laporan kinerja instansi pemerintah setda kab. tebo tahun 2018 · 2019-07-17 · laporan kinerja...

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2018

Kata Pengantar

- i -

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT serta solawat dan

salam di sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang

telah membawa kita kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan sekarang ini,

akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah

Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2018 telah dapat diselesaikan.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas aparatur, Sekretariat Daerah

Kabupaten Tebo selama tahun 2018 lalu telah mendorong ditingkatkannya

kualitas pelayanan aparatur secara umum. Peningkatan kualitas pelayanan ini

diawali dengan adanya peningkatan kesejahteraan pegawai yang tampak pada

adanya Tunjangan Kehadiran Kerja (TKK) yang semula pada tahun 2014

berupa uang makan minum dan Peningkatan kesejahtareaan ini diyakini

merupakan pemicu bagi peningkatan kinerja pegawai secara umum. Disamping

itu, dalam meningkatkan kualitas pelayanan ini, telah dilakukan berbagai

penyempurnaan terhadap kelembagaan yang ada serta sistem ketatalaksanaan

yang dianut. Berbagai langkah tersebut pada akhirnya diharapkan mampu

meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Setelah berbagai upaya penyempurnaan tersebut dilaksanakan, kini

saatnya seluruh aparatur diharapkan mampu menunjukkan kinerjanya secara

nyata sesuai dengan peran dan mandat yang diberikan kepadanya. Sudah

saatnya diterapkan berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan kinerja

aparatur. Tuntutan akan adanya peningkatan kinerja ini juga berarti adanya

tuntutan perubahan pola pikir dari aparatur itu sendiri. Sekretariat Daerah

Kabupaten Tebo menyadari benar bahwa kinerja pemerintahan ini akan sulit

berubah apabila kita tidak mampu melakukan transformasi system

pemerintahan dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk

lebih mewirausahakan birokrasi pemerintah. Dalam bahasa yang lain,

transformasi sektor pemerintahan berarti merubah fokus kinerja dari orientasi

kepada masukan-masukan (Inputs Oriented Accountability) dan proses ke arah


Kata Pengantar

- ii -

kinerja kepada hasil (Results Oriented Accountability), baik berupa output

maupun outcomes. Oleh karena itu, kami akan melakukan segala upaya yang

diperlukan sesuai dengan kewenangan kami untuk mendorong agar

penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tebo dapat dilaksanakan dengan

berprinsip pada tata kepemerintahan yang baik yang menuju kepada

kepemerintahan yang berorientasi kepada hasil (Result Oriented Government).

Kita tidak ingin lagi ada instansi-instansi pemerintah yang tidak jelas

kinerja dan pelayanannya kepada masyarakat, Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah

dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014, mewajibkan Sekretariat Daerah Kabupaten

Tebo untuk menyusun suatu laporan kinerja pemerintah sebagai bahan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kita tentu mengharapkan kinerja

pemerintah tampak dalam laporan tersebut, tidak sekedar kinerja penggunaan

anggaran semata.

Dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2018 berarti Sekretariat

Daerah Kabupaten Tebo telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun kedua

dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Strategis 2017-2022 yang telah

digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah

Kabupaten Tebo dalam upaya memenuhi visi dan misinya. Selama tahun 2018,

sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah

berhasil dicapai. Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo untuk

tahun 2018 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Sekretariat

Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2018. Sebagai bentuk pelaksanaan prinsip-

prinsip transparansi dan kinerja, penyampaian informasi kinerja ini merupakan

bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada para stakeholders kami.


Kata Pengantar

- iii -

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi media

pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh Pegawai di

lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo, Terima Kasih.

Muara Tebo, Februari 2019

PENYUSUN


Daftar Isi

- viii -

DAFTAR ISI

hal

KATA PENGANTAR ......................................................................................................... i

RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................................. iv

DAFTAR ISI .................................................................................................................. viii

BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................................ 1

1.1. Latar Belakang ....................................................................................... 1

1.2. Struktur Organisasi ................................................................................. 2

1.3. Sumber Daya Aparatur ........................................................................... 4

1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKJ ..................................................... 4

1.5 Strategi Organisasi ................................................................................ 5

1.5. Sistematika Penyajian ............................................................................. 7

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ........ .............................................. 9

2.1. PERENCANAAN ................................................................................... 9

2.2. PERJANJIAN KINERJA .......................................................................... 16

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................. 20

3.1. Indikator Kinerja ..................................................................................... 20

3.2. Metodologi Pengukuran Kinerja ................................................................ 21

3.3. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis........................................................ 22

3.4. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja ................................................. 32

3.5. Keberhasilan dan Kegagalan …………………................................................... 32

3.6. Akuntabilitas Keuangan ………………………................................................... 50

BAB VI. PENUTUP ........................................................................................................ 58

4.1. Kesimpulan ....... ..................................................................................... 58

4.2. Strategi Pemecahan Masalah .................................................................... 59


Ringkasan Eksekutif

- iv -

RINGKASAN EKSEKUTIF

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT dengan segala

Rahmat dan izin-Nya Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo

Tahun 2018 telah selesai disusun. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Tahun 2018 ini dimaksudkan untuk mempertanggung jawabkan

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-

tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan

kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran

2018, dengan tujuan sebagai perwujudan kinerja instansi kepada pihak-pihak

yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan kinerja yang dapat

meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, dan meningkatkan kinerja

instansi pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat

terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance).

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun

2018 ini, berpodoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah..

Visi sekretariat Daerah Kabupaten Tebo yaitu ”Mewujudkan Tatakola

Pemerintahan Yang Bersih, efektif dan efisien, akuntabel dan terpecaya

melalui seistem pengawasan dan pembinaan yang sinergis dan

berkesinambungan” dengan 5 (lima) misi yaitu :

1. Meningkatkan kinerja pemerintahan Kabupaten Tebo secara

profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

2. Meningkatkan sumber daya aparatur penyelenggara pemerintahan

dalam melaksanakan pelayanan.

3. Menciptakan Aparatur pemerintahan yang bertanggung jawab dan

berbudi luhur.


Ringkasan Eksekutif

- v -

4. Mewujudkaan pemerintahan yang bersih dan terpercaya melalui

sistem pengawasan dan pembinaan yang sinergis dan

bekesinambungan.

5. Membangun sarana dan prsarana pemerintahan yang representatif.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut dalam Tahun 2018,

Sekretariat Daerah Kabuipaten Tebo telah merencanakan dan melaksanakan

126 kegiatan dalam 41 program sesuai dengan skala prioritas melalui APBD

Tahun Anggaran 2018 untuk mendukung pencapaian 5 tujuan, 8 sasaran dan

18 indikator kinerja (output) yang telah ditetapkan dalam rencana strategis,

dengan hasil capaian indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi

pengukuran/penilaian seperti dalam tabel berikut :

NO.

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

(OUTPIT)

Sangant

Baik

Baik Cukup Kurang

1. Meningkatnya kinerja

penyelenggaraan pemerintah

daerah dan pelayanan administrasi

pemerintah yang berkualitas.

Persentase terlaksananya

pelayanan KDH/WKDH 110,84

Persentase terbesarnya

informasi penyelenggaraan

pemerintah daerah

100

Nilai LPPD -

Persentase jumlah pegawai

yang mengikuti diklat 100

2. Tercapainya Standarisasi

Pelayanan Birokrasi yang lebih baik

dan lebih singkat

.

Nilai Evaluasi AKIP Setda 100

Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten 108,36

Persentase peningkatan kualitas

pelaporan keuangan

dilingkungan pemerintah

Kabupaten Tebo

100

3. Meningkatnya Perangkat Daerah

yang tepat fungsi dan tepat ukuran

Persentase ketepatan struktur

dan ukuran organisasi 79,41

4. Meningkatnya kualiatas pelayanan

publik

Rata-rata IKM Kabupaten Tebo 99,19

Persentase perangkat daerah

yang melaksanakan standar

pelayanan publik

94,12


Ringkasan Eksekutif

- vi -

5. Terwujudnya pengendalian

pembangunan dan pengembangan

manusia yang berdaya saing,

perekonomian yang kokoh serta

kokohnya interaksi


kegiatan keagamaan dan

kemasyarakatan

100

Persentase teralakasananya

rapat koordinasi bidang

pertanian, perkebunan,

kehutanan, lingkungan hidup

dan ESDM

100


kegiatan koordinasi yang

mempengaruhi pertumbuhan

ekonomi

100

Persentase jumlah hasil

pelelangan yang telah

dilaksanakan

100

Persentase jumlah hasil

monitoring dan evaluasi kegiatan

pembangunan

100

Persentase penerimaan LPPK

setiap OPD 100

6 Tersedianya Sarana-Prasarana

Aparatur yang Refresentatif

Persentase jumlah tersusunnya

Rancangan Peraturan-

Perundangan

117,65

7 Terwujudnya penetapan batas

wilayah administrasi daerah antar

kecamatan dalam kabupaten dan

anatar kabupaten dalam dan/atau

luar provinsi Jambi dan Pemetaan

wilayah

Persentase jumlah segmen

batas yang sudah ditegaskan

91,51

Berdasarkan tabel tersebut dapat diartikan bahwa dari target rencana

kerja (performance Plan) sebanyak 18 indikator sasaran :

Terlaksana dengan ”sangat baik” sebanyak 3 indikator sasaran strategis

Terlaksana dengan ”baik” sebanyak 14 indikator sasaran strategis

1 indikator sasaran strategis belum dapat diketahui hasilnya

Rincian hasil capaian indikator sasaran dan hambatan-hambatannya/

permasalahan-permasalahan diungkapan di dalam bab-bab laporan kinerja ini.


Pendahuluan

- 1 -

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan tatakelola pemerintah yang baik (good governance)

merupakan konsepsi yang menjadi sangat penting untuk diwujudkan dalam era

reformasi, hal ini karena tuntutan publik semakin besar yang menghendaki

penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara baik, transparan, efisien, dan

akuntabel, dengan harapan adanya peningkatan pelayanan publik. Pada posisi

demikian tentunya juga mendesak setiap penyelenggara pemerintah untuk dapat

mengubah cara pandang dan pola piker aparatur dalam menjalankan tugas dan

fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Guna untuk menyikapi perubahan dalam berpikir dan bertindak dalam

penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan

tersebut diatas,maka pemerintah Kabupaten Tebo telah menyusun berbagai rencana

dan agenda pembangunan daerah sebagaimana yang ditunagkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 yang

merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam

Kabupaten Tebo dalam menyusun rencana kerja dalam mencapai visi Kabupaten

Tebo Tahun 2017-2022 yaitu TEBO TUNTAS 2022 (TEBO TERTIB,

UNGGUL, TENTRAM, ADIL DAN SEJAHTERA TAHUN 2022.

Sehubungan dengan hal terbut berbagai pembenahan yang terpadu dan

terencana dalam berbagai bidang sesuai dengan amanah yang diatur dalam

Peraturan Bupati Tebo 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, maka secara kelembagaan

pemerintah Kabupaten Tebo telah melaksanakan penerapan Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang pelaksanannya diatur dalam

Peraturan Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

sebagai berikut:


Pendahuluan

- 2 -

1. Tugas Pokok

Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo, mempunyai tugas dan keawjiban

membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas

daerah dan lembaga teknis daerah.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo

menyelenggarakan fungsi:

1. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;

2. pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD);

3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;

4. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada

instansi daerah.

