pelaksanaan zakat berdasarkan uu no. 23 tahun...

i

PELAKSANAAN ZAKAT BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Kasus BAZIS di Desa Salamkanci, Kecamatan

Bandongan Kabupaten Magelang) SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat

guna memperoleh gelar Sarjana Stara 1

dalam Ilmu Syari’ah

Disusun oleh:

Muhammad Fauzi

21108021

JURUSAN SYARIAH PROGRAM STUDI AL AHWAL AS SYAKHSIYAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) SALATIGA

2012

ii

DEPARTEMEN AGAMA RI

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) SALATIGA Jl. Stadion 03 Telp. (0298) 323 706, 323 433 Salatiga 50721

Website : www.stainsalatiga.ac.id E-mail : [email protected]

Dr. Adang Kuswaya, M.Ag. DOSEN STAIN SALATIGA

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 eksemplar Hal : Naskah skripsi

Saudara Muhammad Fauzi Kepada

Yth. Ketua STAIN Salatiga

di Salatiga

Assalamu’alaikum. Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka

bersama ini, kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Muhammad Fauzi

NIM : 21108021

Jurusan / Progdi : Syariah / Al-Ahwal Asyakhsiyah

Judul : PELAKSANAAN ZAKAT BERDASARKAN UU

NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Kasus BAZ di

Desa Salamkanci Kec. Bandongan Kab. Magelang)

Dengan ini kami mohon skripsi saudara tersebut diatas supaya segera

dimunaqosyahkan.

Demikian agar menjadi perhatian.

Wassalamu’alaikum. Wr. Wb.

Salatiga,11 Oktober 2012

Pembimbing,

Dr. Adang Kuswaya, M.Ag

NIP. 19720531 199803 1002

iii

SKRIPSI

PELAKSANAAN ZAKAT BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2011

TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Kasus BAZIS di Desa

Salamkanci Kec. Bandongan Kab. Magelang)

DISUSUN OLEH

MUHAMMAD FAUZI

NIM : 21108021

Telah dipertahankan di depan Panitia Dewan Penguji Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, Pada hari. Rabu, tanggal 05-12-2012 dan telah dinyatakan memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana S1

Hukum Islam

Susunan Panitia Penguji

Ketua Penguji : Drs. Agus Waluyo. M. Ag

Sekretaris penguji : Mufiq, S . Ag. M. Phil

Penguji I : Drs. A. Bahruddin, M. Ag

Penguji II : Dra. Siti Zumrotun, M. Ag

Penguji III : Dr. Adang Kuswaya, M.Ag

Salatiga, Rabu, Tanggal 05 Desember 2012

Ketua STAIN Salatiga

Dr. Imam Sutomo, M.Ag

NIP. 1958027 198303 1002

iv

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Fauzi

NIM : 21108021

Jurusan : Syari’ah

Program Studi : Al ahwal As Syakhsiyah

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan

jiplakan dari karya orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam

skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Salatiga, September 2012

Yang Menyatakan

Muhammad Fauzi

21108021

v

MOTTO

ORANG PINTAR BUKANLAH YANG SEKOLAH DENGAN TINGGI DAN

MENDAPATKAN IJAZAH YANG BANYAK TAPI ORANG PINTAR DIALAH

YANG MAMPU MENYEKOLAHKAN SESEORANG MENDAPATKAN IJAZAH

YANG BANYAK

vi

PERSEMBAHAN

Sembah sujudku kepada Allah SWT

Dan Shalawat serta salam tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW

semoga kita mendapat safaatnya, sehingga aku mampu berkarya

Ayahanda H. Abdul Mutholib dan Ibunda Hj. Siti Nok Sa’dah,

dua insan mulia yang dengan cinta dan kasihnya aku memiliki

serta Kakakku Muhammad Syaifudin & Muhammad Nur Rohman

yang selalu menyayangiku dan memberikan motivasi semangat

Kekasihku yang selalu mengisi hari-hariku dalam kedamaian dengan cinta, kasih,

dan senyuman yang membuat damainya suasana hati

Kawan-kawanku semua yang ada di Salatiga,

teman-teman PMII SALATIGA, AHS 08 (SORBAN 08),

dan seluruh pihak yang tak mungkin kusebut satu persatu.

vii

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb

“Alhamdulillahi Robbil Aalamiien”, segala puji hanya bagi Allah

SWT, karena berkat rahmat dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan

penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan

Nabiyulloh Agung Muhammad SAW, pembawa risalah kebenaran, penunjuk

arah dari dunia penuh kegelapan, kedholiman, kepada dunia terang

benderang, penuh hidayah dan berkah. Semoga dengan shalawat ini, penulis

memperoleh syafaat beliau dari dunia sampai yaumil qiyamah. Amin.

Alhamdulillah, dengan rasa syukur penulis skripsi dengan judul

“Pelaksanaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang

pengelolaan zakat (Studi Kasus BAZIS di Desa Salamkanci Kecamatan

Bandongan Kabupaten Magelang) ” ini telah selesai. Skripsi ini merupakan

salah satu guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam pada Sekolah

Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga. Hasil karya ini tidak lepas

dari peran dan bantuan segala pihak yang dengan tulus tanpa pamrih

memperlancar penulisan ini. Kesempatan yang baik, penulis gunakan sebagai

sarana menghaturkan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak. Dr. Imam Sutomo, M. Ag. Selaku Ketua STAIN Salatiga.

2. Bapak Mubasirun, M. Ag. selaku Ketua Jurusan Syariah.

3. Bapak Ilyya Muhsin, SHI, M.Si. selaku Ketua Program Studi Ahwal

Al-Syakhsiyah Jurusan Syariah.

4. Bapak Dr. Adang Kuswaya, M.Ag Selaku Pembimbing yang telah

meluangkan waktunya semata-mata untuk membimbing dan

viii

mengarahkan penulis dalam menyusun hingga terselesaikannya skripsi

ini.

5. Bapak Sudiyanto, S.H selaku Kepala dan Staf Perpustakaan kampus 1

STAIN Salatiga dan Perpustakaan Syari’ah Kampus 2 STAIN Salatiga.

6. Bapak H. Muslim Ismail sebagai pengurus BAZIS Desa Salamkanci

Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang.

7. Bapak Mustofa selaku kepala Desa dan seluruh staf-stafnya yang ada di

Desa Salamkanci Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang.

8. Ayah H. Mutholib, Ibu Hj. Siti Nok Sa’adah, serta kakak Muhammad

Syaifuddin dan Muhammad Nur Rohman yang tercinta dan tersayang,

yang senantiasa mendo’akan, dan memotivasi dengan tulus dan ikhlas.

9. Abah K.Ahmad Habibilah selaku pengasuh pondok pesantern Salafiah

Blotongan yang telah memberikan bimbingan ahlak dan ilmu agama,

hanya bisa menadahkan kedua tanggan semoga menjadi amal kebaikan

beliau.

Terima kasih kepada semua pihak atas bantuannya, penulis hanya bisa

berdo’a semoga Allah SWT membalas amal baik semua pihak yang telah

membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Selanjutnya, penulis

menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari

kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritik yang konstruktif senantiasa

penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat

memberikan manfaat bagi siapa saja yang membaca.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

ix

ABSTRAK

Fauzi, Muhammad. 2012. Pelaksanaan penyaluran zakat berdasarkan UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Studi kasus BAZ di Desa Salamkanci Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang) .Skripsi .Jurusan Syariah. Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga. Dosen Pembimbing: Dr. Adang Kuswaya, M.Ag.

Kata kunci: Pengelolaan Zakat, UU No. 23 tahun 2011

Selama ini potensi zakat di Indonesia belum dikembangkan secara optimal dan belum dikelola secara profesional. Hal ini disebabkan belum efektifnya Lembaga Zakat yang menyangkut aspek pengumpulan administrasi, pendistribusian, monitoring serta evaluasinya. Dengan kata lain, Sistem Organsisasi dan Manajemen Pengelolaan Zakat hingga kini dinilai masih bertaraf klasikal, bersifat konsumtif dan terkesan Inefisiensi sehingga kurang berdampak sosial yang berarti. UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dibentuk guna mengatur Organisasi atau lembaga pengelolaan zakat dalam merencanakan, melaksanakan, mengorganisasi, dan mengawasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, penulis mencoba mengangkat Pelaksanaan Zakat Berdasarkan UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Magelang (studi kasus pada BAZ IS di Desa Salamkanci Kec. Bandongan Kab. Magelang).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan zakat di BAZIS Desa Salamkanci Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang dalam tinjauan UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan tehnik pengumpulan datanya di tekankan pada dokumentasi dan wawancara dengan pengurus Bazis Desa Salamkanci Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang. Hasil dari penelitian skripsi ini menyimpulkan bahwa Bazis Desa Salamkanci pada hakekatnya memiliki 2 sistem pengelolaan zakat yaitu sistem Pasif,dan sistem Aktif. Namun dalam implementasi sistem tersebut belum maksimal. Begitu juga dengan pengelolaannya belum memenuhi standart yang diatur dalam UU pengelolaan zakat. Hal tersebut dibuktikan dengan sistem pengawasannya yang lemah karena belum adanya dewan yang secara khusus mengawasi pengelolaan zakat di Bazis Desa Salamkanci Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang.

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................................. i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................................ ii

LEMBAR PENGESAHAN ....................................................................................... iii

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ................................................ iv

MOTTO ................................................................................................................... v

PERSEMBAHAN ...................................................................................................... vi

KATA PENGANTAR ............................................................................................. vii

ABSTRAK ............................................................................................................... ix

DAFTAR ISI ............................................................................................................ x

DAFTAR TABEL ................................................................................................... xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .......................................................................... 1

B. Rumusan Masalah .................................................................................... 6

C. Tujuan Penelitian ...................................................................................... 6

D. Kegunaan Penelitian ................................................................................. 7

E. Penegasan Istilah ...................................................................................... 8

F. Metode Penelitian ..................................................................................... 9

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian ....................................................... 9

2. Kehadiran Peneliti........................................................................... 11

3. Lokasi Penelitian ............................................................................ 12

4. Sumber Data .................................................................................. 13

5. Proses Pengumpulan Data .............................................................. 14

6. Analisis Data ................................................................................. 15

7. Pengecekan Keabsahan Data .......................................................... 16

8. Tahap-tahap Penelitian .................................................................... 17

G. Sistematika Penulisan .......................................................................... 19

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengelolaan Zakat oleh Pemerintah sebelum UU No. 23 Tahun 2011

tentang pengelolaan Zakat .................................................................... 22

xi

B. Latar Belakang UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ..... 32

C. Tujuan UU No.23 Tahun 2011 ............................................................. 36

D. Pengelolaan Zakat oleh Pemerintah RI setelah UU No. 23 tahun 2011

tentang Pengelolaan Zakat ................................................................... 37

BAB III PELAKSANAAN ZAKAT DI BAZIS DESA SALAMKANCI

KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG

A. Letak Geografis Desa Salamkanci ..................................................... 42

1. Legenda dan sejarah Desa Salamkanci ............................................. 42

2. Geografis ......................................................................................... 43

3. Keadaan Penduduk ......................................................................... 43

4. Tingkat Pendidikan .......................................................................... 44

5. Mata Pencaharian ............................................................................ 44

6. Pola Penggunaan Lahan ................................................................... 45

7. Pemilikan Ternak ............................................................................. 46

8. Sarana dan Prasarana Desa .............................................................. 47

9. Kelembagaan Desa .......................................................................... 47

B. Profile Badan Amil Zakat di Desa Salamkanci Kec. Bandongan

Kab.Magelang ..................................................................................... 48

1. Sejarah Badan Amil Zakat ............................................................. 48

2. Azas Aqidah dan Kedudukan ......................................................... 50

3. Tujuan ........................................................................................... 50

4. Kenggotaan .................................................................................... 51

5. Kewajiban Anggota ....................................................................... 51

6. Hak-hak Anggota ........................................................................... 51

7. Mekanisme pengelolaan Zakat ....................................................... 52

8. Keuangan dan Distribusi ................................................................ 52

9. Distribusi ....................................................................................... 52

10. Stuktur BAZIS Desa Salamkanci ................................................... 53

C. Objek dan Bentuk Pendistribusian Zakat BAZIS Desa Salamkanci ....... 56

11. Pendanaan Zakat ........................................................................... 56

xii

12. Distribusi Zakat ............................................................................ 56

D. Faktor Pendukung dan penghambat ..................................................... 61

BAB IV ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN DAN

PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZIS SALAMKANCI

KEC.BANDONGAN KAB.MAGELANG TAHUN 2012 ......................... 64

A. Analisis Pelaksanaan Penyaluran Zakat melalui Badan Amil

ZAkat berdasarkan UU No 23 tahun 2011 .......................................... 64

B. Analisis Pengaruh UU No. 23 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat di Kab. Magelang Tahun 2012 ................................ 66

C. Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung pelaksanaan

Penggelolaan Zakat melalui Badan Amil Zakat di Salamkanci

Kec. Bandongan Kab. Magelang tahun 2012 ........................................ 68

BAB V PENUTUP

A. Simpulan .............................................................................................. 70

B. Saran .................................................................................................... 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

xiii

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan ........................................ 44

Tabel 2 : Potensi Zakat Desa Salamkanci Menurut Mata Pencaharian ..................... 45

Tabel 3 : Luas dan Penggunaan Lahan Desa Salamkanci ........................................ 46

Tabel 4 : Kepemilikan Ternak Desa Salamkanci...................................................... 47

Tabel 5 : Lembaga yang ada di Desa Salamkanci .................................................... 48

Tabel 6 : Pemasukan Zakat BAZIS Desa Salamkanci .............................................. 59

Tabel 7 : Pemasukan Zakat Desa Salamkanci .......................................................... 60

Tabel 8 : Pembagian Zakat Desa Salamkanci .......................................................... 60

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur

pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib

(fardhu) yang dilaksanakan oleh kaum muslimin. Dari sebagian harta zakat

itu adalah hak fakir miskin dan merupakan titipan Allah pada diri orang kaya.

Banyak dalil yang menyebutkan tentang perintah membayar zakat bagi orang

yang mampu, baik dalam Al-Quran maupun dalam sunah.

