tinjauan yuridis mengenai korelasi …

17
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KORELASI PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI DALAM HAL KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG KOPERASI KEPADA KREDITOR DENGAN PRINSIP PIERCING THE CORPORATE VEIL (STUDI KASUS: PUTUSAN NO. 04/PDT.G/2015/ PN-TMG) Dionisia Widyarini Chrisdianti, M. Sofyan Pulungan, dan Nadia Maulisa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jalan Prof. Mr. Djokosoetono, Pondok Cina, Beji, Depok, Jawa Barat, 16424. Email: [email protected] Abstrak Dalam menjalankan usahanya, ada kalanya suatu Koperasi menemukan hambatan dan risiko. Hambatan dan risiko ini harus ditangani secara cepat dan tanggap oleh dewan Pengurus Koperasi sehingga tidak memperburuk sistem atau mekanisme kerja yang sudah terbentuk, yang dapat menimbulkan kerugian bagi Koperasi. Dalam hal ini, Dewan Pengurus Koperasi memiliki peran dan tanggung jawab besar untuk menjaga dan menghindarkan Koperasi dari risiko kerugian. Namun, apabila benar kerugian sudah terjadi, maka Pengurus Koperasi adalah pihak yang akan bertanggung jawab. Bahkan dimungkinkan pula, Pengurus bertanggung jawab secara pribadi untuk atas kerugian Koperasi. Dalam hukum perusahaan, pertanggungjawaban ini berkaitan dengan prinsip Piercing The Corporate Veil. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini, Penulis mencari tahu bagaimana pertanggungjawaban Pengurus Koperasi terhadap Koperasi khususnya dalam hal Koperasi memiliki kewajiban pembayaran utang terhadap pihak Kreditur. Kemudian penulis juga akan mencari tahu mengenai penerapan prinsip menembus tabir korporasi (Piercing the Corporate Veil) dalam Hukum Koperasi, dan pada akhirnya Penulis akan menganalisis apakah prinsip Piercing the corporate veil dalam kasus Putusan No. 04/Pdt.G/2015/PN-TMG. Penulisan skripsi ini akan menggunakan dasar penelitian yuridis normative berupa kajian terhadap teori-teori serta berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia. atau lebih dikenal dengan penelitian studi kepustakaan. Pada akhirnya Penulis menyimpulkan bahwa Pengurus Koperasi dapat bertanggung jawab khususnya dalam hal Koperasi memiliki kewajiban pembayaran utang kepada pihak Kreditur apabila memang terbukti bahwa Pengurus menyalahgunakan wewenangnya atau melakukan perbuatan pidana dan melawan hukum dengan mengatasnamakan Koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip piercing the corporate veil dapat diterapkan dalam badan hukum Koperasi. Hanya saja, dalam kasus Putusan No. 04/Pdt.G/2015/PN-TMG prinsip ini tidak dapat diterapkan karena belum ada bukti yang Tinjauan Yuridis ..., Dionisia Widyarini Chrisdianti, FH UI, 2016

Upload: others

Post on 17-Nov-2021

10 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KORELASI …

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KORELASI PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI DALAM HAL

KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG KOPERASI KEPADA KREDITOR DENGAN PRINSIP PIERCING THE CORPORATE VEIL

(STUDI KASUS: PUTUSAN NO. 04/PDT.G/2015/ PN-TMG)

Dionisia Widyarini Chrisdianti, M. Sofyan Pulungan, dan Nadia Maulisa

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jalan Prof. Mr. Djokosoetono, Pondok Cina, Beji,

Depok, Jawa Barat, 16424.

Email: [email protected]

Abstrak

Dalam menjalankan usahanya, ada kalanya suatu Koperasi menemukan hambatan dan risiko. Hambatan dan risiko ini harus ditangani secara cepat dan tanggap oleh dewan Pengurus Koperasi sehingga tidak memperburuk sistem atau mekanisme kerja yang sudah terbentuk, yang dapat menimbulkan kerugian bagi Koperasi. Dalam hal ini, Dewan Pengurus Koperasi memiliki peran dan tanggung jawab besar untuk menjaga dan menghindarkan Koperasi dari risiko kerugian. Namun, apabila benar kerugian sudah terjadi, maka Pengurus Koperasi adalah pihak yang akan bertanggung jawab. Bahkan dimungkinkan pula, Pengurus bertanggung jawab secara pribadi untuk atas kerugian Koperasi. Dalam hukum perusahaan, pertanggungjawaban ini berkaitan dengan prinsip Piercing The Corporate Veil. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini, Penulis mencari tahu bagaimana pertanggungjawaban Pengurus Koperasi terhadap Koperasi khususnya dalam hal Koperasi memiliki kewajiban pembayaran utang terhadap pihak Kreditur. Kemudian penulis juga akan mencari tahu mengenai penerapan prinsip menembus tabir korporasi (Piercing the Corporate Veil) dalam Hukum Koperasi, dan pada akhirnya Penulis akan menganalisis apakah prinsip Piercing the corporate veil dalam kasus Putusan No. 04/Pdt.G/2015/PN-TMG. Penulisan skripsi ini akan menggunakan dasar penelitian yuridis normative berupa kajian terhadap teori-teori serta berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia. atau lebih dikenal dengan penelitian studi kepustakaan. Pada akhirnya Penulis menyimpulkan bahwa Pengurus Koperasi dapat bertanggung jawab khususnya dalam hal Koperasi memiliki kewajiban pembayaran utang kepada pihak Kreditur apabila memang terbukti bahwa Pengurus menyalahgunakan wewenangnya atau melakukan perbuatan pidana dan melawan hukum dengan mengatasnamakan Koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip piercing the corporate veil dapat diterapkan dalam badan hukum Koperasi. Hanya saja, dalam kasus Putusan No. 04/Pdt.G/2015/PN-TMG prinsip ini tidak dapat diterapkan karena belum ada bukti yang

Tinjauan Yuridis ..., Dionisia Widyarini Chrisdianti, FH UI, 2016

Page 2: TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KORELASI …

menyatakan bahwa Pihak Pengurus secara melawan hukum melakukan kesalahan yang menyebabkan Koperasi mengalami kerugian hingga dituntut penggantian ganti rugi dari pihak ke tiga.

