0 pengadilan negeri kuala kurun kelas ii · - perbaikan kewenangan edit putusan keberatan gugatan...

0

2018

PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN KELAS II

1

2018


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kebijakan Umum Peradilan

Pada era reformasi lembaga peradilan dituntut lebih transparan dan profesional dibidang

hukum, dengan perbaikan-perbaikan di segala bidang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI

diharapkan lembaga peradilan dimata mayarakat umum tidak lagi menakutkan, akan tetapi menjadikan

pelindung dan pengayom masyarat dalam mencari keadilan. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Kuala

Kurun telah melaksanakan serangkaian kebijakan yang merupakan upaya tindak lanjut dari kebijakan

umum yang telah dicanangkan dan diperintahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kebijakan yang diterapkan pada tahun 2018 berfokus pada pelayanan publik, dan beberapa

kebijakan merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya terutama yang menyangkut tugas pokok dan

fungsi dari Pengadilan Negeri Kuala Kurun. Adapun beberapa prioritas kebijakan umum yang telah

dilaksanakan Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian Perkara

Pada tahun 2018 upaya percepatan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Kuala Kurun

terus-menerus dilakukan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 masih menjadi acuan

dalam penyelesaian perkara, yaitu penyelesaian perkara tingkat pertama paling lambat 5 bulan. Dan untuk

mendukung tercapainya percepatan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada Tahun

2018 Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun mengeluarkan kebijakan yaitu 1. One day minutation.

Langkah ini juga dilakukan agar prosentase SIPP Pengadilan Negeri Kuala Kurun.

2. Memastikan kesiapan konsep putusan dan berita acara sebelum putusan dibacakan.

3. Optimaliasi pelaksanaan sidang sesuai jadual yang ditentukan

4. Manajemen Perkara

Manajemen perkara di lingkungan peradilan telah diwujudkan dengan dibangunnya case

management system. Lingkungan peradilan umum menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara

(SIPP) yang dibangun oleh mahkamah Agung RI. Di tahun 2018, manajemen perkara pada SIPP semakin

disempurnakan antara lain:

1. SIPP Versi 3.1.5-1

- Perbaikan Kuasa Hukum dan Pihak

- Perbaikan upload file pada Arsip Perkara

- Perbaikan Judul Register Mediator

- Perbaikan Kewenangan Cetak Template pada Mediasi

- Perbaikan Tanggal Jadwal Mediasi

- Perbaikan perhitungan lama proses

2

2018



- Perbaikan Tambah Pihak dan Tambah Saksi

- Perbaikan Tambah Jurnal Banding,Kasasi dan PK

- Perbaikan Template Relaas Panggilan Umum

- Perbaikan Tunda jadwal sidang pada sidang pertama

3. SIPP WEB 3.1.5-3

- Penyesuaian Format Tilang Excel SIPP dengan Format Tilang e-Tilang POLRI

- Penambahan Kolom Formulir Tilang (Biru atau Merah), Nomor Pembayaran adalah Nomor BRI

Virtual Account untuk pembayaran denda tilang melalui BRI dan Besar Uang Titipan

- Penambahan Template Dokumen Akta Cerai Blangko Baru

- Perbaikan kewenangan edit putusan keberatan gugatan sederhana

- Perbaikan tunda jadwal sidang

- Perbaikan kewenangan cetak template mediasi

- Perbaikan Pesan masuk dan keluar

- Perbaikan pilih mediator dengan karatker apostrophe

- SIPP WEB V315-3

- File Syncron SIPP WEB V315-3


- Perbaikan Hapus Hasil Mediasi

- Perbaikan Fitur Backup Aplikasi dan DB SIPP

- Perbaikan Status Perkara di Dasboard

- Perbaikan Form Penahanan

- Perbaikan Amar Singkat Cabut pada Upaya Hukum Banding


- Perbaikan Mediasi

- Delegasi

6. SIPP Versi 3.2.0

- Peningkatan Fungsi template antara lain Pendaftaran, Penetapan, Persidangan (BAS), Relaas,

Putusan, Instrumen Panggilan dan Amplop Relaas.

- Pada Jurnal Perdata ditambahkan fitur Cetak Jurnal Harian

- Pada Tab Data Umum untuk peradilan umum ditambahkan kolom Pasal dakwaan

- Pada Tab Data Umum ditambahkan kolom Posita 4 lingkungan peradilan

3

2018


- Pada Tab Data Umum untuk Data Penasehat Hukum/Pengacara ditambahkan kolom Nomor dan

Tanggal Kuasa

- Pada Detil Penahanan ditambahkan Data Dibantarkan untuk peradilan umum

- Pada Tab Penetapan ditambahkan alasan Penetapan Kembali Majelis Hakim dan Panitera

Pengganti untuk 4 lingkungan peradilan

- Pada Jurnal Perkara ditambahkan fitur rubah jenis pembiayaan (Prodeo/Tidak) untuk 4 lingkungan

peradilan

- Pada Tab Jadwal Sidang ditambahkan fitur Data Relaas untuk input data relaas yang telah

dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti untuk 3 lingkungan peradilan

- Pada Tab Jadwal Sidang ditambahkan kolom Sifat Sidang pada edit/tunda jadwal sidang 4

Lingkungan Peradilan

- Pada Tab Jadwal Sidang ditambahkan Fitur Upload BAS 4 Lingkungan Peradilan

- Pada Tab Jadwal Sidang ditambahkan fitur Data Persidangan 4 Lingkungan Peradilan

- Pada Tab saksi ditambahkan kolom Jenis Saksi 4 Lingkungan Peradilan

- Pada Tab Putusan ditambahkan fitur Referensi Amar Putusan 4 Lingkungan Peradilan

- Optimalisasi Menu Delegasi pada 3 lingkungan peradilan

- Integrasi SIPP dengan Direktori Putusan dan SIAP MARI

- Penambahan fitur Monitoring Upload Direktori Putusan 4 lingkungan Peradilan

- Penambahan fitur Upload Dokumen Anonimisasi ke Direktori Putusan 4 lingkungan Peradilan

- Penambahan Fitur Cetak SKUM untuk peradilan Umum

- Penambahan Fitur Teguran Biaya Perkara untuk peradilan Umum

- Penambahan Fitur Outo Complete Pengisian Nomor Perkara pada Tambah Banding/Kasasi/PK

- Penambahan Fitur Ubah Alur Perdata Gugatan ke Bantahan dan sebaliknya untuk Peradilan

Umum

- Perbaikan Tahapan Diversi Pada Pidana Khusus Anak untuk Peradilan Umum

- Penambahan 3 Register yaitu Register Diversi, Register Anak Belum 12 Tahun dan Register Anak

Korban dan Anak Saksi untuk Peradilan Umum

- Penambahan Fitur Reminder perkara Diversi untuk Peradilan Umum

- Penambahan Fitur PHS Kembali

- Penambahan Pihak Anak Korban dan Anak Saksi di Pidana Biasa,Singkat dan Cepat untuk

Peradilan Umum

- Penambahan Fitur User Online pada 4 lingkungan Peradilan

- Perbaikan Error pada Upload E-doc dan antrian upload direktori putusan untuk Putusan Gugatan

Sederhana untuk Peradilan Umum

- Penambahan Fitur Sifat Sidang Pada Edit Data Sidang, Otomatis mengikuti Jenis Perkara untuk 4


- Perbaikan Error Tambah Diversi pada register diversi untuk Peradilan Umum

- Perbaikan Error Tambah Saksi untuk 4 Lingkungan Peradilan

4

2018


- Perbaikan Error Tidak Tampilnya Tanggal Sampai dan Jumlah Hari Minus Pada Penahanan

Penangguhan untuk Peradilan Umum

- Perbaikan Error Tab Putusan Hilang Ketik Edit Jadwal Sidang dengan Status Perkara Sudah

Putusan untuk 4 Lingkungan Peradilan

- Perbaikan Error Tab Putusan Hilang Ketik Edit Jadwal Sidang dengan Status Perkara Sudah

Putusan untuk 4 Lingkungan Peradilan

- Perbaikan Error Duplikasi Amar Putusan di Perkara Tab Putusan Akhir untuk 4 lingkungan

Peradilan

- Optimalisasi Fitur Tab Putusan Akhir pada Kolom Amar Putusan Menjadi 1 (satu) kolom saja yang

dimunculkan untuk Peradilan Umum

- Perbaikan Error pada Tombol Unduh/tambah Formulir Perkara Pidana Tilang yang tidak muncul

untuk Peradilan Umum

- Perbaikan Error pada Pilihan Jenis Saksi Pada Data Saksi untuk 4 Lingkungan Peradilan

- Perbaikan Error Tambah klasifikasi Lain-lain Perkara Pidana Cepat yang berubah menjadi Pid.Sus

untuk Peradilan Umum

- Perbaikan Error Tombol Pencarian Detil pada Arsip Perkara untuk 4 Lingkungan Peradilan

- Perbaikan Error pada Perkara yang ditangani ketika klik Status Perkara untuk 4 Lingkungan

Peradilan

- Perbaikan Error Tombol Batal Minutasi yang tidak muncul untuk Perkara yang Telah Minutasi

Diversi (dari versi sebelumnya) pada Peradilan Umum

- Perbaikan Error pada Keterangan Saksi Hakim Ketua dan Anggota 1 untuk 4 Lingkungan Peradilan