Dalam al-Qur’an juga disebutkan tentang mengeluarkan zakat

seperti:

Qs.al Baiyyinah: 5

!$tBur (#ÿrâ�ÉDé& žw Î) (#rß‰ç6÷èu‹Ï9 ©! $# tûüÅÁ Î=øƒèC ã&s! tûïÏe$!$# uä!$xÿuZãm (#qßJ‹É)ãƒur no4qn=¢Á 9$# (#qè?÷sãƒur no4qx.“9$# 4

y7 Ï9ºsŒur ßƒÏŠ ÏpyJÍhŠs)ø9$# ÇÎÈ

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah

Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan)

agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan

zakat, dan yang demikian Itulah agama yang lurus”.

Qs. At-Taubah: 103

õ‹è{ ô ÏB öNÏlÎ;ºuqøBr& Zps%y‰|¹ öNèdã�ÎdgsÜ è? NÍkŽÏj.t“è?ur $pkÍ5 Èe@ |¹ ur öNÎgø‹n=tæ ( bÎ) y7 s?4qn=|¹ Ös3y™ öNçl°; 3 ª! $#ur

ìì‹ÏJy™ íOŠÎ=tæ ÇÊÉÌÈ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat

itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk

2

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi

mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Qs. Al –Ma’aarij: 24-25

šú ïÉ‹©9$#ur þ’Îû öNÏlÎ;ºuqøBr& A,ym ×Pqè=÷èB ÇËÍÈ È@ Í¬!$¡¡ =Ïj9 ÏQrã�ós yJø9$#ur ÇËÎÈ

Artinya : “ Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian

tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai

apa-apa (yang tidak mau meminta)”.

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar)

dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu zaka,

berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu zaka, berarti orang itu

baik. Menurut Lisan al-arab arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut

bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji: semuanya digunakan di

dalam Quran dan hadis.

Zakat dari segi istilah fiqih berarti “ Sejumlah harta tertentu yang

diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping

berarti “ mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.” Jumlah yang dikeluarkan

dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu” ( Qardhawi,

1973: 34 ).

Zakat sebagaimana telah jelas bagi kita, adalah kewajiban yang

bersifat pasti, telah ditetapkan sebagai “ sesuatu kewajiban dari Allah”.

Dikeluarkan oleh orang yang mengharapkan ridha Allah dan balasan

kehidupan yang baik di akhirat nanti. Tidak dilaksanakan oleh orang yang

lemah keyakinannya terhadap hari kemudian/akhirat. Kemudian selain

daripada itu, bahwa pelaksanaan zakat harus diawasi oleh penguasa,

3

dilakukan oleh petugas yang rapi dan teratur dipungut dari orang yang wajib

mengeluarkan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima

(Qardhawi, 1973: 733). Adapun harta benda yang wajib untuk dizakatkan

menurut Hasbi AshshidieQi adalah beraneka ragam jenisnya, mulai emas,

perak, barang tambang, barang temuan, harta perdagangan, tanaman, dan

buah-buahan, binatang ternak, zakat bangunan, pabrik, profesi, sampai zakat

saham dan obligasi (Ashshidieqi,1984: 77 ).

Orang yang tidak mengeluarkan zakat akan mendapatkan siksaan di

akhirat dan di dunia, dia akan mendapatkan siksaan yang pedih. Seperti

firman Allah dalam surat At Taubah ayat 34-35 seprti dibawah ini (Al-

Zuhayly, 1995: 91).

* $pkš‰r'»tƒ tûïÏ%©!$# (#þqãZtB#uä bÎ) #ZŽ�ÏWŸ2 šÆ ÏiB Í‘$t6ôm F{ $# Èb$t7÷d”�9$#ur tbqè=ä.ù'u‹s9 tA ºuqøBr& Ä $Y9$#

È@ ÏÜ »t6ø9$$Î/ šc r‘‰ÝÁ tƒur `tã È@ ‹Î6y™ «! $# 3 šú ïÏ%©!$#ur šc rã”É\õ3tƒ |= yd©%!$# spžÒ Ïÿø9$#ur Ÿw ur $pktXqà)ÏÿZãƒ

’Îû È@ ‹Î6y™ «! $# Nèd÷ŽÅe³ t7sù A> #x‹yèÎ/ 5OŠÏ9r& ÇÌÍÈ tPöqtƒ 4‘ yJøtä† $ygøŠn=tæ ’Îû Í‘$tR zO Zygy_ 2” uqõ3çGsù $pkÍ5

öNßgèd$t6Å_ öNåkæ5qãZã_ ur öNèdâ‘qßgàß ur ( #x‹»yd $tB öNè?÷”t\Ÿ2 ö/ä3Å¡ àÿRL{ (#qè%rä‹sù $tB ÷LäêZä. šc râ“ÏYõ3s?

ÇÌÎÈ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari

orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."(QS At Taubah: 34-35).

Adapun siksaan dunia yang akan diterima oleh orang yang tidak

mengeluarkan zakat dan meremehkannya ialah bahwa harta itu akan diambil,

4

dia akan dicela, dipandang sebagai orang yang memiliki utang harta, dan

setengah hartanya diambil oleh hakim secara paksa (Al-Zuhayly, 1995: 93).

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus

dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah,

kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas

sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam

pengelolaan zakat. Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak

sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat

sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang

Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-undang ini meliputi kegiatan

perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima

infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan

pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan

sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuia dengan peruntukkan yang

diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan

tersendiri.

Demikian halnya di Desa Salamkanci Kecamatan Bandongan

Kabupaten Magelang, masih banyak warga yang menyalurkan zakatnya

melalui BAZIS yang ada di kelurahan tersebut, baik itu berupa zakat hasil

pertanian mereka, uang, ada pula berupa pakaian dan beras. Kebanyakan dari

mereka hanya menyalurkan zakatnya saja kepada BAZIS tanpa mereka

ketahui penyalurannya. oleh karena itu, sangat dikhawatirkan sekali keadaan

5

tersebut sehingga akan menimbulkan kesalah fahaman masyarakat luas

tentang proses penyaluran zakat tersebut. Oleh karena itu, penulis kemudian

memilih Pelaksanaan zakat untuk dijadikan kajian yang menarik untuk

dibahas. Penulis ingin memaparkan dan meneliti dari masyarakat bagaimana

proses dan pelaksanaan zakat melalui BAZIS yang ada di Desa Salamkanci

tersebut.

Dari latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini penulis

mengambil judul Pelaksanaan Zakat Berdasarkan UU No.23 Tahun 2011

Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Magelang (studi kasus pada BAZ

IS di Desa Salamkanci Kec. Bandongan Kab. Magelang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, fokus

penelitan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penyaluran zakat melalui Badan Amil Zakat

berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di

Bazis Desa Salamkanci Kecamatan Bandongan Kabupaten

Magelang?

2. Bagaimana pengaruh UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan

zakat di Kabupaten Magelang tahun 2012?

3. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung penyaluran

zakat melalui Badan Amil Zakat di Desa Salamkanci Kecamatan

Bandongan Kabupaten Magelang tahun 2012?

C. Tujuan Penelitian

6

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran zakat melalui Badan Amil

Zakat berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

di Bazis Desa Salamkanci Kecamatan Bandongan Kabupaten

Magelang.

2. Untuk mengetahui bagaimana pola penyaluran zakat melalui Badan

Amil Zakat di Kabupaten Magelang tahun 2012.

3. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung penyaluran

zakat melalui Badan Amil Zakat di Desa Salamkanci Kecamatan

Bandongan Kabupaten Magelang.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai

berikut:

1. Manfaat Teoretis

a. Memperluas wawasan dalam khasanah keilmuan pembelajaran

zakat.

b. Sebagai acuan pembelajaran ilmu tentang pengelolan zakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pembaca.

Dapat menambah wawasan tentang pengelolaan zakat kepada

para pembaca.

b. Bagi peneliti

1. Mempunyai ilmu yang bermanfaat untuk meningkatkan sikap

untuk selalu melakukan kewajiban berzakat.

2. Menambah pengalaman peneliti dalam penelitian yang terkait

dengan zakat, UU zakat, serta Badan Amil Zakat.

7

3. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh

gelar sarjana Strata 1 (S.1) dalam bidang hukum Islam

(syari’ah).

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dikemukakan untuk menghindari kesalah pahaman

dan kekaburan pengertian serta memberikan gambaran mengenai ruang

lingkup dalam penelitian adalah sebagai berikut :

Zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun

islam. Dengan zakat, disamping ikrar tauhid ( syahadat ) dan shalat,

seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat islam dan diakui

keislamannya

(Qardawi, 1973: 3 ).

Menurut Mazhab Maliki mendifinisikannya dengan, “mengeluarkan

sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai

nishab ( batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang

berhak menerimanya (mustahiq). Mazhab Hanafi mendifinisikan zakat

dengan, “Menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus

sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari’at karena Allah

S.W.T.”. Menurut Mazhab Syafi’i zakat adalah sebuah ungkapan untuk

keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Menurut Mazhab

Hambali zakat adalah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus

untuk kelompok yang khusus pula. Yang dimaksud dengan kelompok khusus

adalah delapan kelompok yang diisyaratkan oleh Allah swt (Al-Zuhayly,

1995: 83).

8

Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS ) merupakan badan resmi dan

satu-satunya yag dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden

RI No.8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan

menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

F. Metode penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah

bersifat deskriptif kualitatif, Kirk dan Miller (1986:9) dalam Lexy J.

Moleong mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu

dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari

pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam

peristilahannya (Moleong, 2005: 4). Oleh karena itu, penulis menggunakan

penelitian deskriptif kualitatif, karena dianggap dapat mengamati secara

langsung obyek yang dijadikan penelitian. Berusaha memahami secara

mendalam tentang pelaksanaan penyaluran zakat melalui badan amil zakat


Kabupaten Magelang.

Menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) mendefinisikan Metode

Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang

dapat diamati (Moleong, 2005: 4). Pendekatan kualitatif digunakan untuk

mengungkapkan data deskriptif dari informasi tentang apa yang mereka

lakukan, dan yang mereka alami terhadap fokus penelitian. Penelitian

menggunakan metode kualitatif karena ada beberapa pertimbangan antara

lain; pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila

9

berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan

secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga,

metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak

penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi

(Moleong, 2005: 9).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan atau metode deskriptif

yang merupakan sebuah penelitian kelompok manusia atau suatu objek,

set, kondisi, sistem pemikiran ataupun suatu kelas istimewa (Nazir, 1985:

63).

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi

gambaran, lukisan secara sistematik, faktual dan akurat, mengenal fakta-

fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Ciri-ciri

metode deskriptif secara harfiah adalah metode penelitian untuk membuat

gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini

berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka. Tetapi dalam

pengertian metode penelitian yang lebih luas, penelitian deskriptif

mencakup metode penelitian yang lebih luas di luar metode sejarah dan

eksperimental, dan secara lebih umum sering diberi nama metode survey.

Kerja peneliti bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena-

fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesa-hipotesa,

membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu

masalah yang ingin dipecahkan. Dalam mengumpulkan data digunakan

teknik wawancara, dengan menggunakan schedule questionair ataupun

interview guide (Nazir, 1960: 64).

2. Kehadiran Peneliti

10

Pada penelitian kualitatif ini, kehadiran peneliti mutlak diperlukan.

Hal ini dikarenakan instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah

peneliti itu sendiri. Karena dengan terjun langsung ke lapangan maka

peneliti dapat melihat secara langsung fenomena di daerah lapangan

seperti "kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit, Ia

sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis,

penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya".

Jadi, kunci dari penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri karena ia

bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data, sedangkan

instrumen selain manusia mempunyai fungsi terbatas, yaitu hanya sebagai

pendukung tugas peneliti.

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini dibuktikan dengan surat izin

meneliti guna mendapatkan data yang diperlukan peneliti oleh subjek atau

informan. Hal ini karena sebelum penelitian dilaksanakan, peneliti terlebih

dahulu mengajukan surat izin penelitian kepada lembaga yang

bersangkutan.

Adapun peran peneliti dalam penelitian ini adalah diawali dengan

pengamat tidak sepenuhnya sebagai peneliti, akan tetapi masih melakukan

fungsi pengamatan. Peneliti disini pada waktu penelitian mengadakan

pengamatan langsung, sehingga diketahui fenomena-fenomena yang

nampak. Secara umum kehadiran peneliti di lapangan dilakukan dalam 3

tahap yaitu:

a. Penelitian pendahuluan yang bertujuan mengenal lapangan

penelitian.

11

b. Pengumpulan data, dalam bagian ini peneliti secara khusus

menyimpulkan data.

c. Evaluasi data yang bertujuan menilai data yang diperoleh di

lapangan penelitian dengan kenyataan yang ada.

Peneliti harus berusaha dapat menghindari pengaruh subjektif dan

menjaga lingkungan secara alamiah agar proses sosial yang terjadi berjalan

sebagaimana biasanya. Di sinilah pentingnya peneliti kualitatif menahan

dirinya untuk tidak terlalu jauh intervensinya terhadap lingkungan yang

menjadi objek penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penilitian ini adalah Badan Amil Zakat (BAZ) kabupaten

Magelang. Lokasinya terletak di Desa Salamkanci Kecamatan Bandongan

Kabupaten Magelang. Peneliti memilih lokasi ini karena BAZ di

Salamkanci sudah melaksanakan edaran Bupati Magelang mengenai

pelaksanaan BAZDA yang ada di Kabupaten Magelang, sehingga

memudahkan peneliti untuk melakukan identifikasi.

4. Sumber Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut berupa

informasi dalam bentuk sumber data yang tertulis.Menurut Lofland (1984:47)

sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, menyatakan bahwa sumber

data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain (Moleong,

2011: 157).

