dok. pengadaan jamban

7/25/2019 Dok. Pengadaan Jamban

1/152

1

D O K U M E N P E N G A D A A N

Nomor : 027/24.06.01/ULP-POKJA1/425.032/2016

Tanggal : 24 Juni 2016

untuk

Pengadaan

PENGADAAN JAMBAN KELUARGA SEHAT

Kelompok Kerja I Unit Layanan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Kota Probolinggo

Tahun Anggaran : 2016


2/152

2

BAB I. UMUM

A. Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah besertaperubahannya dan aturan turunannya.

B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagaiberikut:

Pekerjaan

Konstruksi

: seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan

pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan

wujud fisik lainnya;

HPS : Harga Perkiraan Sendiri;HEA : Harga Evaluasi Akhir;

Kemitraan/

Kerja Sama

Operasi KSO)

: kerja sama usaha antar penyedia yang masing-

masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan

tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian

tertulis;

LDP : Lembar Data Pemilihan;

LDK : Lembar Data Kualifikasi;

Pokja ULP : Kelompok Kerja ULP yang berfungsi untuk

melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

PPK : Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang

bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa;

SPPBJ : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

SPMK : Surat Perintah Mulai Kerja;

TKDN : Tingkat Komponen Dalam Negeri;

PHO : Serah Terima Pertama Pekerjaan/Provisional Hand

Over;

FHO : Penyerahan Akhir Pekerjaan setelah Masa

Pemeliharaan berakhir/Final Hand Over;

LPSE : Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit

kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk

menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan

Barang/Jasa secara elektronik;

Aplikasi SPSE : Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara

Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di

server LPSE yang dapat diakses melalui website

LPSE;

Form Isian

Elektronik

: Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk

grafis berisi komponen isian yang dapat diinput

oleh pengguna aplikasi;


3/152

3

Form Isian

Elektronik Data

Kualifikasi

: Form isian elektronik pada aplikasi SPSE yang

digunakan penyedia barang/jasa untuk

menginputkan dan mengirimkan data kualifikasi;E-Lelang : Proses pelelangan umum/terbatas/sederhana/

pemilihan langsung dengan tahapan sesuai Perpres

54/2010 beserta perubahannya dan aturan

turunannya. Semua istilah pelelangan pada

dokumen ini merujuk pada pengertian e-lelang.

C. Pemilihan Langsung dengan pascakualifikasi ini dibiayai dari sumberpendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

D. Pemilihan Langsungini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yangberbentuk badan usaha atau kemitraan/KSO serta perorangan.

E. Pokja ULP mengumumkan pelaksanaan dengan pascakualifikasi melaluiwebsitewww.lpse.probolinggokota.go.id, papan pengumuman resmi untukmasyarakat dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.
http://www.lpse.probolinggokota.go.id/http://www.lpse.probolinggokota.go.id/http://www.lpse.probolinggokota.go.id/http://www.lpse.probolinggokota.go.id/


4/152

4

BAB II. PENGUMUMAN DENGAN PASCAKUALIFIKASI

Pengumuman pelelangan tercantum dalam pada aplikasi SPSE


5/152

5

BAB III.INSTRUKSI KEPADA PESERTA IKP)

A. UMUM

1. Lingkup

Pekerjaan

1.1 Pokja ULP mengumumkan kepada para pesertauntuk menyampaikan penawaran atas paketPekerjaan Konstruksi sebagaimana tercantumdalam LDP.

1.2 Nama paket dan lingkup pekerjaansebagaimana tercantum dalam LDP.

1.3 Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk

menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktusebagaimana tercantum dalam LDP,berdasarkan syarat umum dan syarat khususkontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknisdan harga sesuai kontrak.

2. Sumber Dana Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaansebagaimana tercantum dalam LDP.

3.

Peserta

[Pelelangan

Umum/

Pemilihan

Langsung]

3.1 [Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung] initerbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta

yang berbentuk badan usaha (perusahaan/koperasi), kemitraan/KSO atau pesertaperorangan yang memenuhi kualifikasi.

3.2 Dalam hal peserta akan atau sedang melakukankemitraan/KSO, baik dengan perusahaannasional maupun asing maka peserta harusmemiliki Perjanjian Kemitraan/Kerja SamaOperasi yang memuat persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakilikemitraan/KSO tersebut.

3.3

Peserta Kemitraan/KSO dilarang untukmengubah Perjanjian Kemitraan/Kerja SamaOperasi.

4. Larangan

Korupsi, Kolusi,

dan Nepotisme

KKN),

Persekongkolan

serta Penipuan

4.1 Peserta dan pihak yang terkait denganpengadaan ini berkewajiban untuk mematuhietika pengadaan dengan tidak melakukantindakan sebagai berikut:a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP

dalam bentuk dan cara apapun, untukmemenuhi keinginan peserta yangbertentangan dengan Dokumen Pengadaan,

dan/atau peraturan perundang-undangan;


6/152

6

b. melakukan persekongkolan dengan pesertalain untuk mengatur hasil pelelangan

sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yangsehat dan/atau merugikan pihak lain;dan/atau

c. membuat dan/atau menyampaikandokumen dan/atau keterangan lain yangtidak benar untuk memenuhi persyaratandalam Dokumen Pengadaan ini.

4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakansebagaimana dimaksud pada angka 4.1dikenakan sanksi sebagai berikut:

a.

sanksi administratif, seperti digugurkan dariproses pelelangan atau pembatalanpenetapan pemenang;

b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;c.gugatan secara perdata; dan/ataud. pelaporan secara pidana kepada pihak

berwenang.

4.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja ULPkepada PA/KPA.

5. Larangan

Pertentangan

Kepentingan

5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi

dan perannya, menghindari dan mencegahpertentangan kepentingan para pihak yangterkait, baik secara langsung maupun tidaklangsung.

5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimanadimaksud pada angka 5.1 antara lain meliputi:a. dalam suatu badan usaha, anggota direksi

atau dewan komisaris merangkap sebagaianggota direksi atau dewan komisaris padabadan usaha lainnya yang menjadi peserta

pada Pelelangan yang sama;b.

dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultanperencana/pengawas bertindak sebagaipelaksana Pekerjaan Konstruksi yangdirencanakannya/diawasinya, kecualidalam pelaksanaan Kontrak PengadaanPekerjaan Terintegrasi;

c. konsultan manajemen konstruksi berperansebagai Konsultan Perencana dan/atauKonsultan Pengawas;

d.pengurus koperasi pegawai dalam suatuK/L/D/I atau anak perusahaan pada

BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan


7/152

7

dan bersaing dengan perusahaan lainnya,merangkap sebagai anggota Pokja ULP atau

pejabat yang berwenang menetapkanpemenang Pelelangan;e. PA, KPA, PPK, anggota Pokja ULP dan/atau

pejabat lain yang berwenang, baik langsungmaupun tidak langsung mengendalikan ataumenjalankan perusahaan peserta;

f. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yangdikendalikan, baik langsung maupun tidaklangsung oleh pihak yang sama yaitu lebihdari 50% (lima puluh perseratus) pemegangsaham dan/atau salah satu pengurusnyasama.

5.3 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi pesertakecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I.

6. Pendayagunaan

Produksi Dalam

Negeri

6.1 Peserta berkewajiban untuk menyampaikanpenawaran yang mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerjaIndonesia serta Pekerjaan Konstruksi yangdilaksanakan di Indonesia.

6.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksidimungkinkan menggunakan bahan baku,

tenaga ahli, dan perangkat lunak yang berasaldari luar negeri (impor) dengan ketentuan:a. pemilahan atau pembagian komponen harus

benar-benar mencerminkan bagian ataukomponen yang telah dapat diproduksi didalam negeri dan bagian atau komponen

yang masih harus diimpor;b. komponen berupa bahan baku belum

diproduksi di dalam negeri dan/atauspesifikasi teknis bahan baku yangdiproduksi di dalam negeri belum

memenuhi persyaratan;c.

pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujiandan lainnya sedapat mungkin dilakukan didalam negeri;

d. semaksimal mungkin menggunakan jasapelayanan yang ada di dalam negeri, seperti

jasa asuransi, angkutan, ekspedisi,perbankan, dan pemeliharaan;

e. penggunaan tenaga ahli asing dilakukansemata-mata untuk mencukupi kebutuhan

jenis keahlian yang belum dapat diperolehdi Indonesia, disusun berdasarkan keperluan

yang nyata, dan diusahakan secara


8/152

8

terencana untuk semaksimal mungkinterjadinya alih pengalaman/keahlian dari

tenaga ahli asing tersebut ke tenagaIndonesia; danf. peserta diwajibkan membuat daftar Barang

yang diimpor yang dilengkapi denganspesifikasi teknis, jumlah dan harga yangdilampirkan pada Dokumen Penawaran.

6.3 Pengadaan barang/jasa impor dimungkinkandalam hal:a. barang/jasa tersebut belum dapat

diproduksi/dihasilkan di dalam negeri;b. spesifikasi teknis barang yang diproduksi

dan/atau kualifikasi teknis tenaga ahlidalam negeri belum memenuhi persyaratan;dan/atau

c. volume produksi dalam negeri tidak mampumemenuhi kebutuhan.

6.4 [Atas penggunaan produksi dalam negeri,penawaran peserta diberikan preferensi harga,untuk pekerjaan sebagaimana tercantum dalamLDP yang diwajibkan menggunakan produksidalam negeri.]

7.

Satu Penawaran

Tiap Peserta

Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagaianggota kemitraan/KSO hanya boleh memasukkan satupenawaran untuk satu paket pekerjaan.

B. DOKUMEN PENGADAAN

8. Isi Dokumen

Pengadaan

8.1 Dokumen Pengadaan terdiri dari DokumenPemilihan dan Dokumen Kualifikasi.

8.2 Dokumen Pemilihan terdiri dari:a. Umum;

b.

Pengumuman;c.

Instruksi Kepada Peserta;d. Lembar Data Pemilihan;e. Bentuk Surat Perjanjian, Syarat-Syarat

Khusus Kontrak, Syarat-Syarat UmumKontrak;

f. Spesifikasi Teknis, KAK dan/atau Gambar;g. [Daftar Kuantitas dan harga (apabila

dipersyaratkan)];h.Tata Cara Evaluasi Penawaran;i. Bentuk Dokumen Penawaran:

1) [Surat Penawaran untuk e-Lelang 1 File];

2)

[Surat Penawaran Administrasi dan


9/152

9

Teknis (file 1) dan Surat PenawaranHarga (file 2) untuk e-Lelang 2 File];

3)

[surat perjanjian Kemitraan/Kerja SamaOperasi (apabila peserta berbentukKemitraan/KSO)];

4) Dokumen Penawaran Teknis;5) [Formulir Rekapitulasi Perhitungan

TKDN (apabila diberikan preferensiharga)].

j. Bentuk Dokumen Lain:1) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

(SPPBJ);2) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);3)Jaminan Pelaksanaan;

4)

[Jaminan Uang Muka (apabiladipersyaratkan)];

5) [Jaminan Pemeliharaan (apabiladipersyaratkan)].

8.3 Dokumen Kualifikasi meliputi:a. Lembar Data Kualifikasi;b. Pakta Integritas;c. Isian Data Kualifikasi;d. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi;e. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.

8.4

Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhanisi Dokumen Pengadaan ini. Kelalaianmenyampaikan Dokumen Penawaran yangtidak memenuhi persyaratan yang ditetapkandalam Dokumen Pengadaan ini sepenuhnyamerupakan risiko peserta.

9.

Bahasa

Dokumen

Pengadaan

Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensitertulis dalam proses pengadaan menggunakan BahasaIndonesia.

10.