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi.

1.2. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Tebo.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi dan tata

kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten

Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4

Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyah Daerah dan Peraturan Bupati

Tebo 18 Tahun 2014 tentang uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah

Kabupaten Tebo sebagai berikut:

□ Sekretaris Daerah : Drs. TEGUH ARHADI, MM

□ Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat : Ir. SUPADI

□ Kabag Pemerintahan : ARIEF HARYOKO, SH

□ Kasubbag Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah : SOLIHIN, S.Kom

□ Kasubbag Bina Kecamatan dan Desa : MUHAMMAD ICHSAN, S.IP

□ Kasubbag Administrasi Kewilayahan : M. SIDRA KHADAFI, SH

□ Kabag Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan : Ir. NAKSABANDI, M.AP

□ Kasubbag Agama : ANA KIUSMETI, S.Sos

□ Plt. Kasubbag Sosial Kemasyarakatan : SISKA SYAFRI, SE


Pendahuluan

- 3 -

□ Kasubbag Kesehatan, Pendidikan, Keluarga Berencana, Pemuda

dan Olahraga

: MEGI SUSANTI, SE

□ Kabag Hukum : EVI HANIFAH, SH

□ Kasubbag Bantuan Hukum dan Hak Azazi Manusia : ISMAL DOBESTO, SH

□ Kasubbag Perundang-undangan : YURDALENA, SH

□ Kasubbag Dokumentasi dan Publikasi Hukum : SELVI FLANOVA, SH

□ Kabag Humas dan Protokol : SYARFANDI ARIFARJASA, S.Ag.,M.Pd.I

□ kasubbag Pemberitaan dan Publikasi : HAMATUN, S.Ag

□ kasubbag Pelayanan Media : HUSNI TAMRIN, S.STP

□ kasubbag Protokol : AGUNAWAN, S.Sos

□ Asisten Perekonomian dan Pembangunan : Drs. ABU BAKAR, M.Si

□ Kabag Perekonomian : HAZAIRI. MZ, S.STP., M.Si

□ Kasubbag Penanaman Modal dan Badan Usaha Milik Daerah : NANGCIK, SE

□ Kasubbag Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan

Perindustrian

: BACHTIAR SUJANNA, S.Kom

□ Kasubbag Perdagangan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja :

□ Kabag Sumber Daya Alam : ERLYNDA, S.Sos

□ Kasubbag Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan : EDDY HERMAN, SE

□ Kasubbag Perkebunan, Peternakan dan Perairan :

□ Kasubbag Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber

Daya Mineral

:

□ Kabag Pembangunan dan Layanan Pengadaan : HERI JONI PUTRA,SP,M.Si

□ Kasubbag Perencanaan Pembangunan, Statistik, Penelitian dan

Pengembangan

: KUSMAWATI, S.Sos

□ Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Pembangunan : KEMAS A. REZA FAHLEVY, ST

□ Kasubbag Layanan Pengadaan : SAPTA GUSTIAWAN, S.IP

□ Asisten Administrasi Umum : Ir. SUPADI

□ Kabag Organisasi : HELMI, S.IP

□ Kasubbag Kelembagaan dan Kepegawaian : ANISMAR, S.Kom

□ Kasubbag Tata Laksana dan Pelayanan Publik : MUHAMAD ROBI, S.Sos

□ Kasubbag Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi : MARWAN, S.Si

□ Plt. Kabag Umum : SAMIN, S.Pd.I

□ Kasubbag Tata Usaha Umum : A.JAFRI,SE

□ Kasubbag Tata Usaha Pimpinan : HERMALINA.A.Md

□ Kasubbag Rumah Tangga : SAMIN, S.Pd.I

□ Kabag Penyusunan Program dan Keuangan : ZAINUDDIN ABAS, S.Sos

□ Kasubbag Penyusunan Program : --

□ Kasubbag Verifikasi : MAILISNA WENI, AMKL


Pendahuluan

- 4 -

□ Kasubbag Keuangan dan Pelaporan : FEBRIYENTI, ST

□ Kabag Perlengkapan : HERU PURNOMO, SE

□ Kasubbag Perencanaan dan Pengadaan : Bunawan, S.Sos

□ Kasubbag Penggunaan dan Pemeliharaan : SANTI SILVIANI, SE

□ Kasubbag Evaluasi, Pelaporan Dan Pengelolaan Aset : --

1.3. Sumber Daya Aparatur.

Jumlah sumber daya aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo keadaan per

per 31 Desember 2017 adalah sebanyak 108 orang dengan golongan sebagai

berikut:

Tabel 1.1

Golongan (PNS) Keadaan 31 Desember 2017 (Orang)

IV 16

III 63

II 28

I 1

Jumlah 108

1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah

Kabupaten Tebo Tahun 2018 dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan

dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan dan program yang terdiri atas

kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tebo dan sumber

dana lainnya (APBD Provinsi Jambi, APBN, Bantuan Luar Negeri dan sumber

pendanaan lainnya yang sah) Tahun Anggaran 2017 yang ditujukan kepada Bupati

Tebo dan sebagai bahan dukungan untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2017.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah

Kabupaten Tebo Tahun 2018 secara umum adalah sebagai perwujudan sistem

pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah,

serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi. Tujuan


Pendahuluan

- 5 -

akhir dari penyusunan Laporan Kinerja yaitu diharapkan dapat terciptanya

kepemerintahan yang baik (good governance).

1.5. Strategi Organisasi

Strategi pengembangan diuraikan berdasarkan metode analisis SWOT

(strength, weakness, Opportunities, threats). Analisis ini merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari sistem perencanaan strategis yang cukup handal dan mudah

untuk diterjemakan olah perencana maupun pengguna.

Metode analisis SWOT digambarkan dalam matrik yang terdiri dari 2 (dua)

kolom dan 2 (dua) baris yang menggambarkan aspek internal dan aspek eksternal

serta menghasilkan 4 (empat) kwadran, dimana masing-masing kwadran merupakan

trade – off atau perpaduan antara baris dan kolom.

Internal

Eksternal

Strength

(Kekuatan)

Weakness

(Kelemahan)

Opportunities

(peluang)

Menggunakan kekuatan

untuk memanfaatkan

peluang

Menekan kelemahan

untuk memanfaatkan

peluang

Threats

(Hambatan)

Menggunakan kekuatan

untuk mengatasi

hambatan

Menekan kelemahan

untuk mengatasi

hambatan

Hasil kompilasi dari analisis di atas menghasilkan startegi pengebangan yang

dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang

a. Memanfaatkan sebaran pendidikan, golongan dan kepangkatan merupakan

salah satu kekuatan utama organisasi pemerintah Kabupaten Tebo dalam

rangka membangun tatakelolah pemerintahan yang baik didukung sistem

politik dan tuntutan reformasi.


Pendahuluan

- 6 -

b. Memanfaatkan luas wilayah dan kekuatan sumber daya aparatur serta

koordinasi secara hirarki dalam unit organisasi pemerintah Kabupaten Tebo

dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan sumber pendapatan serta

pembiayaan pembangunan.

c. Memanfaatkan legalitas kelembagaan dan komitmen Kepala Daerah untuk

mengakomodir semangat reformasi dan meningkatkan kesejahteraan

2. Menekan kelemahan untuk memenafaatkan peluang

a. Memanfaatkan legalitas dan komitmen kepala daerah untuk membangun

kepercayaan masyarakat.

b. Memanfaatkan kualitas sumber daya aparatur dalam rangka penggalian

sistem kerja untuk meredam kultur negatif masyarakat.

3. Menggunakan kekuatan untuk mengatasi hambatan

a. Mengembangkan sistim, prosedur, aturan dan hubungan kerja inter dan antar

perangkat daerah dan koordinasi dengan pemerintahan dibawahnya, serta

menjalin kerjasama yang harmonis dengan kelompok organisasi

kemasyarakatan.

b. Meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya aparatur atas respon

pelayanan publik untuk mencapai target sasaran pelayanan minimum (SPM)

c. Meningkatkan disiplin kerja dan produktifitas sumber daya aparatur dalam

rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas.

d. Meningkatkan kapasitas dan administrasi pengelolaan keuangan daerah.

e. Meningkatkan metodologi dan sistem pemantauan dan evaluasi.

f. Meningkatkan kemampuan eksplorasi sumber-sumber pendapatan daerah yang

sah.

4. Menenkan Kelemahan untuk memanfaatkan peluang

a. Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur pendukung kerja dan kinerja.


Pendahuluan

- 7 -

b. Meningkatkan metodologi dan sistem serta pelaksanaan pemantauan dan

evaluasi sebagai kontrol administratif dalam rangka membangun kepercayaan

masyarakat dan menekan budaya KKN.

1.6. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo ini

pada dasarnya adalah pengkomunikasian pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten

Tebo selama tahun 2017. Penyusunan Laporan Kinerja dimulai dengan menjelaskan

Rencana Strategis (Renstra) yang terdiri atas visi, misi dan tujuan/sasaran, yang

dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan. Dan selanjutnya dilakukan sistem

pengukuran kinerja antara realisasi sasaran/program/kegiatan dengan rencananya.

Yaitu capaian kinerja (performance results) 2017 tersebut diperbandingkan dengan

rencana kinerja (performance plan) 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan

organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan menghasilkan

keberhasilan berupa kesesuaian antara capaian kinerja dengan rencana kinerja.

Ataupun menghasilkan ketidaksesuaian/kegagalan berupa sejumlah celah kinerja

(performance gap), kinerja yang merupakan umpan balik untuk perbaikan atas

kekurangan/kelemahan pada masa yang akan datang.

Dengan demikian penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat

Daerah tahun 2017 disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara umum tentang organisasi dengan penekanan

kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic

issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


Pendahuluan

- 8 -

Menyajikan indikator kinerja, metodologi yang digunakan dalam

pengukuran kinerja, analisis pencapaian sasaran strategis, dan

akuntabilitas keuangan.

BAB IV PENUTUP

Menyajikan kesimpulan keberhasilan atau kegagalan serta strategi

pemecahan masalah untuk perbaikan pada masa yang akan datang.


Rencana Strategis & Penetapan Kinerja

- 9 -

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo 2017-2022 pada

hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana

dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui

pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan

terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan bidang Pengelolaan

Penerimaan Daerah termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur

serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi

dan produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai

pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan, dengan

menetapkan rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2012

sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai

pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan

organisasi pada 2017-2022.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo dijiwai oleh

semangat dan komitmen dalam mewujudkan pembaharuan dan perbaikan di bidang

pengkoordinasian dinas daerah dan lembaga teknis daerah yang merupakan

tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional sistematis dan

berkelanjutan.

V I S I

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi

pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan

tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran

yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang

ingin diwujudkan instansi pemerintah.



