SURAT KEPUTUSAN

KETUA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

REPUBLIK MAHASISWA

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

PERIODE 2012

No : 23/A-SK/DPM.REMA.UPI/XI/2012

TENTANG

UNDANG-UNDANG PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

REPUBLIK MAHASISWA

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR 04 TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Periode

2012, setelah:

Menimbang : 1

2

3

Hasil Rapat Pleno DPM REMA UPI 2012

Bahwa Perlu Adanya Pengabdian Pada Masyarakat Oleh Mahasiswa Universitas

Pendidikan Indonesia.

Bahwa Diperlukannya Undang-Undang Yang Mengatur Pengabdian Pada

Masyarakat REMA UPI 2012

Mengingat : 1 Ketetapan Sidang Umum MPM REMA UPI 2012

Memperhatikan : 1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga REMA UPI 2012

2 Mekanisme Kerja Organisasi REMA UPI 2012

3 Garis-Garis Besar Program Kerja REMA UPI 2012

Memutuskan

Menetapkan :

1. Undang-Undang Pengabdian Pada Masyarakat Dalam Lampiran Ini Sebagai Undang-Undang

Pengabdian Pada Masyarakat Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia 2012.

2. Surat Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Dan Jika Terdapat Kesalahan Akan

Diperbaiki Sebagaimana Mestinya Dengan Mengeluarkan Surat Keputusan Yang Baru.

Ditetapkan di Bandung

Tanggal 23 November 2012

Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa

Republik Mahasiswa

Universitas Pendidikan Indonesia

Periode 2012

Aby Dzar

NIM. 0806922

Tembusan:

1. MPM REMA UPI 2. BEM REMA UPI 3. Arsip

Lampiran SK No : 23/A-SK/DPM.REMA.UPI/XI/2012

UNDANG-UNDANG REPUBLIK MAHASISWA

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR 04 TAHUN 2012

TENTANG

PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

REPUBLIK MAHASISWA

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN BEM REMA UPI

Menimbang :

a. bahwa setiap organisasi perlu melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat secara

profesional guna menerapkan dan mengaplikasikan ilmu-ilmu yang didapat untuk

membina dan mengembangkan potensi-potensi dari masyarakat.

b. bahwa kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh setiap organisasi

kemahasiswaan di lingkungan Republik Mahasiswa UPI, diharapkan berbasis pada

pengembangan masyarakat (community development) untuk memberikan manfaat yang

lebih nyata dan terasa bagi masyarakat.

c. bahwa untuk terwujudnya penyelenggaraan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang

profesional tersebut, diperlukan landasan hukum, baik sebagai landasan pembinaan maupun pelaksanaannya.

Mengingat :

1. Pasal 5 dan Pasal 10 Anggaran Dasar REMA UPI

2. BAB I (poin 4), BAB III (poin 2a), BAB III (poin 4b), GBPK REMA UPI

Dengan persetujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

REPUBLIK MAHASISWA

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

dan

PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

REPUBLIK MAHASISWA

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG PENGABDIAN PADA MASYARAKAT REPUBLIK MAHASISWA

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang disebut dengan:

a. Pengabdian adalah kegiatan yang dilaksanakan sebagai wujud aktualisasi (pengembangan

kemampuan diri) dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

b. Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama di suatu tempat dan mempunyai

aturan tertentu.

c. Wilayah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas tertentu dan

wewenang untuk mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

d. Pengabdian pada Masyarakat Republik Mahasiswa Universitas Pendididikan Indonesia,

yang selanjutnya disebut PPM REMA UPI, adalah suatu kegiatan yang bermanfaat yang

dilakukan mahasiswa bagi masyarakat yang dilaksanakan secara terarah, berkelanjutan, serta

membangun masyarakat sesuai dengan karakteristik UPI sebagai kampus pendidikan.

e. Organisasi Kemahasiswaan UPI, yang selanjutnya disingkat Ormawa UPI adalah organisasi

mahasiswa yang dibentuk dari, oleh, dan untuk mahasiswa pada tingkat universitas,

jurusan/program studi, dan kampus daerah yang merupakan sarana pengembangan

penalaran, keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan

mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat.

f. Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, yang selanjutnya disingkat REMA

UPI adalah organisasi kemahasiswaan yang berada di lingkungan Universitas Pendidikan

Indonesia.

g. Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, yang

selanjutnya disingkat BEM REMA UPI adalah lembaga eksekutif mahasiswa tingkat

universitas.

h. Penanggung jawab adalah pimpinan lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

kegiatan pengabdian pada masyarakat.

i. Panitia Pengarah (Steering Committee) adalah perangkat PPM yang dibentuk oleh lembaga

eksekutif mahasiswa baik tingkat universitas maupun tingkat jurusan/program studi yang

bertugas membuat konsep, mengarahkan dan memberi pertimbangan panitia pelaksana

dalam kegiatan PPM sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan.

j. Panitia Pelaksana (Organizing Committee) adalah perangkat PPM yang dibentuk oleh

lembaga eksekutif mahasiswa baik tingkat universitas maupun tingkat jurusan/program studi

yang bertugas melaksanakan kegiatan PPM sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan.

k. Panitia Pengawas (Superintending Committee) adalah perangkat PPM yang dibentuk oleh

lembaga legislatif mahasiswa baik tingkat universitas maupun tingkat jurusan/program studi

yang bertugas mengawasi jalannya kegiatan PPM sesuai dengan konsep yang telah

ditetapkan dan melaporkan semua pelanggaran kepada pelaksana eksekusi.

l. Pelaksana eksekusi adalah pihak yang memberikan sanksi terhadap pelanggaran undang-

undang PPM.

