sengketa kedudukan tanah hibah prespektif fiqh...

SENGKETA KEDUDUKAN TANAH HIBAH PRESPEKTIF FIQH DAN KUH

PERDATA (PUTUSAN NO. 132 /PDT /G/ 2010 /PN.BB)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)

Oleh :

Ahmad Fazri

NIM: 1112043200016

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1439 H / 2018

iv

ABSTRAK

Ahmad Fajri, NIM: 1112043200016, Sengketa Kedudukan Tanah Hibah

Prespektif Kuh Perdata Dan Fiqh (Putusan No. 132 /PDT /G/ 2010 /PN.BB) (Studi

Perbandingan Antara Fiqh dan KUH Perdata), Program Studi Perbandingan Mazhab

Hukum, Konsentrasi Perbandingan Hukum, Fakultas Syarî‟ah dan Hukum,

Universitas Islâm Negeri Syarif Hidâyatullâh Jakarta, 1438 H / 2017 M. xv + 75

halaman + 10 halaman lampiran.

Skripsi ini merupakan upaya untuk memaparkan pemahaman kedudukan akta

tanah hibah menurut fiqh dan KUH Perdata banyak sekali perbedaan dan persamaan

antara keduanya contoh salah satunya pembagian hibah di fiqh di batasi hanya 1/3

harta Saja namun di KUH Perdata boleh di hibah semua harta kita.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui status akta tanah hibah menurut

KUH Perdata dan Fiqh bahwa menurut fiqh akta hibah disebut sah hanya melalui ijab

kobul dan dua orang saksi berbeda dengan KUH Perdata disebut sah setelah surat

akta tanah hibah itu terbit di PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif yang

menghasil data deskriptip dan tertulis dengan menggunakan jenis penelitian normatif

Yuridis yakni menganalisis tentang perbandingan Fiqh dengan KUH Perdata. Dalam

hal ini yaitu Fiqh dengan KUH Perdata yang dimana masyarakat Indonesia tidak

mengtahui bahwa akta tanah hibah itu ada kepastian hukumnya sehingga perlu

adanya perbandingan ini dengan melihat apakah ada persamaan atau perbedaan

antara Fiqh dan KUH Perdata serta penelitian ini kepustakaan (library research) yaitu

dengan mengambil referensi pustaka dan dokumenter yang relevan dengan masalah

ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dalam skripsi ini ialah bahwa

kedudukan akta tanah hibah ini mempunyai kepastian hukumnya karna dengan

adanya tanah yang kimiliki memiliki nilai yang sangat berfaedah untuk hidup

Akibatnya ada beberapa putusan hakim yang memutuskan perkara ini bahwa

menurut KUH Perdata lah yang bisa menguatkan status tanah dan Seharusnya dalam

hal ini pemerintah harus memberikan sikap dalam menjawab permasalahan ini

karena kasus akta tanah hibah yang sering kali menyebabkan perselisihan antara

masyarakat entah itu di dalam keluarga ataupun di mana saja.

Pembimbing : 1. Dewi Sukarti. MA

2. Drs. Hamid Farihi, M. Ag

Daftar Pustaka : Tahun 1927-2017

v

KATA PENGANTAR

بسم هللا الرحمن الرحيم

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wataala atas segala rahmat, nikmat,

taufik, hidayah dan „inayah-Nya, terucap dengan tulus dan ikhlas Alhamdulillâhi

Rabbil ‘âlamîn tiada henti. Sesungguhnya hanya dengan pertolongan-Nya lah

akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat seiring salam

semoga selalu tercurah limpahkan kepada insan pilihan Tuhan Nabi akhir zaman

Muhammad Sallâllâhu ‘Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, sahabat dan

umamatnya. Amin.

Dengan setulus hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh

dari kesempurnaan. Namun demikian, skripsi ini hasil usaha dan upaya yang

maksimal dari peneliti. Banyak hal yang tidak dapat dihadirkan oleh peneliti

didalamnya karena keterbatasan pengetahuan dan waktu. Namun patut disyukuri

karena banyak pengalaman yang didapat dalam penulisan skripsi ini. Peneliti

menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tersusun bukan semata-mata hasil usaha

sendiri, akan tetapi berkat bimbingan dan motivasi dari semua pihak. Oleh karena itu

penulis secara khusus ingin menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Asep Saepudin Jahar, M.A., Dekan Fakultas Syariah dan hukum

Universitas Islâm Negeri (UIN) Syarîf Hidâyatullâh Jakarta

2. Fahmi Muhammad Ahmadi, M.Si, Ketua Program Studi Perbandingan

Mazhab dan ibu Siti Hana, S. Ag, Lc., MA sebagai Sekretaris Program Studi

Perbandingan Mazhab

vi

3. Dewi Sukarti, M.A., dan Drs. Hamid Farihi, M. Ag dosen pembimbing

skripsi yang telah memberikan arahan, saran dan ilmunya hingga penulisan

skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

4. Terima kasih kepada pengadilan Negri bale bandung sehingga karya ilmiah

ini mempunyai kekuatan tersendiri.

5. Pimpinan perpustakaan yang telah memberi fasilitas untuk mengadakan studi

kepustakaan bagi peneliti sehingga karya ilmiah ini menjadi sebuah bacaan

tersendiri

6. Pihak-pihak lain yang telah memberi kontribusi kepada peneliti dalam

penyelesaian karya tulisnya;

Sebagai akhir kata semoga Allah Subhânahu Wata’âlâ memberikan balasan atas

bantuan yang telah diberikan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi

ini. dan juga, semoga apa yang telah kalian berikan menjadi berkah dan amal

kebajikan serta bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Jakarta, 4 Januari 2018

AHMAD FAJRI

NIM: 1112043200016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................................. i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN .................................................................................. iii

ABSTRAK ................................................................................................................ iv

LEMBAR PERNYATAAN ...................................................................................... v

KATA PENGANTAR .............................................................................................. vi

DAFTAR ISI ............................................................................................................. ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ................................................................................. 1

B. Identifikasi Masalah Batasan dan Rumusan Masalah .................................... 7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ...................................................................... 8

D. Metode Penelitian ........................................................................................... 12

E. Sistematika Penulisan ..................................................................................... 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Konseptual ............................................................................... 15

B. Teori .......................................................................................................... 16

1. Dasar Hukum Akta Hibah dalam Fiqh ................................................. 17

2. Syarat-Syarat Akta Hibah dalam Fiqh .................................................. 19

3. Rukun Akta Hibah dalam Fiqh ............................................................. 21

4. Pengertian Akta Hibah dalam KUH Perdata ........................................ 22

5. Dasar Hukum Akta Hibah dalam KUH Perdata ................................... 23

6. Syarat-Syarat Akta Hibah dalam KUH Perdata .................................... 26

7. Macam-Macam Akta hibah dalam KUH Perdata ................................. 29

C. Tinjauan (review) Kajian Terdahulu ........................................................ 22

BAB III ANALISIS KEDUDUKAN AKTA HIBAH DALAM PUTUSAN

NO.132 /PDT /G/ 2010 /PN.BB MENURUT 4 MAZHAB

A. Deskripsi putusan .......................................................................... 34

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No.132 /PDT /G/

2010 /PN.BB .................................................................................. 38

C. Putusan pengadilan Bandung dalam Putusan No.132 /PDT /G/

2010 /PN.BB .................................................................................. 44

D. Kedudukan Akta hibah dalam Putusan No. 132 /PDT /G/ 2010

/PN.BB menurut 4 mazhab ............................................................ 46

BAB IV KEDUKAN AKTA TANAH HIBAH DALAM PUTUSAN NO. 132

/PDT /G/ 2010 /PN.BB MENURUT FIQH DAN KUH PERDATA

A. Kedudukan Akta Hibah Menurut Fiqh ................................... 65

B. Kedudukan Akta Hibah Menurut KUH Perdata ..................... 70

C. Persamaan Dan Perbedaan Kedudukan Akta Hibah Antara

Fiqh Dan KUH Perdata .......................................................... 79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ........................................................................ 84

B. Rekomendasi ...................................................................... 85

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................. 86

LAMPIRAN ............................................................................................................. 89

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia itu sejak lahir terikat dengan tanah yakni sebagai tempat berlindung

dan umumnya tetap berkaitan dengan tanah sepanjang hidupnya, bahkan setelah

matipun berhubungan dengan tanah. Tanah adalah tempat pemukiman dari

sebagian besar umat masyarakat disamping sebagai sumberkehidupan bagi

mereka yang mencari nafkah, melalui usaha tani dan perkebunan dan pada

akhirnya tanah juga dijadikan tempat persemayaman terakhir bagi seseorang yang

meninggal dunia. Dalam Hukum Tanah, kata “tanah” dipakai dalam arti

yuridisyaitu permukaan bumi. Sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian

tertentu permukaan bumi, yang mempunyai batas, berdimensi dua dengan ukuran

panjang dan lebar. Tanah yang diberikan kepada masyarakat dan dipunyai

olehorang dengan hak-hak yang disediakan oleh hukum agraria adalah

untukdigunakan atau dimanfaatkan.1

Penguasaan harta benda terjadi dengan adanya suatu bentuk akad atau

perjanjian pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain, seperti

persetujuan timbal balik, yaitu persetujuan yang menimbulkan kewajiban pokok

kepada kedua belah pihak, seperti jual beli dan sewa menyewa. Adapun

persetujuan sepihak adalah persetujuan dimana hanya terdapat kewajiban pada

salah satu pihak saja misalnya hibah. Di dalam hukum Islam, hibah berarti akad

yang pokoknya adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di

waktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan apa pun. Dari segi sosial budaya,

hibah adalah hal yang terpuji dan pelakunya mendapat tempat yang terhormat

dalam strata sosial kemasyarakatan.2

Hibah yang mempunyai arti pemberian atau sedekah, yangmengandung

makna yaitu suatu persetujuan pemberian barangyang didasarkan atas rasa

1Sjafa‟at, Pengantar Studi Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1964), h. 102.

2Amiur Dahlan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 64.

2

tanggungjawab sesamanya dandilaksanakan dengan penuh keihklasan tanpa

pamrih apapun.3

Kata hibah dalam bentuk mashdar dari kata wahaba digunakan dalam Al-

Qur’an beserta kata derivatnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. Wahaba artinya

memberi, dan jika subjeknya allah berati memberi karunia, atau menganugrahi.

Dalam pengertian istilah, hibah adalah pemberian pemilikan sesuatu benda

melalui transaksi (aqad) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan

jelas ketika pemberi masih hidup. Dalam rumusan kompilasi, hibah adalah

pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada

orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Hibah disebut juga hadiah atau pemberian.4 Dalam istilah syarak, hibah

berarti memberikan sesuatu kepada orang lain selagi hidup sebagai hak miliknya,

tanpa mengharapkan balasan semata-mata dari Allah, hal itu dinamakan sedekah.

Kalau memuliakannya dinamakan hadiah. Tiap-tiap sedekah dan hadiah boleh

dinamakan pemberian, tetapi tidak untuk sebaliknya, dalam hadits rasallah SAW

dinyatakan :

ر ة ش ائ ع ن ع ال اق ن ع اللهض :ك ت يالن ص ب س و ه ي ل ع للايل يو ة ي د ه ال ليب ق ييل بيي ث ي

بوداود(ا.)رواهالبخارئوي ل ع ا

Artinya:“Dari aisyah r.a ia berkata : pernah Nabi Saw menerima hadiah dan

di balasnya hadiah itu.” (H.R. Bukhori dan abu daud)

Agar pemberian itu nyata dan jelas, disyaratkan melafalkan ijab Kabul,

yaitu“Aku berikan barang ini kepadamu.” Akan tetapi ijab Kabul itu tidak

disyaratkan dalam soal hadiah, sebab hadiah boleh dilakukan secara kiriman saja.

Barang yang sah diberikan ialah barang yang sah pula dijual. Demikian pula,

terlarang memberi sesuatu bila terlarang pula menjualnya. Sebutir gandum dan

sebutir beras boleh diberikan, tetapi tidak boleh dijual karena tidak berharga.

3Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat System Transaksi Dalam Fiqh Islam,

(Jakarta: AMZAH, 2010), h. 435.

4IbnuMas’ud, Fiqih Mazhab Syafi’i (Edisi Lengkap) Buku 2, (Bandung:Pusaka Setia, 2007),

h. 159.

3

Hadiah tidak boleh ditolak.5 Rasullah SAW belum pernah menolak pemberian

orang. Dalam sebuah hadits disebutkan:

د ب اع ن ث د ح ا ن ع ا ب ا ن ع ة ز ح ا ب ل ا ن ع ش ر ة ر ي ر حيب ن ع هيعن للاض الن ص ب س و ه ي ل ع للال ا تيي ع ودي:ل ال ق ل ل أاع ر كيو ا اع ر ا ي د ه ا و ل و تيجب ل اعر ل

ل ب ق ل .)رواهالبخاري(تي

Artinya :”Dari abu hurairah r.a., dari nabi SAW beliau bersabda “kalau aku

diundang untuk menyatap kaki kambing depan dan belakang maka akan dipenuhi

undangan, dan kalau aku dikasih hadiah kaki kambing maka aku akan

menerimanya.”

Uraian hibah secara terminologi ialah hibah itu suatu pemberian hak milik

secara langsung dan mutlak terhadap satu benda ketika masih hidup tanpa ganti

walaupun dari orang yang lebih tinggi. Atau bisa dikatakan sebagai pemberian

hak milik secara sukarela ketika masih hidup dan ini yang lebih utama dan

singkat.6 Hibah menurut syariat beratipemindahan kepemilikan terhadap sesuatu

dalam masih hiduh tanpa ada ganti rugi. Lafazh hibah mengandung beberapa

jenis, di antaranya yaitu hibah secara umum, membebaskan dari hutang, shadaqah,

athiyah, hibah imbalan, yang yang diantara hal-hal ini ada perbedaanya. Hibah

mempunyai faidah dan hukum, seperti untuk memupuk rasa saling tolong-

menolong, dan kasih sayang. Di dalam hadits disebutkan ( ىاتهادواتها ب )

“Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian saling mencintai.”

Jumhur Ulama mendefinisikanhibah sebagai akad yang mengakibatkan

pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup

kepada orang lain secaara sukarela. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

dalam pasal 171 huruf g mendefinisikan hibah sebagai pemberian suatu benda

secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih

hidup untuk dimiliki.7

5Rahmat Syafi’i,fiqih muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 242.

6Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat System Transaksi Dalam Fiqh Islam,


7Abdullah bin Abdurrahman ali bassam, syarah hadits pilihan bukhari-muslim, (Jakarta: PT

darul-falah, 2007), h. 704.

4

Di dalam syara, hibah berati akad yang pokok persoalan pemberian harta

milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan.

Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan

tetapi tidak diberikan kepadanya hak pemilikan, maka hal ini disebut I’aarah

(pinjaman)8

Namun menurut ketentuanPasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

(yang selanjutnya disingkatKUHPerdata) yang dimaksud dengan pengertian hibah

adalah Suatu persetujuandengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan

cuma-cuma dan dengantidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda

guna keperluan sipenerima hibah yang menerima penyerahan itu.9

Sebagai suatu perjanjian, hibah itu seketika mengikat dan tak dapatdicabut

kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak. Jadi berlainan sekalisifatnya

dari suatu hibah wasiat atau pemberian dalam suatu testament, yang

barumemperoleh kekuatan mutlak, apabila orang yang memberikan benda

sudahmeninggal, dan sebelumnya ia selalu dapat menarik kembali.Menunjuk

kepada pengertian hibah yang Penulis sampaikan diatas makadiketahui bahwa di

Indonesia terdapat tiga sistem hukum yang mengatur tentanghibah, yaitu hukum

adat, hukum Islam dan hukum perdata barat (BW). Semuanyasama-sama diakui

oleh dan sah berlakunya serta boleh dianut oleh setiap WargaNegara Indonesia,

selama belum ada hukum nasional yang berlaku dan yangbersifat unifikasi

hukum.Ketiga sistem hukum tersebut bagi setiap anggota masyarakat

Indonesiamenyebabkan masyarakat di Indonesia boleh memilih salah satu dari

ketigahukum itu. Hukum yang dipilih dalam penulisan ini lebih kepadahukum

perdata.Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun

1963,seseorang yang hendak mengadakan persetujuan hibah mempunyai

kebebasanuntuk membuatnya, misalnya dengan akta di bawah tangan.10

8 Sayyid sabig, fikih sunnah, jillid 14 (terjamah), (Jakarta:pena pundi aksara, 1997) h. 167.

9R. Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Cetakan ke-28 (Jakarta: PT

PradnyaParamitha,1996),h. 436. 10

R. Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Cetakan ke-14 (Jakarta: PT Pradnya

Paramitha,1994), h. 86.

