rencana strategis (renstra) pengadilan...

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN NEGERI KOLAKA 2015-2019

2015 2019

PENGADILAN NEGERI KOLAKA Jl. Pemuda No. 175 Kolaka

Telp. (0405) 2321012

[ RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN NEGERI KOLAKA] 2015 2019

2 | P a g e

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya

sehingga Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2015 – 2019 Pengadilan Negeri Kolaka dapat

disusun. Rencana Strategis pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan strategis yang

memuat perencanaan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Kolaka dalam

kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu tahun 2015 – 2019. Dalam penyusunannya Renstra

Pengadilan Negeri Kolaka telah mengakomodasi berbagai perubahan lingkungan eksternal serta

memperhatikan pula kapasitas internal Pengadilan Negeri Kolaka. Lingkungan eksternal yang

dimaksud adalah mencakup perubahan lingkungan strategis di bidang peradilan dan

administrasi, sedangkan untuk kapasitas lingkungan internal sangat memperhatikan

kemampuan sumber daya Pengadilan Negeri Kolaka dalam melaksanakan dan mendukung

tugas dan fungsi organisasi yaitu dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang peradilan

dan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Kolaka 2015 – 2019 telah

disusun berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional yang memuat visi,

misi, tujuan, sasaran, strategis yang meliputi kebijakan dan program serta kegiatan.

Begitu pentingnya Renstra Pengadilan Negeri Kolaka ini, maka dalam pelaksanaannya

dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Kolaka

untuk mewujudkan kinerja organisasi yang baik berdasarkan pada perencanaan yang sistematis,

terpadu dan komprehensif.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

dalam proses penyusunan Renstra 2015 – 2019. Semoga Renstra ini dapat bermanfaat dalam

mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan memberikan pelayanan

hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu

mengoptimalkan pelayanan publik.

Kolaka, 27 Januari 2014 Pengadilan Negeri Kolaka

KATA PENGANTAR


3 | P a g e

Kata Pengantar ……………………………………………………………………………………………………………………. 1

Daftar Isi ……………………………………………………………………………………………………………………………… 2

BAB I Pendahuluan …………………………………………………………………………………………………………… 3

A. Kondisi Umum …………………………………………………………………………………………………… 3

B. Potensi dan Permasalahan ……………………………………………………………………………….. 3

BAB II Visi, Misi, sasaran dan Program Utama …………………………………………………………………. 10

A. Visi ……………………………………………………………………………………………………………………. 10

B. Misi …………………………………………………………………………………………………………………… 10

C. Tujuan ………………………………………………………………………………………………………………. 10

D. Sasaran …………………………………………………………………………………………………………….. 11

E. Program Utama dan Kegiatan Pokok ………………………………………………………………… 14

BAB III Arah Kebijakan dan Strategi ………………………………………………………………………………….. 15

A. Arah Kebijakan Strategi Pengadilan Negeri Kolaka …………………………………………… 15

B. Penetapan Kinerja Tahun 2015 …………………………………………………………………………. 15

C. Penetapan Kinerja Tahun 2016 …………………………………………………………………………. 16

D. Penetapan Kinerja Tahun 2017 …………………………………………………………………………. 16

E. Penetapan Kinerja Tahun 2018 …………………………………………………………………………. 17

F. Penetapan Kinerja Tahun 2019 …………………………………………………………………………. 17

BAB IV Penutup ………………………………………………………………………………………………………………… 18

Lampiran …………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

DAFTAR ISI


4 | P a g e

A. Kondisi Umum

Gedung Pengadilan Negeri Kolaka yang sekarang, didirikan pada tahun 2009. Gedung

tersebut dibangun dengan 3 (tiga) tahap. Tahap I dibangun pada tahun 2009 yaitu gedung

bagian belakang, Tahap II dibangun pada tahun 2010 yaitu gedung bagian depan dan tahap

III dibangun pada tahun 2011 yaitu gedung bagian atas.

Gedung Pengadilan Negeri Kolaka yang baru diresmikan pada tanggal 31 Januari 2012

oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung RI, yang waktu itu dijabat oleh Dr. H. Harifin A. Tumpa,

SH, MH. Sekaligus diresmikan beberapa Pengadilan Se-Indonesia Timur yang dipusatkan di

Pengadilan Negeri Kolaka. Pembangunan gedung tersebut seluas 4.209 M2. Pengadilan

Negeri Kolaka mempunyai ruang tempat sidang sebanyak 5 (lima) buah dengan perincian 1

(satu) ruang sidang utama, 3 (tiga) ruang sidang biasa dan 1 (satu) ruang sidang anak.