- 10 -

Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo adalah

“MEWUJUDKAN TATAKOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH,

EFEKTIF DAN EFISIEN, AKUNTABEL DAN TERPECAYA MELALUI

SISTEM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN YANG SINERGIS DAN

BERKESINAMBUNGAN”.

MISI

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk

misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi

pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.

Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo ditetapkan sebanyak 5 (lima) misi

sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja pemerintahan Kabupaten Tebo secara

profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

2. Meningkatkan sumber daya aparatur penyelenggara pemerintahan

dalam melaksanakan pelayanan.

3. Menciptakan Aparatur pemerintahan yang bertanggung jawab dan

berbudi luhur.

4. Mewujudkaan pemerintahan yang bersih dan terpercaya melalui

sistem pengawasan dan pembinaan yang sinergis dan

bekesinambungan.

5. Membangun sarana dan prsarana pemerintahan yang refresentatif.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan

sesuatu (Apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai

dengan 5 (lima) tahun kedepan.

Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai berikut: (1) Idealistik – yaitu

mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan

berhasil, (2) Jangkauan kedepan – yaitu dicapai dalam jangka waktu 5 (lima)

tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh suatu organisasi, (3) Abstrak –



- 11 -

belum tergambar dalam angka sebagai upaya pencapaian tujuan dapat berlangsung

terus-menerus.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai

nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan

bagian integral dari proses perencanaan strategis Sekretariat Daerah.

Fokus utama sasaran adalah tindakan atau alokasi sumber daya dalam

organisasi. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan menantang, namun

dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode 1 sampai 5

tahun kedepan.

Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis pembangunan Sekretariat

Daerah Kabupaten Tebo seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.1

KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEBO

TAHUN 2011-2016

VISI : Mewujudkan Tatakola Pemerintahan Yang Bersih, efektif dan efisien,

akuntabel dan terpecaya melalui seistem pengawasan dan pembinaan

yang sinergis dan berkesinambungan

NO MISI TUJUAN SASARAN

1 Meningkatkan kinerja pemerintahan

Kabupaten Tebo secara profesional,

efektif, efisien, transparan dan

akuntabel.

Mewujudkan aparatur

pemerintah yang

profesional dalam

menjalankan tugas

pokok dan fungsinya.

Terdapatnya

kesempatan bagi setiap

aparatur pemerintah

untuk mengembangkan

diri sesuai dengan

bidang keahliannya.

2 Meningkatkan sumber daya aparatur

penyelenggara pemerintahan dalam

melaksanakan pelayanan

Meningkatkan

pelayanan prima

instansi pemerintahan

kepada masyarakat.

Tercapainya standarisasi

pelayanan birokrasi

yang lebih baik dan

lebih singkat.

3 Menciptakan Aparatur pemerintahan

yang bertanggung jawab dan berbudi

luhur

Mewujudkan sistem

pemerintahan yang

berorientasi pada hasil

Tersedianya personil

yang memadai bagi

pelaksanaan sistem

pemerintahan yang

berorientasi pada hasil.



- 12 -

4 Mewujudkaan pemerintahan yang

bersih dan terpercaya melalui sistem

pengawasan dan pembinaan yang

sinergis dan bekesinambungan.

Mewujudkan sistem

pengawasan yang

berkesinambungan

terhadap aparatur

penyelenggaraan

pemerintah

Meningkatnya

masyarakat sadar

hukum.

5 Membangun sarana dan prsarana

pemerintahan yang refresentatif

Mewujudkan sarana dan

prasarana aparatur

yang refresentatif.

Tersedianya sarana dan

prasarana aparatur yang

refresentatif

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke

dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah kumpulan

keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan tetap

dilaksanakan, atau merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan

tertentu. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk

mendapatkan hasil dalam mencapai sasaran.

Untuk mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo tersebut

adalah :

Tabel 2.2

TUJUAN 1 : Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dalam menjalankan tugas pokok dan

fungsinya

STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM

1. Terdapatnya kesempatan bagi

setiap aparatur pemerintah untuk

mengembangkan diri sesuai dengan

bidang keahliannya.

1. Menempatkan pegawai

berdasarkan kompetensi.

1. Program peningkatan disiplin

aparatur

2. Mengembangkan dan

meningkatkan

kemampuan birokrasi

pemerintah melalui

peningkatan sumber daya

manusia yang profesional

dan merekrutmen yang

terbuka berdasarkan

prestasi kerja.

2. Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

3. Memberikan promosi 3. Program peningkatan kapasitas



- 13 -

kepada aparatur

pemerintah daerah

berdasarkan kinerjanya

dalam melaksanakan

tugas

sumber daya aparatur

TUJUAN 2 : Meningkatkan pelayanan prima instansi pemerintahan kepada masyarakat


1. Tercapainya standarisasi pelayanan

birokrasi yang lebih baik dan lebih

singkat.

1. Meningkatkan komitmen

birokrasi kepada

pelayanan umum.

1. Program Pengembangan

Perumahan

2. Program Peningkatan Promosi

dan Kerjasama Investasi

3. Program Penciptaan Iklim

Usaha Kecil Menengah Yang

Kondusif


Sistem Pendukung Usaha Bagi

UKM

5. Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

6. Program Keluarga Berencana

7. Program keserasian Kebijakan

Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan

8. Program Penanggulangan

Kemiskinan

9. Program pemberdayaan fakir

miskin, komunikasi adat

terpencil (KAT) dan

penyandang masalah

kesejahteraan sosial (PMKS)

lainnya

10.

11. Program Opimalisasi

Pemanfaatan Teknologi

Informasi

12. Program Pelayanan Rahabilitasi

Kesejahteraan Sosial

13. Program Pencegahan Dini



- 14 -

Penanggulangan Korban

Bencana Alam

14. Program Kesehatan Sekolah

2. Meningkatkan

pelaksanaan desentralisasi

dan penyderhanaan

birokrasi administrasi

pemerintahan sehingga

mampu mendukung

penyelenggaraan otonomi

daerah


Pemasyarakatan Olahraga

2. Program mengintensifkan

penanganan pengaduan

masyarakat

3. Program Peningkatan Kerja

Sama Antar Pemerintah Daerah


Fasilitasi Kesejahteraan Sosial

Bidang Kehidupan Beragama

5. Program peningkatan

ketahanan pangan

pertanian/perkebunan


Penerapan Teknologi

Pertanian/Perkebunan

7. Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup


Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian/perkebunan


Pengawasan Bidang

Pertambangan

Tujuan 3 : Mewujudkan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil


1. Tersedianya personil yang memadai

bagi pelaksanaan system

pemerintahan yang berorientasi

pada hasil

1. Melaksanakan otonami

daerah dengan melakukan

upaya penataan

keseimbangan dan


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan



- 15 -

perangkat pemerintahan 2. Program Peningkatan Dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah


Data/Informasi

4. Progran Pengembangan

Wilayah Perbatasan

5. Program Penataan dan

Penyempurnaan kebijakan

sistem dan prosedur

pengawasan


Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

7. Program Perlindungan

Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan

8. Program Penataan penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

9. Program Penataan Daerah

Otonomi Baru

Tujuan 4 : Mewujudkan sistem pengawasan yang berkesinambungan terhadap aparatur

penyelenggaraan pemerintah


1. Meningkatnya masyarakat sadar

hukum

1. Orientasi pemahaman

terhadap penyelesaian

hukum

1. Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

2. Program Upaya Pencegahan

Penyalahgunaan Narkoba

2. Mengembangkan

pemerintahan yang bersih

dan berwibawa yang

berciri transparansi,

konsisten resposibility

dengan menghilangkan

praktek korupsi, kolusi dan

nepotisme serta

1. Program penataan peraturan

perundang-undangan.



- 16 -

penegakan aturan hukum

Tujuan 5 : Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur yang refresentatif


1. Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur yang refresentatif

1. Meningkatkan sarana dan

prasarana pelayanan

aparatur pemerintahan

1. Program pelayanan

administrasi perkantoran

2. Program peningkatan sarana

dan prasarana aparatur


Pemasaran Pariwisata


Destinasi Pariwisata


Komunikasi, Informasi dan

Media massa

6. Program Kerjasama Informasi

dengan Media Massa

2.2. PERJANJIAN KINERJA.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk

mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan

dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu

ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator

kenerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai

penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah. Hal ini mengingat rencana

kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan

datang.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan

secara kuantitatif maupun kualitatif. Merupakan gambaran yang mencerminkan

capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) dari kegiatan (output/keluaran).

Indicator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran

kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih

utama dari pada sekedar keluaran, karena hasil (outcomes) menggambarkan

tingkatan pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin akan dapat dijadikan



- 17 -

sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang

diharapkan di masa mendatang.

Secara rinci, penetapan indicator kinerja utama program pembangunan

Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 “MEWUJUDKAN TATAKOLA

PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN, AKUNTABEL DAN

TERPECAYA MELALUI SEISTEM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN YANG

SINERGIS DAN BERKESINAMBUNGAN” Tahun 2017 dapat diuraikan sebagai

berikut :

Tabel 2.3 : Misi 1. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan

Kabupaten Tebo secara profesional, efektif, efisien,

transparan dan akuntabel.

No. Sasaran Indikator Kinerja Target

1 Terdapatnya kesempatan bagi setiap

aparatur pemerintah untuk

mengembangkan diri sesuai dengan

bidang keahliannya

Presantase peningkatan disiplin,

moral dan etika serta sistem

pembinaan karir PNS di

lingkungan Pemerintah Kabupaten

Tebo

100%

Persentase jumlah pegawai yang

mengikuti diklat teknis fungsional,

kursus-kursus, workshop,

seminar-seminar nasional dan

regional

100%

Tabel 2.4 : Misi 2. Meningkatkan sumber daya aparatur penyelenggara

pemerintahan dalam melaksanakan pelayanan.


1 Tercapainya standarisasi pelayanan

birokrasi yang lebih baik dan lebih

singkat.

Persentase Jumlah Rumah Layak

huni

100%

Persentase Terbukanya Peluang

dan Kesempatan Berinvestasi

100%

Persentase Peningkatan Pelayanan

Kepada Masyarakat

100%

Persentase Peningkatan Pembibitan 100%



- 18 -

dan Pembinaan Olahragawan di

Kabupaten Tebo

Persentase Peningkatan Hasil

Pemeriksaan dan Pengaduan

Masyarakat Yang ditindak lanjuti

100%

Persentase Peningkatan Kerjasama

dan Koordinasi Pemerintahan

Umum dan Antar Daerah Dalam

Pelayanan Publik

100%

Persentase Peningkatan Kualitas

Kehidupan Beragama di Kab. Tebo

100%

Persentase Peningkatan Ketahanan

Pangan Di Bidang Pertanian/

Perkebunan dan Pengendalian di

Bidang ESDM dan Lingkungan

Hidup

100%

Tabel 2.5 : Misi 3. Menciptakan Aparatur pemerintahan yang bertanggung

jawab dan berbudi luhur.