Kata Kunci : Koperasi, Badan Hukum, Pengurus Koperasi, Prinsip Piercing the Corporate Veil, kerugian

Juridicial Review Of Management Accountability Cooperation in Terms Of Debt

Obligation Of Cooperation To Creditors By Piercing The Corporate Veil Principal (Case

Study No. 04/Pdt.G/2015/PN-TMG)

Abstract

In conducting its business, there are times when a Cooperative find obstacles and risks. Barriers and this risk must be dealt with quickly and the response by the board of Cooperative Management, so as not to worsen the system or mechanism of action has been formed, which can cause harm to the Cooperative. Therefore, the Board of Cooperative Management has a role and a huge responsibility to safeguard and prevent cooperatives from the risk of loss. However, if true loss has occurred, then the Cooperative Management is the party that will be responsible. In fact it is also possible, the executives are personally responsible for damages to the Cooperative. In corporate law, this accountability relates to the principle Piercing The Corporate Veil. Therefore, in writing this thesis,, the author find out how the accountability of the Cooperative Management particularly in terms of debt payment obligations towards the creditor. Then the writer will also find out about the application of the principle of pierce the veil of corporate (Piercing the Corporate Veil) in the Cooperative Law, and in the end the author will analyze whether the principle of Piercing the corporate veil in the case of Decision No. 04 / Pdt.G / 2015 / PN-TMG. This thesis will use basic research in the form of normative juridical study of the theories and based on the prevailing regulations in Indonesia or better known as the research literature study.Ultimately authors concluded that the Board of Cooperative may be responsible in particular in terms of the Cooperative has debt repayment obligation to the creditor if it is proven that the Board abused his power or commit a criminal act and against the law on behalf of the Cooperative. This shows that the principle of piercing the corporate veil can be applied in a legal entity Cooperative. Only, in the case of Decision No. 04 / Pdt.G / 2015 / PN-TMG this principle can not be applied because there is no evidence to suggest that the Governing Party unlawfully commit the error that caused a loss of up Cooperative demanded reimbursement for compensation from a third party.

Keywords : Cooperative, Legal, Cooperative Management, Principles of Piercing the Corporate Veil, losses.

Tinjauan Yuridis ..., Dionisia Widyarini Chrisdianti, FH UI, 2016

Page 3: TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KORELASI …

Pendahuluan

Ketika Koperasi sudah mendapatkan status badan hukum, Koperasi dapat langsung memulai

usahanya. Ada kalanya ketika menjalankan usaha, koperasi mengalami beberapa masalah yang

akhirnya menghambat pengelolaan dan berjalannya usaha dari koperasi itu sendiri. Misalnya saja,

terjadi permasalahan di kepengurusan koperasi. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya,

Pengurus Koperasi dapat melakukan kelalaian. Kelalaian ini dilihat dari hengkangnya Pengurus

dari kewajiban yang seharusnya dilakukannya, atau Pengurus melakukan suatu tindakan yang

melebihi kewenangannya. Dasar menentukan apakah seorang Pengurus melakukan kelalaian

adalah Anggaran Dasar Koperasi. Bila Pengurus melakukan hal-hal di luar atau bertentangan atau

melebihi apa yang diatur dalam Anggaran Dasar, maka dapat dikatakan bahwa Pengurus telah

melanggar Anggaran Dasar. Hal ini menyebabkan rusaknya sistem dan mekanisme yang sudah

terbentuk sebelumnya, sehingga koperasi terbengkalai dan tidak dapat berjalan, menyebabkan

koperasi berhenti dan tidak menghasilkan keuntungan dalam beberapa waktu. Juga dapat terjadi

risiko merugi, yang berpotensi menyebabkan koperasi tidak dapat membayar kewajibannya

kepada pihak ketiga. Terkadang, ada pula koperasi yang mengalami kerugian terus menerus

hingga berujung pada kepailitan dan/ atau pembubaran Koperasi.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Koperasi harus dijalankan dan

dikelola dengan baik. Hal ini untuk meminimalisir risiko- risiko yang dapat saja muncul di

kemudian hari. Perlu juga adanya suatu mekanisme penanganan dalam hal terjadinya risiko.

Pengelolaan dan manajerial Koperasi dilakukan oleh suatu alat atau organisasi Koperasi yang

biasanya disebut sebagai Pengurus Koperasi.

Peran Pengurus Koperasi sebagai salah satu organ dalam koperasi sangatlah besar. Peran

Pengurus Koperasi adalah menggerakkan koperasi dan membentuk susunan kepengurusan,

kemudian pengurus juga bertanggung jawab mengelola permodalan Koperasi. Hal tersebut pada

akhirnya bertujuan agar Koperasi memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan inilah yang nantinya

akan dibagikan secara proporsional kepada anggota Koperasi dalam rangka menyejahterakan

anggota Koperasi. Namun sayangnya, dalam menjalankan tugasnya banyak Pengurus yang

melakukan kelalaian dan kesalahan yang mengakibatkan Koperasi menjadi bermasalah. Biasanya,

sistem yang digunakan oleh Koperasi dalam menjalankan fungsinya sangat mempengaruhi Kinerja

Tinjauan Yuridis ..., Dionisia Widyarini Chrisdianti, FH UI, 2016

Page 4: TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KORELASI …

Koperasi. Misalnya dalam sistem pembukuan. Bila ada kesalahan pencatatan sedikit saja maka

akan menyebabkan jumlah kas keluar masuk dengan catatan akan berbeda. Bila tidak disimpan

semua bon, faktur, dan bukti transaksi terkait dengan keluar masuknya uang kas ini maka akan

sangat menyulitkan Koperasi untuk menelusuri kemana uang kas tersebut. Hal ini sangat

bergantung dengan kejelian pihak Pengurus sebagai orang yang melaksanakan fungsi pencatatan

akuntansi Koperasi ini.

