tugas persandingan peraturan perundang undangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum (silvia...

NAMA : SILVIA KUMALASARI

NIM : 811412028

MATA KULIAH : HUKUM AGRARIA

ROMBEL : 1

PERSANDINGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

NO KEPPRES NO. 55 TAHUN 1953

PERPRES NO. 36 TAHUN 2005

PERPRES NO. 65 TAHUN 2006

UU NO. 2 TAHUN 2012

1 Latar belakang :untuk memfasilitasi perolehan hak-hak atas tanah yang diperlukan untuk kegiatan pembangunan, secara cepat, mudah maka diperlukan pengaturantentangPengadaan Tanah Untuk KepentinganPembangunan

Latar belakang :dengan meningkatnya pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah, untuk pengadaannya perlu dilakukan secara cepat dan transparan dengan tetap memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah

Latar belakang :untuk lebih meningkatkan prinsip penghormatan terhadap hak-hak atas tanah yang sah dan kepastian hukum dalampengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunanuntuk kepentingan umum

Latar belakang :dalam rangka mewujudkanmasyarakat yang adil,makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 pemerintah perlu melaksanakanpembangunan; untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum, diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratisdan adil

2 Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk

Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk

Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan

Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara

mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut.

mendapatkantanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yangmelepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, danbenda-benda yang berkaitan dengan tanah atau denganpencabutan hak atas tanah.

untukmendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugikepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitandengan tanah

memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

3 Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatanmelepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanahdengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti kerugianatas dasar musyawarah

Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatanmelepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanahdengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugiatas dasar musyawarah

Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatanmelepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanahdengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugiatas dasar musyawarah dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah

Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubunganhukum dari pihak yang berhak kepada negara melaluiLembaga Pertanahan

4 Kepentingan umum adalah kepentingan seluruh lapisan masyarakat

Kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat.

Kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat.

Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa,negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan olehpemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untukkemakmuran rakyat.

5 Ganti kerugian adalah penggantian atas nilai tanah berikut bangunan,tanaman dan/atau

Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau non fisik sebagai

Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau non fisik sebagai akibat pengadaan

Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak danadil kepada pihak yang berhak dalam proses

benda-benda lain yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapatmemberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.

tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapatmemberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.

pengadaan tanah.

6 Pihak yang berhak :pemegang hak atas tanahyang dikuasainya

Pihak yang berhak :perseorangan, badan hukum, lembaga, unit usaha yangmempunyai hak penguasaan atas tanah dan/atau bangunanserta tanaman yang ada di atas tanah

Pihak yang berhak :perseorangan, badan hukum, lembaga, unit usaha yangmempunyai hak penguasaan atas tanah dan/atau bangunanserta tanaman yang ada di atas tanah

Pihak yang berhak :pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.

Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, angunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai

7 asas:a. kemanusiaanb. keadilanc. kemanfaatand. kepastiane. keterbukaanf. kesepakatang. keikutsertaanh. kesejahteraani. keberlanjutanj. keselarasan

8 Tujuan:pemenuhan kebutuhan

Tujuan:pelaksanaan pembangunan

Tujuan:pelaksanaan pembangunan

Tujuan:menyediakan tanah bagi pelaksanaan

tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum

untuk kepentingan umum untuk kepentingan umum pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak.

9 Dilaksanakan dengan cara :1. pelepasan atau

penyerahan hak atas tanah

2. jual-beli3. tukar menukar4. cara lain yang

disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan

Dilaksanakan dengan cara :1. pelepasan atau


2. pencabutan hak atas tanah.



Dilaksanakan dengan cara :1. pelepasan atau




Dilaksanakan dengan cara :1. pelepasan atau penyerahan

hak atas tanah2. pencabutan hak3. jual-beli4. tukar menukar5. cara lain yang disepakati

secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan

10 Kegiatan pembangunan yang dilakukan dan selanjutnya dimiliki Pemerintah serta tidak digunakan untuk mencari keuntungan

Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah daerah

Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau pemerintah daerah

Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah

11 1. Jalan umum, saluran pembangunan air

2. Waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya

15. jalan umum, jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi

1. jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, diruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi

1. pertahanan dan keamanan nasional

2. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api

3. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan

termasuk saluran irigasi

3. Rumah Sakit Umum dan Pusat-pusat kesehatan Masyarakat

4. Pelabuhan atau bandar udara atau terminal

5. Peribadatan6. Pendidikan atau

sekolahan7. Pasar Umum

atau Pasar INPRES

8. Fasilitas pemakaman umum

9. Fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana.

10. Pos dan telekomunikasi

11. Sarana olah raga12. Stasiun

penyiaran radio,

16. waduk, bendungan, bendung, irigasi, dan bangunan pengairanlainnya

17. rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat

18. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api dan terminal

19. peribadatan20. pendidikan/sekolah21. pasar umum22. fasilitas pemakaman

umum23. fasilitas keselamatan

umum24. pos dan

telekomunikasi25. sarana olah raga26. stasiun penyiaran

radio, televisi dan sarana pendukungnya

27. kantor Pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan ataulembaga-lembaga internasional di bawah naungan

2. waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya

3. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal

4. fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul

5. penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana

6. tempat pembuangan sampahcagar alam dan cagar budaya

7. pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.

sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya

4. pelabuhan, bandar udara, dan terminal

5. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi

6. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik

7. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah

8. tempat pembuangan dan pengolahan sampah

9. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah

10. fasilitas keselamatan umum11. tempat pemakaman umum

Pemerintah/ Pemerintah Daerah

12. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik

13. cagar alam dan cagar budaya14. kantor

pemerintah/Pemerintah Daerah/desa

15. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/ataukonsolidasi tanah, serta perumahan untukmasyarakat berpenghasilan rendah dengan status

televisi beserta sarana pendukungnya;

13. Kantor Pemerintah;

14. Fasilitas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

perserikatanBangsa-Bangsa

28. fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan KepolisianNegara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

29. lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan

30. rumah susun sederhana

31. tempat pembuangan sampah

32. cagar alam dan cagar budaya

33. pertamanan34. panti sosial35. pembangkit,

transmisi, distribusi tenaga listrik

sewa16. prasarana pendidikan atau

sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah

17. prasarana olahraga Pemerintah/ Pemerintah Daerah

18. pasar umum dan lapangan parkir umum.

12 pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan sesuai dengan dan berdasar pada Rencana Umum Tata Ruang yang telah ditetapkan terlebih

• pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan sesuai dengan dan berdasar pada Rencana Umum Tata Ruang yang telah ditetapkan terlebih dahulu

• pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan sesuai dengan dan berdasar pada Rencana Umum Tata Ruang yang telah ditetapkan terlebih dahulu

Bagi Daerah yang belum

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan:

a. Rencana Tata Ruang Wilayahb. Rencana Pembangunan

Nasional/Daerahc. Rencana Strategisd. Rencana Kerja setiap Instansi

yang memerlukan tanah

dahulu Bagi Daerah yang

belum menetapkan Rencana Umum Tata Ruang, pengadaan tanah dilakukan berdasarkan perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada.

Bagi Daerah yang belum menetapkan Rencana Umum Tata Ruang, pengadaan tanah dilakukan berdasarkan perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada.

tanah yang telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan surat keputusan penetapan lokasi yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota atau Gubernur, maka bagi siapa yang ingin melakukan pembelian tanah di atas tanah tersebut, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati/ Walikota atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya

menetapkan Rencana Umum Tata Ruang, pengadaan tanah dilakukan berdasarkan perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada.

tanah yang telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan surat keputusan penetapan lokasi yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota atau Gubernur, maka bagi siapa yang ingin melakukan pembelian tanah di atas tanah tersebut, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati/ Walikota atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya

Pengadaan Tanah dilakukan untuk infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi, pengadaannya diselenggarakan berdasarkan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Instansi yang memerlukan tanah

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pengampu dan pemangku kepentingan.

13 dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk oleh

dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah kabupaten/kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota

dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah kabupaten/kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota

tahapan:a. PERENCANAAN

dilaksanakan oleh instansi yang memerlukan tanah

b. PERSIAPAN

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Panitia Pengadaan Tanah dibentuk di setiap Kabupaten atau Kotamadya Daerah Tingkat II

Pengadaan tanah berkenaan dengan tanah yang terletak di dua wilayah Kabupaten/Kotamadya atau lebih, dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah tingkat Propinsi yang diketuai atau dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan

Panitia pengadaan tanah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibentuk oleh Gubernur Pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah kabupaten/kotaatau lebih, dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanahprovinsi yang dibentuk oleh Gubernur

dua wilayah provinsi atau lebih, dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri yang terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur pemerintah daerah terkait