Data yang diperoleh adalah data deskriptif berupa kata-kata tertulis

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan data yang

12

diperoleh adalah hasil dari wawancara dan observasi kepada anggota

BAZIS dan masyarakat Desa Salamkanci Kecamatan Bandongan

Kabupaten Magelang. Adapun sumber data dalam hal ini adalah:

a. Sumber data utama (primer)

Sumber data yang diambil peneliti melalui wawancara dan

observasi. Sumber data primer diperoleh langsung dari subyek

penelitian. Sumber data primer merupakan data yang

dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh peneliti dari sumber

utama. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data utama

yaitu anggota BAZIS, masyarakat Desa Salamkanci.

b. Data Sekunder

Data di atas dimaksudkan untuk melengkapi data primer dari

kegiatan peneliti. Data skunder berasal dari dokumen-dokumen

berupa catatan-catatan. Meleong juga menjelaskan tentang

sumber data penting lainnya adalah berbagai sumber tertulis

seperti buku disertasi, buku riwayat hidup, jurnal, dokumen-

dokumen, arsip-arsip, evaluasi buku harian dan lain-lain. Selain

itu foto dan data statistik juga termasuk sumber data tambahan (

Moleong, 2011: 113). Dalam kotnteks ini peniliti gunakan adalah

data-data yang diperlukan seperti data tentang orang yang zakat,

infaq dan shodaqoh. Orang-orang yang menerima zakat, infaq dan

shodaqoh.

5. Proses pengumpulan Data

a. Observasi atau Pengamatan

13

Observasi adalah sebuah pengamatan dan pencatatan dengan

sistematik mengenai fenomena yang diteliti (Hadi, 1990: 131).

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data keadaan lokasi

umum penelitian, keadaan masyarakat Desa Salamkanci sehingga

dapat diperoleh informasi tentang pengelolaan zakat, infaq dan

shodaqoh sesuai UU No.23 tahun 2011.

b. Interview atau Wawancara

Interview adalah metode pengumpulan data dengan proses

tanya jawab dengan cara lisan dimana dua orang atau lebih saling

berhadapan secara fisik (Surakhmad, 1985: 132). Dengan metode

ini, penulis mendapatkan informasi ataupun data tentang

pelaksanaan penyaluran zakat melalui Badan Amil Zakat


Kabupaten Magelang khususnya di Bazis Desa Salamkanci.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode atau alat untuk mengumpulkan

data mengenai hal-hal yang berupa catatan, traskip buku, surat

kabar, notulen, agenda dan lain sebagainya (Arikunto, 1998: 236).

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran

pelaksanaan penyaluran zakat melalui Badan Amil Zakat


Kabupaten Magelang.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan kualitatif deskriptif

yang terdiri dari kegiatan, yaitu pengumpulan data sekaligus reduksi data,

14

penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verikasi (Hebermen, 1992:

16). Pertama, setelah pengumpulan data selesai, maka tahap selanjutnya

melakukan reduksi data yaitu menggolongkan, mengarahkan, membuang

yang tidak perlu dan pengorganisasian sehingga data terpilih. Kedua, data

yang telah direduksi akan dibentuk dalam narasi. Ketiga, penarikan

kesimpulan dari data yang telah disajikan pada tahap kedua.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengambilan data-data melalui tiga tahapan, di antaranya yaitu tahap

pendahuluan, tahap penyaringan dan tahap melengkapi data yang masih

kurang. Dari ketiga tahap itu, untuk pengecekan keabsahan data banyak

terjadi pada tahap penyaringan data. Oleh sebab itu, jika terdapat data yang

tidak relevan dan kurang memadai maka akan dilakukan penyaringan data

sekali lagi di lapangan, sehingga data tersebut memiliki kadar validitas

yang tinggi.

Moleong berpendapat bahwa: ” Dalam penelitian diperlukan suatu

teknik pemeriksaan keabsahan data. Sedangkan untuk memperoleh

keabsahan temuan perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan

teknik sebagai berikut:

a. Presistent Observation (ketekunan pengamatan) yaitu dalam

mengadakan observasi secara terus menerus terhadap objek penelitian

guna memahami gejala lebih mendalam terhadap berbagai aktivitas

yang sedang berlangsung di lokasi penelitian. Dalam hal ini yang

15

berkaitan dengan zakat, infaq dan shodaqoh yang sesuai dengan UU

No. 23 tahun 2011.

b. Triangulasi yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan

sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau

pembanding terhadap data. Triangulasi yang digunakan dalam

penelitian ini adalah triangulasi sumber data dengan cara

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu

informasi yang diperoleh melalui waktu alat yang berbeda dalam

metode kualitatif. Sehingga perbandingan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah pengamatan zakat, infaq dan shodaqoh yang

sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011 di Desa Salamkanci Kecamatan

Bandongan Kabupaten Magelang dengan wawancara oleh beberapa

informan.

c. Analisis Kasus Negatif dilakukan dengan jalan mengumpulkan

contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan

informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan

pembanding.

d. Pengecekan Anggota. Pengecekan dengan anggota yang terlibat

dalam proses pengumpulan data sangat penting dalam pemeriksaan

derajat kepercayaan. Yang dicek dengan anggota yang terlibat

meliputi data, kategori analisis, penafsiran dan kesimpulan (Moleong,

2011: 326).

8. Tahap-tahap Penelitian

Adapun prosedur atau tahap penelitian yang peneliti lakukan dalam

penelitian ini secara garis besarnya adalah sebagai berikut:

16

a. Tahap Pra Lapangan

Ada enam tahap yang harus dilakukan oleh peneliti dalam

tahapan ini ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu

dipahami, yaitu etika penelitian lapangan. Enam tahapan tersebut

antara lain yaitu menyusun rancangan penelitian, memilih

lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, dan menyiapkan

perlengkapan penelitian ( Moleong, 2011: 127). Konteks tahapan

di atas penelitian Pertama, menentukan lapangan dengan

pertimbangan bahwa Desa Salamkanci dalah salah satu daerah

yang memiliki BAZIS yang telah berdiri sudah lama, mempunyai

data-data yang diperlukan, serta mempunyai BAZIS yang tertata.

Kedua Menyusun proposal penelitian, Proposal penelitian ini

digunakan untuk meminta izin kepada lembaga yang terkait

sesuai dengan sumber data yang diperlukan.

b. Tahap Pelaksanaan Penelitian

1) Pengumpulan data

Mengadakan observasi langsung ke Desa Salamkanci

dengan melibatkan beberapa informan untuk memperoleh

data, yakni:

a) Wawancara dengan kepala Desa Salamkanci.

b) Wawancara dengan anggota BAZIS.

c) Wawancara dengan masyarakat atau informan.

d) Observasi langsung dan pengambilan data langsung

dari lapangan.

17

e) Menela’ah teori-teori yang relevan.

2) Mengidentifikasi data

Data yang sudah terkumpul dari hasil wawancara,

dokumentasi dan observasi diidentifikasi agar

memudahkan peneliti dalam menganalisa sesuai dengan

tujuan yang diinginkan.

c. Tahap Akhir Penelitian

Tahap ketiga merupakan analisis data, pada setiap tahap ini

peneliti lakukan dengan mengecek dan memeriksa keabsahan data

dengan fenomena maupun dokumentasi untuk membuktikan

keabsahan data yang peneliti kumpulkan. Analisis dilakukan

sepanjang penelitian dan dilakukan terus menerus dari awal

sampai akhir penelitian dan dilakukan terus menerus dari awal

sampai akhir penelitian. Pengamatan tidak mungkin tanpa analisis

dan tafsiran untuk mengetahui apa maknanya.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian yang

sistematis untuk pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada.

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, yang meliputi: Latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode

penelitian yang meliputi : pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti,

lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data,

pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian serta sistematika

penulisan .

18

Bab II landasan teori, dalam bab ini akan dikaji masalah pengelolaaan zakat

oleh pemerintah sebelum UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat,

masalah latar belakang diundangkannya UU No. 23 tahun 2011 tentang

pengelolaan zakat, serta tujuan dari UU No.23 tahun 2011 dan pengelolaan

zakat oleh Pemerintah RI setelah UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan

zakat.

Bab III pelaksanaan zakat di Bazis Desa Salamkanci Kecamatan Bandongan

Kabupaten Magelang. Bab ini meliputi letak geografis Desa Salamkanci.

Sejarah dan profil Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Desa

Salamkanci Kabupaten Magelang. Objek dan bentuk pendistribusian zakat

Bazis Desa Salamkanci, faktor apa saja yang menjadi penghambat dan

pendukung penyaluran zakat melalui Badan Amil Zakat di Desa Salamkanci

Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang tahun 2012.

Bab IV analisis terhadap pelaksanaan dan pengelolaan zakat di Bazis Desa

Salamkanci Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang. Bab ini meliputi,

analisis pelaksanaan dan penyaluran zakat melalui Badan Amil Zakat

berdasarkan UU No.23 tahun 2011. Analisis pengaruh UU No 23 tahun 2011

tentang pengelolaan zakat di Kabupaten Magelang. Analisis faktor

penghambat dan pendukung pelaksanaan pengelolaan zakat melalui Badan

Amil Zakat di Desa Salamkanci.

BabV penutup; adapun dalam bab yang terakhir, penulis akan mencoba

menarik simpulan dari penilitian dan saran.

20

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengelolaan zakat oleh pemerintah sebelum UU No. 23 tahun 2011

Tentang pengelolaan zakat.

Sejak Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah selalu mengutus

kepada sahabat untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya. Hal ini

ditunjukan ayat al Qur’an dan hadis Nabi sebagai berikut:

خذ من ا مو ا لھم صد قة تطھر ھم وتز كیھم بھا وصل علیھم ا ن صلو ا تك سكن لھم و ا هللا سمیع

علیم

Arinya : Pungutlah sedekah dari sebagian harta bensa mereka untuk

membersihkan dan mensucikan mereka, dan doakanlah mereka, karena

sebenarnya doamu itu adalah menjadi penawar hati untuk mereka. Dan Allah

maha mendengar dan maha mengetahui (Qs, At-Taubah: 103).

Hadis Nabi;

تؤ خذ من ا غنیا ء ھم فتر د على فقر ا ء ھم

Artinya : Diambil (zakat) dari orang-orang kaya mereka, lalu

diberikan kepada orang-orang fakir miskin (HR. Bukhori II/505 no.1331).

Rasulullah Muhammad membangun lembaga zakat sebagai sebuah

sistem untuk menciptakan keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan social.

Pada masa itu, masyarakat Islam merupakan masyarakat yang hidup dalam

jalinan persaudaraan yang kuat dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi

berkat berfungsinya sistem tersebut. Sistem diadakan untuk mentransformasi

masyarakat dengan ketimpangan social ekonomi menjadi masyarakat adil dan

makmur. Sumber-sumber keuangan masyarakat yang terdiri dari zakat, infaq,

21

sodaqoh, rampasan perang (ghanimah), jizyah, kharaj, rikaz, fai’,bea cukai,

serta waqaf dikelola lewat Bait al-Mal. Sumber-sumber itu terdapat pada para

aghniya (the have) yang disebut sebagai kelompok muzakki, lalu dana yang

terhimpun didistribusikan kepada kelompok masyarakat yang berhak

(mustahiq) yang terdiri dari delapan kelompok (Khasanah, 2010:6).

Sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60 sebagai berikut;

* $yJ RÎ) àM »s%y‰¢Á 9$# Ïä!#t�s)àÿù=Ï9 ÈûüÅ3»|¡ yJø9$#ur tû,Î#ÏJ»yèø9$#ur $pköŽn=tæ Ïpxÿ©9xsßJø9$#ur öNåkæ5qè=è% † Îûur É> $s%Ìh�9$#

tûüÏBÌ�»tóø9$#ur † Îûur È@ ‹Î6y™ «! $# Èûøó$#ur È@ ‹Î6¡¡ 9$# ( ZpŸÒ ƒÌ�sù šÆ ÏiB «! $# 3 ª! $#ur íOŠÎ=tæ ÒO‹Å6 ym ÇÏÉÈ

Artinya ; sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang

fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhuntang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa orang yang berhak menerima

zakat itu adalah; 1. fakir: orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan

yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak

memilik suami, ayah-ibu, dan keturunan yang dapat

membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun

tempat tinggal (AL-Zuhayly, 1984: 280).

2. Miskin: orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya

tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya (AL-

Zuhayly, 1984: 281).

3. Amil: orang atau badan lembaga yang mendapat tugas untuk

mengambil, memungut, dan menerima zakat dari para muzaki,

menjaga dan memeliharanya kemudian menyalurkannya kepada

22

mustahiq, dengan persyaratan sebagai amil zakat ; akil baliq

(mukallaf), memahami hukum zakat dengan baik, jujur, amanah

memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas keamilan

(Mufraini,2006: 188).

4. Muallaf: orang yang diharapkan kecenderungan hatinya atau

keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam atau terhalangnya

niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan adanya

kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum

muslimin dari musuh (Qordawi ,1991: 563).

5. Riqab: para budak muslim yang telah membuat perjanjian

dengan tuannya (al-makatabun) untuk dimerdekakan dan tidak

memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka,

meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang

mati-matian, mereka tidak mungkin melepaskan diri dari orang

yang tidak menginginkan kemerdekaannya kecuali telah

membuat perjanjia. Jika ada seorang hamba yang yang dibeli,

uangnya tidak akan diberikan kepadanya melainkan pada

tuannya. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk memberikan

zakat kepada para budak itu agar dapat memerdekakan diri

mereka (AL-Zuhayly, 1984: 285).

6. Gharim (orang yang banyak hutang): orang-orang yang

memiliki hutang, baik hutang itu untuk dirinya sendiri maupun

bukan, baik utang itu dipergunakan untuk hal-hal yang baik

maupun untuk melakukan kemaksiatan,jika utang itu

dilakukannya untuk kepentingan sendiri, dia tidak berhak

23

mendapatkan bagian dari zakat kecuali dia adalah seorang yang

dianggap fakir. Tetapi, jika utang itu untuk kepentingan orang

banyak yang berada dibawah tanggung jawabnya, untuk

menebus denda pembunuhan atau menghilangkan barang orang

lain, dia boleh diberi bagian zakat (AL-Zuhayly, 1984: 286).

7. Sabilillah: yaitu perjalanan spiritual atau keduniaan yang di

upayakan untuk mencapai ridho Allah, baik dalam hal berbau

akidah maupun aplikasi mekanisme nilai Islam perbuatan.