Pemberian

Penjelasan

10.1

Pemberian penjelasan dilakukan secara onlinemelalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dalamaplikasi SPSE.

10.2 Ketidakikutsertaan peserta pada saat pemberianpenjelasan tidak dapat dijadikan dasar untukmenolak/menggugurkan penawaran.

10.3 Apabila diperlukan Pokja ULP dapatmemberikan informasi yang dianggap pentingterkait dengan dokumen pengadaan.

10.4

Apabila dipandang perlu, Pokja ULP melalui


10/152

10

tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknisyang ditunjuk dapat memberikan penjelasan

lanjutan dengan cara melakukan peninjauanlapangan. Biaya peninjauan lapanganditanggun oleh peserta.

10.5 Pokja ULP menjawab setiap pertanyaan yangmasuk, kecuali untuk substansi pertanyaan

yang telah dijawab.

10.6 Apabila diperlukan Pokja ULP pada saatberlangsungnya pemberian penjelasan dapatmenambah waktu batas akhir tahapan tersebutsesuai dengan kebutuhan.

10.7 Dalam hal waktu tahap penjelasan telahberakhir, perserta tidak dapat mengajukanpertanyaan namun Pokja ULP masihmempunyai tambahan waktu untuk menjawabpertanyaan yang masuk pada akhir jadwal.

10.8 Apabila dipandang perlu, Pokja ULP dapatmemberikan penjelasan (ulang).

10.9 Kumpulan tanya jawab pada saat pemberianpenjelasan dalam aplikasi SPSE merupakan

Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).

10.10 Jika dilaksanakan peninjauan lapangan dapatdibuat Berita Acara Pemberian PenjelasanLanjutan dan diunggah melalui aplikasi SPSE.

11. Perubahan

Dokumen

Pengadaan

11.1 Apabila pada saat pemberian penjelasanterdapat hal-hal/ketentuan baru atauperubahan penting yang perlu ditampung,maka Pokja ULP menuangkan ke dalamAdendum Dokumen Pengadaan yang menjadi

bagian tidak terpisahkan dari DokumenPengadaan.

11.2 Perubahan rancangan kontrak, spesifikasiteknis, KAK, gambar dan/atau nilai total HPS,harus mendapatkan persetujuan PPK sebelumdituangkan dalam Adendum DokumenPemilihan.

11.3 Apabila ketentuan baru atau perubahanpenting tersebut tidak dituangkan dalamAdendum Dokumen Pemilihan, maka

ketentuan baru atau perubahan tersebut


11/152

11

dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlakuadalah Dokumen Pemilihan awal.

11.4

Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelumbatas akhir waktu pemasukan penawaran,Pokja ULP dapat menetapkan AdendumDokumen Pengadaan, berdasarkan informasibaru yang mempengaruhi substansi DokumenPengadaan.

11.5 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari DokumenPengadaan.

11.6 Pokja ULP mengumumkan Adendum Dokumen

Pemilihan dengan cara mengunggah (upload)file adendum dokumen Pemilihan melaluiaplikasi SPSE paling lambat 2 (dua) harisebelum batas akhir pemasukan penawaran.Apabila Pokja ULP akan mengunggah (upload)file Adendum Dokumen Pemilihan kurang dari2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukanpenawaran, maka Pokja ULP wajibmengundurkan batas akhir pemasukanpenawaran.

11.7 Peserta dapat mengunduh (download)

Adendum Dokumen Pemilihan yang diunggah(upload) Pokja ULP pada aplikasi SPSE (apabilaada).

12. Tambahan

Waktu

Pemasukan

Dokumen

Penawaran

Apabila adendum dokumen pengadaan mengakibatkankebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumenpenawaran maka Pokja ULP memperpanjang batas akhirpemasukan penawaran.

C.

PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

13.

Biaya dalam

Penyiapan

Penawaran

13.1

Peserta menanggung semua biaya dalampenyiapan dan penyampaian penawaran.

13.2 Pokja ULP tidak bertanggung jawab ataskerugian apapun yang ditanggung olehpeserta.

14.

Bahasa

Penawaran

14.1 Semua Dokumen Penawaran harusmenggunakan Bahasa Indonesia.

14.2 Dokumen penunjang yang terkait dengan

Dokumen Penawaran dapat menggunakan


12/152

12

Bahasa Indonesia atau bahasa asing.

14.3

Dokumen penunjang yang berbahasa asingperlu disertai penjelasan dalam BahasaIndonesia. Dalam hal terjadi perbedaanpenafsiran, maka yang berlaku adalahpenjelasan dalam Bahasa Indonesia.

15.

Dokumen

Penawaran

15.1 [Dalam metode penyampaian penawaran 1 file(sampul), dokumen Penawaran meliputi]:a. surat penawaran yang didalamnya

mencantumkan;1) tanggal;2) masa berlaku penawaran; dan

3)

total harga penawaran.b.[daftar kuantitas dan harga (apabila

dipersyaratkan)];c. [surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama

Operasi (apabila peserta berbentukKemitraan/KSO)];

d.Dokumen penawaran teknis yang terdiridari:1) metode pelaksanaan;2)jadwal dan jangka waktu pelaksanaan

pekerjaan sampai dengan serah terimapertama Pekerjaan (PHO);

3)

jenis, kapasitas, komposisi dan jumlahperalatan;

4) spesifikasi teknis (bahan/barangtertentu apabila ada);

5) daftar personil inti; dan6) bagian pekerjaan yang akan

disubkontrakkan (apabila ada bagianpekerjaan yang akan disubkontrakkan;

e. [formulir rekapitulasi perhitungan TKDN(apabila memenuhi syarat untuk diberikan

preferensi harga);

f.

Data Kualifikasi.

15.2 [Dalam metode penyampaian penawaran 2(dua) file, dokumen Penawaran meliputi]:a.Penawaran Kualifikasi, Administrasi, dan

Teknis (file I); danb.Penawaran harga (fle II).

15.2.A) Dokumen Penawaran Kualifikasi,Administrasi dan Teknis yang disampaikanpada file I meliputi:1)Surat penawaran yang di dalamnya

mencantumkan:


13/152

13

1) Tanggal; dan2) Masa berlaku penawaran;

2)

[Surat perjanjian Kemitraan/Kerja SamaOperasi (apabila peserta berbentukKemitraan/KSO)];

3)Dokumen penawaran teknis yang terdiridari:a) metode pelaksanaan;b) jadwal dan jangka waktu

pelaksanaan pekerjaan sampaidengan serah terima pekerjaanpertama (PHO);

c) jenis, kapasitas, komposisi danjumlah peralatan;

d)

spesifikasi teknis bahan/barangtertentu (apabila ada);

e) daftar personil inti; danf) bagian pekerjaan yang akan

disubkontrak-kan (apabila adabagian pekerjaan yang akandisubkontrakkan).

4)Data kualifikasi (diinputkan melalui formisian elektronik data kualifikasi).

15.2.B) Dokumen Penawaran Harga yangdisampaikan pada fileII meliputi:a.

Surat Penawaran Harga yang didalamnya mencantumkan:1) Tanggal;2) Masa berlaku penawaran; dan3) Total harga penawaran.

b. [rincian harga penawaran (daftarkuantitas dan harga), apabiladipersyaratkan];dan

c. [formulir rekapitulasi perhitungan TKDNapabila dipersyaratkan untukmendapatkan preferensi harga].

16.

Harga

Penawaran

16.1 Harga penawaran ditulis dengan jelas dalamangka dan huruf.

16.2 [Untuk kontrak harga satuan atau kontrakgabungan lump sumdan harga satuan, pesertamencantumkan harga satuan dan harga totaluntuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalamDaftar Kuantitas dan Harga. Jika harga satuanditulis nol atau tidak dicantumkan maka

pekerjaan dalam mata pembayaran tersebutdianggap telah termasuk dalam harga satuan

pekerjaan yang lain dan pekerjaan tersebut


14/152

14

tetap harus dilaksanakan.]

[Untuk kontrak lump sum, apabila

dipersyaratkan, peserta mencantumkan hargasatuan untuk tiap mata pembayaran/pekerjaandalam Daftar Kuantitas dan Harga.]

16.3 Biaya overhead dan keuntungan serta semuapajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yangsah serta biaya asuransi yang harus dibayaroleh penyedia untuk pelaksanaan paketPekerjaan Konstruksi ini diperhitungkan dalamtotal harga penawaran.

16.4

[Untuk kontrak yang masa pelaksanaannyalebih dari 12 (dua belas) bulan, penyesuaianharga diberlakukan sebagaimana diatur dalamSyarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak].

17. Mata Uang

Penawaran

dan Cara

Pembayaran

17.1 Semua harga dalam penawaran harus dalambentuk mata uang sebagaimana tercantumdalam LDP.

17.2 Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaandilakukan sesuai dengan cara sebagaimanatercantum dalam LDP dan diuraikan dalam

Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

18.

Masa Berlaku

Penawaran

dan Jangka

Waktu

Pelaksanaan

18.1 Masa berlaku penawaran sesuai sebagaimanatercantum dalam LDP.

18.2 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yangditawarkan tidak melebihi jangka waktusebagaimana tercantum dalam LDP.

19.

Pengisian Data

Kualifikasi

19.1 Peserta berkewajiban untuk menyetujui PaktaIntegritas dan mengisi form isian elektronikdata kualifikasi dalam aplikasi SPSE.

19.2 Pakta Integritas dan Data Kualifikasi dianggaptelah disetujui dan ditandatangani oleh pesertapengadaan, kecuali untuk peserta yangmelakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi(KSO) Pakta Integritas dan Data Kualifikasiditandatangani oleh pejabat yang menurutperjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasiberhak mewakili Kemitraan/KSO.

20. Pakta

Integritas

20.1 Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah

dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan


15/152

15

nepotisme (KKN), serta akan mengikuti prosespengadaan secara bersih, transparan, dan

profesional.

20.2 Dengan mendaftar sebagai peserta lelang padasuatu paket pekerjaan melalui aplikasi SPSE,maka peserta telah menandatangani PaktaIntegritas, kecuali untuk penyedia barang/jasa

yang melakukan Kemitraan/Kerja SamaOperasi (KSO), badan usaha yang ditunjukmewakili Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO)wajib menyampaikan pakta integritas melaluifasilitas unggahan lainnya pada form isianelektronik data kualifikasi di aplikasi SPSE.


16/152

16

D. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

21.

Penyampulan

dan Penandaan

Sampul

Penawaran

21.1

[Untuk metode 1 (satu) file]21.1.A) File penawaran yang disampaikan

oleh peserta terdiri dari 1 (satu) filepenawaran yang telah disandikan/dienkripsi yang terdiri dari:a. Penawaran administrasi;b. Penawaran teknis;c. Penawaran harga.

21.1.B) Filepenawaran disandikan/dienkripsidengan Aplikasi Pengaman Dokumen(APENDO).

21.1.C)

Peserta mengirimkan file penawaranyang telah disandikan/dienkripsimelalui aplikasi SPSE.

21.1.D) Data kualifikasi diinput dandikirimkan melalui form isianelektronik data kualifikasi pada SPSE.

21.2 [Untuk metode 2 (dua) file]

21.2.A) Penawaran yang disampaikan olehpeserta terdiri dari 2 (dua) file yangmemuat Penawaran Administrasi danTeknis (File I) dan Penawaran Harga(FileII).

21.2.B) File I dan File II masing-masingdisandikan dengan AplikasiPengaman Dokumen (APENDO).

21.2.C) Peserta mengirimkan file I dan file IIyang telah disandikan/dienkripsimelalui aplikasi SPSE.

21.2.D) Data kualifikasi diinput dandikirimkan melalui form isianelektronik data kualifikasi pada SPSE.