5

Penghibahan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata BukuIII

Bab X dari Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693. Apa yang dapat

dihibahkanmenurut ketentuan Pasal 1667 KUHPer yang menyebutkan bahwa

hibah hanyadapat mengenai benda-benda yang sudah ada, sedangkan apabila

hibah itumeliputi benda-benda baru ada kemudian, maka sekedar mengenai itu,

hibahnya batal.

Hibah adalah pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak

adaimbalan apapun. Dengan kata lain pemberian dengan cuma-cuma dan

tidakbersyarat. Dalam hibah hak kepemilikan atas tanah dan bangunan, orang

yangmempunyai hak atas tanah dan bangunan menyerahkan hak kepemilikan

atastanah dan atau bangunannya untuk selama-lamanya kepada seseorang dan

sejakitu hak atas tanah dan bangunan tersebut telah berpindah kepada yang

menerimahibah tersebut, sama halnya dengan jual beli dan tukar

menukar.11

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Pemerintah

berupayamengatur kembali penguasaan tanah-tanah negara dimana tanah-tanah

Negara penguasaannya ada pada Menteri Dalam Negeri, kecuali jika penguasaan

atastanah negara dengan undang-undang atau peraturan lain ada pada

waktuberlakunya peraturan pemerintah tersebut telah diserahkan kepada

suatukementerian jawatan atau daerah swantantra.12

Bertitik tolak pada uraian di atas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

tehadap kedudukan setelah tanah hibah yang telah digadaikan apakah kedudukan

tersebut jatuh pada ahli waris semula atau kah kepada si penggadai. Dari hasil

penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “SENGKETA

KEDUDUKAN AKTA TANAH HIBAH PRESPEKTIF FIQH DAN KUH

PERDATA (PUTUSAN NO. 132 /PDT /G/ 2010 /PN.BB)”

B. Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

11

Budiono, Kamus Ilmiah Popular Internasional, ( Surabaya : Alumni, 2005), h, 217.

12

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-Undang

PokokAgraria, Isi dan Pelaksanaannya, Cetakan ke-12., (Jakarta: Djambatan, 2008), h. 134.

6

Pengelolaan akta tanah hibah dan pertanahan di Indonesia belum dapat

dilaksanakan dengan maksimal, sehingga sering menimbulkan gejolak sosial di

masyarakat.Masalah kedudukanakta tanah hibah oleh masyarakat tidak memiliki

kenyamanan sosial bagi masyarakat dan penghibahan tanah yang bersifat sah

secara hukum islam dan sah secara hukum positif sehingga masyarakat di dalam

kedudukan tersebut banyak kejanggalan yang dialami. Dalam kedudukan

terindikasi kemunculan gejolak saling memperebutkan yang tidak ada habisnya

dengan ini peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

a. Sebagian masyarakat tidak mengtahui kedudukan tanah hibah yang

yang sah menurut fiqh dan KUH Perdata.

b. Agar masyarakat mengetahui tanah hibah sampai mana kedudukan

tanah hibah yang sah menurut fiqh dan KUH Perdata.

c. Untuk memberitahu masyarakat akta hibah yang sah Di Indonesia .

d. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan kedudukan akta hibah

yang menurut fiqh dan KUH Perdata.

2. Pembatasan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, peneliti

membatasi masalah yang akan dibahas sehingga pembahasanya lebih jelas dan

terarah sesuai dengan yang diharapkan penulis. Di sini peneniti hanya akan

membahas bagaimana Hukum akta tanah hibah menurut fiqh dan akta tanah hibah

menurut KUH Perdata dengan didasari putusan NO. 132 /PDT /G/ 2010 /PN.BB

dan apa saja persamaan dan perbedaan antara akta hibah menurut fiqh dan akta

hibah menurut KUH Perdata.

3. Perumusan Masalah

Berangkat dari apa yang dikemukakan di atas, secara spesifik muncul

beberapa pertanyaan yang perlu dijawab dalam skirpsi ini, sebagai berikut :

a. Bagaimana kedudukan akta hibah dalam putusan NO. 132 /PDT /G/ 2010

/PN.BB menurut fiqh ?

b. Bagaimana kedudukan akta hibah dalam putusan NO. 132 /PDT /G/ 2010

/PN.BB menurut KUH Perdata?

7

c. Apa saja persamaaan dan perbedaan dari keduanya ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui kedudukan akta hibah menurut fiqh.

b. Untuk mengetahui kedudukan akta tanah hibah menurut KUHPerdata.

c. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara akta tanah hibah fiqh

dan KUH Perdata.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat akademis yaitu bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi

sumbangan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum,

khususnya hukum akta dan hukum hibah.

b. Manfaat praktis yaitu hasil peneliatian ini diharapkan dapat memberikan

solusi yang tepat bagi pengambil kebijakan bila timbul masalah yang

berkaitan dengan akta hibahdan hibah tanah.

D. Metode Penelitian

Untuk terwujudnya suatu kerangka ilmiah yang terarah dan baik, maka tidak

terlepas dari perencanaan yang matang yaitu mengangkat metodologi yang

digunakan dalam penelitian ini,yaitu:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Untuk

mendapatkan data yang dibutuhkan adalah dengan cara

membaca,mengkaji, dan menelaah buku-buku fiqh dan KUHPerdata yang

ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu tentang kedudukan

akta tanah hibah menurut fiqh dan KUHPerdata.

2. Sumber data

a. Bahan hukum primer, yaitu perlu di rujuk oleh peniliti hukum adalah

putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang di

hadapi oleh peneliti, ialah Putusan no. 132 /PDT /G/ 2010 /PN.BB,

kitab-kitab fiqh dan KUHPerdata.

8

b. Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai

bahan-bahan hukum primer, seperti skripsi, jurnal, buku-buku dan

tesis, dan hibah menurut fiqh dan KUHPerdata.

c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus

dan selanjutnya.13

3. Teori Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library resech), maka

metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan

yaknibahan-bahan pustaka mengenai kedudukan tanah hibah dan putusan

no. 132 /PDT /G/ 2010 /PN.BB.

4. Metode analisa data

Model analisis statistik dapat beragam, analisis dapat menggunakan

model analisis hermeneutik, analisis framing, dan analisis wacana. yaitu

data (dokumen, naskah, atau literatur lainnya) adalah produk dari

dialektika, dinamika sejarah. Yang peneliti pakai komparatif yaitu dengan

membandingkan pendapat fiqh dan KUHPerdata mengenai kedudukan

tanah milik hibah menurut fiqh dan KUHPerdata kemudian ditarik suatu

kesimpulan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran yang komprehensip, maka penyusunan

hasil penelitian perlu dilakukan secara runtut dan sistematis ke dalam lima bab

sebagai berikut :

BAB I: Membahas pendahuluan yang meliputi: mengenai latar belakang

masalah, perumusan masalah yang menjadi fokus penuntun dalam penelitian,

tujuan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

13

Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH., M.H LL.M, Penelitian Hukum, catatan ke-12

(Surabaya. prenadamedia group) h.181.

9

BAB II: Membahas tinjauan pustaka diantaranya: Teori akta hibah yang

berisikan tentang akta hibah menurut fiqh, dan akta hibah dalam KUHPerdata

digambarkan secara luas dan primiktif.

BAB III: Mengenai kedudukan akta hibah putusan no. 132/pdt/g/2010/PN.BB

menurut fiqh 4 mazhab, yang berisikan diantara lain adalah kedudukan akta hibah

menurut imam hambali, kedudukan akta hibah menueurt imam syafi’I,

kedeudukan akta hibah menurut imam maliki, dan kedudukan akta hibah menurut

imam hanafi.

BAB IV: Membahas mengenai hasil penelitian persamaan dan perbedaan akta

hibah presfektif fiqh dan kuh perdata, sesuai yang dijelaskan pada bab pertama

pendahuluan, kemudian yang langsung dianalisis persamaan dan kedudukan akta

hibah presfektif fiqh dan kuh perdata, yaitu kedudukan sengketa tanah hibah

dalam putusan no. 132/pdt/g/2010/PN.BB menurut KUHPerdata, kedudukan akta

hibah menurut KUH Perdata.

BAB V: Penutup, berisi kesimpulan yang diperoleh dari permasalahan yang

diajukan berdasarkan temuan di lapangan dan rekomendasi dari peneliti.

13

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka dan Konseptual

Dengan mengetahui bahwa hukum fiqh dan KUHP (undang-undang

perdata)mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam menjawab persoalan-

persoalan hukum islam dan hukum perdata di Indonesia, dan ditambah hanya

orang-orang tertentu saja yang mengtahui permasalahan hibah entah permasalah

itu menyangkut akta hibah ataupun hibah yang sah dan bagaimana pandangan

menurut fiqh dan KUHPerdata dalam menyikapi hal ini. menjadi perhatian yang

sangat serius bagi penulis untuk meneliti tentang kedudukan terhadap tanah yang

digadaikan.

Kerangka berpikir akan digambarkan dalam diagram dibawah ini:

14

Akta Hibah

dalam

KUHPerdata

B. Teori Akta Hibah

1. Pengertian Akta Hibah Dalam Fiqh

Kata hibah merupakan rangkaian kata dalam bahasa arab yang berasal dari

kata wahaba-yahabu-hibatan berati memberi atau pemberian.1 Dalam Al-qur’an

terdapat kata-kata yang bermakna hibah seperti dalam firman Allah SWT :

1 Luwis Mahluf, al-munjid fi al-lughah (Beirut: dar al- masyriq, 1973), h. 920.

Kedudukan akta hibah

menurut imam hanafi

Kedukan Sengketa

Tanah Hibah Dalam

Putusan No. NO.132

/PDT /G/ 2010

/PN.BB Menurut

KUH Perdata

SENGKETA

KEDUDUKAN

TANAH HIBAH

PRESPEKTIF FIQH

DAN KUH PERDATA

(PUTUSAN NO. 132

/PDT /G/ 2010

/PN.BB)

Teori-Teori

Tentang Akta

Hibah

KEDUDUKAN

SENGKETA

AKTA HIBAH

PUTUSAN

NO.132 /PDT /G/

2010 /PN.BB

Akta Hibah Dalam

Fiqh

Kedudukan akta

hibah menurut

imam hambali

Persamaan Dan

Perbedaaan Kedudukan

akta hibah Menurut Fiqh

Dan KUH Perdata

Kesimpulan

Kedudukan akta

hibah menurut

imam syafi’i

Kedudukan akta

hibah menurut

imam maliki

15

ب ه ب ر ال ق ل دن ك ه ا ة ب ي ط ة ي ر ذدك ه ل )المعران(اء ع الدعدي س

Artinya : “ya tuhanku,. Berilah aku dari sisih engkau seorang anak yang

baik, sesungguhnya engkau maha mendengar do’a”. ( S. ali Imran :38).

Dalam penggunaanya hibah merupakan bentuk pemberian suka rela

kepada orang lain, baik pemberian itu berupa harta atau bukan. Dalam bidang

hukum fiqh hibah diartikan sebagai aqad yang pokok persoalannya adalah

pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tatkala masih hidup tanpa

adanya imbalan. Dan disyara’ sendiri menyebutkan hibah mempunyai arti akad

yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain

diwaktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan

hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya

hak kepemilikan maka harta tersebut disebut i’aarah (pinjaman).2

Hibah memliki fungsi sosial yang dapat diberikan kepada siapa saja tanpa

memandang ras, agama, kulit dan lain-lain. Hibah ini dapat dijadikan sebagai

solusi dalam permasalahan warisan. Kenyataannya fungsi hibah yang sebenarnya

merupakan suatu pemupukan tali silaturahmi akan tetapi banyak menimbulkan

permasalahan-permasalahan dalam harta yang dihibahkan, sehingga fungsi dari

hibah yang sebenarnya tidak berjalan dengan sesuai.

Hibah dalam fiqh dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan, bahkan

telah ditetapkan dengan tegas bahwa dalam Hukum Islam, pemberian harta berupa

harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu

dokumen tertulis. Akan tetapi jika selanjutnya, bukti-bukti yang cukup tentang

terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian itu dapatlah dinyatakan dalam

tulisan.3

1. Dasar Hukum akta Hibah Dalam Fiqh

2 Sayid Sabiq, fiqh as-sunnah, (Beirut: dar al-Fikr, 1981), jilid 3, h. 388.

3 Mu Al-Adab Al-Mufrud, Beirut, (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1990), h. 180.

16

Dalam Al-quran, kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugrah

Allah kepada utusan-utusan-Nya, doa-doa yang dipajatkan oleh hamba-hamba-

Nya, terutama para nabi, dan menjelaskan sifat allah yang yang maha memberi

karunia. Untuk itu mencari dasar hukum tentang hibah seperti yang dimaksud

dalam kajian ini secara eksplisit, yang serperti dikatakan Al-qur’an yaitu :

Artinya : “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah,

kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan

menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si

penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada

kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.

Yang jelas, Al-qur’an banyak sekali menggunakan istilah yang

konotasinya mengajurkan agar manusia yang telah dikarunia rezeki itu untuk

mengeluarkan sebagian hartanya untuk keluarga dan untuk orang lain, Dari kata

nafkah, zakat, hibah, sadaqah, wakaf hingga wasiat. Kendati istilah-istilah tersebut

memiliki ciri-ciri khas yang berbeda,4 kesamannya adalah bahwa manusia

diperintahkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Maupun dasar hukum

dalam fiqh yang berbentuk hadits :

م ل س الداءدس و عناليبهريرةريضهللاعنهعنالنيبصيلهللاعليهوسملقال:ي ل اتد ن ر ق

ار ج ل ةدار ج ()رواهالبجارياة ش ن س ر ف و ل او ت

Artinya : dari abi hurairah r.a dari Nabi SAW beliau bersabda : hai kaum

muslimat jangan kalian menganggap remeh pemberian tetangga, walaupun hanya

berupa kaki kambing. (HR. bukhari).

4 T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqh Mu’amalah, (Jakarta: Bulan Bintang),

1984, h. 97.

17

Berdasarkan ayat dan hadist di atas dapat dipahami, bahwa Allah dan

Rasul-Nya mengajurkan umat islam untruk suka menolong sesama, melakukan

infaq, sedekah dan pemberian-pemberian lain termasuk hibah. Karena itu hibah

dapat meneguhkan rasa kecintaan diantara sesame manusia, oleh karena itu islam

mengatar dan memberikan keselamatan secara utuh dengan memiliki ajaran yang

sangat lengkap dalam segala aspek kehidupan.

2. Syarat-Syarat Akta Hibah Dalam Fiqh

Hibah terjadi dengan adanya pihak yang memberi, pihak yang menerima

hibah, dan barang yang dihibahkan. Masing-masing dari nilai semua memiliki

syarat-syarat sebagai berikut5:

a. Shighat hibah, ialah kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang

yang melakukan hibah. Karena hibah semacam akad, maka shigat

hibah terdiri atas ijab dan qabul. Ijab ialah kata-kata yang diucapkan

oleh penghibah, sedangkan qabul diucapkan oleh orang yang

menerima hibah. Malikiyah dan Syafi‟iyah berpendapat bahwa

setiap hibah harus ada ijab dan qabulnya, tidak sah suatu hibah tanpa

ada kedua macam shigat hibah itu.

b. Pemberi hibah adalah pemilik sah barang yang dihibahkan yang pada

saat pemberian itu dilakukan berada dalam keadaan sehat, baik sehat

jasmani maupun rohani. Barang yang dapat dihibahkan ialah segala

sesuatu yang dapat dimiliki. Oleh sebab itu, hukum Islam mengatur

persyaratan bagi pemberi hibah yang diantaranya sebagai berikut:

1) Pemberi hibah harus sebagai pemilik barang yang dihibahkan.