Pengadilan Negeri Kolaka merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah

Mahkamah Agung RI sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri

sebagai kawal depan (voor post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima,

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk ditingkat pertama.

B. Potensi dan Permasalahan

a) Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Kolaka mencakup hal-hal yang sudah diatur dalam

peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian

mencakup :

1. Sumberdaya Manusia

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Kolaka yang dijadikan landasan dan menjadi

pedoman, petunjuk dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi yang

tampak seperti gambar di bawah ini :

BAB I

PENDAHULUAN


5 | P a g e

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI KOLAKA

Ket. : Garis Koordinasi : Garis Tanggung Jawab :

WAKIL KETUA

PANITERA/SEKRETARIS

WAKIL PANITERA

PANMUD PIDANA

PANMUD PERDATA

PANMUD HUKUM

KELOMPOK FUNGSIONAL

PANITERA PENGGANTI

JURU SITA/JURUSITA PENGGANTI

WAKIL SEKRETARIS

KAUR KEUANGAN

KAUR KEPEGAWAIAN KAUR UMUM

HAKIM

KETUA


6 | P a g e

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri

Kolaka didukung oleh 37 orang pegawai dari berbagai keahlian dan latar belakang

pendidikan dengan klasifikasi berdasarkan jabatan sebagai berikut :

1. Ketua : 1 orang

2. Wakil Ketua : 1 orang

3. Hakim : 7 orang

4. Panitera/Sekretaris : 1 orang

5. Wakil Panitera : 1 orang

6. Wakil Sekretaris : 1 orang

7. Panitera Muda : 3 orang

8. Kepala Urusan : 3 orang

9. Panitera Pengganti : 3 orang

10. Juru Sita dan Juru Sita Pengganti : 5 orang

11. Staf : 9 orang

12. CPNS : 2 orang

2. Dukungan Dana

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pemerintah pusat

ke Pengadilan Negeri Kolaka melalui Mahkamah Agung RI merupakan kekuatan yang

sangat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi karena tanpa adanya

dukungan dana mustahil tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan baik.

3. Sarana dan Prasarana

Saat ini sarana dan prasarana yang ada di Pengadilan Negeri Kolaka terus

ditingkatkan dari sisi kualitas dan kuantitas kondisi sarana dan prasarana Pengadilan

Negeri Kolaka secara lengkap dipaparkan dalam tabel berikut :


7 | P a g e

No. Sarana dan Prasarana Jumlah

1. Tanah 8.352 M2 Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III 4.143 M2

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 4.209 M2

2. Peralatan dan Mesin 883 Unit 1. Mini Bus (penumpang 14 orang ke bawah) 1 Unit

2. Sepeda Motor 5 unit 3. Lemari Penyimpanan 5 buah 4. Mesin Fotocopy Electronik 1 buah 5. Rak Kayu 24 buah 6. Brandkas 1 buah 7. CCTV (Camera Control Television System) 11 buah 8. Papan Visual/Papan Nama 6 buah 9. Mesin Absen 1 buah 10. Perkakas Kantor Lainnya 1 buah 11. Meja Kerja Kayu 78 buah 12. Kursi Besi/Metal 112 buah 13. Kursi Kayu 70 buah 14. Bangku Panjang Kayu 30 buah 15. Meja Rapat 1 buah 16. Meja Komputer 3 buah 17. Meja Resepsionis 2 buah 18. Partisi 3 buah 19. Meubelair Lainnya 2 buah 20. Mesin Pemotong Rumput 1 buah 21. AC. Window 2 buah 22. AC. Split 28 buah 23. Televise 2 buah 24. Amplifer 2 buah 25. Loudspeaker 8 buah 26. Sound System 1 buah 27. Wireless 2 buah 28. Microphone 5 buah 29. Microphone Table Stand 10 buah 30. Lambang Garuda Pancasila 2 buah 31. Tiang Bendera 4 buah 32. Lambang Instansi 1 buah 33. Gordyin/Kray 80 buah 34. Digital Keyboard Technics 1 buah 35. Telephone (PABX) 19 buah 36. Facsimile 1 buah 37. Uninterrupted Power System 1 buah 38. Mixer (Alat Laboratorium Pertanian) 1 buah 39. Stabilizer/UPS 3 buah 40. Internet 1 buah 41. Komputer Jaringan Lainnya 1 buah 42. P.C. Unit 21 buah 43. Notebook 4 buah 44. Printer (Peralatan Personal Komputer) 18 buah 45. Keyboard (Peralatan Personal Komputer) 1 buah