BAB II

LANDASAN DAN ASAS

Pasal 2

Landasan

PPM REMA UPI ini berlandaskan:

a. AD/ART dan GBPK REMA UPI

b. AD/ART dan GBPK Ormawa

c. Program kerja Ormawa

Pasal 3

Asas

PPM REMA UPI berasaskan:

a. Manfaat, yaitu segala usaha dan kegiatan PPM harus bermanfaat bagi seluruh pihak yang

terlibat.

b. Tanggung jawab, yaitu pelaksanaan PPM harus didasari sikap tanggung jawab berdasarkan

iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

c. Keikhlasan, yaitu segala pelaksanaan PPM yang merupakan usaha bersama yang dijiwai

sikap yang ikhlas.

d. Kekeluargaan, yaitu segala pelaksanaan PPM yang merupakan usaha bersama dijiwai

semangat kekeluargaan.

BAB III

TUJUAN

Pasal 4

Kegiatan PPM ini dilaksanakan dengan itikad baik dan bertujuan untuk:

a. Mengabdi dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada masyarakat.

b. Membangun wilayah dan atau masyarakat yang kurang berkembang.

c. Membina wilayah dan atau masyarakat secara terarah dan berkelanjutan.

d. Mengembangkan potensi yang ada di wilayah dan atau masyarakat.

e. Mengaplikasikan ilmu yang didapat pada perkuliahan.

f. Memandirikan masyarakat yang bersangkutan.

BAB IV

STANDAR KELENGKAPAN

Pasal 5

Standar kelengkapan hukum PPM terdiri dari:

a. Petunjuk umum

b. Petunjuk pelaksanaan

c. Petunjuk teknis

Pasal 6

Standar kelengkapan perangkat PPM terdiri dari:

a. Panitia Pengawas (Superintending Committee)

b. Penanggung jawab

c. Panitia Pengarah (Steering Committee)

d. Panitia Pelaksana (Organizing Committee)

BAB V

SASARAN

Pasal 7

Sasaran dari kegiatan PPM ini adalah wilayah dan atau masyarakat yang membutuhkan

pengembangan dan pembinaan dalam bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi,

teknologi dan sosial budaya dengan pemilihan wilayah yang ditentukan oleh Ormawa yang

bersangkutan.

BAB VI

WAKTU

Pasal 8

1. Kegiatan PPM ini dilaksanakan secara terarah dan berkelanjutan.

2. Waktu pelaksanaan PPM ini disesuaikan dengan agenda kerja tiap Ormawa.

3. Waktu pembinaan dan pengembangan wilayah dan atau masyarakat disesuaikan dengan

tingkat ketercapaian tujuan program PPM yang dibuat dan atau dilaksanakan maksimal

selama 5 tahun atau dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan Ormawa yang

bersangkutan.

4. Setiap Ormawa harus mengadakan kunjungan ke wilayah dan atau masyarakat binaannya

minimal tiga bulan sekali.

BAB VII

RANAH

Pasal 9

1. Ranah kegiatan PPM mencakup aspek keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi,

teknologi dan sosial budaya atau disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi wilayah dan

atau masyarakat yang bersangkutan.

2. Ranah kegiatan PPM harus dapat menggambarkan karakter UPI sebagai kampus

pendidikan.

3. Ranah kegiatan PPM ini dapat disesuaikan dengan karakteristik dan latar belakang

Ormawa penyelenggara.

BAB VIII

PANITIA

Pasal 10

Panitia kegiatan PPM dibentuk oleh Ormawa dan disahkan oleh pimpinan Ormawa.

Pasal 11

Hak

Dalam melaksanakan tugasnya, panitia berhak mendapatkan:

a. Fasilitas dari Ormawa yang bersangkutan.

b. Pelayanan dari BEM REMA UPI berupa pemberian informasi mengenai PPM.

Pasal 12

Kewajiban

Panitia berkewajiban melaksanakan kegiatan PPM sesuai dengan peraturan yang berlaku mulai

dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

BAB IX

ANGGARAN

Pasal 13

Anggaran kegiatan PPM berasal dari:

a. Kas Ormawa

b. Sponsorship

c. Sumber lain yang halal dan tidak mengikat

BAB X

PELANGGARAN, SANKSI DAN PELAKSANA EKSEKUSI

Pasal 14

Pelanggaran

Pelanggaran adalah sikap atau tindakan yang dilakukan oleh kelengkapan perangkat PPM secara

disengaja ataupun tidak disengaja yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam

kegiatan PPM.

Pasal 15

Sanksi

Sanksi adalah sikap atau tindakan yang diberikan oleh pelaksana eksekusi kepada pelanggar

sebagai konsekuensi atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh kelengkapan perangkat PPM.

Pasal 16

Pelaksana Eksekusi

1. Pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga eksekutif tingkat jurusan/program studi

dieksekusi oleh lembaga legislatif tingkat jurusan/program studi.

2. Pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga eksekutif kampus daerah dieksekusi oleh

lembaga legislatif kampus daerah.

3. Pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga eksekutif tingkat universitas dieksekusi oleh

lembaga legislatif tingkat universitas.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini akan diatur kemudian.

LEMBAR PENGESAHAN

UNDANG-UNDANG PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

REPUBLIK MAHASISWA

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR 04 TAHUN 2012

Ditetapkan : Bumi Siliwangi

Hari : Jumat

Tanggal : 23 November 2012

Menyetujui,

KETUA DPM REMA UPI 2012

ABY DZAR

NIM. 0806922

PRESIDEN BEM REMA UPI 2012

HAMDAN ARDIANSYAH

NIM.0807117