- Perbaikan Error Saat Hapus Delegasi Keluar Sebelum Dikirim untuk 4 Lingkungan Peradilan

- Perbaikan Fitur pada Kolom Pilihan Pengadilan Tinggi Tambah Delegasi Keluar untuk 4


- Perbaikan Error pada Sys Auditrail dengan Pesan Error Data too long for title untuk 4 Lingkungan

Peradilan

- Perbaikan Fitur pada Tanggal Musyawarah Diversi Pertama Tidak Bisa Melebihi Tanggal

Penetapan Diversi untuk Peradilan Umum

- Perbaikan Error Pada saat Tambah Data Anak Belum 12 Tahun pada Perkara Diversi untuk

Peradilan Umum

- Perbaikan Error Tanggal BHT Yang Hanya Muncul di Pidana Anak untuk Peradilan Umum

- Perbaikan Error Tombol Kembali pada Fitur Tambah Jurnal di Detil Jurnal Eksekusi dan Eksekusi

Hak Tanggungan untuk Peradilan Umum

- Perbaikan Error Tambah Mediasi pada Tab Mediasi Tidak Muncul untuk 4 Lingkungan Peradilan

- Perbaikan Error Cetak PMH pada Urutan Majelis untuk Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha

Negara

- Perbaikan Error Blangko Dokumen Jadwal Mediasi yang Tidak Muncul untuk 4 Lingkungan

Peradilan

5

2018


- Perbaikan Error Tanggal Penetapan pada Cetak Dokumen Template Penetapan Hari Sidang

Kembali untuk 4 Lingkungan Peradilan

- Perbaikan Error pada Beberapa Dokumen Template Data Hasil Mediasi yang Tidak Dapat dicetak

untuk 4 Lingkungan Peradilan

- Perbaikan Error Tambah Perkara Lalu Lintas Jika di Klik Tombol Tambah Perkara Yang Muncul

Download Format Tilang Excel untuk Peradilan Umum

- Perbaikan Error Cetak Blangko Putusan Pada Tab Putusan Akhir Data, Nama Pihak dan Nama

pengadilan Tidak Muncul untuk 4 Lingkungan Peradilan

- Perbaikan Error Tab Jadwal Sidang Tidak Muncul pada Saat Proses Penetapan Kembali Majelis

Hakim untuk Status Perkara Persidangan untuk 4 Lingkungan Peradilan

- Perbaikan Error Tab Penetapan Tidak Muncul Saat Proses Penetapan Kembali Majelis Hakim

untuk Status Perkara Persidangan untuk 4 Lingkungan Peradilan

- Perbaikan Error Cetak dokumen putusan, khusus Verstek datanya kosong/Blank untuk Peradilan

Umum dan Peradilan Agama

- Perbaikan Error Menu Antrian Direktori Putusan Hilang Saat Update 3.2.0, Login Dengan Admin

untuk 4 Lingkungan Peradilan

- Perbaikan Error Tambah BHT Tidak Dapat Refresh untuk 4 Lingkungan Peradilan

- Perbaikan Template Instrumen Panggilan untuk 4 Lingkungan Peradilan

- Perbaikan Error Cetak Excel Jadwal Sidang, Seluruh Data Tampil Ketika difilter Tanggal 4


- Perbaikan Error Jurnal Banding, Warna Merah pada Saldo Nol (0) untuk 4 Lingkungan Peradilan

- Perbaikan Error Surat Pengantar Delegasi Keluar untuk 4 Lingkungan Peradilan

- Perbaikan Error pada Tab dan Link/Tombol pada Detail Perkara yang Hilang untuk 4 Lingkungan

Peradilan

- Perbaikan Error link/tombol penetapan Jurusita dan Penetapan Hari Sidang Akibat Sistem Riwayat

Perkara Baru untuk 4 lingkungan Peradilan

- Penambahan Fitur Gugatan Intervensi untuk Peradilan Umum

- Perbaikan Error Hasil Edit Alamat Pihak Pada Tab Data Umum Tidak Tampil untuk 4 Lingkungan

Peradilan

- Penambahan Dokumen Template Untuk Relaas Pemberitahuan Upaya Hukum Banding, Kasasi

Maupun Peninjauan Kembali untuk 4 Lingkungan Peradilan

- Perbaikan Fitur Informasi Untuk Pengguna (Red Ribbon) Pada Tab Diversi untuk Peradilan Umum

- Perbaikan Error pada proses Penghapusan Data Sidang pada Tab Jadwal Sidang untuk 4


- Perbaikan Error paada Penunjukan Jurusita Jika Terdapat Penetapan Kembali Majelis Hakim Atau

Penetapan Kembali Panitera Pengganti 4 Lingkungan Peradilan

- Perubahan Riwayat Perkara dan Status Perkara Belum Sempurna di Tambah-edit Hapus

Penunjukan Jurusita untuk 4 Lingkungan Peradilan

6

2018


- Perbaikan Referensi Amar untuk 4 Lingkungan Peradilan

- Perbaikan Variabel #panggilan_angka# Dan #panggilan_terbilang# Pada Instrumen Panggilan

untuk Peradilan Umum dan Peradilan Agama

- Perbaikan Referensi Amar di Filter Sesuai Dengan Jenis Perkara untuk 4 Lingkungan Peradilan

- Perbaikan Cetak Pengantar Delegasi Masuk,identitas Pihak Tidak Bisa Tampil Sehingga Template

Belum Bisa Digunakan pada Peradilan Umum dan Peradilan Agama

- Perbaikan Error Penahanan untuk Peradilan Umum

- Perbaikan Error Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN dilist penahanan urutannya di paling

bawah padahal tanggal dan inputnya setelah Penyidik Perpanjangan Pertama

- Perbaikan Error Cetak template juga Penyidik Perpanjangan Kedua tidak muncul di list

penahanannya untuk Peradilan Umum

- Perbaikan Error Cetak Pencarian Dengan Kombinasi Tanggal untuk 4 Lingkungan Peradilan

- Perbaikan Error Pada Form Pengisian Pelaksanaan Delegasi Masuk oleh Jurusita Ada Upload

Relass untuk Peradilan Umum dan Peradilan Agama

- Perbaikan Error Pada Delegasi, Ada Warning Delegasi Belum Dilaksanakan Peradilan Umum dan

Peradilan Agama

- Perbaikan Error Register Perkara Banding Pada Form Detail 4 Lingkungan Peradilan

- Perbaikan Cetak Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Penggugat/Terbanding untuk

4 Lingkungan Peradilan.

Pengadilan Negeri Kuala Kurun terus berupaya meningkatkan implementasi SIPP pada tahun

2018. Hal ini dibuktikan dengan telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Kuala Kurun terkait implementasi

SIPP antara lain :

1. Keterbukaan Informasi Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada tahun 2018 masih terus melakukan

pembenahan terhadap pengelolaan keterbukaan informasi pengadilan dengan berpedoman pada

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011,

Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Kebijakan mengenai keterbukaan informasi

yang dilaksanakan pada tahun 2018 tersebut meliputi : Adanya Sarana Meja Pelayanan Satu Pintu

sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang optimal dan transparan.

2. Pengawasan rutin/ regular Pengadilan Negeri Kuala Kurun terus melaksanakan pengawasan rutin/

regular, yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang terhadap Bagian Kepaniteraan maupun

Bagian Kesekretariatan yang berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor :KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Pengawasan rutin/ regular dilakukan

dengan cara pemeriksaan secara lengkap menyeluruh terhadap semua aspek pada Bagian -

bagian.

7

2018


1.2. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan

untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kuala Kurun. Visi Pengadilan

Negeri Tulungagung mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu : “TERWUJUDNYA

PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN YANG AGUNG” Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau

dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan

baik. Misi Pengadilan Negeri Kuala Kurun antara lain :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kuala Kurun.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Kuala Kurun.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Kuala Kurun.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pengadilan Negeri Kuala Kurun menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2004

tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum adalah sebagai

berikut :

1. Pengadilan Negeri Kuala Kurun sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempunyai tugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara

pidana dan perkara perdata yang masuk di tingkat pertama.

2. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi

Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.

3. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang. Sebagai

kawal depan Mahkamah Agung di Lingkungan Kabupaten Gunung Mas, Pengadilan Negeri Kuala

Kurun mempunyai fungsi diantaranya :

1. Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi

kewenangan pengadilan Negeri.

2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan diwilayah hukumnya, menyangkut teknis

yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan

pembangunan.

3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim,

Pejabat struktur dan pegawai di daerah hukumnya.

4. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi

pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.

8

2018


5. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan

Teknologi Informasi serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan

dan administrasi peradilan.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI DAN PELAYANAN PUBLIK

2.1. Struktur Organisasi (Tupoksi)

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kuala Kurun

Kelas II telah diatur dalam Parturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Adapun Struktur Organisasi

Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II adalah sebgai berikut :

9

2018


Uraian Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II adalah sebagai berikut

:

1. Ketua Pengadilan Negeri

Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun bertugas mangadakan pengawasan atau pelaksanaan

tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya, melakukan

pengawasan atas pekerjaan penasihat hukum dan notaris di daerah hukumnya, dan melaporkan

hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Ketua Mahkamah Agung

dan Menteri Kehakiman dan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang

hukum kepada instansi pemerintah didaerah apabila diminta.