2) Dia tidak berada dalam kondisi dibatasi kewenangannya lantaran suatu

sebab yang menjadikan kewenangnnya dibatasi.

3) Dia harus berusia balig, karena anak kecil belum layak untuk

melakukan akad hibah yang sudah ditentukan.6

5 Abdul Aziz Bin Fathi As-Sayyid Nada, Ensiklopedi Adab Islam Menurut Al-Quran Dn

Sunnah,( pustaka imam Asy-Syafi’I, Jakarta, 2007), h, 60

18

Adapun serah terima dalam masalah hibah sama seperti serah terima dalam

perkara jual beli. Apapun yang dinamakan sebagai serah terima dalam pekara jual

beli, maka dinamakan pula sebagai serah terima dalam masalah hibah. Sedangkan

apa yang dinamakan sebagai serah terima jual beli, tidak pula dinamakan serah

terima dalam perkara hibah.

a) Benda yang dihibahkan tersebut mestilah milik yang sempurna dari pihak

penghibah. Ini berati bahwa hibah tidak sah bila sesuatu yang dihibahkan

itu bukan milik sempurna dari pihak penghibah.

b) Barang yang dihibahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya

ketika transaksi hibah dilaksanakan. Tidak sah menghibahkan sesuatu

yang belum wujud.

c) Obyek yang dihibahkan itu mestilah sesuatu yang boleh dimiliki oleh

agama. Tidaklah dibenarkan menghibahkan sesuatu yang tidak boleh

dimiliki, seperti menghibahkan minuman yang membukkan.

d) Harta yang dihibahkan tersebut mestilah telah terpisah secara jelas dari

harta milik penghibah7.

3. Rukun Akta Hibah Dalam Fiqh

Hibah adalah salah satu bentuk pemberian yang diberikan oleh seseorang

kepada orang lain selama ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan apapun.

Untuk menjadikan sahnya hibah, maka harus mempunyai rukun-rukun serta

syarat-syarat yang harus terpenuhi.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun hibah adalah ijab dan qabul sebab

keduanya termasuk akad seperti halnya jual-beli. Selain itu, sebagian ulama

Hanafiyah berpendapat bahwa qabul dari penerima hibah bukanlah rukun, dengan

demikian dicukupkan dengan adanya ijab dari pemberi. Hal hibah menurut bahasa

6 Ibnu Rusyd, Bidayat al-Mujtahid Wanihayat al-Muqtasid, (Lebanon: Dar al-Kotob al-

Ilmiyah, 2007), h. 709.

7 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Juz 5.Terjemahan, (Jakarta: Cakarawala Publishing, 2009), h.

553.

19

adalah sekedar pemberian dan qabul hanyalah dampak dari adanya hibah, yakni

pemindahan hak milik.8

Menurut jumhur ulama, rukun hibah ada empat, yaitu:

a. Wahib (pemberi hibah)

Wahib adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya. Jumhur

ulama berpendapat, jika orang yang sakit memberikan hibah kemudian ia

meningal maka hibah yang dikeluarkan adalah sepertiga dari harta peninggalan

(tirkah).

b. Mauhub lah (penerima)

Penerima hibah adalah seluruh manusia.

c. Mauhub

Mauhub adalah barang yang dihibahkan

Fiqh berpandangan hibah dinyatakan sah dengan adanya ijab dan qabul

dengan ungkapan apapun yang bermakna penyerahan kepemilikan harta tanpa

imbalan. Yaitu pihak yang bermakna memberikan hibah mengucapkan; aku

hibahkan kepadamu, atau aku memberikan kepadamu, dan ungkapan

semacamnya. Dan pihak yang menerimanya mengucapkan; aku terima. Malik dan

Syafi‟I berpendapat bahwa dengan penerimaan maka hibah sudah dapat

dinyatakan sah.

Sebagian penganut mazhab Hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup.

Inilah pendapat yang paling sahih. Penganut mazhab Hanabali mengatakan,

“hibah dinyatakan sah dengan adanya pemberian dan penerimaan yang

menunjukkan maksud hibah. Sebab, Rasulullah SAW memberi hadiah dan

menerima hadiah, demikian pula yang dilakukan para sahabat beliau (tanpa

ungkapan ijab dan qabul). Tidak ada riwayat mereka yang menyatakan bahwa

mereka menetapkan syarat ijab dan qabul serta syarat semacamnya.9

8 Abdullah bin Abdurrahman ali bassam, syarah hadits pilihan bukhari-muslim, (Jakarta,

PT darul-falah, 2007). h. 257.

20

Fuqaha sependapat bahwa setiap orang dapat memberikan hibah kepada

orang lain jika barang yang dihibahkan itu sah miliknya. Kemudian fuqaha

berselisih pendapat mengenai hal pemberi hibah itu dalam keadaan sakit, bodoh,

atau pailit. Mengenai orang yang sakit, jumhur fuqaha berpendapat bahwa ia

boleh menghibahkan sepertiga hartanya, karena dipersamakan dengan wasiat.

Sedangkan pembuktian dalam hal hibah, dijelaskan menurut sobhi

mahmasoni, yang bermaksud dengan membuktikan suatu perkara adalah

“mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang

meyakinkan”. Yang dimaksud meyakinkan ialah apa yang menjadi ketetapan atau

keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.

A. Akta Hibah Dalam KUH Perdata

1. Pengertian Akta Hibah Dalam KUH Perdata

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain

yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya

dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga. Biasanya pemberian-

pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak keluaga dan ada juga yang

mempermasalahkan penghibahan tersebut oleh karna karena pada dasarnya

seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta

bendanya kepada siapapun.

Hibah di dalam KUHPerdata diatur dalam Buku Ketiga Bab Kesepuluh

yang dimulai dari pasal 1666 sampai dengan pasal 1693. Menurut pasal 1666

KUHPerdata, hibah dirumuskan sebagai berikut : “hibah adalah suatu perjanjian

dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan

tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan

sipenerima hibah yang menerima penyerahan itu”. Pengertian hibah dalam

KUHPerdata tidak terlepas dari pengaruh suatu hukum, sebab konsepsi mengenai

hibah itu sendiri adalah perwujudan-perwujudan yang beranekaragam sifatnya.

9 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat System Transaksi Dalam Fiqh Islam,


21

Hibah yang mempunyai arti pemberian yaitu suatu persetujuan pemberian barang

yang didasarkan rasa tanggung jawab antar sesame dan dilaksanakan dengan

penuh keikhlasan tanpa pamrih apapun.10

Penghibah adalah digolongkannya pada apa yang dinamakan Perjanjian

Cuma-Cuma dalam bahasa Belanda “Omniet”. Maksudnya, hanya ada pada

adanya prestasi pada satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain tidak perlu

memberikan kontra prestasi sebagai imbalan. Perkataan “di waktu hidupnya” si

Penghibah adalah untuk membedakan penghibahan ini dengan pemberian-

pemberian yang lain yang dilakukan dalam testament (surat wasiat), yang baru

akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah pemberi itu meninggal, dapat

diubah atau ditarik kembali olehnya.

Pemberi dalam testament menurut BW (Burgerlijk Wetboek) dinamakan

legaat (hibah wasiat), yang diatur dalam Hukum Waris, sedangkan penghibah ini

adalah suatu perjanjian, maka dengan sendirinya tidak dapat ditarik kembali

secara sepihak oleh si penghibah. Dengan demikian Hibah menurut BW

(Burgerlijk Wetboek) ada 2 (dua) macam, yaitu: hibah dan hibah wasiat yang

ketentuan hibah wasiat sering berlaku pula dalam ketentuan penghibah.

2. Dasar Hukum Akta Hibah dalam KUHPerdata

Mengenai Dasar hukum hibah dalam Hukum Perdata Indonesia, telah diatur

dalam beberapa pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Adapun ketentuan tersebut adalah :

a. Pasal 1667 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:

“Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada, jika ada itu

meliputi benda-benda yang baru akan dikemudian hari, maka sekedar mengenai

itu hibahnya adalah batal ”.

10

R. Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Cetakan ke-28 (Jakarta: PT

Pradnya Paramitha,1996), h. 427.

22

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jika dihibahkan barang yang sudah ada,

bersama suatu barang lain yang akan dikemudian hari, penghibahan mengenai

yang pertama adalah sah, tetapi mengenai barang yang kedua adalah tidak sah.

b. Pasal 1668 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

“Si penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk

menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda termasuk dalam

penghibahan semacam ini sekedar mengenai benda tersebut dianggap sebagai

batal”.

Janji yang diminta si penghibah, bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau

memberikan kepada orang lain, berarti bahwa hak milik atas barang tersebut, tetap

ada padanya karena hanya seseorang pemilik yang dapat menjual atau

memberikan barangnya kepada orang lain, hal mana dengan sendirinya

bertentangan dengan sifat dan hakekat penghibahan.

Sudah jelas, bahwa perjanjian seperti ini membuat penghibahan batal, yang

terjadi sebenarnya adalah hanya sesuatu pemberian nikmat hasil.

c. Pasal 1669 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

“Adalah diperbolehkan kepada si penghibah untuk memperjanjikan bahwa ia

tetap memiliki kenikmatan atau nikmat hasil benda-benda yang dihibahkan, baik

benda-benda bergerak maupun benda-benda tidak bergerak, atau bahwa ia dapat

memberikan nikmat hasil atau kenikmatan tersebut kepada orang lain, dalam hal

mana harus diperhatikan ketentuan-ketentuan dari bab kesepuluh buku kedua

kitab undang-undang ini”.11

Bab kesepuluh dari Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang

dimaksud itu adalah bab yang mengatur tentang Hak Pakai Hasil atau Nikmat

Hasil. Sekedar ketentuan-ketentuan itu telah dicabut, yaitu mengenai tanah,

dengan adanya Undang-undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960), tetapi

ketentuan-ketentuan itu mengenai barang yang bergerak masih berlaku.

11

Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, ( Jakarta: Kencana),

cet. ke-1, 2006, h. 137.

23

Prosedur (proses) penghibaan harus melalui akta notaris yang asli disimpan

oleh notaris bersangkutan dengan pasal 1682, yaitu :

“Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687 dapat, atas

ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya

disimpan oleh notaris itu.”12

Hibah barulah mengikat dan mempunyai akibat hukum bila pada hari

penghibaan itu dengan kata-kata yang tegas telah dinyatakan diterima oleh

penerima hibah, atau dengan suatu akta otentik diberi kuasa pada orang lain. Pada

Pasal 1683 KUH Perdata menyebutkan :

“Tiada suatu hibah mengikat si penghibah, atau menerbitkan sesuatu akibat

yang begaimanapun, selain mulai hari penghibaan itu dengan kata-kata yang tegas

telah diterima oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu

akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima

penghiban-penghiban yang telah diberikan kepada si penerima hibah atau akan

diberikan kepadanya di kemudian hari. Jika penerimaan tersebut tidak, telah

dilakukan didalam surat hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan didalam

suatu akta otentik terkemudian, yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian

itu dilakukan di waktu si penghibah masih hidup, dalam hal mana penghibahan,

terhadap orang yang belakangan, terhadap orang yang belakangan di sebut ini,

hanya akan berlaku sejak hari penerimaan itu diberitahukan kepadanya.”13

3. Syarat–Syarat Hibah Dalam KUH Perdata

Demikian syarat-syarat hibah dalam KUHPerdata bisa dikatakan batal dalam

KUHPerdata ataupun bisa diminta pembatalannya sehingga tidak akan terjadi

hibah tersebut. Hibah yang terlanjur terproses dan penerima hibah adalah anak

yang belum dewasa maka dikatagorikan sebagai tidak cakap secara hukum

KUPerdata, dalam hal ini hibah tersebut seharusnya disebutkan siapa pihak yang

ditunjukan sebagai walinya sampai anak itu berusia dewasa atau telah menikah.

12

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (liberty

Yogyakarta : 2006), h, 436.

13 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, h. 439

24

KUH Perdata menyebutkan secara tegas mengenai syarat-syarat hibah, dilihat

dari Pasal 1666 KUH Perdata maka dapat ditarik suatu ketentuan bahwa syarat-

syarat hibah dalam KUH Perdata diantaranya : penghibah, penerima hibah, dan

barang yang dihibahkan.

Dibawah ini akan diuraikan mengenai syarat-syarat hibah dalam

KUHPeredata yang telah disebutkan diatas.

a) Penghibah

Untuk menghibahkan seseorang harus sehat pikirannya, harus sudah dewasa.

Diadakan kekecualian dalam halnya seorang yang belum mencapai usia genap 21

tahun, menikah dan pada kesempatan itu memberikan sesuatu dalam suatu

perjanjian perkawinan (Pasal 1677). Orang yang belum mencapai usia 21 tahun

itu diperkenankan membuat perjanjian perkawinan asal ia dibantu oleh orang

tuanya atau orang yang harus memberikan izin kepadanya untuk melangsungkan

perkawinan.

Tentang kecakapan untuk memberikan sesuatu sebagai hibah setiap orang

diperbolehkan memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah, kecuali mereka

yang oleh undang-undang dinyatakan tak cakap untuk itu, seperti anak-anak di

bawah umur, orang gila, atau orang yang berada di bawah pengampuan.

Penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk

menjual atau memberikan kepada orang lain suatu barang yang termasuk

dalampenghibahan. Penghibahan yang semacam ini, sekedar mengenai barang

tersebut, dianggap sebagai batal (Pasal 1668). Janji yang diminta oleh si

penghibah bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan barangnya

kepada orang lain, berarti bahwa hak milik atas barang tersebut tetap ada padanya

karena hanya seorang pemilik dapat menjual atau memberikan barangnya kepada

orang lain, hal itu dengan sendirinya bertentangan dengan sifat dan hakikat

penghibahan.

b) Penerima Hibah

Untuk menerima suatu hibah, dibolehkan orang itu belum dewasa, tetapi ia

harus diwakili oleh orang tua atau wali. Undang-undang hanya memberikan

25

pembatasan dalam Pasal 1679, yaitu menetapkan bahwa orang yang menerima

hibah itu harus sudah ada (artinya: sudah dilahirkan) pada saat dilakukannya

penghibahan, dengan pula mengindahkan ketentuan Pasal 2 BW, yang berbunyi:

anak yang ada dalam kandungan dianggap sebagai telah dilahirkan manakala

kepentingan si anak itu menghendakinya.

Ada beberapa orang tertentu yang sama sekali dilarang menerima

penghibahan dari penghibah, yaitu:

1. Orang yang menjadi wali atau pengampun si penghibah.

2. Dokter yang merawat penghibah ketika sakit

3. Notaris yang membuat surat wasiat milik si penghibah.

c) Barang Hibah

Penghibahan hanyalah dapat mengenai barang-barang yang sudah ada. Jika ia

meliputi barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekedar

mengenai itu hibahnya adalah batal (Pasal 1667). Berdasarkan ketentuan ini maka

jika dihibahkan suatu barang yang sudah ada, bersama-sama dengan suatu barang

lain yang baru akan ada di kemudian hari, penghibahan yang mengenai barang

yang pertama adalah sah, tetapi mengenai barang yang kedua adalah tidak sah.

Namun demikian, padi yang belum menguning disawah seluas satu hektar dapat

dihibahkan. Karena padi itu merupakan barang yang ada dan merupakan sebagian

harta benda milik pemberi hibah.

Setiap bagian dari harta benda milik pemberi hibah dapat dihibahkan.

Sebaliknya berbuat sesuatu dengan cuma-cuma, seperti: mengetik naskah dengan

disediakan kertas dan mesin tik oleh penulis naskah tanpa diberi hadiah atau

imbalan, berbuat dan tidak berbuat itu tidak merupakan bagian dari harta benda.14

4. Macam-Macam Akta Hibah Menurut KUH Perdata

Dalam KUH Perdata ada beberapa akta hibah yang bisa menentukan hak

tanah hak milik tersebut di KUH perdata ada 3 akta hibah yaitu :

14

Ibnu Rusy, Bidayatul Mujtahid, Mustofa al Baby Halaby wa Auladuh, Cairo, Mesir cetakan

ke -2 1960, h. 249.