17/152

17

22.

Pemasukkan/

Penyampaian

Dokumen

Penawaran

22.1 Peserta menyampaikan Dokumen Penawarankepada Pokja ULP dengan ketentuan:

a.

Data kualifikasi disampaikan melalui formisian elektronik kualifikasi yang tersedia padaaplikasi SPSE.

b. Jika form isian elektronik kualifikasi yangtersedia pada aplikasi SPSE belummengakomodir data kualifikasi yangdisyaratkan Pokja ULP, maka data kualifikasitersebut diunggah (upload) pada fasilitaspengunggahan lain yang tersedia padaaplikasi SPSE.

c. Dengan mengirimkan data kualifikasi secaraelektronik, peserta menyetujui pernyataan

sebagai berikut:1)yang bersangkutan dan manajemennya

tidak dalam pengawasan pengadilan,tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidaksedang dihentikan;

2)yang bersangkutan berikut pengurusbadan usaha tidak masuk dalam daftarhitam;

3) perorangan yang bertindak untuk danatas nama badan usaha tidak sedangdalam menjalani sanksi pidana;

4) data kualifikasi yang diisikan benar, dan

jika dikemudian hari ditemukan bahwadata/dokumen yang disampaikan tidakbenar dan ada pemalsuan, maka direkturutama/pimpinan perusahaan, atau kepalacabang, atau pejabat yang menurutperjanjian kerja sama berhak mewakilibadan usaha yang bekerja sama danbadan usaha yang diwakili bersediadikenakan sanksi administratif, sanksipencantuman dalam daftar hitam,

gugatan secara perdata,dan/atau

pelaporan secara pidana kepada pihakberwenang sesuai dengan ketentuanperaturan perundang undangan.

5) pimpinan dan pengurus badan usahabukan sebagai pegawai K/L/D/I ataupimpinan dan pengurus badan usahasebagai pegawai K/L/D/I yang sedangmengambil cuti diluar tanggunganK/L/D/I.

6) pernyataan lain yang menjadi syaratkualifikasi yang tercantum dalamdokumen pengadaan

d.

Untuk penyedia barang/jasa yang berbentuk


18/152

18

konsorsium/kemitraan/bentuk kerjasamalain, pemasukan kualifikasi dilakukan oleh

badan usaha yang ditunjuk mewakilikonsorsium/kemitraan/bentuk kerjasamalain.

e. Peserta dapat mengirimkan data kualifikasisecara berulang sebelum batas akhir waktupemasukan Dokumen Penawaran. Datakualifikasi yang dikirmkan terakhir akanmenggantikan data kualifikasi yang telahterkirim sebelumnya.

22.1.A)[Untuk metode 1 (satu) file (sampul)]:1) Dokumen penawaran disampaikan

melalui fitur penyampaian penawaranpada aplikasi SPSE atau Apendo/Spamkodok.

2) Setelah File penawaran administrasi,teknis dan harga dienkripsimenggunakan Apendo/Spamkodok.

3) peserta mengunggah (upload) filepenawaran administrasi, teknis danharga yang telah terenkripsi (*.rhs)melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal

yang ditetapkan.4) Peserta dapat mengunggah file

penawaran secara berulang sebelumbatas akhir waktu pemasukanDokumen Penawaran. File penawaranterakhir akan menggantikan filepenawaran yang telah terkirimsebelumnya.

22.1.B)[Untuk metode 2 (dua) file]1) Dokumen penawaran disampaikan

melalui fitur penyampaian penawaranpada aplikasi SPSE atau Apendo/

Spamkodok.2)

File penawaran administrasi dan teknis(file I) dienkripsi menggunakanApendo, selanjutnya pesertamelakukan enkripsi terhadap filepenawaran harga (file II)menggunakan Apendo.

3) Peserta pertama-tama mengunggah(upload) file I berupa file penawaranadministrasi dan teknis yang telahterenkripsi (*.rhs) melalui aplikasiSPSE, kemudian setelah file I berhasil

terkirim peserta melanjutkan dengan


19/152

19

mengunggah (upload) file II berupafile penawaran harga yang telah

terenkripsi (*.rhs) melalui aplikasiSPSE sesuai jadwal yang telahditetapkan.

4) File I dan File II yang telah dienkripsidiunggah (upload) melaluitempat/fasilitas yang telah tersediapada aplikasi SPSE.

5) Peserta dapat mengunggah filepenawaran (file I dan file II) secaraberulang sebelum batas akhir waktupemasukan Dokumen Penawaran. Filepenawaran terakhir akan

menggantikan file penawaran yangtelah terkirim sebelumnya.

22.2 Surat/Form penawaran dan/atau surat/form lain

sebagai bagian dari dokumen penawaran yangdiunggah (upload) ke dalam aplikasi SPSEdianggap sah sebagai dokumen elektronik dantelah ditandatangani secara elektronik olehpemimpin/direktur perusahaan atau kepalacabang perusahaan yang diangkat oleh kantorpusat yang dibuktikan dengan dokumen otentikatau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama

adalah yang berhak mewakili perusahaan yangbekerjasama.


20/152

20

23.

Batas Akhir

Waktu

Pemasukan

Penawaran

23.1 Penawaran harus disampaikan secara elektronikmelalui aplikasi SPSE kepada Pokja ULP paling

lambat pada waktu yang ditentukan oleh PokjaULP.

23.2 Pokja ULP tidak diperkenankan mengubah waktubatas akhir pemasukan penawaran kecuali:a. keadaan kahar;b. terjadi gangguan teknis; atauc. tidak ada peserta yang memasukkan

penawaran setelah batas akhir pemasukanpenawaran.

23.3 Dalam hal Pokja ULP mengubah waktu batas

akhir pemasukan penawaran maka harusmenginputkan alasan yang dapatdipertanggungjawabkan pada aplikasi SPSE.

23.4 Dalam hal setelah batas akhir pemasukanpenawaran tidak ada peserta yang memasukkanpenawaran, Pokja ULP dapat memperpanjangbatas akhir jadwal pemasukkan penawaran.

23.5 Pepanjangan jangka waktu sebagaimanadimaksud pada angka 24.4 dilakukan pada hari

yang sama dengan batas akhir pemasukan

penawaran.

24.

Penawaran

Terlambat

Aplikasi SPSE menolak setiap file penawaran yangdikirimkan setelah batas akhir waktu pemasukanpenawaran kirim.

E.

PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN

25. Pembukaan

Penawaran

25.1 Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja ULPmengunduh (download) dan melakukan dekripsifile penawaran dengan menggunakan

Apendo/Spamkodok sesuai waktu yang telahditetapkan.

25.2 Terhadap filepenawaran yang tidak dapat dibuka(didekripsi), Pokja ULP menyampaikan filepenawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapatketerangan bahwa file yang bersangkutan tidakdapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE dapatmenyampaikan file penawaran tersebut kepadaLKPP.

25.3 Berdasarkan keterangan dari LPSE atau LKPP,

apabila file penawaran tidak dapat


21/152

21

26.

Evaluasi

Penawaran

dibuka/didekripsi maka Pokja ULP dapatmenetapkan bahwa file penawaran tersebut tidak

memenuhi syarat sebagai penawaran danpenyedia barang/jasa yang mengirimkan filepenawaran tersebut dianggap tidak memasukkanpenawaran. Apabila dapat dibuka, maka PokjaULP akan melanjutkan proses atas penawaran

yang bersangkutan

25.4 File yang dianggap sebagai penawaran adalahdokumen penawaran yang berhasil dibuka dandapat dievaluasi yang sekurang-kurangnyamemuat:a. Satu file: harga penawaran, daftar kuantitas

dan harga untuk kontrak harga satuan/gabungan, jangka waktu penawaran, dandeskripsi/spesifikasi barang/jasa yangditawarkan.

b. Dua file: daftar kuantitas dan harga untukkontrak harga satuan/gabungan, jangka waktupenawaran, dan deskripsi/spesifikasi barang/

jasa yang ditawarkan.

25.5 Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3(tiga) peserta maka Pokja ULP tetap melanjutkanproses pemilihan dengan melakukan klarifikasi

dan negosiasi teknis dan harga kepada pesertayang memasukkan penawaran.

26.1 [Dalam hal dokumen penawaran dengan 1 (satu)file (sampul) Sistem Gugur]:26.1.A)Sebelum evaluasi harga, dilakukan koreksi

aritmatik dengan ketentuan:a [Untuk Kontrak Harga Satuan atau

Kontrak Gabungan Lump Sum danHarga Satuan pada bagian HargaSatuan:

1)

volume dan/atau jenis pekerjaanyang tercantum dalam daftarkuantitas dan harga disesuaikandengan yang tercantum dalamDokumen Pengadaan;

2) apabila terjadi kesalahan hasilperkalian antara volume denganharga satuan pekerjaan, dilakukan

pembetulan, dengan ketentuanharga satuan pekerjaan yangditawarkan tidak boleh diubah;

3)jenis pekerjaan yang tidak diberi

harga satuan dianggap sudah


22/152

22

termasuk dalam harga satuanpekerjaan yang lain dan harga

satuan pada daftar kuantitas danharga tetap dibiarkan kosong;4)jenis pekerjaan yang tidak

tercantum dalam daftar kuantitasdan harga disesuaikan dengan jenis

pekerjaan yang tercantum dalamDokumen Pengadaan dan hargasatuan pekerjaan dimaksuddianggap nol; dan

5) hasil koreksi aritmatik pada bagianharga satuan dapat mengubah nilaitotal harga penawaran sehingga

urutan peringkat dapat menjadilebih tinggi atau lebih rendah dariurutan peringkat semula.]

b [untuk Kontrak Lump Sum atau KontrakGabungan Lump Sum dan Harga Satuan

pada bagian Lump Sum:1) volume dan/atau jenis pekerjaan

yang tercantum dalam daftarkuantitas dan harga (apabila ada)disesuaikan dengan yang tercantumdalam Dokumen Pemilihan;

2) jenis pekerjaan yang tidaktercantum dalam daftar kuantitasdan harga (apabila ada) disesuaikandengan jenis pekerjaan yangtercantum dalam DokumenPemilihan;

3) hasil koreksi aritmatik pada bagianLump Sum tidak boleh mengubahnilai total harga penawaran]

26.1.B) Total harga penawaran setelah koreksiaritmatik yang melebihi nilai total HPS

dinyatakan gugur.

26.1.C) [apabila semua total harga penawaransetelah koreksi aritmatik di atas nilai totalHPS, pelelangan dinyatakan gagal.]

26.1.D)Berdasarkan hasil koreksi aritmatik PokjaULP menyusun urutan dari penawaranterendah.

26.1.E) Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugurdilakukan oleh Pokja ULP untuk

mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang


23/152

23

memenuhi syarat yang dimulai denganpenawaran terendah setelah koreksi

aritmatik.

26.1.F) Apabila setelah koreksi aritmatik terdapatkurang dari 3 (tiga) penawar yangmenawar harga kurang dari HPS makaproses lelang tetap dilanjutkan denganmelakukan evaluasi penawaran.

26.1.G)Pokja ULP melakukan evaluasi penawaranyang meliputi:

a. evaluasi administrasi;b. evaluasi teknis;

c.

evaluasi harga; dand. evaluasi kualifikasi.

26.2 [Dalam hal dokumen penawaran dengan 2 (dua)file (sampul) Sistem Nilai dan Penilaian BiayaSelama Umur Ekonomis]:

26.2.A)Pokja ULP melakukan evaluasi penawaranfileI yang meliputi:a. Evaluasi administrasi;b. Evaluasi teknis;c. Evaluasi kualifikasi.

