dan lain- lain.

3. Asas- Asas Hukum Acara Perdata

Asas-asas hukum acara perdata dalam praktek peradilan di Indonesia

adalah sebagai berikut :

a. Asas Hakim bersifat menunggu

Dalam hukum acara perdata, inisiatif untuk mengajukan tuntutan

diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkepentingan yang merasa

dan dirasa bahwa haknya telah dilanggar orang lain. Apabila tuntutan

tidak diajukan para pihak yang berkepentingan maka tidak ada hakim

yang mengadili perkara yang bersangkutan (nemo judex sine actore).

Hakim dalam hal ini tidak boleh mempengaruhi para pihak agar

mengajukan suatu gugatan, konkretnya hakim bersikap menunggu

apakah suatu perkara akan diajukan atau tidak (Lilik Mulyadi, 2002:

17).

b. Asas Hakim pasif (lijdelijkheid van rehcter)

Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam

arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan

kepadanya untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh para pihak

yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para

pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan


11

rintangan untuk tercapainya peradilan. Akan tetapi sebaliknya, hakim

harus aktif dalam memimpin sidang, melancarkan jalannya

persidangan, membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran


Asas hakim pasif memberikan batasan kepada hakim untuk tidak

dapat mencegah apabila gugatan tersebut dicabut atau para pihak akan

melakukan perdamaian (Pasal 130 HIR) atau hakim hanya mengadili

luas pokok sengketa yang diajukan para pihak dan dilarang

mengabulkan atau menjatuhkan putusan melebihi dari apa yang dituntut

(Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR) (Lilik Mulyadi, 2002: 18).

c. Asas Pengadilan yang terbuka untuk umum (openbaarheid van

Rechtcspraak).

Sifat terbukanya pengadilan baik dalam tahap pemeriksaan

maupun dalam tahap pembacaan putusan. Apabila putusan diucapkan

dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum berarti

putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta

mengakibatkan batalnya putusan itu menurut hukum (Sudikno

Mertokusumo, 2009). Kecuali ada alasan penting atau karena ketentuan

Undang-undang, hakim memerintahkan supaya sidang dilakukan

dengan pintu tertutup. Perkara semacam ini biasanya berhubungan

dengan soal kesusilaan atau hal yang tidak patut didengar oleh umum,

sehingga apabila umum dapat mendengar pihak yang bersangkutan


12

segan atau malu mengemukakan hal yang sebenarnya secara terus

terang (Abdulkadir Muhammad, 2008: 26).

Tujuan dari asas ini adalah untuk memberi perlindungan hak-hak

asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin

obyektifitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan

yang fair, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat


d. Asas mendengar kedua belah pihak yang berperkara (horen van beide

partijen)

Setiap pihak-pihak yang berperkara harus didengar atau

diperlakukan sama serta diberikan kesempatan yang sama untuk

membela kepentingan mereka. Hal ini berarti dalam pengajuan alat

bukti baik berupa surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah

harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak

yang bersengketa (Sudikno Mertokusumo, 2009: 14- 15).

Hakim tidak boleh memihak apabila perkara itu telah resmi

dibawa ke muka sidang dan mulai diperiksa. Dalam pemeriksaan

tersebut hakim betul-betul harus bersikap bebas tidak memihak. Dalam

sidang itu hakim akan mendengar keterangan kedua belah pihak dengan

pembuktiannya masing-masing sehingga hakim dapat menentukan

segala sesuatunya guna penyelesaian perkara secara adil (Abdulkadir

Muhammad, 2008: 26).


13

e. Asas putusan harus disertai alasan

Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai

pertanggungan jawab hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat,

para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga

oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Karena adanya alasan-alasan

itulah maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim

tertentu yang menjatuhkannya (Sudikno Mertokusumo, 2009: 15).

f. Beracara Dikenakan Biaya

Biaya perkara dalam acara perdata yang dikeluarkan meliputi

biaya kepaniteraan, biaya untuk panggilan, pemberitahuaan para pihak,

biaya materai dan biaya pengacara jika para pihak menggunakan

pengacara. Sedangkan bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar

biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (prodeo)

dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya

perkara dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat

oleh kepala polisi (Pasal 237 HIR, 273 RBg) (Sudikno Mertokusumo,

2009: 17).

g. Tidak Ada Keharusan Mewakilkan

HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada

orang lain, sehingga pemeriksaan dipersidangan terjadi secara langsung

terhadap para pihak yang berkepentingan. Akan tetapi, jika para pihak

menginginkan diwakili oleh kuasa atau pengacara dalam hukum acara

perdata dibolehkan. Dengan demikian hakim tetap wajib memeriksa


14

sengketa yang diajukan kepadanya, meskipun para pihak tidak

mewakilkan kepada seorang kuasa (Sudikno Mertokusumo, 2009: 18).

B. Penyelesaian sengketa

1. Sengketa Perdata

Sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam

perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak

dalam perjanjian (Nurnaningsih Amriani, 2012: 13). Hal yang sama juga

disampaikan oleh Takdir Rahmadi (2011: 1) yang mengartikan bahwa

konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang

saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-

perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.

Sedangkan menurut D. Y Witanto (2012: 2) sengketa adalah

pertentangan atau konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat

(populasi sosial) yang membentuk oposisi/ pertentangan antara orang-

orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek

permasalahan.

Dari beberapa pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa

sengketa perdata adalah terjadinya perkara perdata dikarenakan adanya

pelanggaran terhadap hak seseorang, seperti diatur dalam hukum perdata.

Pelanggaran hak seseorang itu dapat terjadi karena perbuatan melawan

hukum (onrechtmatige daad) yang menimbulkan kerugian bagi orang lain,

seperti diatur dalam Undang-undang atau karena wanprestasi, yaitu tidak


15

memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan kontrak yang menimbulkan

kerugian bagi orang lain. Kerugian yang timbul itu dapat berupa kerugian

materil, misalnya kerusakan atas barang atau berupa kerugian imaterial,

misalnya kehilangan hak menikmati barang atau pencemaran nama baik.

Pelanggaran hak seseorang itu dapat terjadi karena kesengajaan atau

karena kelalaian. Pada perkara perdata, inisiatif berperkara datang dari

pihak yang dirugikan. Karena itu, pihak yang yang dirugikan mengajukan

perkaranya ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian berupa

pemulihan, penggantian kerugian, dan menghentikan perbuatan yang

merugikan itu (Abdulkadir Muhammad, 2008: 19-20).

2. Penyelesaian di dalam pengadilan (Litigasi)

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di

mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain

untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari

suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang

menyatakan win-lose solution (Nurmaningsih Amriani, 2012: 35).

Penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat dikatakan sebagai

penyelesaian sengketa yang memaksa salah satu pihak untuk

menyelesaikan sengketa dengan perantara peradilan. Penyelesaian

sengketa melalui litigasi tentu harus mengikuti persyaratan-persyaratan

dan prosedur-prosedur formal di pengadilan dan sebagai akibatnya jangka

waktu untuk menyelesaikan suatu sengketa menjadi lebih lama (Jimmy

Joses Sembiring, 2011: 9-10).


16

Menurut Bambang Sugeng dan Sujayadi (2011: 13), proses

penyelesaian sengketa di pengadilan adalah sebagai berikut:

a. proses diawali dengan pendaftaran gugatan oleh Penggugat pada

Pengadilan Negeri yang berwenang dengan membayar terlebih dahulu

panjar biaya perkara, kemudian oleh Panitera akan diberi Nomor

Register Perkara;

b. gugatan yang didaftarkan kemudian dilimpahkan kepada Ketua

Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Ketua Pengadilan Negeri akan

menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut.

Majelis Hakim yang ditunjuk akan menentukan hari dan tanggal Sidang

I dan memerintahkan pemanggilan para pihak dalam Sidang I;

c. pada saat Sidang I, apabila para pihak (Penggugat dan Tergugat) hadir,

maka Majelis Hakim akan memerintahkan para pihak menempuh

proses mediasi;

d. para pihak yang berperkara menempuh proses mediasi dengan

difasilitasi oleh seorang mediator yang terdaftar di Pengadilan Negeri

yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu (paling lama 30 hari);

e. apabila dalam jangka waktu yang ditentukan para pihak tidak mencapai

kesepakatan dalam mediasi, maka para pihak kembali masuk ke dalam

persidangan dan dimulailah proses jawab jinawab. Jawab jinawab

diawali dengan Jawaban Tergugat. Jawaban tergugat akan disanggah

dengan Replik dari Penggugat, yang kemudian dibantah dengan Duplik

dari Tergugat;


17

f. tahap berikutnya adalah pembuktian. Pada tahap ini para pihak

diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti masing-masing

untuk memperkeuat dalil-dalil mereka, baik bukti tertulis maupun

keterangan saksi;

g. setelah tidak ada lagi alat bukti yang diajukan dan diperiksa, Hakim

akan menutut proses pembuktian dan mempersilahkan para pihak

menyusun kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan pendapat para pihak

yang memperkuat dalil-dalil mereka berdasarkan hasil pembuktian;

h. setelah para pihak menyampaikan kesimpulannya, Majelis Hakim akan

menjatuhkan putusannya;

i. apabila terdapat pihak yang berkeberatan atas putusan yang dijatuhkan

oleh Majelis Hakim, dalam jangka waktu yang ditentukan, pihak yang

berkeberatan dapat mengajukan upaya hukum (banding, kasasi,

peninjauan kembali);

j. apabila putusan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht

van gewujsde), pihak yang dimenangkan oleh putusan tersebut dapat

memohonkan pelaksanaan putusan (eksekusi).

3. Penyelesaian di Luar Pengadilan (Non Litigasi)

Bentuk penyelesaian sengketa non litigasi saat ini mulai

dikembangkan sebagai bentuk alternatif yang lebih dianjurkan bagi mereka

yang sedang terlibat sengketa. Pada Tahun 1999 pemerintah menerbitkan

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan sebagai pengganti dari aturan


18

perundang-undangan kolonial yang sebelumnya berlaku (D.Y. Witanto,

2011: 10). Beberapa bentuk penyelesaian sengketa yang diatur dalam

Undang- Undang tersebut antara lain :

a. Arbitrase

Secara yuridis, Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan definisi

arbitrase yaitu sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar

peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat

secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa di luar lembaga

litigasi atau peradilan yang diadakan oleh para pihak yang bersengketa

atas dasar perjanjian atau kontrak yang telah mereka adakan

sebelumnya atau sesudah terjadinya sengketa. Para pemutus atau

arbiternya dipilih dan ditentukan oleh para pihak yang bersengketa

dengan tugas menyelesaikan persengketaan yang terjadi diantara

mereka. Pemilihan arbiter seyogyanya didasarkan pada kemampuan dan

keahliannya dalam bidang tertentu dan dapat bertindak secara netral

(Rachmadi Usman, 2012: 19).

Berdasarkan ketentuan ini, maka arbitrase merupakan salah satu

cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan

atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa, disamping cara

lainnya. Namun dalam hal ini, harus diingat bahwa tidak semua

sengketa perdata dapat diselesaikan melalui arbitrase, kecuali hanya


19

sengketa perdata mengenai hak yang menuruut hukum dikuasai

sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat

mereka ( Rachmadi Usman, 2012: 19).

b. Negosiasi

Negosiasi adalah perundingan langsung di antara dua pihak atau

lebih yang bersengketa tanpa bantuan pihak lain dengan tujuan untuk

menyelesaikan sengketa (Takdir Rahmadi, 2011: 16). Negosiasi

merupakan sarana bagi pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk

mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga

penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi),

maupun pihak ketiga pengambil keputusan (arbitrase dan litigasi)

(Nurnaningsih Amriani, 2012: 23).

Adapun kelebihan penyelesaian sengketa melalui negosiasi adalah

pihak-pihak yang bersengketa sendiri yang akan menyelesaikan

sengketa tersebut. Pihak-pihak yang bersengketa adalah pihak yang

paling tahu masalahnya dan bagaimana cara penyelesian yang

diinginkan. Dengan demikian, pihak yang bersengketa dapat

mengontrol jalannya proses penyelesaian sengketa ke arah penyelesaian

sengketa yang diharapkan (D. Y Witanto, 2012: 17).

c. Mediasi

Mediasi adalah metode penyelesaian yang termasuk dalam

kategori tripartitie karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga (D.

Y. Witanto, 2012: 17). Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang


20

melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur

mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk

mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam

proses tawar-menawar

(Nurnaningsih Amriani, 2012: 28).

Mediasi berdasarkan prosedurnya dibagi menjadi dua bagian

antara lain :

1) Mediasi yang dilakukan di luar pengadilan (Undang-undang No. 30

Tahun 1999).

2) Mediasi yang dilakukan di pengadilan (Pasal 130 HIR/154 RBg jo

PERMA No. 1 Tahun 2016).