26

a. Akta Otentik

Dalam kitab undang-undang hukum perdata pasal 1868 pengertian akta

otentik ialah suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang

ditentukanm oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai

umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.15

Berdasarkan

pasal 1868 dapat disimpulkan akta otentik yakni :

1) Bahwa akta tersebut dibuat dan diresmikan (verleden) dalam bentuk

menurut hukum.

2) Bahwa akta tersebut dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT)

atau dihadapan pejabat umum.

3) Bahwa akta hibah dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau

dihadapan pejabat umum untuk membuatnya di tempat akta tersebut

dibuat, jadi akta itu harus ditempat wewenang pejabat yang

membuatnya.

namun di dalam pasal 1869 KUH Perdata menjelaskan bahwa “suatu akta

yang karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai dimaksud diatas, atau

karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta

otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagaii tulisan dibawah tangan

jika ia ditanda tangani oleh para pihak”. Yang dimaksud dalam pasal 1869 surat

yang dibuat dihadapan seorang pejabat umum yang mempunyai wewenang,

membuat surat itu, dengan maksud untuk menjadikan surat itu sebagai alat bukti

jika mana ada seorang menanyakannya misalnya panitra pengadilan juru sita dan

sebagainya.

b. Akta Di bawah Tangan

15

Subekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (kencana, Jakarta:

2010), h, 475.

27

Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh

para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.16

Ada ketentuan khusus mengenai

akta di bawah tangan, yaitu akta dibawah tangan yang memuat hutang sepihak,

untuk membayar sejumlah uang tunai atau menyerahkan suatu benda, harus ditulis

seluruhnya dengan tangan sendiri oleh yang bertanda tangan, suatu keterangan

untuk menguatkan jumlah atau besarnya atau banyaknya apa yang harus dipenuhi,

dengan huruf seleruhnya.

Keterangan ini lebih terkenal dengan “bon pour cent florins”. Bila tidak

demikian, maka akta di bawah tangan itu hanya dapat diterima sebagai permulaan

bukti tertulis (Ps. 4 S 1867 No. 29, 1871 BW, 291 Rbg).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Pasal 1874 yang dalam ayat satu

mengatakan : “Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang

ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan

rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai

umum.”17

Menurut ketentuan pasal 1878 KUH Perdata terdapat kekhususan akta

dibawah tangan, yaitu akta harus seluruhnya ditulis tangan si penanda tangan

sendiri, dan setidak-tidanya, selain tanda tangan yang harus ditulis dengan

tanganya si penanda tangan adalah suatu penyebutan yang memuat jumlah atau

besarnya barang atau uang yang terhutang.apabila ketentuannya tidak dipenuhi,

maka akta tersebut hanya sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.

c. Surat Bukan Akta

Untuk kekuatan pembuktian dari surat yang bukan akta di dalam HIR maupun

KUH Perdata tidak ditentukan secara tegas. Walaupun surat-surat yang bukan akta

ini sengaja dibuat oleh yang bersangkutan, tapi pada asasnya tidak dimaksudkan

16

R. Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT Pradnya

Paramitha,1996). h. 265.

17 Teguh Samudera, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, (Jakarta: Alumni, 1992), h.

45.

28

sebagai alat pembuktian di kemudian hari. Oleh karena itu surat-surat yang

demikian itu dapat dianggap sebagai petunjuk ke arah pembuktian.

Yang dimaksudkan sebagai petunjuk ke arah pembuktian disini adalah bahwa

surat-surat itu dapat dipakai sebagai bukti tambahan ataupun dapat pula

dikesampingkan dan bahkan sama sekali tidak dapat dipercaya. Jadi dengan

demikian surat bukan akta untuk supaya dapat mempunyai kekuatan pembuktian,

sepenuhnya bergantung pada penilaian hakim sebagaimana ditentukan dalam

Pasal 1881 (2) KUH Perdata

Pasal 1881 ayat satu KUH Perdata menentukan sebagai berikut :

“Register-register dan surat-surat urusan rumah tangga tidak memberikan

pembuktian untuk keuntungan si pembuatnya; adalah register-register dan surat-

surat itu merupakan pembuktian terhadap si pembuatnya”

1) di dalam segala hal di mana surat-surat itu menyebutkan dengan tegas

tentang suatu pembayaran yang telah diterima.

2) apabila surat-surat itu dengan tegas menyebutkan bahwa catatan yang

telah dibuat adalah untuk memperbaiki suatu kekurangan di dalam

sesuatu alasan hak bagi seorang untuk keuntungan siapa surat itu

menyebutkan suatu perikatan.

Dari itu dapat peneliti simpulkan bahwa walaupun surat-surat yang bukan

akta merupakan alat pembuktian yang bebas nilai kekuatan buktinya sebagaimana

telah diuraikan diatas, tetapi ada juga surat-surat yang bukan akta yang

mempunyai kekuatan bukti yang lengkap, antara lain surat-surat yang ditentukan

dalam pasal 1881 KUH Perdata.

Akta hibah menurut KUH Perdata alat bukti tertulis atau surat tercantum

dalam pasal 138,165,167 HIR/Pasal 164, 285-305 R.bg dan pasal 1867-1894 BW

serta Pasal 138-147 RV. Pada asasnya di dalam persoalan perdata (hibah), alat

bukti yang terbentuk tulisan itu merupakan alat bukti yang diutamakan atau

29

merupakan alat bukti yang nomor satu jika dibandingkan dengan alat bukti

lainnya.18

Dengan demikian, Alat bukti surat merupakan alat bukti pertama dan utama.

Dikatakan pertama oleh karena alat bukti surat gradasinya disebut pertama

dibandingkan dengan alat bukti lainnya sedangkan dikatakan utama oleh karena

dalam hukum perdata (hibah) yang dicari adalah kebenaran formal. Maka alat

bukti surat memang sengaja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai alat

pembuktian utama.

C. Tinjauan (review) Kajian Terdahulu

Sebelum sudah ada penelitian yang juga melakukan penelitian skripsi ini

terkait masalah peranan PPAT dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, yakni :

Pertama, Skiripsi yang ditulis oleh arifatul khulwa, jurusan Al-Ahwalal Al-

Syahsiyah, Fakultas Syariah dengan judul “Studi Komparatif Terhadap Keabsahan

Akta Hibah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif” menjelaskan tentang

keabsahan akta hibah menurut hukum islam dan hukum positif temuan skripsi

beliau yaitu akta hibah menurut hukum islam dan positif dan ada juga penjelasan

tentang penangan keabsahan akta hibah menurut notaris dan PPAT.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nuril Syafrida umami dengan judul ”kajian

yuridis pembatalan hibah oleh pemberi hibah menurut KUH Perdata” yang

menjelaskan tentang bagaimana mekanisme yuridis pembatalan hibah oleh

pemberi hibah menurut KUH Perdata.

Yang membedakan penulisan skripsi peneliti dengan skripsi lainnya adalah

permasalahan yang dihadapi oleh kedudukan akta hibah, setiap permasalahan

tentu saja memiliki problematika yang berbeda walaupun kasusnya sama,

contohnya seperti sampai dimana kedudukan akta hibah yang saya ingin teliti

menurut fiqh dan KUHPerdata namun akar permasalahannya bisa berbeda. Oleh

karena itu, hambatanya pun berbeda dan tentu saja permasalahan serta kebijakan

yang penghibahan pun berbeda. Hal ini juga pasti akan mempengaruhi

pendekatan dan jenis penelitiannya juga berbeda.

18

Teguh Samudera, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata , h. 36.

28

BAB III

KEDUDUKAN AKTA HIBAH DALAM PUTUSAN NO. 132/PDT /G/2010

/PN.BB MENURUT EMPAT MAZHAB FIQH

A. Duduk Perkara

Putusan, penggugat telah mengajukan surat kuasa khusus ke Pengadilan

Negri Bale Bandung pada tanggal 13 September 2010, diwakili secara sah oleh

Cucu Bin Mad-Dapi dan telah memilih pula domisili hukum kuasanya L. Alfies

Sihombing, SH.MH, advokat dari “LAW FIRM ALFIES SIHOMBING &

PARTNES yang beralamat di jalan cicagra raya No. 61 buah-batu, Kota Bandung.

Dalam perkara ini penggugat yang bernama Cucu bin Mad-dapi berumur 93 tahun

bertempat tinggal di Kampung Andir RT. 04.RW. 04, Desa Ciburuy Kecamatan

Padalarang, Kabupaten Bandung.

Cucu bin Mad-Dapi adalah ahli waris dan yang mewakili para ahli waris,

keturunan dari bapak Djaya bin Murta (almarhum) dengan ibu Emi (almarhum)

yang berkaitan selaku pewaris yang sah dari tuan Karta Obong bin Mad Dasim

(almarhum).

Para Penggugat melawan para tergugat yang terdiri dari 5 orang tergugat.

Pertama, ibu Susan Sugiono pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan raya

cibabat No. 421 RT. 01 RW. 11 Desa Cigugur, Cibabat Kota Cimahi. Kedua,

bapak H. Sadeli yang bertempat tinggal di Kampung Situ Tengah RT 01 RW

XIV Padalarang, Kabupaten Bandung Barat dan Jalan Lombok No. 24 RT. 06

RW 01, Kota Bandung. Ketiga, Dr. Soedigdo Pringgoprawiro yang beralamat di

Jalan Bukit Dago Utara I No. 15, Kota Bandung dan beralamat di Jalan Sukahaji

baru No. 58 Kota Bandung. Keempat Dr. Soekeni Soedigdo pekerjaan PNS

beralamat di jalan Bukit Dago Utara I No. 15, Kota Bandung, Kelima H. Apoen

Gapoer pekerjaan wiraswasta yang beralamat di jalan Kopo, Babakan Ciparay,

Kota Bandung.

Penggugat dengan surat gugatannya pada tanggal 14 September 2010 dan

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan nomor

29

register perkara; 132/Pdt.G/2010 pada tanggal 17 September 2010, telah

menggugat para Tergugat.

Bahwa, sumber hukum tanah di Indonesia yang lebih indentik dan di

kenal pada saat ini yaitu status tanah dan riwayat tanah. Maka status tanah dan

riwayat tanah merupakan kronologis masalah kepemilikan dan kedudukan tanah

baik pada masa lampau, masa kini maupun masa yang akan datang. Status tanah

atau riwayat tanah pada prinsipnya menjelaskan dan mencatat riwayat tanah girik

milik adat atau sejenisnya pada masa itu. Oleh karenanya tanah adat adalah tanah

yang dikuasai oleh masyarakat adat setempat yang dasar hak kepemilikannya atas

pengakuan, surat pernyataan, saksi-saksi, surat jual-beli, hibah, pertukaran, gadai,

yakni bedasarkan pada Peraturan Menteri Agrarian Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor: 3 tahun 1997, dan atas penguasaan sebidang tanah yang hidup

dalam masyrakat adat pada masa lampau dan masa kini adalah sah bedasarkan

ketentuan hukum Indonesia, walaupun ada yang tidak mempunyai bukti-bukti

kepemilikan secara otentik atau tertulis, kemudian pula ada yang didasarkan atas

pengakuan (vide ketentuan pasal 60 ayat (3) PMA/KBPN No. 3 tahun 1997

tersebut). Juga menurut hukum adat atas pangakuan serta adanya saksi-saksi yang

menegaskan kepemilikan seseorang atas tanah adat sebagai hak milik yang

dikuasai seseorang dan sekelempok ahli waris adalah sah sebagai bukti.

Berkaitan dengan perkara yang sedang diproses di Pengadilan ini maka

sekitar tahun 1930 objek perkara telah ada dan sebelumnya sudah dikenal dengan

“Situ Tengah” atau danau tempat penampungan air serta tempat budidaya ikan

yang dimiliki oleh Haji Sanusi (almarhum), Semasa hidupnya ia mempunyai

seorang teman bernama Karta Obong (almarhum) dan masih mempunyai pertalian

kerabat, pada saat Pak Karta Obong itu sangat suka menolong orang-orang yang

sakit karena itu warga setempat menyebutnya sebagai “Tabib”.

Melihat keadaan ini Haji Sanusi berkeinginan menggankat harkat dan

martabat Karta Obong yang diminta oleh masyarakat setempat untuk dijadikan

Kepala Kelurahan Desa Padalarang, kemudian ia terpilih menjadi kepala Desa

30

Padalarang. Pada tahun 1950 (almarhum) Karta Obong mulai menjabat sebagai

Kepala Desa Padalarang. Akhirnya Haji Sanusi sesuai dengan sumpahnya

memberikan tanah kepada Karta Obong Tanah tersebut terletak di Padalarang,

yang dikenal saat ini dengan blok Situ Tengah Haji Sanusi membuat surat hibah

dalam bentuk tertulis disaksikan oleh para saksi-saksi pada tanggal 10 Juli 1950

Batas-batas sebidang tanah sebagai berikut :

Sebelah Timur : Tanah D. Tasik

Sebelah Utara : Jalan Provinsi

Sebelah Barat : D. Eigendom + H. Sanusi

Sebelah Selatan : Erpah Eigendom

Sekarang tanah kosong (objek perkara ) tersebut telah berubah batas-

batasnya, yaitu :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Propinsi

- Sebelah Timur : POM BENSIN ( E. GERNING )

- Sebelah Barat : Tanah Ipin dan Susan Sugiono

- Sebelah Selatan : Selokan ( Irigasi Kecil )

Penyerahan tanah tersebut sudah terjadi dan hanya dicatat di kelurahan

tertanggal 27 Maret 1961 di Bandung penyerahan tanah tersebut dalam bentuk

surat hibah yang ditulis tangan di hadapan saksi-saksi. Oleh karenanya

berdasarkan ketentuan dan bukti surat yang telah dimiliki Karta Obong saat itu

maka kepemilikan tanah Situ Tengah telah beralih kepemilikan dari Haji Sanusi

ke bapak Karta Obong berdasarkan surat hibah yang dibuat di kelurahan.

Berdasarkan histori (asal usul) keberadaan objek perkara yang dimaksud di

atas adalah semula bekas hak milik Haji Sanusi Status. tanah tersebut adalah girik

31

yang dihibahkan kepada Karta Obong dan Penggugat ini adalah istri dari bapak

Karta Obong. Dengan meninggalnya Karta Obong jatuhlah hak tanah hibah

tersebut kepada ibu Emi sebagai penggugat selaku istri dari bapak Obong

kemudian tanah tersebut tidak dipergunakan oleh ibu Emi sendiri kemudian oleh

si penggugat I selaku anak angkat dari ibu Emi dan bapak Karta Obong

didaftarkan akta tanah hibah tersebut di notaris Naouzar yang membuat copie-

collatinne pada tanggal 27 Febuari 1973 lalu dipergunakanlah tanah tersebut.

Melihat kecelahan tanah tersebut didaftarkan oleh tergugat I dengan atas nama

tergugat I.

Selanjutnya tergugat I menggunakannya untuk bercocok tanam sehingga

menghasilkan ekonomi yang sangat besar, Kemudian tergugat II, tergugat III dan

tergugat IV yang mengurusi usaha tergugat I. Tergugat I mendaftarkan tanah

hibah tersebut tanpa memberitahu penggugat I maka secara dasar hukum tanah

hibah tersebut sah milik tergugat I.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan No.132/PDT/G/2010 /PN.BB

petitum No. 1 dimana para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim

untuk mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat, berdasarkan fakta-fakta yang

terungkap di persidangan dan bukti Surat-surat dan keterangan saksi-saksi dari

Penggugat Majelis Hakim menimbang tidak ada alasan yang cukup secara hukum,

namun petitum point 2 Majelis Hakim memiliki cukup alasan untuk dapat

mengabulkan petitum kedua tersebut. Selanjutnya mengenai petitum point 3 dan

petitum point 4 adalah saling berkaitan yaitu masih tentang perbuatan perampasan

objek perkara sebidang tanah yang dilakukan oleh para Tergugat. Maka terhadap

petitium point No. 3 dan No. 4 cukup alasan untuk dikabulkan. Untuk itu para

Penggugat untuk itu para penggugat di perintahkan untuknya mengembalikan

obyek tanah tersebut kepada penggugat Oleh karena para Tergugat berada

32

dipihak yang kalah maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan

kepada para Tergugat Mengingat Pasal-pasal dan Undang-undang yang

bersangkutan.

