TEORI STUFEN TEORI STUFEN DANDAN

ASAS – ASAS ASAS – ASAS PERUNDANG - UNDANGANPERUNDANG - UNDANGAN

SRI SANITUTI HARIADISRI SANITUTI HARIADI

STUFEN THEORYSTUFEN THEORY1.1. BERLAKUNYA SUATU NORMA ITU BERLAPIS- BERLAKUNYA SUATU NORMA ITU BERLAPIS-

LAPIS DAN BERJENJANG DALAM SUATU LAPIS DAN BERJENJANG DALAM SUATU SUSUNAN HIERARKI.SUSUNAN HIERARKI.

2.2. NORMA YANG SATU BERLAKU ATAS DASAR NORMA YANG SATU BERLAKU ATAS DASAR DAN BERSUMBER PADA NORMA LAIN YANG DAN BERSUMBER PADA NORMA LAIN YANG LEBIH TINGGI, DEMIKIAN SETERUSNYA KE LEBIH TINGGI, DEMIKIAN SETERUSNYA KE ATAS SAMPAI PADA SUATU NORMA YANG ATAS SAMPAI PADA SUATU NORMA YANG TERTINGGI, YANG TIDAK DAPAT DITELUSURI TERTINGGI, YANG TIDAK DAPAT DITELUSURI LEBIH LANJUT, YANG DISEBUT LEBIH LANJUT, YANG DISEBUT GRUNDNORM GRUNDNORM (GN) (GN) ATAU ATAU NORMA DASAR NORMA DASAR ATAU ATAU

URSPRUNGNORMURSPRUNGNORM3.3. BERLAKUNYA GRUNDNORM TIDAK BERLAKUNYA GRUNDNORM TIDAK

BERDASAR DAN BERSUMBER PADA NORMA BERDASAR DAN BERSUMBER PADA NORMA YANG LEBIH TINGGI.YANG LEBIH TINGGI.

O. K. I GRUNDNORM BERLAKU SEBAGAI O. K. I GRUNDNORM BERLAKU SEBAGAI PRESUPPOSEDPRESUPPOSED ARTINYA : PERLU DITERIMA ARTINYA : PERLU DITERIMA DENGAN TIDAK PERLU DIPERDEBATKAN DENGAN TIDAK PERLU DIPERDEBATKAN ATAU BERSIFAT AKSIOMATISATAU BERSIFAT AKSIOMATIS

(ALGRA, N.E. 1983 : 138 – 143)(ALGRA, N.E. 1983 : 138 – 143)

TETAPI :TETAPI :TEORI KELSEN TIDAK SELURUHNYA SESUAI TEORI KELSEN TIDAK SELURUHNYA SESUAI

DENGAN HUKUM DI INDONESIA. DENGAN HUKUM DI INDONESIA.

HANS KELSEN : HANS KELSEN : BERPAHAM LEGISME ATAU BERPAHAM LEGISME ATAU POSITIVISME, MEMANDANG HUKUM POSITIVISME, MEMANDANG HUKUM HANYALAH UNDANG-UNDANG. DILUAR HANYALAH UNDANG-UNDANG. DILUAR UNDANG-UNDANG TIDAK ADA HUKUMUNDANG-UNDANG TIDAK ADA HUKUM

INDONESIA DISAMPING HUKUM YANG TERTULIS (UU) DISAMPING HUKUM YANG TERTULIS (UU)

MASIH TERDAPAT HUKUM YANG TIDAK MASIH TERDAPAT HUKUM YANG TIDAK TERTULIS YAITU HUKUM ADAT.TERTULIS YAITU HUKUM ADAT.

HUKUM ADAT MERUPAKAN HUKUM DENGAN HUKUM ADAT MERUPAKAN HUKUM DENGAN CIRI-CIRI KEPRIBADIAN INDONESIA. CIRI-CIRI KEPRIBADIAN INDONESIA. (SOERIPTO)(SOERIPTO)

JADI KALAU INGIN MENEMUKAN HUKUM JADI KALAU INGIN MENEMUKAN HUKUM YANG DAPAT DIRASAKAN ADIL, HENDAKLAH YANG DAPAT DIRASAKAN ADIL, HENDAKLAH MEMPERHATIKAN HUKUM ADAT.MEMPERHATIKAN HUKUM ADAT.