Mediasi di luar pengadilan dilakukan oleh para pihak tanpa

adanya proses perkara di pengadilan, hasil kesepakatan yang diperoleh

dari proses mediasi di luar pengadilan dapat diajukan ke pengadilan

untuk mendapatkan pengukuhan sebagai akta perdamaian yang

memiliki kekuatan layaknnya Putusan Hakim yang berkekuatan hukum

tetap. Sedangkan mediasi yang dilakukan di pengadilan adalah proses

mediasi yang dilakukan sebagai akibat dari adanya gugatan perdata ke

pengadilan ( D. Y. Witanto, 2012: 18- 19).

d. Konsiliasi

Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa oleh para pihak

dengan meminta bantuan pada pihak netral yang tidak memiliki

kewenangan memutus. Dalam konsiliasi, konsiliator menjalankan


21

fungsi yang lebih aktif mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa

dan menawarkannya kepada para pihak (Rachmadi Usman, 2012: 22).

Konsiliasi berbeda dengan mediasi meskipun keduanya sama-

sama menghadirkan pihak ketiga sebagai pihak yang netral untuk

membantu menyelesaikan sengketa. Salah satu perbedaan antara

mediasi dan konsiliasi adalah berdasarkan rekomendasi yaang diberikan

oleh pihak ketiga kepada pihak yang bersengketa. Hanya dalam

konsiliasi ada rekomendasi pada pihak-pihak yang bersengketa,

sedangkan mediator dalam suatu mediasi hanya berusaha membimbing

para pihak yang bersengketa menuju suatu kesepakatan. Selain itu,

beberapa bentuk konsiliasi melibatkan intervensi pihak ketiga yang

lebih dalam (lebih memaksa) dan aktif, mengasumsikan kecenderungan

terhadap norma tertentu dan memiliki orientasi edukatif bagi satu atau

lebih pihak terkait (Nurnaningsih Amriani, 2012: 34- 35).

e. Penilaian Ahli

Penilaian ahli atau biasa juga disebut pendapat ahli adalah suatu

keterangan yang dimintakan oleh para pihak yang sedang bersengketa

kepada seseorang ahli tertentu yang dianggap lebih memahami tentang

suatu materi sengketa yang terjadi. Permintaan pendapat ahli

disebabkan karena adanya perbedaan pendapat di antara kedua belah

pihak. Pendapat ahli dimintakan, baik terhadap persoalan pokok

sengketa maupun di luar pokok sengketa jika itu memang diperlukan,

atau dengan kata lain pendapat ahli pada umumnya bertujuan untuk


22

memperjelas duduk persoalan di antara yang dipertentangkan oleh para

pihak (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000: 39).

C. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, yaitu :

“mediare” yang berarti “berada di tengah”. Makna ini merujuk pada peran

yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan

tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak.

“Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi

netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus

mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan

sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari pihak yang

bersengketa (Syahrizal Abbas, 2011: 1- 2).

Selain itu mediasi juga berasal dari bahasa Inggris “mediation” yang

artinya penengahan atau pendamaian (Susilo Riwayadi dan Suci Nur

Anisyah, 289). Gerry Goodpaster (1999: 241) memberikan pengertian

tentang mediasi sebagai proses negosiasi penyelesaian masalah dimana

suatu pihak luar yang tidak berpihak, netral, tidak bekerja bersama para

pihak yang bersengketa untuk membantu mereka guna mencapai suatu

kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan.

Menurut Takdir Rahmadi (2012: 12), mediasi adalah suatu proses

penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan


23

atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki

kewenangan memutus. Sedangkan Kovach memberikan pengertian

mediasi sebagai berikut :

“Facilitated negotiation. It is a process by which a neutral third

party. The mediator, assists disputing parties in reaching a mutually

satisfactory resolution” (Suyud Margono, 2000: 59).

Pengertian Mediasi dalam kaitannya terhadap sistem peradilan

sebagaimana dijelaskan menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 angka

(1), mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan

untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Dari beberapa definisi mediasi yang diuraikan di atas, pengertian

mediasi mengandung unsur-unsur menurut Sujud Margono (dalam H. P.

Panggabean) sebagai berikut:

a. mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas

kesukarelaan melalui suatu perundingan;

b. mediator yang terlibat harus diterima oleh para pihak yang bersengketa

di dalam perundangan;

c. mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk

mencari penyelesaian;

d. mediator tidak boleh memberi kewenangan untuk mengambil keputusan

selama perundingan berlangsung;


24

e. tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau mnghasilkan kesepakatan

yang dapat diterima dari pihak-pihak yang bersengketa guna

mengakhiri sengketa (H. P. Panggabean, 2011: 206- 207).

2. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan mediasi adalah tidak untuk menghakimi salah atau benar

namun lebih memberikan kesempatan kepada para pihak untuk :

a. menemukan jalan keluar dan pembaruan perasaan;

b. melenyapkan kesalahpahaman;

c. menentukan kepentingan yang pokok;

d. menemukan bidang-bidang yang mungkin dapat persetujuan; dan

e. menyatukan bidang-bidang tersebut menjadi solusi yang disusun sendiri

oleh para pihak (Bambang Sutiyoso, 2008: 57).

Dalam mediasi diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi para

pihak, keuntungan tersebut diantaranya :

a. mediasi diharapkan dapat menyelesaikan perkara dengan cepat dan

murah dibandingkan dengan membawa perkara kepengadilan atau

lembaga arbitrase;

b. mediasi tidak hanya terpaku pada hak-hak hukumnya tetapi juga

memfokuskan pada psikologi para pihak;

c. mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak dalam

berpartisipasi menyelesaikan sengketa mereka;

d. mediasi dapat memberikan kontrol dalam proses maupun hasil mediasi.


25

e. mediasi memberikan hasil yang tahan uji sehingga saling menciptakan

pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa;

f. mediasi dapat menghilangkan konflik, daripada lembaga pengadilan

dan lembaga arbitrase yang seolah-olah bentuk putusannya adalah

memaksa ( Syahrizal Abbas, 2011: 25).