Dalam putusan No.132/PDT/G/2010/PN.BB hakim mempertimbangkan

Ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak

Tanggungan Atas Tanah Dan Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Yang

mana menyebutkan bahwa pemberi hak tanggungan adalah perseorangan atau

berbadan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan

hukum terhadap obyek hak tanggungan yang bersangkutan. Sehingga dengan

demikian maka pembebanan hak tanggungan Atas tanah obyek sengketa sebagai

jaminan pelunasan hutang Penggugat kepada Tergugat I harus dinyatakan batal

demi hukum karna telah merampas hak penggugat Dan akta pembebanan hak

tanggungan berikut sertifikat hak Tanggungannya karna didalam surat mempunyai

kejanggalan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum .

Bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah

mengenai tanah hibah yang berbentuk tanah sawah total luasnya + 345 m.

Sepetak tanah sawah seluas +345 m yang terletak di Situ Tengah Padalarang,

Kabupaten Bandung Barat dengan batasannya sebagai berikut :

Sebelah Timur : Tanah D. Tasik

Sebelah Utara : Jalan provinsi



sekarang tanah kosong (objek perkara ) Tersebut telah berubah batas-

batasnya, yaitu :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Propinsi


33


- Sebelah Selatan : Selokan ( Irigasi Kecil )

Adalah milik sah Penggugat berdasarkan hibah 1961;

Menimbang, bahwa terhadap gugutan penggugat tersebut di atas, Para

Penggugat menolaknya dengan alasan:

Bahwa, benar objek perkara milik Penggugat yang mendapatkan hibah

dari H. Sanusi. Akan tetapi objek sengketa dirampas oleh Tergugat, karna telah

diam-diam mendaftarkan tanah hibah tersebut kepada notaris Naouzar. oleh

karena pokok sengketa dalam perkara adalah menyangkut masalah sebidang tanah

maka untuk mengetahui letak sengketanya adalah masalah kedudukan tanah hibah

yang dipegang oleh Penggugat dengan yang dipegang oleh tergugat, karna dari

kedua belah pihak mempunyai surat tanah hibah tersebut.

Bahwa yang menjadi pokok masalah atau sengketa yang harus dibuktikan

oleh kedua belah pihak yaitu tentang siapakah pemilik tanah objek sengketa yang

sah secara hukum. Oleh karena itu Majlis Hakim untuk menentukan sikap

mengenai pembuktian dari kedua belah dan masing surat yang dipegang oleh

kedua belah pihak yang bersengketa dan dalil-dalil manakah yang harus dianggap

terbukti, yaitu dengan cara menilai kualitas dari masing-masing alat bukti tersebut

yang di ajukan di persidangan. Untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil

gugatannya penggugat di persidangan mengajukan bukti-bukti terlulis berupa

surat hibah yang dibuat di kelurahan Padalarang. Disamping itu selain bukti surat

hibah tersebut penggugat juga telah mangajukan 3 (tiga) orang saksi. Dan untuk

membuktikan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat di persidangan

telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu berupa surat hibah yang dibuat oleh

notaris Naouzar sebagai Akta Hibah No. 593/12/III/1981 yang otentik.

Demikian juga para Tergugat selain mengajukan bukti tertulis dan otentik

juga mengajukan 2 (dua) orang saksi. Selanjutnya Majelis akan

mempertimbangkan bukti-bukti tertulis (surat) yang diajukan oleh para Penggugat

34

di persidangan. Mengenai bukti Penggugat adalah berupa Surat akta hibah yang

dibuat di Kelurahan Padalarang pada tanggal 27 Maret 1961.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persersidangan setelah Majelis

Hakim memperhatikan bukti tersebut di atas, ternyata benar bahwa pada tanggal

27 Maret 1961 penggugat telah membuat akta hibah yang dibuat di kantor

Kelurahan Desa Padalarang Kecamatan Bandung Timur, untuk menyelesaikan

tanah yang dihibahkan oleh H. Sanusi kepada suaminya yaitu Karta Obong.

Disamping itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tenyata

benar surat hibah tersebut dibuat tertulis dan sah. Selanjutnya Majelis akan

mempertimbangkan bukti tergugat yaitu berupa Surat Keterangan Hibah yang di

buat di kelurahan antara H. Sanusi dengan Karta Obong tertanggal 12 Februari

1972.

Dengan membuat surat hibah tersebut artinya tergugat mempunyai surah

hibah tersebut, Namun berbeda dengan penggugat karna karna surat hibah yang

dimiliki tergugat dibuat oleh notaris dengan ini akta hibah yang dipegang tergugat

adalah bukti yang mempunyai kepastian hukum. Di dalam surat keterangan hibah

yang dimiliki oleh tergugat diketahui oleh tergugat I, II, III, IV, V dan juga notaris

Naouzar, ditandatangani oleh yang menghibahkan yaitu H. Sanusi. Selanjutnya

Majelis akan mempertimbangkan bukti tergugat yaitu berupa Akta Hibah No.

593/12/III/1981.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan setelah

Mejelis Hakim memperhatikan bukti tergugat tersebut di atas ternyata pada hari

Sabtu tanggal 3 Maret 1972 telah datang menghadap kepada Drs. Yusri sebagai

Camat Padalarang pada saat itu untuk menggantikan nama penerima hibah yang

dahulu atas nama ibu Emi menjadi nama tergugat I. Sebelumnya sudah ada

peralihan tanpa sepengtahuan dari pemilik sah tanah tersebut sebelum tergugat

membuat akta hibah itu di notaris.

Setelah mejelis hakim memperhatikan bahwa tergugat II, III, IV, V telah

membantu tergugat I dalam proses pembuatan akta hibah yang dibuat notaris.

35

Kemudian majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat

membuktikan objek sengketa berupa tanah seluas + 345 M2 (tiga ratus empat

puluh lima meter persegi) yang terletek di Desa Padalarang Kecamatan Bandung

Timur adalah milik sah Penggugat yang diperoleh dengan cara menerima Hibah

dari suaminya yaitu Karta Obong yang mendapat hibah dari H. Sanusi pada tahun

1971 dengan surat hibah yang dibuat di kelurahan pada tahun 1971, Namun

dilihat dari hukum di Indonesia penggugat belum mempunyai kepastian hukum

atas dasar bukti yang dikeluarkan oleh penggugat. Oleh karena telah terbukti

objek sengketa tersebut adalah sah milik para Penggugat dan telah terbukti pula

bahwa penguasaan objek sengketa para Tergugat melawan hukum karena sudah

merampas akta hibah yang dimiliki penggugat dan menggati nama pemilik yang

sah tanpa sepengtahuanya.

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari

dari Penggugat satu demi satu adalah sebagai berikut.

Terhadap petitum No. 1 dimana para Penggugat memohon kepada Majelis

Hakim untuk mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat, berdasarkan fakta-

fakta yang terungkap di persidangan dan bukti Surat-surat dan keterangan saksi-

saksi dari Penggugat Majelis Hakim menimbang tidak ada alasan yang cukup

secara hukum, untuk dapat mengabulkan gugatan para Penggugat untuk

seluruhnya, karena tidak didukung oleh fakta hukum dan kepatian hukum yang

cukup, Maka terhadap Petitum Penggugat pada point 1 harus dinyatakan ditolak.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan

saksi, Penggugat, dan bukti dari Penggugat, yaitu Akta Hibah yang dibuat di

Keluarahan Padalarang Kecamatan Bandung Timur secara tertulis pada tanggal

27 Maret 1961 telah ternyata dimana pada tanggal 27 Maret 1961 H. Sanusi telah

menghibahkan objek perkara tanah seluas + 345 M2 (tiga ratus empat puluh lima

meter persegi) yang terletek di Desa Padalarang Kecamatan Bandung Timur,

kepada Penggugat sehingga tanah tersebut adalah milik sah Penggugat (karta

obong) yang diperoleh dengan cara menerima hibah dari H. Sanusi denga surat

36

hibah yang dibuat secara tertulis oleh kelurahan Padalarang Kecamatan Bandung

Timur, Maka dari itu terhadap petitum point 2 Majelis Hakim memiliki cukup

alasan untuk dapat mengabulkan petitum kedua tersebut. Selanjutnya mengenai

petitum point 3 dan petitium point 4 adalah saling berkaitan yaitu masih tentang

perbuatan perampasan objek perkara sebidang tanah yang dilakukan oleh para

Tergugat. Maka terhadap petitium point No. 3 dan No. 4 cukup alasan untuk

dikabulkan. Untuk itu para Penggugat untuk itu para penggugat diperintahkan

untuknya mengembalikan obyek tanah tersebut kepada penggugat Oleh karena

para Tergugat berada dipihak yang kalah maka segala biaya yang timbul akibat

perkara ini dibebankan kepada para Tergugat Mengingat Pasal-pasal dan Undang-

undang yang bersangkutan.

C. Amar Putusan Hakim Pengadilan Bandung No.132/PDT/G/2010 /PN.BB

Dalam putusan Pengadilan Negri Bandung No.132/PDT/G/2010/PN.BB,

menghasilkan beberapa point, yaitu:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, karna dengan hasil yang

dipaparkan di duduk perkara bahwa perbuatan hukum Hibah pada tahun 1971

yang telah dilakukan oleh H. Sanusi kepada Penggugat yaitu Karta Obong berupa

tanah objek sengketa adalah sah namun tidak ada kepastian hukumnya karena

hanya dibuat di kelurahan secara tertulis.

Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dari tanah objek sengketa

berdasarkan Hibah pada tahun 1971 yaitu tanah seluas + 345 M2 (tiga ratus empat

puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa padalarang kecamatan bandung

timur dengan Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah timur : Tanah D. tasik

Sebelah Utara : Jalan provinsi



37

Dan saat keadaan sekarang tanah kosong (objek perkara ) Tersebut telah

berubah batas-batasnya, yaitu :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Propins i



- Sebelah Selatan : Selokan ( Iriga si Keci l )

Menyatakan tindakan para Tergugat yang merampas tanah objek sengketa

dari para Penggugat dengan cara ancaman dan kekerasan adalah perbuatan

melawan hukum, Karna di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

diatur dengan jelas pada BAB XII tentang pemalsuan surat pada Pasal 263 yang

berbunyi “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat

menimbulkan suatu hak,perikatan atau pembebasan hutang, atau yang

diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai

atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan

tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,

karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Diancam

dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau

yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan

kerugian”.Menghukum para Tergugat agar mengembalikan tanah sengketa kepada

para Tergugat secara langsung tanpa ikatan apapun dengan pihak lain.

Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya yang menginginkan akta hibah

yang di pegang oleh Tergugat yang sudah jelas kepastian hukumnya

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Bale Bandung pada hari Selasa, Tanggal 14 September 2010 dan terdaftar

di Kepaniteraan dengan nomor register perkara ; 132 /Pd t .G/ 2010 tertanggal 17

September 2010,, putusan mana dibacakan pada hari Selasa, Tanggal 14

September 2010, oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka

38

untuk umum dengan didampingi oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Tersebut, dihadiri oleh kuasa Penggugat, dan Tergugat II, III tanpa dihadiri oleh

Tergugat I dan IV1

D. Kedudukan Akta hibah dalam Putusan No. 132 /PDT /G/ 2010 /PN.BB

menurut 4 mazhab

Dalam hukum Islam, hibah memiliki berbagai definisi yang berbeda-beda,

akan tetapi yang paling signifikan adalah penegertian umum tentang hibah. Hibah

adalah ungkapan tentang pengalihan hak kepemilikan atas sesuatu tanpa adanya

ganti atau imbalan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain. Hibah

dilakukan juga bukan karena untuk mengharap pahala dari Allah. Pemberian yang

dilakukan karena mengharapkan pahala dari Allah dinamakan sedekah. Hibah

dianggap sebagai pengelolaan harta yang dapat menguatkan kekerabatan dan

dapat merekatkan kasih sayang diantara manusia. Hal tersebut dikarenakan

perbedaan pendapat antara golongan ahli ilmu agama dan ahli hukum Islam.

Kata hibah dalam bentuk masdar berasal dari kata wahaba artinya memberi2,

jika subyeknya Allah berarti memberi karunia, atau menganugrahi (Q.S. Ali

Imran, 3:8, Maryam, 19:5, 49, 50, 53). Dalam pengertian istilah, hibah dapat

diartikan sebagai pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (Aqad) tanpa

mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih

hidup.3Pengertian hibah dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah pemberian yang

dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT tanpa

mengharapkan balasan apapun.4

1 Putusan Pengadilan Negri Bale Bandung No.132/PDT /G/2010 /PN.BB. h. 25.

2A. W. Munawir, Kamus Al-Munawir, (Surabaya, Pustaka Progresif, 1997), Cet. 14, h.

1584.

3 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998),

Cet. III, h. 466.

4 Abdul Aziz Dahlan, et.al., Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT Ichtiar van Hoeve,

1996, h. 540.

39

Pengertian hibah secara umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu

hidup. Arti dari “memberikan milik” dalam pengertian di atas membedakan suatu

uluran tangan yang tiada memberikan milik, seperti pinjaman atau jamuan.

Selanjutnya arti dari “secara sadar” adalah membedakan pemberian milik secara

terpaksa, seperti milik yang dicapai melalui jual beli. Sewaktu hidup mengartikan

bahwa membedakannya dengan wasiat. Jadi orang yang dengan sadar

memberikan hartanya dengan tanpa imbalan yang dilakukan sewaktu hidup, maka

ia disebut mustahadiq (orang yang bershadaqoh), muhdi (orang yang memberikan

hadiah), dan muhib (orang yang memberikan hibah). Kesemuanya itu dilakukan

pada saat pemberi tersebut masih hidup.

Dalam syara’, hibah berarti akad yang pokok persoalan pemberian harta milik

seseorang kepada orang lain dimasa dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila

seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi

tidak diberikan kepadanya hak pemilikan, maka hal itu disebut i‟aarah

(pinjaman).5

Terdapat juga beberapa definisi hibah yang dikemukakan oleh para ulama

diantaranya :

Abd al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh „ala al-Mazahib al-Arba‟ah.

menghimpun empat definisi hibah dari empat mazhab, yaitu menurut mazhab

Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan

imbalan seketika, sedangkan menurut mazhab Maliki yaitu memberikan milik

sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut

hadiah. Mazhab Syafi’i dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut

pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.

Definisi yang lebih rinci dan komprehensif dikemukakan ulama mazhab

Hambali. Ulama mazhab Hambali mendefinisikannya sebagai pemilikan harta dari

seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh

5 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 14 (Terjemah), Jakarta:Pena Pundi Aksara, 1997, Cet

9, h. 167.

40

melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta itu tertentu maupun

tidak, bendanya ada dan bisa diserahkan.6

Menurut Teungku Muhammad Hasbie Ash-Shiddieqy hibah ialah

mengalihkan hak milik kepada orang lain secara cuma-cuma tanpa adanya

bayaran.

Menurut As Shan’ani dalam kitab Subulussalam yang diterjemahkan oleh Abu

Bakar Muhammad mengatakan bahwa hibah adalah pemilikan harta dengan akad

tanpa mengharapkan pengganti tertentu pada masa hidup.7

Definisi dari Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, hibah adalah

memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakkan dalam hubungannya

dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti, meskipun dari jenjang atas.

Menurut M. Ali Hasan hibah adalah pemberian atau hadiah suatu pemberian

yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah tanpa

mengharapkan balasan apa pun.8

Pada dasarnya pemberian itu haram untuk diminta kembali, baik hadiah,

sadaqah, hibah, maupun wasiat. Oleh karena itu para ulama mengharuskan

adanya ijab kabul antara si pemberi hibah dengan si penerima hibah dan juga

saksinya agar tidak terjadi kesalahpahaman antara satu sama lain dikemudian hari,

maka dari itu meminta barang yang sudah dihadiahkan dianggap sebagai

perbuatan yang sangat buruk.9 Dalam sebuah hadits, orang yang menarik kembali

pemberiannya, baik hibah maupun sedekah, diilustrasikan dengan anjing yang

mejilati muntahannya, sebagaimana dalam hadits berikut ini:

6 Abdul Al-Rahman Al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh „ala al-Mazahib al-Arba‟ah,

Terjemahan : Muhammad Sayyid Sahiq Beirut: Dar al-Fikr,t.th, Juz 3, h. 289.