10

2018


2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Wakil Ketua Pengadilan Negeri bertugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan

dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.

3. Hakim

Hakim bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidan dan

perkara perdata ditingkat pertama dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap

penyelenggaraan peradilan yang ditugaskan kepadanya.

4. Panitera

Panitera mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi

perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Panitera menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan Koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian

dukungan dibidang teknis;

b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;

c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;

d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;

e. Pelaksanaan penggelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi

perkara;

f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan

keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan,

minutasi, evalkuasi dan administrasi kepaniteraan;

g. Pelaksanaan mediasi;

h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri;

5. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi,

organisasi,keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan

Negeri Kelas II.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, sekretrais menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;

b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;

c. Pelaksanaan urusan keuangan;

11

2018


d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;

e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;

f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan,

keprotokolan, dan perpustakaan, dan;

g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan

dilingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II;

6. Panitera Muda Perdata

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara dibidang perdata.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Panitera Muda perdata menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pemerikasaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;

b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;

c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregisater untuk diteruskan kepada Ketua Majelis

hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;

d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas yang sudah diputus dan diminutasi;

e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang atidak hadir;

f. Pelaksanaan penyampaian pemberituahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan

kembali kepada para pihak;

g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi

dan peninjauan kembali;

h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para

pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan

Mahkamah Agung;

i. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;

j. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

k. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

l. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada

Panitera Muda Hukum;

m. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;

n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

7. Panitera Muda Pidana

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Dalam pelaksanaan tuas tersebut, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi;

a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara piidana;

b. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;

c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;

12

2018


d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregistrasi untuk diteruskan kepada Ketua Majelis

Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;

e. Pelaksanaan perhitunga, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan

penahanan dan penangguhan penahanan;

f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;

g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi ;

h. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;

i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan

kembali kepada para pihak;

j. Pelaksanaan penerima dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan

peninjauan kembali;

8. Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian

data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;

b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;

c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;

d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;

e. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan

transparansi perkara;

f. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masayarakat, hubungan masyarakat, dan;

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

9. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan

urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan

perpustakaan serta pengelolaan keuangan.

10. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

13

2018


11. Kepala Sub Bagian Perencenaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan bahan pelaksanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan

statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

2.1.1. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pada Tahun 2018 Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II telah menyusun 212 (dua ratus dua

belas) Standar Operasional Standar (SOP), yang terdiri dari :

o 148 (seratus empat puluh delapan) SOP Teknis

o 64 (enam puluh empat) SOP Non Teknis

Berikut ini rincian Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas

II:

No Unit Kerja Jumlah Terdiri dari Ket

Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II

A Teknis

1 Ketua 53 SOP 1. SOP Membuat Laporan Tahunan

2. SOP Membuat perencanaan dan program kerja tahunan

3. SOP Membuat pembagian dan uraian tugas Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Hukum, Kasub Umum, Kasub Kepegawaian, Kasub Keuangan dan Staf

4. SOP Membuat Penetapan Susunan Majelis Hakim

5. SOP Menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Pidana

6. SOP Menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata

7. SOP Menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan

8. SOP Menetapkan Hakim Pengawas dan Pengamat

9. SOP Menetapkan Hakim Pengawas bidang

10. SOP Menetapkan Penanggungjawab absen

11. SOP Menetapkan Pembuat/Petugas daftar hadir,

12. SOP Menetapkan Tim Penegak Displin 13. SOP Mengevaluasi laporan hasil

pengawasan yang dikoordinir Wakil Ketua Pengadilan Negeri

14. SOP Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Court Calender penyelesaian Perkara

W16-U9/PMPN.SOP.K-01/2018 W16-U9/PMPN.SOP.K-02/2018

W16-U9/PMPN.SOP.K-03/2018












14

2018


15. SOP Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap para Hakim, Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural dan Staf

16. SOP Melakukan rapat rutin bulanan 17. SOP Melakukan rapat dengan para

Hakim 18. SOP Melakukan Pengawasan terhadap

pelaksanaan/realisasi DIPA, 19. SOP Menerima, membuat disposisi dan

membalas surat masuk 20. SOP Menindaklanjuti setiap pengaduan

dan melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. SOP Membuat dan menandatangani laporan bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan, Tahunan

22. SOP Menandatangani dan memaraf Register Perkara

23. SOP Menandatangani keuangan perkara perdata

24. SOP Menandatangani rekapitulasi absen

25. SOP Menandatangani permintaan dan pertanggungjawaban remunerasi

26. SOP Menandatangani perpanjangan penahanan

27. SOP Membuat dan menandatangani permohonan perpanjangan penahanan kepada Ketua Pengadilan Tinggi

28. SOP Menandatangani laporan setiap Permohonan Banding perkara pidana kepada Pengadilan Tinggi

29. SOP Menandatangani laporan setiap perkara pidana yang dimohonkan Kasasi

30. SOP Menerima, meneliti dan mendisposisi Permohonan Eksekusi

31. SOP Membuat dan menandatangani penetapan Anmaning

32. SOP Melakukan Anmaning 33. SOP Membuat dan menandatangani

Penetapan Sita Eksekusi 34. SOP Membuat dan menandatangani

Penetapan Eksekusi Riil/Pengosongan/Penyerahan Objek Eksekusi

35. SOP Membuat dan menandatangani Penetapan Eksekusi pembayaran sejumlah uang/lelang,

36. SOP Memimpin pelaksanaan eksekusi 37. SOP Membuat SKP/DP3 Wakil Ketua,

Para Hakim, dan Panitera/Sekretaris 38. SOP Menandatangani SKP/DP3 Pejabat

Fungsional, Pejabat Struktural dan Staf 39. SOP Menandatangani usul Kenaikan

Pangkat 40. SOP Menandatangani Kenaikan Gaji

Berkala 41. SOP Menandatangani Ijin Cuti 42. SOP Menandatangani SK menduduki

jabatan 43. SOP Membuat dan menandatangi SK

Jurusita Pengganti 44. SOP Mengambil Sumpah dan melantik

Pejabat Struktural dan Fungsional 45. SOP Menjatuhkan hukuman bagi yang














W16-U9/PMPN.SOP.K-32/2018 W16-U9/PMPN.SOP.K-33/2018 W16-U9/PMPN.SOP.K-34/2018












15

2018


dikenakan hukuman displin 46. SOP Melakukan pembinaan terhadap

organisasi IKAHI 47. SOP Melakukan pembinaan terhadap

PTWP Cabang Pengadilan Negeri Kuala Kurun

48. SOP Melakukan pembinaan terhadap Dharma Yukti Karini Pengadilan Negeri Kuala Kurun

49. SOP Memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Pemerintah Daerah

50. SOP Melakukan koordinasi antar sesama Penegak Hukum, Kepolisian, Kejaksaan dan Advokat/Penasehat Hukum

51. SOP Memimpin dan menjaga terpeliharanya Citra dan Wibawa Pengadilan Negeri Kuala Kurun

52. SOP Melakukan monitoring website PN dan SIPP/CTS

53. SOP Melakukan pelayanan informasi







2 Wakil Ketua 15 SOP 1. SOP Melakukan pengawasan internal

2. SOP Membantu Ketua membuat program kerja,

3. SOP Mewakili Ketua bila berhalangan hadir,

4. SOP Mengkoordinir Hakim Pengawas Bidang

5. SOP Membuat dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Ketua setiap Triwulan

6. SOP Melakukan pemeriksaan dan penegakkan disiplin

7. SOP Menerima dan memeriksa permohonan ijin/persetujuan penggeledahan

8. SOP Menandatangani izin/persetujuan penggeledahan

9. SOP Menerima, memeriksa dan memberikan disposisi surat permohonan izin/persetujuan penyitaan

10. SOP Menandatangani penetapan izin/persetujuan penyitaan

11. SOP Menerima, memeriksa dan memberikan disposisi surat permohonan perpanjangan penahanan dari Penyidik dan Penuntut Umum

12. SOP Menandatangani penetapan perpanjangan penahanan dari Penyidik dan Penuntut Umum

13. SOP Menunjuk Hakim untuk menyidangkan perkara Tilang,

14. SOP Menunjuk Hakim untuk menyidangkan perkara pidana Tipiring

15. SOP Melakukan monitoring website PN dan SIPP/CTS

W16-U9/PMPN.SOP.WK-01/2018 W16-U9/PMPN.SOP.WK-02/2018 W16-U9/PMPN.SOP.WK-03/2018 W16-U9/PMPN.SOP.WK-04/2018 W16-U9/PMPN.SOP.WK-05/2018 W16-U9/PMPN.SOP.WK-06/2018 W16-U9/PMPN.SOP.WK-07/2018 W16-U9/PMPN.SOP.WK-08/2018 W16-U9/PMPN.SOP.WK-09/2018 W16-U9/PMPN.SOP.WK-10/2018 W16-U9/PMPN.SOP.WK-11/2018 W16-U9/PMPN.SOP.WK-12/2018 W16-U9/PMPN.SOP.WK-13/2018 W16-U9/PMPN.SOP.WK-14/2018 W16-U9/PMPN.SOP.WK-15/2018

3 Hakim 8 SOP

1. SOP Persidangan Perkara Pidana Biasa 2. SOP Persidangan Perkara Pidana Anak 3. SOP Persidangan Perkara Pidana

Cepat (Tipiring) 4. SOP Persidangan Perkara Pidana

Cepat (Lalu Lintas) 5. SOP Persidangan Perakara Pidana Pra

Peradilan 6. SOP Persidangan Perkara Perdata

Gugatan’