Sabilillah kerap di artikan sebagai jihad (berperang) karena

memang pada sejumlah Al-Quran, arti dari kata fisabilillah

sangat berdekatan dengan pemahaman jihad berperang di jalan

Allah. Namun demikian, bila kita menelaah lebih dalam

memahami kata fisabilillah ternyata lebih luas dari pengertian

berperang di Jalan Allah. Sebagaimana golongan Hanafiah

berpendapat dalam mengartikan kata “fisabilillah” menurut abu

Yusuf menyatakan bahwa sabilillah itu adalah sukarelawan

jihad muslim yang kehabisan akomodasi dan perbekalannya

mereka adalah yang tidak sanggup bergabung dengan tentara

Islam, karena kefakiran akomodasi atau bahan pangan untuk

bekal. Dana zakat disalurkan kepada mereka dengan tujuan agar

mereka dapat mengejar ketertinggalan mereka dari tentara

perang muslim yang pergi ke medan jihad (Mufraini,2006:202).

8. Ibnu sabil: orang yang bepergian (musafir) untuk melaksanakan

suatu hal yang baik (tha’ah) tidak termasuk maksiat (AL-

Zuhayly, 1984: 289).

24

Selain orang-orang yang berhak menerima zakat, ada pula beberapa

orang atau kelompok yang tidak boleh mendapat pembagian zakat, yaitu:

1. Orang kaya yang mempunyai kelebihan harta

2. Orang kuat yang mampu bekerja

3. Orang yang tidak beragama dan orang fakir yang memerangi

Islam

4. Anak-anak orang yang mengeluarkan zakat, kedua orang tua dan

istrinya

5. Keluarga Nabi S.A.W yaitu Banu Hasyim saja, atau Banu

Hasyim dan Banu AL-Mutholib (Qardawi, 1991: 673).

Yang menjadi kunci keberhasilan lembaga zakat dalam mengatasi

masalah kesenjangan sosial dan kemiskinan adalah kepastian hukum

pelaksanaan zakat, yang eksekusinya langsung dilakukan oleh aparat Negara.

Berdasarkan pengertian ayat 103 surat 10 ( at-Taubah ) dan Hadist Nabi serta

kebijakan para ‘Khulafa’ur Rasyidun’ dapat ditandaskan, bahwa lembaga

pengelola zakat adalah penguasa atau pemerintah. Untuk memanfaatkan dan

mendayagunakan zakat dengan sebaik-baiknya diperlukan kebijakan lembaga

pengelolaan zakat dengan melibatkan peran pemerintah. Dana zakat itu tidak

harus diberikan kepada yang berhak secara apa adanya tetapi dapat diberikan

dalam bentuk lain yang dapat digunakan sebagai sarana produktif sehingga

dapat melepaskan fakir-miskin dari ketergantungan pada belas kasihan orang

lain. Dengan catatan bahwa dana zakat yang diberikan tersebut harus

diserahterimakan dahulu kepada yang berhak (mustahiq) kemudian baru

ditawarkan apakah dana tersebut mau diikutkan suatu proyek atau dibelikan

sesuatu yang bisa dimanfaatkan, dana itu haruslah atas nama mustahiq

25

tersebut bukan milik amil lagi, sedangkan peran amil disini hanya

memfasilitasi untuk membantu para mustahiq agar ada peningkatan taraf

hidupnya (Khasanah, 2010 : 11).

Pada era reformasi tahun 1998, setelah menyusul runtuhnya

kepemimpinan nasional Orde Baru, terjadi kemajuan signifikan di bidang

politik dan sosial kemasyarakatan. Setahun setelah reformasi tersebut, yakni

1999 terbitlah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan

Zakat. Di era reformasi, pemerintah berupaya untuk menyempurnakan sistem

pengelolaan zakat di tanah air agar potensi zakat dapat dimanfaatkan untuk

memperbaiki kondisi sosial ekonomi bangsa yang terpuruk akibat resesi

ekonomi dunia dan krisis multi dimensi yang melanda Indonesia. Untuk

itulah pada tahun 1999, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR) telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang

pengelolaan Zakat, yang kemudian diikuti dengan dikeleluarkannya

Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal

Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 tahun 2000 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Zakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun

1999 ini, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang

dibentuk oleh Pemerintah yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah

untuk tingkat kewilayahan dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk

dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas

(organisasi masyarakat) Islam, yayasan dan institusi lainnya. Dalam Undang-

undang Nomor 38 tahun 1999 dijelaskan prinsip pengelolaan zakat secara

profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama

26

pemerintah. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban memberikan

perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dn

pengelola zakat. Dari segi kelembagaan tidak ada perubahan yang

fundamental dibanding kondisi sebelum tahun 1970-an. Pegelolaan zakat

dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah, tetapi

kedudukan formal badan itu sendiri tidak terlalu jauh berbeda dibanding masa

lalu. Amil zakat tidak memiliki power untuk menyuruh orang membayar

zakat. Mereka tidak diregistrasi dan diatur oleh pemerintah seperti halnya

petugas pajak guna mewujudkan masyarakat yang peduli bahwa zakat adalah

kewajiban (http://aliboron.wordpress.com/2010/10/26/pengelolaan-zakat-di-

indonesia-perspektif-peran-negara/. 16 juni 2012).

Dalam upaya pengumpulan zakat, pemerintah telah mengukuhkan

Badan Amil Zakat (BAZ), yaitu, lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh

pemerintah, yang personalia pengurusnya terdiri atas ulama, cendekiawan,

profesional, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah, dan Lembaga Amil

Zakat (LAZ), yaitu, lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat,

yang pengukuhannya dilakukan oleh pemerintah bila telah memenuhi

persyaratan tertentu. Lembaga-lembaga ini ditugaskan sebagai lembaga yang

mengelola, mengumpulkan, penyaluran, dan memberdayakan para penerima

zakat dari dana zakat. Peran pemerintah tidak dapat diandalkan sepenuhnya

dalam mewujudkan kesejahteraan, karena itulah diperlukan peran dari

lembaga-lembaga tersebut (UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat).

Sejak era reformasi kendala yang menjadi penghalang bagi

pelembagaan zakat secara perlahan mulai tekuak antara lain dengan lahirnya

Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Sesuai dengan

27

pasal-pasal dalam Undang-undang tersebut, bahwa pemerintah tidak

berfungsi sebagai operator yang mengelola zakat tetapi pemerintah berfungsi

sebagai regulator, motivator, koordinator dan fasilitator. Pengelolaan zakat

dilakukan oleh badan yang dibentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan

oleh masyarakat dan diberi otoritas formal melalui pengukuhan pemerintah.

Dengan lahirnya Undang-Undang tersebut pemerintah dalam hal ini

Departemen Agama melakukan berbagai upaya dalam rangka memberikan

dorongan dan fasilitas agar pengelolaan zakat yang dilakukan Badan Amil

Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat dilakukan secara

professional, amanah dan transparan, sehingga tujuan pengelolaan zakat bagi

sebesar-besarnya kemaslahatan dan kemakmuran umat dapat tercapai

(Khasanah, 2010 : 12).

Hal yang terpenting dalam mengelola zakat adalah cara yang

ditempuhnya dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat. Yang

menjadi latar belakang perlu dibuatnya peraturan perundangan tentang

pengelolaan zakat agar organisasi pengelola zakat tidak menempuh caranya

sendiri-sendiri. Saat ini telah ada berbagai ketentuan perundangan yang

mengatur tentang masalah tersebut,yaitu dengan dikeluarkannya Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU No.7 Tahun 1983

tentang pajak penghasilan. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun

1999 tentang pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat (Hafifudin,2002 : 126). Serta yang

terbaru adalah Undang-undang No 23 Tahun 2011 atas revisi dari Undang-

28

undang No 38 Tahun 1999. Dengan adanya peraturan tersebut, pengelolaan

zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat, baik Badan Amil Zakat

(BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) diharapkan bisa lebih baik

dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat muzakki kepada organisasi

pengelola zakat.

Sementara itu, kedudukan BAZ adalah sebagai organisasi pengelola

zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang pembentukannya harus sesuai

dengan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam keputusan Dirjen Bimas

Islam dan Urusan Haji No.D/291 Tahun 2001. Sedangakan LAZ adalah

organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa

masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh

pemerintah (Khasanah, 2010 : 69).

Dalam penyaluran zakat,infaq dan sodaqoh (ZIS) kepada masyarakat

sebanyak 8 asnaf (golongan) ada 2 golongan yang ditiadakan karena untuk

riqob dianggap sudah tidak ada dan untuk amil sudah diambilkan dari dana

subsidi pemerintah setempat. Hampir semua ketentuan mengenai pengelolaan

BAZIS ditetapkan dengan SK Gubernur. Penentuan prosentase pembagian

ZIS ditetapkan oleh SK Gubernur tahun 1991 dengan ketentuan sebagai

berikut, 40% untuk fakir miskin, 50% untuk sabilillah, 10%untuk muallaf,

gharimin dan ibnu sabil. Pada tahun berikutnya 1992/1993, 60% untuk fakir

miskin, 30% untuk fisabilillah, 10% untuk muallaf, gharimin dan ibnu sabil

(Dasuki, 1996 : 160).

B. Latar Belakang Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan

Zakat.

29

Mulai akhir tahun 2011 Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang

baru diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 november 2011 dan

ditempatkan pada lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor

115, merupakan pengganti dari Undang-Undang No 38 tahun 1999. Salah

satu pertimbangan diterbitkannya UU ini adalah sebagaimana disebutkan

pada butir (e) bahwa UU No.38 tahun 1999 dinilai oleh DPR sudah tidak

sesuai perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Sementara hal

penting lain dan tidak diangkat sebagai pertimbangan adalah bahwa tidak

kurang dari 12 tahun kita belajar melaksanakan syariat zakat tidak sedikitnya

memperoleh perhatian anggota DPR. Seolah-olah kerja DPR sebelumnya dan

para pegiat ZIS selama ini tidak memiliki nilai sedikitpun sumbangannya

terhadap kesejahteraan masyarakat miskin. Ini semua tentu merupakan hak

para anggota dewan.

Dalam Undang-Undang No 23 tahun 2011 ini tidak tercantum pasal

perkataan atau pernyataan bahwa ; “ setiap Warga Negara Indonesia yang

beragama Islam (dan mampu) atau badan yang di miliki oleh orang muslim

berkewajiban menunaikan zakat seperti pasal 2 UU No 38 tahun 1999.

Artinya UU ini sudah tidak taat asas yang tercantum dalam pasal 2 ayat (a)

UU No 23 tahun 2011 yang bunyinya ; “ Pengelolaan zakat berdasarkan

syariat Islam.” Apalagi jika dikaitkan dengan dekrit presiden 5 juli 1959

kembali ke UUD 1945. Piagam Jakarta tertanggal 22 juni 1945 menjiwai

UUD 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi

tersebut. Artinya setiap Warga Negara Indonesia yang beragama Islam wajib

melaksanakan syariah Islam, termasuk kewajiban menunaikan zakat.

Menghilangkan kewajiban Warga Negara Indonesia yang beragama Islam

30

atau badan yang dimiliki oleh orang muslimin menunaikan zakat, dapat

diartikan sama dengan pencoretan 7 kata dalam piagam Jakarta kota (http;//

basrimangun. Blogspot.com/2011/12/uu-pengelolaan-zakat-2011.html.17 juni

2012).

Dalam penjelasan atas UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan

Zakat di tegaskan bahwa BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non

structural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden

melalui Menteri Agama. Artinya BAZNAS yang merupakan (Badan) Amil (

Zakat nasional) terbukti sepenuhnya berada dibawah kendali pemerintah atau

Menteri Agama. Atas dasar tersebut maka posisi Badan Amil Zakat (BAZ)

dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) haruslah setara dan tidak ada diskriminatif.

Jangan diposisikan LAZ sebagai pembantu BAZNAS seperti tercantum pada

pasal 1 ayat 7 dan 8 UU 23 tahun 2011. BAZ adalah Badan Amil Zakat yang

dibentuk oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat, sedangkan LAZ

adalah Lembaga Amil Zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat,

namun harus dikukuhkan oleh pemerintah walaupun. Walaupun BAZ

dibentuk oleh pemerintah dengan bantuan masyarakat mestinya peranan

masyarakat harus lebih dominan di dalam kepengurusan BAZ. Pemerintah

hanyalah inisiator dalam pembentukan BAZ guna membentuk tim penyeleksi

yang terdiri dari unsur ulama, cendikia, tenaga professional, praktisi

pengelola zakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terkait, dari

unsure pemerintah. Ikut hadirnya unsur pemerintah dalam BAZ terkait

dengan tugas pokok fungsinya, kementrian agama,personilnya diambil dari

Urusan Agama Islam (URAIS) sedangkan dari seksi social jumlah tiap

tingkatan cukup masing-masing satu orang tiap tingkatan kelembagaan.

31

Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No D/291 tahun 2000

tentang pedoman teknis pengelolaan zakat dapat dijadikan referensi untuk

penyusunan pengurus BAZNAS atau LAZNAS Daerah, Propinsi, serta

kabupaten atau kota (http;// basrimangun. Blogspot.com/2011/12/uu-

pengelolaan-zakat-2011.html.18 juni 2012).

Dengan disahkannya UU ini, muncul banyak tanggapan. Sebagian

masyarakat mengkhawatirkan keberadaan UU ini. Kalau-kalau ada agenda

menyulitkan umat Islam dalam menunaikan zakat. Sebagian ahli menilai UU

ini bisa kontraproduktif. Bahkan ada LAZ yang berencana untuk melakukan

uji materil. Berbagai tanggapan telah terinventarisasi. Pengurus BAZNAS

cukup memberikan jaminan, bahwa aspirasi LAZ akan diakomodasikan.Agar

semua kekhawatiran dan penilaian dapat diinternalisasikan dalam pengaturan

tindak lanjut, baik melalui PP maupun Peraturan Menteri (

http://www.forumzakat.net/index.php?act=viewartikel&id=77. 20 juni 2012).