26.2.B) Pokja ULP menginputkan hasil evaluasidokumen penawaran file I pada aplikasiSPSE dan menayangkan hasil evaluasi fileI melalui menu pengumuman atau menuupload informasi lainnya pada aplikasiSPSE.

26.2.C) Selanjutnya Pokja ULP melakukanpembukaan penawaran fileII:

26.2.C.1)Dokumen penawaran file II milik

peserta yang tidak lulus evaluasiadministrasi dan teknis, tidak dibuka.26.2.C.2)Pokja ULP tidak boleh menggugurkan

penawaran pada waktu pembukaanDokumen Penawaran file II, kecualipenawaran file II tersebutberdasarkan keterangan dari LPSEatau LKPP tidak dapat dibuka(didekripsi).

26.2.C.3)Pokja ULP melakukan evaluasi hargadengan ketentuan sebagaimana butir26.6


24/152

24

26.3 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasisebagai berikut:

a.

Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi,mengganti, dan/atau mengubah kriteria danpersyaratan yang telah ditetapkan dalamDokumen Pengadaan ini;

b. Pokja ULP dan/atau peserta dilarangmenambah, mengurangi, mengganti, dan/ataumengubah isi Dokumen Penawaran;

c. penawaran yang memenuhi syarat adalahpenawaran yang sesuai dengan ketentuan,syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yangditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini,tanpa ada penyimpangan yang bersifat

penting/pokok atau penawaran bersyarat;d. penyimpangan yang bersifat penting/pokok

atau penawaran bersyarat adalah:1) penyimpangan dari Dokumen Pemilihan

ini yang mempengaruhi lingkup, kualitasdan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau

2) penawaran dari peserta denganpersyaratan tambahan yang akanmenimbulkan persaingan usaha tidak sehatdan/atau tidak adil diantara peserta yangmemenuhi syarat.

e. Pokja ULP dilarang menggugurkan penawaran

dengan alasan:1)

ketidakhadiran dalam pemberianpenjelasan dan/atau pembukaanpenawaran; dan/atau

2) kesalahan yang tidak substansial, misalnyakesalahan pengetikan, penyebutansebagian nama atau keterangan, suratpenawaran tidak berkop perusahaan.

f. para pihak dilarang mempengaruhi ataumelakukan intervensi kepada Pokja ULP selamaproses evaluasi;

g.

apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanyapersaingan usaha yang tidak sehat dan/atauterjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, ULP dan/atauPPK, dengan tujuan untuk memenangkan salahsatu peserta, maka:1) peserta yang ditunjuk sebagai calon

pemenang dan peserta lain yang terlibatdimasukkan ke dalam Daftar Hitam;

2) proses evaluasi tetap dilanjutkan denganmenetapkan peserta lainnya yang tidakterlibat; dan

3)

apabila tidak ada peserta lain sebagaimana


25/152

25

dimaksud pada angka 2), maka pelelangandinyatakan gagal.

26.4 Evaluasi Administrasi:a. evaluasi terhadap data administrasi hanya

dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilaipada saat penilaian kualifikasi;

b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratanadministrasi, apabila:1) syarat-syarat substansial yang diminta

berdasarkan Dokumen Pemilihan inidipenuhi/dilengkapi (khusus untukpeserta yang tidak menyampaikan formulirTKDN, maka penawarannya tidak

digugurkan dan nilai TKDN nya dianggap0 (nol));

2) surat penawaran memenuhi ketentuansebagai berikut:a)jangka waktu berlakunya surat

penawaran tidak kurang dari waktusebagaimana tercantum dalam LDP; dan

b) bertanggal.3) Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi

terhadap hal-hal yang kurang jelas danmeragukan;

c. [untuk 1 (satu) file sistem gugur, apabila dari 3

(tiga) penawaran terendah ada yang tidakmemenuhi persyaratan administrasi maka

pokja ULP melakukan evaluasi administrasiterhadap penawar terendah berikutnya(apabila ada)];

d. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) pesertayang memenuhi persyaratan administrasi,maka evaluasi tetap dilanjutkan denganevaluasi teknis; dan

e. apabila tidak ada peserta yang memenuhipersyaratan administrasi, maka pelelangan

dinyatakan gagal.

26.5 Evaluasi Teknis:26.5.A) [Dalam hal dokumen penawaran dengan 1

(satu) file (sampul)Sistem Gugur]a. evaluasi teknis dilakukan terhadap

peserta yang memenuhi persyaratanadministrasi;

b. unsur-unsur yang dievaluasi teknissesuai dengan yang ditetapkansebagaimana tercantum dalam LDP;

c. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem

gugur dengan ketentuan:


26/152

26

1) Pokja ULP menilai persyaratanteknis monimal yang harus

dipenuhi dengan membandingkanpemenuhan persyaratan teknissebagaimana tercantum dalam LDP;

2) Penawaran dinyatakan memenuhipersyaratan teknis apabila:

a)metode pelaksanaan pekerjaanyang ditawarkanmenggambarkan penguasaandalam penyelesaian pekerjaan;

b)jangka waktu pelaksanaanpekerjaan sampai dengan serahterima pertama Pekerjaan

(PHO) yang ditawarkan tidakmelebihi jangka waktu yangditetapkan dalam LDP;

c)jenis, kapasitas, komposisi danjumlah peralatan minimal yangdisediakan sesuai dengan yangditetapkan dalam LDP;

d)spesifikasi teknis memenuhipersyaratan yang ditetapkandalam Bab XII SpesifikasiTeknis dan Gambar;

e)personil inti yang akan

ditempatkan secara penuhsesuai dengan persyaratan yangditetapkan dalam LDP sertaposisinya dalam manajemenpelaksanaan pekerjaan sesuaidengan organisasi pelaksanaan

yang diajukan;f) bagian pekerjaan yang akan

disubkontrakkan sesuai denganpersyaratan yang ditetapkandalam LDP;

g)

[sertifikat garansi khususnyauntuk pekerjaan EngineringProcurement andConstruction/EPC (apabiladipersyaratkan)]

d. [evaluasi teknis dalam sistem gugurmenggunakan sistem ambang batasterhadap unsur teknis yang dinilai.]

e. [dalam hal evaluasi teknis dengansistem gugur menggunakan ambangbatas nilai teknis, penawarandinyatakan lulus teknis apabila masing-

masing unsur maupun nilai total


27/152

27

keseluruhan unsur memenuhi ambangbatas minimal yang ditetapkan dalam

LDP;]f. Pokja ULP (apabila diperlukan) dapatmeminta uji mutu/teknis/fungsi untukbahan/alat tertentu sebagaimanatercantum dalam LDP ;

g. apabila dalam evaluasi teknis terdapathal-hal yang kurang jelas ataumeragukan, Pokja ULP melakukanklarifikasi dengan peserta. Dalamklarifikasi peserta tidak diperkenankanmengubah substansi penawaran. Hasilklarifikasi dapat menggugurkan

penawaran;h.peserta yang dinyatakan lulus evaluasi

teknis dilanjutkan ke tahap evaluasiharga;

i. apabila dari 3 (tiga) penawaranterendah setelah koreksi aritmatik ada

yang tidak memenuhi persyartan teknismaka Pokja ULP dapat melakukanevaluasi terhadap penawaran terendahberikutnya (apabila ada) dimulai darievaluasi administrasi;

j. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua)

peserta yang lulus evaluasi teknis, makaevaluasi tetap dilanjutkan denganevaluasi harga;

k. apabila tidak ada peserta yang lulusevaluasi Teknis maka pelelangandinyatakan gagal; dan

l. Terhadap peserta yang dinyatakan lulusevaluasi teknis dilanjutkan untukdilakukan evaluasi kualifikasi.

26.5.B) [Dalam hal dokumen penawaran dengan 2

(dua) file Sistem Nilai dan Penilaian BiayaSelama Umur Ekonomis:]a. evaluasi teknis dilakukan terhadap

peserta yang memenuhi persyaratanadministrasi;

b. unsur-unsur yang dievaluasi teknissesuai dengan yang ditetapkansebagaimana tercantum dalamdokumen pengadaan;

c. evaluasi teknis dilakukan dengan:[Sistem nilai yaitu evaluasi penilaiandengan cara memberikan nilai angka

tertentu pada setiap unsur yang dinilai


28/152

28

berdasarkan kriteria dan bobotsebagaimana tercantum dalam LDP,

serta membandingkan jumlahperolehan nilai dari para peserta.[Sistem nilai dapat dilakukan dengancara menggabungkan bobot teknis danharga. Bobot teknis, bobot harga dannilai ambang batas sebagaimanatercantum dalam LDP.]

[Sistem penilaian biaya selama umurekonomis yaitu evaluasi penilaian yangdigunakan khusus untuk mengevaluasi

pengadaan dengan memperhitungkan

perkiraan biaya operasi danpemeliharaan, serta nilai sisa selamaumur ekonomis barang tersebut].

d. Pokja ULP menilai persyaratan teknisminimal yang harus dipenuhisebagaimana tercantum dalam LDP.

e. Penawaran dinyatakan memenuhipersyaratan teknis apabila:1) metode pelaksanaan pekerjaan yang

ditawarkan memenuhi persyaratansubstantif dan diyakinimenggambarkan penguasaan dalam

penyelesaian pekerjaan;2) jadwal waktu pelaksanaan

pekerjaan sampai dengan serahterima pertama Pekerjaan (PHO)

yang ditawarkan tidak melampauibatas waktu sebagaimanatercantum dalam LDP;

3) jenis, kapasitas, komposisi danjumlah peralatan minimal yangdisediakan sesuai dengan yangditetapkan dalam LDP;

4)

spesifikasi teknis memenuhipersyaratan yang ditetapkan dalamBab XII Spesifikasi Teknis danGambar;

5) personil inti yang akan ditempatkansecara penuh sesuai denganpersyaratan yang ditetapkan dalamLDP serta posisinya dalammanajemen pelaksanaan pekerjaansesuai dengan organisasipelaksanaan yang diajukan;

6) bagian pekerjaan yang akan

disubkontrakkan sesuai dengan


29/152

29

persyaratan yang ditetapkan dalamLDP;

7)

[sertifikat garansi khususnya untukpekerjaan Enginering Procurementand Construction/EPC (apabiladipersyaratkan)].

f. [evaluasi teknis dalam sistem nilai atausistem penilaian biaya selama umurekonomis dapat menggunakan sistemambang batas terhadap unsur teknis

yang dinilai;]g. [dalam hal evaluasi teknis dengan

sistem nilai atau sistem penilaian biaya

selama umur ekonomis menggunakanambang batas nilai teknis, penawarandinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur maupun nilai totalkeseluruhan unsur memenuhi ambangbatas minimal yang ditetapkan dalamLDP;]

h. Pokja ULP (apabila diperlukan) dapatmeminta uji mutu/teknis/fungsi untukbahan/alat tertentu sebagaimanatercantum dalam LDP;

i. apabila dalam evaluasi teknis terdapat

hal-hal yang kurang jelas ataumeragukan, Pokja ULP melakukanklarifikasi dengan peserta. Dalamklarifikasi peserta tidak diperkenankanmengubah substansi penawaran. Hasilklarifikasi dapat menggugurkanpenawaran;

j. Terhadap peserta yang dinyatakan lulusevaluasi teknis dilanjutkan untukdilakukan evaluasi kualifikasi.