Permasalahan yang lain muncul bila pengurus tidak menunjukan keloyalitasannya kepada

Koperasi. Misalnya bila Pengurus melakukan korupsi atau menggunakan uang kas koperasi untuk

keperluan dirinya sendiri, tanpa sepengetahuan dari Rapat Anggota Koperasi. Setiap catatan keluar

masuknya uang dalam operasionalisasi badan hukum Koperasi akan dilaporkan dalam laporan

pertanggungjawaban, bila Pengurus tidak dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang

dilakukannya kepada Rapat Anggota maka Ia dapat dituntut secara hukum.

Oleh karena itulah dalam melaksanakan kewajibannya, Pengurus harus benar-benar

memperhatikan setiap keputusan dan langkah yang diambilnya karena ini mempengaruhi

berjalannya suatu Koperasi di masa yang akan datang. Hal ini juga menunjukan bahwa setiap

tindakan yang dilakukan olehnya harus dipertanggungjawabkan olehnya, sehingga bila terjadi

sesuatu, Pengurus lah yang akan menjadi wakil dari Koperasi untuk mempertanggungjawabkan

tindakan Koperasi. Berkaitan dengan penulisan skripsi ini, Penulis akan menggunakan putusan

No. 04/PDT.G/2015/PN-TMG sebagai kasus untuk melihat penerapan mengenai

pertanggungjawaban Pengurus Koperasi dalam hal Koperasi memiliki kewajiban membayar utang

kepada pihak Kreditur. Pihak Penggugat dalam putusan ini adalah lembaga keuangan berupa

Bank, yaitu Bank BNI Persero, Tbk. Pihak Tergugat adalah Koperasi Karyawan Jasa Pakarti atau

disingkat KKJP. Penggugat memberikan kredit berupa pinjaman kepada Tergugat. Kredit ini

digunakan sebagai modal bagi koperasi dalam satu periode kepengurusan yang waktu itu dipegang

oleh Ketua Pengurus IRIANTO AGUS SETIABUDI. Bagaimanapun, sebuah kredit adalah sebuah

utang yang harus dikembalikan; kredit diberikan sebagai modal awal yang harus dikembangkan

oleh pihak yang diberikan kredit sehingga menghasilkan nilai yang lebih besar. Nantinya, sisa dari

jumlah kredit yang diberikan padanya dapat dijadikan sebagai keuntungan untuk pihak yang

diberikan kredit ini. Dan nilai kredit yang disebut sebagai utang ini harus dikembalikan kepada

pihak yang meminjamkan.

Tinjauan Yuridis ..., Dionisia Widyarini Chrisdianti, FH UI, 2016

Page 5: TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KORELASI …

Pihak Penggugat dalam kasus ini menggugugat pihak Tergugat karena pihak Tergugat

dianggap telah melakukan wanprestasi, dengan tidak membayar pinjaman kreditnya hingga

tanggal jatuh tempo berakhir. Pihak Penggugat juga dalam gugatannya menginformasikan bahwa

mereka telah memberikan surat teguran, peringatan dan somasi kepada Tergugat untuk segera

membayar utangnya tetapi atas peringatan –peringatan tersebut, Tergugat tidak memberikan

tanggapan sama sekali.

Berdasarkan permasalahan ini, Penulis hendak menggali lebih dalam mengenai cakupan

tanggung jawab pengurus dalam hal Koperasi memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran

utang. Dalam kasus ini, pihak Tergugat adalah Pengurus Koperasi, artinya bukan Koperasi yang

ditunjuk sebagai Tergugat langsungnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagai

badan hukum, Koperasi memiliki pertanggungjawaban terbatas karena ada pemisahan kekayaan/

harta milik Koperasi itu sendiri dengan kekayaan/harta milik pengurus-pengurusnya, maka yang

menjadi pertanyaan apakah dalam hal ini Pengurus Koperasi dapat bertanggung jawab secara

pribadi dalam hal kepentingan pembayaran utang Koperasi.

Adanya campur tangan dari Pengurus Koperasi dalam hal pertanggungjawaban ini

memiliki kemiripan dengan konsep pertanggungjawaban pengurus dalam organisasi Perseroan

Terbatas (PT). Dalam PT, pihak Pengurus yang menjadi pihak yang bertanggung jawab atas segala

tindakan hukum yang dilakukan oleh PT adalah Dewan Direksi. Konsep pertanggungjawaban ini

disebut dengan Piercing The Corporate Veil.

Berangkat dari prinsip Piercing the corporate veil ini, Penulis hendak mencari tahu,

apakah prinsip ini dapat diterapkan dalam badan usaha berbadan hukum seperti Koperasi

khususnya dalam kewajiban pembayaran utang-utang koperasi. Penulis akan mencari tahu apakah

secara hukum dapat dibenarkan bahwa Pengurus Koperasi dalam hal pembayaran utang Koperasi

yang diurusnya dapat bertanggung jawab secara pribadi untuk menggantikan utang-utang

Koperasi tersebut kepada pihak ke tiga.

Pertanyaan yang akan dijadikan sebagai pokok permasalahan yang akan dijawab dalam

skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban Pengurus Koperasi terhadap Koperasi khususnya dalam

hal Koperasi memiliki kewajiban pembayaran utang terhadap pihak Kreditur?

Tinjauan Yuridis ..., Dionisia Widyarini Chrisdianti, FH UI, 2016

Page 6: TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KORELASI …

2. Bagaimana prinsip menembus tabir korporasi (Piercing the Corporate Veil) diatur dan

diterapkan dalam Hukum Koperasi di Indonesia berdasarkan Undang-undang Koperasi

No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian?

3. Bagaimana penerapan Prinsip Piercing the corporate veil dalam kasus Putusan No.

04/Pdt.G/2015/PN-TMG?

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini

akan dibedakan menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum, tujuan

penelitian ini adalah memperluas wawasan serta mengembangkan pengetahuan khususnya di

bidang hukum ekonomi, berkaitan dengan hukum koperasi dan kepailitan di Indonesia, untuk

penulis maupun pembaca.

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pertanggungjawaban dari Pengurus Koperasi kepada Koperasi khususnya

dalam hal pertanggungjawaban pembayaran utang Koperasi kepada pihak kreditur.

2. Mengetahui penerapan prinsip piercing the corporate veil terhadap badan hukum koperasi

berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian di Indonesia.