W16-U9/PMPN.SOP.H-01/2018 W16-U9/PMPN.SOP.H-02/2018 W16-U9/PMPN.SOP.H-03/2018 W16-U9/PMPN.SOP.H-04/2018 W16-U9/PMPN.SOP.H-05/2018 W16-U9/PMPN.SOP.H-06/2018

16

2018


7. SOP Persidangan Perkara Perdata Permohonan

8. SOP Hakim Pengawas Bidang

W16-U9/PMPN.SOP.H-07/2018 W16-U9/PMPN.SOP.H-08/2018

4 Panitera 18 SOP 1. SOP Administrasi Penanganan Perkara

Pidana 2. SOP Persiapan Persidangan Perkara

Pidana 3. SOP Proses Persidanagan Perkara

Pidana 4. SOP Administrasi Pra Peradilan 5. SOP Administrasi Upaya Hukum

Banding Pidana 6. SOP Administrasi Upaya Hukum Kasasi

Perkara Pidana 7. SOP Administrasi Upaya Hukum

Peninjauan Kembali Perkara Piidana 8. SOP Administrasi Upaya Hukum Grasi

Pidana 9. SOP Administrasi Bantuan Hukum Bagi

Masyarakat Tidak Mampu 10. SOP Administrasi Laporan Keadaan

Perkara Pidana dan Perdata 11. SOP Administrasi Laporan Keuangan

Perkara Perdata, Pidana dan PNBP 12. SOP Administrasi Penanganan Perkara

Perdata 13. SOP Persiapan Persidangan 14. SOP Proses Persidangan 15. SOP Administrasi Upaya Hukum

Banding Perkara Perdata 16. SOP Administrasi Upaya Hukum Kasasi

Perkara Perdata 17. SOP Administrasi Upaya Hukum

Peninjauan Kembali Perkara Perdata 18. SOP Perkara Perdata Eksekusi

W16-U9/PMPN.SOP.P-01/2018


W16-U9/PMPN.SOP.P-03/2018 W16-U9/PMPN.SOP.P-04/2018 W16-U9/PMPN.SOP.P-05/2018



W16-U9/PMPN.SOP.P-08/2018 W16-U9/PMPN.SOP.P-09/2018


W16-U9/PMPN.SOP.P-11/2018 W16-U9/PMPN.SOP.P-12/2018

W16-U9/PMPN.SOP.P-13/2018 W16-U9/PMPN.SOP.P-14/2018 W16-U9/PMPN.SOP.P-15/2018




5 Panitera Muda Pidana

18 SOP 1. SOP Pidana Barang Bukti 2. SOP Pidana Permohonan Ijin /

Persetujuan Penggeledahan 3. SOP Pidana Permohonan Ijin /

Persetujuan Penyitaan 4. SOP Pidana Penerimaan Permohonan

Ijin Besuk Tahanan Rutan 5. SOP Pidana Permohonan Perpanjangan

Penahanan Pasal 25 Ayat (2) KUHAP 6. SOP Pidana Permohonan Perpanjangan

Penahanan Pasal 29 KUHAP 7. SOP Pidana Upaya Hukum Verzet 8. SOP Proses Diversi Perkara Pidana

Anak 9. SOP Proses Penyelesaian Grasi 10. SOP Proses Penyelesaian Perkara

Pidana Cepat Lalu Lintas 11. SOP Proses Penyelesaian Perkara

Pidana Anak 12. SOP Proses Penyelesaian Perkara

PIdana Biasa (Dewasa) 13. SOP Proses Penyelesaian Perkara

Cepat (Tipiring) 14. SOP Proses Penyelesaian Pidana

Singkat 15. SOP Proses Penyelesaian Upaya

Hukum Banding Perkara Pidana 16. SOP Proses Penyelesaian Upaya

Hukum Kasasi Perkara Pidana 17. SOP Proses Penyelesaian Upaya

Hukum PK

W16-U9/PMPN.SOP.Pid-01/2018 W16-U9/PMPN.SOP.Pid-02/2018 W16-U9/PMPN.SOP.Pid-03/2018 W16-U9/PMPN.SOP.Pid-04/2018 W16-U9/PMPN.SOP.Pid-05/2018 W16-U9/PMPN.SOP.Pid-06/2018 W16-U9/PMPN.SOP.Pid-07/2018 W16-U9/PMPN.SOP.Pid-08/2018 W16-U9/PMPN.SOP.Pid-09/2018 W16-U9/PMPN.SOP.Pid-10/2018 W16-U9/PMPN.SOP.Pid-11/2018 W16-U9/PMPN.SOP.Pid-12/2018 W16-U9/PMPN.SOP.Pid-13/2018 W16-U9/PMPN.SOP.Pid-14/2018 W16-U9/PMPN.SOP.Pid-15/2018 W16-U9/PMPN.SOP.Pid-16/2018 W16-U9/PMPN.SOP.Pid-17/2018 W16-U9/PMPN.SOP.Pid-18/2018

17

2018


18. SOP Proses Penyelesaian Upaya Hukum Praperadilan

6 Panitera Muda Perdata

12 SOP 1. SOP Penyelesaian Upaya Hukum Banding Perkara Perdata

2. SOP Penyelesaian Upaya Hukum Kasasi Perkara Perdata

3. SOP Penyelesaian Peninjauan Kembali Perkara Perdata

4. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan / Perlawanan apabila Mediasi tidak Berhasil

5. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan

6. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan Sederhana oleh Hakim Tunggal

7. SOP Penyelesaian Delegasi Panggilan / Pemberitahuan (kepada PN Lain)

8. SOP Penyelesaian Delegasi Panggilan / Pemberitahuan (Dari PN Lain)

9. SOP Tata Cara Penyelesaian Keberatan Gugatan Sederhana

10. SOP Penyelesaian Permohonan Sita Eksekusi Perkara Perdata

11. SOP Permohonan Eksekusi Rill Perkara Perdata

12. SOP Penerimaan Perkara Perdata Prodeo

W16-U9/PMPN.SOP.Pdt-01/2018 W16-U9/PMPN.SOP.Pdt-02/2018 W16-U9/PMPN.SOP.Pdt-03/2018 W16-U9/PMPN.SOP.Pdt-04/2018 W16-U9/PMPN.SOP.Pdt-05/2018 W16-U9/PMPN.SOP.Pdt-06/2018 W16-U9/PMPN.SOP.Pdt-07/2018 W16-U9/PMPN.SOP.Pdt-08/2018 W16-U9/PMPN.SOP.Pdt-09/2018 W16-U9/PMPN.SOP.Pdt-10/2018 W16-U9/PMPN.SOP.Pdt-11/2018 W16-U9/PMPN.SOP.Pdt-12/2018

7 Panitera Muda Hukum

14 SOP 1. SOP Pengelolaan Surat Masuk 2. SOP Pengelolaan Surat Keluar 3. SOP Pelayanan Informasi 4. SOP Pengesahan Waarmeking 5. SOP Surat Keterangan 6. SOP Pengarsipan Berkas Perkara 7. SOP Pembvuiatan Surat Keterangan

Penelitian 8. SOP Pengaduan 9. SOP Layanan Hukum : Pendampingan 10. SOP Kerjasama Pos Bakum 11. SOP Pendaftaran Surat Kuasa Insidentil 12. SOP Pendaftaran Surat Kuasa 13. SOP Pendaftaran Badan Hukum 14. SOP Laporan Perkara

W16-U9/PMPN.SOP.HK-01/2018 W16-U9/PMPN.SOP.HK-02/2018 W16-U9/PMPN.SOP.HK-03/2018 W16-U9/PMPN.SOP.HK-04/2018 W16-U9/PMPN.SOP.HK-05/2018 W16-U9/PMPN.SOP.HK-06/2018 W16-U9/PMPN.SOP.HK-07/2018 W16-U9/PMPN.SOP.HK-08/2018 W16-U9/PMPN.SOP.HK-09/2018 W16-U9/PMPN.SOP.HK-10/2018 W16-U9/PMPN.SOP.HK-11/2018 W16-U9/PMPN.SOP.HK-12/2018 W16-U9/PMPN.SOP.HK-13/2018 W16-U9/PMPN.SOP.HK-14/2018

8 Panitera Pengganti

8 SOP 1. SOP PP Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Pasal 26 Ayat 2 (KUHAP)

2. SOP PP Penerimaan Permohonan Peralihan Tahanan Rutan Ke Tahanan Kota Pasal 23 Ayat (1) dan (2) KUHAP

3. SOP PP Penerimaan Permohonan Izin Besuk Tahanan Rutan

4. SOP Panitera Pengganti Dalam Perkara Permohonan

5. SOP PP dalam Perkara Gugatan 6. SOP PP dalam Perkara Pidana Anak 7. SOP PP dalam Perkara Pidana Biasa 8. SOP PP Penyelesaian Upaya Hukum

Pra Peradilan

W16-U9/PMPN.SOP.PP-01/2018 W16-U9/PMPN.SOP.PP-02/2018 W16-U9/PMPN.SOP.PP-03/2018 W16-U9/PMPN.SOP.PP-04/2018 W16-U9/PMPN.SOP.PP-05/2018 W16-U9/PMPN.SOP.PP-06/2018 W16-U9/PMPN.SOP.PP-07/2018 W16-U9/PMPN.SOP.PP-08/2018