1 Tersedianya personil yang memadai

bagi pelaksanaan sistem

pemerintahan yang berorientasi pada

hasil

Persentase Peningkatan Kualitas

Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan

100%

Persentase Pelaksanaan Koordinasi

Antar Wilayah

100%

Persentase Penataan Dan

Penyempurnaan Di Bidang

Pengawasan

100%

Terlaksananya Pelaksanaan

Otonomi Daerah

100%

Tabel 2.6 : Misi 4. Mewujudkaan pemerintahan yang bersih dan terpercaya

melalui sistem pengawasan dan pembinaan yang

sinergis dan bekesinambungan.



- 19 -


1 Meningkatnya masyarakat sadar

hukum.

Persentase peningkatan kebijakan

KDH di Bidang Pengawasan

100%

Persentase jumlah tersusunnya

rancangan peraturan perundang-

undangan

100%

Tabel 2.7 : Misi 5. Membangun sarana dan prsarana pemerintahan yang

refresentatif


1 Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur yang refresentatif

Persentase Jumlah Sarana dan

Prasarana Pendukung Pelaksanaan

Tugas & Administrasi Pemerintahan

Yang Memadai Pada Unit Kerja di

Lingkungan Sekretariat Daerah

yang Tersedia

100%

Persentase Jumlah Promosi

Kebudayaan Daerah Yang

terlaksana

100%

Persentase Peningkatan Sarana dan

Prasarana Komunikasi Guna

Penyebarluasan Informasi

Pembangunan di Daerah

100%


Akuntabilitas Kinerja

- 20 -

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari

suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan kewajiban suatu instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam

pelaksanaan Visi dan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu

dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran

capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan

analisis akuntabilitas keuangan.

3.1. Indikator Kinerja.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang

menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan

sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator kinerja menjadi

patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan

dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam

pelaksanaan pengukuran suatu organisasi:

1. Indikator masukan (input) adalah menunjukkan segala sesuatu yang

diperlukan dalam rangka menghasilkan keluaran (output) misalnya sumber daya

manusia, dana, waktu, material, teknologi dan lain-lain.

2. Indikator Proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus

dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses

menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukan

selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah

masukan menjadi keluaran.

3. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung

dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik ataupun non fisik.

4. Indikator hasil (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.



- 21 -

5. Indikator Manfaat (Benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir

dari pelaksanaan kegiatan.

6. Indikator Dampak (Impact) adalah indikator yang menggambarkan

pengaruh dari pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikator

ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu

tertentu.

Oleh karena belum terbentuknya sistem pengukuran kinerja yang baik dalam

organisasi, maka pengukuran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo tahun 2018

ini baru bisa dilaksanakan pada tingkat indikator keluaran (Output)/indikator

hasil (Outcome).

3.2. Metodologi Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi,

dan sasaran strategis instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai

pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang

keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian setiap

indikator kinerja dilakukan dengan metodologi perbandingan capaian kinerja

(performance result) dengan rencana kinerja (Performance plan) Tahun 2018

sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Pencapaian setiap indikator tersebut pada

tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang

telah dituangkan dalam rencana kinerja, berdasarkan sasaran dan program dalam

Rencana Strategis. Angka persentase capaian indikator kinerja didapatkan dengan

menghitung persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat

kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal

sebagai berikut :



- 22 -

Tabel 3.1

Kategori Nilai

AA >90 – 100

A >80 – 90

BB >70 – 80

B >60 – 70

CC >50 – 60

C >30 – 50

D >0 - 30

3.3. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis

Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Pemerintah

Kabupaten Tebo tahun 2018 dilakukan dengan membandingkan antara target dan

realisasi atas sebanyak 19 indikator kinerja dengan 5 sasaran strategis, dan

menentukan presentase hasil pencapaiannnya. Dalam memberikan penilaian tingkat

capaian kinerja setiap indikator dilakukan dengan menggunakan skala yang

dikatagorikan menjadi 4 (empat) katagori sebagai berikut:

Tabel 3.2

Skala Pengukuran Pencapaian Sasaran LKj 2018

No Rentang Capaian Kategori Capaian

1

2

3

4

Lebih dari 100%

75% s/d 100%

55 % s/d 75%

Kurang dari 55%

Sangat Baik

Baik

Cukup

Kurang

Adapun pencapaian kinerja sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun

2018, indikator dan target yang ingin dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo

sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah

Kabupaten Tebo Tahun 2018, antara lain :



- 23 -

SASARAN 1 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan

pelayanan administrasi pemerintah yang berkualitas.

Analisis pencapaian target 4 indikator kinerja pada sasaran nomor 1 adalah

sebagai berikut:

Tabel 3.3

Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan administrasi pemerintah yang

berkualitas.

Berdasarkan tabel di atas dapat jelaskan bahwa pada Tahun 2018 akumulasi

capaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan

pemerintah daerah dan pelayanan administrasi pemerintah yang

berkualitas dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran sebagaimana tersebut

tabel di atas yaitu sebesar 103,61%, untuk capaian kinerja masing-masing indikator

sebagai berikut:

1. Idikator Persentase terlaksananya pelayanan KDH/WKDH pada Tahun 2018

ditargetkan sebesar 89% dan terealisasi sebesar 98,64% dengan capaian kinerja

110,84 atau melebihi target yang telah ditetapkan, ini menunjukkan kinerja

untuk indikator ini sangat baik.

2. Indikator Persentase tersebarnya informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah

pada Tahun 2018 ditargetkan sebesar 85% dan terealisasi sebesar 85% dengan

capaian kinerja 100%.

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2017 TAHUN 2018

Target Realisasi % Target Realisasi %

1 Persentase terlaksananya pelayanan

KDH/WKDH 85 - - 89 98,64 110,84

2 Persentase terbesarnya informasi

penyelenggaraan pemerintah daerah 83 - - 85 85 100

3 Nilai LPPD 2,92 - - 2,94 - -

4 Persentase jumlah pegawai yang mengikuti

diklat 80 - - 85 85 100

Rata-rata 103,61



- 24 -

3. Indikator Nilai LPPD pada Tahun 2018 ditargetkkan nilai 2,94 dan untuk realisasi

belum dapat diketahui karena pengumuman nilai untuk LPPD Tahun Anggaran

2018 pada Tahun 2020 sedangkan untuk nilai LPPD Tahun 2017 akan

diumumkan pertengahan Tahun 2019.

4. Indikator Persentase jumlah pegawai yang mengikuti diklat pada Tahun 2018

ditargetkan sebesar 85% dan terealisasi sebesar 85% dengan capaian kinerja

100%.

Tabel 3.4

No Klasifikasi Penilaian Predikat Jumlah Indikator Sasaran

1 > 100% Sangat Baik 1

2 75% s.d < 100% Baik 2

3 55% s.d < 75% cukup

4 < 55% Kurang

Jumlah 3

Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah

daerah dan pelayanan administrasi pemerintahan yang berkualitas dengan predikat

Sangat Baik 1 Indikator dan perdikat Baik 2 Indikator.

Tabel 3.5


Tercapainya Standarisasi Pelayanan Birokrasi yang lebih baik dan lebih singkat

INDIKATOR KINERJA Tahun 2017 Tahun 2018

Target Reliasai % Target Realisasi %

1 Nilai Evaluasi AKIP Setda B B B B 100

2 Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten CC CC CC B 108,36

3

Persentase peningkatan kualitas

pelaporan keuangan dilingkungan

pemerintah Kabupaten Tebo

80 85 85 100

Rata-rata 102,79

SASARAN 2 : Meningkatnya kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan



- 25 -

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwan pada Tahun 2018

akumulasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelaporan capaian

kinerja dan keuangan dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yaitu sebesar

102,79%, dan untuk capaian kinerja masing-masing indikator sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2018 indikator kinerja Nilai Evaluasi AKIP Setda ditargetkan dengan

nilai B dan terealisasi nilai B dengan capaian kinerja 100%, dan jika

dibandingkan dengan Tahun 2017 masih sama dengan nilai B.

2. Indikator kinerja Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Tebo pada Tahun 2018

ditargetkan dengan nilai CC dan terealisasi nilai B atau melebihi target yang

tetapkan dengan capaian kinerja 108,36% dan jika bandingkan dengan tahun

sebelumnya nilai evaluasi AKIP Kabupaten Tebo dengan nilai CC.

3. Pada Tahun 2018 indikato kinerja Persentase peningkatan kualitas pelaporan

keuangan dilingkungan pemerintah Kabupaten Tebo ditargetkan sebesar 85%

dan terealisasi sebesar 85% dengan capaian kinerja 100%.

Tabel 3.6



2 75% s.d < 100% Baik 2

3 55% s.d < 75% cukup

4 < 55% Kurang

Jumlah 3

Dengan demikian pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pelaporan

capaian kinerja dan keuangan dengan predikat sangat baik sebanyak 1 indikator

dan predikat baik 1 indikator.



- 26 -

Tabel 3.7

Tabel 3.7


Meningkatnya Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran

INDIKATOR KINERJA

Tahun 2017 Tahun 2018


1 Persentase ketepatan struktur

dan ukuran organisasi 80 - - 85 67,50 79,41

Rata-rata - 79,41

Berdasarkan tabel tersebut di atas pada Tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa

capaian kinerja sasaran Tersedianya Personil yang memadai bagi

pelaksanaan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil dengan 1

(satu) indikator kinerja sasaran ditargetkan pada sebesar 85% dan teralisasi sebesar

67,50% dengan capaian kinerja 79,41%, sehingga sasaran 3 yaitu Meningkatnya

Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8


1 > 100% Sangat Baik

2 75% s.d < 100% Baik 1

3 55% s.d < 75% Cukup

4 < 55% Kurang

Jumlah 1

Dengan demikian pencapaian sasaran Meningkatnya Perangkat Daerah yang

tepat fungsi dan tepat ukuran dengan predikat baik sebanyak 1 indikator.

SASARAN 3 : Meningkatnya Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat

ukuran



- 27 -

Tabel 3.9


Meningkatnya kualiatas pelayanan publik

INDIKATOR KINERJA



1 Rata-rata IKM Kabupaten Tebo 80 - - 85 84,31 99,19

2 Persentase perangkat daerah yang

melaksanakan standar pelayanan publik 80 - - 85 80 94,12

Rata-rata 96,66


akumulasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualiatas pelayanan publik

dengan 2 indikator kinerja dengan terealisasi capain kinerja sebesar 96,66% dengan

masing-masing indikator sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2018 indikator Rata-rata IKM Kabupaten Tebo ditargetkan sebesar

85% dan terealisasi sebesar 84,31% dengan capaian kinerja 94,12% dengan ini

bisa dikatakan Pemerintah Kabupaten Tebo sudah baik dalam melayani

masyarakat.

2. Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Standar pelayanan pada

Tahun 2018 ditarget sebear 85% dan terealisasi sebesar 80 denga capaian

kinerja 94,12%, masih terdapatnya Perangkat Daerah yang belum

ada/melaksanakan standar pelayanan khususnya dibidang pelayanan publik.

Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik adalah sebagai berikut:

SASARAN 4 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik



- 28 -

Tabel 3.10



2 75% s.d < 100% Baik 2

3 55% s.d < 75% Cukup

4 < 55% Kurang

Jumlah 2

Dengan demikian pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan

publik dengan predikat Baik sebanyak 2 indikator.