Sedangkan Christopher W. Moore dalam “Mediasi Lingkungan”

menyebutkan beberapa keuntungan yang seringkali didapatkan dari hasil

mediasi, yaitu :

a. keputusan yang hemat. Mediasi biasanya memakan biaya yang lebih

murah jika dilihat dari pertimbangan keuangan dibandingkan dengan

biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan litigasi yang

berlarut-larut atau bentuk- bentuk pertikaian lainnya;

b. penyelesaian secara cepat. Di zaman dimana persoalan bisa makan

waktu sampai satu tahun untuk disidangkan di pengadilan, dan

bertahun-tahun lamanya jika kasus tersebut terus naik banding, pilihan

untuk melakukan mediasi seringkali menjadi salah satu cara yang lebih

singkat untuk meyelesaikan sengketa;

c. hasil-hasil yang memuaskan bagi semua pihak. Pihak-pihak yang

bersengketa pada umumnya merasa lebih puas dengan jalan keluar yang

telah disetujui bersama daripada harus menyetujui jalan keluar yang

sudah diputuskan oleh pengambil keputusan dari pihak ketiga. Kecuali

dalam kasus kriminal, ketidakpuasan semacam itu kelihatannya berlaku

umum;


26

d. kesepakatan-kesepakatan komprehensif dan “customized”. Penyelesaian

sengketa melalui cara mediasi bisa menyelesaikan sekaligus masalah

hukum maupun yang diluar jangkauan hukum;

e. praktik dan belajar prosedur-prosedur penyelesaian masalah secara

kreatif. Mediasi mengajarkan orang mengenai teknik-teknik

penyelesaian sengketa secara praktis yang bisa digunakan untuk

menyelesaikan sengketa di masa mendatang;

f. tingkat pengendalian lebih besar dan hasil yang bisa diduga. Pihak-

pihak yang menegosiasikan sendiri pilihan penyelesaian sengketa

mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap hasil-hasil sengketa.

Keuntungan dan kerugian menjadi lebih mudah diperkirakan dalam

suatu penyelesaian masalah melalui negosiasi atau mediasi daripada

melalui proses arbitrase dan sidang pengadilan;

g. pemberdayaan individu (personal empowermen). Orang-orang yang

menegosiasikan sendiri masalah cara pemecahan masalah mereka

serinngkali meras mempunyai lebih banyak kuasa daripada mereka

yang melakukan advokasi melalui wali;

h. melestarikan hubungan yang sudah berjalan atau mengakhiri hubungan

dengan cara yang lebih ramah. Banyak sengketa yang terjadi dalam

konteks suatu hubungan yang akan berkelanjutan di tahun-tahun

mendatang. Cara penyelesaian melalui mediasi yang memperhatikan

semua kepentingan pihak yang terlibat seringkali bisa mempertahankan


27

sebuah hubungan yang baik, hal ini berarti bahwa penyelsaian sengketa

tidak bisa dilakukan dengan prosedur menang-kalah (win-lose);

i. keputusan-keputusan yang bisa dilaksanakan. Pihak-pihak yang

memediasikan perbedaan kepentingan mereka bisa melihat sampai pada

detail-detail pelaksanaan keputusan. Kesepakatan yang dinegosiasikan

atau dimediasikan dahulu bisa mencakup prosedur-prosedur yang

ditambalsulamkan ungtuk mereka-reka bagaimana caranya keputusan-

keputusan tersebut bisa dilaksanakan;

j. kesepakatan yang lebih baik daripada hanya menerima hasil kompromi

atau prosedur menang-kalah. Negosiasi-negosiasi yang dilakukan

melalui mediasi berwawasan kepentingan bisa menghasilkan

pernyataan-pernyataan yang lebih memuaskan bagi semua pihak jika

dibandingkan dengan keputusan kompromi dimana sebagian pihak

menanggung kerugian dan sebagian lagi menikmati keuntungan.

Mediasi berwawasan kepentingan memungkinkan semua pihak untuk

melihat cara-cara untuk memperbesar kue yang akan dibagi,

meningkatkan kepuasan, atau mencari jalan keluar yang seratus persen

menjamin keuntungan bagi semua pihak dan tidak akan ada kerugian

bagi siapapun;

k. keputusan yang berlaku tanpa mengenal waktu. Penyelesaian sengketa

melalui mediasi cenderung bertahan sepanjang masa dan jika akibat-

akibat sengketa muncul kemudian, pihak-pihak bersengketa cenderung

untuk memanfaatkan sebuah forum kerjasama untuk menyelesaikan


28

masalah untuk mencari jalan tengah perbedaan kepentingan mereka

daripada mencoba menyelesaikan masalah dengan pendekatan

adversarial.

3. Dasar Hukum Mediasi di Pengadilan

Pengaturan mengenai mediasi secara tertulis di Indonesia, awalnya

terdapat dalam hukum acara perdata yaitu Pasal 130 HIR/154 RBg yang

mengatur tentang perdamaian di pengadilan. Hakim yang mengadili wajib

terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebeum

perkaranya dilanjutkan ke proses berikutnya.

Adapun landasan formil mengenai integrasi mediasi dalam sistem

peradilan adalah sebagai berikut:

a. SEMA No. 1 Tahun 2002

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa:

SEMA No 1 Tahun 2002 dikeluarkan pada tanggal 30 Januari

2002 yang berjudul Pemberdayaan Tingkat Pertama Menerapkan

Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 Rbg). Penerbitan SEMA

tersebut bertitik tolak dari salah satu hasil Rakernas Mahkamah Agung

(MA) di Yogyakarta tanggal 24 sd. 27 September 2001. Motivasi yang

mendorongnya, untuk membatasi perkara kasasi secara substantive dan

prosesual. Sebab apabila peradilan tingkat pertama mampu

menyelesaikan perkara melalui perdamaian, akan berakibat turunnya

jumlah perkara pada tingkat kasasi (Tumian Lian Daya Purba, 2015:

13).


29

Dalam SEMA No. 1 Tahun 2002 diberikan petunjuk kepada

hakim pengadilan tingkat pertama untuk lebih mengoptimaliisasikan

penyelesaian sengketa dengan cara menerapkan lembaga perdamaian.

Karenanya, agar semua hakim yang menyidangkan perkara dengan

sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan

ketentuan dalam Pasal 132 HIR/154 RBg tidak hanya sekedar

formalitas menganjurkan perdamaian (Rachmadi Usman, 2012: 29).

b. PERMA No. 2 Tahun 2003

SEMA No. 1 Tahun 2002 ternyata tidak mampu memberikan

solusi yang memuaskan, karena secara substansial SEMA hanya berisi

himbauan atau petunjuk saja, sehingga dalam pelaksanaannya tidak

begitu banyak memberikan hasil yang signifikan. Pada tahun 2003

tepatnya satu tahun sembilan bulan sejak terbitnya SEMA No. 1 Tahun

2002, Mahkamah Agung mulai merumuskan aturan dalam bentuk

hukum acara yaitu dengan menerbitkan PERMA No. 2 Tahun 2003

yang berjudul “Proses Mediasi di Pengadilan” (D. Y. Witanto, 2012:

54).

Pasal 17 PERMA ini menegaskan bahwa dengan berlakunya

Peraturan Mahkamah Agung ini. Surat Edaran Mahkamah Agung

(SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat

Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/ 154 RBg )

diinyatakan tidak berlaku (Rachmadi Usman, 2012: 30).