26.6 Evaluasi Harga [1 file/2 file]:26.6.A)

[Untuk file 2 (dua) file pada saat evaluasidokumen penawaran file II:]

26.6.A).1) Sebelum evaluasi harga dilakukankoreksi aritmatik dengan ketentuan :a. [untuk kontrak Harga Satuan atau

kontrak Gabungan Lump Sum danHarga Satuan pada bagian HargaSatuan :1) volume dan/atau jenis

pekerjaan yang tercantumdalam daftar kuantitas dan

harga disesuaikan dengan yang


30/152

30

tercantum dalam DokumenPemilihan;

2)

apabila terjadi kesalahan hasilperkalian antara volume denganharga satuan pekerjaan, makadilakukan pembetulan, denganketentuan harga satuan

pekerjaan yang ditawarkantidak boleh diubah;

3)jenis pekerjaan yang tidak diberiharga satuan dianggap sudahtermasuk dalam harga satuan

pekerjaan yang lain dan hargasatuan pada daftar kuantitas

dan harga tetap dibiarkankosong;

4)Jenis pekerjaan yang tidaktercantum dalam daftarkuantitas dan harga disesuaikandengan jenis pekerjaan yangtercantum dalam dokumenPemilihan dan harga satuan

pekerjaan dianggap nol; dan5)Hasil koreksi aritmatik pada

bagian harga satuan dapatmengubah nilai total harga

penawaran sehingga urutanperingkat dapat menjadi lebihtinggi atau lebih rendah dariurutan peringkat semula;]

b. [untuk Kontrak Gabungan LumpSum dan Harga Satuan pada bagianLump Sum :1) volume dan/atau jenis

pekerjaan yang tercantumdalam daftar kuantitas danharga (apabila ada) disesuaikan

dengan yang tercantum dalamDokumen Pemilihan;2)Jenis pekerjaan yang tidak

tercantum dalam daftarkuantitas dan harga (apabilaada) disesuaikan dengan jenis

pekerjaan yang tercantumdalam Dokumen Pemilihan; dan

3)Hasil koreksi aritmatik padabagian lumpsump tidak bolehmengubah nilai total harga

penawaran]

26.6.A.2)

Total harga penawaran setelah koreksi


31/152

31

aritmatik yang melebihi nilai total HPSdinyatakan gugur.

26.6.A.3)Apabila semua total harga penawaranatau penawaran terkoreksi di atas nilaitotal HPS, pelelangan dinyatakan gagal.

26.6.A.4)[Untuk evaluasi dengan sistem nilai atausistem biaya selama umur ekonomis,

pelaksanaan evaluasi penawaran hargadilakukan oleh Pokja ULP terhadapsemua penawaran setelah koreksiaritmatik.]

26.6.A.5)

Apabila setelah koreksi aritmatikterdapat kurang dari 3 (tiga) penawar

yang menawar harga kurang dari nilaitotal HPS maka proses lelang tetapdilanjutkan dengan melakukan evaluasipenawaran harga.

26.6.B) Evaluasi Harga26.6.B).1) unsur-unsur yang perlu dievaluasi

adalah hal-hal yang pokok atau penting,dengan ketentuan:

a. [Untuk kontrak Harga Satuan atau

Kontrak Gabungan Lumpsum danHarga Satuan pada bagian hargasatuan:]1) harga satuan penawaran yang

nilainya lebih besar dari 110%(seratus sepuluh perseratus) dariharga satuan yang tercantumdalam HPS, dengan ketentuan:a. apabila setelah dilakukan

klarifikasi, ternyata hargasatuan tersebut dinyatakan

timpang maka harga satuantimpang hanya berlakuuntuk volume sesuai denganDaftar Kuantitas dan Harga.

Jika terhadap harga satuanyang dinyatakan timpang,dilakukan negosiasi teknisdan harga;

b. apabila setelah dilakukanklarifikasi, ternyata hargasatuan tersebut dapatdipertanggungjawabkan/

sesuai dengan harga pasar


32/152

32

maka harga satuan tersebuttidak timpang.

2)

mata pembayaran yang hargasatuannya nol atau tidak ditulisdilakukan klarifikasi dankegiatan tersebut harus tetapdilaksanakan. Harganyadianggap termasuk dalam hargasatuan pekerjaan lainnya;

b. [untuk kontrak lump sum:]1)apabila ada perbedaan antara

penulisan nilai harga penawaranantara angka dan huruf makanilai yang diakui adalah nilai

dalam tulisan huruf;2)apabila penawaran dalam angka

tertulis dengan jelas sedangkandalam huruf tidak jelas, makanilai yang diakui adalah nilaidalam tulisan angka; atau

3)apabila penawaran dalam angkadan huruf tidak jelas, maka

penawaran dinyatakan gugur.]26.6.B).2) Dilakukan klarifikasi kewajaran harga

dengan ketentuan sebagai berikut:1) [untuk sistem gugur dilakukan

klarifikasi terhadap hasil koreksiaritmatik, apabila ada koreksi/

perubahan;]2) [klarifikasi dalam hal penawaran

komponen dalam negeri berbedadibandingkan dengan perkiraanPokja ULP dan/atau DaftarInventarisasi Barang/Jasa ProduksiDalam Negeri;]

3) klarifikasi kewajaran harga apabilaharga penawaran dibawah 80%

(delapan puluh perseratus) HPSdengan ketentuan:a)apabila peserta tersebut

ditunjuk sebagai pemenanglelang, harus bersedia untukmenaikkan JaminanPelaksanaan menjadi 5% (limaperseratus) dari nilai total HPS;

b)apabila peserta yangbersangkutan tidak bersediamenaikkan nilai JaminanPelaksanaan, maka

penawarannya digugurkan dan


33/152

33

dimasukkan dalam DaftarHitam; dan

c)

Hasil klarifikasi dituangkandalam Berita Acara yangditandatangani oleh Pokja ULPdengan Penyedia.

26.6.B).3) [Memperhitungkan preferensi hargaatas penggunaan produksi dalam negeridengan ketentuan:a. rumus penghitungan sebagai

berikut:

HEA = Harga Evaluasi Akhir.KP = Koefisien Preferensi (TingkatKomponen Dalam Negeri(TKDN) dikali Preferensitertinggi Barang/Jasa).

HP = Harga Penawaran (HargaPenawaran yang memenuhi

persyaratan lelang dan telahdievaluasi).

b. dalam hal terdapat 2 (dua) ataulebih penawaran dengan HEA yangsama, penawar dengan TKDN

terbesar adalah sebagai pemenang;c. pemberian Preferensi Harga tidak

mengubah Harga Penawaran danhanya digunakan oleh Pokja ULPuntuk keperluan perhitungan HEA

guna menetapkan peringkatpemenang pelelangan.]

26.6.B).4) [Untuk penilaian sistem nilai, dihitungnilai kombinasi antara nilai penawaranteknis dengan nilai harga penawaranterkoreksi dilakukan dengan cara:

a.

memberikan Nilai Tertimbang (NT)tertinggi 100% (seratus per seratus)untuk penawaran harga terendah;

b. menghitung Nilai Tertimbang (NT)penawaran harga peserta lain denganmembandingkan penawaran hargaterendah dengan harga

penawarannya;c. menghitung Nilai Evaluasi (NE)

masing-masing peserta lain denganmengalikan Nilai Tertimbang (NT)

dengan bobot harga yang tercantumdalam Dokumen Pemilihan; dan

HPKP

HEA

1

1


34/152

34

d. menghitung nilai kombinasi antaranilai penawaran teknis dengan Nilai

Evaluasi (NE) harga.

Keterangan :NTi = harga penawaran terendah

harga penawaran iNEi = NTi x bobot hargai = peserta]

[Untuk penilaian biaya selama umurekonomis, dilakukan dengan cara :

a)menghitung biaya operasional,pemeliharaan, nilai sisa selama umur

ekonomis sebagaimana ditetapkandalam Dokumen Pemilihan;

b)menjumlahkan harga penawarandengan biaya operasional dan biaya

pemeliharaan;c)hasil penjumlahan pada huruf b)

dikurangi dengan nilai sisa padaakhir umur ekonomis; dan

d)penetapan pemenang berdasarkantotal harga terendah pada hasil hurufc.]

26.6.B).5)

[Untuk 1 (satu) file sistem gugur,apabila dari 3 (tiga) penawaranterendah setelah koreksi aritmatik ada

yang tidak memenuhi evaluasi hargamaka Pokja ULP dapat melakukanevaluasi terhadap penawar terendahberikutnya (apabila ada) dimulai darievaluasi administrasi;]

26.6.B).6) [Untuk 1 (satu) file sistem gugur,apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua)

peserta yang lulus evaluasi harga, makaevaluasi tetap dilanjutkan denganevaluasi kualifikasi; dan

27.6.B).3) [Untuk 1 (satu) file sistem gugur apabilatidak ada peserta yang lulus evaluasiharga maka pelelangan dinyatakan

gagal.]

27.6.C) Apabila dalam evaluasi ditemukan indikasipersaingan usaha tidak sehat dan/atauindikasi adanya pengaturan bersama

(kolusi/persekongkolan) antar peserta, maka


35/152

35

peserta yang terindikasi bersekongkoldigugurkan.

27.6.D) Apabila dalam evaluasi ditemukan buktiharga tidak wajar akibat terjadinyapersaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadipengaturan bersama (kolusi/persekongkolan), maka pelelangandinyatakan gagal dan peserta yang terlibatdimasukkan dalam Daftar Hitam.

27.6.E) Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenangmemiliki harga penawaran yang sama, makaPokja ULP memilih peserta yang mempunyai

kemampuan teknis lebih besar dan hal inidicatat dalam Berita Acara Hasil Pelelangan.

27.6.F) Pokja ULP menyusun urutan 3 (tiga)penawaran sebagai calon pemenang dancalon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabilaada), dengan ketentuan:a. [Untuk sistem gugur dimulai dari

penawaran harga atau penawaran hargaterkoreksi yang terendah].

b. [untuk sistem nilai dimulai dari yangmempunyai nilai kombinasi tertinggi].

c.

[untuk sistem penilaian biaya selamaumur ekonomis dimulai dari total harga

yang terendah.]

27.

[Klarifikasi dan

Negosiasi

Teknis dan

Harga]

27.1 [Klarifikasi dan negosiasi teknis dan hargadilakukan dalam hal peserta yang memasukkan

penawaran kurang dari 3 (tiga).

27.2 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan hargadilakukan bersamaan dengan evaluasi.

27.3

Klarifikasi dan negosiasi teknis dan hargadilakukan dengan ketentuan :a. dilakukan terhadap 2 (dua) peserta (jika ada)

secara terpisah untuk mendapatkan hargayang wajar serta dapatdipertanggungjawabkan;

b. klarifikasi dan negosiasi teknis dan hargahanya dilakukan terhadap pekerjaan yangmenggunakan Kontrak Harga Satuan atauGabungan Lump Sum dan Harga Satuan padabagian harga satuan;

c. klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan

terhadap pekerjaan yang menggunakan


36/152

36

Kontrak Lumpsum atau Gabungan Lump Sumdan Harga Satuan pada bagian lumpsum;

d.

[untuk pekerjaan yang menggunakan KontrakHarga Satuan, penawaran harga setelahkoreksi aritmatik yang melebihi HPS tidakdinyatakan gugur sepanjang hasil klarifikasidan negosiasi teknis dan harga tidakmelampaui nilai total HPS][untuk pekerjaan yang menggunakan KontrakLump Sum, penawaran yang melebihi nilaiHPS dinyatakan gugur][untuk pekerjaan yang menggunakan KontrakGabungan Lump Sum dan Harga Satuan,

penawaran penawaran harga setelah koreksi

aritmatik yang melebihi nilai HPS tidakdinyatakan gugur sepanjang hasil klarifikasidan negosiasi teknis dan harga tidakmelampaui nilai total HPS]

27.4 Dalam hal seluruh peserta tidak menyepakatiklarifikasi dan negosiasi teknis dan harga maka

pelelangan dinyatakan gagal.]