Tabel 3.11


Terwujudnya pengendalian pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing,

perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi

INDIKATOR KINERJA



1 Persentase terlaksananya kegiatan

keagamaan dan kemasyarakatan 100 - - 100 100 100

2

Persentase teralakasananya rapat

koordinasi bidang pertanian,

perkebunan, kehutanan, lingkungan

hidup dan ESDM

100 - - 100 100 100

3

Persentase terlaksananya kegiatan

koordinasi yang mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi

80 - - 90 90 100

4 Persentase jumlah hasil pelelangan

yang telah dilaksanakan 100 - - 100 100 100

5 Persentase jumlah hasil monitoring

dan evaluasi kegiatan pembangunan 100 - - 100 100 100

6 Persentase penerimaan LPPK setiap

OPD 100 - - 100 100 100

Rata-rata - 100

SASARAN 5 : Terwujudnya pengendalian pembangunan dan

pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial budaya dan kemasyarakatan



- 29 -


akumulasi capaian kinerja sasaran Terwujudnya pengendalian pembangunan dan

pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta

kokohnya interaksi sosial budaya dan kemasyarakatan dengan 6 (enam)

indikator kinerja sasaran yaitu sebesar 100%, dimana dapat dijelaskan capaian

kinerja masing-masing Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

1. Persentase terlaksananya kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan pada Tahun

2018 ditagetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% dengan capaian kinerja

sebesar 100% atau sangat baik, dimana semua kegiatan keagamaan

dilaksanakan.

2. Persentase terlaksananya rapat koordinasi bidang pertanian, perkebunan,

kehutanan, lingkungan hidup dan ESDM pada Tahun 2018 ditargetkan sebesar

100% dan terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%.

3. Persentase terlaksananya kegiatan koordinasi yang mempengaruhi pertumbuhan

ekonomi pada Tahun 2018 ditargetkan sebesar 85% dan terealisasi sebesar 85%

dengan capaian kinerja 100% dimana semua kegiatan koordinasi terlaksana

dengan baik.

4. Indikator Persentase jumlah pelelangan yang telah dilaksanakan pada Tahun

2018 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan capaian

kinerja 100% dimana semua pelelangan pada Tahun 2018 terlaksanakan dengan

baik.

5. Pada Tahun 2018 indikator Persentase jumlah hasil monitoring dan evaluasi

kegiatan pembangunan ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% dengan

capaian kinerja 100% dimana monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan

berjalan sesuai dengan perencanaan.

6. Pada Tahun 2018 untuk indikator Persentase penerimaan LPPK setiap OPD

ditargetkan 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%

dimana setiap OPD melaporkan LPPK.

Berdasarkan penjelasan di atas sasaran 5 yaitu Terwujudnya pengendalian

pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang



- 30 -

kokoh serta kokohnya interaksi sosial budaya dan kemasyarakatan dengan 6 (enam)

indikator tingkat capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12



2 75% s.d < 100% Baik 6

3 55% s.d < 75% Cukup

4 < 55% Kurang 1

Jumlah 3

Dengan demikian Terwujudnya pengendalian pembangunan dan pengembangan

manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial

budaya dan kemasyarakatan dengan predikat Baik sebanyak 6 indikator atau semua

indikator.

Tabel 3.13


Tersedianya Sarana-Prasarana Aparatur yang Refresentatif


capaian kinerja sasaran Tersedianya Sarana-Prasarana Aparatur yang

Refresentatif dengan indikator kinerja sasaran Persentase jumlah tersusunnya

Rancangan Peraturan-Perundangan ditargetkan sebesar 85% dan terealisasi 100%

dengan capaian kinerja 117,65%. Pada Tahun Rancangan Peraturan-Perundangan

sebanyak 23 Ranperda dan yang sahkan menjadi Peraturan Daerah sebanyak 11

Perda, jadi dapat disimpulkan bahwa sasaran 6 yaitu Terwujudnya harmonisasi dan

INDIKATOR KINERJA



1 Persentase jumlah tersusunnya

Rancangan Peraturan-Perundangan 80 - - 85 100 117,65

Rata-rata - 117,65

SASARAN 6 : Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai



- 31 -

sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan 1 (satu) indikator adalah

sebagai berikut:

Tabel 3.14



2 75% s.d < 100% Baik

3 55% s.d < 75% Cukup

4 < 55% Kurang

Jumlah 1

Dengan demikian pencapaian sasaran Terlaksananya sanksi administrasi bagi setiap

pelanggaran sesuai dengan prosedur dan tingkat pelanggaran dengan predikat

Sangat Baik sebanyak 1 indikator.

Tabel 3.15


Terwujudnya penetapan batas wilayah administrasi daerah antar kecamatan dalam kabupaten

dan anatar kabupaten dalam dan/atau luar provinsi Jambi dan Pemetaan wilayah

Berdasarkan tabel tersebut di atas pada Tahun 2018 dapat jelaskan bahwa

sasaran Terwujudnya penetapan batas wilayah administrasi daerah antar

kecamatan dalam kabupaten dan anatar kabupaten dalam dan/atau luar

provinsi Jambi dan Pemetaan wilayah dengan indikator kinerja Persentase jumlah

segmen batas yang sudah ditegaskan ditarget sebesar 85% dan terealisasi sebesar

77,78% dengan capaian kinerja 91,51% dimana Kabupaten Tebo ada 9 segmen

INDIKATOR KINERJA



1 Persentase jumlah segmen batas

yang sudah ditegaskan 80 - - 85 77,78 91,51

Rata-rata - 91,51

SASARAN 7 : Terwujudnya penetapan batas wilayah administrasi daerah antar kecamatan dalam kabupaten dan anatar kabupaten dalam dan/atau luar provinsi Jambi dan Pemetaan wilayah



- 32 -

batas yang perlu ditegaskan dan sampai dengan Tahun 2018 baru 7 segmen batas

yang sudah ditegaskan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sasaran 7 yaitu Terwujudnya penetapan batas

wilayah administrasi daerah antar kecamatan dalam kabupaten dan anatar kabupaten

dalam dan/atau luar provinsi Jambi dan Pemetaan wilayah dengan 1 (satu) indikator

kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16



2 75% s.d < 100% Baik 1

3 55% s.d < 75% Cukup

4 < 55% Kurang

Jumlah 1

Dengan demikian pencapaian sasaran Terlaksananya sanksi administrasi bagi setiap

pelanggaran sesuai dengan prosedur dan tingkat pelanggaran dengan predikat Baik

sebanyak 1 indikator.

3.4. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis

berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran

strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2018 ini. Terhadap sasaran

maupun target indikator kinerja tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo telah

melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di

masa mendatang. Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya tertuang pada

bagian berikut ini.

3.4.1. Keberhasilan dan Kegagalan.

Berdasarkan tabel Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) pada

lampiran 5 sebagaimana terlampir, analisis yang dapat dilakukan atas

akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah selama Tahun anggaran 2018 adalah

sebagai berikut:



- 33 -

1. Sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

dan pelayanan administrasi pemerintah yang berkualitas dengan 4

(empat) indikator kerja dan akumulasi capaian kinerja mencapai

103,61%, Indikator sasaran sebagai berikut:

1) Indikator Kerja Persentase terlaksananya pelayanan KDH/WKDH.

2) Indikator Kerja Persentase terbesarnya informasi penyelenggaraan

pemerintah daerah.

3) Indikator Kerja Nilai LPPD.

4) Indikator Kerja Persentase jumlah pegawai yang mengikuti diklat.

hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui

Program dan Kegiatan antara lain:

(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target

anggaran sebesar Rp. 12.500.000 dan terealisasi sebesar

Rp. 11.247.000 atau 89,98%.

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan

Listrik, dengan target anggaran sebesar Rp. 1.058.000.000

dan terealisasi sebesar Rp. 1.040.349.151 atau 98,33%.

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor, dengan target anggaran sebesar Rp. 165.000.000

dan terealisasi sebesar Rp. 164.685.500 atau 99,81%.

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan,

dengan target anggaran sebesar Rp. 18.000.000 dan

terealisasi sebesar Rp. 15.518.400 atau 86,21%.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah, dengan

target anggaran sebesar Rp. 130.000.000 dan terealisasi

sebesar Rp. 129.950.115 atau 99,96%.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas /Operasional, dengan target anggaran

sebesar Rp. 103.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.

85.698.100 atau 83,20%.



- 34 -

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan


sebesar Rp. 678.233.060 atau 94,89%.

h. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor, dengan target


Rp. 490.810.750 atau 99,96%.

i. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja, dengan


sebesar Rp. 57.996.744 atau 95,86%.

j. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor, dengan target


Rp. 74,994.000 atau 99,99 %.

k. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan,



l. Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi Listrik /penerangan

Bangunan Kantor, dengan target anggaran sebesar Rp.

25.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 24.820.000 atau

99,28%.

m. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan, dengan target anggaran sebesar Rp.


82,92%.

n. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik kantor, dengan target


Rp. 158.729.108 atau 91,75%.

o. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan target


Rp. 707.859.000 atau 99,98%.

p. Kegiatan Rapat- rapat Konsultasi ke luar Daerah, dengan


sebesar Rp. 899.839.571 atau 99,98%.



- 35 -

q. Kegiatan Penyediaan jasa Tenaga Pendukung

Adminstrasi/Teknis Perkantoran, dengan target anggaran


538.800.000 atau 99,34%.

(2) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

a. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas,



b. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, dengan


sebesar Rp. 92.869.700 atau 98,27%.

c. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, dengan


sebesar Rp. 26.650.000 atau 98,70%.

d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan,



e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas, dengan


sebesar Rp. 49.747.000 atau 99,49%.

f. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor,


terealisasi sebesar Rp. 195.794.250 atau 99.90%.

g. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan, dengan


sebesar Rp. 377.952.982 atau 99,99%.

h. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

/Operasional, dengan target anggaran sebesar Rp.

1.477.290.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.217.211.613

atau 82,39%.



- 36 -

i. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor, dengan target anggaran sebesar Rp. 35.000.000 dan


j. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah

Dinas/Jabatan, dengan target anggaran sebesar Rp.


99.92%.

k. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor, dengan target anggaran sebesar Rp. 75.000.000 dan


l. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan, dengan


sebesar Rp. 20.647.075 atau 99,33%.

(3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya,



b. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus dan hari-hari Tertentu,



(4) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah.

a. Kegiatan Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat,

Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan,



b. Kegiatan Penerimaan Kunjungan kerja Pejabat

Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah, dengan target


Rp. 469.531.800 atau 99,90%.



- 37 -

c. Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah,


terealisasi sebesar Rp. 94,348.600 atau 99,31%.

d. Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah /Wakil

Kepala Daerah, dengan target anggaran sebesar Rp.


99,83%.

e. Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah lainnya, dengan target anggaran sebesar

Rp. 900.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 899.979.825

atau 100%.

f. Kegiatan Pengkajian Rekomendasi Staf Ahli bagi KDH/WKDH

dalam menyelenggarakan Tugas, wewenang, dan

Kewajibannya, dengan target anggaran sebesar Rp.