3. Menganalisis penerapan prinsip piercing the corporate veil dalam Putusan No.

04/Pdt.G/2015/PN-TMG.

Tinjauan Teoritis

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis membagi dua kajian teori di dalamnya. Pertama

mengenai tinjauan yuridis dari system kepengurusan Koperasi, dan yang ke dua adalah mengenai

tinjauan yuridis prinsip piercing the corporate veil dalam hukum organisasi perusahaan.

Yang pertama mengenai kepengurusan koperasi. Dalam menjalankankan usahanya,

sebuah koperasi tidak dapat beroperasi dengan baik bila tidak dibantu dengan adanya suatu

perangkat atau sistem tertentu. Perangkat atau sistem ini bekerja seperti organ tubuh manusia

yang bekerja saling bersinergi yang pada akhirnya dapat membuat manusia dapat bekerja,

berjalan, berpikir dan mengkoordinasikan seluruh organ dan anggota tubuhnya dalam melakukan

sesuatu. Hal ini sama jika diibaratkan dengan sebuah sistem koperasi, dimana koperasi hanya

akan berjalan jika di dalamnya terdapat sebuah sistem atau organ yang dapat melaksanakan tugas

mereka masing-masing sehingga dapat membuat koperasi berjalan dengan baik untuk mencapai

Tinjauan Yuridis ..., Dionisia Widyarini Chrisdianti, FH UI, 2016

Page 7: TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KORELASI …

satu tujuan tertentu yaitu menyejahterakan anggotanya. Menurut James A.F. Stoner, organsiasi

adalah sebuah alat untuk mencapai tujuan. Pekerjaan untuk mengkoordinasikan sumber daya

manusia dan sumber daya modal yang dimiliki oleh organisasi tersebut disebut dengan

pengorgansiasian yang mana hal ini dikerjakan oleh seorang manajer. 1Dalam koperasi sendiri,

berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1992, di dalam pasal 21 menyatakan bahwa

perangkat organisasi koperasi terdiri dari 3 bagian, yaitu (a) Rapat Anggota, (b) Pengurus, dan (c)

Pengawas.

Secara khusus dalam skripsi ini penulis membahas mengenai Pengurus dari Koperasi.

Pengurus adalah perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota yang bertugas

mengelola organisasi dan usaha . Pengurus ini yang menjalankan hasil keputusan yang dihasilkan

dalam Rapat Anggota. Idealnya seorang pengurus dapat bekerja sebagai manajer karena beliaulah

yang memiliki tugas untuk mengelola koperasi. Ia juga seharusnya memiliki kemampuan

manajerial dan menguasai teknis serta berjiwa wirakoperasi. Maju mundurnya koperasi pun

sangat tergantung dengan kedudukan Pengurus koperasi ini. 2

Tugas-tugas dan tanggung jawab dari Pengurus Koperasi berdasarkan Undang-undang

No. 25 Tahun 1992 pasal 30 adalah sebagai berikut:

Pengurus bertugas :

1) Mengelola koperasi dan usahanya

2) Mengajukan rancangan rencana kerja serta anggaran pendapatan belanja koperasi

3) Menyelanggarakan Rapat Anggota

4) Mengajukan Laporan keuangan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib

6) Memelihara buku daftar anggota dan pengurus

Dalam menjalankan tugas-tugasnya pengurus pada dasarnya memiliki susunan atau

struktur organisasi. Umumnya susunan perangkat ini terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan

Bendahara.

Semua tugas dan wewenang yang dimiliki Pengurus ini menjadi kewajiban bagi pengurus

untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan pengelolaan Koperasi kepada Rapat Anggota.

Hal ini secara jelas diatur dalam pasal 31 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam

                                                                                                                            1 Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, KOPERASI: Teori dan Praktek, (Jakarta: Erlangga, 2001), halaman 33   2 Ibid, halaman 38.

Tinjauan Yuridis ..., Dionisia Widyarini Chrisdianti, FH UI, 2016

Page 8: TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KORELASI …

rangka membagi tugasnya, Pengurus dapat mengangkat seorang Pengelola3 yang diberi kuasa dan

wewenang untuk mengelola usaha. Pengelola ini diangkat berdasarkan persetujuan Rapat

Anggota, dan setelah terpilih seorang Pengelola, Ia akan bertanggung jawab kepada Pengurus.

Pengelolaan usaha yang dilakukan oleh Pengelola ini tidak akan mengurangi tanggung jawab

Pengurus (pasal 32 UU No. 25 Tahun 1992). Konsekuensinya, dicantumkan di dalam pasal 34,

bahwa pengurus baik secara bersama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita

Koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. (Ayat 1) Dalam

mempertanggungjawabkan tugas dan wewenangnya, Pengurus wajib menanggung segala

kerugian yang terjadi jika memang dalam tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pengurus

menyebabkan kerugian bagi koperasi.

Kemudian, tinjauan yuridis ke dua membicarakan mengenai prinsip piercing the corporate

veil. Prinsip Piercing the Corporate Veil adalah suatu prinsip yang sangat menonjol di dalam

hukum organisasi perusahaan, terutama dalam bentuk perusahaan berbadan hukum yaitu

perseroan terbatas. Pada dasarnya prinsip ini lebih dikenal di Indonesia sebagai prinsip

meyingkap tabir perusahaan. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, dalam suatu perusahaan

berbadan hukum memiliki sistem pertanggungjawaban terpisah. Hal ini merupakan konsekuensi

dari pemisahan harta kekayaan milik perusahaan berbadan hukum itu sendiri dengan harta

kekayaan pribadi milik pemilik perusahaan tersebut. Tentu saja, beban pertanggungjawaban dari

masing-masing pihak (antara pemilik dengan perusahaan berbadan itu sendiri) pun dibatasi.