28.

Evaluasi

Kualifikasi

28.1 [Dalam hal satu file Evaluasi kualifikasidilakukan terhadap calon pemenang lelangserta calon pemenang cadangan 1 dan 2

(apabila ada)].

[Dalam hal dua file: Evaluasi kualifikasidilakukan terhadap peserta yang memenuhi

persyaratan teknis.]

28.2 Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukandengan menggunakan metode sistem gugur.

28.3 [Pakta integritas telah diisi dan ditandatanganioleh peserta sebelum pemasukan penawaran

(untuk peserta yang melakukan kemitraan/KSO)].

28.4 Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuaidengan ketentuan dalam Bab VIII DokumenPengadaan ini.

28.5 Peserta dinyatakan memenuhi persyaratankualifikasi apabila:1) Untuk peserta yang melakukan

Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO)formulir kualifikasi ditandatangani oleh

pejabat yang menurut perjanjian


37/152

37

Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhakmewakili Kemitraan/KSO; atau

2)

memiliki izin usaha sesuai denganperaturan perundang-undangan, kecualipeserta perorangan;

3) perusahaan yang bersangkutan danmanajemennya tidak dalam pengawasanpengadilan, tidak bangkrut dan tidaksedang dihentikan kegiatan usahanya;

4) salah satu dan/atau semua pengurus danbadan usahanya atau peserta perorangantidak masuk dalam Daftar Hitam;

5) memiliki NPWP dan telah memenuhikewajiban perpajakan tahun pajak

terakhir (SPT tahunan);6) memperoleh paling sedikit 1 (satu)

pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurunwaktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swastatermasuk pengalaman subkontrak, kecualibagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecildan Koperasi Kecil yang baru berdirikurang dari 3 (tiga) tahun;

7) memiliki kemampuan pada bidangpekerjaan yang sesuai untuk usaha Mikro,Usaha Kecil serta koperasi kecil serta

kemampuan pada sub bidang pekerjaanyang sesuai untuk usaha non-kecil;

8) dalam hal peserta akan melakukanKemitraan/KSO:(a)peserta wajib mempunyai perjanjian

Kemitraan/Kerja Sama Operasi yangmemuat persentase Kemitraan/KSOdan perusahaan yang mewakiliKemitraan/KSO tersebut; dan

(b)untuk perusahaan yang melakukanKemitraan/KSO, evaluasi persyaratan

pada huruf (1) sampai dengan huruf(7) dilakukan untuk setiap perusahaanyang melakukan Kemitraan/KSO

9) memiliki surat keterangan domisiliperusahaan dari kelurahan atau desasetempat.

10) memiliki surat dukungan keuangan daribank.

28.6 Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yangkurang jelas maka dilakukan klarifikasi secaratertulis namun tidak boleh mengubah substansi

formulir isian kualifikasi.


38/152

38

28.7 Evaluasi kualifikasi dalam proses

pascakualifikasi sudah merupakan ajangkompetisi, maka data yang kurang tidak dapatdilengkapi.

28.8 Apabila tidak ada yang lulus evaluasikualifikasi, pelelangan dinyatakan gagal.

28.9 [Untuk metode 2 (dua) file, Pokja ULPmembuat Berita Acara Evaluasi Penawaran FileI (Penawaran Administrasi dan Teknis, sertaDokumen Kualifikasi) yang paling sedikitmemuat:

a.

nama semua peserta;b. hasil evaluasi penawaran administrasi dan

teknis termasuk alasan ketidaklulusanpeserta;

c. nilai evaluasi teknis diurutkan mulai dariyang tertinggi;

d. ambang batas nilai teknis;e. keterangan-keterangan lain yang dianggap

perlu mengenai pelaksanaan pelelangan;f. jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus

pada setiap tahapan evaluasi;g. tanggal dibuatnya Berita Acara; dan

h.

pernyataan bahwa pelelangan gagalapabila tidak ada penawaran yangmemenuhi syarat].

29.

Pembuktian

Kualifikasi

29.1 Pembuktian kualifikasi terhadap calonpemenang serta calon pemenang cadangan 1dan 2 (apabila ada).

29.2 Pembuktian kualifikasi dilakukan diluaraplikasi SPSE (offline).

29.3

Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan caramelihat dokumen asli atau dokumen yangdilegalisir oleh pihak yang berwenang, danmeminta dokumennya.

29.4 Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atauverifikasi kepada penerbit dokumen, apabiladiperlukan.

29.5 Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukanpemalsuan data, peserta digugurkan, badan

usaha atau peserta perorangan dimasukkandalam Daftar Hitam, serta dilaporkan kepada


39/152

39

Kepolisian atas perbuatan pemalsuan tersebut.

29.6

Pokja ULP tidak perlu meminta seluruhdokumen kualifikasi apabila penyediabarang/jasa sudah pernah melaksanakanpekerjaan yang sejenis, sama kompleksitasnyapada instansi yang bersangkutan.

29.7 Apabila tidak ada penawaran yang luluspembuktian kualifikasi, pelelangan dinyatakan

gagal.

29.8 Apabila calon pemenang, calon pemenangcadangan 1 dan/atau calon pemenang

cadangan 2 yang tidak hadir dalampembuktian kualifikasi dengan alasan yangtidak dapat dipertanggungjawabkan dianggapmengundurkan diri, maka:a)dibatalkan sebagai calon pemenang; danb)dimasukan dalam daftar hitam.

29.9 Apabila calon pemenang, calon pemenangcadangan 1 dan/atau calon pemenangcadangan 2 mengundurkan diri dengan alasan

yang tidak dapat dipertanggungjawabkanmaka:

a)

dibatalkan sebagai calon pemenang; danb)dimasukan dalam daftar hitam.

29.10 Pembuktian Kualifikasi wajib dihadiri olehDirektur/Pemimpin Perusahaan. Apabilaberhalangan, dapat dikuasakan kepada orang

yang namanya tercantum dalam aktependirian/perubahan perusahaan.

30.

Berita Acara

Hasil

Pelelangan

Pokja ULP membuat dan menandatangani Berita AcaraHasil Pelelangan (BAHP) yang paling sedikit memuat:a. Nama seluruh peserta;b. Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi

dari masing-masing peserta;c. Metode evaluasi yang digunakan;d. Unsur-unsur yang dievaluasi;e. Rumus yang dipergunakan;f. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu hal

ikhwal pelaksanaan pelelangan;g. Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap

tahapan evaluasi;h. Tanggal dibuatnya Berita Acara; dani. Pernyataan bahwa pelelangan gagal apabila tidak

ada penawaran yang memenuhi syarat.


40/152

40

F.

PENETAPAN PEMENANG

31.

Penetapan

Pemenang

31.1

Pokja ULP melakukan penetapan pemenangmelalui aplikasi SPSE setelah melalui pembahasaninternal anggota Pokja ULP, atau setelahditetapkan PA secara offline untuk nilai paket diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliarrupiah). Pokja ULP dapat menetapkan pemenanglebih dari 1 (satu) penyedia sesuai ketentuan yangterdapat dalam pada informasi paket dalamaplikasi SPSE.

31.2 Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkanpemenang dan akan mengakibatkan Surat

Penawaran habis masa berlakunya, makadilakukan konfirmasi kepada calon pemenang,calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada)untuk memperpanjang masa berlaku suratpenawaran secara tertulis sampai denganperkiraan jadwal penandatanganan kontrak.

31.3 Calon pemenang, calon pemenang cadangan 1dan 2 (apabila ada) yang tidak bersediamemperpanjang masa berlaku surat penawarandianggap mengundurkan diri dan tidakdikenakan sanksi.

32.

Pengumuman

Pemenang

Pokja ULP mengumumkan pemenang dan pemenangcadangan 1 dan 2 (apabila ada) melalui aplikasi SPSE, diwebsite sebagaimana tercantum dalam LDP.

33.

Sanggahan 33.1 Peserta yang memasukkan penawaran dapatmenyampaikan sanggahan secara elektronikmelalui aplikasi SPSE atas penetapan pemenangkepada Pokja ULP dalam waktu yang telahditetapkan dengan disertai bukti terjadinyapenyimpangan dan dapat ditembuskan secaraoffline(di luar aplikasi SPSE) kepada PPK, PA/KPAdan APIP sebagaimana tercantum dalam LDP.

33.2 Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadipenyimpangan prosedur meliputi:a. penyimpangan terhadap ketentuan dan

prosedur yang diatur dalam Peraturan PresidenNo. 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah beserta perubahandan aturan turunannya serta yang telahditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;

b. rekayasa tertentu sehingga menghalangiterjadinya persaingan usaha yang sehat;

dan/atau


41/152

41

c. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULPdan/atau pejabat yang berwenang lainnya.

33.3 Pokja ULP wajib memberikan jawaban secaraelektronik atas semua sanggahan paling lambat [5(lima) hari kalender (untuk pelelanganumum)]/[3 (tiga)hari kalender(untuk pelelangansederhana)] setelah menerima surat sanggahan.

33.4 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka PokjaULP menyatakan pelelangan gagal.

33.5 Sanggahan dianggap sebagai pengaduan, dalamhal:

a)

sanggahan disampaikan tidak melalui aplikasiSPSE (offline);

b) sanggahan ditujukan kepada bukan kepadaPokja ULP; atau

c) sanggahan disampaikan diluar masa sanggah.

33.6 Sanggahan yang dianggap sebagai pengaduantetap harus ditindaklanjuti.

G. PENUNJUKAN PEMENANG

34. Penunjukan

Penyedia

Barang/Jasa

34.1 Pokja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil

Pelelangan (BAHP) kepada PPK dengantembusan kepada Kepala ULP sebagai dasaruntuk menerbitkan Surat Penunjukan PenyediaBarang/Jasa (SPPBJ).

34.2 PPK menerbitkan SPPBJ apabila pernyataanpeserta pada formulir isian kualifikasi masihberlaku, dengan ketentuan:a. tidak ada sanggahan dari peserta;b. sanggahan terbukti tidak benar; atauc. masa sanggah berakhir.

34.3

PPK menginputkan data SPPBJ danmengunggah hasil pemindaian SPPBJ yangtelah diterbitkan pada aplikasi SPSE danmengirimkan SPPBJ tersebut melalui aplikasiSPSE kepada Penyedia yang ditunjuk.

34.4 Penyedia yang ditunjuk wajib menerimakeputusan tersebut, dengan ketentuan:a. apabila yang bersangkutan mengundurkan

diri dengan alasan yang dapat diterimasecara obyektif oleh Pokja ULP dan masapenawarannya masih berlaku, yang

bersangkutan tidak dikenakan sanksi;


42/152

42

b. apabila yang bersangkutan mengundurkandiri dengan alasan yang tidak dapat diterima

secara obyektif oleh Pokja ULP dan masapenawarannya masih berlaku, maka yangbersangkutan dimasukkan dalam DaftarHitam; atau

c. apabila yang bersangkutan tidak bersediaditunjuk karena masa penawarannya sudahtidak berlaku, maka peserta yangbersangkutan tidak dikenakan sanksi.

34.5 Apabila pemenang yang ditunjukmengundurkan diri, maka penunjukanpemenang dapat dilakukan kepada pemenang

cadangan sesuai dengan urutan peringkat,selama masa surat penawaran pemenangcadangan masih berlaku atau sudahdiperpanjang masa berlakunya.

34.6 Apabila semua pemenang yang ditunjukmengundurkan diri, maka pelelangandinyatakan gagal oleh PA/KPA setelahmendapat laporan dari PPK.

34.7 SPPBJ harus diterbitkan paling lambat [6(enam) hari kerja untuk pelelangan umum/4

(empat) hari kerja untuk pemilihanlangsung)]setelah pengumuman penetapanpemenang, apabila tidak ada sanggahan atau 2(dua) hari kerja setelah semua sanggahandijawab.