Secara eksplisit latar belakang UU ini disebutkan dalam bagian

pertimbangan, yaitu; Pertama, bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-

tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk

beribadah menurut agamanya dan kepercayaanya. Kedua, bahwa menunaikan

zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan

syariat Islam. Ketiga, bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang

bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Keempat, bahwa dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna, zakat

harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam; Kelima, bahwa

Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah

tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat

32

sehingga perlu diganti; maka dari alasan hal-hal diatas perlu dibentuk

Undang-Undang tentang pengelolaan zakat. Dibandingkan dengan UU No 38

Tahun 1999, UU Pengelolaan Zakat baru mengatur hal yang berbeda sama

sekali terkait dengan konsep kelembagaan BAZNAS. BAZNAS dalam UU

Pengelolaan Zakat baru merupakan satu lembaga yang definitif dan diatur

secara rigid. Sedangkan BAZNAS dalam UU No 38 Tahun 1999 merupakan

bentuk dari badan amil zakat yang hanya diatur fungsinya saja, sedangkan

pengaturan mengenai BAZNAS secara definitif diatur dalam peraturan

pelaksananya, yaitu, Keputusan Presiden No 8 Tahun 2001 tentang Badan

Amil Zakat Nasional (UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat).

C. Tujuan Undang-Undang No 23 tahun 2011

Dari latar belakang di atas menunjukan bahwa pemerintah

mendukung upaya pelaksanaan syariat Islam dalam pengelolaan zakat.

Diharapkan dengan dikeluarkan UU tentang pengelolaan zakat dapat menjadi

legitimasi badan pengelola zakat baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun

masyarakat.

Dengan UU ini, semua lembaga pengelola zakat harus mengkoversi

sesuai dengan Undang-undang ini, baik dari segi teknis dan yuridis. Jadi

lembaga-lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh ormas maupun

organisasi-organisasi tertentu harus berbadan hukum dan memenuhi syarat-

syarat tertentu yang ditentukan oleh Undang-undang ini. Tujuan utama UU

ini adalah terwujudnya kemandirian pranata Islam berupa lembaga keuangan

yang dikelola oleh umat Islam untuk digunakan sebagai kemaslahatan umat.

Dalam pasal 3 UU No 23 tahun 2011, disebutkan bahwa tujuan dari

pengelolaan zakat adalah Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi

33

pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kedua, meningkatkan manfaat zakat

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan

kemiskinan.

D. Pengelolaan zakat oleh Pemerintah RI setelah UU No. 23 tahun 2011

Tentang Pengelolaan Zakat.

Baznas merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah untuk

mengelola zakat. Badan ini dibentuk setelah diberlakukannya UU tentang

pengelolaan zakat pada tahun 2011. Di mana tujuan UU ini adalah untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara social dan ekonomi belum

mampu.

Landasan hukum badan ini adalah amanat UU No 23 tahun 2011 dan

Surat Keputusan Presiden RI No 115 tahun 2011 tanggal 25 november 2011,

maka didirikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjadi lembaga

pengumpul dan penyalur zakat resmi dan juga sebagai koordinator Badan

Amil Zakat Daerah.

Adapun latar belakang perlunya didirikan BAZNAS adalah melihat

realita bangsa yang memperihatinkan, diantaranya:

1. Kemiskinan meningkat

2. Pengangguran semakin bertambah yang diakibatkan karena

tidak tersedianya lapangan kerja

3. Anak jalanan dan pengemis semakin banyak

4. Kejahatan semakin meningkat dan keamanan tidak terjamin

5. Harga-harga selalu bergerak naik

34

6. Kepercayaan kepada pemerintah dan aparaturnya menurun

7. Pengurus masjid-masjid turun jalan dengan meminta dana

untuk pembangunan masjid.

Dari fenomena krisis yang sedemikian rupa menyadarkan kita telah

terjadi kesenjangan yang menyebabkan terjadinya penyimpangan yang

mengarah pada anarkisme dan kesesatan. Sebagai langkah konkrit yang harus

dilakukan adalah memberikan solusi yang paling tepat untuk dapat keluar

dari krisis yang berkepanjangan, Yaitu dengan menyandarkan diri pada al-

Quran dan as-Sunnah yang sesuai dengan konsep Islam, yaitu lewat zakat,

infaq, dan sadaqah. Target yang ingin dicapai melalui zakat adalah

mengangkat harkat dan martabat kaum dhuafa, orang kaya, bangsa dan

Negara (www.baznasgo.com; 10 juli 2012).

Pengelolaan zakat akan optimal jika, pertama , zakat dikelola oleh

sebuah organisasi pengelola zakat yang memiliki otoritas. Dalam hal ini

UU No. 23 Tahun 2011 merumuskan organisasi pengelola zakat secara

lebih tegas sehingga memiliki kepastian hukum. Kedua , pada saat yang

sama, pengelolaan zakat memerlukan akuntabilitas dan profesionalitas

sehingga mampu bermanfaat lebih banyak sesuai tujuan zakat itu

sendiri.Dalam UU No. 38 Tahun 1999, otorisasi terhadap lembaga

pengelola zakat tidak tegas. Ketidak tegasan itu membuat pengelolaan

zakat tidak optimal. Karena lemahnya koordinasi BAZNAS dan BAZDA.

Apalagi koordinasi dengan lembaga-lembaga amil zakat yang dikelola oleh

masyararakat.UU No. 23 Tahun 2011 mengatur tentang: Pertama , sistem

manajemen zakat yang akan terintegrasi. Dalam sistem ini, BAZNAS

ditempatkan sebagai satu-satunya lembaga pemegang otoritas zakat.

35

Pemerintah akan berperan dalam pembinaan regulasi dan pengawasan.

BAZNAS sebagai organisasi pemerintah nonstruktural yang sehari-hari

berkoordinasi dengan Kementerian Agama akan mengoordinir

pengelolaan zakat secara nasional. Kedua , dengan pengelolaan zakat

yang dilakukan oleh organisasi yang memiliki badan hukum resmi, maka

kepentingan umat akan lebih terlindungi. Pada saatnya nanti muzaki akan

lebih mudah melaksanakan zakat dan dana dijamin aman, serta para

mustahik akan lebih mudah memperoleh bantuan.

Saat ini Baznas dijabat oleh Prof. Dr. KH Didin Hafidhuddin, M.Sc

(61tahun) sebagai ketua umum Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) yang

dibentuk pada tanggal tanggal 25 november 2011, berdasarkan Kepres No.

115/2011. Adapun program kerja Baznas secara umum sebagai berikut:

1. Kebijakan Mutu

a. Pembinaan, pengembangan dan penyadaran kewajiban

berzakat demi meningkatkan kesejahteraan serta kualitas

kehidupan masyarakat.

b. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi muzaki dan

mustahik Baznas.

c. Membuat program pemberdayaan yang terencana dan

berkesinambungan dalam meningkatkan taraf hidup

mustahik menjadi muzaki.

d. Menyajikan data penerimaan dan pendayagunaan zakat

yang akurat karena didukung oleh amil yang bekerja

secara professional.

36

e. Manajemen yang fokusterhadap pembinaan dan

pengembangan sumber daya manusia sebagai amil yang

menjalankan amanah.

a. Selalu mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja

bagi seluruh amil BAZNAS (www. Baznas. or. id: 24juni

2012).

2. Tujuan Mutu

b. Menjadikan program unggulan BAZNAS sebagai arus

utama program pendayagunaan Organisasi Pengelola Zakat

(OPZ) seluruh Indonesia.

c. Memaksimalkan partisipasi organisasi pengelola zakat

dalam mendukung program bersama pendayagunaan

nasional.

d. Fokus kepada instansi pemerintah, BUMN dan Luar Negeri

melalui penguatan regulasi.

e. Penguatan sentralisasi data nasional baik muzaki maupun

jumlah penghimpunan.

f. Melakukan sosialisasi dan edukasi bersama.

g. Optimalisasi KKI (Koordinasi, Konsultasi, Informasi)

melalui penyusunan mekanisme dan sistem koordinasi,

penguatan lembaga serta SDM OPZ.

h. Meningkatkan kerjasama antar lembaga nasional dan

internasional.

i. Intensifikasi dan ekstensifikasi hubungan kemitraan dan

koordinasi dengan instansi pemerintah, BUMN, perbankan

37

syariah,dan organisasi social/keagamaan di dalam dan luar

negeri.

j. Peningkatan sumber dana dan sumber daya

(www.baznasgo.com; 10 juli 2012).

BAB III PELAKSANAAN ZAKAT DI BAZIS DESA SALAMKANCI KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG

A. Letak Geografis Desa Salamkanci

1. Legenda dan sejarah Desa Salamkanci

Desa Salamkanci merupakan Desa yang tidak terlepas dari nilai-

nilai sejarah. Desa yang tak luput dari penjajahan kaum penjajah yang

menjajah bangsa Indonesia selama berabad-abad lamanya. Penjajahan

menjadikan Desa Salamkanci mempunyai semangat untuk menjadi yang

merdeka.

Pada era sebelum kemerdekaan kira-kira Tahun 1935, wilayah

Salamkanci terdiri dari beberapa Desa diantaranya Desa Krajan dan Desa

Karangsari. Desa Krajan terletak di Krajan 1 atau dusun Salam 1,

Sedangkan Desa Karangsari berlokasi di Dusun Semali. Beberapa dusun

lain, seperti Kanci dan Bolong juga mempunyai makna sejarah. Dusun

Kanci yang pada waktu zaman penjajah dinamai Kanci karena ketika

para penjajah masuk ke dusun tersebut merasakan “kancilen” yang

38

maknanya kebingungan, kemudian dinamai Dusun Bolong karena di

dusun tersebut ada mitos adanya sebuah lubang besar.

Pada masa itu hubungan kedua Desa dengan dusun –dusun yang

ada sangat harmonis dalam segala hal. Atas prakarsa para tokoh di kedua

Desa baik tokoh agama, tokoh masyarkat, dan tokoh pemudanya

akhirnya pada tahun 1940 di sepakati untuk penggabungan kedua Desa

itu menjadi satu Desa, satu kepimimpinan. Tujuan penggabungan kedua

Desa agar keselamatan, kebersamaan persatuan dan kesatuan semakin

kuat dan tokoh di bawah satu kepemimpinan satu Kepala Desa. Nama

Desa yang disepakati oleh tokoh –tokoh kedua Desa tersebut adalah

Salamkanci, yang mengandung makna religi yaitu Selamat dari

marabahaya, aman, tentram sepanjang masa khususnya pada saat itu

selamat dari kekejaman para kaum penjajah (Dokumen Desa

Salamkanci).

Sejak penggabungan Desa menjadi Desa Salamkanci, hingga saat

ini sudah ada pergantian Kepala Desa sampai 4 kali. Yaitu sejak

kepemimpinan Bapak Honggo Diprojo yang pertama kali ( 1957-1989 ),

dilanjutkan dengan Kepemimpinan oleh Bapak Zainuddin Sumarno (

1989-1999 ), kemudian oleh Bapak Asnal Fauzi dan yang sekarang tahun

2012 oleh Bapak Mustofa sampai sekarang.

2. Geografis

Desa Salamkanci secara administrasi termasuk wilayah

Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang terletak di sebelah utara

Kabupaten Magelang dengan jarak 17 Km dan 4 Km dari Kecamatan

39

Bandongan. Desa Salamkanci terdiri dari 9 Dusun 10 RW dan 30 RT.

Luas wilayah 343 Ha dengan batas-batas :

a. Sebelah utara : Desa Sukodadi

b. Sebelah Selatan : Desa Sukosari

c. Sebelah Timur : Desa Kedungsari

d. Sebelah Barat : Desa Balekerto Kec. Kaliangkrik

3. Keadaan penduduk

Jumlah penduduk

Jumlah total : 3.722 jiwa

Terdiri dari :

a. Laki-laki : 1.864 jiwa

b. Perempuan : 1.908 jiwa

Jumlah Kepala Keluarga : 1.013 jiwa (Dokumen Desa Salamkanci).

4. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan Desa Salamkanci masih sangat rendah, hal ini

disebabkan karena taraf ekonomi masyarakat dengan penghasilan rendah

dan fasilitas pendidikan kurang memadai. Fasilitas pendidikan di Desa

Salamkanci meliputi :

a. 2 Sekolah Taman Kanak-kanak

b. 4 Sekolah Dasar

c. 1 Madrasah Tsanawiyah

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan No Tingkat Pendidikan Jumlah

1 Tidak Tamat SD 187

2 Tamat SD/ Sederajat 1425

40

3 Tamat SLTP/ Sederajat 1075

4 Tamat SLTA/ Sederajat 472

5 D1/D2/D3/ Diploma 102

6 S1/S2 34

Jumlah 3295

Sumber : Data Sekunder Monografi Desa Salamkanci 2010

5. Mata Pencaharian

Sebagian besar keluarga Desa Salamkanci mempunyai mata

pencaharian di bidang pertanian. Menurut catatan Monografi Desa

Salamkanci tahun 2008 terdiri dari :

a. Penduduk petani : 654 Orang

b. Buruh tani : 617 Orang

c. Buruh/ Swasta : 243 Orang

d. Pegawai Negeri : 149 Orang

e. Pengrajin : 6 Orang

f. Pedangang : 40 Orang

g. Peternak : 2 Orang

h. Montir : 4 Orang

Tabel 2.Potensi Zakat Desa Salamkanci menurut Mata Pencaharian No Jenis Mata Pencaharian Jumlah

1 Petani 623

2 Buruh Tani 617

3 Buruh Bangunan 381

41

4 PNS/TNI/ABRI 188

5 Pedagamg 134

6 Lain-lain 668

Jumlah 2531

Sumber : Data Sekunder Monografi Desa Salamkanci 2010

6. Pola Penggunaan Lahan

Luas Desa Salamkanci secara keseluruhan sebesar 343 Ha. Hal

tersebut dapat dilihat dan dirinci dari luas lahan untuk kegiatan pertanian

yaitu tanah sawah seluas 215 Ha, tanah kering seluas 88 Ha, lahan yang

digunakan untuk jalan dan kuburan seluas 15 Ha, pekarangan 25 Ha, dan

yang lainnya sungai. Perincian penggunaan lahan lebih jelas dapat dilihat

pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Luas dan penggunaan Lahan Desa Salamkanci No Penggunanan Lahan Luas (Ha)

1 Sawah 215

2 Tanah Kering 88

3 Kuburan 15

4 Pekarangan 25

Sumber : Data Monografi Desa Salamkanci 2010

7. Pemilikan Ternak

Selain bekerja sebagai petani maupun buruh bangunan dan pertokoan,

penduduk Desa Salamkanci sebagian kecil juga memelihara ternak untuk

mata pencaharian dan menampung tenaga kerja dari sekitar penduduk dari

Desa Salamkanci.