Sifat pertanggungjawaban terbatas dari badan hukum, termasuk Koperasi sebagai salah

satu perusahaan berbadan hukum, tidak dapat digunakan untuk merugikan kepentingan pihak ke

tiga yang beritikad baik. Hukum senantiasa melindungi pihak yang innocent dari tindakan yang

merugikan kepentingannya.4 Hukum harta kekayaan menjamin bahwa setiap piutang pasti ada

jaminannya. Bagi suatu perusahaan berbadan hukum, pengelolaan dan jalannya kegiatan

perusahaan diserahkan sepenuhanya kepada individu manusia (natuurlijke person). Dalam

menjalankan tugasnya mengelola dan mengawasi jalannya kegiatan perusahaan, individu ini bisa

saja memiliki pendapat yang berseberangan dengan maksud dan tujuan perusahaan. Oleh karena

itulah dalam hal ini, untuk mencegah terjadi nya penyelewengan kekuasaan dalam pengambilan

                                                                                                                            3  Sumardiono, PENGURUS KOPERASI, (Departemen Perdagangan dan Koperasi Direktorat Jenderal Koperasi: Jakarta, 1979), halaman 2.     4 Gunawan Widjaja, Risiko Hukum Pemilik, Direksi, dan Komisaris PT, Cet.1, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2008), halaman 5.

Tinjauan Yuridis ..., Dionisia Widyarini Chrisdianti, FH UI, 2016

Page 9: TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KORELASI …

keputusan atas nama perusahaan yang dilakukan oleh pihak individu yang mengelola perusahaan

ini, maka diperlukan perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini berupa pemisahan dan

pembatasan pertanggungjawaban antara perusahaan dengan pengurus dan pemilik perusahaan.

Prinsip ini, menurut Janet Dine, dapat diterapkan secara universal dalam berbagai hal

sebagaimana dijelaskan sebagai berikut5:

a. Penerapan prinsip Piercing the corporate veil berdasarkan hubungan kontraktual.6

Teori ini juga layak diterapkan jika ada hubungan kontraktual antara perusahaan

dengan pihak ke tiga, di mana tanpa penerapan teori Piercing the corporate veil

ini, maka kerugian terhadap pihak ke tiga tidak mungkin tertanggulangi. Agar

prinsip ini dapat diterapkan dalam hal adanya hubungan kontrak dengan pihak ke

tiga, biasanya dipersyaratkan unsur “keadaan yang tidak lazim” pada aktivitas

perusahaan. Keadaan tersebut dapat berupa fakta sebagai berikut7:

1) Pihak ketiga diperdaya untuk bertransaksi dengan perusahaan

2) Tindakan bisnis perusahaan ‘membingungkan’. Dalam hal ini,

membingungkan berarti dalam hal tidak jelasnya kegiatan yang dijalankan

oleh perusahaan tersebut, apakah dilakukan oleh perusahaan atau oleh pribadi.

Dapat dilihat dari aktivitas transaksi perusahaan, yang sebenarnya perusahaan

sebagai badan hukum dapat melakukan pembayaran ke luar menggunakan cek

atau rekening yang diatasnamakan perusahaan itu sendiri, tetapi nyatanya

masih menggunakan cek pribadi atas nama direksi atau pengurusnya.

3) Permodalan perusahaan tidak dinyatakan dengan benar atau tidak disetor.

4) Perusahaan dioprasikan dengan cara yang tidak layak, dilihat dari

kemungkinan fakta-fakta berikut:

a) Perusahaan sama sekali tidak pernah membuat untung.

b) Semua dana perusahaan disedot oleh pemegang saham tanpa memikirkan

nasib perusahaan/perseroan selanjutnya.

c) Perusahaan selalu dibuat dalam keadaan kurang cash flow.

b. Penerapan Prinsip Piercing the corporate veil karena Perbuatan melawan hukum atau

tindak pidana. Jika terdapat unsur pidana dalam suatu kegiatan dalam perseroan atau

                                                                                                                          5 Janet Dine, COMPANY LAW, Ed.4, (New Hampshire: Palgrave, 2001), halaman 221. 6 Ibid, halaman 222. 7 Ibid.

Tinjauan Yuridis ..., Dionisia Widyarini Chrisdianti, FH UI, 2016

Page 10: TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KORELASI …

perusahaan, meskipun hal tersebut dilakukan oleh perseroan atau perusahaan itu sendiri,

maka berdasarkan prinsip piercing the corporate veil, oleh hukum dibenarkan juga untuk

dapat membebankan tanggung jawab kepada pihak direksi, komisaris, atau dengan kata

lain pengurus dari perseroan atau perusahaan tersebut.8

Berangkat dari sifat kebadanhukuman dari suatu perusahaan, sebuah perusahaan

yang berbadan hukum memang sudah berdiri sendiri sebagai salah satu subjek hukum yang

dapat menjalankan fungsi dan perannya, dengan mengemban hak dan kewajiban yang

dimiliknya. Sebagai sebuah badan hukum, perusahaan membutuhkan suatu organisasi yang

dapat menjalankan fungsi dan perannya masing-masing untuk mencapai suatu tujuan yang

sama. Dalam perusahaan, organ utama di dalamnya terdiri dari pengurus perusahaan, anggota

perusahaan yang dapat berupa pemegang saham, serta pengawas yang menjalankan fungsi

kontrol terhadap pengelolaan perusahaan. Karena pihak yang memiliki andil dalam sebuah

perusahaan sangatlah beragam, maka beragam pula kepentingan yang hendak dicapai. Dalam

konteks yang demikian, maka sesuai dengan hukum perseroan tebatas, prinsip piercing the

corporate veil atau “alter ego” atau “more insturumentally”9 menyatakan bahwa jika keadaan

terpisah suatu perseroan dengan pemegang saham tidak ada, maka sudah selayaknya jika sifat

pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham juga dihapuskan. 10 Dengan disibaknya

cadar pembatas antara perseroan dengan pemegang saham atau pengurus perseroan dalam

melakukan pengelolaan perseroan, maka cadar pembatas pertanggungjawaban terbatas pun

menjadi hapus demi hukum dan bercampur menjadi satu. Jadi dalam hal ini, pemegang saham

atau direksi dan komisaris (selaku pengurus dari perseroan yang bersangkutan) turut

bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian perseroan terbatas.11 Berdasarkan hal

tersebut, maka terdapat kemungkinan bahwa pengurus menjadi turut bertanggung jawab

secara pribadi terhadap kerugian dalam suatu perusahaan yang berbadan hukum.