TEORI TANGGATEORI TANGGA(HANS KELSEN)(HANS KELSEN)

1.1. TERTIB HUKUM (LEGAL ORDER) TERTIB HUKUM (LEGAL ORDER) MERUPAKAN MERUPAKAN ASYSTEM OF NORMSASYSTEM OF NORMS YANG YANG BERBENTUK SEPERTI TANGGA-TANGGA BERBENTUK SEPERTI TANGGA-TANGGA PIRAMID.PIRAMID.

2.2. TIAP TANGGA TERDAPAT NORMA-NORMA TIAP TANGGA TERDAPAT NORMA-NORMA ATAU KAEDAH-KAEDAH.ATAU KAEDAH-KAEDAH.

3.3. DI PUNCAK PIRAMID TERDAPAT NORMA DI PUNCAK PIRAMID TERDAPAT NORMA DASAR/GRUNDNORM.DASAR/GRUNDNORM.

4.4. DI BAWAH KAEDAH DASAR TERDAPAT UUDDI BAWAH KAEDAH DASAR TERDAPAT UUD5.5. DIBAWAH UUD TERDAPAT KAEDAH YANG DIBAWAH UUD TERDAPAT KAEDAH YANG

DISEBUT UNDANG – UNDANG.DISEBUT UNDANG – UNDANG.6.6. DIBAWAH UNDANG – UNDANG TERDAPAT DIBAWAH UNDANG – UNDANG TERDAPAT

PERATURAN.PERATURAN.7.7. DIBAWAH PERATURAN TERDAPAT DIBAWAH PERATURAN TERDAPAT

KETETAPAN.KETETAPAN.

DASAR BERLAKUNYA SUATU NORMA DASAR BERLAKUNYA SUATU NORMA TERLETAK PADA NORMA DIATASNYA.TERLETAK PADA NORMA DIATASNYA.

(MUSTAFA, BACHSAN : 1984, 7-10)(MUSTAFA, BACHSAN : 1984, 7-10)

TEORI STUFEN ATAU TEORI STUFEN ATAU TEORI TANGGA DARI TEORI TANGGA DARI

HANS KELSENHANS KELSEN

ASAS- ASAS PERUNDANG- ASAS- ASAS PERUNDANG- UNDANGANUNDANGAN

1.1. UNDANG-UNADANG TIDAK BERLAKU SURUT.UNDANG-UNADANG TIDAK BERLAKU SURUT.2.2. UNDANG-UNDANG YANG BARU MEMBATALKAN UNDANG-UNDANG YANG BARU MEMBATALKAN

UNDANG-UNDANG YANG TERDAHULU.UNDANG-UNDANG YANG TERDAHULU.3.3. UNDANG-UNDANG YANG DIBUAT OLEH UNDANG-UNDANG YANG DIBUAT OLEH

INSTANSI YANG LEBIH TINGGI MEMPUNYAI INSTANSI YANG LEBIH TINGGI MEMPUNYAI KEDUDUKAN YANG LEBIH TINGGI PULA.KEDUDUKAN YANG LEBIH TINGGI PULA.

4.4. UNDANG-UNDANG YANG BERSIFAT KHUSUS UNDANG-UNDANG YANG BERSIFAT KHUSUS

(DALAM KAITAN DENGAN BERLAKUNAYA (DALAM KAITAN DENGAN BERLAKUNAYA UU)UU)

MENYAMPMENYAMPINGINGKAN UNDANG-UNDANG YANG KAN UNDANG-UNDANG YANG BERSIFAT UMUM.BERSIFAT UMUM.