30

c. PERMA No. 1 Tahun 2008

PERMA No. 1 Tahun 2008 terbit setelah melalui sebuah kajian

oleh tim yang dibentuk Mahkamah Agung. Mulai tahun 2006 dibentuk

suatu tim working group untuk meneliti hal-hal yang perlu

disempurnakan. Produk akhirnya adalah PERMA No. 1 Tahun 2008.

Konsiderans PERMA No. 1 tahun 2008 huruf e memuat sebagai

berikut:

Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Prosedur

Mediasi di Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung

Indonesia No. 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa

permasalahan yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung

tersebut, sehingga Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 perlu

direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang

terkait dengan proses berperkara di pengadilan (Tumian Lian Daya

Purba, 2015: 14).

Beberapa perubahan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tersebut

antara lain (D. Y. Witanto, 2012: 55) :

1) tentang batas waktu pelaksanaan mediasi;

2) tentang ancaman “batal demi hukum” tergadap persidangan tanpa

menempuh mediasi terlebih dahulu;

3) tentang pengecualian perkara yang dapat dimediasi;

4) tentang kemungkinan hakim yang memeriksa perkara menjadi

mediator;


31

5) tentang perdamaian pada tingkat upaya hukum;

6) tentang kesepakatan di luar pengadilan;

7) tentang pedoman perilaku mediator, honorarium, dan insentif.

d. PERMA No. 1 Tahun 2016

PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan merupakan bentuk pembaruan dari peraturan Mahkamah

Agung sebelumnya, yakni PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur

mediasi di pengadilan. Terdapat banyak perubahan yang dibawa oleh

PERMA No. 1 tahun 2016 tersebut. Salah satu diantaranya adalah

mengenai iktikad baik para pihak yang berperkara dalam menempuh

mediasi.

Penyempurnaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam

PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan

tersebut ditemukan beberapa masalah, sehingga perlu dikeluarkan

PERMA baru dalam rangka memepercepat dan mempermudah

penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih luas kepada

pencari keadilan.

(Bidang Akademik dan Profesi (AKPRO) SERAMBI FHUI.

2016. Perbandingan PERMA No. 1 Tahun 2016 vs PERMA No. 1

Tahun 2008. http://serambi.fh.ui.ac.id/wp-

content/uploads/2016/05/rangkuman_haper_ke_3.pdf)


http://serambi.fh.ui.ac.id/wp-content/uploads/2016/05/rangkuman_haper_ke_3.pdf

http://serambi.fh.ui.ac.id/wp-content/uploads/2016/05/rangkuman_haper_ke_3.pdf

32

4. Mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016

Pada dasarnya mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara

damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas

kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta

berkeadilan. Namun demikian, pada praktiknya selama ini prosedur

mediasi di Pengadilan belum menghasilkan tingkat keberhasilan mediasi

yang baik. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan

PERMA No. 1 Tahun 2016 untuk mencabut PERMA No. 1 Tahun 2008,

dengan harapan kenaikan tingkat keberhasilan dalam mediasi.

Hal-hal baru dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 yang diyakini dapat

mengoptimalkan tingkat keberhasilan proses mediasi, diantaranya adalah

sebagai berikut:

a. Kewajiban Para Pihak Untuk Menghadiri Proses Mediasi

Dengan/Tanpa Kuasa Hukum

Pertemuan para pihak dengan mediator dalam mediasi pada

dasarnya dilakukan secara langsung bisa dilakukan di ruang mediasi di

pengadilan atau apabila menggunakan mediator eksternal dan para

pihak sepakat bisa dilaksanakan di luar ruangan yang disediakan

pengadilan. Dengan perkembangan teknologi, maka makna pertemuan

mediasi secara langsung tidak harus tatap muka tetapi bisa juga

dilakukan melalui media komunikasi audiovisual (Maskur Hidayat,

2016: 82).


33

Dalam hal memudahkan penerapan ini, PERMA No. 1 Tahun

2016 memfasilitasi para pihak dengan memudahkan para pihak untuk

melakukan mediasi melalui media komunikasi visual (Pasal 5 ayat (3)

PERMA No. 1 Tahun 2016) dan menganggap kehadiran para pihak

melalui komunikasi audio visual sebagai kehadiran langsung (Pasal 6

ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016).

Apabila para pihak tidak bisa hadir, alasan ketidakhadiran

tersebut harus sesuai dengan alasan tidak hadir yang sah (Pasal 6 ayat

(3) PERMA No. 1 Tahun 2016). Berikut yang merupakan alasan yang

sah bagi para pihak untuk tidak menghadiri proses mediasi (Pasal 6 ayat

(4) PERMA No. 1 Tahun 2016):

1) kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan

mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;

2) di bawah pengampuan;

3) mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri;

atau

4) menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak

dapat ditinggalkan.

b. Iktikad Tidak Baik Para Pihak dalam Proses Mediasi

Ketentuan mengenai iktikad baik para pihak yang menempuh

mediasi diatur dalam Pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2016. Berbeda

dengan PERMA sebelumnya, PERMA No. 1 Tahun 2016 ini

mengkualifikasikan beberapa hal yang menyebabkan salah satu pihak


34

atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak

beriktikad baik (Pasal 7 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016), yaitu:

1) ketidakhadiran salah satu pihak atau para pihak setelah dipanggil

secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi

tanpa alasan sah;

2) menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir

pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2

(dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

3) ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan

Mediasi tanpa alasan yang sah;

4) menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan

dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau

5) tidak menandatangani konsep kesepakatan Perdamaian yang telah

disepakati tanpa alasan sah.

Uraian Pasal 7 ayat (2) PERMA tersebut di atas pada pokoknya

merupakan dorongan supaya para pihak melakukan mediasi secara

bersungguh-sungguh. Termasuk dalam kesungguhan mediasi adalah

kehadiran dalam sesi mediasi yang telah disepakati bersama mediator

juga menyangkut pengajuan resume atau tanggapan terhadap pihak

lawan. Urgensi pengajuan resume adalah supaya masing-masing pihak

bisa mengerti keinginan pihak lawan. Bagi mediator dengan adanya

resume, maka memudahkan untuk mencari formula penyelesaian karena

dari resume yang diajukan masing-masing pihak, maka bisa diketahui


35

pokok sengketa baik yang primer maupun yang tersier. Sehingga dari

resume tersebut mediator bisa mengarahkan dialog dalam sesi mediasi

ke arah yang konstruktif bagi percepatan penyelesaian sengketa (

Maskur Hidayat, 2016: 69).