7 Abu Bakar Muhammad, Subulussalam (Terjemah), Surabaya: Al-Ikhlas , 1995, h. 319.

8 M. Ali Hasan, Berbagai macam transaksi dalam Islam, Cet.1, Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2003, h, 76.

9 Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam,

Bandung: Al Ma‟arif, 1985, h. 218.

41

لكب يلئ ث يعود ف كيئه. عن ابن عباس ريض هللا عهنام كال: كال النيب صىل هللا عليه وسمل العائد ف هبته ك

متفق عليه

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra dia berkata: Nabi Saw bersabda: “Orang yang

menarik kembali hibahnya seperti anjing yang muntah kemudian anjing tersebut

menjilati muntahannya”. (Muttafaq „Alaih)

Sebab dari hadits yang terdapat di atas hibah dianggap sah melalui ijab qabul,

hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan dengan seizin pemberi

hibah atau pihak pemberi hibah telah menyerahkan barang yang diberikan kepada

penerima hibah, maka hibah yang demikian ini telah berlangsung.

Namun, selain sisi spiritual, yaitu dapat meningkatkan keimanan dan

ketaqwaan seseorang serta memiliki nilai sosial yang mulia, di sisi lain hibah juga

dapat menumbuhkan rasa iri, bahkan ada pula yang menimbulkan perpecahan di

antara mereka yang menerima hibah, terutama dalam hibah terhadap keluarga atau

anak-anak. Artinya, hibah yang semula memiliki tujuan mulia sebagai sarana

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta kepedulian sosial dapat berubah

menjadi bencana dalam keluarga.

Menurut fiqh, akta hibah adalah ungkapan tentang pengalihan hak

kepemilikan atas sesuatu tanpa adanya ganti rugi atau imbalan sebagai suatu

pemberian dari seseorang kepada orang lain dan suatu akta hibah itu sendiri agar

suatu ketetapan hibah yang jelas agar nantinya tidak ada kesapahaman bebagai

pihak dimasa yang akan datang.

Hibah disertai ijab qabul agar akta hibah terbit. akta hibah menurut fiqh sangat

penting karena berfungsi membuat akta hibah berkekuatan hukum agar si pemberi

hibah dan si penerima juga jelas dengan adanya akta hibah. Pemberian yang

dilakukan karena mengharapkan pahala dari Allah dinamakan sedekah. Hibah

42

dianggap sebagai pengelolaan harta yang dapat menguatkan kekerabatan dan

dapat merekatkan kasih sayang di antara manusia.10

Ayat tersebut mengandung beberapa ketentuan-ketentuan pokok tentang

kenotariatan, antara lain:

Kalimat “hai orang-orang yang beriman” ( يا أيها الذين آمنىا) menegaskan

bahwa subyek hukum yang dibebani perintah di sini adalah orang-orang beriman.

Kalimat “maka catatkanlah” ( تبىه mengandung perintah yang sifatnya anjuran (فاك

kepada para pihak untuk mencatat/menulis perjanjian utang-piutang. Jika

10

Abd. Shomad. Hukum Islam, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 356.

43

dikaitkan dengan kalimat setelahnya, yakni “ ل تب بي نكم كاتب بال عد mengandung ”ول يك

maksud bahwa hendaknya perjanjian dibuat secara tertulis di hadapan Notaris.

Kalimat “hendaklah dia menulis” ( تبول يك ) mengandung perintah yang sifatnya

anjuran bagi juru tulis ( كاتب), dalam hal ini adalah Notaris untuk menulis

perjanjian, dan isi perjanjian tersebut diwajibkan adil ( ل مخاطب/Mukhatab (بال عد

(subyek hukum yang dikenai perintah/larangan), yakni orang yang dibebani

hukum (disebut juga mukallaf) dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman.

Mukallaf terdiri dari manusia kodrati dan badan hukum (syirkah/persekutuan).

Jadi, ayat ini disamping memerintahkan manusia kodrati yang beriman, juga

memerintahkan badan hukum

Begitu juga Notaris tidak boleh menolak untuk membuatkan akta ( كاتة يؤب ول

يكتة أن ) kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk menolaknya.

Keharusan adanya wali atau pengampu ( تانعدل ونيه ) bagi orang yang tidak cakap

( ضعيفا أو سفيها ) melakukan perbuatan hukum. Kalimat “dan persaksikanlah dengan

dua orang laki-laki” ( جانكم مه شهيديه واستشهدوا ر ) mengandung ketentuan bahwa

dalam melaksanakan akad/transaksi dihadiri oleh 2 (dua) saksi laki-laki atau 1

(satu) saksi laki-laki dan 2 (dua) saksi perempuan وامزأتان رجم

Jika melihat ayat tersebut, maka dapat kita pahami bahwa ayat tersebut

berkaitan dengan transaksi hutang piutang. Pada saat itu, karena adanya

pembatasan peran dalam wilayah domestik, kaum perempuan tidak

berpengalaman dan terbiasa dengan urusan hutang piutang. Dengan demikian

wajar jika kemudian kaum perempuan dianggap lemah daya ingatnya untuk

menjadi saksi dalam masalah-masalah yang tidak biasa ditanganinya. Oleh karena

itu, disyaratkan kesaksian dua orang perempuan, sehingga jika satu di antara

keduanya lupa maka yang lain akan mengingatkannya ( إحداهما فتذكز إحداهما تضم أن

Berkaitan dengan perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, ada dua .(األخزى

teori besar yaitu, nature dan nurture. Teori pertama, nature, mengatakan bahwa

perbedaan peran laki-laki dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis.

Anatomi biologi laki-laki dengan sederet perbedaannya dengan perempuan

menjadi faktor utama dalam penentuan peran sosial kedua jenis kelamin ini. Teori

44

kedua, nurture, mengatakan bahwa perbedaan peran sosial laki-laki dan

perempuan lebih ditentukan oleh faktor budaya. Menurut teori ini, pembagian

peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tidak ditentukan oleh faktor

biologis, tetapi sesungguhnya dikonstruksikan oleh perempuan lainya.

Anjuran adanya saksi dalam perjanjian jual beli, serta penegasan bahwa

Notaris dan saksi bukan merupakan pihak dalam akad ( شهيد ول كاتة يضآر ول ). Hal

ini sejalan dengan Pasal 38 ayat (3) huruf c UUJN bahwa isi akta merupakan

kehendak atau keinginan para penghadap sendiri, bukan keinginan atau kehendak

Notaris, tapi Notaris hanya membingkainya/memformulasikannya dalam bentuk

akta Notaris sesuai UUJN. Dengan demikian Notaris tidak dapat digugat apabila

debitur wanprestasi, atau apabila para pihak mengatakan yang tidak sebenarnya,

sehingga menjadi berkata tidak benar di hadapan Notaris, karena Notaris bukan

merupakan pihak dalam akta. Lagi pula, wanprestasi atau perkataan yang tidak

benar tersebut disebabkan oleh kelalaian/kesalahan para pihak sendiri, bukan

karena kelalaian/kesalahan Notaris.

Di samping memuat aturan tentang ibadah, Al-Qur’an juga mengatur perihal

muamalah11

dalam bentuk akad. Berbeda dengan ibadah yang sifatnya tertutup,

sifat dari muamalah ini adalah terbuka untuk dikembangkan, sebagai perwujudan

dari asas “ تحزيمها عهى دنيم يدل أن إل اإلتاحة انمعامالت فى األصم ” (“Pada dasarnya,

semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang

mengharamkannya”). Artinya segala akad dengan berbagai bentuk ragam dan

perkembangannya diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip

syariah atau sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya, seperti bunga yang

11

Muamalah adalah bagian dari hukum Islam yang berkaitan dengan hak dan harta yang

muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain, atau antara seseorang dengan badan

hukum atau antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lainnya. Muamalah

merupakan bagian dari hukum perdata Islam. Dalam arti yang khusus, muamalah mengatur

masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual beli, sewa

menyewa, pinjam meminjam, perserikatan dan sebagainya. (Arif Furqan, et al., Islam Untuk

Disiplin Ilmu Hukum, Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kelembagaan

Agama Islam, Jakarta, 2002, h. 19).

45

secara tegas dilarang. Ayat ini mengandung perintah yang sifatnya mewajibkan

bagi para pihak untuk melaksanakan isi akad/perjanjian yang sah. Suatu akad

dianggap sah apabila telah dipenuhi rukun dan syaratnya.

Menurut peneliti, bahwa ke-syariah-an akta tidak dilihat dari pencantuman

basmalah dan hamdalah, tetapi dilihat dari isi akta yang sesuai dengan syarat dan

rukun akad serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok syariah.

Menurut As-Syatibi, ada 5 (lima) prinsip pokok syariah yaitu, menjaga agama,

jiwa, akal, keturunan dan harta (Abu Ishaq As-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushuli as-

Syariah, Juz II, Al-Haiah al-Mishriyyah al-Ammah lil Kitab, Kairo, 2006, h. 8).

Dengan demikian, tidak dibenarkan seseorang menyalahkan akta notaris syariah

yang tidak mencantumkan basmalah dan hamdalah (karena sifatnya

fakultatif/sunnah, bukan merupakan esensi dari sebuah akad), apalagi sampai

meng-kafir-kan notaris tersebut. Tetapi alangkah baiknya, untuk mencantumkan

basmalah pada awal akad, seperti akad yang ditulis Nabi Muhammad dalam

Piagam Madinah yang di awali dengan basmalah

Dalam Al-Qur’an, penggunaan kata hibah digunakan dalam konteks

pemberian anugerah Allah SWT kepada utusan-utusan-Nya, doa-doa yang

dipanjatkan oleh hamba-hamba-Nya, terutama para nabi, dan menjelaskan sifat

Allah Yang Maha Memberi Karunia. Namun ayat ini dapat digunakan sebagai

petunjuk dan anjuran secara umum, agar seseorang memberikan sebagian

rezekinya kepada orang lain. Misalnya, QS. Al-Baqarah ayat 262:12

Artinya : orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian

mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut

12

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, PT Raja Grasindo persada,1995, h.

467.

46

pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka

memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap

mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Para ulama sepakat, seseorang boleh menghibahkan seluruh hartanya kepada

orangh yang bukan ahli warisnya. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang orang

yang memberi hibah lebih banyak kepada sebagian anaknya, atau ia

menghibahkan seluruh hartanya kepada sebagian anaknya, bukan sebagian yang

lain

Menurut para Ulama kota-kota besarnya hukumnya makruh. Jika sudah

terjadi, menurut mereka hukunya sah. Menurut ulama-ulama mazhab zahari,

memberi hibah lebih banyak kepada sebagian anak hukumnya tidah boleh, apalagi

seluruh harta pada seorang anak, bukan sebagian yang lain. Mayoritas ulama

berpedoman pada hadits Nu’man bin basyir yang telah disepakati kesahihannya

meskipun lapal beragam seperti dalam hadits sesungguhnya basyir ayahnya,

membawanya menemui rasullah shallallahu alaihi wa salam. Milikku “aku telah

memberikan seseorang budak melikku sepada anakku ini” beliau bertanya

“apakah semua anakku kamu beri seperti itu?” ia menjawab “tidak” beliau

bersabda “tarikla kembali budak itu

Imam Malik, bukhari, dan muslim sepakat atas lafal atau redaksi seperti itu.

Kata mereka, makna kalimat tariklah kembali budak itu menujjukan bahwa hibah

tersebut hukumnya batal.

Argumen yang digunakan oleh mayoritas ulama, bahwa berdasarkan

kesepakatan para ulama, seseorang yang dalam keadaan sehat boleh

menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain di luar anak-anaknya. Jika

hibah kepada orang lain seperti itu saja boleh, apalagi terhadap anak-anaknya

sendiri, mereka juga bedasarkan hadits masyhur yang diriwayatkan dari abu

bakar, seseungguhnya ia memberikan hibah kepada aisyah berupa hasil panen

sebanyak dua puluh wasaq dari harta hutan.

47

Bukti yang menujukan hal bahwa riwayat yang lain disebutkan rasullah

sahallallahu wa sallam bertanya kepada basyir. “bukankah kamu menginginkan

supaya mereka semua sama berbuat baik dan berlaku lembut kepadamu ? ia

menjawab tentu. Beliau bersabda maka persaksikan hal itu kepada orang

selainku”.13

Menurut imam malik, larangan menghibahkan seluruh harta kepada salah

seorang anak itu berkonotasi sebagai sesuatu yang wajib ditinggalkan.

Menurutnya, pengertian hadits tadi ialah terhadap seseorang menghibahkan

seluruh hartanya kepada anaknya tertentu. Jadi, pendapat dari masalah ini karena

ada pertentangan antara qiyas dengan kata larangan dalam hadits tadi. Sebab,

menurut sebagian besar ulama, bentuk kalimat larangan itu berkonotasi haram.

Sama seperti konsekuesi amar atau perintah ialah haram.

Yang jelas al-Qur’an dan hadits banyak sekali menggunakan istilah yang

konotasinya menganjurkan agar manusia yang telah dikarunia rezeki itu

mengeluarkan sebagiannya kepada orang lain. Kendati istilah-istilah tersebut

memiliki ciri-ciri khas yang berbeda kesamaannya adalah bahwa manusia

diperintahkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya.

Akta hibah pada dasarnya memang tidak ada kaitannya dengan akta

kewarisan, karena berdasarkan pelaksanaan sudah jauh berbeda. Akta Hibah

diberikan ketika si penghibah masih hidup agar si pemberi hibah bisa

mendatangani akta hibah sedangkan kewarisan dilakukan setelah adanya

kematian. Namun, dengan adanya permasalahan yang ada yaitu, ketika terdapat

seseorang yang menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain agar hartanya

bisa bermanfaat, karena si pemberi hibah takut hartanya kelak akan jatuh ke

tangan orang lain.

Namun, Berdasarkan pendapat Muhammad Ibnu Hasan, yang dikutip Sayyid

Sabiq dalam karangannya Fiqh as-Sunnah, bahwa seseorang boleh menghibahkan

13

Ibnu rusyd, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid. Penerjemah Abdul Rasyad

Shiddiq (Jakarta : Akbar media) h. 543-544

48

hartanya kepada orang lain selain ahli waris, namun tidak sah jika ia

menghibahkan seluruh hartanya walaupun untuk kebaikan. Meskipun secara

kepemilikan itu adalah harta si penghibah, yang dia bisa bebas melakukan apa saja

dengan hartanya. Ketika ia menghibahkan seluruh hartanya, maka ia tak memiliki

lagi harta untuk dibagikan kepada ahli warisnya, dan bisa berakibat pula pada

perselisihan antara keluarga, maka di sini mafsadahnya lebih besar daripada

maslahatnya. Meskipun dalam masalah tadi si pemberi hibah berniat baik agar

kelak hartanya terkelola dengan baik.

Berkaitan dengan persoalan hibah yang tertera di atas, meberikan rumusan

pemberian hibah harus dilakukan secara ijab Kabul dan tertulis sebagai berikut :

“hibah adalah penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian

balasan, namun harus dilakukan secara ijab kabul dan tertulis”14

.

Adapun pengertian akta hibah menurut para imam-imam mazhab yang di

himpun dalam kitab Alfiqh ala Al-Madzahib Al-Arba‟ah, karya Abdurrahman AL

Jaziri.

Menurut Mazhab Hanafiyah, Hibah itu adalah memberikan kepemilikan suatu

benda pada seketikan tanpa menjajikan imbalan, pemberian itu dilakasanakan

pada saat si pemberi masih hidup, dan benda dimiliki yang akan diberikan itu

adalah sah milik si pemberi.15

Berdasarkan uraian di atas terkandung suatu pengertian bahwasanya

seseorang yang memiliki suatu benda dengan kepemilikan yang benar, ia

diperbolehkan dan dibenarkan memberikan benda itu berupa harta maupun benda

kepada orang lain tanpa digantungkan dengan imbalan yang diambil oleh si

pemilik dari orang yang telah diberi. Kata-kata ta’rif yang berbunyi “tanpa

menjajikan imbalan” adalah mengecualikan jual beli dan semisalnya yang

mejajikan adanya imbalan. Namun dalam kata-kata “seketika” dalam ta’rif hibah

adalah mengecualikan wasiat. Sebab wasiat adalah memberikan milik dengan

tanpa imbalan dimasa yang akan dating.

