01 etika dan hukum dalam keperawatan gawat darurat

Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS)

ETIKA DAN HUKUM ETIKA DAN HUKUM DALAM KEPERAWATAN DALAM KEPERAWATAN

GAWAT DARURATGAWAT DARURAT


PENDAHULUANPENDAHULUAN

• Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, melainkan membutuhkan hidup bersama dalam masyarakat.

• Dalam melaksanakan hidup bermasyarakat tersebut, berlangsung interaksi yang inten antar anggota masyarakat.


Agar interaksi berlangsung tanpa benturan dan dapat mendatangkan manfaat optimal, diperlukan adanya pengaturan berprilaku setiap warga masyarakat.

Bentuk pengaturan prilaku yang dimaksud banyak macamnya. Untuk masyarakat profesi kesehatan antara lain tercantum dalam:

•Kode etik profesi kesehatan.•Hukum kesehatan.


KODE ETIK PROFESI KODE ETIK PROFESI KESEHATANKESEHATAN

• Etik berasal dari kata “ethics” yang berarti prinsip moral (morale principles) atau aturan berprilaku (rules of conduct)

• Prinsip moral dan/atau aturan berprilaku tersebut dihimpun dalam suatu pedoman (code) yang disebut kode etik (code of ethics).


• Kode etik adalah suatu pedoman yang mengandung norma-norma dalam berprilaku. Kode etik yang berlaku untuk warga profesi disebut kode etik profesi.

• Setiap profesi mempunyai kode etik profesi.

• Kode etik profesi disusun oleh warga profesi.

• Sanksi pelanggaran kode etik profesi ditegakkan oleh warga profesi sendiri.


KODE ETIK PROFESI KODE ETIK PROFESI KESEHATANKESEHATAN

• Kode etik profesi kesehatan adalah kode etik yang ditemukan dan berlaku bagi kalangan profesi kesehatan.

• Dibandingkan dengan profesi lain, kode etik profesi kesehatan adalah kode etik yang tertua:


Contoh :

Telah dikenal sejak masa Inhotep dari Mesir, Hippocrates dari Yunani dan Galenus dari Roma.

Menyangkut hidup dan kehidupan manusia dan karena itu memerlukan pengaturan prilaku yang ketat.

Sesuai tradisi luhur profesi kesehatan.

Sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.


MACAM KODE ETIK PROFESI MACAM KODE ETIK PROFESI KESEHATANKESEHATAN

• Macam kode etik profesi kesehatan sesuai dengan macam, jumlah dan jenis profesi kesehatan yang berkembang disuatu negara.

• Untuk Indonesia secara umum dapat dikelompokan atas 7 macam (PP No 32 Tahun 1996).


• Kode etik tenaga medis.

• Kode etik tenaga keperawatan.

• Kode etik tenaga kefarmasian.

• Kode etik tenaga kesehatan masyarakat.

• Kode etik tenaga gizi.

• Kode etik tenaga keterapian fisik.

• Kode etik tenaga keteknisan medis.


RUANG LINGKUP KODE ETIK RUANG LINGKUP KODE ETIK PROFESI KESEHATANPROFESI KESEHATAN

Mengatur prilaku warga profesi, terutama pada waktu menyelenggarakan kewajiban profesinya

NO KEWAJIBAN MWA IDI PDGI PPNI

1 Umum 9 pasal 9 pasal 6 pasal -

2 •Terhadap

penderita•Dalam

Praktek

4 pasal

-

5 pasal

-

3 pasal

-

4 pasal

4 pasal

3 Terhadap masyarakat

- - 4 pasal 1 pasal

4 Terhadap sejawat

2 pasal 2 pasal 3 pasal 2 pasal

5 Terhadap diri sendiri

- 2 pasal - -

6 Terhadap profesi

- - 3 pasal 3 pasal


HUKUM HUKUM Hukum adalah suatu aturan yang mengatur prilaku setiap anggota masyarakat yang bersifat memaksa yang ditetapkan oleh pemerintah.

1. Hukum administrasi : izin sarana pelayanan kesehatan, izin menyelenggarakan praktik kesehatan

2. Hukum pidana : perbuatan yang bertentangan dan atau membahayakan kepentingan umum

3. Hukum perdata : perbuatan yang merugikan orang lain


HUKUM KESEHATANHUKUM KESEHATAN

• Hukum kesehatan adalah bagian dari hukum umum yang mengatur prilaku setiap anggota masyarakat, utamanya anggota masyarakat kesehatan, yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan

1. Aspek administrasi2. Aspek pidana3. Aspek perdata


MANFAAT HUKUM MANFAAT HUKUM KESEHATANKESEHATAN

1. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada penyelenggara pelayanan kesehatan

2. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemakai jasa pelayanan kesehatan


Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan

Memantapkan penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan

Mendorong perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan

MANFAAT HUKUM MANFAAT HUKUM KESEHATANKESEHATAN


RUANG LINGKUP HUKUM RUANG LINGKUP HUKUM KESEHATANKESEHATAN

• Terkait dengan macam, jumlah dan perkembangan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di suatu negara.