42

Ada 2 tempat peternak di wilayah Kanci 1

a. Ternak Ayam Pedaging, 3 pekerja dengan jumlah 11.000 ekor

(1.500 m)

b. Ternak Burung Gemak, 3 pekerja dengan jumlah 10.000 ekor

(11.400 m)

Selain itu juga ada beberapa peternak kecil-kecil yang ada di wilayah

Desa Salamkanci diantaranya ternak itik karena memang wilayah

Salamkanci kebanyakan persawahan sehingga sangat cocok untuk

berternak itik dan untuk menambah penghasilan keluarga untuk

menopang kebutuhan. Cara pemeliharaannya juga masih sangat sederhana

sekali.

Tabel 4.Kepemilikan Ternak Desa Salamkanci No Kepemilikan Ternak Jumlah (ekor)

1 Kerbau 23 ekor

2 Sapi 21 ekor

3 Itik 1.223 ekor

4 Ayam 3.125 ekor

5 Kambing 147 ekor

6 Entok 528 ekor

7 Perikanan 9 bedeng kolam


8. Sarana dan Prasarana Desa

43

Lalu lintas perhubungan ibukota Kecamatan Bandongan dan

kabupaten Magelang dihubungkan dengan jalan dengan kontruksi jalan

beraspal. Sedangkan dari pusat Desa / kantor Desa menuju keseluruhan

dusun dihubungkan dengan jalan keras yaitu betonisasi. Jalan yang ada di

dusun-dusun juga sudah mengalami pengerasan walaupun masih dengan

botonisasi semen.

9. Kelembagaan Desa

Kelembagaan dapat diartiakan organisasi dan aturan main yang

menentukan ruang gerak tersebut dalam mencapai tujuannya. Secara

umum adanya Undang-undang Peraturan Pemerintah. Keputusan

Presiden, Peraturan Daerah dan Keputusan Pimpinan Daerah, adalah

aturan main yang memberi gerak berjalannya organisasi kelembagaan

masyarakat adalah suatu himpunan norma-norma dari tingkatan yang

berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat,

dimana wujud kongkritnya adalah asosiasi.

Tabel 5.Lembaga-lembaga yang ada di Desa Salamkanci No Jenis kelembagaan Desa Jumlah Pengurus/

Kader

1 Badan Perwakilan Desa 7 Orang

2 Lembaga Permasyarakatan Masyarakat Desa

13 Orang

3 Lembaga Pemberdayan Perempuan dan Keluarga

24 Orang

4 RT 30 Unit

5 RW 10 Unit

6 KTNA 8 Orang

7 Kelompok Tani 8 Kelompok

8 Kelompok Kesenian 4 Kelompok

44

9 TK 5 Orang

10 SD 17 Orang

11 MI 17 Orang

12 Posyandu 22 Orang

13 Pesantren 15 Orang

14 Kelompok Tani Ternak 50 Orang

15 MTs 11 rang


B. Profil Badan Amil Zakat di Desa Salamkanci Kecamatan Bandongan

Kabupaten Magelang

1. Sejarah Badan Amil Zakat

Zakat sebagai salah satu kewajiban yang disyari’atkan agama Islam

kepada umatnya merupakan salah satu bentuk konkrit dari jaminan sosial,

yang jika dikelola dengan baik dimungkinkan dapat membangun

pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Pemanfaatan zakat sangat

tergantung pada pengelolaannya, pendayagunaan zakat yang pengelolaannya

baik akan memenuhi fungsingnya sebagai lembaga ibadah sekaligus sebagai

sarana untuk menanggulangi beberapa masalah sosial, oleh karena itu di

perlukan adanya suatu badan atau wadah yang mengelola zakat, di sini di

perlukan adanya campur tangan ulama dan umara’ (pemerintah) tentu dengan

memperhatikan kepentingan dan kemaslahatan umat Islam (Dokumen Bazis

Desa Salamkanci).

Mengingat pentingnya hal tersebut para ulama dan umara’ Desa

Salamkanci dengan tekad yang bulat dilandasi niat untuk menegakkan agama

Allah, terpanggil untuk mendirikan lembaga zakat yang merupakan lembaga

sosial keagamaan. Maka melalui musyawaroh yang dihadiri para ulama dan

45

umara’ serta tokoh-tokoh masyarakat pada hari kamis, tanggal 2 September

1988, disepakati berdirinya suatu organisasi sosial kegamaan yang diberi

nama Badan Amil Zakat Infaq Shadaqoh (BAZIS). Kemudian Bazis ini

diresmikan berdirinya pada tanggal 28 Desember 1988 di Desa Salamkanci

dan disahkan oleh Keputusan Desa dengan Nomor : 2003/03/Kep-Des/III/89.

1. Motivasi pendirian Bazis ini di ilhami beberapa hal, di antaranya :

a. Masyarakat Desa Salamkanci hampir seluruhnyaberagama Islam,

pelaksanaan ibadah seperti sholat, puasa dan zakat serta ibadah

ijtima’iyyah seperti mengeluarkan sodaqoh baik yang wajib

maupun sunah berlangsung dengan baik, namun khusus

menyangkut zakat pelaksanaannya belum seragam, bahkan masih

ada yang belum sesuai dengan aturan semestinya, tentang apa dan

berapa ketentuan yang harus dikeluarkan zakatnya maupun kepada

siapa dan bagaimana zakat itu harus dikeluarkan belum ada

lembaga yang mengurusinya (Dokumen Bazis Desa Salamkanci).

b. Mata pencaharian penduduk Desa Salamkanci sekitar 57% sebagai

petani baik petani pemilik tanah maupun petani penggarap/buruh

tani. Untuk mengefektifkan distribusi zakat, infaq dan sodaqoh

dalam upaya pengentasan kemiskinan yang notabene buruh tani,

perlu adanya lembaga sosial keagamaan yang menanganinya

(Dokumen Bazis Desa Salamkanci).

c. Melihat keberhasilan Bazis di tempat lain, seperti di Desa

Putukerjo, Gondanglegi, Malang, Jawa Timur, dan kesedian

Umara’ untuk mengeluarkan zakat dari tanah bengkok, sekaligus

bersedia mengerakkan Bazis.

46

d. Dengan masyarakat yang homogeny religiusitasnya serta peran

ulama yang cukup qualified dan mau berjuang li kalimatillah ( ال

ت ا هللا عال ء كلما ) masyarakat mendukung gagasan-gagasan baru

untuk meningkatkan kualitas agama maupun Desanya (Dokumen

Bazis Desa Salamkanci).

2. Azas, Akidah dan Kedudukan

a. Organisasi ini berazaskan Pancasila.

b. Organisasi ini berakidahkan Islam.

c. Organisasi ini bersifat sosial, independent, dan tidak terikat kepada

Ormas atau Orpol apapun (Dokumen Bazis Desa Salamkanci).

3. Tujuan

a. Organisasi ini bertujuan mengaktifkan pengamalan-pengamalan

ajaran Islam, terutama di bidang zakat, infaq dan shodaqoh.

b. Organisasi ini bertujuan meringankan beban dan meningkatkan taraf

hidup para du’afa, fuqura’ dan masakin.

c. Organisasi ini bertujuan menjalin ukhuwah Islamiyah (Dokumen


4. Keanggotaan

a. Aparat Desa Salamkanci yaitu : Kades, Sekdes, Kaur, dan Kadus Desa

Salamkanci.

b. Muzaki yaitu umat Islam yang mempunyai penghasilan di wilayah

Desa Salamkanci dan sudah mencapai nisab.

c. Mustahiq zakat yaitu penduduk Desa Salamkanci yang termasuk salah

satu asnaf delapan, sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran.

47

d. Donatur tetap yaitu dermawan yang secara rutin mengeluarkan infaq

atau shodaqohnya melalui BAZIS Salamkanci (Dokumen Bazis Desa

Salamkanci).

5. Kewajiban Anggota

a. Patuh dan taat kepada ajaran agama Islam.

b. Menerima, mendukung dan membantu segala langkah

kebijakansanaan BAZIS Desa Salamkanci.

c. Memupuk dan memelihara ukhuwah Islamiyah.

6. Hak-hak Anggota

a. Menghadiri rapat anggota, mengemukakan pendapat dan memberikan

suara.

b. Memilih dan dipilih menjadi pengurus/jabatan lain yang ditetapkan

baginya.

c. Memberikan peringatan dan koreksi kepada pengurus dengan tujuan

yang baik dan dengan cara yang baik pula.

d. Mendapatkan bimbingan pelayanan sesuai dengan ketentuan


7. Mekanisme pengelolaan zakat

a. Organisasi ini berusaha mengelola zakat dengan mengumpulkan dari

para muzaki (wajib zakat) dengan sistem pasif dan aktif serta

membagikannya kepada mustahiq zakat (orang yang menerima zakat).

b. Organisasi ini berusaha menggali dan menumbuh kembangkan serta

menyalurkan zakat, infaq,dan shodaqoh dengan skala prioritas.

e. Organisasi ini berusaha member motivasi dan mengarahkan

masyarakat untuk berperan aktif dalam melaksanakan program

48

pemerintah, membangun manusia Indonesia seutuhnya (Dokumen


8. Keuangan dan Distribusi

Keuangan diperoleh dari :

1. Para wajib zakat

2. Donatur tetap

3. Sumbangan yang tidak mengikat

4. Usaha-usaha lain yang halal (Dokumen Bazis Desa Salamkanci).

9. Distribusi

a. Zakat dibagikan kepada 5 asnaf dari 8 asnaf yang ada di Desa

Salamkanci, dengan perincian sebagai berikut :

1) Fuqara’ 75 %

2) Masakin 75%

3) Amil 5% termasuk biaya pengembangan

4) Gharim 10%

5) Sabilillah 10%

b. Infaq digunakan sebagai stimulant pengembangan fisik dengan

pertimbangan skala prioritas program.

c. Shodaqoh untuk memberikan bantuan kepada para du’afa (Dokumen


10. Struktur Bazis Desa Salamkanci

Stuktur dan personalia pengurus bazis Desa Salamkanci periode

2012/2015

DEWAN PERTIMBANGAN

Ketua : Bp. KH.R Muhaimin Asnawi

49

Wakil ketua : Bp. KH. Muslim Ismail

Sekretaris : Bp. KH. M Nadjmudin Khulaimi

Anggota : Bp. H. Zaenudin Sumarno

: Bp. Hadi Mansur

KOMISI PENGAWAS

Ketua : Bp. Mustofa

Wakil Ketua : Bp. H. Asnal Fauzi

Sekretaris : Bp. Totok Sumaryana

Anggota : Bp. Slamet Ahmad

: Bp. Ashadi

BADAN PELAKSANA

Ketua : Bp. HR M Soecipto

Wakil Ketua : Bp. H. Hanif Fanani NH

Sekretaris : Bp. Gufron Tholib. S.Pd

Wakil Sekretaris : Bp. Muthohar

Bendahara : Bp. KH. Ismail Bajuri

Wakil Bendahara : Bp. Muhammad Iryanto

Seksi-seksi :

Zakat : Bp. Drs. Murtadho

: Bp. Shodikin, S.Hi

Infaq : Bp. Abdul Rofiq

: Bp. Khanafi

Sodakoh : Bp. Muh Run

: Bp. Muztahis

Unit Kerja ( Pokja/KK )

50

: 1. KK Bazis Salam I

: 2. KK Bazis Salam II

: 3. KK Bazis Kanci I

: 4. KK Bazis Kanci II

: 5. Bazis Semali

: 6. KK Bazis Karang Duren

: 7. KK Bazis Derepan

: 8. KK Bazis Gotaan

: 9. KK Bazis Semen

: 10. KK Bazis Mudan

: 11. KK Bazis Bolong

: 12. KK Bazis Dalangan du’afa


Dari struktur kepengurusan Bazis Desa Salamkanci di atas adapun tugas

pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Dewan Pertimbangan

1. Fungsi : sebagai penasehat, meliputi aspek syari’ah dan aspek

managerial.

2. Tugas Pokok : memberikan pertimbangan berkenaan dengan

pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan

ZIS kepada badan pelaksana.

b. Komisi Pengawas

1. Fungsi : sebagai pengawas internal atas operasional kegiatan yang

dilaksanakan badan pelaksana

51

2. Tugas Pokok : mengadakan pengawasan atas pelaksanaan

pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh

badan pelaksanaan.

c. Badan Pelaksana

1. Fungsi : sebagai pelaksana pengelola zakat, infaq dan shodaqoh

2. Tugas Pokok : menyelenggarakan pengumpulan, pendistribusian

dan pendayagunaan ZIS sesuai dengan ketentuan agama dan

memperhatikan pertimbangan yang disampaikan oleh dewan

pertimbanagn.

3. Unit Kerja (Pokja/KK)

Untuk mengefektifkan kerja organisasi dan pengembangan

kegiatan, pada setiap RW dibentuk kelompok kerja sebagai

memudahkan para muzaki.

C. Objek dan Bentuk Pendistribusian Zakat BAZIS Desa Salamkanci

1. Pendanaan Zakat

Zakat adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat Islam

yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditentukan oleh

orang Islam.

Dalam pengumpulan zakat sesuai dengan intruksi surat at-taubah (9) :

103, pengurus BAZIS menggunakan dua sistem, yaitu :

a. Sistem Pasif

Yang dimaksud pengumpulan zakat dengan sistem pasif ialah

Amil (pengurus BAZIS) menunggu dari para muzaki (wajib zakat)

52

dengan cara menyetor dan diberi batasan tetentu. Cara ini

diperuntukkan bagi muzaki yang sudah sadar akan kewajibannya.

b. Sistem Aktif

Yang dimaksud dengan sistem aktif ialah Amil mendatangi para

muzaki dari rumah ke rumah, bagi yang belum sadar akan

kewajibannya. Sistem yang kedua ini pada saat ini tidak dilakukan

karena sebagian besar muzaki sudah sadar menyetor langsung

kepada BAZIS ( wawancara dengan bapak Gufron Tholib 16 Juli

2012 ).