                                                                                                                            8 Ibid.   9  Karen Vandekerchove, Piercing the Corporate Veil, (Biggleswale: Kluwer Law International, 2007), halaman 23     10 Widjaja, Risiko Hukum Pemilik ,halaman 25. 11 Ibid.

Tinjauan Yuridis ..., Dionisia Widyarini Chrisdianti, FH UI, 2016

Page 11: TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KORELASI …

Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian, Metode penelitian merupakan hal yang penting dan merupakan

blueprint suatu penelitian, artinya segala gerak dan aktivitas penelitian tercermin dalam Metode

Penelitian. 12 Di dalam metode penelitian, terdapat empat bagian terbagi di dalamnya:

1. Bentuk penelitian untuk menentukan apakah penelitian ini berbentuk penelitian

kepustakaan ataukah penelitian lapangan. Bentuk penelitian terhadap penulisan ini adalah

penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang berupa kajian terhadap teori-teori

serta berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk

menggali dan menganalisis mengenai prinsip piercing the corporate veil terkait dengan

pertanggungjawaban Pengurus koperasi dalam hal Koperasi memiliki kewajiban untuk

pembayaran utang-utangnya Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

2. Selanjutnya adalah tipologi penelitian yang sesuai dengan masalah yang diajukan.

Dilihat dari tipologinya, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat

sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan

frekuensi suatu gejala.13 Penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai prinsip

Piercing the corporate veil dalam sebuah badan hukum Koperasi, bagaimana sebuah

koperasi yang berbadan hukum ataupun yang bukan berbadan hukum dapat menjalankan

tanggung jawabnya pribadinya untuk menggantikan utang-utang Koperasi yang sudah

jatuh tempo dan dapat ditagih kepada pihak Kreditur yang memberikan kredit kepada

Koperasi sebagai modal koperasi.

3. Kemudian, jenis data yang diperlukan untuk keperluan analisis penelitian ini. Jenis data

yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari

sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer adalah sumber

hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat di Indonesia. Dalam penelitian ini,

penulis menggunakan dasar hukum dari Undang-undang No. 25 Tahun 1992 dan UU No.

17 Tahun 2012 mengenai Perkoperasian. Untuk sumber hukum sekunder yang akan

digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal dan artikel ilmiah, serta hasil

                                                                                                                          12 Sri Mamudji,et.al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta:Bahan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005),halaman 21.   13 Ibid, halaman 4.

Tinjauan Yuridis ..., Dionisia Widyarini Chrisdianti, FH UI, 2016

Page 12: TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KORELASI …

penelitian yang berkaitan dengan penelitian mengenai prinsip piercing the corporate veil

dalam badan hukum Koperasi. Kemudian sumber hukum tersier yang akan digunakan

oleh penulis adalah kamus serta ensiklopedia.

4. Terakhir adalah menentukan metode analisis data apakah berbentuk kualitatif atau

kuantitatif. 14 Metode analisis data yang akan digunakan adalah metode kualitatif, yaitu

metode yang akan menganalisis suatu data yang ada dengan cara melakukan riset

berdasarkan fokus penelitian yang ada, apakah sudah sesuai dengan fakta di lapangan

terhadap data tersebut.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dari hasil wawancara dengan pihak ketua Koperasi

Karyawan Jasa Pakarti dan juga wawancara dengan orang dari Kementerian Koperasi, Penulis

menemukan bahwa pertama-tama, prinsip piercing the corporate veil dapat diterapkan dalam

hukum Koperasi. Hanya saja penerapannya tidak dapat diterapkan dengan mudah, harus

menggunakan teori hukum perusahaan dan harus memenuhi syarat dari penerapan prinsip itu

sendiri. Biasanya prinsip ini diterapkan bilamana ditemukan ada pihak-pihak yang

menguntungkan diri sendiri, dimana perbuatannya itu termasuk dalam perbuatan melawan

hukum, yang juga dapat digolongkan dalam tindak pidana. Kemudian juga ditemukan bahwa

dalam kasus yang digunakan Penulis dalam skripsi ini, pihak Pengurus dari Koperasi Karyawan

Jasa Pakarti tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadi atas utang Koperasi kepada

Kreditur, karena terbukti Pengurus Koperasi Karyawan Jasa Pakarti tidak melakukan tindakan

yang menyebabkan mereka untuk bertanggung jawab secara pribadi berdasarkan prinsip piercing

the corporate veil.

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengamatan di atas, berikut akan Penulis bahas secara lebih lengkapnya.

A. Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi terhadap Koperasi khususnya dalam hal

Koperasi memiliki kewajiban pembayaran utang terhadap pihak Kreditur

Semua tugas dan wewenang yang dimiliki oleh pengurus harus dipertanggungjawabkan

pada akhir periode kepengurusannya kepada seluruh organ koperasi, termasuk kepada anggota

koperasi dan badan pengawas, serta manajer koperasi bila ada. Pengurus dapat mengangkat

                                                                                                                          14 Ibid, halaman 22.

Tinjauan Yuridis ..., Dionisia Widyarini Chrisdianti, FH UI, 2016

Page 13: TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KORELASI …

seprang pengelola atau manajer untuk menjalankan beberapa tugas Pengurus, misalnya dalam hal

keuangan, atau dalam hal manajemen sumber daya manusia. Pengelola ini diangkat berdasarkan

keputusan rapat anggota, dan setelah terpilih, Pengelola akan bertanggung jawab kepada

pengurus. Pengelolaan usaha yang dilakukan oleh Pengelola ini tidak akan mengurangi tanggung

jawab Pengurus (pasal 32 UU No. 25 Tahun 1992). Konsekuensinya adalah pengurus baik secara

bersama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita Koperasi karena tindakan

yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. (pasal 34 Ayat 1). Dalam

mempertanggungjawabkan tugas dan wewenangnya, Pengurus wajib menanggung segala

kerugian yang terjadi jika memang dalam tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pengurus

menyebabkan kerugian bagi koperasi.

