SOSIALISASIPeraturan Direktur JenderalPerkeretaapian TentangPedoman Pembatasan JumlahPenumpang di SaranaPerkeretaapian Dalam RangkaPencegahan PenyebaranCorona Virus Disease 2019 (COVID-19)

KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

25 NOVEMBER 2019

LATAR BELAKANGKEMENTERIANPERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

2

PEMBATASAN JUMLAH PENUMPANG

DI SARANA PERKERETAAPIAN

• UU NO. 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN

• UU NO. 6 TAHUN 2008 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN

• PP NO. 72 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

• PERMENKES NO. 9 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL

BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS

DISEASE 2019 (COVID-19)

• PERMENHUB NO. PM 18 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN TRANSPORTASI

DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

KEMENTERIANPERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

3

DASAR HUKUM :

4

PEMBATASAN JUMLAH PENUMPANG DI SARANA PERKERETAAPIAN UNTUK

MEMENUHI PENERAPAN JAGA JARAK FISIK (PHYSICAL DISTANCING)

KEMENTERIANPERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

5

KEMENTERIANPERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

KERETA API ANTAR KOTA

PEMBATASAN

JUMLAH

PENUMPANG

MAKSIMAL 65%

DARI JUMLAH

TEMPAT DUDUK

PENYEBARAN TEMPAT DUDUK

KERETA EKONOMI (K3)

*kecuali kereta api luxury

6

KEMENTERIANPERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

KERETA API PERKOTAAN

PEMBATASAN

JUMLAH

PENUMPANG

MAKSIMAL 35%

DARI KAPASITAS

PENUMPANG

7

KEMENTERIANPERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIANKERETA API LOKAL, KA

BANDARA DAN KRD

PEMBATASAN

JUMLAH

PENUMPANG

MAKSIMAL 50%

DARI JUMLAH

TEMPAT DUDUK

DAN TIDAK ADA

PENUMPANG

BERDIRI

PENYEBARAN TEMPAT DUDUK

KA LOKAL

8

KEMENTERIANPERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Pembatasan jumlah

penumpang harus diberi

tanda untuk menjaga

jarak antar penumpang

selama perjalanan

Pedoman pembatasan jumlah

penumpang di sarana

perkeretaapian dilaksanakan

oleh Badan Usaha

Penyelenggara Sarana

Perkeretaapian

Direktur yang membidangi lalu lintas dan angkutan kereta api

dan Balai - Balai di lingkungan Direktorat Jenderal

Perkeretaapian bersama para pemangku kepentingan

melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap

pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal ini

11

KEMENTERIANPERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIANKONFIGURASI SARANA PERKERETAAPIAN ANTAR KOTA

PENYEBARAN TEMPAT DUDUK

KERETA BISNIS (K2)

PENYEBARAN TEMPAT DUDUK

KERETA EKONOMI (K3)

KONFIGURASI SARANA PERKERETAAPIAN PERKOTAAN

PENYEBARAN TEMPAT DUDUK

LRT JAKARTA

PENYEBARAN TEMPAT DUDUK

LRT PALEMBANG

PENYEBARAN TEMPAT DUDUK

MRT JAKARTA

PENYEBARAN TEMPAT DUDUK

KRL JABODETABEK

KONFIGURASI SARANA PERKERETAAPIAN KA BANDARA, KRD DAN KA LOKAL

PENYEBARAN TEMPAT DUDUK

KERETA REL DIESEL (KRD)

PENYEBARAN TEMPAT DUDUK

KA LOKAL

TERIMA KASIH