5.5. UNDANG-UNDANG TIDAK DAPAT UNDANG-UNDANG TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT.DIGANGGU GUGAT.

* KANSIL, 1986,57* KANSIL, 1986,57 * SATJIPTO,RAHARJO & RONNY H.S., : 178-179 * SATJIPTO,RAHARJO & RONNY H.S., : 178-179

UNDANG-UNDANG TIDAK UNDANG-UNDANG TIDAK BERLAKU SURUTBERLAKU SURUT

✿ ASAS INI MENGANDUNG ARTI : BAHWA ORANG ASAS INI MENGANDUNG ARTI : BAHWA ORANG TIDAK DAPAT DIKENAI HUKUM ATAU SUATU TIDAK DAPAT DIKENAI HUKUM ATAU SUATU KETENTUAN UNDANG-UNDANG, SEBELUM ADA KETENTUAN UNDANG-UNDANG, SEBELUM ADA HUKUMNYA ATAU UNDANG-UNDANGNYA.HUKUMNYA ATAU UNDANG-UNDANGNYA.

✿ TUJUANNYATUJUANNYA : MELINDUNG RAKYAT TERHADAP : MELINDUNG RAKYAT TERHADAP TINDAKAN SEWENANG-WENANG DARI TINDAKAN SEWENANG-WENANG DARI PENGUASA.PENGUASA.

✿ O.K.I ORANG PRANCIS PENGOPER ASAS : O.K.I ORANG PRANCIS PENGOPER ASAS : “NULUUM DELICTUM NULLA POENA SINE “NULUUM DELICTUM NULLA POENA SINE PRAEVIA LEGE POENALI”PRAEVIA LEGE POENALI”, KEDALAM , KEDALAM

““DECLARATION DU DROIT LE HOMME ET DU DECLARATION DU DROIT LE HOMME ET DU CITOYEN AND CODE PENAL”CITOYEN AND CODE PENAL”..

✿ ASAS TERSEBUT BERLAKU DI INDONESIA ASAS TERSEBUT BERLAKU DI INDONESIA (PASAL 1 AYAT 1)(PASAL 1 AYAT 1)

✿ ASAS TERSEBUT BERASAL DARI VON ASAS TERSEBUT BERASAL DARI VON FEUERBACH.FEUERBACH.

UU YANG BARU UU YANG BARU MEMBATALKAN UU MEMBATALKAN UU

TERDAHULUTERDAHULU ASAS INI DIDALAM ILMU HUKUM : ASAS INI DIDALAM ILMU HUKUM : “LEX “LEX

POSTERIORI DEROGAT LEX PRPOSTERIORI DEROGAT LEX PREEORI”ORI”.. SYARATNYA : SYARATNYA : UNDANG-UNDANG BARU UNDANG-UNDANG BARU

TERSEBUT MENGATUR MATERI YANG SAMA TERSEBUT MENGATUR MATERI YANG SAMA DENGAN UNDANG-UNDANG LAMA DENGAN UNDANG-UNDANG LAMA /TERDAHULU./TERDAHULU.

O.K.I MESKIPIN DIDALAMNYA UNDANG-O.K.I MESKIPIN DIDALAMNYA UNDANG-UNDANG BARU TIDAK DINYATAKAN DENGANUNDANG BARU TIDAK DINYATAKAN DENGAN

TEGAS TENTANG PENCABUTANYA, MAKA TEGAS TENTANG PENCABUTANYA, MAKA DENGAN SENDIRINYA DIANGGAP UNDANG-DENGAN SENDIRINYA DIANGGAP UNDANG-UNDANG BARU TERSEBUT MENCABUT UNDANG BARU TERSEBUT MENCABUT UNDANG-UNDANG LAMA.UNDANG-UNDANG LAMA.

UU YANG DIBUAT OLEH UU YANG DIBUAT OLEH PENGUASA LEBIH TINGGI, PENGUASA LEBIH TINGGI,

ASAS INI MERUPAKAN KONSEKUENSI ASAS INI MERUPAKAN KONSEKUENSI ADANYA HIERARCHI DIDALAM PERUNDANG-ADANYA HIERARCHI DIDALAM PERUNDANG-UNDANGAN.UNDANGAN.