8 | P a g e

No. Sarana dan Prasarana Jumlah

3. Gedung Dan Bangunan 21 unit 1. Bangunan Dan Gedung Kantor Permanen 6 unit 2. Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen 1 unit 3. Gedung Pos Jaga Permanen 1 unit 4. Taman Permanen 3 unit 5. Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen 1 unit 6. Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen 9 unit 7. Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan 1 unit 8. Pagar Permanen 0 unit

4. Jalan Dan Jembatan 2 Jalan Lainnya 2

5. Jaringan 1 Jaringan Listrik Lainnya 1

6. Asset Tetap Lainnya 18 Buku Lainnya 18

Dalam rangka mendukung pengembangan peran dan fungsi Pengadilan Negeri

Kolaka, maka peningkatan sarana dan prasarana menjadi sebuah kebutuhan yang

cukup besar. Aspek-aspek peningkatan kualitas sarana dan prasarana adalah

menyangkut modernisasi sarana dan prasarana yang ada, pembangunan sarana dan

prasarana baru yang dibutuhkan. Modernisasi yang dimaksud adalah salah satu nya

merupakan pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan operasional kantor,

sedangkan pembangunan sarana dan prasarana baru adalah untuk mengganti

sarana dan prasarana yang sudah tidak memadai lagi kapasitasnya untuk

mendukung kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri

Kolaka.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dalam rangka memenuhi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-

144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang pedoman layanan informasi di

Pengadilan segenap jajaran pegawai di Pengadilan Negeri kolaka berusaha untuk

melaksanakan surat keputusan tersebut dengan mewujudkan sarana dan prasarana

informasi yang interaktif dan dinamis yang dituangkan dalam situs website agar

dapat memberikan manfaat bagi pencari keadilan, khususnya di daerah Pengadilan

Negeri Kolaka.


9 | P a g e

b) Kelemahan (weekness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Kolaka dirinci dalam beberapa

aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

Putusan Pengadilan Negeri Kolaka belum dapat diunduh/diakses cepat oleh

masyarakat.

Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan

masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kolaka.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

Rekrutmen pegawai negeri sipil yang diterima belum sesuai dengan kapsitas

dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Kolaka.

Kurangnya pendidikandan pelatihan bagi pegawai terutama untuk pegawai

yang menangani Teknologi Informasi (IT).

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja

4. Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Kolaka dari pusat belum sesuai

dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Kolaka untuk melakukan

perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :


Adanya website Pengadilan Negeri Kolaka yang memberikan informasi kepada

masyarakat tentang alur perkara.

Adanya papan informasi mengenai layanan pengaduan dan alur perkara.


Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan

kinerja.

Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan

tinggi Sulawesi Tenggara maupun Mahkamah Agung RI untuk

meningkatkankualitas sumber daya manusia.


Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik dari

Pengadilan Tinggi maupun dari Mahkamah Agung.


10 | P a g e


Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Negeri Kolaka

berupa internet dan website.

D. Tantangan Yang di Hadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Kolaka yang akan dihadapi

dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap melakukan perbaikan sebagaimana yang

diharapkan.


Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.


Personil di Pengadilan Negeri Kolaka belum seluruhnya menguasai visi dan misi

Pengadilan Negeri Kolaka.

Kurangnya jumlah pegawai dan panitera pengganti sehingga adanya pekerjaan

yang merangkap yang mana hal itu mempengaruhi tertib administrasi dan

manajemen peradilan.


Belum adanya sistem reward dan punishment untuk mengontrol kinerja aparat

peradilan.


Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasrana tidak

sesuai dengan kebutuhan.


11 | P a g e

A. VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok

dan fungsi Pengadilan Negeri Kolaka. Visi Pengadilan Negeri Kolaka mengacu pada visi

Mahkamah Agung RI adalah “Mewujudkan Pengadilan Negeri Kolaka yang bermartabat,

professional, efisien dan efektif serta pelayanan publik yang berkualitas demi terwujudnya

sebuah peradilan yang agung ”.

B. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar

tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri

Kolaka adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta

memenuhi rasa keadilan masyarakat;

2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan

pihak lain;

3. Memperbaiki akses pada layanan hukum dan peradilan;

4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan;

5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien dan bermartabat serta

dihormati;

6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

C. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun

sampai 5 (lima) tahun kedepan. Adapun tujuan yang akan dicapai kantor Pengadilan Negeri

Kolaka adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi peradilan;

2. Peningkatan professionalisme pelayanan aparatur yang netral, bersih dan berwibawa

dalam segi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM);

3. Terselenggaranya pembangunan, pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana.

4. Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice);

5. Peningkatan kinerja pelayanan lembaga peradilan;

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SERTA PROGRAM UTAMA


12 | P a g e

D. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan

dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dari tahun 2015 sampai

dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kolaka adalah

sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, berwibawa dan tidak

memihak;

2. Meningkatkan professionalisme dan pelayanan lembaga peradilan kepada

masyarakat pencari keadilan;

3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan;

4. Peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana;

Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai oleh Pengadilan Negeri

Kolaka tahun 2015 - 2019. Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas

keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama

dapat digambarkan sebagai berikut :

No. Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Penjelasan Penanggung

Jawab Sumber

Data

1. Meningkatnya Penyelesaian Perkara

a. Persentase mediasi yang diselesaikan

Perbandingan antara mediasi yang diproses dengan jumah perkara yang diajukan

Hakim Mediasi Panitera/ Sekretaris

Laporan bulanan dan Laporan Tahunan

b. Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian

Perbandingan antara mediasi yang diproses dengan jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian

Hakim mediasi Panitera/ Sekretaris


c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan

Hakim Majelis dan Panitera/ Sekretaris


d. Persentase perkara yang diselesaikan

Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaiakan (saldo awal dan perkara yang masuk)



e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan

Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan (diluar sisa perkara)




13 | P a g e

No. Kinerja Utama


Jawab Sumber

Data

2. Peningkatan Aksebilitas Putusan Hakim

Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan): - Banding - Kasasi - Peninjauan

Kembali

Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dengan jumlah upaya hukum tahun lalu (Un-1) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (Un-1) dikali seratus persen

Hakim Majelis Laporan bulanan dan Laporan Tahunan

3. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan kasasi dan PK

Panitera/ Sekretaris


b. Persentase berkas yang diregister dan siap di distribusikan ke Majelis

Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas yang didistribusikan ke Majelis

Panitera/ Sekretaris


c. Persentase penyampaian pemberitahuan relas, putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

Panitera/ Sekretaris dan Jurusita


d. Persentase Penyitaan tepat waktu dan tempat

Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat

Panitera/ Sekretaris dan Juru Sita


e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk

Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris


4. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice)

a. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian Masyarakat) yang dapat diakses secara on line

Perbandingan amar putusan perkara tindak pidana yang ditayangkan di web site dengan jumlah perkara yang tidak ditayangkan



b. Persentase jadwal sidang yang dapat di akses oleh masyarakat

Perbandingan jadwal sidang yang masuk dengan perkara yang masuk




14 | P a g e

No. Kinerja Utama


Jawab Sumber

Data

5. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Persentase Permohonan Eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)

Ketua Pengadilan dan Panitera/ Sekretaris


6. Meningkatnya Kualitas Pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai prilaku Aparatur Peradilan (Teknis dan Non Teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan



b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku Aparatur Peradilan (teknis dan Non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan



7. Peningkatan Sarana dan Prasarana di Linkungan Peradilan

Persentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan

Perbandingan antara dana yang dianggarkan untuk peningkatan sarana dan prasarana dengan kebutuhan guna menunjang operasional perkantoran (Laporan Penyerapan Anggaran Modal)

Panitera/ Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama


8. Peningkatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Peradilan

Persentase Pembinaan dan Penglolaan Keuangan Guna menunjang Operasional Perkantoran

Perbandingan antara dana yang dianggarkan dengan kebutuhan guna menunjang operasional perkantoran (Laporan Penyerapan Anggaran)

Panitera/ Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama



15 | P a g e

E. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Delapan sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Kolaka untuk

mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan

Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Peradilan Umum merupakan program

untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi

perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang

dilaksanakan Pengadilan Negeri Kolaka dalam pelaksanaan Program Peningkatan

Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian perkara Pidana dan Perdata.

2. Penyelesaian sisa perkara Pidana dan Perdata.

3. Penelitian bekas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.

4. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan

untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan

pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan

Negeri Kolaka.

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum untuk bertujuan untuk

memperlancar kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kolaka, hal ini

diperuntukkan untuk Operasional Persidangan (ATK sidang, konsumsi tahanan, dan

operasional persidangan).