14

Asaf A. A. Fayzee. Pokok-pokok hukum islam II. Tintamas, Jakarta. 1961. h. 1

15

Abdurrahman Al-jaziry, Alfiqh ala Al-Madzahib Al-Arba‟ah, karya Abdurrahman AL

Jaziri,Beirut. 1987. h. 290.

49

Menurut Mazhab Maliki, Hibah adalah memberikan suatu zat materi tanpa

mengharap imbalan, dan hanya ingin menyenangkan orang yang diberinya tanpa

mengharap imbalan dari Allah. Dan imam maliki berpandangan bahwa hibah itu

sama dengan hadiah karna pemberian semata-mata meminta ridha Allah dan

mengharapkan pahala maka ini di namakan sedekah.16

Berdasarkan pengertian di atas seseorang yang mempunyai suatu benda

dengan pemilikan yang sah, ia diperbolehkan memberikan milik tersebut kepada

orang lain dengan tanpa imbalan yang diambil sebagai pernyataan rasa rela

kepada orang yang diberi sekaligus melepaskan harpan pahala akhirat. Kata-kata

“sesuatu zat” maksudnya mengeluarkan pemberian milik yang berupa

kemanfaatan seperti pinjaman, wakaf, dan sejenisnya dari muamalat yang

mensyaratka adanya imbalan. Perkataan “kepada orang yang diberi” adalah

mengeluarkan atau membedakan shadaqah dengan hibah, karna shadaqah adalah

memberikan milik dikarenakan allah SWT semata-mata atau memberikan milik

dengan tujuan mengharapkan keridhoan orang yang diberi dan keridhoan allah

sekaligus. Namun menurut suatu pendapat bahwa shadaqoh tidak memiliki

keabsahan dalam memberi dan bertujuan mengharapkan pahala dari Alah SWT

semata tanpa mengharapkan dari orang yang diberi.17

Menurut Imam Syafi’I, Hibah mengandung dua pengertian yaitu hibah

khusus adalah pemberian hanya sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab

qabul pada waktu si pemberi masih hidup. Pemberian yang tidak dimaksudkan

untuk menghormati atau memualiakan seseorang dan tidak dimaksudkan untuk

mendapakan pahala dari Allah atau karena menutup kebutuhan orang yang

diberikan. Sedangkan pengertian umumnya yaitu arti umum mencakup hadiah dan

sedekah, dan hibah mempunyai rukun-rukun18

16


Jaziri. h. 290 17


Jaziri. h. 291 18


Jaziri. h. 292

50

Sebelum hibah tersebut dilakukan harus diadakannya ijab qobul dalam ijab

qobul atau serah terima antara si penghibah dan si penerima hibah, Namun dalam

ijab qobul mempunyai syarat dan ketentuannya.

Menurut mazhab Hambali, Memberikan hak memiliki sesuatu oleh seseorang

yang dibenrkan tasarrufinya atas suatu harta yang dapat diketahi atau,karena

susah untuk mengtahuinya, dan dapat diserahkan dalam kondisi tidak wajib dalam

keadaan masih hidup dan tanpa imbalan.19

Kata-kata hibah yang berbunyi “pemberian milik yang dilakukan oleh dewasa

yang pandai” maksudnya apabila seseorang mempunyain harta, kemudian ia

memberikan kepada orang lain dengan syarat ia memang orang yang memberikan

dalam membelanjakan harta, maka perbuatan yang dilakukannya dibenarkan.

Perkataan “yang diketahui atau tidak diketahui namun sulit mengtahuinya”,

maksudnya bahwa harta yang diberikan itu seharusnya dapat diketahui. Jadi harta

yang tidak diketahui jumlahnya tidak boleh diberikan kecuali bila sulit

mengtahuinya seperti bercampunya gandun milik seseorang dengan milik orang

lain, maka sah untuk menghibahkan gandum tersebut kepada salah satu dari

mereka.

Dengan demikian dapat didimpulkan bahwa hibah merupakan suatu

pemberian yang bersifat suka rela (tidak ada sebab dan musababnya) tanpa ada

kontra prestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan

pada saat sipemberi masih hidup.

19


Jaziri. h. 292

51

Apabila hibah tersebut dilangsungkan oleh warganegara Indonesia yang

beragama islam, maka yang digunakan sebagai dasar hibah adalah KHI. Menurut

pasal 171 huruf g kompilasi hukum islam, akta hibah itu sendiri adalah suatu bukti

bahwasanya seseorang pernah menghibahkan sebidang tanahnya tanpa akta hibah

kepastian hukum tanah hibah tidak ada.

Para ulama telah sepakat bahwa akad serah terima (ijab qabul) itu sudah

dianggap sah dengan adanya pengucapan lafal perjanjian tersebut. Namun mereka

berbeda pendapat apakah perjanjian itu sah dengan sekedar adanya serah terima

barang. Yakni si pemberi hibah menyerahkan barang dengan si penerima hibah

menyerahkan sebagian hartanya tanpa adanya ucapan dari salah seorang di antara

mereka berdua. Kemudian si pemberi hibah menyerahkan sebagian hartanya dan

menyerahkan harta tanpa pamrih kepada si penerima hibah.

Ats-Tsauri, Imam Syafi’i, dan imam Abu Hanifah sepakat, penerimaan itu

termasuk syarat sahnya hibah. Kalau barang yang dihibahkan tidak bisa diterima

maka orang yang memberikan hibah tidak terikat. Menurut Imam Malik, hibah

sah dengan adanya penerimaan, dan calon penerima hibah boleh dipaksa untuk

menerima, sebagaimana yang berlaku dalam jual beli. Kalau si penerima hibah

lambat meminta orang yang memberi hibah segera menerimakan harta yang

dihibah sampai si pemberi hibah keburu mengalami pailit atau jatuh sakit maka

hibahnya batal.

Menurut Iman Malik, penerimaan hanya merupakan salah satu syarat

sempurnannya hibah, bukan syarat sahnya. Sebaliknya menurut Iman Syafi’i dan

Imam Abu Hanifah hal itu termasuk syarat sahnya hibah. Sementara menurut

52

Imam Ahmad dan Abu Tsaur, hibah sah karena adanya akad, dan penerimaan

sama sekali bukan merupakan syaratnya, baik syarat sempurna maupun syarat sah.

Pendapat ini didukung oleh ulama-ulama dari mazhab zhahiri. Tetapi menurut

salah satu pendapat yang dikutip dari Imam Ahmad, penerimaan adalah syarat

sahnya hibah terhadap barang yang dapat ditakar dan ditimbang. Alasan ulama-

ulama yang tidak mensyaratkan penerimaan dalam hibah, karena hibah serupa

dengan jual beli.20

Dari hasil pendapat para imam mazhab dapat disimpulkan bahwa

kedudukan akta hibah tidak dijelaskan detailnya mereka hanya menjelaskan

sampai tahapan akad ijab kobul dan mereka sepakat dalam akta hibah

mengqiyaskan dengan jual beli.

Jadi menurut para mazhab Hanafiyah, Maliki, Hambali, dan Syafi’i tentang

putusan No. 132/PDT/G/2010/PN.BB menyimpulkan bahwa tanah sengketa yang

berada di bandung timur resmi milik Cucu Mad Dafi karna telah dihibahkan oleh

H.sanusi (Alm) kepada Karta Obong dengan bukti surat tertulis di tingkat

kelurahan pada tanggal10 juli 1950 walaupun tanpa akta notaris secara sah tanah

hibah itu milik Karta obong. Dengan itu sudah melengkapi syarat sahnya suatu

barang hibah yang dihibahkan oleh H.Sanusi kepada Karta Obong sah secara

hukum islam karna sudah ijab dan qobul antara mereka.

20

Ibnu rusyd, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid. Penerjemah Abdul Rasyad

Shiddiq (Jakarta : Akbar media) h. 545-546.

54

BAB IV

PERBANDINGAN KEDUDUKAN AKTA HIBAH DALAM PUTUSAN NO.

132 /PDT /G/ 2010 /PN.BB MENURUT MAZHAB FIQH DAN KUH

PERDATA

A. Kedudukan Akta Hibah Menurut Mazhab Fiqh

Berdasarkan dari teori yang telah dibahas pada bab III, bahwa kedudukan

akta hibah menurut Mazhab Fiqh relatif sama, hanya ada beberapa perbedaannya

saja yang terdapat pada :

Yang maksudkan relatif sama dari segi pengertiannya saja yang berbunyi

hibah adalah hadiah yang diberikan kepada seseorang tanpa imbalan apapun yang

semata-mata mengharapkan ridha allah namun ada sedikit perbedaan dari segi

prosedur dan yang berhak menerima hibah jika pada imam hanifiyah hanya boleh

1/3 harta saja tidak boleh menghibahkan seluruh harta, pada imam malik, imam

hambali, imam syafi’I itu membolehkan menghibahkan seluruh harta. Dalam

imam maliki mengharuskan mengucapkan ijab qobul saat hibah itu di berikan si

penghibah terhadap si penerima hibah.

1. Pengertian Akta Hibah

Menurut mazhab Hanafi, Hibah itu adalah memberikan kepemilikan suatu

benda pada seketikan tanpa menjajikan imbalan, pemberian itu dilakasanakan

pada saat si pemberi masih hidup, dan benda dimiliki yang akan diberikan itu

adalah sah milik si pemberi.1

Menurut mazhab Maliki yaitu Hibah adalah memberikan suatu zat materi

tanpa mengharap imbalan, dan hanya ingin menyenangkan orang yang diberinya

tanpa mengharap imbalan dari Allah. Dan imam maliki berpandangan bahwa

hibah itu sama dengan hadiah karna pemberian semata-mata meminta ridha Allah

dan mengharapkan pahala maka ini di namakan sedekah.2

1 Abdurrahman Al-jaziry, Alfiqh ala Al-Madzahib Al-Arba’ah, karya Abdurrahman AL

Jaziri,Beirut. 1987. h. 290.

55

Mazhab Syafi’i memberikan pengertian bahwa Hibah mengandung dua

pengertian yaitu hibah khusus adalah pemberian hanya sifatnya sunnah yang

dilakukan dengan ijab qabul pada waktu si pemberi masih hidup. Pemberian yang

tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memualiakan seseorang dan tidak

dimaksudkan untuk mendapakan pahala dari Allah atau karena menutup

kebutuhan orang yang diberikan. Sedangkan pengertian umumnya yaitu arti

umum mencakup hadiah dan sedekah, dan hibah mempunyai rukun-rukun3.

Definisi yang lebih rinci dan komprehensif dikemukakan ulama mazhab

Hambali. Ulama mazhab Hambali mendefinisikannya dua pengertian. Pertama,

sebagai pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan

orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik

harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan bisa diserahkan.4 Kedua,

memberikan hak memiliki sesuatu oleh seseorang yang dibenarkan tasarrufinya

atas suatu harta yang dapat diketahi atau,karena susah untuk mengtahuinya, dan

dapat diserahkan dalam kondisi tidak wajib dalam keadaan masih hidup dan tanpa

imbalan.5

2. Rukun dan Syarat Hibah

Menurut Imam Madzah semuanya sepakat mengenai rukun tentang hibah

seperti yang dijelaskan dalam kitab Bidayatul Mujtahid adalah sebagai berikut:

a. Orang yang menghibahkan (al-wahib)

1) Pemilik sah dari harta benda yang dihibahkan.


Jaziri. h. 290 3 Abdurrahman Al-jaziry, Alfiqh ala Al-Madzahib Al-Arba’ah, karya Abdurrahman AL

Jaziri. h. 292

4 Abdul Al-Rahman Al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah,

Terjemahan : Muhammad Sayyid Sahiq Beirut: Dar al-Fikr,t.th, Juz 3, h. 289.


Jaziri. h. 292.

56

2) Dalam keadaan sehat, apabila orang yang menghibahkan dalam

keadaan sakit, dinamakan wasiat dan dibatasi 1/3 saja dari bendanya

itu. Maksudnya, hibah yang lengkap dengan syarat-syaratnya,

menueurt sebagian ulama salaf dan beberapa orang ulama mazhab

zhahiri, hibah orang seperti itu dikeluarkan dari pokok hartanya jika

kemudian ia meninggal dunia. Dan semua ulama sepakat, jika

seseorang telah sembuh dari sakitnya, maka hibahnya sah.6

3) Memiliki kebebasan untuk menghibahkan bendanya itu.

b. Orang yang menerima hibah.

c. Benda yang dihibahkan (mauhub), harus milik si penghibah. Apabila milik

orang lain maka tidak sah hukumnya. Hendaklah berupa barang yang syah

dijual belikan, maka tidak syah menghibahkan barang yang tak diketahui,

sebagaimana bila dijualnya, dan keterangannya baru saja lewat, lain halnya

jika dihadiahkan atau dishadaqahkannya, maka menurut yang dianggap

dihahir oleh guru kita adalah syah. syah menghibahkan barang musya’

(masih menjadi satu dengan barang orang lain dalam suatu perserikatan)

sebagaiman menjualnya sekalipun belum diadakan pembegian, baik

dihibahkan kepada teman berserikat ataupun kepada orang lain. Terkadang

syah menghibahkan sesuatu yang tidak syah dijual, misalnya

menghibahkan dua biji gandum dan sebagainya yang tidak bernilai,

menghibahkan kulit yang najis atas dasar dipertentangkannya dalam ar-

raudlah, dan juga menghibahkan minyak terkena najis. Maka belumlah

menjadi tetap dengan aqadnya, tetapi dengan pengambilan barangnya

menurut qaul jadid Asy-syafi’I, sebagai berdasar suatu hadits rasullah saw

menghadiahkan 30 wadah minyak misik kepada Najasyiy, dan sebelum

barang itu sampai kepadanya terburu telah mati, maka Rasullah membagi

kembali minyak tersebut kepada para pemaisuri beliau, kemudian hibah

dan shadaqah diqiyaskan hukumnya dengan hibah. Hanya tetapnya hibah

didasarkan atas pengambilan barangnya, jika dalam hibah tersebut

6 Ibnu rusyd, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid. Penerjemah Abdul Rasyad

Shiddiq (Jakarta : Akbar media) h. 542.

57

pengambilanya didapatkan dari penyerahan sang wahib, atau didapatkan

atas izin pengambilan dari sang wahib sendiri atau wakilnya serta izin

seperti itu diperlukan adanya. Demikianlah walaupun barang hibah itu

sendiri telah berada ditangan sang muttahib (penerima hibah).7

3. Ijab Qobul dalam Hibah

Para ulama telah sepakat bahwa akad serah terima (ijab qabul) itu sudah

dianggap sah dengan adanya pengucapan lafal perjanjian tersebut. Namun mereka

berbeda pendapat apakah perjanjian itu sah dengan sekedar adanya serah terima

barang. Yakni si pemberi hibah menyerahkan barang dengan si penerima hibah

menyerahkan sebagian hartanya tanpa adanya ucapan dari salah seorang di antara

mereka berdua. Kemudian si pemberi hibah menyerahkan sebagian hartanya dan

menyerahkan harta tanpa pamrih kepada si penerima hibah.

Ats-Tsauri, Imam Syafi’i, dan imam Abu Hanifah sepakat, penerimaan itu

termasuk syarat sahnya hibah. Kalau barang yang dihibahkan tidak bisa diterima

maka orang yang memberikan hibah tidak terikat. Menurut Imam Malik, hibah

sah dengan adanya penerimaan, dan calon penerima hibah boleh dipaksa untuk

menerima, sebagaimana yang berlaku dalam jual beli. Kalau si penerima hibah

lambat meminta orang yang memberi hibah segera menerimakan harta yang

dihibah sampai si pemberi hibah keburu mengalami pailit atau jatuh sakit maka

hibahnya batal.