KONSEKUENSI LEBIH LANJUT :KONSEKUENSI LEBIH LANJUT :A.A. KETENTUAN-KETENTUAN YANG LEBIH KETENTUAN-KETENTUAN YANG LEBIH

RENDAH TIDAK BOLEH BERTENTANGAN RENDAH TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN YANG LEBIH TINGGI.DENGAN KETENTUAN YANG LEBIH TINGGI.

MEMPUNYAI KEDUDUKAN MEMPUNYAI KEDUDUKAN YANG LEBIH TINGGI PULAYANG LEBIH TINGGI PULA

UNDANG-UNDANG TIDAK UNDANG-UNDANG TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGATDAPAT DIGANGGU GUGAT

ASAS INI TIMBULNYA DARI AJARAN BAHWA ASAS INI TIMBULNYA DARI AJARAN BAHWA “ THE KING CAN DO NO WRONG”.“ THE KING CAN DO NO WRONG”.

ASAS INI MENCERMINKAN BAHWA : ASAS INI MENCERMINKAN BAHWA : KETENTUAN (HUKUM) YANG DIBUAT OLEH KETENTUAN (HUKUM) YANG DIBUAT OLEH RAJA, SELALU BENAR.RAJA, SELALU BENAR.

KEBENARAN RAJA DIDALAM HAL MEMBUAT KEBENARAN RAJA DIDALAM HAL MEMBUAT PERATURAN TADI MELIPUTI ASPEK :PERATURAN TADI MELIPUTI ASPEK :A. CARA MEMBUAT PERATURAN.A. CARA MEMBUAT PERATURAN.B. MENENTUKAN ISINYAB. MENENTUKAN ISINYA

B.B. KETENTUAN YANG LEBIH TINGGI, TIDAK KETENTUAN YANG LEBIH TINGGI, TIDAK DAPAT DIUBAH DENGAN KETENTUAN YANG DAPAT DIUBAH DENGAN KETENTUAN YANG LEBIH RENDAH.LEBIH RENDAH.

AKIBATNYA :AKIBATNYA :APABILA TERNYATA PERATURAN PERUNDANGAN APABILA TERNYATA PERATURAN PERUNDANGAN

(YANG LEBIH RENDAH DARI UNDANG-(YANG LEBIH RENDAH DARI UNDANG-UNDANG) BERTENTANGAN DENGAN UNDANG) BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG, MAKA PERATURAN UNDANG-UNDANG, MAKA PERATURAN TERSEBUT TIDAK SYAH DAN TIDAK BERLAKUTERSEBUT TIDAK SYAH DAN TIDAK BERLAKU

UNTUK UMUM.UNTUK UMUM.

PERATURAN TERSEBUT HARUS PERATURAN TERSEBUT HARUS SEGERA DICABUT OLEH INSTANSI SEGERA DICABUT OLEH INSTANSI YANG MENGELUARKANYA.YANG MENGELUARKANYA.

UU YANG BERSIFAT KHUSUS UU YANG BERSIFAT KHUSUS MENYAMPINGKAN UU YANG MENYAMPINGKAN UU YANG

BERSIFAT UMUMBERSIFAT UMUMASAS :ASAS : “LEX SPESIALIS DEROGAT LEX “LEX SPESIALIS DEROGAT LEX

GENERALI”GENERALI”

ARTINYA :ARTINYA :APABILA SUATU HAL TERTENTU TELAH DIATUR DI APABILA SUATU HAL TERTENTU TELAH DIATUR DI

DALAM KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERSIFAT DALAM KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERSIFAT UMUM DAN JUGA DIATUR DI DALAM KETENTUAN-UMUM DAN JUGA DIATUR DI DALAM KETENTUAN-KETENTUAN YANG KHUSUS, MAKA YANG KETENTUAN YANG KHUSUS, MAKA YANG BERLAKU ADALAH KETENTUAN YANG KHUSUS.BERLAKU ADALAH KETENTUAN YANG KHUSUS.