2. Distribusi Zakat

Sebelum ada BAZIS pembagian zakat di Desa Salamkanci bervariasi,

misalnya zakat padi (makanan pokok) ada yang setelah panen dibagikan

sendiri kepada para tetangga dekatnya bahkan ada juga yang untuk

menambah upah mengetam, tetapi juga ada yang dibagikan melalui

kelompok-kelompok pengajian atau koperasi Baitul Mu’awanah disamping

itu juga ada sebagian kecil yang belum sadar untuk mengeluarkan zakatnya.

Baru setelah ada BAZIS distribusi zakat diatur sebagai berikut :

a. Bagian 75% untuk fakir miskin

75% untuk fakir miskin dibagikan setiap menjelang hari raya,

biasanya tanggal 21 ramadhan melalui KK BAZIS masing-

masing, dengan ketentuan terbuka dihadapan publik serta bersifat

konsumtif, baik berupa uang tunai maupun natural (missal :

peralatan pertanian) dan bersifat produktif baik berupa uang tunai

untuk dikembangkan sebagai modal usaha atau berupa hewan

ternak, atau lainnya.

53

b. Bagian 10% untuk sabilillah/sabililbir

10% untuk sabilillah/sabililbir diwujudkan untuk

pembangunan/perbaikan beberapa masjib, mushola, dan majlis

ta’lim besrta pengasuhnya. Dalam hal ini lebih banyak

menggunakan dana infaq dan shodaqoh.

c. Bagian 10% untuk gharim

10% untuk gharim diberikan kepada panitia kegiatan atau proyek

yang bersifat umum dan mempunyai hutang dengan skala

prioritas, dan secara bergilir misalnya untuk panitia pembangunan

masjid/mushola yang mempunyai hutang.

d. Bagian 5% untuk amil

5% untuk amil dan pengembangan, diwujudkan untuk membeli

buku kas kepada 9 kelompok kerja BAZIS. Namun sering dengan

perkembangannya ada penambahan golongan mustahiq zakat,

yaitu ibnu sabil yang diberikan kepada santri pondok pesantren.

Bagiannya diambilkan dengan mengurangi bagian untuk fakir

miskin, bagian untuk fakir miskin yang tadinya 75% menjadi 70%

dan yang 5% untuk bagian ibnu sabil.

Dengan sistem distribusi zakat yang tiap tahun menjelang hari raya

dibagikan kepada yang berhak sebagaimana yang telah dijelaskan diatas,

maka fungsi BAZIS baru pada tahap mengelola dan mendayagunakannya

untuk keperluan kelangsungan hidup sejahtera bagi fakir miskin. Dengan

demikian hasil pendanaan BAZIS yang dikumpulkan mulai awal tahun, pada

akhir tahun dibagikan kepada yang berhak. Sisa bagian untuk fakir miskin

diberikan kepada fakir miskin yang dianggap paling Masyaqot (paling susah).

54

Sehingga BAZIS tidak mempunyai sisa, kecuali sedikit untuk biaya

administrasi, di sisi lain BAZIS dalam mendistribusikan zakat serta dana

infaq dan shadaqoh dibedakan secara ketat. Zakat hanya diperuntukkan

kepada 8 asnaf (wawancara dengan bapak H. Muslim Ismail 19 Juli 2012).

Sedangkan menyangkut kepentingan umum (maslahat amanah)

seperti pembangunan gardu ronda, perbaikan jalan, gorong-gorong tidak

diambilkan dari harta zakat. Kepentingan masyarakat yang menDesak seperti

penyelenggaraan jenazah juga tidak diambilkan dari harta zakat, tetapi dari

harta infaq dan shadaqoh. Sehubungan dengan sistem zakat yang bersifat

produktif berupa uang tunai yang dikembangkan sebagai modal, pada salah

satu KK BAZIS yaitu KK BAZIS Kanci II dana zakat tersebut dibagikan

melalui anak KK BAZIS (per RT), untuk dikembangkan melalui Koperasi

Fakir Miskin (KFM), koperasi ini menyediakan pinjaman dana untuk modal

usaha bagi para fakir miskin. Karena KFM anggotanya terbatas hanya untuk

fakir miskin saja sebab dananya bersumber dari masyarakat, maka seiring

dengan perkembangannya KFM berubah menjadi Koperasi Unit Bersama

(KUB). Dana yang berasal dari zakat dikembalikan/dibagikan seluruhnya

kepada fakir miskin dan untuk penggalian dana KUB selanjutnya melalui

infaq bergilir agar anggotanya tidak lagi terbatas hanya dari golongan fakir

miskin saja (wawancara dengan bapak H.Muslim Ismail 28 Juli 2012).

Berikut tabel pemasukan zakat Bazis Desa Salamkanci.

Tabel.6 Pemasukan zakat BAZIS Desa Salamkanci tahun 2009/2010

Dari Perangkat Desa Salamkanci Rp. 5.650.000,-

KK Salam I Rp 350.000

55

KK Salam II Rp 350.000

in KK Kanci I Rp 350.000

Sk

KK Kanci II Rp 350.000

Mi KK Semali Rp 350.000

r KK Derepan Rp 335.000

ki KK Gotaan Rp 335.000

Fa

KK Karangduren Rp 335.000

KK Semen Rp 300.000 %

KK Mudan Rp 300.000 70

KK Bolong Rp 300.000 KK Dalangan Rp 300.000

20% Ghorim & Salam 1 Rp 500.000 Sabilillah Sisa Rp 650.000 5% Ibnu Sabil Santri Pondok Rp 282.500

5% Amil Amil & ADMINISTRASI Rp 282.500

JUMLAH Rp 5.650.000

Sumber: Dokumen BAZIS Salamkanci 2010 Distribusi bagian untuk fakir miskin ke dusun dengan

mempertimbangkan kepadatan penduduk masing-masing KK BAZIS. Bagian

untuk sabilillah dan ghorim diberikan bergilir ke tiap-tiap dusun/KK BAZIS.

Pendistribusian kemudian dilanjutkan oleh masing-masing KK BAZIS,

seperti pada salah satu KK BAZIS Desa Salamkanci yaitu KK BAZIS dusun

kanci II (wawancara dengan bapak Muthohar 31 Juli 2012).

Tabel. 7 Pemasukan Zakat Salamkanci Tahun 2009/2010

No Nama Pemasukan Jumlah

1 Saldo Tahun Lalu Rp 103.000

Rp 103.000

2 Dari BAZIS Desa Salamkanci

Rp 350.000

Rp 453.000

3 Dari Muzakki Rp 8.938.500

Rp 9.391.500

Sumber: Dokumen BAZIS tanggal 20 september 2010

56

Tabel. 8 Pembagian Zakat Desa Salamkanci Periode 2009/2010

Prosentasi Penerima Pengeluaran Jumlah

50% Amil dan

Pembagian Rp 451.925 Rp 451.925

10% Sabilillah Rp 903.850 Rp 1.355.775

10% Ghorim Rp 903.850 Rp 2.259.625

Fakir A Rp 2.704.000 Rp 4.963.625

Fakir B Rp 828.000 Rp 5.791.625

Miskin A Rp 2.130.000 Rp 7.921.625

Miskin B Rp 1.402.000 Rp 9.323.625

Sisa Rp 67.875 Rp 9.391.500

Sumber : Dokumen BAZIS tanggal 20 Septenber 2010

Distribusi untuk fakir miskin dibagi rata dengan diklasifikasi menjadi

4 kelompok, seprti untuk tahun 2009-2010 :

1. Fakir A, ditetapkan penghasilannya hanya dapat memenuhi kurang dari

30% dari kebutuhannya, untuk kepala keluarga diberikan Rp.50.000,-

2. Fakir B, diperkirakan penghasilannya hanya dapat memenuhi kurang

dari 50% dari kebutuhannya, untuk kepala keluarga diberikan Rp.

40.000,-

3. Miskin A, diperkirakan penghasilannya hanya dapat memenuhi kurang

dari 70% dari kebutuhannya, untuk kepala keluarga diberikan Rp.

30.000,-

4. Miskin B, diperkirakan penghasilannya hanya dapat memenuhi kurang

dari 80 % dari kebutuhannya, untuk kepala keluarga diberikan Rp.

20.000,-. Ditambah dengan jumlah anggota keluarganya masing-masing

Rp. 10.000,-perkepala.

57

Selain klasifikasi diatas masih ada dua klasifikasi untuk fakir miskin :

Pertama , fakir yaitu orang yang tidak mempunyai penghasilan atau harta

yang produktif untuk memenuhi kebutuhannya. Dan miskin yaitu orang yang

memiliki penghasilan atau harta yang produktif tapi tidak dapat memenuhi

kebutuhannya. Kedua, fakir yaitu orang yang tidak dapat memenuhi

kebutuhannya dan meminta untuk diberi zakat sedangkan miskin yaitu orang

yang tidak memenuhi kebutuhannya tapi tidak minta untuk diberi zakat.

Saldo sebagai cadangan apabila ada yang terlewat dan apabila ternyata tidak

ada maka biasanya setelah hari raya diberikan kepada fakir miskin yang

dianggap paling susah (Masyaqot). Untuk bagian ghorim, muzaki bisa juga

menjadi mustahiq hanya saja untuk Desa Salamkanci yang bisa menerima

zakat atas nama ghorim bukanlah hutang perorangan tapi hutang untuk

kepentingan umum.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat

Pengelolaan zakat di Bazis Desa Salamkanci hingga kini belum

memberikan hasil yang optimal. Pengumpulan maupun pemberdayaan dana

zakat masih belum mampu memberikan pengaruh terlalu besar bagi

terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Padahal, pengelolaan zakat telah

ditopang oleh sebuah perangkat hukum yaitu UU No 23 tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat.

Banyak kendala dan hambatan yang dialami oleh para pengurus Bazis

di Desa Salamkanci untuk menggalang dana zakat dari masyarakat. Faktor

yang mempengaruhi kecilnya kepercayaan masyarakat terhadap

kepengurusan Bazis. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

58

1) Terbatasnya pengetahuan masyarakat yang berkaitan dengan

ibadah zakat

2) Konsepsi zakat yang masih dirasa terlalu sederhana dan tradisional.

Hingga akhirnya dalam pelaksanaannya pun masih sangat

sederhana, yaitu cukup dibagikan langsung sendiri kepada

lingkungannya atau kepada kyai yang disenangi

3) Sifat manusia yang kikir. Sehingga jika kekayaan itu diperoleh atas

jerih payah dalam memeras otak, keringat dan kemampuannya

sendiri, sehingga makin beratlah orang tersebut untuk

mengeluarkan zakatnya

4) Pembenturan kepentingan: dalam konteks ini dimana masyarakat

ketika berkewajiban untuk membayar zakat ada juga kepentingan

yang lain yang harus dipenuhi oleh masyarakat, seperti untuk

membayar tagihan listrik, tagihan Perusahaan Daerah Air Minum

(PDAM), membayar angsuran kredit motor dan sebagainya.

5) Belum adanya kantor/gedung untuk pengurus Bazis, hal ini

disebabkan kurangnya dukungan dari Pemerintah kota Magelang.

6) Kepercayaan muzaki, dimana banyak muzaki yang masih khawatir

zakat yang diserahkannya hanya dipergunakan oleh amilnya

Disamping itu juga ada faktor-faktor pendukung dalam terlakasananya

para pengurus untuk mengelola zakat demi terwujudnya kesejahteraan

masyarakat. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

59

1) Bazis Salamkanci sudah mempunyai peraturan daerah (Perda),

sehingga Bazis Salamkanci mempunyai landasan yang jelas dalam

melaksanakan pengelolaan zakat.

2) banyaknya ulama yang ada di Desa Salamkanci sebagai peran

dalam melakukan sosialisasi terhadap ummatnya tentang

pentingnya zakat.

3) Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil dan professional

4) Manajemen pengelolaan zakat yang baik

5) Fasilitas yang memadai (dana operasional, sarana kerja dan

dukungan kebijakan)

BAB IV ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN ZAKAT

DI BAZIS SALAMKANCI KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2012

A. Analisis Pelaksanaan Penyaluran Zakat melalui Badan Amil Zakat

berdasarkan UU No.23 tahun 2011

Sebenarnya kesadaran masyarakat Salamkanci untuk membayar zakat

sangatlah besar, mengingat banyaknya warga untuk selalu membayar zakat

60

dalam setiap kesempatan yang ada. Hal ini disebabkan karena tingginya

kesadaran masyarakat akan makna, tujuan, serta hikmah zakat itu sendiri.

Selain itu, kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada Badan Amil Zakat.

Dengan demikian, profesionalisme pengurus Badan Amil Zakat dalam

pelaksanaan pengelolaan zakat memberikan pandangan yang positif kepada

masyarakat yang ingin menyalurkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat di

Salamkanci.

Profesionalisme pengurus Bazis Salamkanci ini dibuktikan dengan

adanya Unit Kerja (Pokja/KK) dari masing-masing dusun guna memudahkan

para muzaki yang ingin menyalurkan zakatnya, selain untuk memudahkan

para muzaki, para pengurus Pokja ini sendiri langsung mendatangi para

muzaki yang ingin menyalurkan zakatnya. Misalnya, ketika ada petani yang

sedang memanen hasil pertaniannya dan dari hasil tersebut sudah mencapai

nisob maka pengurus Pokja ini mengingatkan kepada petani untuk membayar

zakat dari hasil panen tersebut.

Keberadaan Bazis di Salamkanci sebagai satu-satunya unit yang

diberi kewenangan mengelola zakat, infaq, dan shadaqoh di lingkungan

Salamkanci, seharusnya bisa menjadi pusat perhatian tersendiri dan

memberikan dampak positif dan menghasilkan produktifitas yang tinggi bagi

para muzaki dan seluruh komponen masyarakat Salamkanci.

Seperti yang sudah penulis sajikan pada Bab III bahwa seluruh

kegiatan yang berkenaan dengan Pengelolaan Zakat harus berpedoman pada

UU No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan demikian,

keberadaan Bazis di Salamkanci Kecamatan Bandongan Kabupaten

Magelang sebagai Lembaga Pengelola Zakat, dalam pengelolaannya harus

61

mengacu pada UU No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Berdasakan

UU No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka seluruh Organisasi

Pengelola Zakat (OPZ) harus berada di bawah pengawasan pemerintah atau

Negara, sehingga dana zakat dapat didistribusikan kepada masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan pengelolaan ZIS para pengurus Bazis

Salamkanci sudah sesuai dengan pasal 27 tentang pendayagunaan zakat,

dikarenakan Bazis Salamkanci juga melaksanakan edaran Bupati tentang

BAZDA, dalam edaran tersebut bahwa agar dana ZIS dapat tersalurkan

sampai kepada Mustahiq dan dapat berdaya guna serta berhasil guna, maka

pendistribusiannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif dan produktif.