91,74%.

g. Kegiatan Pelayanan Keprotokoleran Pemerintah Daerah,



(5) Program peningkatan Kerjasama Informasi dan Media

Massa.

a. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah,



b. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah, dengan target anggaran sebesar Rp.


99,10%.

(6) Program peningkatan kerjasama antar pemerintah

daerah Program.



- 38 -

a. Kegiatan Pembinaan pembekalan kecamatan dan kelurahan,



b. Kegiatan Penyusunan LPPD Kabupaten Tebo, dengan target


Rp. 89.196.329 atau 98,91%.

c. Kegiatan Koordinasi Pemerintah Umum dan Fasilitasi

Kerjasama antar daerah, dengan target anggaran sebesar

Rp. 134.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 133.811.696

atau 99,86%.

d. Kegiatan Rapat Kerjasama antar pemerintah daerah, dengan


sebesar Rp. 83.892.500 atau 98,12%.

e. Kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan PATEN,



(7) Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur.

a. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal, dengan target


Rp. 99.842.500 atau 99,84%.

b. Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang- undangan,



c. Kegiatan Bimbingan tekhnis implementasi peraturan

perundang-undangan, dengan target anggaran sebesar Rp.


99,82%.

2. Sasaran Tercapainya Standarisasi Pelayanan Birokrasi yang lebih baik

dan lebih singkat dengan 3 (tiga) indikator kerja dan akumulasi capaian

kinerja mencapai 102,79%, Indikator sasaran sebagai berikut:

a. Nilai Evaluasi AKIP Setda.



- 39 -

b. Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten.

c. Persentase peningkatan kualitas pelaporan keuangan dilingkungan

pemerintah Kabupaten Tebo.

Hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui


(1) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan.

a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD, dengan target anggaran sebesar Rp.


98,67%.

b. Kegiatan Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran,



c. Kegiatan Penyusunan rencana kerja anggaran, dengan


sebesar Rp. 10.500.000 atau 100%.

d. Kegiatan Penyusunan laporan tahunan, dengan target

anggaran sebesar Rp. 7.500.000 dan terealisasi sebesar Rp.

7.500.000 atau 100%.

e. Kegiatan Penyusunan rencana kerja tahunan, dengan target


6.739.000 atau 99,84%.

f. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan

SKPD, dengan target anggaran sebesar Rp. 89.550.000 dan


(2) Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa

dan aparatur pemerintah.

a. Kegiatan Peningkatan Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara dengan target anggaran sebesar Rp.



- 40 -


98,91%.

b. Kegiatan Peningkatan Laporan Aksi Daerah Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi dengan target anggaran sebesar Rp.


55,23%.

3. Sasaran Meningkatnya Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat

ukuran dengan 1 (satu) indikator kerja dan akumulasi capaian kinerja

mencapai 102,79%, Indikator Persemtase ketepatan struktur dan

ukuran organisasi.



(1) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

a. Kegiatan Penyusunan Formasi dan penataan PNS serta ABK,



b. Kegiatan Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS,



c. Kegiatan Pembinaan aparatur PNS daerah, dengan target


Rp. 61.006.453 atau 99,20%.

4. Sasaran Tercapainya Standarisasi Pelayanan Birokrasi yang lebih baik

dan lebih singkat dengan 3 (tiga) indikator kerja dan akumulasi capaian

kinerja mencapai 102,79%, Indikator sasaran sebagai berikut:

a. Rata-rata IKM Kabupaten Tebo.

b. Persentase perangkat daerah yang melaksanakan standar

pelayanan publik.





- 41 -

(1) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan sistem

dan Prosedur Pengawasan.

a. Kegiatan Penyusunan Penataan Organisasi Perangkat

Daerah, dengan target anggaran sebesar Rp. 82.982.500

dan terealisasi sebesar Rp. 82.982.500 atau 100%.

b. Kegiatan Koordinasi Pembinaan Pelayanan Publik dan

Pengembangan Kualitas Aparatur Pelayanan Publik, dengan


sebesar Rp. 46.517.540 atau 90,85%

5. Sasaran Terwujudnya pengendalian pembangunan dan pengembangan

manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta

kokohnya interaksi sosial budaya dan kemasyarakatan dengan 3 (tiga)

indikator kerja dan akumulasi capaian kinerja mencapai 102,79%,

Indikator sasaran sebagai berikut:

a. Persentase terlaksananya kegiatan keagamaan dan

kemasyarakatan.

b. Persentase teralakasananya rapat koordinasi bidang pertanian,

perkebunan, kehutanan, lingkungan hidup dan ESDM.

c. Persentase terlaksananya kegiatan koordinasi yang mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi.

d. Persentase jumlah hasil pelelangan yang telah dilaksanakan.

e. Persentase jumlah hasil monitoring dan evaluasi kegiatan

pembangunan.

f. Persentase penerimaan LPPK setiap OPD.



(1) Program Keluarga Berencana

a. Kegiatan fasilitas, evaluasi dan monitoring keluarga

berencana, dengan target anggaran sebesar Rp. 13.284.000




- 42 -

(2) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas

Anak dan Perempuan

a. Kegiatan Fasilitas,evaluasi dan monitoring program

pemberdayaan perempuan (dharma wanita), dengan target


Rp. 12.911.000 atau 99,62%.

(3) Program Kesehatan Sekolah

a. Kegiatan Fasilitasi evaluasi dan monitoring program kesehatan

sekolah, dengan target anggaran sebesar Rp. 68.125.608 dan


(4) Program Pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial

dibidang kehidupan.

a. Kegiatan Rakerda LPTQ tingkat kabupaten Tebo, dengan


sebesar Rp. 8.196.400 atau 99,75%.

b. Kegiatan Pembinaan/TC tingkat Kabupaten Tebo, dengan


sebesar Rp. 805.209.400 atau 92,02%.

c. Kegiatan Pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Jambi, dengan

target anggaran sebesar Rp. 1.100.000.000 dan terealisasi

sebesar Rp. 987.685.800 atau 89,79%.

d. Kegiatan Pelaksanaan kegiatan keagamaan, dengan target


Rp. 418.611.050 atau 89,97%.

e. Kegiatan Pelaksanaan kegiatan safari ramadhan, dengan


sebesar Rp. 97.400.000 atau 100%.

f. Kegiatan Pelaksanaan kegiatan pesantren kilat, dengan


sebesar Rp. 100.250.000 atau 100%.



- 43 -

g. Kegiatan Festifal anak sholeh indonesia(FASI) tingkat

provinsi jambi, dengan target anggaran sebesar Rp.


99,53%.

h. Kegiatan Pelepasan dan penyambutan jemaah haji, dengan


sebesar Rp. 366.876.000 atau 98,89%.

i. Kegiatan Pembinaan dan fasilitasi pondok pesantren, dengan


sebesar Rp. 80.379.100 atau 94,03%.

j. Kegiatan Pengelolaan masjid agung dan masjid YAMP,



k. Kegiatan Pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten Tebo, dengan


sebesar Rp. 647.178.900 atau 99,57%.

l. Kegiatan LPTQ tingkat Kabupaten Tebo, dengan target


Rp. 36.084.400 atau 96,04%.

(5) Program Pengembangan Nilai Budaya

a. Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah,



(6) Program Pelayanan Rehabilitasi Penyandang Masalah

dan Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan

Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

a. Kegatan Pelayanan dan perlindungan sosial lansia, dengan


sebesar Rp. 93.608.600 atau 94,39%.



- 44 -

(7) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban

Bencana Alam

a. Kegatan Rapat koordinasi trantib dan penanggulangan

bencana, dengan target anggaran sebesar Rp. 30.826.875


(8) Program Pengendalian pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup

a. Penyusunan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan


sebesar Rp. 26.376.000 atau 98,71%.

(9) Program peningkatan Ketahanan Pangan

pertanian/perkebunan

a. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan

Subsidi Pertanian, dengan target anggaran sebesar Rp.


99,69%.

b. Kegiatan Fasilitasi, Evaluasi, Pengendalian dan Koordinasi

Bidang Perkebunan dan Kehutanan, dengan target anggaran


23.402.400 atau 97,00%.

(10) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

a. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan, dengan target


Rp. 31.902.850 atau 98,47%.

(11) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya

Hutan



Rp. 29.346.100 atau 96,53%.

(12) Program Peningkatan Penerapan Teknologi




- 45 -

a. Kegiatan Fasilitasi, Evaluasi, Pengendalian dan Koordinasi

Kegiatan Lingkup Pertanian, dengan target anggaran


35.829.100 atau 99,87%.

(13) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi




8.199.200 atau 99,99%.

(14) Program Penciptaan Iklim usaha kecil menengah yang

kondusif

a. Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan, dengan target


Rp. 8.664.400 atau 84,33%.

(15) Program Peningkatan promosi dan kerja sama investasi

a. Kegiatan Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan

pengawasan pelaksanaan penanaman modal, dengan target


Rp. 39.867.800 atau 99,05%.

b. Kegiatan Penyelenggaraan pameran investasi, pembinaan

dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, dengan


sebesar Rp. 34.350.000 atau 100%.

c. Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah, pembinaan dan

pengawasan pelaksanaan penanaman modal, dengan target


Rp. 44.433.000 atau 98,74%.

(16) Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan

perdagangan

a. Kegiatan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan

jasa, dengan target anggaran sebesar Rp. 41.500.000 dan




- 46 -

(17) Program penanggulangan kemiskinan

a. Kegiatan Penyaluran Beras miskin (raskin), dengan target


Rp. 298.717.000 atau 99,68%.

(18) Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga

kerja



Rp. 219.260.000 atau 99,66%.

(19) Program Peningkatan Kesempatan Kerja

a. Kegiatan monitoring,evaluasi dan pelaporan, dengan target


Rp. 219.260.000 atau 99,66%.

(20) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi

UKM



Rp. 29.346.100 atau 96,53%.

(21) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

a. Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan

KDH, dengan target anggaran sebesar Rp. 277.850.000 dan


b. Kegiatan Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintahan

Dibawahnya, dengan target anggaran sebesar Rp.


90,09%.

c. Kegiatan Pelayanan Administrasi Sekretariat ULP Pemkab

Tebo, dengan target anggaran sebesar Rp. 814.040.000 dan




- 47 -

6. Sasaran Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk

hukum yang sesuai dengan 1 (satu) indikator kerja yaitu Persentase

jumlah tersusunnya Rancangan Peraturan-Perundangan dengan

capaian kinerja 117,65.



1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

a. Kegiatan Koordinasi Kerja sama Permasalahan Peraturan

Perundang-undangan, dengan target anggaran sebesar Rp.


99,93%.

b. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan

Perundang-undangan, dengan target anggaran sebesar


99,87%.

c. Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-

undangan, dengan target anggaran sebesar Rp.


99,87%.

d. Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan, dengan target anggaran sebesar Rp.


99,66%.

e. Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan, dengan


sebesar Rp. 70.898.532 atau 99,35%.

f. Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah

dengan Peraturan yang lebih tinggi, dengan target anggaran


58.887.400 atau 100%.



- 48 -

g. Kegiatan Evaluasi Ranperdes/Perdes, dengan target


Rp. 78.000.000 atau 100%.

