asas khusus kewenangan peradilan agama

Click here to load reader

Post on 14-Feb-2018

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 7/23/2019 Asas Khusus Kewenangan Peradilan Agama

    1/21

    Asas Khusus Kewenangan Peradilan Agama

    1) Asas Personalitas Ke-islaman

    Yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan peradilan

    agama, hanya mereka yang mengaku dirinya beragama Islam. Asas personalitas

    ke-islaman diatur dalam UU nomor 3 Tahun !!" Tentang perubahan atas UU#omor $ tahun %&'& Tentang peradilan agama Pasal Pen(elasan Umum alenia

    ketiga dan Pasal )& terbatas pada perkara-perkara yang men(adi kewenangan

    peradilan agama.

    Ketentuan yang melekat pada UU #o. 3 Tahun !!" Tentang asas

    personalitas ke-islaman adalah *

    a+ Para pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam.

    b+ Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris,

    wasiat, hibah, waka, akat, ina, shodaoh, dan ekonomi syari/ah.

    0+ 1ubungan hukum yang melandasi berdsarkan hukum islam, oleh karena

    itu a0ara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.

    Khusus mengenai perkara per0eraian, yang digunakan sebagai ukuran

    menentukan berwenang tidaknya Pengadila Agama adalah hukum yang berlaku

    pada waktu pernikahan dilangsungkan. 2ehingga apabila seseorang

    melangsungkan perkawinan se0ara Islam, apabila ter(adi sengketa perkawinan,

    perkaranya tetap men(adi kewenangan absolute peradilan agama, walaupun

    salah satu pihak tidak beragam Islam lagi murtad+, baik dari pihak suami atau

    isteri, tidak dapat menggugurkan asas personalitas ke-Islaman yang melekat

    pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan, artinya, setiap penyelesaian

    sengketa per0eraian ditentukan berdasar hubungan hukum pada saat perkawinan

    berlangsung, bukan berdasar agama yang dianut pada saat ter(adinya sengketa.

    4etak asas personalitas ke-Islaman berpatokan pada saat ter(adinya

    hubungan hukum, artinya patokan menentukan ke-Islaman seseorang didasarkan

    pada a0tor ormil tanpa mempersoalkan kualitas ke-Islaman yang bersangkutan.

    5ika seseorang mengaku beragama Islam, pada dirinya sudah melekat asas

    personalitas ke-Islaman. 6aktanya dapat ditemukan dari KTP, sensus

    kependudukan dan surat keterangan lain. 2edangkan mengenai patokan asas

    personalitas ke-Islaman berdasar saat ter(adinya hubungan hukum, ditentukan

    oleh dua syarat * Pertama, pada saat ter(adinya hubungan hukum, kedua pihak

    sama-sama beragama Islam, dan Kedua, hubungan hukum yang melandasi

    keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu 0ara

    penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.

    2) Asas Ishlah (Upaya perdamaian)

  • 7/23/2019 Asas Khusus Kewenangan Peradilan Agama

    2/21

    Upaya perdamaian diatur dalam Pasal 3& UU #o. % Tahun %&$) tentang

    perkawinan (o. Pasal 3% PP #o. & Tahun %&$7 Tentang Pelaksanaan UU #o. %

    Tentang perkawinan (o. Pasal "7 dan Pasal ' % dan + UU #o. $ Tahun %&'& yang

    tidak diubah dalam UU #o. 3 Tahun !!" Tentang Peradilan Agama (o. Pasal %%7

    K1I, (o. Pasal %" + UU #omor ) Tahun !!) Tentang Kekuasaan Kehakiman.Islam menyuruh untuk menyelesaikan setiapperselisihan dengan melalui

    pendekatan 8Ishlah9. Karena itu, tepat bagi para hakim peradilan agama untuk

    men(alankn ungsi 8mendamaikan9, sebab bagaimanapun adilnya suatu putusan,

    pasti lebih 0antik dan lebih adil hasil putusan itu berupa perdamaian.