Akibat hukum salah satu pihak atau para pihak beriktikad tidak

baik dalam proses mediasi adalah pengenaan kewajiban pembayaran

biaya mediasi. Namun, apabila pihak yang beriktikad tidak baik itu

merupakan pihak penggugat, maka gugatannya juga akan dinyatakan

tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara (Pasal 22-23

PERMA No. 1 Tahun 2016). Lebih lanjut, terhadap putusan yang

menyatakan gugatan tidak dapat diterima serta penetapan pengenaan

kewajiban pembayaran biaya mediasi tidak dapat dilakukan upaya

hukum lebih lanjut (Pasal 35 ayat (2) PERMA No. Nomor 1 Tahun

2016) (Damar Ariotomo, http://www.abnp.co.id/news/harapan-

optimalisasi-proses-mediasi-pasca-perma-nomor-1-tahun-2016).

c. Jangka Waktu Penyelesaian Mediasi Sejak Adanya Penetapan Perintah

Untuk Melakukan Mediasi

Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, proses mediasi saat ini

hanya memiliki jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak

adanya penetapan perintah melakukan mediasi. (Pasal 24 ayat (2)

PERMA No. 1 Tahun 2016). Namun demikian, apabila kedua belah

pihak sepakat untuk memperpanjang proses mediasi, PERMA No. 1

Tahun 2016 memberikan jangka waktu perpanjangan proses mediasi


http://www.abnp.co.id/news/harapan-optimalisasi-proses-mediasi-pasca-perma-nomor-1-tahun-2016


36

yang lebih banyak dibandingkan jangka waktu perpanjangan proses

mediasi yang diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2008. Saat ini jangka

waktu perpanjangan mediasi dapat diberikan hingga 30 (tiga puluh) hari

terhitung sejak berakhirnya jangka waktu proses mediasi (Pasal 24 ayat

(3) PERMA No. 1 Tahun 2016).

d. Kesepakatan Sebagian

Hal baru lainnya dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 ini adalah

pengaturan mengenai kesepakatan sebagian. Adapun hal penting pada

kesepakatan sebagian itu diantaranya:

1) Kesepakatan sebagian pihak yang bersengketa (Pasal 29 PERMA

No. 1 Tahun 2016);

Maksud dari kesepakatan sebagian pihak yang bersengketa

adalah kesepakatan antara sebagian pihak baik penggugat ataupun

Tergugat yang berperkara di tahapan mediasi. Dalam hal suatu

sengketa terdiri dari penggugat dan beberapa tergugat apabila dalam

proses mediasi tercapai kesepakatan antara penggugat dengan salah

satu tergugat (tetapi tidak menyangkut seluruh tergugat), maka

kesepakatan tersebut dapat dibuat dan ditanda tangani oleh sebagian

pihak tergugat serta mediator (Maskur Hidayat, 2016: 81).

Dalam hal proses mediasi mencapai kesepakatan antara

penggugat dan sebagian pihak tergugat, berdasarkan Pasal 29 ayat

(1) PERMA No. 1 Tahun 2006, penggugat mengubah gugatan

dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai


37

kesepakatan sebagai pihak lawan. Selanjutnya, terhadap para pihak

(tergugat) yang tidak mencapai kesepakatan damai tersebut,

penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap pihak

tersebut (Damar Ariotomo, http://www.abnp.co.id/news/harapan-

optimalisasi-proses-mediasi-pasca-perma-nomor-1-tahun-2016).

Kesepakatan perdamaian model ini tidak dapat dilakukan pada

perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya

hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali (Pasal 29 ayat (6)

PERMA No. 1 Tahun 2016).

Tetapi apabila jumlah penggugat lebih dari satu dan sebagian

atau seluruh pihak tergugat, tetapi sebagian penggugat yang tidak

mencapai kesepakatan tidak bersedia mengubah gugatan, maa

mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil (Pasal 29 ayat (5)

PERMA No. 1 Tahun 2016) (Maskur Hidayat, 2016: 81).

2) Kesepakatan sebagian objek perkara atau tuntutan hukum (Pasal 30-

31 PERMA No. 1 Tahun 2016);

Maksud dari kesepakatan sebagian objek sengketa atau

tuntutan hukum, adalah kesepakatan antara para pihak terhadap

sebagian objek perkara atau tuntutan hukum. Dengan adanya

sebagian objek sengketa atau tuntutan hukum yang telah disepakati

oleh para pihak di tahapan mediasi, maka pada saat pemeriksaan di

Pengadilan Negeri, hanya dilanjutkan pemeriksaan terhadap objek

perkara atau tuntutan hukum yang tidak mencapai kesepakatan di




38

tahapan mediasi (Ariotomo, Damar,

http://www.abnp.co.id/news/harapan-optimalisasi-proses-mediasi-pasca-

perma-nomor-1-tahun-2016).

Terhadap hal yang sudah disepakati, maka hakim pemeriksa wajib

mencantumkan dalam pertimbangan serta amar putusan. Kesepakatan

perdamaian model ini juga berlaku pada perdamaian sukarela pada tahap

pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau

peninjauan kembali (Maskur Hidayat, 2016: 82).

5. Tahapan mediasi

Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang

lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar

kepada para pihak penemu penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi

rasa keadilan (Nurnaningnsih Amriani, 2012: 147). PERMA No. 1 Tahun

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan penjabaran dari

lembaga perdamaian yang diatur oleh Pasal 130 HIR/ 154 RBg. Konsep

mediasi diintegrasikan ke dalam proses perdamaian di pengadilan karena

HIR maupun RBg tidak mengatur secara rinci tentang bagaimana prosedur

perdamaian dimaksud. Kondisi menumpuknya perkara di Mahkamah

Agung memicu timbulnya pemikiran untuk mengoptimalkan lembaga

perdamaian agar bisa menyaring perkara-perkara perdata agar tidak

semuanya bermuara ke Mahkamah Agung (D. Y. Witanto, 2012: 58).




39

Adapun dalam proses mediasi di Pengadilan diatur prosedur beracara

mediasi yakni :

a. Tahap Pra mediasi

Dalam tahap ini penggugat terlebih dahulu memasukan

gugatannya ke Pengadilan Negeri, kemudian gugatan diterima oleh

Pengadilan Negeri. Pada hari yang telah ditentukan dan dihadiri kedua

belah pihak, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak,

mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses

mediasi. Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi sesuai PERMA

No. 1 Tahun 2016 kepada para pihak yang bersengketa (Pasal 17

PERMA No. 1 Tahun 2016) (Nurnaningsih Amriani, 2012: 148).