Dalam pasal 3 UU No. 23 tahun 2011, disebutkan bahwa tujuan dari

pengelola zakat adalah; Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi

pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kedua, meningkatkatkan manfaat zakat

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan

kemiskinan. Dalam hal ini Bazis Salamkanci dalam pendistribusian zakat

bisa dikatakan belum sesuai apa yang diharapkan dalam pasal 3 UU No. 23

tahun 2011 ayat kedua; meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dimana dalam

pendistribusian zakat yang dilakukan oleh para pengurus Bazis Salamkanci

itu di distribusikan pada 1 tahun sekali, itu artinya para mustahiq yang

mendapatkan zakat dari pendistribusian Bazis tersebut tidak bisa untuk

memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya dan tidak bisa meningkatkan taraf

kehidupan serta untuk menanggulangi kemiskinan.

B. Analisis Pengaruh UU No.23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di

Kabupaten Magelang tahun 2012

62

Berdasarkan tulisan Airin yang terdapat dalam Suara Merdeka 12

Agustus 2012 dan yang dapat penulis simpulkan bahwa Badan Amil Zakat

Nasional (BAZNAS) bersama IPB menyimpulkan menyimpulkan, potensi

zakat umat Islam Indonesia mencapai Rp 217 triliun, namun yang berhasil

dihimpun pada 2010 baru Rp 1,5 triliun. Tahun 2011, zakat yang

dikumpulkan Baznas meningkat 15,33 persen menjadi Rp 1,73 triliun.

Artinya, zakat yang terkumpul dari seluruh wajib zakat (muzaki) belum ada

satu persennya. Kemanakah sebagian besar zakat tersalurkan? Betulkah

kesadaran muzaki untuk membayar zakat masih rendah? Bisa jadi, banyak

zakat yang terkumpul di Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh

masyarakat tapi belum dilaporkan ke Baznas. Sesuai pasal 19 UU No. 23

tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, LAZ wajib melaporkan pengumpulan,

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada Baznas

secara berkala. Hanya saja, apakah kewajiban itu sudah dilaksanakan oleh

para penanggung jawab LAZ? Menurut UU tersebut, pendirian pendirian

LAZ dan mekanisme pelaporannya kepada Baznas diatur dalam peraturan

pemerintah (PP). Sayangnya, PP itu sampai sekarang belum ada. Dalam

struktur kelembagaan pengelolaan zakat secara nasional, kehadiran LAZ

diperlukan untuk membantu Baznas dalam pengumpulan, pendistribusian,

dan pendayagunaan zakat. Dengan sarana dan prasarana Baznas yang masih

terbatas, networking yang belum merata, dan pengawasan atas LAZ yang

masih lemah, tidak mengherankan jika zakat yang terkumpul secara resmi

oleh Baznas masih sangat kecil. Baznas sendiri sebagai operator zakat

sebenarnya memiliki kredibilitas yang bagus. kelemahan utama manajemen

zakat di negeri ini adalah aspek kelembagaannya. Sistem manajemen belum

63

terbentuk, karena regulasinya saja belum lengkap. Institusi pengelola zakat

yang terpusat pada Baznas sesuai prinsip yang terintegrasi, sebagaimana

kehendak UU, belum merata.

Seperti masalah-masalah yang terjadi pada Baznas nasional diatas

bahwa UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat belum memberikan

pengaruh yang positif di kabupaten Magelang, hal ini terjadi karena

kurangnya pengawasan pemerintah kota Magelang terhadap lembaga-

lembaga pengelola zakat, dalam UU No 23 tahun 2011 pasal 34 Bab V ayat

(1), (2), (3) bahwa peran pemerintah dalam pengawasan lembaga-lembaga

pengelola zakat sangatlah penting, selain melakukan pengawasan hal yang

juga tak kalah pentingnya peran pemerintah dalam melaksanakan pembinaan

terhadap lembaga-lembaga pengelola zakat, dalam hal ini pembinaan bisa

meliputi fasilitasi, sosialisasi,serta edukasi. Hal ini terbukti dengan bahwa

belum adanya kantor atau tempat tersendiri bagi para lembaga-lembaga

pengelola zakat yang ada di kota Magelang, selama ini para lembaga-lembaga

pengelola zakat yang ada di kota Magelang masih menjadi satu tempat

dengan lembaga yang lain sebagai contoh lembaga pengelola zakat yang ada

di Salamkanci kecamatan Bandongan kabupaten Magelang ini belum

mempunyai kantor atau tempat sendiri, padahal lembaga tersebut telah berdiri

sejak lama dan telah melakukan kegiatan pengelolaa zakat yang sesuai

dengan UU yang berlaku. selama ini lembaga pengelola zakat yang ada di

tersebut masih menjadi satu kantornya dengan pihak kelurahan.

C. Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Pengelolaan

Zakat melalui Badan Amil Zakat di Salamkanci Kecamatan Bandongan

Kabupaten Magelang Tahun 2012

64

Pelaksanaan zakat di Salamkanci relative sudah berjalan dengan baik,

hal tersebut di pengaruhi beberapa faktor, di antaranya Bazis Salamkanci

sudah mempunyai peraturan daerah (Perda) sehingga Bazis Salamkanci

mempunyai landasan yang jelas dalam melaksanakan pengelolaan zakat.

Menurut penulis faktor yang tidak kalah penting juga adalah peran ulama

yang ada di Salamkanci dimana para ulama selalu melakukan sosialisasi

terhadap ummatnya tentang pentingnya zakat, faktor manajemen pengelolaan

yang baik serta SDM yang terampil dan professional serta dukungan dari

masyarakat.

Menurut Undang-undang Pengelolaan Zakat tugas pokok dari BAZ

adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai

dengan ketentuan agama. apabila tugas-tugas tersebut dilaksanakan secara

professional maka hal itu akan dapat mewujudkan tujuan pengelolaan zakat

sebagaimana diamanatkan oleh UUPZ. Yaitu Pertama, meningkatnya

pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat,. Kedua, meningkatnya

fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan

kesejahteraan masyarakat dan keadaan sosial. Ketiga, meningkatnya hasil

guna dan daya guna zakat.

Dalam kenyataannya BAZ Salamkanci banyak menghadapi kendala

untuk melakukan pengelolaan zakat secara professional guna mewujudkan

tujuan pengelolaan zakat seperti yang terdapat dalam UU pengelolaan zakat.

Fasilitas atau sarana dan prasarana yang masih kurang, fasiltas di sini

mencakup perlengkapan fisik dan biaya operasional, hal ini mengakibatkan

masyarakat umum khususnya Desa Salamkanci yang ingin berkonsultasi

tentang masalah zakat menjadi bingung, ini terbukti dengan masih adanya

65

masyarakat Desa Salamkanci yang masih terbatasnya pengetahuan berkaitan

dengan zakat. Di samping itu BAZ Desa Salamkanci belum memiliki dana

yang mencukupi untuk membiyai operasionalisasi sehari-hari termasuk untuk

melakukan sosialisasi Undang-undang Pengelolaan Zakat ke masyarakat luas.

Selama ini biaya operasional masih diambilkan dari hasil pengumpulan zakat

yang memang tidak begitu besar. Karena bantuan dana dari pemerintah tidak

ada. Padahal dalam Undang-undang dinyatakan bahwa dalam upaya untuk

menunjang pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat pemerintah wajib

membantu biaya operasionalnya (Pasal 31).

Masih adanya masyarakat yang kurang memahami tentang zakat

disebabkan kurangnya peran para pengurus Bazis dalam memberikan

penyuluhan guna membantu masyarakat agar memiliki pengetahuan tentang

segala sesuatu yang berkenaan dengan zakat dan juga memberikan pandangan

modern dan paradigma baru tentang zakat. Dengan tujuan agar masyarakat

dapat memahami betapa pentingnya pengelolaan zakat yang dapat

memberikan manfaat yang besar guna kemaslahatan umat dan tercapainya

kesejahteraan, selain itu agar dapat tersosialisasinya Undang-Undang Zakat

dan berbagai program yang dicanangkan pemerintah

66

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Sesudah menguraikan hal-hal yang berkenaan dengan zakat dan

pengelolaan zakat dan infaq atau shadaqah di BAZIS desa Salamkanci

Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang maka dapat dikemukakan beberapa

kesimpulan.

1. Pelaksanaan Penyaluran Zakat yang ada di Bazis Desa Salamkanci

Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang sudah sesuai syariat Islam dan

ketentuan undang-undang yang berlaku, hal ini dibuktikan dengan

digunakannya dua sistem yang dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat (9):

103 dimana pengurus bazis menggunakan sistem Pasif dan sistem Aktif.

2. Pengaruh UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat belum

memberikan pengaruh yang positif di Kabupaten Magelang, hal ini terbukti

dengan belum adanya kantor sendiri bagi lembaga-lembaga pengelola zakat,

seperti BAZIS yang ada di Desa Salamkanci belum mempunyai kantor

sendiri bagi para pengurus Bazis, sehingga dalam pasal 34 ayat (3)

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi

fasilitas, sosialisasi, dan edukasi, belum sepenuhnya dijalankan oleh

Pemerintah Kabupaten Magelang.

3. Faktor penghambat dalam pengelolaan zakat yang ada di Bazis Desa

Salamkanci, dalam melaksanakan tugas para pengurus Bazis Desa

Salamkanci tidak dengan mudah untuk mewujudkan tujuan dari Undang-

undangan yang berlaku, dimana dijelaskan dalam pasal 3 ayat (2) yaitu

67

meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat

dan penanggulangan kemiskinan, faktor tersebut yaitu;

a) Terbatasnya pengetahuan masyarakat yang berkaitan dengan ibadah

zakat

b) Sifat manusia yang kikir. Sehingga jika kekayaan itu diperoleh atas

jerih payah dalam memeras otak, keringat dan kemampuannya sendiri,

sehingga makin beratlah orang tersebut untuk mengeluarkan zakatnya

c) Pembenturan kepentingan: dalam konteks ini dimana masyarakat

ketika berkewajiban untuk membayar zakat ada juga kepentingan

yang lain yang harus dipenuhi oleh masyarakat, seperti untuk

membayar tagihan listrik, tagihan Perusahaan Daerah Air Minum

(PDAM), membayar angsuran kredit motor dan sebagainya.

d) Belum adanya kantor/gedung untuk pengurus Bazis, hal ini

disebabkan kurangnya dukungan dari Pemerintah kota Magelang.

e) Kepercayaan muzaki, dimana banyak muzaki yang masih khawatir

zakat yang diserahkannya hanya dipergunakan oleh amilnya

4. Faktor pendukung dalam pelaksanaan penyaluran zakat, demi terwujudnya

kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan efektivitas pelayanan dalam

pengelolaan zakat.

6) Bazis Salamkanci sudah mempunyai peraturan daerah (Perda),

sehingga Bazis Salamkanci mempunyai landasan yang jelas dalam

melaksanakan pengelolaan zakat.

68

7) Banyak ulama yang ada di Desa Salamkanci berperan sebagai

fasilitator dalam melakukan sosialisasi terhadap ummatnya tentang

pentingnya zakat.

8) Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil dan professional

9) Pengelolaan zakat yang tertata dengan baik

10) Fasilitas yang memadai (dana operasional, sarana kerja dan

dukungan kebijakan).

B. Saran

1. Karena zakat dan infaq atau shadaqah yang merupakan bagian dari nilai

ajaran Islam yang telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun

2011, tentang Pengelolaan Zakat dan Infaq atau Shadaqah, maka diharapkan

kepada umat Islam khususnya di desa Salamkanci perlu memberikan respons

positif terhadap pelaksanaan perundang-undangan dan peraturan daerah

tersebut.

2. Campur tangan pemerintah diperlukan dalam pengelolaan zakat karena

pengelolaan zakat adalah perbuatan hukum publik yang merupakan

wewenang dan tanggung jawab pemerintah atau lembaga yang disahkan oleh

pemerintah.

3. Untuk pemerintah kota supaya lebih memperhatikan lembaga-lembaga

pengelola zakat yang ada dengan memberikan fasilitas yang memadai sarana

kerja serta dukungan kebijakan.

69

DAFTAR PUSTAKA Anshori, Abdul Ghofur. 2006. Hukum dan Pemberdayaan Zakat. Yogyakarta:

Nuansa Aksara. Arikunto, Suharsami. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta:

Rineka Cipta. Ash-Shiddieqy. 1984. Pedoman Zakat. jakarta: Bulan Bintang. Dasuki, Hafid. 1996. Ensiklopedi Hukum Islam Jilid I. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve. Departemen Agama RI. 1969. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Jakarta: Jamunu. Hafidhuddin, Didin. 2002. Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani. Tim IAIN Raden Intan. 1990. Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin. Lampung. Khasanah, Umrotul. 2010. Manjemen Zakat Modern. Malang: Maliki Press. Mufraini, M. Arif. 2006. Akuntansi dan Manajemen Zakat. Jakarta: Kencana prenada

Media Group. Moleong, Lexi.J. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda

Karya. Moleong, Lexi.J. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda

Karya. Nazir Ph.D, Moh. 1985. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Permono, Sjechul Hadi. 1993. Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola

Zakat. Jakarta: Pustaka Firdaus. Qardawi, Yusuf. 1991. Hukum Zakat. terjemahan oleh Salman Harun. Jakarta:

Lentera Antar Nusa dan Mizan. Sunarto, Achmad. 1993. Terjemah Shahih Bukhori Juz II. Semarang: CV Asy Syifa’ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan

Zakat. 2012. Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia. http//aliboron.wordpress.com/2010/10/26/pengelolaan-zakat-di-indonesia-perspektif-

peran-negara/. http//basrimangun. Blogspot.com/2011/12/uu-pengelolaan-zakat-2011.html. www. Baznas. or.id. www. Baznasgo.com Dokumen Desa Salamkanci Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang Dokumen BAZIS Desa Salamkanci Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang

pelaksanaan zakat berdasarkan uu no. 23 tahun...

Documents