    3) Asas Terbuka Untuk Umum

    Asas terbuka untuk umum diatur dalam pasal 7& %+ UU #o.$ Tahun %&'&

    yang tidak diubah dalam UU #o. 3 Tahun !!" Tentang Peradila Agama (o. Pasal

    %& 3 dan )+ UU #o. ) Tahun !!).

    2idang pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama adalah terbuka untukumum, ke0uali Undang-Undang menentukan lain atau (ika hakim dengan alasan

    penting yang di0atat dalam berita a0ara siding memerintahkan bahwa

    pemeriksaan se0ara keseluruhan atau sebagianakan dilakukan dengan siding

    tertutup. Adapun pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama yang harus

    dilakukan dengan siding tertutup adalah berkenaan dengan pemeriksaan

    permohonan 0erai talak dan atau 0erai gugat pasal "' + UU #o. $ Tahun %&'&

    yang tidak diubah dalam UU #o. 3 tahun !!" Tentang Peradilan Agama+.

    4) Asas !uality

    2etiap orang yang berperkara dimuka sidang pengadilan adalah sama

    hak dan kedudukannya, sehingga tidak ada perbedaan yang bersiat

    8diskriminati9 baik dalam diskriminasi normati:e maupun diskriminasi kategoris.

    Adapun patokan yang undamental dalam upaya menerapkan asas 8euality9

    pada setiap penyelesaian perkara dipersidangan adalah *

    a" Persamaan hak dan dera#at dalam proses pemeriksaan persidan$an pen$adilan atau %e!ual

    be&ore the la'.

    b" ak perlindun$an yan$ sama oleh hukum atau %e!ual prote*tion on the la'

    *" +endapat hak perlakuan yan$ sama di ba'ah hukum atau %e!ual #usti*e under the la'"

    ,) Asas %Akti& memberi bantuan

    Terlepas dari perkembangan praktik yang 0enderung mengarah pada

    proses pemeriksaan dengan surat atau tertulis, hukum a0ara perdata yang diatur

    dalam 1I; dan ;

  • 7/23/2019 Asas Khusus Kewenangan Peradilan Agama

    3/21

    ) Asas Upaya ukum .andin$

    Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding

    kepada Pengadilan Tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, ke0uali Undang-

    undang menentukan lain.

    /) Asas Upaya ukum KasasiTerhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan

    kasasi kepada =ahkamah Agung oleh para pihak yang bersangkutan, ke0uali

    undang-undang menentukan lain.

    0) Asas Upaya ukum Penin#auan Kembali

    Terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-

    pihak yang bersangkutan dapat menga(ukan penin(auan kembali kepada

    =ahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan

    dalam undang-undang. >an terhadap putusan penin(auan kembali tidak dapat

    dilakukan penin(auan kembali.) Asas Pertimban$an ukum (a*io e*idendi)

    2egala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar

    putusan tersebut, memuat pula paal tertentu dan peraturan perundang-undangan

    yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang di(adikan dasar untuk

    mengadili.

    II" Pengajuan Tuntutan Hak.

    eseoran$ yan$ merasa haknya dilan$$ar oleh oran$ lain dan ia tidak dapat

    menyelesaikan sendiri masalahnya itu5 dapat men$a#ukan tuntutan hak kepada Pen$adilanuntuk menyelesaikannya sesuai den$an peraturan perundan$-undan$an yan$ berlaku"

    Tuntutan itu harus men$andun$ kepentin$an hukum5point dinteret, poit daction,

    geen belang geen actie (tidak ada ada kepentin$an5 tidak dapat di$u$at di muka pen$adilan)"

    Putusan +AI 6o" 24 K7ip71/1 tan$$al / 8uli 1/1 menyebutkan5 $u$atan harusdia#ukan oleh oran$ yan$ mempunyai hubun$an hukum"

    1" Surat gugatan.