9 Juru Sita/JSP

2 SOP 1. SOP pemberitahuan isi putusan / penetapan, Akta pernyataan / banding / kasasi / peninjauan kembali, Penyampaian memori / kontra memori banding / kasasi /

W16-U9/PMPN.SOP.JS-01/2018 W16-U9/PMPN.SOP.JS-02/2018

18

2018


peninjauan kembali Serta pemberitahuan inzage

2. SOP Panggilan Sidang

B Non Teknis

1 Sekretaris 7 SOP

1. SOP Persetujuan Bahan dan

pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan Anggaran

2. SOP Persetujuan dan Pelaksanaan Urusan kepegawaian

3. SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan Urusan Keuangan

4. SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan Penataan Organisasi dan tata Laksana

5. SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Statistik

6. SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangg, Keamanan dan Perpustakaan

7. SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi serta Pelaporan

W16-U9/PMPN.SOP.SEK-01/2018







2 Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

11 SOP 1. SOP Usulan Pensiun 2. SOP Usulan Kenaikan Pangkat 3. SOP Usulan Kenaikan Gaji Berkala

(KGB) 4. SOP Usulan Jabatan 5. SOP Pembuatan Penilaian Prestasi

Kerja 6. SOP Penyelesaian SUrat Tugas 7. SOP Pengelolaan Surat Masuk 8. SOP Pengelolaan Surat Keluar 9. SOP Penyelesaian Surat Ijin Cuti 10. SOP Daftar Urut Kepangkatan (DUK) 11. SOP Pembuatan Bezetting

W16-U9/PMPN.SOP.KP-01/2018 W16-U9/PMPN.SOP.KP-02/2018 W16-U9/PMPN.SOP.KP-03/2018

W16-U9/PMPN.SOP.KP-04/2018 W16-U9/PMPN.SOP.KP-05/2018 W16-U9/PMPN.SOP.KP-06/2018 W16-U9/PMPN.SOP.KP-07/2018 W16-U9/PMPN.SOP.KP-08/2018 W16-U9/PMPN.SOP.KP-09/2018 W16-U9/PMPN.SOP.KP-10/2018 W16-U9/PMPN.SOP.KP-11/2018

3 Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

38 SOP 1. SOP Penanganan Surat Masuk 2. SOP Penanganan Surat Keluar 3. SOP Penyusunan Uraian Tugas Satpam

dan Tenaga Kebersihan 4. SOP Rekonsiliasi Barang Milik Negara 5. SOP Penanganan Barang Milik Negara 6. SOP Pengelolaan Aplikasi Persedian 7. SOP Pengemudi atau Supir 8. SOP Penunjukan Penggunaan Rumah

Negara 9. SOP Penggunaan BMN berupa Laptop

dan Kendaraan Dinas 10. SOP Pendistribusian Alat-ALat Tulis

Kantor 11. SOP Peminjaman Buku Perpustakaan 12. SOP Penataan Buku-Buku

Perpustakaan 13. SOP Melaksanakan Kebersihan Gedung

Kantor 14. SOP Keamanan Kantor 15. SOP Perawatan Barang Inventaris dan

Gedung Kantor 16. SOP Monev 17. SOP Pembuatan Laporan Realisasi

Anggaran Manual 18. SOP Laporan Semester dan Tahunan

W16-U9/PMPN.SOP.UK-01/2018 W16-U9/PMPN.SOP.UK-02/2018 W16-U9/PMPN.SOP.UK-03/2018

W16-U9/PMPN.SOP.UK-04/2018 W16-U9/PMPN.SOP.UK-05/2018



W16-U9/PMPN.SOP.UK-11/2018




19

2018


Keuangan (CALK) 19. SOP Pembuatan Laporan SAIBA dan

Rekonsiliasi KPPN 20. SOP Pengajuan Pembuatan Kartu

Identitas Satker (KPIS) KPPN 21. SOP Pembayaran SPM – LS Belanja

Modal 22. SOP Pembuatan dan Pengajuan Data

Kontrak Belanja Modal 23. SOP Pengajuan Uang Persediaan atau

Tambahan Uang Persediaan 24. SOP Penerbitan SPM dan SPM Uang

Lembur Pegawai 25. SOP Pembuatan dan Pengajuan

Specimen Tanda Tangan di Bank BRI 26. SOP Pembuatan dan Pengajuan

Specimen tanda Tangan Di KPPN 27. SOP Pengajuan dan Pencairan

Remunerasi Pegawai 28. SOP Pengelolaan Pendapatan Negara

Bukan Pajak 29. SOP Penerbitan SPP dan SPM untuk

uang makan Pegawai 30. SOP Pengajuan SPM Pembayaran

Honor Pengelola Keuangan 31. SOP SPPD Dinas pegawai 32. SOP Pembuatan Laporan Tahunan 33. SOP Pengajuan SPM Pembayaran Gaji

Tenaga Kontrak 34. SOP Pembayaran Pajak UP/TUP 35. SOP Pengajuan SKPP Pegawai 36. SOP Penerbitan SPP dan SPM untuk

Belanja Pegawai (Pembayaran Kekurangan Gaji)

37. SOP Penertbitan SPP dan SPM untuk Belanja Pegawai (Pembayaran Gaji Pegawai)

38. SOP Penerbitan SPP dan SPM untuk Belanja Pegawai (Pembayaran Gaji Induk)











W16-U9/PMPN.SOP.UK-30/2018 W16-U9/PMPN.SOP.UK-31/2018 W16-U9/PMPN.SOP.UK-32/2018 W16-U9/PMPN.SOP.UK-33/2018 W16-U9/PMPN.SOP.UK-34/2018 W16-U9/PMPN.SOP.UK-35/2018 W16-U9/PMPN.SOP.UK-36/2018



4 Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan

8 SOP 1. SOP Tata pengelolaan Website (Update Isi/Data Website)

2. SOP Tata Pengelolaan Website (Update Artaikel / Berita)

3. SOP Revisi Kertas Kerja (POK) 4. SOP Perencanaan Anggaran (RKAKL) 5. SOP Pembuatan Statistik 6. SOP Pembuatan Laporan

W16-U9/PMPN.SOP.PTIP-01/2018

W16-U9/PMPN.SOP. PTIP-02/2018 W16-U9/PMPN.SOP. PTIP-03/2018 W16-U9/PMPN.SOP. PTIP-04/2018

W16-U9/PMPN.SOP. PTIP-05/2018 W16-U9/PMPN.SOP. PTIP-06/2018

2.1.2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

SKP Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II Tahun 2018

berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan dapat dilihat pada table dibawah ini :

