mekanisme penyusunan peraturan perundang undangan

PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

OLEH :

KEPALA BIRO HUKUM DAN KERJASAMA LUAR NEGERI DEPARTEMEN AGAMA

HUKUM ------- Social contract (perjanjian masyarakat)

Suatu kompromi maximum mengenai tata nilai atau standar perilaku dalam rangka tercapainya tujuan yang diharapkan

Bersifat memaksa, dan memberikan sanksi bagi orang yang melanggar.

HAKIKAT HUKUM

Penjamin ketertiban; Pemberi kepastian mengenai hak

dan kewajiban; Pemberi kepastian tentang benar

dan salah; Pemberi perlindungan dari

tindakan amoral, asusila, dan unrechtmatige

TUJUAN HUKUM

HUKUM ------- Social contract (perjanjian masyarakat)

Suatu kompromi maximum mengenai tata nilai atau standar perilaku dalam rangka tercapainya tujuan yang diharapkan

Bersifat memaksa, dan memberikan sanksi bagi orang yang melanggar.

HAKIKAT HUKUM

HUKUM TIDAK BERLAKU PADA FORUM INTERNUM DAN HANYA BERLAKU PADA FORUM EKSTERNUM

FORUM INTERNUM HAL YANG BERSIFAT PRIBADI DAN TIDAK TERKAIT DENGAN ORANG LAIN

FORUM EKSTERNUM HAL YANG BERSIFAT PUBLIK ATAU TERKAIT DENGAN ORANG LAIN BAIK LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG

WILAYAH HUKUM

1. UUD Negara RI.Tahun 1945; 2. Undang-Undang/PERPU;3. Peraturan Pemerintah;4. Peraturan Presiden;5. Peraturan Daerah:

– Peraturan Daerah Propinsi– Peraturan Daerah Kabupaten/Kota– Peraturan Desa.

UU 10/2004 Pasal 7

JENIS DAN HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN RI:

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


(4)Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

(5)Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). UU 10/2004 Pasal 7

a. mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi:

hak-hak asasi manusia; hak dan kewajiban warga negara; pelaksanaan dan penegakan

kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;

wilayah negara dan pembagian daerah;

kewarganegaraan dan kependudukan; keuangan negara,

b. diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang.

Materi muatan Undang-Undang berisi:


1. pengayoman; 2. kemanusiaan; 3. kebangsaan;4. kekeluargaan; 5. kenusantaraan; 6. bhinneka tunggal ika; 7. keadilan; 8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau 10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pasal 6

(1) Materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas:

(2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang. Pasal 9

Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Pasal 10

Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah. Pasal 11


Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 12


Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah.

Pasal 14


Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Pasal 44 ayat (1) UU 10/2004

Tata cara mempersiapkan rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2005


Teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, keputusan kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat harus berpedoman pada teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 54


MUATAN PERATURAN MENTERI

1. UNTUK MELAKSANAKAN UU, PP, ATAU PERPRES.

2. SELARAS DENGAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEMENTERIAN.

VISI KEMENTERIAN AGAMA

16

“Terwujudnya

Masyarakat Indonesia

Taat Beragama, Rukun,

Cerdas, Mandiri dan

Sejahtera Lahir Batin ”

MISI KEMENTERIAN AGAMA

17

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.

2. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama.

3. Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, & pendidikan keagamaan.

4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.

5. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa.

18

1. Mendorong dan menfasilitasi warganegara untuk menjadi pemeluk agama yang baik (menjalankan ajaran agamanya)

2. Mendorong terwujudnya keharmonisan warganegara pemeluk agama dalam kerangka NKRI

3. Menyediakan layanan pendidikan agama dan keagamaan dalam upaya meningkatkan keimanan dan kecerdasan kehidupan bangsa

TUGAS KEMENTERIAN AGAMA

VISI

KualitasPemahamanPengamalanAgama

KerukunanUmatBeragama

KualitasPendidikanAgama danKeagamaan

KualitasPenyeleng-garaanHaji

MUATAN PERATURAN MENTERI

1. Menjabarkan amanat UU, PP, atau Perpres dalam pengaturan yang ditail.

2. Memberikan kepastian hukum; Hak dan kewajiban Kewenangan Persyaratan dan Prosedur Pembiayaan Sanksi administrative

KEWENANGAN

ATRIBUTIF

-> Diberikan oleh Peraturan Per-

undang2an

KEWENANGAN DELEGATIF

-> Pelimpahan dan Pemilik Kewenangan

MANDAT

-> Kekuasaan melakukan untuk atas

nama Pemnilik Kewenangan

PROSEDUR

DIATUR DALAM PERUNDANG-

UNDANGAN

-> Hukum Acara di Pengadilan

-> Penetapan Hukuman Disiplin

DISKRESIONER

-> Sesuai dengan Asas-asas umum

Pemerintahan yang baik

23

A. JUDULB.PEMBUKAAN

1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan3. Konsiderans4. Dasar Hukum5. Diktum

C. BATANG TUBUH1. Ketentuan Umum2. Materi Pokok yang Diatur3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan) 4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan )5. Ketentuan Penutup

D.PENUTUPE. PENJELASAN (jika diperlukan)F. LAMPIRAN (jika diperlukan)

KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

24

HAL-HAL KHUSUS

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYIDIKAN PENCABUTAN PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG–

UNDANGAN PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH

PENGGANTI UNDANG–UNDANG MENJADI UNDANG–UNDANG

PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

25

JUDUL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1.Judul Peraturan Perundang–undangan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Perundang–undangan.