    9u$atan dia#ukan se*ara tertulis kepada Ketua Pen$adilan di tempat tin$$al Ter$u$at

    (pasal 110 I5 142 .$)5 atau #ika Pen$$u$at buta huru&5 ia dapat men$a#ukan se*ara lisankepada Ketua Pen$adilan yan$ akan men*atat atau menyuruh men*atat akim yan$

    ditun#uk5 $u$atan tersebut dalam :atatan urat 9u$atan" :atatan urat 9u$atan tersebut

    ditanda tan$ani oleh Ketua Pen$adilan atau akim yan$ ditun#uk itu"

  • 7/23/2019 Asas Khusus Kewenangan Peradilan Agama

    4/21

    urat $u$atan itu menurut ketentuan pasal 0 6omor 3 ;5 pada pokoknya harus

    memuat aitu permohonan5 apabila akim

    berpendapat lain5 mohon putusan yan$ seadil-adilnya"

    2. Penggabungan/kumulasi gugatan.

    Pen$$abun$an7kumulasi $u$atan dapat dibedakan men#adi ti$a ma*am yaitu aitu pen$$abun$an para pihak berperkara yan$ terdiri

    lebih dari seoran$" +isalnya beberapa oran$ Pen$$u$at mela'an seoran$

    Ter$u$at5 atau sebaliknya seoran$ Pen$$u$at mela'an beberapa oran$ Ter$u$at"

  • 7/23/2019 Asas Khusus Kewenangan Peradilan Agama

    5/21

    2" Pen$$abun$an obyekti&5 yaitu pen$$abun$an lebih dari satu tuntutan dalam satu

    perkara" +isalnya $u$atan *erai dia#ukan bersama den$an $u$atan pen$uasaan

    anak5 na&kah isteri5 harta bersama"

    3" Inter;ensi5 yaitu ikut sertanya pihak ke ti$a kedalam proses perkara5 terdiri dari aitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yan$ telah ditetapkan dalam itu se*arapaksa oleh alat-alat ne$ara" Bleh karena itu setiap putusan akim harus memuat titel

    eksekutorial yaitu kalimat %emi Keadilan .erdasarkan Ketuhanan >an$ +aha sa"

    /" Kekuatan hukum tetap"

  • 7/23/2019 Asas Khusus Kewenangan Peradilan Agama

    20/21

    uatu putusan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila terhadap putusan tersebut5

    sampai den$an habisnya masa upaya hukum yan$ ditetapkan menurut undan$-undan$5

    tidak dimintakan upaya hukum"

    ?" pa!a Hukum.

    etiap putusan hakim5 tidak dapat luput dari kekeliruan atau kekhila&an5 bahkan kadan$-

    kadan$ bersi&at memihak5 oleh karena itu putusan hakim dimun$kinkan untuk diperiksa

    ulan$ melalui upaya hukum"

    Upaya hukum adalah suatu upaya untuk men*e$ah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu

    putusan5 karena salah satu pihak atau para pihak merasa diru$ikan kepentin$annya dalam

    memperoleh keadilan dan perlindun$an7kepastian hukum5 menurut *ara-*ara yan$ ditentukan

    undan$-undan$"

    Ada dua ma*am upaya hukum aitu permohonan supaya perkara yan$ telah diputus oleh Pen$adilan Tin$kat

    Pertama diperiksa ulan$ oleh Pen$adilan Tin$$i (tin$kat bandin$) karena merasa

    tidak puas atas putusan Pen$adilan Tin$kat Pertama5 menurut *ara-*ara yan$ditentukan undan$-undan$"

    3" Kasasi"

    >aitu upaya hukum yan$ merupakan 'e'enan$ +ahkamah A$un$ untuk memeriksa

    kembali putusan dari Pen$adilan-pen$adilan terdahulu5 menurut *ara-*ara yan$

    ditentukan undan$-undan$"

    2" Upaya hukum luar biasa yaitu