No Nama Jabatan Jumlah Kegiatan

Keterangan

A Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II

1 DARMINTO HUTASOIT., S.H.,M.H.

KETUA 29 Kegiatan

1. Mendisposisi Surat Masuk

2. Menandatangani Surat Keluar

20

2018


3. Menetapkan Majelis Hakim untuk

mengadili Perkara Pidana Biasa/Khusus

4. Menetapkan Hakim untuk mengadili

Perkara Perdata Permohonan

5. Menetapkan Majelis Hakim utnuk

mengadili Perkara Perdata Gugatan

6. Memasukan data penetapan Majelis

Hakim di SIPP

7. Melakukan pengawasan data putusan

Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada

Direktori Putusan

8. Menandatangani perpanjangan

penahanan 30 hari

9. Menandatangani perpanjangan

penahanan 60 hari

10. Menandatangani laporan rekapitulasi

setiap akhir bulan

11. Melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan, administrasi keuangan

perkara dan keuangan rutin

12. Mengevaluasi hasil pengawasan dari

hakim-hakim pengawas dan

memberikan penilaian

13. Mengadakan rapat berkala dengan

hakim-hakim 2 bulan sekali

14. Mengadakan rapat berkala setiap bulan

dengan Wakil Ketua, Panitera,

Sekretaris, dan Pejabat Struktural

15. Mengadakan rapat berkala dengan

pejabat dan staf setiap bulan

16. Menetapkan, memimpin dan mengawasi

eksekusi

17. Mencatat/mendelegasikan kepada

Hakim untuk mencatat gugatan lisan

bagi penggugat yang tidak bisa

membaca dan menulis

18. Menandatangani pengesahan surat-

surat dibawah tangan / warrmaking

19. Menandatangani permintaan tunjangan

remunerasi tahun 2018

20. Menandatangani surat keputusan JOB

DESKRIPSEN Pegawai pada

Pengadilan Negeri Kuala Kurun

21. Menyidangkan perakara pidana biasa /

khusus

22. Menyidangkan perkara perdata gugatan

/ permohonan

23. Menandatangani penetapan hari siding

pertama

21

2018


24. Menandatangani penetapan penahanan

hakim 30 hari

25. Menandatangani penetapan

perpanjangan penahanan hakim 60 hari

26. Memeriksa dan mengoreksi berita acara

persidangan

27. Membuat konsep putusan perkara

28. Memasukan data perkara pidana di

SIPP

29. Memasukan data perkara perdata di

SIPP

2 RUDY RUSWOYO., S.H.,M.H.

WAKIL KETUA

8 Kegiatan

1. Menerima dan mendisposisi surat

masuk

2. Menerima dan menetapkan Hakim

dalam berkas perakara tipiring, lalu

lintas dan permohonan

3. Memeriksa dan menandatangani

penetapan perpanjangan penahanan

oleh penyidik dan penuntut umum

4. Memeriksa dan menandatangani ijin

penyitaan, ijin penggeledahan dan

persetujuannya

5. Melaksanakan pembinaan pegawai

6. Melaksanakan koordinasi di bidang

pengawasan

7. Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan

Tinggi Palangka Raya

8. Menerima, memeriksa, mengadili

musayawarah dan memutus serta

minutasi perkara

3 AMIR RIZKY APRIADI HAKIM

2 Kegiatan

1. Menerima, Memeriksa, Mengadili,

Musyawarah dan Memutus serta

Minutasi Perkara

2. Melaksanakan Kegiatan Pengawasan

Bagian Kesekretariatan Umum dan

Keuangan, Kepegawaian dan ORTALA,

dan Perencanaan,IT dan Pelaporan

4 MANSYAH., S.H. PANITERA

12 Kegiatan

1. Menerima dan mendisposisi surat-surat

2. Menandatangani/menjawab surat-surat

3. Meneliti dan menandatangani laporan

bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan dan

tahunan

4. Menunjuk panitera pengganti untuk

mendampingi majelis hakim

5. Menandatangani salinan putusan dan

penetapan

6. Menandatangani akte dan pengantar

22

2018


pengiriman berkas perkara banding,

kasasi, PK dan grasi

7. Melaksanakan eksekusi

8. Menetapkan pemberian tugas kepada

Wakil Panitera dan Panitera Muda

9. Melaksanakan pengelolaan keuangan

perkara dan uang pihak ketiga

10. Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan

Tinggi dan Mahkamah Agung

11. Memaraf surat-surat yang

ditandatangani oleh Ketua Pengadilan

Negeri

12. Mengikuti rapat-rapat yang diadakan

oleh Pimpinan

5 EXMAN VRYANTO., S.E. SEKRETARIS

8 Kegiatan

1. Merumuskan LAKIP, RKAKL dan

Laporan serta pertanggungjwaban

keuangan APBN/DIPA

2. Membuat penilaian SKP para Kepala

Sub Bagian

3. Menandatangani surat perjalanan dinas

4. Menyetujui cuti Kepala Sub Bagian

5. Merekomendasikan pengeluaran

kuitansi DIPA 01 dan 03

6. Menandatangani pelaksanaan anggaran

DIPA 01 dan 03

7. Memaraf laporan-laporan serta surat

keluar yang ada di bagian

kesekretariatan

8. Mengikuti rapat-rapat yang diadakan

oleh Pimpinan

6 FRIADY., S.H. PANITERA MUDA

PERDATA

8 Kegiatan

1. Menerima Berkas Surat Gugatan

Permohonan dari Penggugat /

Permohonan

2. Meneliti Kelengkapan Berkas Gugatan /

Permohonan

3. Membuat perhitungan Panjar Biaya

Perkara dan SKUM

4. Menerima Memori Banding dan Kontra

Memori Banding, kasasi serta Alasan

PK

5. Membantu Majelis Hakim Dalam

Memeriksa, Mengadili serta Minutasi

Perkara

6. Membuat Berita Acara Sidang

7. Mengetik putusan

8. Minutasi perkara

7 AKHMAD RUSADI., S.H PANITERA MUDA

9 Kegiatan

1. Menerima Pelimpahan Berkas Perkara

23

2018


PIDANA dari Jaksa

2. Meneliti Kelengkapan Berkas

3. Menerima Permohonan Banding,

Kasasi. PK dan Grasi

4. Menerima Memori Kontra Memori

Banding, Kasasi dan Alasan PK dan

Grasi

5. Menerima Berkas yang Sudah

Diminutasi

6. Membantu Majelis Hakim Dalam

Memeriksa, Mengadili serta memutus

Perkara

7. Membuat berita acara persidangan

8. Mengetik putusan

9. Minutasi perkara

8 KUNCORO TATWO PRATISTO., S.H.

PANITERA MUDA

HUKUM

7 Kegiatan

1. Menerima, meniliti dan menanggapi

disposisi surat masuk

2. Memaraf dan menandatangani surat

keluar

3. Memeriksa kelengkapan laporan-

laporan bagian hukum

4. Membantu Majelis Hakim dalam

mengadili serta memutuskan perkara

5. Membuat Berita Acara Sidang

6. Minutasi perkara

7. Menginput data perkara kedalam SIPP

9 VUSI RURIANTY., S.Kom KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN

10 Kegiatan

1. Menerima, Meneliti dan Menanggapi

Disposisi Surat Masuk dan surat keluar

bagian umum dan keuangan

2. Mengelola inventarisasi Barang BMN /

SIMAK BMN Sampai Dengan Aplikasi

Dan Pelaporannya.

3. Membuat rencana kebutuhan belanja

barang serta belanja modal

4. Mengelola belanja kebutuhan pokok

perkantoran, atk pekantoran dan atk

perkara

5. Melakukan Opname fisik barang –

barang persediaan

6. Memeriksa kelengkapan syarat-syarat

pengajuan UP DIPA 01 dan 03

7. Memeriksa SPP dan menguji SPM

beserta data dukungnya untuk

pengajuan LS gaji, GUP atau LS belanja

barang dan LS dan belanja modal

8. Memeriksa LRA manual dan

kesesuaiannya dengan LRA dari

aplikasi SAIBA dan memastikan data

24

2018


yang telah direkon

9. Memeriksa kelengkapan dan kebenaran

data remunerasi manual dan pada

aplikasi KOMDANAS

10. Memeriksa pelaporan data pajak ke

Kantor Pajak Kuala Kurun

10 MANGISI GULTOM JURUSITA

4 Kegiatan

1. Melaksanakan Pemanggilan kepada

Para Pihak

2. Melaksanakan Pemberitahuan Kepada

Para Pihak

3. Melaksanakan Pemanggilan Aanmaning

4. Melaksanakan Eksekusi

2.2. Pelayanan Publik Yang Prima

Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik merupakan kegiatan yang

harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk

tentang peningkatan pelayanan publik. Pengadilan Negeri Kuala Kurun terus berupaya untuk

mewujudkan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat khususnya para pencari

keadilan. Upaya yang dilakukan antara lain :

Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan yang mengatur dengan jelas hak dan

kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan ;

Memiliki mekanisme penanganan pengaduan ;

Membentuk Zona Integritas ;

Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

diantaranya:

- Adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Implementasi Aplikasi SIPP

- Adanya Meja Informasi dan Pengaduan

2.2.1. Posbakum

Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum disediakan untuk membantu masyarakat

miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis

dan pendampingan hak hak pencari keadilan diluar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan

agar tidak terjadi duplikasi dengan kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan

bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materiil didalam

persidangan. Pos Bantuan Hukum yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun

adalah berupa jasa Advokat/Pengacara Piket untuk memberikan pelayanan bantuan hukum

25

2018


kepada masyarakat terutama untuk masyarakat tidak mampu. Pada tahun 2018 Pengadilan

Negeri Kuala Kurun masih belum ada memberikan pelayanan bantuan hukum kepada

masyarakat.

2.2.3. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Sidang Keliling yang dalam pelaksanaannya selain melayani penyelesaian perkara

sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk membantu

masyarakat yang belum mempunyai hak identitas hukum (akta lahir, akta nikah dan akta

cerai). Pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Kuala Kurun tidak melaksanakan Sidang Keliling

dikarenakan tidak ada permohonan untuk pelaksanaan Sidang Keliling tersebut.

2.2.4. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Pembebasan biaya perkara diperuntukkan untuk masyarakat miskin namun memiliki

kendala keterbatasan anggaran untuk memenuhi target bila dibandingkan dengan potensi

penduduk miskin berperkara. Pada Tahun 2018 perkara prodeo masih beluma ada

pelaksanaan di Pengadilan Negeri Kuala Kurun.

26

2018


BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

3.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Aparatur peradilan sebagai SDM memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan

sistem pemerintahan dan roda pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Good Government.

Khususnya di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pengelolaan sumber daya manusia (aparatur

Pengadilan Negeri Kuala Kurun) yang ada diharapkan agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi

dan wewenang peradilan. Sumber Daya Manusia yang efektif dan efisien merupakan aset berharga bagi

institusi. Oleh sebab itu, manajemen sumber daya manusia yang baik dan mekanisme pembinaan karir

yang disempurnakan dengan penilaian berbasis kinerja sebagai komponen utama. Hal ini dimaksudkan

untuk memacu setiap Sumber Daya Manusia menunjukkan kinerja terbaiknya bagi institusinya. Sehingga

diharapkan dapat menghasilkan sebuah kinerja dan pelayanan publik yang lebih nyata dan berorientasi

pada pelayanan prima (excellence service), maka sudah barang tentu kenyataan itu berbanding lurus

dengan peningkatan kualitas SDM dan profesionalisme kinerja pegawai serta menjadi pengaklerasi

peningkatan pelayanan keadilan yang lebih prima. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun :

No

Nama

Jabatan

Keterangan

I


1 DARMINTO HUTASOIT., S.H.,M.H. KETUA

2 RUDY RUSWOYO., S.H.,M.H. WAKIL KETUA

3 AMIR RIZKY APRIADI HAKIM

4 MANSYAH., S.H. PANITERA

5 EXMAN VRYANTO., S.E. SEKRETARIS

6 FRIADY., S.H. PANITERA MUDA PERDATA

7 AKHMAD RUSADI., S.H PANITERA MUDA PIDANA

8 KUNCORO TATWO PRATISTO., S.H. PANITERA MUDA HUKUM

9 VUSI RURIANTY., S.Kom KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN

10 MANGISI GULTOM JURUSITA

11 - KASUBBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI

DAN TATALAKSANA Masih kosong

12 - KASUBBAG PERENCANAAN, IT DAN

PELAPORAN Masih Kosong

13 MARDONA HONORER/STAF KEPANITERAAN PIDANA

14 SOLIMAH HONORER/STAF SUB BAGIAN UMUM DAN

KEUANGAN

15 TOPAN BRIAN

HONORER/STAF SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

16 HERY WIBOWO

HONORER/STAF SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

27

2018


3.1.1. Mutasi

Tidak ada Mutasi Pegawai pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada tahun 2018.