34.8 Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harusmenyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelumpenandatanganan kontrak.

34.9 SPPBJ ditembuskan kepada unit pengawasan

internal.

34.10 Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkanSPPBJ karena tidak sependapat atas penetapanpemenang, maka diberitahukan kepadaPA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan:a. apabila PA/KPA sependapat dengan PPK,

dilakukan evaluasi ulang atau pelelangandinyatakan gagal; atau

b. apabila PA/KPA sependapat denganKelompok Kerja ULP, PA/KPA memutuskanpenetapan pemenang oleh Kelompok Kerja

ULP bersifat final, dan PA/KPA


43/152

43

memerintahkan PPK untuk menerbitkanSPPBJ.

34.11 PPK menginputkan data kontrak danmengunggah hasil pemindaian dokumenkontrak yang telah ditandatangani padaaplikasi SPSE.

35.

BAHP, Berita

Acara Lainnya,

dan

Kerahasiaan

Proses

35.1 Pokja ULP menuangkan ke dalam BAHP atauBerita Acara tambahan lainnya segala halterkait proses pemilihan penyedia secaraelektronik yang tidak dapat diakomodir ataudifasilitasi aplikasi SPSE

35.2

Berita Acara Tambahan lainnya sebagaimanadimaksud pada angka 35.1 diunggah (upload)oleh Pokja ULP menggunakan menu uploadinformasi lainnya pada aplikasi SPSE.

35.3 Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalamBerita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) olehPokja ULP bersifat rahasia sampai dengan saatpengumuman pemenang.

H. PELELANGAN GAGAL DAN TINDAK LANJUT PELELANGAN GAGAL

36.

Pelelangan

Gagal

36.1

Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal,apabila:a. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi

penawaran;b. dalam evaluasi penawaran ditemukan

bukti/indikasi terjadi persaingan tidaksehat;

c. dalam evaluasi penawaran ditemukan buktiterjadi persaingan tidak sehat;

d. [seluruh harga penawaran terkoreksi lebihtinggi dari HPS;]

e. sanggahan dari peserta yang memasukkan

Dokumen Penawaran atas pelaksanaanpelelangan yang tidak sesuai denganketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah beserta perubahannya danaturan turunanya serta DokumenPengadaan ternyata benar;

f. sanggahan dari peserta yang memasukkanDokumen Penawaran atas kesalahansubstansi Dokumen Pengadaan ternyatabenar; atau

g. calon pemenang dan calon pemenangcadangan 1 dan 2, setelah dilakukan


44/152

44

evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalamklarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.

36.2 PA/KPA menyatakan Pelelangan gagal, apabila:a. PA/KPA sebagaimana tercantum dalam LDP

sependapat dengan PPK yang tidak bersediamenandatangani SPPBJ karena prosesPelelangan tidak sesuai dengan PeraturanPresiden No. 54 Tahun 2010 besertaperubahan dan aturan turunannya;

b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKNyang melibatkan Pokja ULP dan/atau PPKternyata benar;

c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran

persaingan sehat dalam pelaksanaanPelelangan dinyatakan benar oleh pihakberwenang;

d. sanggahan dari peserta yang memasukanDokumen Penawaran atas kesalahanprosedur yang tercantum dalam DokumenPengadaan Penyedia Barang/Jasa ternyatabenar;

e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai denganPeraturan Presiden No. 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahbeserta perubahan dan aturan turunannya;

f.

pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai ataumenyimpang dari Dokumen Pengadaan;

g. calon pemenang dan calon pemenangcadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; atau

h.pelaksanaan Pelelangan melanggarPeraturan Presiden No. 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahbeserta perubahan dan aturan turunannya.

36.3 [Menteri/Pimpinan Lembaga/PimpinanInstitusi menyatakan pelelangan gagal, apabila

pengaduan masyarakat atas terjadinya KKNyang melibatkan KPA, ternyata benar].

[Kepala Daerah menyatakan pelelangan gagal,apabila pengaduan masyarakat atas terjadinyaKKN yang melibatkan PA dan/atau KPA,ternyata benar].

36.4 Setelah pelelangan dinyatakan gagal, makaPokja ULP memberitahukan kepada seluruhpeserta.

37.

Tindak Lanjut 37.1

Setelah pemberitahuan adanya pelelangan


45/152

45

Pelelangan

Gagal

gagal, PA/KPA, PPK dan/atau Kelompok KerjaULP melakukan evaluasi penyebab terjadinya

pelelangan gagal, antara lain:a. kemungkinan terjadinya persekongkolan;b. adanya persyaratan yang diskriminatif;c. spesifikasi teknis terlalu tinggi;d. spesifikasi mengarah pada satu

merek/produk tertentu, kecuali sukucadang;

e. nilai total HPS pengadaan terlalu rendah;f. nilai dan/atau ruang lingkup pekerjaan

terlalu luas/besar; dan/ataug. kecurangan dalam pengumuman.

37.2

Kelompok Kerja ULP berdasarkan hasil evaluasimenentukan langkah selanjutnya, yaitumelakukan:a. evaluasi ulang;b.penyampaian ulang Dokumen Penawaran;c. pelelangan ulang; atau

d.penghentianproses pelelangan.

37.3 Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinyapelelangan gagal, mengharuskan adanyaperubahan Dokumen Pengadaan, makadilakukan pelelangan ulang dengan

terlebih dahulu memperbaiki DokumenPengadaan.

37.4 Kelompok Kerja ULP menindaklanjutipelelangan gagal dengan ketentuan sebagaiberikut:a. melakukan pelelangan ulang, apabila :

1) [dalam Kontrak Harga Satuan sertaKontrak Gabungan Lump Sum danHarga Satuan, semua penawaranterkoreksi yang disampaikan pesertamelampaui HPS];[dalam Kontrak Lump Sum, semua

penawaran di atas HPS]; dan/atau2) pelaksanaan pelelangan melanggar

Peraturan Presiden No. 54 Tahun2010 beserta perubahan dan aturanturunannya.

b. apabila dalam evaluasi penawaran terjadipersaingan tidak sehat, maka dilakukanevaluasi ulang atau pengumuman ulanguntuk mengundang peserta baru selainpeserta yang telah memasukkan

penawaran. Peserta yang terlibat terjadinyapersaingan tidak sehat, dikenakan sanksi


46/152

46

dimasukkan dalam Daftar Hitam;c. apabila pelaksanaan pelelangan tidak

sesuai dengan ketentuan dalam DokumenPengadaan, maka dilakukan pelelanganulang;

d. apabila tidak ada peserta yang lulusevaluasi penawaran, maka dilakukanpenyampaian ulang Dokumen Penawaranatau pelelangan ulang;

e. apabila pelaksanaan evaluasi tidaksesuai dengan ketentuan dalamDokumen Pengadaan atau sanggahan daripeserta yang memasukan DokumenPenawaran atas kesalahan evaluasi

penawaran ternyata benar, makadilakukan evaluasi ulang;

f. apabila Sanggahan dari peserta yangmemasukan Dokumen Penawaran ataskesalahan substansi Dokumen Pengadaanternyata benar, maka setelah memperbaikiDokumen Pengadaan, dilakukanpelelangan ulang dengan mengumumkankembali dan mengundang peserta baruselain peserta lama yang telah masukdalam daftar peserta;

g. apabila calon pemenang dan calon

pemenang cadangan 1 dan 2 setelahdilakukan evaluasi, tidak hadir dalamklarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasidengan alasan yang tidak dapat diterima,maka Kelompok Kerja ULP:1) mengundang ulang semua peserta

yang tercantum dalam daftar pesertakecuali peserta yang tidak hadirtersebut, untuk mengajukanpenawaran ulang secara lengkap(administrasi, teknis, dan harga)

dan/atau melakukan pelelangan ulanguntuk mengundang peserta baru;2) memberikan sanksi kepada peserta

yang tidak hadir tersebut berupadimasukkan dalam Daftar Hitam.

h. apabila pelelangan gagal karenapengaduan masyarakat atas terjadinya KKNdari calon pemenang dan calon pemenangcadangan 1 dan 2 ternyata benar,diatur ketentuan sebagai berikut:1) apabila PA, KPA, PPK, dan Kelompok

Kerja ULP tidak terlibat KKN, maka

Kelompok Kerja ULP :


47/152

47

a) mengundang ulang semua pesertayang tercantum dalam daftar

peserta yang tidak terlibat KKN,untuk mengajukan penawaranulang secara lengkap(administrasi, teknis dan harga);dan/atau

b) melakukan pelelangan ulanguntuk mengundang peserta baru.

2) apabila PA, KPA, PPK dan/atauKelompok Kerja ULP terlibat KKN,maka dilakukan penggantian pejabatdan/ atau Kelompok Kerja ULP yangterlibat KKN, kemudian Kelompok

Kerja ULP pengganti:a) mengundang ulang semua peserta

yang tercantum dalam daftarpeserta yang tidak terlibat KKN,untuk mengajukan penawaranulang secara lengkap(administrasi, teknis dan harga);dan/atau

b) melakukan pelelangan ulanguntuk mengundang peserta baru.

3) dalam hal Kelompok Kerja ULPmenemukan indikasi kuat adanyapersekongkolan diantara para peserta,maka Kelompok Kerja ULP :a) meneliti kewajaran penawaran

dengan cara memeriksa koefisiendan harga satuan dasar upah,bahan dan alat sertamembandingkan dengan hargasatuan pekerjaan sejenis terdekat;

b) memeriksa dokumentasi yangmendukung adanyapersekongkolan; dan

c)

menghentikan proses pelelangan,apabila hasil penelitian danpemeriksaan mengarah kepadaterjadinya persekongkolan.

4) peserta yang terindikasi bersekongkoldikenakan sanksi digugurkan dalamproses pelelangan;

5) peserta yang terbukti bersekongkoldikenakan sanksi:a) dimasukkan dalam daftar hitam;

danb) pidana sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.


48/152

48

6) PA, KPA, PPK dan/atau KelompokKerja ULP yang terlibat

KKN/persekongkolan, dikenakansanksi sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

i. apabila pelelangan gagal karenapengaduan masyarakat atas terjadinyapelanggaran prosedur ternyata benar,maka dilakukan penggantian pejabatdan/atau Kelompok Kerja ULP yangterlibat, kemudian:1) Kelompok Kerja ULP pengganti

mengundang ulang semua pesertauntuk mengajukan penawaran ulang

secara lengkap (administrasi, teknis,dan harga); dan

2) PA, KPA, PPK, dan/atau anggotaKelompok Kerja ULP yang terlibat,dikenakan sanksi sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.

j. pelelangan gagal karena calon pemenangdan calon pemenang cadangan 1 dan 2mengundurkan diri, dilakukanpelelangan ulang dengan cara sebagaiberikut:1) mengundang peserta yang memenuhi

syarat untuk menyampaikanpenawaran harga yang baru, apabila

yang memenuhi syarat sama denganatau lebih dari 3 (tiga) peserta(tidak termasuk yang mengundurkandiri); atau

2) mengundang peserta lama danmengumumkan kembali untukmendapatkan peserta baru yangmemenuhi syarat supaya mengajukanpenawaran, apabila yang memenuhi

syarat kurang dari 3 (tiga) peserta(tidak termasuk yang mengundurkandiri); dan

3) memberikan sanksi kepada pesertayang mengundurkan diri berupadimasukkan dalam Daftar Hitam.

k. Apabila dalam pelelangan ulangpesertanya kurang dari 3 (tiga), maka:1) proses pelelangan dilanjutkan dengan

melakukan negosiasi harga, dalam halpeserta yang memasukan penawaranhanya 2 (dua); atau

2)

proses pelelangan dilanjutkan seperti


49/152


50/152

50

terakhir/sekaligus telah dikurangi uangretensi sebesar 5% (lima perseratus) dari

nilai Kontrak (apabila diperlukan).