2.Nama Peraturan Perundang–undangan dibuat secara singkat dan mencerminkan isi Peraturan Perundang–undangan.

3.Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca.

26

PEMBUKAAN

Pembukaan Peraturan Perundang–undangan terdiri atas:1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha

Esa;2. Jabatan Pembentuk Peraturan

Perundang-undangan;3. Konsiderans;4. Dasar Hukum; dan5. Diktum.

27

BATANG TUBUH

Batang tubuh memuat semua substansi Peraturan Perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal-pasal.Pada umumnya dikelompokkan ke dalam: Ketentuan Umum; Materi Pokok yang Diatur; Ketentuan Pidana (jika diperlukan); Ketentuan Peralihan (jika

diperlukan); Ketentuan Penutup.

28

PENUTUP

Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Perundang-undangan dan memuat:1.rumusan perintah pengundangan dan

penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, atau Berita Daerah;

2.penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Perundang-undangan;

3.Pengundangan Peraturan Perundang-undangan; dan

4.akhir bagian penutup.

29

PENJELASAN

a. Setiap Undang-Undang perlu diberi penjelasan.

b. Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang dapat diberi penjelasan, jika diperlukan.

30

LAMPIRAN

Jika Peraturan Perundang-undangan memerlukan lampiran:1. harus dinyatakan dalam batang tubuh

dan dinyatakan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

2. Pada akhir lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan/menetapkan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

31

BAHASA PERUNDANG-UNDANGAN

Prinsip:1. Bahasa yang digunakan dalam

Peraturan Perundang-undangan adalah Bahasa Indonesia. Jika diperlukan menggunakan kata atau istilah dalam bahasa asing, harus dicetak miring.

2. Dirumuskan dalam suatu kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.

3. Kata, frasa atau susunan kalimat yang yang digunakan tidak memiliki pengertian lain.

32

PILIHAN KATA

1. Untuk menyatakan maksimum atau minimum, gunakan kata “paling”;

2. Untuk menyatakan tidak termasuk, gunaka kata ”kecuali”;

3. Untuk menyatakan makna termasuk, guakan kata “selain”;

4. Untuk menyatakan pengandaian atau kemungkinan, gunakan kata “jika, apabila, atau dalam hal”;

5. Untuk menyatakan kumulatif, gunakan kata “dan”;

6. Untuk menyatakan sifat deskresioner dari suatu kewenangan , gunakan kata “dapat”;

7. Untuk menyatakan adanya kewajiban, gunakan kata “wajib”; dan

8. Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan, gunaka kata “harus”.

33

BEBERAPA TEKNIK PENGACUAN

1. Untuk menunjuk pasal gunakan frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….;

2. Untuk menunjuk ayat gunakan frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat …. ”;

3. Pengacuan dua atau lebih Pasal atau ayat, gunakan frasa “sampai dengan”;

4. Pengacuan dua atau lebih Pasal/ayat yg berurutan, tetapi terdapat pasal/ayat yg dikecualikan, gunakan kata “kecuali”;

5. Untuk menyatakan bahwa berbagai ketentuan dalam suatu Peraturan Perundang-undangan masih berlaku, gunakan frasa “berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yg diatur dalam Undang-Undang ini.

34

Substansi Perundang-undangan

Jika Peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya sebagian dari ketentuan peraturan perundang–undangan tersebut, gunakan frase tetap berlaku, kecuali ….Contoh :

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor … Tahun … (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor … , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ........) tetap berlaku, kecuali Pasal 5 sampai dengan Pasal 10.

prolegnas

PEMERINTAH

DPR

PROLEGNASPRIORITASTAHUNAN

LIMA TAHUNAN

DPR PRESIDEN

1

2

PEMBAHASAN

PEMRAKARSA

MENTERI HUKUM

5

6 7

PROSES PEMBAHASAN RUU INISIATIP PEMERINTAH

PANSUS/PANJA PANJA

DIM RUU

DPR PRESIDEN1

2

3

PEMBAHASAN

4

MENTERI TEKNIS

MENTERI HUKUM

5

PROSES PEMBAHASAN RUU INISIATIP DPR

2

5

PANSUS/PANJA

PANJA

RUU DIM

PROSES PENYUSUNAN INTERNAL PEMERINTAH

PEMRAKARSA INTERDEPT PRESIDEN

Membentuk TimMelakukan Penyusunan

HARMONISASI Dikordinasi Depkum HAM

PENETAPAN Didahului presentasiMenteriPemrakarsa

PERPU PERPRES KEPRES


YANG DISIAPKAN OLEH PEMRAKARSA

1. MEMBENTUK TIM

2. MENGAJUKAN IZIN PRAKARSA KEPADA PRESIDEN

2. MEMBUAT DRAFT RUU DAN NASKAH AKADEMIK

3. MENYAMPAIKAN KEPADA DEP. HUKUM DAN HAM UNTUK DIHARMONISASI

4. MENGAJUKAN KEPADA PRESIDEN UNTUK DIAJUKAN KE DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (UNDANG-UNDANG) ATAU UNTUK DITETAPKAN (PERATURAN PEMERINTAH).

MENTERI AGAMA

SEKRETARIS JENDERAL

ESELON I / PEMRAKARSA

KARO HUKUM & KLN

KABAG SUNCANG

KASUBBAG PERANCANGAN

1. Membentuk Tim;

2. Membahas Pasal per Pasal;

3. Harmonisasi

4. Draft final

Proses pembahasan

Proses penetapan

PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA

Proses pengusulan

41

SelesaiTerima kasih

mekanisme penyusunan peraturan perundang undangan

Education