No

Nama

Nip

Jabatan / Unit Kerja

Lama Baru

- - - - -

- - - - -

- - - - -

3.1.2. Promosi

Secara teknis, pada tahun 2018 promosi bagi pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala

Kurun masih belum ada dan belum ada pelaksanaan promosi.

3.1.3. Pensiun

Secara teknis, pada tahun 2018 usulan pensiun bagi pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri

Kuala Kurun masih belum ada dan belum ada pelaksanaan usulan pensiun.

No Nama Jabatan TMT

Pensiun/Pemberhentian Keterangan

- - - -

BUP/Meninggal/Diberhentikan karena permintaan sendiri/Diberhentikan dengan tidak hormat

- - - - -

- - - - -

3.1.4. Diklat

Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, pada tahun 2018 Pengadilan

Negeri Kuala Kurun masih belum ada mengirim Pegawai untuk mengikuti pelatihan, bimbingan teknis

maupun sosialisasi baik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi atau

yang diselenggarakan oleh instansi lain.

No Nama Jabatan Diklat yang Diikuti

- - - -

- - - -

- - - -

No Nama Jabatan Lama Jabatan Baru

- - - -

- - - -

- - - -

28

2018


3.2. Penyelesaian Perkara

Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Kuala Kurun terdiri dari Perkara Perdata dan

Perkara Pidana. Jumlah perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada tahun 2018

secara umum dan adapun penyelesaian perkara baik perdata maupun pidana pada Pengadilan Negeri

Kuala Kurun Tahun 2018 dapat dilihat pada matrik berikut :

No

Nama

Perkara Masuk

Perkara Yang

Diputus

Sisa Perkara

Keterangan

1 Pidana 10 10 - -

2 Pidana Anak - - - -

3 Pidana Ringan 2 2 - -

4 Pidana Lalu Lintas 404 404 - -

5 Perdata Permohonan - - - -

6 Perdata Gugatan 5 2 3 Putus : 2

7 Perdata Gugatan Sederhana - - - -

3.2.1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Jumlah sisa perkara tahun 2018 pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun adalah sebagai berikut :

No

Nama

Jumlah Sisa

Perkara

Jumlah Sisa Perkara

Yang Diputus

Sisa Perkara

Keterangan

1 Pidana - - - -


3 Pidana Ringan - - - -

4 Pidana Lalu Lintas - - - -




3.2.2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Jumlah perkara yang diputus tepat waktu pada tahun 2018 pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun adalah

sebagai berikut :

No

Nama

Perkara Masuk

Jumlah Perkara

Yang Diputus

Tepat Waktu

Sisa Perkara

Keterangan

1 Pidana 10 10 - -


29

2018


3 Pidana Ringan 2 2 - -

4 Pidana Lalu Lintas 404 404 - -




3.2.3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

Pada Tahun 2018 tidak ada perkara yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK

pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun adalah sebagai berikut :

No

Nama

Jumlah Perkara

Yang Putus

Perkara Yang Putus

Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Banding, Kasasi dan PK

Keterangan

1 Pidana 10 - -

2 Pidana Anak - - -

3 Pidana Ringan 2 - -

4 Pidana Lalu Lintas 404 - -

5 Perdata Permohonan - - -

6 Perdata Gugatan 2 - -

7 Perdata Gugatan Sederhana - - -

3.2.4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi

Tidak ada perkara perdata yang berhasil dimediasi pada tahun 2018 pada Pengadilan Negeri

Kuala Kurun adalah sebagai berikut :

No

Nama

Jumlah Perkara Yang Masuk

Jumlah Perkara Perdata yang berhasil Di Mediasi

Keterangan

1

Perkara Perdata

5

-

-

3.3. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana

Pengelolaan sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk menunjang kinerja dari Pegawai

di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Kurun. Masih belum ada manajemen aset barang milik negara

(BMN) dan pengadaan sarana dan prasarana yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kuala

Kurun. Manajemen Aset merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur yang mencakup seluruh

siklus hidup aset. Aset yang dikelola meliputi kendaraan dinas, rumah dinas dan sarana / prasarana.

30

2018


Sarana /Prasarana yang ada di Pengadilan Negeri Kuala Kurun dapat dilihat pada matrik sebagai berikut :

No Sarana / Prasarana Gedung Jumlah Keterangan

I Ruang

1. Ruang Ketua 1

2 Ruang Wakil Ketua 1

3 Ruang Hakim 1

4 Ruang Panitera 1

5 Ruang Sekretaris 1

6 Ruang Sidang I 1

7 Ruang Sidang Anak 1

8 Ruang Pidana 1

9 Ruang Perdata 1

10 Ruang Hukum 1

11 Ruang Umum dan Keuangan 1

12 Ruang Kepegawaian dan ORTALA 1

13 Ruang PTIP 1

14 Ruang Mediasi 1

15 Ruang Arsip 1

16 Ruang Pantry 1

17 Ruang Panitera Pengganti 1

II Sarana / Prasarana Fasilitas Perkantoran

1 Server 1

2 PC 9

3 Laptop 2

4 Printer 7

5 Printer Laser 2

6 Kursi 47

7 Lemari kayu 4

31

2018


8 Meja Kerja 18

9 Kursi Kayu 47

10 AC 31

11 Mesin Absensi 1

3.4. Pengelolaan Keuangan

Satker Pengadilan Negeri Kuala Kurun Tahun Anggaran 2018 mempunyai 1 program yaitu :

Program 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah

Agung.

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Untuk melaksanakan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Pangadilan Negeri Kuala Kurun memperoleh Anggaran yang berasal dari DIPA sebesar Rp. 125.940.000,-

(Seratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri atas :

- Belanja Keperluan Perkantoran sebesar Rp. 25.600.000,-

- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Rp. 3.000.000,-

- Belanja Langganan Listrik Rp. 4.500.000,-

- Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Rp. 14.900.000,-

- Belanja Langganan Telepon Rp. 3.000.000,-

- Belanja Langganan Air Rp. 1.500.000,-

- Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp. 41.250.000,-

- Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 11.040.000,-

- Beban Perjalanan Dinas Biasa Rp. 21.150.000,-

Selama Tahun Anggaran 2018 Pengadilan Negeri Kuala Kurun telah melakukan revisi

anggaran untuk DIPA-005.01.1.099120/2018 sebanyak 1 (satu) kali revisi pada tanggal 7 November 2018

Adapun rincian Revisi DIPA sebagai berikut :

- Belanja Keperluan Perkantoran sebesar Rp. 24.200.000,-

- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Rp. 1.000.000,-

- Belanja Langganan Listrik Rp. 200.000,-

- Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Rp. 31.500.000,-

- Belanja Langganan Telepon Rp. 1.000.000,-

- Belanja Langganan Air Rp. 1.500.000,-

- Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp. 18.920.000,-

32

2018


- Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 21.200.000,-

- Beban Perjalanan Dinas Biasa Rp. 26.420.000,-

Uraian Akun DIPA Pelaksanaan Sisa anggaran Pelaksanaan

1 2 3 4 5

005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Belanja Keperluan Perkantoran 521111 24.200.000,- 20.450.000,- 3.750.000,-

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos 521114 1.000.000,- 459.500,- 540.500,-

Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

521811 31.500.000,- 31.496.300,- 3.700,-

Belanja Langganan Listrik 522111 200.000,- - 200.000,-

Belanja Langganan Telepon 522112 1.000.000,- - 1.000.000,-

Belanja Langganan Air 522113 1.500.000,- 419.570,- 1.080.430,-

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

523111 18.920.000,- 18.783.000,- 137.000,-

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

523121 21.200.000,- 21.000.000,- 200.000,-

Belanja Perjalanan Dinas 524111 26.420.000 25.740.245,- 679.755,-

3.5. Dukungan Teknologi Informasi Terkait SIPP

SIPP merupakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang dikembangkan Mahkamah

Agung, dan wajib digunakan oleh Pengadilan Negeri seluruh Indonesia untuk memberikan layanan

informasi kepada publik. Pengadilan Negeri Kuala Kurunjuga sudah menerapkan SIPP dengan keadaan

dijelaskan pada tabel dibawah ini. Statistik Perkara Pengadilan Negeri Kuala Kurun Bulan November s/d

Desember 2018.