Akan tetapi pertanggungjawaban pengurus ini juga dibatasi. Kelalaian atau kesengajaaan

yang dilakukannya harus dapat dibuktikan terlebih dahulu, apakah memang benar kesengajaaan

dan kelalaian tersebut terjadi karena kehendak pribadi dari Pengurus tanpa mempertimbangkan

kepeutusan rapat anggota koperasi. Kemudian juga harus dibuktikan apakah ada motif dari

Pengurus untuk melakukan penyalahgunaan wewenang atas jabatan yang dipegangnya untuk

memanfaatkan badan hukum Koperasi tersebut.

Apabila terbukti bahwa Pengurus telah melewatkan prosedur tertentu dan

menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi sehingga menyebabkan Koperasi

dalam kondisi merugi, maka Pengurus tersebut wajib untuk bertanggung jawab secara pribadi,

sesuai dengan pasal 34 Undang-undang Koperasi No. 25 Tahun 1992.

B. Penerapan prinsip menembus tabir korporasi (Piercing the Corporate Veil) dalam

Hukum Koperasi di Indonesia berdasarkan Undang-undang Koperasi No. 25 Tahun

1992 tentang Perkoperasian

Setelah memperoleh status badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia, maka suatu badan usaha menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban.

Subjek hukum selain badan hukum adalah pribadi kodrati yakni manusia. Karena badan hukum

tidak berjiwa, maka untuk melakukan perbuatan hukum memburuhkan manusia biasa

(natuurlijke person) sebagai wakilnya untuk yang selanjutnya melakukan tugas dan fungsi

berdasarkan kewenangan tertentu yang sudah diatur pula dalam Anggaran Dasar/Anggaran

Tinjauan Yuridis ..., Dionisia Widyarini Chrisdianti, FH UI, 2016

Page 14: TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KORELASI …

Rumah Tangga, dengan dasar perjanjian.15 Kewenangan yang dimaksud tersebut juga dibatasi,

untuk menghindarkan adanya penyelewengan tindakan dari pihak yang menjadi wakil dari

perusahaan. Kemudian, karena sudah menjadi subjek hukum yang berdiri sendiri, sebuah

perusahaan berbadan hukum memiliki tanggung jawab yuridis. Bagi perusahaan yang berbentuk

badan hukum seperti perseroan terbatas dan koperasi, maka secara hukum harta bendanya

terpisah dari harta benda pendiri/pemiliknya. Karena itu tanggung jawab secara hukum juga

dipisahkan dari harta benda pribadi pemilik perusahaan yang berbentuk badan hukum tersebut.

Oleh karena itulah tanggung jawab secara hukum juga dipisahkan dari harta benda pribadi milik

perusahaan yang berbadan hukum tersebut. 16

Jadi, misalkan suatu perusahaan berbadan hukum melakukan suatu perbuatan hukum yang

melibatkan pihak lain atas dasar suatu perjanjian, maka pihak yang bertanggung jawab atas

tindakan-tindakan yang berkaitan dengan isi perjanjian tersebut adalah perusahaan berbadan

hukum itu sendiri. Apabila muncul perselisihan dan timbul kerugian, maka beban

pertanggungjawabannya hanya sebatas harta benda yang dimiliki oleh perusahaan berbadan

hukum tersebut. 17

Prinsip pertanggungjawaban terbatas ini sangat berkaitan dengan prinsip piercing the

corporate veil. Prinsip piercing the corporate veil hanya dapat terjadi dalam hal terjadi tindakan

atau perbuatan yang salah. perlu diperhatikan bahwa yang dilarang bukan saja melakukan sesuatu

yang tidak seharusnya dilakukan atau melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan, melainkan

termasuk juga dalam kategori melakukan tindakan atau perbuatan yang salah. 18 Dengan

demikian, untuk mengetahui sampai seberapa jauh prinsip piercing the corporate veil dapat

diberlakukan, bergantung sepenuhnya pada kewenangan yang dimiliki dan kewajiban yang

dipikul oleh pihak yang hendak dimintakan pertanggungjawaban pribadi tersebut.19 Dengan

prinsip ini, maka seorang pengurus perusahaan atau perseoran dapat dimintakan

pertanggungjawaban secara pribadi bilamana terbukti bahwa pengurus tersebut melakukan

pelanggaran hukum atas nama perusahaan dengan menggunakan jabatan yang dimilikinya, yang

menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Berdasarkan ilustrasi tersebut maka dapat

                                                                                                                          15 Singgih Wibowo, Petunjuk mendirikan Perusahaan Kecil (Edisi Revisi), (Depok :Niaga Swadaya, 2009), halaman 16. 16 Ibid, halaman 3. 17 Ibid.   18 Widjaja, Risiko Hukum Pemilik, halaman 26. 19 Ibid.

Tinjauan Yuridis ..., Dionisia Widyarini Chrisdianti, FH UI, 2016

Page 15: TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KORELASI …

diambil kesimpulan bahwa pengurus perseoran atau perusahaan dapat dimintakan

pertanggungjawaban pribadinya atas kerugian perseroan atau perusahaan tersebut.20 Bilamana hal

ini terjadi maka sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 34 Undang-undang Koperasi No. 25

Tahun 1992, Pengurus secara bersama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang

diderita Koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. 21 Oleh

karena itulah, prinsip piercing the corporate veil ini juga dapat diterapkan dalam hukum koperasi

C. Penerapan Prinsip Piercing the corporate veil dalam kasus Putusan No.

04/Pdt.G/2015/PN-TMG.