Setelah para pihak hadir pada sidang pertama, Hakim mewajibkan

para pihak pada hari itu juga atau paling lama dua hari kerja berikutnya

untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin

timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan Hakim. Apabila dal;

am jangka waktu tersebut para pihak tidak dapat memilih mediator

yang dikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan

mereka memilih mediator kepada Ketua Majelis Hakim. Kemudian

Ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok

perkara untuk menjalankan fungsi mediator (Pasal 19 PERMA No. 1

Tahun 2016) (Nurnaningsih Amriani, 2012: 148- 149).


40

b. Tahap proses mediasi

Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah Ketua Majelis

Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan untuk melakukan

mediasi dan penunjukan mediator, masing-masing pihak dapat

menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator yang

telah ditunjuk (Pasal 24 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016).

Setiap pihak diberi kesempatan untuk mempresentasikan suatu

pandangan mereka tentang sengketa kepada mediator. Meskipun

biasanya pihak yang mengajukan kasus memulai presentasi namun hal

itu bukanlah hal yang tidak dapat diubah. Tujuan dari presentasi ini

adalah untuk memberi informasi kepada mediator tentang situasi

perkara serta keinginan dan harapan para pihak dan apabila pokok

sengketa sudah diketahui, maka mediator (Maskur Hidayat, 2016: 100).

Selanjutnya apabila pokok sengketa sudah diketahui, maka

mediator dan para pihak bisa lebih fokus pada upaya mencari solusi

yang tepat. Mediator menerangkan pokok masalah yang hendak

diselesaikan serta memberikan tawaran atau skenario penyelesaian

sengketa yang sekiranya bisa diterima para pihak dan kemudian

memberi pendapat mengenai poin-poin yang menghambat atau menjadi

titik tolak terjadinya sengketa. Bila dianggap perlu mediator juga dapat

menggunakan metode kaukus seperti yang diatur dalam Pasal 14 huruf

e PERMA No. 1 Tahun 2016, yaitu pertemuan satu pihak saja dengan


41

mediator tanpa dihadiri pihak lainnya (Maskur Hidayat, 2016: 111-

112).

Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak

penetapan perintah melakukan mediasi. Mediator atas permintaan para

pihak dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu

mediasi atas dasar kesepakatan para pihak kepada Hakim Peeriksa

Perkara disertai alasannya (Pasal 24 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun

2016).

c. Mediasi mencapai kesepakatan

Dalam hal para pihak telah mencapai kesepakatan untuk

berdamai, maka mediator harus merumuskan kesepakatan dalam suatu

formulasi yang tepat. Kesepakatan yang sudah diformulasikan tersebut

haruslah diarahakan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh para

pihak dan mediator (Maskur Hidayat, 2016: 108). Dengan adanya

kesepakatan perdamaian secara tertulis, maka terdapat bukti tertulis

bahwa diantara para pihak yang bersengketa tersebut telah mencapai

kesepakatan perdamaian melalui mediasi, seihingga tidak ada pihak

yang dapat mengingkari adanya kesepakatan damai ini (Rachmadi

Usman, 2012: 199).

Jika para pihak telah mencapai kata sepakat untuk berdamai dan

sekaligus mengukuhkan kesepakatan dalam akta perdamaian, maka para

pihak bisa memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan

dalam akta perdamaian. Namun, jika para pihak tidak mengehendaki


42

kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian,

maka kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan

gugatan dan/atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai (Pasal

27 ayat (4) dan (5) PERMA No. 1 Tahun 2016) (Maskur Hidayat, 2016:

109).

d. Mediasi tidak mencapai kesepakatan

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016,

mediator wajibmenyatakan mediasi tidak berhasil mencapai

kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim

Pemeriksa Perkara, dalam hal :

1) Para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu

paling lama 30 (tiga puluh) hari berikkut perpanjangannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), atau

2) Para pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan e.

Menurut Maskur Hidayat (2016: 110), apabila mediasi gagal,

maka sengketa yang ditangani dalam proses mediasi berarti dilanjutkan

pada pemeriksaan dan pembuktian dalam sidang perdata di pengadilan.

Hal-hal yang harus diperhatikan apabila mediasi gagal adalah :

1) Pernyataan dan pengakuan para pihak tidak bisa digunakan sebagai

alat bukti dalam proses persidangan.


43

2) Notulen atau catatan mediator wajib dimusnahkan.

Dua hal di atas merupakan penekanan bahwa proses mediasi

meskipun terintegrasi ke dalam proses beracara di pengadilan tetapi

ketika tidak berhasil, maka proses pemeriksaan harus tetap

dilaksanakan tanpa boleh dipengaruhi oleh hasil atau efek dari prosedur

penyelesaian sengketa yang sudah dilaksanakan sebelumnya (mediasi)

(Maskur Hidayat, 2016: 110).

D. Mediator

1. Mediator

Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian

sengketa dimana terdapat pihak ketiga yang posisinya netral dan tidak

memihak kepada salah satu pihak, masuk dan melibatkan diri ke dalam

sengketa yang sedang berlangsung guna membantu dan memafasilitasi

para pihak dalam menyelesaikan sengketa itu secara damai, pihak ketiga

tersebut biasa disebut dengan istilah mediator (D. Y. Witanto, 2012: 87).

Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam Pasal 1 angka 2,

mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator

sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan

guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa

menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.


44

Pada prinsipnya, daftar mediator yang terpampang di ruang lobby

pengadilan tersebut akan memuat beberapa nama mediator yang secara

garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu :

a. Mediator yang berasal dari dalam pengadilan yaitu Hakim bukan

pemeriksa perkara maupun Hakim pemeriksa perkara dan pegawai

pengadilan

b. Mediator yang berasal dari luar pengadilan baik dari kalangan advokat,

akademisi maupun profesional lainnya yang telah bersertifikat mediator

(D. Y. Witanto, 2012: 91).

Dalam proses mediasi, seorang mediator berperan sebagai pemacu

dan fasilitator yang harus mengarahkan para pihak yang bersengketa untuk

menemukan sendiri jalan penyelesaiannya, disebutkan dalam Black’s Law

Dictionary bahwa “The mediator has no power to impose a decission on

the parties”. Hal ini serupa juga diungkapkan oleh Mark E. Roszkowsky

yang menyebutkan bahwa “A mediator generally has noppower to impose

a resolusion” yang artinya di dalam penyelsaian sengketa para pihaklah

yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan bentuk penyelesaian

(Gunawan Widjaja dan Ahmad yani, 2000:33).