No

Kepaniteraan

Perkara Masuk 2018

Perkara Yang

Diputus 2018

Sisa Perkara 2018

Rasio Penanganan

Perkara Per 31 Desember 2018

1 Pidana 10 10 -

98 %

2 Pidana Anak - - -

3 Pidana Ringan 2 2 -

4 Pidana Lalu Lintas 404 404 -

5 Perdata Permohonan - - -

6 Perdata Gugatan 5 2 3

7 Perdata Gugatan Sederhana - - -

Sarana prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Kuala Kurun untuk mendukung

kelancaran dalam pengisian Apikasi SIPP antara lain :

33

2018


1. PERANGKAT KERAS

Perangkat keras (hardware) yang tersedia untuk pengisian data dalam SIPP di Pengadilan

Negeri Kuala Kurun :

No

Nama Perangkat

Jumlah (Unit)

Keterangan

1 Server 1 -

2 Laptop 2 -

3 Komputer PC 9 -

4 Printer 7 -

5 Printer Laser 2 -

Jaringan yang digunakan di Pengadilan Negeri Kuala Kurun meliputi :

1. LAN (Local Area Network), yang menghubungkan jaringan internet menggunakan kabel dan wifi pada

beberapa ruangan.

2. Jaringan Internet Speedy kapasitas 5 Mbps (1 line telepon) yang di-sharing untuk 2

gedungmenggunakan Wi-Fi dan kabel LAN.

Pada tahun 2018, pengembangan infrastruktur teknologi informasi di Pengadilan Negeri Kuala

Kurun diarahkan untuk penggunaan aplikasi perkara yang dikembangkan Mahkamah Agung yaitu Sistem

Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Ketersedian perangkat keras untuk pengembangan SIPP pada

Pengadilan Negeri Kuala Kurun:

a. Sudah memiliki server SIPP dengan OS Fujitsu

b. Sudah memiliki jaringan Internet dan LAN

c. Sudah memiliki ruangan server yang dilengkapi dengan AC

2. PERANGKAT LUNAK

Perangkat lunak (software) berupa sistem informasi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri

Kuala Kurun antara lain meliputi :

1. Website

Pengadilan Negeri Kuala Kurun masih belum memiliki website yang menampilkan informasi yang mengacu

pada undang undang Keterbukaan Informasi dan SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pelayanan

Informasi di Pengadilan.Alamat website Pengadilan Negeri Kuala Kurun.

2. Aplikasi SIPP

34

2018


Salah satu penunjang penting yang dapat mendukung terwujudnya Badan Peradilan Indonesia

yang Agung adalah dengan memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan

transpransi, serta dukungan organisasi modern yang berbasis TI (Teknologi Informasi) serta SK KMA

Nomor ; 1-144/KMA/SK/I/2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, sebagai petunjuk

pelaksanaan pelayanan informasi bagi pejabat diseluruh tingkat pengadilan pada keempat lingkungan

badan peradilan. Pengadilan Negeri Kuala Kurun telah menggunakan sistem administrasi data perkara

berbasis Teknologi Informasi yang telah di programkan oleh Dirjen Badilum Mahkamah Agung Republik

Indonesia yang disebut Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Sistem ini terintegrasi secara

terpusat yang tersimpan di database komputer server Pengadilan dan terhubung dengan komputer-

komputer di ruangan yang dipakai bekerja sehari-hari oleh Pimpinan dan Pegawai Pengadilan Negeri Kuala

Kurun.

Dengan adanya sistem ini semua perkara yang di tangani di Pengadilan Negeri Kuala Kurun

akan terekam secara up to date, akurat dan akuntabel. Pimpinan dapat mengontrol dan mengevaluasi

kinerja pegawai serta penanganan Perkara di Pengadilan, dan juga masyarakat dapat mengakses secara

langsung perkembangan perkara melalui media informasi dan website Pengadilan Negeri Kuala Kurun.

3.5.1. Publikasi Perkara (One Day One Publish)

Pada kenyataannya, pelayanan informasi perkara masih belum sepenuhnya memenuhi

harapan publik. Sesuai dengan SK KMA No.1-144/KMA/AK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi

di Pengadilan, maka Mahkamah Agung melakukan peningkatan kualitas informasi melalui “Program ‘one

day publish’. Tujuan program tersebut adalah memastikan informasi perkara sudah dapat diketahui di

website Kepaniteraan MA pada hari yang sama ketika putusan diucapkan. Untuk mendukung program

tersebut dan untuk mamantau agar proses kelengkapan pengisian SIPP pada Pengadilan Negeri Kuala

Kurun, Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun telah mengeluarkan SK tentang Penunjukan

Penanggungjawab Pengisian Aplikasi SIPP.

35

2018


BAB IV

PENGAWASAN

4.1. Internal

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan

mengendalikan agar tugas – tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai

dengan rencana dan aturan yang berlaku. Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan

peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan

Fungsional. Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang

terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung yaitu terhadap bawahannya secara preventif dan represif,

agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana

kegiatan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sedangkan Pengawasan Fungsional adalah

pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.

Pengawasan dilaksanakan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan

menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku Aparat Pengadilan, dan kinerja pelayanan publik

Pengadilan. Pengawasan Internal di Pengadilan Negeri Kuala Kurun merupakan pengawasan yang

dilakukan oleh Pimpinan yang berada di dalam lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Kurun terhadap

pejabat peradilan, keuangan dan material. Ruang Lingkup Pengawasan meliputi penyelenggaraan,

pelaksanaan dan pengelolaan organisasi, administrasi dan finansial peradilan. Sedangkan sasaran

pengawasan adalah Aparat

Pengadilan Negeri. Bentuk Pengawasan ada dua yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak

langsung. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara pemeriksaan.

Sedangkan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara melakukan

penilaian atas laporan atau isi dokumen. Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Pengadilan Negeri

meliputi :

a. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Kepaniteraan yang mencakup administrasi persidangan dan

administrasi perkara.

b. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kesekretariatan yang meliputi administrasi kepegawaian,

keuangan, inventaris barang dan administrasi umum.

c. Pengawasan terhadap Penanganan Pengaduan yang meliputi pengawasan terhadap tingkah laku

Aparat Lembaga Peradilan, Kinerja Lembaga Peradilan dan Kualitas pelayanan publik lembaga

peradilan.

4.2. Evaluasi

36

2018


Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan kinerja pengadilan dan

kualitas pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun dilakukan dengan tujuan untuk memonitor

dan mengawasi semua kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan oleh

bagian kepaniteraan dan kesekretariatan. Diharapkan agar kekurangan atau kesalahan yang ada dapat

ditanggulangi dengan cepat. Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada tahun 2018 telah melakukan evaluasi

atas Hasil Pengawasan terhadap bidang-bidang yaitu dengan :

1. Melaksanakan rapat pengawasan setiap bulan dilanjutkan dengan pelaksanaan rapat rutin bulanan

untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja Pengadilan Negeri Tulungagung.

2. Monitoring dan Evaluasi untuk memastikan bahwa masing – masing bidang sudah menindaklanjuti

hasil temuan pengawasan.

37

2018


BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pada umumnya Pengadilan Negeri Kuala Kurun telah melaksanakan tugas dengan baik

selama tahun 2018. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan

pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan.

- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah berjalan dengan baik

dan sebagaimana mestinya.

- Pelaksaan pembinaan dan pengawasan terhadap masing – masing bidang, baik yang menyangkut

administrasi perkara maupun administrasi umum sudah dilaksanakan dengan baik.

- Pengadilan Negeri Kuala Kurun berupaya untuk semakin meningkatkan pengembangan teknologi

informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi di pengadilan.

Dalam melaksanakan tugas selama tahun 2018, Pengadilan Negeri Kuala Kurun mengalami

kendala yang berhubungan dengan kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana baik untuk

menunjang pelaksanaan tugas maupun dalam rangka untuk peningkatan pelayanan publik.

5.2. Saran

Kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Kuala Kurun antara lain :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia Masih terdapat kesenjangan kuantitas SDM antara formasi

kebutuhan ideal dengan kebutuhan riil. Hal tersebut mengakibatkan jumlah pegawai Pengadilan Negeri

Kuala Kurun masih sangat jauh dari jumlah ideal, sehingga banyak pegawai di Pengadilan Negeri

Kuala Kurun yang menduduki jabatan rangkap, sementara dalam penerimaan CPNS Pengadilan

Negeri Kuala Kurun belum mendapat jatah formasi sehingga tidak sebanding dengan jabatan pegawai

yang ada.

2. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun masih sangat diperlukan

pemenuhan penyediaan sarana prasarana gedung sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas

dan meningkatkan kewibawaan peradilan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman.

Untuk mengatasi kendala pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun maka diperlukan :

1. Penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan Negeri Kurun dengan

memperhatikan Beezeting Formation yang dilaporkan setiap tahun.

2. Pemenuhan penyediaan sarana prasarana gedung dan kenaikan anggaran pemeliharaan gedung

sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kewibawaan peradilan

sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman.

38

2018


3. Pengembangan Sistem Informasi Teknologi di Pengadilann Negeri Kuala Kurun hendaknya

dibarengi dengan peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang teknologi informasi,

dana pemeliharan untuk pengembangan IT tersebut agar lebih diperhatikan.

0 pengadilan negeri kuala kurun kelas ii · - perbaikan kewenangan edit putusan keberatan gugatan...

Documents