7. Sasaran Terwujudnya penetapan batas wilayah administrasi daerah

antar kecamatan dalam kabupaten dan anatar kabupaten dalam

dan/atau luar provinsi Jambi dan Pemetaan wilayah dengan 1 (satu)

indikator kerja yaitu Persentase jumlah segmen batas yang sudah

ditegaskan dengan capaian kinerja 91,51.



1. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

a. Kegiatan Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar

Daerah, dengan target anggaran sebesar Rp. 56.000.000


b. Kegiatan Inventarisasi dan pembinaan Pembakuan Nama

Rupa Bumi wilayah administrasi, dengan target anggaran


60.479.670 atau 89,16%

2. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

a. Kegiatan Fasilitasi, Evaluasi, Pengendalian dan Koordinasi

Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup,



3.4.2. Pencapaian Kinerja.

Sistem penilaian kinerja yang lebih komprehensif tercermin dalam

“balanced scorecard”, suatu metode yang mengungkapkan betapa

pentingnya untuk melihat kinerja aspek keuangan ataupun nonkeuangan

guna tercapainya keseimbangan dalam pengukuran kinerja (FE-Universitas

Ahmad Dahlan, BPK Perwakilan III Yogyakarta dan Partnership for

Governance Reform in Indonesia). Dasar pengukurannya terdiri dari 3 (tiga)

aspek atau yang lebih di kenal dengan pengukuran 3E (ekonomi, efisiensi

dan efektivitas).



- 49 -

1. Rasio Ekonomi

Dihitung dengan cara membandingkan antara masukan realisasian

(realisasi anggaran belanja) dengan masukan yang direncanakan

(anggaran belanja), sehingga semakin kecil rasionya, maka makin baik

tingkat ke-ekonomisan suatu aktivitas pada tingkat kualitas produk

tertentu dan standar biaya yang wajar.

2. Pencapaian kinerja efisiensi

Dihitung dengan cara membandingkan antara rasio efisiensi realisasi

dengan rasio efisiensi rencana, sehingga semakin kecil rasio efisiensi,

makin efisien suatu aktivitas, karena realisasi biaya per unit output

menurut rencana pada tingkat kualitas output tertentu.

3. Pencapaian kinerja efektivitas.

Dihitung dengan cara membandingkan antara output realisasi dengan

target kinerja, sehingga semakin besar rasio efektivitas, makin efektif

suatu aktivitas.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dan

pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo pada tahun 2018

dapat diilustrasikan dalam Lampiran 6, Lampiran 7 dan Lampiran 8.

3.5. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah

ditetapkan

1. Belanja Daerah

Dalam pengelolaan belanja, Sekretariat Daerah pada tahun anggaran 2018

mengalami beberapa kendala, hal ini dikarenakan dalam Kendala yang

dihadapi dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah

Kabupaten Tebo “tidak adanya Sistem Penatausahaan Keuangan yang

menggunakan metode double entry”, sehingga dalam penginputan data

proses penatausahaan dilaksanakan secara manual, baik dalam penginputan

data oleh Bendahara Pengeluaran maupun Bendahara Pengeluaran Pembantu

serta juga mengalami kendala dalam proses penjurnalan dan buku besar oleh

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.

Bendahara Pengeluaran SKPD menyerahkan UP tersebut berupa pelimpahan

dana kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu di masing-masing bagian. Dan



- 50 -

dalam pengajuan Ganti Uang Persediaan (GU) seringkali mengalami hambatan,

hal ini dikarenakan PPTK/Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak tertib dalam

pengelolaan administrasi keuangan, keterlambatan dalam penyerahan SPJ atas

uang pelimpahan dana UP yang diberikan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.

2. Program dan Kegiatan yang menghadapi hambatan dan kendala

dalam pelaksanaannya.

Secara keseluruhan kendala yang dihadapi Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo

selain keterbatasan jumlah pegawai dan dalam penganggaran program dan

kegiatannya belum seluruhnya memiliki indikator kinerja yang terukur dengan

metode SMART sehingga dalam pengukuran capaian kinerja menemui

beberapa kendala. Metode SMART yaitu:

o Specific (terfokus targetnya, kegiatannya, cara mencapainya dan

cara mengendalikannya)

o Measurable (Input, Proses, Output dan Outcome harus dapat diukur

secara obyektif, alat ukurnya dan kriterianya harus ada dan

valid)

o Attainable (Harus dapat dicapai, tidak terlalu muluk dan tidak terlalu

sederhana)

o Reality Based (Berbasis pada kenyataan, kemampuan dan harapan

masyarakat)

o Time Bound (Batasan waktu harus jelas dan dikendalikan secara ketat)

3.6. Akuntabilitas Keuangan

Selain penjelasan capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo

sebagaimana tersebut diatas, juga dapat dilihat bagaimana gambaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo yang disusun

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bila dilihat dari Kelompok Belanja, Realisasi Belanja Sekretariat Daerah sebesar Rp.

32.061.232.581,- Yang terdiri dari Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.



- 51 -

8.125.623.735,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 7.973.385.389,- (lihat data

selengkapnya di Tabel di bawah ini).

Tabel 3.17

Urusan Pemerintahan : 4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bidang Pemerintaha : 4 . 01 . Administrasi Pemerintahan

Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi

: 4 . 01 . 03 . 01 Sekretariat Daerah

NO Program/Kegiatan/Rincian kegiatan Jumlah Anggaran

Selisih %

Pagu 2018 Realisasi

BELANJA 23.935.608.846 23.035.179.978 900.428.868 96,24

1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

5.490.850.000 5344510999 146339001 97,33

1 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 12.500.000 11.247.000 1.253.000 89,98

2 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER

DAYA AIR DAN LISTRIK 1.058.000.000 1.040.349.151 17.650.849 98,33

3 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN

PERLENGKAPAN KANTOR 165.000.000 164.685.500 314.500 99,81

4 PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN

KESEHATAN 18.000.000 15.518.400 2.481.600 86,21

5 PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK

DAERAH 130.000.000 129.950.115 49.885 99,96

6 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN

PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 103.000.000 85.698.100 17.301.900 83,20

7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 714.760.000 678.233.060 36.526.940 94,89

8 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 491.000.000 490.810.750 189.250 99,96

9 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN

KERJA 60.500.000 57.996.744 2.503.256 95,86

10 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 75.000.000 74.994.000 6.000 99,99

11 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN

PENGGANDAAN 25.000.000 24.759.000 241.000 99,04

12 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI

LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 25.000.000 24.820.000 180.000 99,28

13 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN 289.690.000 240.221.500 49.468.500 82,92

14 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 173.000.000 158.729.108 14.270.892 91,75

15 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 708.000.000 707.859.000 141.000 99,98



- 52 -

16 RAPAT RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

KELUAR DAERAH 900.000.000 899.839.571 160.429 99,98

17 PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG

ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN 542.400.000 538.800.000 3.600.000 99,34

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR 3.691.290.000 3.423.062.045 268.227.955 92,73

18 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH

JABATAN/DINAS 457.000.000 454.480.000 2.520.000 99,45

19 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 94.500.000 92.869.700 1.630.300 98,27

20 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 27.000.000 26.650.000 350.000 98,70

21 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH

JABATAN 410.000.000 407.769.500 2.230.500 99,46

22 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH

DINAS 50.000.000 49.747.000 253.000 99,49

23 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG

KANTOR 196.000.000 195.794.250 205.750 99,90

24 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL

JABATAN 378.000.000 377.952.982 47.018 99,99

25 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL 1.477.290.000 1.217.211.613 260.078.387 82,39

26 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 35.000.000 34.920.000 80.000 99,77

27 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN

RUMAH JABATAN/DINAS 461.500.000 461.147.400 352.600 99,92

28 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN

GEDUNG KANTOR 75.000.000 74.719.600 280.400 99,63

30 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH

JABATAN 30.000.000 29.800.000 200.000 99,33

3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR 405.250.000 395.831.600 9.418.400,00 97,68

31 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA

PERLENGKAPANNYA 188.250.000 179.200.000 9.050.000 95,19

32 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI

TERTENTU 217.000.000 216.631.600 368.400 99,83

4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR 300.000.000 299.079.402 920.598 99,69

33 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 100.000.000 99.842.500 157.500 99,84

34 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN 80.000.000 79.447.391 552.609 99,31

35 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI

PERATURAN PERNDANG-UNDANGAN 120.000.000 119.789.511 210.489 99,82

5

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

185.953.750 182.949.850 3.003.900 98,38



- 53 -

36 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 56.503.750 55.753.750 750.000 98,67

37 PENYUSUNAN LAPORAN PROGNOSIS

REALISASI ANGGARAN 15.150.000 15.124.000 26.000 99,83

39 PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN 10.500.000 10.500.000 - 100,00

40 MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD 89.550.000 87.333.100 2.216.900 97,52

41 PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN 7.500.000 7.500.000 - 100,00

42 PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN 6.750.000 6.739.000 11.000 99,84

6 PROGRAM KELUARGA BERENCANA 13.284.000 13.149.000 135.000 98,98

44 FASILITASI, EVALUASI DAN MONITORING

KELUARGA BERENCANA 13.284.000 13.149.000 135.000 98,98

7

PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN

PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN

PEREMPUAN

12.960.000 12.911.000 49.000 99,62


PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 12.960.000 12.911.000 49.000 99,62

8 Program Pembinaan dan Pengawasan

Bidang Pertambangan 25.600.000 23.563.200 2.036.800 92,04

46

Fasilitasi, Evaluasi, Pengendalian dan Koordinasi

Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan

Lingkungan Hidup

25.600.000 23.563.200 2.036.800 92,04

9 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM

MENENGAH YANG KONDUSIF 10.275.000 8.664.400 1.610.600 84,33

47 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 10.275.000 8.664.400 1.610.600 84,33

10 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN

KERJA SAMA INVESTASI 119.600.000 118.650.800 949.200 99,21

48

PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN,

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN

PENANAMAN MODAL

40.250.000 39.867.800 382.200 99,05

49 PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI 34.350.000 34.350.000 - 100,00

50 PENGENDALIAN INFLASI DAERAH 45.000.000 44.433.000 567.000 98,74

11 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN

DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN 41.500.000 40.646.800

853.200 97,94

51 PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN

BARANG DAN JASA 41.500.000 40.646.800 853.200 97,94

12 PROGRAM PELAYANAN DAN

REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 99.172.500 93.608.600 5.563.900 94,39

52 PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL

LANSIA 99.172.500 93.608.600 5.563.900 94,39

13 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN

DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 26.720.000 26.376.000 344.000 98,71

53 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 26.720.000 26.376.000 344.000 98,71



- 54 -

14 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN

KERJA 40.790.000 40.597.300 192.700 99,53

54 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 40.790.000 40.597.300 192.700 99,53

15 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN

PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN 149.750.000 148.637.800 1.112.200 99,26