Sedangkan menurut Rachmadi Usman (2012: 86) peran mediator

dalam proses mediasi adalah sebagai penengah yang menengahi suatu

sengketa yang dihadapi oleh para pihak serta membantu para pihak untuk

menyelesaikannya. Seorang mediator juga diharapkan dapat merumuskan

berbagai pilihan penyelesaian sengketa yang dapat diterima dan


45

memuaskan kedua belah pihak, setidaknya pera utama seorang mediator

adalah mempertemukan kepentingan yang saling berbeda antara para pihak

agar mencapai titik temu yang dapat dijadikan sebagai titik temu

penyelesaian maslah yang sedang dihadapi.

2. Persyaratan Menjadi Seorang Mediator

Persyaratan seseorang yang menjadi seorang mediator di pengadilan

tidak diatur secara rinci dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, hanya saja

secara implisit maupun eksplisit telah diatur dalam ketentuan Pasal 1

angka 2, Pasal 1 angka 3, dan Pasal 13 PERMA No. 1 Tahun 2016.

Berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan dalam PERMA No.1 Tahun 2016

dimaksud, persyaratan menjadi mediator meliputi :

a. Pihak yang Netral dan Tidak Memihak

Pengertian pihak yang netral ini meliputi sikap independen, yang

mencakup bersikap bebas dan merdeka dari pengaruh siapapun dan

bebas secara mutlak dari paksaan dan direktiva pihak manapun. Syarat

pihak tidak memihak mengandung arti harus benar-benar bersifat

imparsialitas, tidak boleh parsial kepada salah satu pihak dan tidak

boleh bersikap diskriminatif, tetapi harus memberi perlakuan yang sama

(equal treatment) kepada para pihak (M. Yahya harahap, 2008: 247).

Sehubungan dengan hal tersebut, jika mediator berasal dari

kalangan advokat, maka harus advokat di luar penasihat hukum para

pihak atau bukan yang tergabung dalam satu associate/partner dengan

salah satu penasihat hukum dari salah satu pihak. Sedangkan mediator


46

yang berasal dari kalangan akademisi hukum dan profesi non hukum,

selain juga harus memiliki independensi dengan sengketa para pihak,

juga sedikitnya harus memahami tentang persoalan-persoalan hukum.

Jika sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang hukum,

dikhawatirkan akan mengalami kesulitan ketika merumuskan butir-butir

kesepakatan perdamaian (D. Y. Witanto, 2012: 94).

b. Wajib Memiliki Sertifikat sebagai Mediator

Persyaratan bagi setiap mediator wajib bersertifikat (memiliki

Sertifikat Mediator) ditentukan dalam Pasal 13 ayat (1) PERMA No. 1

Tahun 2016 yang menyatakan sebagai berikut :

Setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh

setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi

mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah agung atau lembaga

yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.

Perlunya sertifikat bagi mediator dimaksudkan untuk

meningkatkan kualitas jasa mediator. Karena saat ini, teknik dan

keterampilan mediasi dapat dipelajari setiap orang, maka sebaiknya

orang yang memberi jasa mediasi itu adalah orang-orang yang telah

mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi (Rachmadi Usman, 2012:

88).

Mahkamah Agung berpandangan bahwa sertifikasi mediator

adalah perlu sebagai salah satu upaya penjaminan mutu fungsi

mediator. Tetapi dalam keadaan atau situasi tertentu, ketentuan tersebut


47

dapat disimpangi yaitu apabila dalam sebuah wilayah tidak ada hakim,

pegawai pengadilan, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan

hukum yang bersertifikat sehingga semua hakim pada pengadilan yang

bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator meskipun

mereka tidak memiliki sertifikat karena upaya mediasi tidak boleh

ditunda hanya karena ketiadaan sertifikat. Karena PERMA No. 1 Tahun

2016 mengatur prosedur mediasi di pengadilan, maka pengecualian itu

diberikan kepada hakim (Takdir Rahmadi, 2012: 163- 164).

c. Wajib Mengikuti Pendidikan atau Pelatihan Mediasi

Untuk memperoleh seertifikasi mediator sudah tentu hal itu akan

diberikan setelah seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan

mediasi. Sertifikat mediator adalah sebuah dokumen yang menyatakan

seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang

dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atau Lembaga yang telah

diakreditasi oleh Mahkamah Agung (Rachmadi Usman, 012: 92).

Menurut Gatot Soemartono (dalam Rachmadi Usman, 2012: 92)

di dalam praktik, mediator sangat membutuhkan kemampuan personal

yang memungkinkannya berhubungan secara menyenangkan dengan

masing-masing pihak. Kemampuan pribadi yang terpenting adalah sifat

tidak menghakimi, yaitu dalam kaitannya dengan cara berfikir masing-

masing pihak, serta kesiapannya untuk memahami dengan empati

pandangan para pihak.


48

Mahkamah Agung berpandangan bahwa keberhasilan kebijakan

penggunaan mediasi terintegrasi ke dalam proses peradilan tidak hanya

ditentukan oleh aturan-aturan hukum, khususnya ketentuan- ketentuan

dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, tetapi juga harus didukung oleh

ketersediaan orang-orang yang memiliki kemampuan dan keterampilan

sebagai mediator. Kemampuan dan keterampilan mediator dapat

diperoleh melalui pelatihan atau kursus atau kuliah. Sertifikasi

merupakan salah satu indikator bahwa pemilik sertifikat telah memiliki

kemampuan dan keterampilan sebagai mediator (Rachmadi Usman,

2012: 93- 94).

3. Tugas Mediator

Leonard L. Rsikin, mengatakan bahwa mediator mempunyai

tujuh fungsi yaitu sebagai catalyst (katalisator), educator (pendidik),

translator (penerjemah), resource person (narasumber), beare of bad

news (penyandang berita jelek), dan scapegoat (kambing hitam) (Suyud

Margono, 2000: 60).

Untuk menjalankan fungsinya itu, mediator memiliki tugas-tugas

yang tercermin dalam ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 1 Tahun 2016 yaitu:

a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak

untuk saling memperkenalkan diri;

b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada para pihak;


49

c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak

mengambil keputusan;

d. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama para pihak;

e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan

satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);

f. menyusun jadwal Mediasi bersama para pihak;

g. mengisi formulir jadwal mediasi;

h. memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan

permasalahan dan usulan perdamaian;

i. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan

berdasarkan skala proritas;

j. memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk:

1) menelusuri dan menggali kepentingan para pihak;

2) mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para

pihak;

3) bekerja sama mencapai penyelesaian;

k. membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan

Kesepakatan Perdamaian;

l. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau

tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa

Perkara;

m. menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikad baik dan

menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;

n. tugas lain dalam menjalankan fungsinya.


bab ii tinjauan pustaka a. hukum acara perdata 1. definisi ...repository.ump.ac.id/3802/3/bab...

Documents