Panitia pengadaan tanah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibentuk oleh Gubernur Pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah kabupaten/kota atau lebih, dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah provinsi yang dibentuk oleh Gubernur

dua wilayah provinsi atau lebih, dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri yang terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur pemerintah daerah terkait

dilaksanakan oleh tim persiapan pengadaan tanah yang dibentuk oleh pemerintah prov/kab /kota

c. PELAKSANAAN dilaksanakan oleh Kanwil BPN/ KantorPertanahan Kab /Kota

d. PENYERAHAN HASIL dilaksanakan oleh Kanwil BPN/ Kantor Pertanahan Kab /Kota

14 dilakukan melalui musyawarah secara langsung antara

dilakukan melalui musyawarah dalamrangka memperoleh

dilakukan melalui musyawarah dalamrangka memperoleh

diselenggarakan melalui tahapan:a. perencanaan Instansi yang

memerlukan tanah membuat

pemegang hak atastanah yang bersangkutan dan instansi Pemerintah yang memerlukantanah

Musyawarah dilakukan di tempat yang ditentukan dalam surat undangan

Dipimpin oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah

Jika tidak memungkinkanterselenggaranya musyawarah secara efektif, musyawarahdilaksanakan PanitiaPengadaan Tanah dan instansi Pemerintah yang memerlukan tanahdengan wakil-wakil yang ditunjuk diantara dan oleh para pemeganghak atas tanah, yang sekaligus bertindak selaku kuasa mereka

kesepakatan mengenai:a. pelaksanaan

pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut

b. bentuk dan besarnya ganti rugi


Musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yangberkaitan dengan tanah bersama panitia pengadaan tanah, dan instansi Pemerintah atau pemerintah daerah yang memerlukantanah

Jika tidak memungkinkanterselenggaranya musyawarah secara efektif, musyawarahdilaksanakan PanitiaPengadaan Tanah dan instansi Pemerintah yang memerlukan tanahdengan wakil-wakil yang

kesepakatan mengenai:a. pelaksanaan

pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut

b. bentuk dan besarnya ganti rugi


Musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yangberkaitan dengan tanah bersama panitia pengadaan tanah, dan instansi Pemerintah atau pemerintah daerah yang memerlukantanah

Jika tidak memungkinkanterselenggaranya musyawarah secara efektif, musyawarahdilaksanakan PanitiaPengadaan Tanah dan instansi Pemerintah yang memerlukan tanahdengan wakil-wakil yang ditunjuk diantara dan oleh

Rencana Pengadaan Tanah yang disusun dalam bentuk Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah

b. persiapan Setelah dokumen rencana pengadaan tanah diterima oleh Gubernur, Gubernur membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah paling lama 10 hari kerja

c. pelaksanaan meliputi:- Inventarisasi dan identifikasi

penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

- Penilaian ganti kerugian- Musyawarah penetapan ganti

kerugian- Pemberian ganti kerugian- Pelepasan hak objek

pengadaan tanah- Pendokumentasian peta

bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah.

- Pemutusan hubungan Hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah, dan

d. penyerahan hasil Setelah dilakukannya ganti kerugian dan pelepasan hak objek

ditunjuk diantara dan oleh para pemegang hak atas tanah, yang sekaligus bertindak selaku kuasa mereka dilakukan secaratertulis, bermaterai cukup yang diketahui oleh KepalaDesa/Lurah atau surat penunjukan/kuasa yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang

para pemegang hak atas tanah, yang sekaligus bertindak selaku kuasa mereka dilakukan secaratertulis, bermaterai cukup yang diketahui oleh KepalaDesa/Lurah atau surat penunjukan/kuasa yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang

pengadaan tanah, Ketua Pelaksana Pengadaan tanah menyerahkan hasil pengadaan tanah berupa bidang tanah dan dokumen pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah disertai dengan data pengadaan tanah paling lama 7 hari kerja sejak dilakukan pelepasan hak objek pengadaan tanah.Setalah dilakukan serah terima hasil pengadaan tanah, maka instansi yang memerlukan dapat langsung menggunakan untuk melaksanakan pembangunan dan wajib mendaftarakan tanah yang diperolehnya tersebut

14 Ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah diberikan untuk :a. hak atas tanah;b. bangunan;c. tanaman;d. benda-benda lain, yang berkaitan dengan tanah.

Ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah diberikan untuk:a. hak atas tanah;b. bangunan;c. tanaman;d. benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah diberikan untuk:a. hak atas tanah;b. bangunan;c. tanaman;d. benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah diberikan untuk

a. tanah;b. ruang atas tanah dan bawah

tanah;c. bangunan;d. tanaman;e. benda yang berkaitan dengan

tanah; dan/atauf. kerugian lain yang dapat dinilai

15 Bentuk ganti kerugian dapat berupa :

a. uang;b. tanah pengganti

Bentuk ganti rugi dapat berupa:

a. uang; dan/ataub. tanah pengganti;

Bentuk ganti rugi dapat berupa :a.Uang; dan/ataub. Tanah pengganti;

Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk:

a.uang;b. tanah pengganti;

c. pemukiman kembali

d. gabungan dari dua atau lebih untuk ganti kerugian

e. bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan

Penggantian terhadap bidang tanah yang dikuasai dengan hak ulayat diberikan dalam bentuk pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat setempat

dan/atauc. pemukiman kembalid. kompensasi berupa

penyertaan modal(saham) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penggantian terhadap bidang tanah yang dikuasai dengan hak ulayat diberikan dalam bentuk pembangunan fasilitasumum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat setempat

dan/atauc.Pemukiman kembali;

dan/ataud. Gabungan dari dua

atau lebih bentuk ganti kerugian

e.Bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan

c.permukiman kembali;d. kepemilikan saham; ataue.bentuk lain yang disetujui oleh

kedua belah pihak

16 Dasar dan cara perhitungan ganti kerugian :

a. harga tanah yang didasarkan atas nilai nyata atau sebenarnya, dengan memperhatikan nilai jual obyek Pajak Bumi dan Bangunan yang terakhir untuk tanah yang

Dasar perhitungan besarnya ganti rugi :

a. Nilai Jual Obyek Pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia;

b. nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat


a. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilainyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai JualObyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia

b. nilai jual bangunan


a. Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum

b. Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai disampaikan kepada

bersangkutan;b. nilai jual

bangunan yang ditaksir oleh instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan

c. nilai jual tanaman yang ditaksir oleh instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian.

daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan;

c. nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian

yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan;

c. nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah

d. yang bertanggung jawab di bidang pertanian

Lembaga Pertanahan dengan berita acara.

c. Nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai menjadi dasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian.

17 Ganti rugi diserahkan langsung kepada:

a. pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

b. nadzir bagi tanah wakaf

c. pemegang hakatas tanah tidak dapat ditemukan

Ganti rugi diserahkan langsung kepada:



c. pemegang hak atas tanah tidak dapat ditemukan dititipkan di Pengadilan negeri yang wilayah

Ganti rugi diserahkan langsung kepada:



c. pemegang hak atas tanah tidak dapat ditemukan dititipkan di Pengadilan negeri yang wilayah hukumnya

Pemberian Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah diberikan langsung kepada Pihak yang Berhak

pemegang hak atas tanah tidak dapat ditemukan dititipkan di Pengadilan negeri yang wilayah hukumnya

Bilamana pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, maka ganti kerugian dititpkan di pengadilan negeri setempat.

dititipkan di Pengadilan negeri yang wilayah hukumnya

hukumnyaPenitipan ganti kerugian selain disebabkan karena ditolak dari pihak yang berhak, juga dapat dilakukan terhadap pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya, objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian sedang menjadi objek perkara di pengadilan, masih dipersengketakan kepemilikannya, diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau menjadi jaminan di Bank.

18 Apabila upaya penyelesaian yang ditempuh Gubernur kepala Daerah Tingkat I tetap tidak diterima oleh pemegang hak atas tanah dan lokasi pembangunan yang bersangkutan tidak dapat dipindahkan, maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan mengajukan usul penyelesaian dengan cara pencabutan hak atas

Apabila upaya penyelesaian yang ditempuh Bupati/Walikotaatau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri tetap tidakditerima oleh pemegang hak atas tanah dan lokasi pembangunan yang bersangkutan tidak dapat dipindahkan, maka Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangan mengajukan usul penyelesaian dengan cara pencabutan hak atas tanah berdasarkan Undang-

Apabila upaya penyelesaian yang ditempuh Bupati/Walikotaatau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri tetap tidakditerima oleh pemegang hak atas tanah dan lokasi pembangunan yang bersangkutan tidak dapat dipindahkan, maka Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangan mengajukan usul penyelesaian dengan cara pencabutan hak atas tanah berdasarkan Undang-undang Nomor 20

Dalam hal tidak terjadi kesepakatan Pihak yang Berhak dapat engajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian

Pengadilan negeri memutus bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan kasasi kepada Mahkamah AgungRepublik Indonesia 14 (empat belas) hari kerja putusan MA 30 hari kerja Putusan pengadilan

tanah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun1961 tentang pengcabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Di atasnya.

undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya

Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya

tidak bersedia menerima ganti rugi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden banding kepada Pengadilan Tinggi agar menetapkan ganti rugi sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan dengan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di Atasnya

negeri/Mahkamah Agung yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi dasar pembayaran Ganti Kerugian kepada pihak yangmengajukan keberatan

tugas persandingan peraturan perundang undangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum (silvia...

Documents