55 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

KEBIJAKAN SUBSIDI PERTANIAN 125.625.000 125.235.400 389.600 99,69

56

FASILITASI, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN

KOORDINASI BIDANG PERKEBUNAN DAN

KEHUTANAN

24.125.000 23.402.400 722.600 97,00

16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

KEDINASAN KDH/WKDH 3.295.276.000 3.250.401.209 44.874.791 98,64

57

DIALOG/AUDIENSI DENGAN TOKOH-TOKOH

MASYARAKAT, PIMPINAN/ANGGOTA

ORGANISASI SOSIAL DAN MASYARAKAT

925.000.000 924.792.850 207.150 99,98

58

PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT

NEGARA/DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH

NON DEPARTEMEN/LUAR NEGERI

470.000.000 469.531.800 468.200 99,90

59 RAPAT KOORDINASI PEJABAT PEMERINTAH

DAERAH 95.000.000 94.348.600 651.400 99,31

60 KUNJUNGAN KERJA/INSPEKSI KEPALA

DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH 200.000.000 199.663.400 336.600 99,83

61 KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT

DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 900.000.000 899.979.825 20.175 100,00

62

PENGKAJIAN REKOMENDASI STAF AHLI BAGI

KDH/WKDH DALAM MENYELENGGARAKAN

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBANNYA

221.076.000 202.820.634 18.255.366 91,74

63 PELAYANAN KEPROTOKOLERAN PEMERINTAH

DAERAH 484.200.000 459.264.100 24.935.900 94,85

17 Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Hutan 30.400.000 29.346.100 1.053.900 96,53

64 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 30.400.000 29.346.100 1.053.900 96,53

18

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM

PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO

KECIL MENENGAH (UMKM)

30.000.000 29.312.500 687.500 97,71

65 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 30.000.000 29.312.500 687.500 97,71

19 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH

PERBATASAN

123.831.599

116.464.897

7.366.702 94,05

66 KOORDINASI PENYELESAIAN MASALAH

PERBATASAN ANTAR DAERAH 56.000.000 55.985.227 14.773 99,97

67 SOSIALISASI DAN PEMBINAAN PEMBAKUAN

NAMA RUPABUMI WILAYAH ADMINISTRASI 67.831.599 60.479.670 7.351.929 89,16

20

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN

HASIL PRODUKSI

PERTANIAN/PERKEBUNAN

8.200.000 8.199.200 800 99,99



- 55 -

68 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 8.200.000 8.199.200 800 99,99

21 PROGRAM KERJA SAMA INFORMASI DAN

MEDIA MASSA 1.484.299.650 1.458.062.125 26.237.525 98,23

69 PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN

DAERAH 975.000.000 953.322.725 21.677.275 97,78

70 PENYEBARLUASAN INFORMASI

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 509.299.650 504.739.400 4.560.250 99,10

22 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN

TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN 35.875.000 35.829.100 45.900 99,87

71 FASILITASI, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN

KOORDINASI KEGIATAN LINGKUP PERTANIAN 35.875.000 35.829.100 45.900 99,87

23

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM

PENGAWASAN INTERNAL DAN

PENGENDALIAN PELAKSANAAN

KEBIJAKAN KDH

1.339.890.000 1.273.729.585 66.160.415 95,06

72 PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN

KEBIJAKAN KDH 277.850.000 250.861.000 26.989.000 90,29

73 PENANGANAN KASUS PADA WILAYAH

PEMERINTAHAN DI BAWAHNYA 248.000.000 223.411.000 24.589.000 90,09

74 PELAYANAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT ULP

PEMKAB TEBO 814.040.000 799.457.585 14.582.415 98,21

24

Program Peningkatan Profesionalisme

Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawas

110.350.000 95.981.296 14.368.704 86,98

75 PENINGKATAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN

PENYELENGGARA NEGARA 80.200.000 79.329.633 870.367 98,91

76 PENINGKATAN LAPORAN AKSI DAERAH

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI 30.150.000 16.651.663 13.498.337 55,23

25

Program Penataan dan Penyempurnaan

Kebijakan sistem dan Prosedur

Pengawasan

134.182.500 129.500.040 4.682.460 96,51

77 PENYUSUNAN PENATAAN ORGANISASI

PERANGKAT DAERAH 82.982.500 82.982.500 - 100,00

78

KOORDINASI PEMBINAAN PELAYANAN PUBLIK

DAN PENGEMBANGAN KUALITAS APARATUR

PELAYANAN PUBLIK

51.200.000 46.517.540 4.682.460 90,85

26

PROG. PENCEGAHAN DINI &

PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA

ALAM

30.826.875 28.796.000 2.030.875 93,41

80 RAPAT KOORDINASI PENANGGULANGAN

BENCANA 30.826.875 28.796.000 2.030.875 93,41

27 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA

ANTAR PEMERINTAH DAERAH 476.532.079 459.011.822 17.520.257 96,32

81 PEMBINAAN PEMBEKALAN KECAMATAN DAN

KELURAHAN 134.850.200 125.264.797 9.585.403 92,89

82 PENYUSUNAN LP2D KABUPATEN TEBO 90.181.879 89.196.329 985.550 98,91



- 56 -

83 KOORDINASI PEMERINTAHAN UMUM DAN

FASILITASI KERJASAMA ANTAR DAERAH 134.000.000 133.811.696 188.304 99,86

84 RAPAT KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH

DAERAH 85.500.000 83.892.500 1.607.500 98,12

85 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

KEGIATAN PATEN 32.000.000 26.846.500 5.153.500 83,90

28 PROGRAM PENATAAN PERATURAN


86 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RANCANGAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 63.752.000 63.666.800 85.200 99,87

87 LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN


88 FASILITASI SOSIALISASI PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN 159.600.400 159.390.600 209.800 99,87

89

KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DAERAH TERHADAP PERATURAN PER -UU-AN

YANG BARU, LEBIH TINGGI DARI KESERASIAN

ANATAR PERATURAN PER-UU-AN DAERAH

58.887.400 58.887.400 - 100,00

90 KOORDINASI KERJA SAMA PERMASALAHAN

PERATURAN PER-UU- AN. 124.618.000 124.532.300 85.700 99,93

91 PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN 71.360.000 70.898.532 461.468 99,35

92 EVALUASI RANPERDES DAN PERATURAN DESA 78.000.000 78.000.000 - 100,00

29 PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI

BARU 303.200.000 285.427.209 17.772.791 94,14

93

FASILITASI PERCEPATAN PENYELESAIAN

TAPAL BATAS WILAYAH ADMINISTRASI ANTAR

DAERAH

303.200.000 285.427.209 17.772.791 94,14

30 PROGRAM PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN APARATUR 219.800.000 214.321.717 5.478.283 97,51

94 PENYUSUNAN FORMASI DAN PENATAAN PNS 45.400.000 45.155.264 244.736 99,46

95 PENYUSUNAN INSTRUMENT ANALISIS

JABATAN PNS 112.900.000 108.160.000 4.740.000 95,80

96 PEMBINAAN APARATUR PNS DAERAH 61.500.000 61.006.453 493.547 99,20

31 Program Peningkatan dan Penerapan

Teknologi Peternakan 32.400.000 31.902.850 497.150 98,47

97 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 32.400.000 31.902.850 497.150 98,47

32 PROGRAM PENANGGULANGAN

KEMISKINAN 299.677.500 298.717.000 960.500 99,68

98 PENYALURAN BERAS MISKIN (RASKIN) 299.677.500 298.717.000 960.500 99,68

33 PROGRAM KESEHATAN SEKOLAH 68.125.608 66.533.200 1.592.408 97,66


PROGRAM KESEHATAN 68.125.608 66.533.200 1.592.408 97,66



- 57 -

34

Program Pembinaan dan fasilitasi

kesejahteraan sosial di bidang kehidupan

umat

4.342.769.085 4.098.069.900 244.699.185 94,37

104 PEMBINAAN/TC KAFILAH KABUPATEN TEBO 875.000.000 805.209.400 69.790.600 92,02

105 PELAKSANAAN MUSABAQAH TILAWATIL

QUR'AN TINGKAT PROVINSI JAMBI 1.100.000.000 987.685.800 112.314.200 89,79

106 PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN 465.275.000 418.611.050 46.663.950 89,97

107 PELAKSANAAN KEGIATAN SAFARI RAMADHAN 97.400.000 97.400.000 - 100,00

108 PELAKSANAAN KEGIATAN PESANTREN KILAT 100.250.000 100.250.000 - 100,00

109 PELAKSANAAN FESTIVAL ANAK SOLEH

INDONESIA 158.290.000 157.541.600 748.400 99,53

110 PELEPASAN DAN PENYAMBUTAN JAMA'AH HAJI

SERTA PENGIRIMAN TKHD KABUPATEN TEBO 371.000.000 366.876.000 4.124.000 98,89

111 PEMBINAAN DAN FASILITASI PONDOK

PESANTREN 85.480.000 80.379.100 5.100.900 94,03

112 PENGELOLAAN MASJID AGUNG DAN MASJID

YAMP KAB TEBO 402.500.000 400.853.650 1.646.350 99,59

113 PELAKSANAAN MTQ TK KABUPATEN TEBO 650.000.000 647.178.900 2.821.100 99,57

114 MUSDA LPTQ TINGKAT KABUPATEN TEBO 37.574.085 36.084.400 1.489.685 96,04

35 program pengembangan nilai budaya 250.000.000 248.429.900 1.570.100 99,37

116 PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT

BUDAYA DAERAH 250.000.000 248.429.900 1.570.100 99,37



- 58 -

IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) merupakan manifestasi dari pelaksanaan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atasss Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah yang merupakan pertanggungjawaban yang berisikan informasi mengenai

kinerja yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo selama Tahun 2018.

4.1. Kesimpulan

1. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam tahun 2018 Sekretariat Daerah

Kabupaten Tebo telah merencanakan dan melaksanakan 41 program dengan

114 kegiatan sesuai dengan skala prioritas melalui APBD Tahun Anggaran 2018

untuk mendukung pencapaian 5 sasaran 19 indikator kinerja (output) dan 5

tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

2. Hasil capaian atas 18 indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi

pengukuran/penilaian adalah sebagai berikut:

o Terlaksana dengan ”sangat baik” sebanyak 3 indikator sasaran strategis

o Terlaksana dengan ”baik” sebanyak 14 indikator sasaran strategis

o 1 indikator sasaran strategis belum dapat diketahui hasilnya

3. Tidak tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran sepenuhnya (100%)

disebabkan terdapatnya beberapa hambatan dengan pokok-pokok permasalahan

yang saling berkaitan, yaitu sebagai akibat lemahnya instrumen otonomi daerah

itu sendiri dan terjadinya misintepretasi dari masing-masing elemen pelaksana

otonomi daerah misalnya antara lain muncul eforia lemahnya kapasitas politik

dan ekonomi serta disharmoni antara pelaksana otonomi daerah itu sendiri. Hal

ini sangat mempengaruhi kegiatan Sekretariat Daerah antara lain adalah masih

lemahnya kemampuan aparatur pemerintah daerah terutama dibidang

perencanaan, penggalian potensi serta beberapa hal yang berkaitan dengan

pelaksanaan dilapangan.

laporan kinerja instansi pemerintah setda kab. tebo tahun 2018 · 2019-07-17 · laporan kinerja...

Documents