Dikaitkan dengan prinsip piercing the corporate veil, maka dalam kasus ini, Pihak Pengurus

tidak dapat turut bertanggung jawab atas pertanggungjawaban ganti rugi atas utang kepada PT

Bank BNI, Persero,Tbk. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa prinsip piercing the

corporate veil dapat diterapkan berdasarkan hubungan kontraktual.22 Teori ini juga layak

diterapkan jika ada hubungan kontraktual antara perusahaan dengan pihak ke tiga, di mana tanpa

penerapan teori Piercing the corporate veil ini, maka kerugian terhadap pihak ke tiga tidak

mungkin tertanggulangi. Agar prinsip ini dapat diterapkan dalam hal adanya hubungan kontrak

dengan pihak ke tiga, biasanya dipersyaratkan unsur “keadaan yang tidak lazim” pada aktivitas

perusahaan. Keadaan tersebut dapat berupa fakta sebagai berikut23:

1) Pihak ketiga diperdaya untuk bertransaksi dengan perusahaan

2) Tindakan bisnis perusahaan ‘membingungkan’. Dalam hal ini, membingungkan berarti

dalam hal tidak jelasnya kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan tersebut, apakah

dilakukan oleh perusahaan atau oleh pribadi. Dapat dilihat dari aktivitas transaksi

perusahaan, yang sebenarnya perusahaan sebagai badan hukum dapat melakukan

pembayaran ke luar menggunakan cek atau rekening yang diatas namakan perusahaan

itu sendiri, tetapi nyatanya masih menggunakan cek pribadi atas nama direksi atau

pengurusnya.

3) Permodalan perusahaan tidak dinyatakan dengan benar atau tidak disetor.

4) Perusahaan dioperasikan dengan cara yang tidak layak, dilihat dari kemungkinan fakta-

fakta berikut:

                                                                                                                          20 Ibid, halaman 27.       21 Indonesia, Undang-undang Koperasi No. 25 Tahun 1992, pasal 34.   22 Dine, Company Law, halaman 227. 23 Ibid.

Tinjauan Yuridis ..., Dionisia Widyarini Chrisdianti, FH UI, 2016

Page 16: TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KORELASI …

a) Perusahaan sama sekali tidak pernah membuat untung.

b) Semua dana perusahaan disedot oleh pemegang saham tanpa memikirkan nasib

perusahaan/perseroan selanjutnya.

c) Perusahaan selalu dibuat dalam keadaan kurang cash flow.

Dilihat dari syarat tersebut, maka tidak ada satupun yang memenuhi persyaratan bagi

Pengurus Koperasi untuk bertanggung jawab secara pribadi terkait dengan kewajiban

pembayaran utang kepada PT Bank BNI, Persero,Tbk. Prinsip ini pun dapat diterapkan bilamana

pihak pengurus melakukan perbuatan melawan hukum. Jika terdapat unsur pidana dalam suatu

kegiatan dalam perseroan atau perusahaan, meskipun hal tersebut dilakukan oleh perseroan atau

perusahaan itu sendiri, maka berdasarkan prinsip piercing the corporate veil, oleh hukum

dibenarkan juga untuk dapat membebankan tanggung jawab kepada pihak direksi, komisaris, atau

dengan kata lain pengurus dari perseroan atau perusahaan tersebut.24 Dalam kasus ini, karena

belum terbukti bahwa pihak Pengurus telah melakukan penggelapan dan tidak terbukti pula

bahwa Pengurus melakukan penyalahgunaan terhadap keuangan dan permodalan koperasi serta

kaitannya dengan perjanjian pinjam meminjam dengan PT Bank BNI Persero,Tbk, maka prinsip

piercing the corporate veil ini tidak dapat diterapkan dalam perkara No.04/PDT.G/015/PN-TMG.

Kesimpulan

Berdasarkan pasal 31 jo pasal 34 Undang-undang Koperasi No. 25 Tahun 1992, apabila terbukti

bahwa Pengurus telah melewatkan prosedur tertentu dan menyalahgunakan kewenangannya

untuk kepentingan pribadi sehingga menyebabkan Koperasi dalam kondisi merugi, maka

Pengurus tersebut wajib untuk bertanggung jawab secara pribadi.

Kemudian, berdasarkan kasus yang digunakan oleh Penulis dalam penulisan skripsi ini serta

berdasarkan hasil penelitian , maka sebagai salah satu perusahaan berbadan hukum, maka prinsip

piercing the corporate veil dapat diterapkan dalam Hukum Koperasi. Hal ini sesuai dengan apa

yang diatur dalam pasal 34 Undang-undang Koperasi No. 25 Tahun 1992, yaitu Pengurus secara

bersama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita Koperasi karena tindakan

yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.

Saran                                                                                                                             24 Ibid, halaman 13.    

Tinjauan Yuridis ..., Dionisia Widyarini Chrisdianti, FH UI, 2016

Page 17: TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KORELASI …

Adapun saran yang dapat Penulis berikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Prinsip piercing the corporate veil ini dapat diatur dan diperjelas di dalam peraturan

perkoperasian. Koperasi, khususnya mengenai penjatuhan sanksi terhadap Dewan

Pengurus Koperasi. Hal ini berguna sebagai salah satu alternatif untuk menyelamatkan

Koperasi dalam hal Koperasi mengalami kerugian yang sangat besar akibat kesalahan dari

Dewan Pengurus.

2. Menegaskan di dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian tentang

lingkup tanggung jawab Dewan Pengurus Koperasi dalam hal Koperasi mengalami

kerugian. Hal ini agar Dewan Pengurus selalu berhati-hati dan bertanggung jawab dalam

setiap pengambilan keputusan dan kebijakannya, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya

risiko dalam Koperasi.

Daftar Referensi

Dine,Janet. COMPANY LAW. Ed.4. New Hampshire: Palgrave, 2001.

Indonesia. Undang-Undang Perkoperasian, UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,

Tambahan Lembaran Negara No. 3502

Mamudji, et.al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta:Bahan Penerbit Fakultas

Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Sitio, Halomoan Tamba. KOPERASI: Teori dan Praktek, Jakarta: Erlangga, 2001.

Sumardiono. PENGURUS KOPERASI. Departemen Perdagangan dan Koperasi Direktorat

Jenderal Koperasi: Jakarta, 1979.

Vandekerchove,Karen. Piercing the Corporate Veil. Biggleswale: Kluwer Law International,

2007.

Wibowo,Singgih. Petunjuk Mendirikan Perusahaan Kecil (Edisi Revisi). Depok:Niaga Swadaya,

2009.

Widjaja, Gunawan. Risiko Hukum Pemilik, Direksi, dan Komisaris PT. Cet.1. Jakarta: Niaga

Swadaya, 2008.

Tinjauan Yuridis ..., Dionisia Widyarini Chrisdianti, FH UI, 2016