16 | P a g e

A. ARAH KEBIJAKAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI KOLAKA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan

Negeri Kolaka menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam sistem manajemen perkara yang

akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh

kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka

penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana dan transparan serta

akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber

daya aparatur peradilan.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan

yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan;

Mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun

penerima layanan;

Memiliki mekanisme penanganan pengaduan;

Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan

publik;

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Pengadilan Negeri Kolaka dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai visi dan

misi yang telah ditetapkan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pada tahun 2015 Pengadilan Negeri Kolaka telah memprogramkan kegiatan melalui usulan

Rencana Kerja DIPA sebesar Rp. 8.145.010.000,- (delapan miliar seratus empat puluh lima

juta sepuluh ribu rupiah) dengan 3 program utama dengan pagu anggaran masing-masing

adalah sebagai berikut :

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI


17 | P a g e

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Rp. 5.416.490.000,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Mahkamah Agung

Rp. 2.565.000.000,-

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 163.520.000,-

Jumlah Rp. 8.145.010.000,-

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2016

Pengadilan Negeri Kolaka di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai visi dan

misi dalam tahun anggaran 2016 telah memprogramkan kegiatan melalui usulan Rencana

Kerja DIPA sebesar Rp. 6.319.900.000,- (enam miliar tiga ratus sembilan belas juta sembilan

ratus ribu rupiah) dengan 3 program utama dan pagu anggaran masing-masing adalah

sebagai berikut :



Rp. 5.501.550.000,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Mahkamah Agung

Rp. 631.500.000,-


Jumlah Rp. 6.319.900.000,-

D. RENCANA KINERJA TAHUN 2017



Kerja DIPA sebesar Rp. 6.334.786.000,- (enam miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh

ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan 2 program utama dan pagu anggaran

masing-masing adalah sebagai berikut :



Rp. 6.129.586.000,-


Jumlah Rp. 6.334.786.000,-


18 | P a g e

E. RENCANA KINERJA TAHUN 2018



Kerja DIPA sebesar Rp. 6.469.764.000,- (enam miliar empat ratus enam puluh sembilan juta

tujuh ratus enam pulh empat ribu rupiah) dengan 2 program utama dan pagu anggaran




Rp. 6.264.564.000,-


Jumlah Rp. 6.469.764.000,-

F. RENCANA KINERJA TAHUN 2019



Kerja DIPA sebesar Rp. 6.469.764.000,- (enam miliar empat ratus enam puluh sembilan juta

tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan 2 program utama dan pagu anggaran




Rp. 6.564.209.000,-


Jumlah Rp. 6.469.764.000,-


19 | P a g e

Rencana Strategi (Renstra) Pengadilan Negeri Kolaka Tahun 2015 – 2019 diarahkan

untuk merespon berbagai tanggapan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan

lingkungan startegis, baik yang bersifat internal maupun bersifat esternal. Renstra ini

merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, kelemahan, peluang, tantangan,

program yang ditetapkan dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun serta

output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana Strategi (Renstra) Pengadilan Negeri Kolaka harus terus disempurnakan dari

waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan.

Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam

melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri

Kolaka memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan

sasaran program selama 5 tahun, yaitu 2015 – 2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri

Kolaka dapat terwujud dengan baik.

BAB IV

P E N U T U P


20 | P a g e

MATRIKS RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI KOLAKA TAHUN 2015 - 2019

No. Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kinerja Ket.

2015 2016 2017 2018 2019

1.

Peningkatan penyelesaian dan penanganan perkara (pidana dan perdata) yang cepat, tepat waktu dan biaya ringan bagi para pencari keadilan

Penyelesaian perkara a. Persentase perkara yang masuk dan diselesaikan dalam tahun berjalan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

b. Persentase perkara yang masuk namun belum diselesaikan dalam tahun berjalan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2. Peningkatan penyelesaian upaya mediasi perdata

Mediasi perdata Persentase mediasi yang masuk dan diselesaikan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

3. Peningkatan tertib administrasi dan proses penyelesaian serta pemberkasan perkara pidana

Administrasi dan penyelesaian serta pemberkasan perkara pidana

a. Persentase berkas yang deregister dan siap disidangkan ke majelis

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

b. Persentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

c. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


21 | P a g e

MATRIKS RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI KOLAKA TAHUN 2015 - 2019

No. Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kinerja

Ket. 2015 2016 2017 2018 2019

d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

4. Peningkatan kualitas pengawasan mengenai penyelesaian perkara

Kualitas pengawasan a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

5. Peningkatan aksebilitas masyarakat atas jadwal sidang (acces to justice)

acces to justice Perbandingan persentase jadwal sidang yang masuk dengan jumlah perkara yang masuk

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

6. Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan

Peningkatan sarana dan prasarana

Persentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

7. Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di lingkungan peradilan

Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan

Persentase pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan guna menunjang operasional perkantoran

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

rencana strategis (renstra) pengadilan...

Documents