38.3 Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuansebagai berikut:a. diterbitkan oleh Bank Umum (tidak

termasuk bank perkreditan rakyat),perusahaan penjaminan atau perusahaanasuransi yang mempunyai program asuransikerugian (suretyship) yang sebagaimanaditetapkan oleh Menteri Keuangan ataulembaga yang berwenang;

b. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak

tanggal penandatanganan Kontrak sampaidengan serah terima pertama pekerjaanberdasarkan Kontrak (PHO) sebagaimanatercantum dalam LDP;

c. nama Penyedia sama dengan nama yangtercantum dalam surat JaminanPelaksanaan;

d. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidakkurang dari nilai jaminan yang ditetapkan;

e. besaran nilai Jaminan Pelaksanaandicantumkan dalam angka dan huruf;

f. nama PPK yang menerima Jaminan

Pelaksanaan sama dengan nama PPK yangmenandatangan kontrak;

g. paket pekerjaan yang dijamin sama denganpaket pekerjaan yang tercantum dalamSPPBJ;

h.Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkantanpa syarat (unconditional) sebesar nilai

jaminan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari kerja setelah suratpernyataan wanprestasi dari PPK diterimaoleh penerbit Jaminan;

i.

Jaminan Pelaksanaan atas namaKemitraan/KSO ditulis atas namaKemitraan/KSO atau masing-masinganggota Kemitraan/KSO (apabila masing-masing mengajukan Jaminan Pelaksanaansecara terpisah); dan

j. memuat nama, alamat dan tanda tanganpihak penjamin.

38.4 PPK mengkonfirmasi dan mengklarifikasisecara tertulis substansi dankeabsahan/keaslian Jaminan Pelaksanaan

kepada penerbit jaminan.


51/152

51

38.5 Kegagalan penyedia yang ditunjuk untuk

menyerahkan Jaminan Pelaksanaandipersamakan dengan penolakan untukmenandatangani Kontrak.

38.6 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairanJaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

J.

PENANDATANGANAN KONTRAK

39.

Penanda-

tanganan

Kontrak

39.1 Sebelum penandatanganan kontrak PPK wajibmemeriksa apakah pernyataan dalam Formulir

Isian Kualifikasi masih berlaku. Apabila salahsatu pernyataan tersebut tidak terpenuhi, makapenandatanganan kontrak tidak dapatdilakukan.

39.2 Penandatanganan kontrak dilakukan setelahPenyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan,dengan ketentuan:a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga

penawaran atau penawaran terkoreksidiatas 80% (delapan puluh perseratus) nilaitotal HPS adalah sebesar 5% (lima

perseratus) dari nilai penawaran ataupenawaran terkoreksi; atau

b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk hargapenawaran atau penawaran terkoreksidibawah 80% (delapan puluh perseratus)nilai total HPS adalah sebesar 5% (limaperseratus) dari nilai total HPS; dan

c. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejaktanggal penandatanganan Kontrak sampaiserah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.

39.3

PPK dan penyedia tidak diperkenankanmengubah substansi Dokumen Pengadaansampai dengan penandatanganan Kontrak,kecuali mempersingkat waktu pelaksanaanpekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaanpekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akanmelewati batas tahun anggaran.

39.4 Dalam hal kontrak tahun tunggal perubahanwaktu pelaksanaan pekerjaan melewati batastahun anggaran, penandatanganan kontrakdilakukan setelah mendapat persetujuan

kontrak tahun jamak.


52/152

52

39.5 PPK dan Penyedia wajib memeriksa konsep

Kontrak meliputi substansi, bahasa,redaksional, angka dan huruf sertamembubuhkan paraf pada setiap lembarDokumen Kontrak.

39.6 Menetapkan urutan hirarki bagian-bagianDokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian,dengan maksud apabila terjadi pertentanganketentuan antara bagian satu dengan bagian

yang lain, maka berlaku urutan sebagaiberikut:a. adendum Surat Perjanjian;

b.

pokok perjanjian, syarat-syarat khususkontrak, syarat-syarat umum kontrak;

c. surat penawaran, beserta penawaran harga;d. spesifikasi teknis;e.gambar-gambar;f. daftar kuantitas (apabila ada); dan

g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan,SPPBJ, BAHP.

39.7 Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuaikebutuhan, yaitu:a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli,

terdiri dari:1)kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi

materai pada bagian yang ditandatanganioleh penyedia; dan

2)kontrak asli kedua untuk penyediadibubuhi materai pada bagian yangditandatangani oleh PPK;

b. rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhimaterai, apabila diperlukan.

39.8 Penandatanganan kontrak yang kompleks

dan/atau bernilai di atasRp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)dilakukan setelah draf kontrak memperoleh

pendapat ahli hukum kontrak.]

39.9 Pihak yang berwenang menandatanganikontrak atas nama penyedia adalah direkturutama/pimpinan perusahaan/penguruskoperasi yang disebutkan namanya dalam AktaPendirian/ Anggaran Dasar, yang telahdidaftarkan sesuai dengan peraturanperundang-undangan.


53/152

53

39.10 Pihak lain yang bukan direkturutama/pimpinan perusahaan/pengurus

koperasi atau yang namanya tidak disebutkandalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, dapatmenandatangani Kontrak, sepanjang pihaktersebut adalah pengurus/karyawanperusahaan/karyawan koperasi yang berstatussebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasaatau pendelegasian wewenang yang sah daridirektur utama/pimpinan perusahaan/pengurus atau pihak yang sah berdasarkanAkta Pendirian/Anggaran Dasar untukmenandatangani Kontrak.


54/152

54

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN LDP)

A. LINGKUP

PEKERJAAN

1.

2.

3.

Pokja ULP:Kelompok Kerja I Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Alamat Pokja ULP: Jalan Panglima Sudirman No 19Probolinggo

Website: -

4.

5.

WebsiteLPSE: www.lpse.probolinggokota.go.id

Nama paket pekerjaan: PENGADAAN JAMBANKELUARGA SEHATUraian singkat pekerjaan meliputi pembuatan jambandan instalasi sanitasi.

7. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 150 (Seratuslima puluh) hari kalender.

B.

SUMBER DANA Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DAUTahun Anggaran 2016

C.

JADWAL

TAHAPAN

PEMILIHAN

Sebagaimana tercantum dalam aplikasi SPSE

D.

PENINJAUAN

LAPANGAN

[apabila

diperlukan]

[Peninjauan lapangan akan dilaksanakan pada:Hari : _______________________Tanggal : _______________________Waktu :___________s.d _________Tempat : _______________________]

E.

MATA UANG

PENAWARAN

DAN CARA

PEMBAYARAN

1.

2.

Mata uang yang digunakan Rupiah

Pembayaran dilakukan dengan cara termijn.

F.

MASA

BERLAKUNYA

PENAWARAN

Masa berlaku penawaran sekurang-kurangnya 45(Empat puluh lima) hari kalender sejak batas akhirpemasukan Dokumen Penawaran

G.

JADWAL

PEMASUKAN

DOKUMEN

PENAWARAN

Lihat jadwal pemilihan dalam aplikasi SPSE


55/152

55

H. BATAS AKHIR

WAKTU

PEMASUKAN

PENAWARAN


I.

PEMBUKAAN

PENAWARAN


J.

DOKUMEN

PENAWARAN

1.

2.

3.

4.

Daftar Personil Inti/tenaga ahli/teknis/terampilminimal yang diperlukan untuk pelaksanaanpekerjaan : sebagaimana daftar personil inti terlampir(Lampiran A)Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukanuntuk pelaksanaan pekerjaan : sebagaimana daftarperalatan utama terlampir(Lampiran B)

Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan : tidakdiperbolehkan/ diijinkan

Uji mutu/teknis/fungsi diperlukan untuk :a. Bahan : ada

b.

Alat : tidak ada

K.

[AMBANG

BATAS SISTIM

GUGUR]

[Ambang Batas Nilai Teknis : ______________]

L.

SANGGAHAN,

PENGADUAN

1.

2.

3.

Sanggahan disampaikan melalui aplikasi SPSE.

Tembusan sanggahan dapat disampaikan di luaraplikasi SPSE (offline) ditujukan kepada:a. PPK Kegiatan dimaksud.b. PA/KPA pada Dinas Kesehatan.

c.

Inspektorat Kota ProbolinggoPengaduan disampaikan di luar aplikasi SPSE (offline)ditujukan kepada Inspektur Kota Probolinggo.

M.JAMINAN

PELAKSANAAN

1. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan selama 150(Seratus lima puluh) hari kalender sejak

penandatanganan kontrak.


56/152

56

2.

3.

Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada PPK dimaksud.

Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan padaKas Daerah.

N.

JAMINAN UANG

MUKA

1.

2.

3.

Nilai Jaminan Uang Muka sebesar Rp.-

Jaminan Uang Muka ditujukan kepada -.

Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan pada -

O.

JAMINAN

PEMELIHARAAN

1.

2.

3.

Masa berlaku jaminan pemeliharaan selama 180(Seratus delapan puluh) hari kalender sejak serahterima pertama pekerjaan.

Jaminan Pemeliharaan ditujukan kepada PPK.

Jaminan Pemeliharaan dicairkan dan disetorkan padaKas Daerah


57/152


58/152

58

BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI LDK)

Lembar Data Kualifikasi LDK)

A.

Lingkup

Kualifikasi

Nama Pokja ULP : Kelompok Kerja I

Alamat Pokja ULP : Bagian AdministrasiPembangunan Sekretariat DaerahKota Probolinggo Jl.PanglimaSudirman No. 19 Probolinggo

Website : -Website LPSE : lpse.probolinggokota.go.idNama Paket Pekerjaan : PENGADAAN JAMBANKELUARGA SEHAT

B.

Persyaratan

Kualifikasi

1. peserta yang berbadan usaha harus memilikisurat izin usaha jasa konstruksi dan sertifikatbadan usaha klasifikasi bangunan gedung subklasifikasi jasa pelaksana untuk konstruksi

bangunan kesehatan BG008); Kualifikasi kecil.2. Menyampaikan surat keterangan domisili

perusahaan dari kelurahan/desa setempat.Memiliki kesesuaian alamat pada setiap dokumenkualifikasi perusahaan;

3. Memiliki akte pendirian perusahaan danperubahannya (apabila ada perubahan).

4. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajibanperpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan)

5. memiliki pengalaman pada bidang / klasifikasi

bangunan gedung;6. memiliki Tenaga Ahli/Terampil dengankualifikasi keahlian sebagaimana ditentukandalam LDP;

7. menyampaikan perhitungan Sisa KemampuanPaket (SKP).

8. memiliki surat keterangan dukungan keuangandari bank pemerintah/swasta sebesar palingkurang 10% dari nilai total HPS atauRp.26.650.000,-;

9.

memiliki kemampuan untuk menyediakanfasilitas/peralatan/perlengkapan melaksanakanPekerjaan ini sebagaimana ditentukan dalamLDP.


59/152

59

BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA/KEMITRAAN KSO)

UNTUK 1 SATU) FILE)

CONTOH

[Kop Surat Badan Usaha]

Nomor : _______, _____________ 20___Lampiran :

Kepada Yth.:Pokja I ULP Kota Probolinggo

di______________________________

Perihal : Penawaran Pekerjaan _______________

Sehubungan dengan pengumuman [Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung]dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan nomor: _________________tanggal _________

dok. pengadaan jamban

Documents