ASAS INI DIDALAM ILMU HUKUM ASAS INI DIDALAM ILMU HUKUM MENGANDUNG ARTI, BAHWA SUATU MENGANDUNG ARTI, BAHWA SUATU PERATURAN (UU) TIDAK DAPAT DINILAI PERATURAN (UU) TIDAK DAPAT DINILAI ATAU DIUJI TENTANG ISINYA ATAU ATAU DIUJI TENTANG ISINYA ATAU MATERINYA.MATERINYA.

SAAT BERLAKUNYA SAAT BERLAKUNYA UNDANG-UNDANGUNDANG-UNDANG

1.1. PADA SAAT HARI DAN TANGGAL PADA SAAT HARI DAN TANGGAL DIUNDANGKAN.DIUNDANGKAN.

2.2. PADA HARI DAN TANGGAL YANG AKAN PADA HARI DAN TANGGAL YANG AKAN DITENTUKAN LAGI/KEMUDIAN.DITENTUKAN LAGI/KEMUDIAN.

3.3. TANPA MENYEBUTKAN SAAT BERLAKUNYATANPA MENYEBUTKAN SAAT BERLAKUNYA

HARI KE – 30 SESUDAH DIUNDANGKANHARI KE – 30 SESUDAH DIUNDANGKAN4.4. BERLAKU SURUT SEJAK TANGGAL DI- BERLAKU SURUT SEJAK TANGGAL DI-

BERITAKANBERITAKAN

SYARAT BERLAKUNYA :SYARAT BERLAKUNYA :DIUNDANGKAN DALAM LEMBAR NEGARA DIUNDANGKAN DALAM LEMBAR NEGARA OLEH MENTRI/SEKRETARIS NEGARAOLEH MENTRI/SEKRETARIS NEGARA

BERAKHIRNYA KEKUATAN BERAKHIRNYA KEKUATAN BERLAKU SUATU UNDANG-BERLAKU SUATU UNDANG-

UNDANGUNDANG1.1. JANGKA WAKTU BERLAKU YANG TELAH JANGKA WAKTU BERLAKU YANG TELAH

DITENTUKAN OELH UNDANG-UNDANG DITENTUKAN OELH UNDANG-UNDANG TELAH LAMPAUTELAH LAMPAU

2.2. KEADAAN/ SUATU HAL MEMERLUKAN UU KEADAAN/ SUATU HAL MEMERLUKAN UU ITU SUDAH TIDAK ADA LAGIITU SUDAH TIDAK ADA LAGI

3.3. UNDANG-UNDANG TEGAS DICABUT OLEH UNDANG-UNDANG TEGAS DICABUT OLEH INSTATNSI YANG MEMBUAT UU ATAU INSTATNSI YANG MEMBUAT UU ATAU INSTANSI YAG LEBIH TINGGIINSTANSI YAG LEBIH TINGGI

4.4. TELAH DIADAKAN UNDANG-UNDANG BARU TELAH DIADAKAN UNDANG-UNDANG BARU YANG ISINYA BERTENTANGAN DENGAN UU YANG ISINYA BERTENTANGAN DENGAN UU YANG DULU BERLAKU.YANG DULU BERLAKU.

REFERENSIREFERENSIALGRA, N.E.; dkk., 1977. ALGRA, N.E.; dkk., 1977. PENGANTAR ILMU PENGANTAR ILMU

HUKUM. HUKUM. JAKARTA : BINACIPTA.JAKARTA : BINACIPTA.KANSIL, C.S.T., 1993. KANSIL, C.S.T., 1993. PENGANTAR ILMU PENGANTAR ILMU

HUKUM DAN TATA HUKUM INDONESIAHUKUM DAN TATA HUKUM INDONESIA. . JAKARTA : BALAI PUSTAKA.JAKARTA : BALAI PUSTAKA.

MUSTAFA, BACHSAN, 1984. MUSTAFA, BACHSAN, 1984. SISTEM HUKUM SISTEM HUKUM INDONESIAINDONESIA. BANDUNG : REMADJA KARYA.. BANDUNG : REMADJA KARYA.

RAHARDJO,SATJIPTO, 1982. RAHARDJO,SATJIPTO, 1982. ILMU HUKUMILMU HUKUM. . BANDUNG : ALUMNI.BANDUNG : ALUMNI.