• Untuk Indonesia, secara umum dapat dikelompokkan atas 8 macam :1. Sarana Pelayanan Kesehatan2. Tenaga Kesehatan3. Komoditi Kesehatan4. Perikatan Hukum 5. Pendidikan dan pelatihan tenaga

kesehatan6. Pengobatan Tradisional7. Masalah kesehatan Khusus8. Lembaga peradilan


RUANG LINGKUP RUANG LINGKUP HUKUM KESEHATANHUKUM KESEHATAN

Terkait dengan jumlah dan perkembangan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di suatu negara

HukumKesehatan

SaranaPelayananKesehatan

TenagaKesehatan

KomoditiKesehatan

PerikatanHukum

DiklatTenaga

KesehatanPengobatanTradisional

LembagaPeradilan

MasalahKesehatan

Khusus


MATERI HUKUM KESEHATANMATERI HUKUM KESEHATAN

NO RUANG LINGKUP MACAM/ASPEK MATERI HUKUM

1 Sarana pelayanan RS, puskemas, balkesmas, poli, apotik, optik, lab, PP,PB, Dinkes, LSM Kes, Yay Kes, Donor Kes

standardisasi, hak, kewajiban, kewenangan, akreditiasi, lisensi, sanksi

2 Tenaga kesehatan medis, keperawatan, kefarmasian, kesehatan masyarakat, Gizi, keterapian fisik, keteknisan medis

standardisasi, hak, kewajiban, kewenangan, sertifikasi, registrasi, lisensi, sanksi

3 Komoditi kesehatan sediaan farmasi, alat kesehatan, komoditi lain

standardisasi, lisensi, produksi, distribusi, sanksi


KERANGKA DAN MATERI KERANGKA DAN MATERI HUKUM KESEHATANHUKUM KESEHATAN


4 Perikatan hukum sarana yankes-sarana yankes, sarana yankes, nakes, sarana yankes-pasien, sarana yankes-askes, nakes-nakes, nakes- pasien, nake-askes, askes-pasien

Hak, kewajiban, penyelesaian sengketa

5 Diklat tenaga kesehatan

Jenjang, kurikulum, sarana, tenaga, metoda

standardisasi, lisensi, akreditasi, sanksi


KERANGKA DAN MATERI KERANGKA DAN MATERI HUKUM KESEHATANHUKUM KESEHATAN


6 Pengobatan tradisional

keterampilan, ramuan, tenaga dalam, ajaran agama, supra natural

standardisasi, hak, kewajiban, kewenangan, sertifikasi, lisensi, sanksi

7 Masalah kesehatan khusus

wabah, imunisasi, kesehatan lingkungan, aborsi, transplantasi organ, eutanasia, bedah mayat

standardisasi, hak, kewajiban, kewenangan, prosedur, sanksi

8 Lembaga peradilan lembaga, tenaga, dasar hukum, tata cara, sanksi


KEPERAWATAN KEPERAWATAN GAWAT DARURATGAWAT DARURAT

• Keperawatan gawat darurat adalah bagian dari asuhan keperawatan yang berhadapan dengan pasien yang berada dalam keadaan gawat darurat (emergensi, kritis)

• Asuhan keperawatan gawat darurat / emergensi lazimnya diselenggarakan di Unit Gawat Darurat (Emergency Care Unit)


Karena asuhan keperawatan gawat darurat merupakan bagian dari asuhan keperawatan yang terkait dengan penyelenggaran pelayanan kesehatan

Secara keseluruhan, maka pada asuhan keperawatan gawat darurat juga berlaku :

Aspek etis (kode etik keperawatan)Aspek hukum (hukum kesehatan)


ASPEK ETIS ASPEK ETIS KEPERAWATAN KEPERAWATAN GAWAT DARURATGAWAT DARURAT

• Aspek etis keperawatan gawat darurat terkait dengan pasal yang mengatur tentang kewajiban perawat terhadap pasien, yang dalam kode etik keperawatan dibedakan atas dua macam yakni :

– Perawat dan klien : terdiri atas 4 pasal.– Perawat dan praktik : terdiri atas 4

pasal.


PERAWAT DAN KLIENPERAWAT DAN KLIEN

1. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan menghargai harkat dan martabat manusia, keunikan klien dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik dan agama yang dianut serta kedudukan sosial.

2. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kelangsungan hidup beragama dari klien.

3. Tanggung jawab utama perawat adalah kepada mereka yang membutuhkan asuhan keperawatan.


PERAWAT DAN KLIENPERAWAT DAN KLIEN

4. Perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya, kecuali jika diperlukan oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku


PERAWAT DAN PRAKTIKPERAWAT DAN PRAKTIK

1. Perawat memelihara dan meningkatkan kompetensi dibidang keperawatan melalui belajar terus menerus.

2. Perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi disertai kejujuran profesional yang menerapkan pengetahuan serta keterampilan keperawatan sesuai dengan kebutuhan klien.

3. Perawat dalam membuat keputusan didasarkan pada informasi yang akurat dan mempertimbangkan kemampuan serta kualifikasi seseorang bila melakukan konsultasi, menerima delegasi dan memberikan delegasi kepada orang lain.


PERAWAT DAN PRAKTIKPERAWAT DAN PRAKTIK

4. Perawat senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan dengan selalu menunjukkan perilaku profesional


UPAYA MENCEGAH PELANGGARAN UPAYA MENCEGAH PELANGGARAN KODE ETIK KEPERAWATANKODE ETIK KEPERAWATAN

• Untuk terselenggaranya asuhan keperawatan kritis yang baik, kedelapan pasal yang tercantum dalam kode etik keperawatan tersebut harus dapat dilaksanakan.

• Pelaksanaan kode etik profesi yang baik, lazimnya memerlukan pembinaan dan pengawasan.

– Dibentuk Majelis Kehormatan Etika Profesi pada setiap organisasi profesi

– Anggota profesi yang melanggar kode etik profesi mendapatkan:

• Sanksi profesi • Pembinaan kode etik profesi


ASPEK HUKUM ASPEK HUKUM KEPERAWATAN KEPERAWATAN GAWAT DARURATGAWAT DARURAT

• Aspek hukum keperawatan gawat darurat terkait dengan perikatan hukum

– Klien datang atau dibawa ke sarana pelayanan kesehatan

– Perawat berkewajiban memberikan pertolongan kepada klien

– Terjadi perikatan hukum antara klien dan perawat dalam bentuk kontrak terapeutik (contract therapeutic)

• Masalah yang sering terjadi dalam kontrak terapeutik adalah ketidak puasan klien yang salah satu penyebabnya adalah malpraktik (malpractice)


MALPRAKTIK KEPERAWATANMALPRAKTIK KEPERAWATAN

• Malpraktik dalam praktik kperawatan adalah setiap kesalahan profesional yang diperbuat oleh seorang perawat karena menyelenggarakan asuhan keperawatan dibawah standar yang sebenarnya secara rata-rata dan masuk akal, dapat dilakukan oleh setiap perawat dalam situasi dan ataupun tempat yang sama (modifikasi dari A. Hoekema, 1981)


KRITERIA KRITERIA MALPRAKTIK KEPERAWATANMALPRAKTIK KEPERAWATAN

• Kriteria terjadinya malpraktik dalam pelayanan keperawatan (modifikasi dari Bernard Knight, 1972):1. Adanya kewajiban memberikan

asuhan keperawatan kepada klien2. Adanya pelanggaran terhadap

kewajiban yang seharusnya dilakukan terhadap klien

3. Sebagai akibat pelanggaran kewajiban tersebut, timbul kerugian pada klien


UPAYA MENCEGAH UPAYA MENCEGAH MALPRAKTIK KEPERAWATANMALPRAKTIK KEPERAWATAN

• Untuk mencegah terjadinya malpraktik dalam pelayanan keperawatan, ada tiga hal pokok yang harus dilakukan, yakni:

1. Melaksanakan inform consent : pada klien yang gawat darurat (emergensi, kritis) sering tidak diperlukan

2. Melaksanakan semua tindakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

3. Mengisi catatan keperawatan (client record) yang lengkap


PENUTUPPENUTUP

• Baik atau tidaknya pelayanan keperawatan ditentukan antara lain oleh baik atau tidaknya prilaku perawat pada waktu menyelenggarakan pelayanan keperawatan

• Pengaturan prilaku perawat, antara lain tercantum dalam Kode Etik Keperawatan serta hukum kesehatan

• Untuk asuhan keperawatan gawat darurat, pengaturan aspek etis tercantum dalam 8 pasal. Sedangkan untuk aspek hukum tercantum dalam pasal-pasal yang mengatur perikatan hukum

• Apabila kedua pengaturan ini dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya, akan dapat dicegah terjadinya keadaan yang tidak diinginkan klien (antara lain berupa malpraktik)

01 etika dan hukum dalam keperawatan gawat darurat

Documents