Menurut Iman Malik, penerimaan hanya merupakan salah satu syarat

sempurnannya hibah, bukan syarat sahnya. Sebaliknya menurut Iman Syafi’i dan

Imam Abu Hanifah hal itu termasuk syarat sahnya hibah. Sementara menurut

Imam Ahmad dan Abu Tsaur, hibah sah karena adanya akad, dan penerimaan

sama sekali bukan merupakan syaratnya, baik syarat sempurna maupun syarat sah.

Pendapat ini didukung oleh ulama-ulama dari mazhab zhahiri. Tetapi menurut

salah satu pendapat yang dikutip dari Imam Ahmad, penerimaan adalah syarat

sahnya hibah terhadap barang yang dapat ditakar dan ditimbang. Alasan ulama-

7 Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari. Fathul Mu’in. Terjemah DRS. H.

Aliy As’ad. (Jakarta : menara kudus). h. 331-332

58

ulama yang tidak mensyaratkan penerimaan dalam hibah, karena hibah serupa

dengan jual beli.8

Dari hasil pendapat para imam mazhab dapat disimpulkan bahwa kedudukan

akta hibah tidak dijelaskan detailnya mereka hanya menjelaskan sampai tahapan

akad ijab kobul dan mereka sepakat dalam akta hibah mengqiyaskan dengan jual

beli.

B. Kedudukan Akta Hibah Menurut KUH Perdata

Hibah tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak

ada penggatian apa pun dan dilakukan secara suka rela, tanpa ada kontraprestasi

dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsukan pada saat si

pemberi masih hidup. Inilah yang berbeda dengan wasiat, yang mana wasiat

diberikian sesudah si pewasiat meninggal dunia.9

Hibah juga di atur dalam pasal 1666 KUH Perdata yakni “Hibah adalah suatu

perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma

dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna

keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang

tidak mengakui lain-lain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup.”10

Sebelum lahirnya PP No. 24 Tahun 1997, bagi mereka yang tunduk kepada

KUH Perdata, surat hibah wasiat harus dalam bentuk tertulis dari notaris. Surat

hibah wasiat harus dibuat olah Notaris tidak memiliki kekuatan hukum. Mereka

yang tunduk pada hukum adat dapat membuatnya di bawah tangan, tetapi proses

di kantor pertanahan harus dibuat dengan akta PPAT.

Hibah dapat disimpulkan suatu persetujuan dalam mana suatu pihak

berdasarkan atas kemurahan hati, perjanjian dalam hidupnya memberikan hak

milik atas suatu barang kepada pihak kedua secara percuma dan yang tidak dapat

8 Ibnu rusyd, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid. Penerjemah Abdul Rasyad

Shiddiq (Jakarta : Akbar media) h. 545-546.

9 Adrian sutedi, SH., M.H, Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftaranya, Jakarta, Sinar

Grafika , 2013, h. 99.

10

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, h. 436.

59

ditarik kembali, sedangkan pihak kedua menerima baik penghibahan ini.

Sedangkan akta hibah dalam hukum positif adalah akta yang dibuat oleh si

penghibah yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti hibah dan

untuk keperluan hibah dibuat.

Prosedur (Proses) penghibahan harus melalui akta Notaris yang asli disimpan

oleh Notaris bersangkutan dengan Pasal 1682, yaitu :

“Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687, dapat, atas

ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya

disimpan oleh notaris itu”

Hibah barulah mengikat dan mempunyai akibat hukum bila pada hari

penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah dinyatakan diterima oleh

penerima hibah, atau dengan suatu akta otentik telah diberi kuasa pada orang lain.

Pada Pasal 1683 KUH Perdata menyebutkan :

”Tiada suatu hibah mengikat si penghibah, atau menerbitkan sesuatu akibat

yang bagaimanapun, selain mulai hari penghibahan itu dengan kata-kata yang

tegas telah diterima oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan

suatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima

penghibahanpenghibahan yang telah diberikan kepada si penerima hibah atau

akan diberikan kepadanya di kemudian hari”.

Jika penerimaan tersebut tidak telah dilakukan didalam surat hibah sendiri,

maka itu akan dapat dilakukan didalam suatu akta otentik terkemudian, yang

aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan di waktu si penghibah

masih hidup, dalam hal mana penghibahan, terhadap orang yang belakangan

disebut ini, hanya akan berlaku sejak hari penerimaan itu diberitahukan

kepadanya.”11

Guna mendapatkan suatu keputusan akhir perlu adanya bahan-bahan

mengenai fakta-fakta. Dengan adanya bahan yang mengenai fakta-fakta itu akan

dapat diketahui dan diambil kesimpulan tentang adanya bukti. Kita mengetahui

bahwa dalam setiap ilmu pengetahuan dikenal tentang adanya pembuktian.

11

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, h.438-439.

60

Dalam hal ini ada beberapa alat dalam perkara perdata yang bisa digunakan

sebagai bukti, antara lain :

a. Bukti dengan surat

b. Bukti dengan saksi

c. Persangkaan-persangkaan

d. Sumpah

Alat bukti tertulis atau surat yang dibuat secara tertulis ialah segala sesuatu

yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk membuktikan bahwa

penghibaan sudah terjadi, atau untuk dipergunakan sebagai pembuktian akta hibah

yang sudah dilakukan. Surat sebagai alat pembuktian tertulis dapat dibedakan

dalam akta dan surat bukan akta, sedangkan pengertian akta adalah surat sebagai

alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar

suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk

membuktikan.12

Kemudian akta masih dapat dibedakan lagi dalam akta otentik, akta di bawah

tangan dan surat bukan akta. Jadi dalam hukum pembuktian dikenal paling tidak

tiga jenis surat, yaitu:

a. Akta otentik

Akta otentik dalam kitab undang-undang diatur dalam KUH Perdata Pasal

1868 dan didalam Pasal 1868 juga di sebutkan perngertian akta otentik tersebut

ialah : “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan

oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang

berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”13

Berdasarkan Pasal 1868 dapat disimpulkan unsur akta otentik yakni:

1. Bahwa akta tersebut dibuat dan diresmikan (verleden) dalam bentuk

menurut hukum.

2. Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum.

12

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty

Yogyakarta, 2006, h. 149.

13

Subekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,liberty, Cat-5,

jakarta, h. 475

61

3. Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang

untuk membuatnya di tempat akta tersebut dibuat, jadi akta itu harus

ditempat wewenang pejabat yang membuiatnya.

Namun dalam Pasal 1869 yang berbunyi: “Suatu akta yang karena tidak

berkuasa atau tidak cakapnya pegawai dimaksud diatas, atau karena suatu cacat

dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian

mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditanda tangani oleh

para pihak”

b. Akta di bawah tangan

Akta dibawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat sendiri untuk pembuktian

oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabatakan tetapi harus adanya saksi-

saksi yang harus menghadiri agar dilain waktu tidak menjadi masalah. Namun ada

ketentuan khusus mengenai akta di bawah tangan, yaitu akta di bawah tangan

yang memuat hutang sepihak, untuk membayar sejumlah uang tunai atau

menyerahkan suatu benda, harus ditulis seluruhnya dengan tangan sendiri oleh

yang bertanda tangan alias yang bersangkut paut dalam menyerahkan suatu benda

tersebut, suatu keterangan untuk menguatkan jumlah atau besarnya atau

banyaknya apa yang harus dipenuhi.

Dalam kitab undang-undang Hukum Perdata pada Pasal 1874 yang dalam

ayaty satu mengatakan:” Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-

akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat

urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang

pegawai umum.”

Menurut ketentuan Pasal 1878 KUH Perdata terdapat kekhususan akta

dibawah tangan, yaitu akta harus seluruhnya ditulis tangan si penanda tangan

sendiri, atau setidaktidaknya, selain tanda tangan, yang harus ditulis dengan

tangannya si penanda tangan adalah suatu penyebutan yang memuat jumlah atau

besarnya barang atau uang yang terhutang. Apabila ketentuannya tidak dipenuhi,

maka akta tersebut hanya sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan14

14

Teguh Samudera, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, Jakarta:Alumni, 1992, h.

46.

62

c. Surat bukan akta

Untuk kekuatan pembuktian dari surat yang bukan akta di dalam HIR maupun

KUH Perdata tidak ditentukan secara tegas. Walaupun surat-surat yang bukan akta

ini sengaja dibuat oleh yang bersangkutan, tapi pada asasnya surat bukan akta ini

sama tetapi berbeda dengan surat di bawah tangan yang dimaksudkan sengaja

dibuat sendiri untuk pembuktin namun tidak dimaksudkan sebagai alat

pembuktian di kemudian hari. Oleh karena itu surat-surat yang disebut dengan

akta di bawah tanah itu dapat dianggap sebagai petunjuk ke arah pembuktian.

Sedangkan akta hibah menurut hukum positif dalam hukum perdata alat bukti

tertulis atau surat tercantum dalam Pasal 138,165,167 HIR/Pasal 164, 285-305

R.bg dan Pasal 1867-1894 BW serta Pasal 138-147 RV. Pada asasnya di dalam

persoalan perdata (hibah), alat bukti yang berbentuk tulisan itu merupakan alat

bukti yang diutamakan atau merupakan alat bukti yang nomor satu jika

dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya.

Dengan demikian, Alat bukti surat merupakan alat bukti pertama dan utama.

Dikatakan pertama oleh karena alat bukti surat gradasinya disebut pertama

dibandingkan dengan alat bukti lainnya sedangkan dikatakan utama oleh karena

dalam hukum perdata (hibah) yang dicari adalah kebenaran formal. Maka alat

bukti surat memang sengaja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai alat

pembuktian utama.15

Akta hibah mempunyai fungsi agar dilain waktu dari petugas atau pemerintah

yang menanyakan bahwa tanah tersebut mempunyai akta yang mempunyai

kekuatan hukum. Di dalam KUH Perdata, akta mempunyai beberapa fungsi

diantra lain adalah :

a) Syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum

Suatu akta yang dimaksudkan dengan mempunyai fungsi sebagai syarat untuk

menyatakan adanya suatu perbuatan hukum adalah bahwa dengan tidak adanya

atau tidak dibuatnya akta, maka berarti perbuatan hukum itu tidak terjadi. Dalam

hal ini diambilkan contoh sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1681, 1682, 1683

(tentang cara menghibahkan), 1945 KUH Perdata (tentang sumpah di muka

15

Teguh Samudera, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, h. 36.

63

hakim) untuk akta otentik; sedangkan untuk akta di bawah tangan seperti halnya

dalam Pasal 1610 (tentang pemborongan kerja), Pasal 1767 (tentang peminjaman

uang dengan bunga), Pasal 1851 KUH Perdata (tentang perdamaian). Jadi, akta

disini maksudnya digunakan untuk lengkapnya suatu perbuatan hukum.

b) Sebagai alat pembuktian

Fungsi suatu akta sebagai alat pembuktian dimaksudkan bahwa dengan tidak

adanya atau tidak dibuatnya akta, maka berarti perbuatan hukum tersebut tidak

dapat terbukti adanya. Dalam hal ini dapat diambilkan contoh dalam pasal 1681,

1682, 1683 (tentang cara menghibahkan). Jadi disini akta memang dibuat untuk

alat pembuktian di kemudian hari.16

Dari definisi yang telah diketengahkan dimuka jelas bahwa akta itu dibuat

sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya

suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian tetapi

hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari. Seperti telah

disinggung di atas bahwa fungsi akta yang paling penting di dalam hukum adalah

akta sebagai alat pembuktian.

Dari semua akta yang terpaparkan diatas masing-masing mempunyai

kekuatan dalam hal pembuktian akta namun, dari masing-masing akta tersebut

yang dipastikan mempunyai akta dengan kepastian hukum yang jelas adalah akta

otentik berikut dari masing-masing akta dalam hal kekuatan pembuktiannya.

a. Kekuatan pembuktian akta otentik

Di dalam Pasal 165 HIR (Pasal 1870 dan 1871 KUH Perdata) dikemukakan

bahwa akta otentik itu sebagai alat pembuktian yang sempurna17

bagi kedua belah

pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang

apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta otentik yang merupakan bukti yang

lengkap (mengikat) berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta

16

A Pitlo, Pembuktian dan Daluwarsa, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Intermasa, 1978, h.

56.

17

kata “sempurna” menurut hemat penulis sebaiknya diganti dengan kata “lengkap”,

mengingat bahwa akta itu merupakan hasil karya manusia, tiada satu pun hasil karya manusia yang

sempurna kecuali hasil ciptaan Tuhan. Maka untuk selanjutnya dalam skripsi ini penulis gunakan

kata lengkap untuk kata sempurna menurut penulis-penulis yang bukunya penulis baca dalam

skripsi ini. Di kutip dari buku Teguh Samudera, h. 49.

64

tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar,

selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan

sebaliknya.

b. Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan

Menurut ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata, jika akta di bawah tangan tanda

tangannya diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, maka akta

tersebut dapat merupakan alat pembuktian yang lengkap (seperti kekuatan

pembuktian dalam akta otentik) terhadap orang-orang yang menandatangani serta

para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya. Tentang

pengakuan tanda tangan apabila dikemukakan di muka hakim, menurut Wirjono

Prodjodikoro pengakuan itu berbunyi: “ tanda tangan ini betul tanda tangan saya

dan isi tulisan adalah benar”

Namun, kekuatan hukum akta hibah terletak pada fungsi akta otentik itu

sendiri yakni sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang (Pasal 1682,

1687, dan Pasal 1868 BW) sehingga hal ini merupakan akibat langsung yang

merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-

akta otentik sebagai alat pembuktian.18

Fungsi dari akta hibah adalah sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu

perbuatan hukum, sebagai alat pembuktian dan sebagai alat pembuktian satu-

satunya. Suatu akta hibah dapat memenuhi sekaligus lebih dari satu fungsi (seperti

dikatakan tadi semuanya ada tiga fungsi). Akta di bawah tangan atau akta

formalitatis causa (sebagai syarat pokok) mempunyai juga daya pembuktian, dan

akta hibah yang ditentukan sebagai satu-satunya alat bukti hibah tentu saja

mempunyai daya pembuktian.19

C. Persamaan Dan Perbedaan Kedudukan Akta Hibah Antara Fiqh Dan KUH

Perdata

18

Adrian sutedi, SH., M.H, Peralihan HaK atas Tanah dan Pendaftaranya, Jakarta, Sinar

Grafika , 2013, h. 100. 19

A. Pitlo, Pembuktian dan Daluwarsa Menurut KUH Perdata Belanda, Nederland: PT

Intermasa, 1967, h. 54.

65

1. Persamaaan kedudukan akta hibah antara fiqh dan KUH Perdata

Dalam hal akta hibah berdasar pada dua hukum, yaitu Hukum Perdata dan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau bisa juga Hukum Fiqh. Dalam Hukum

Perdata akta hibah terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari

kedua dasar tersebut terdapat hal-hal yang bertentangan maupun persamaan antara

kedua dasar tersebut terutama mengenai akta hibah.

Persamaan antara mazhab-mazhab fiqh dan KUH Perdata dalam akta hibah

terdapat dalam aspek pengertian, dasar hukum, syarat-syarat dan juga rukun

keduanya mempunyai pengertian, pengertian, dasar hukum, syarat-syarat dan

rukun yang sama yaitu mulai dari perngertian singkatnya adalah memberikan

sesuatu dengan suka rela tanpa adanya imbalan apapun, dalam dasar hukumnya

mempunyai dasar hukum yang kuat dan memikat dasar hukum singkatnya

keduanya adalah terdapat dalam KUH Perdata pada Pasal 1666-1693 namun,

menurut Kmpilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum fiqh terdapat pada Pasal 210-

214.

Adapun persamaan secara yang lebih spesific rukun akta hibah menurut fiqh

dan KUH Perdata :

a. Dalam melaksanakan hibah baik menurut KUH Perdata maupun fiqh

tersebut harus ada bukti bahwasanya sudah di hibahkan oleh sipenghibah

dalam pembuatan akta hibah tersebut.

b. Dalam melaksanakan hibah harus dilakukan sebelum sipenghibah

meninggal dunia.

c. Dalam pembuatan akta hibah dalam KUH Perdata dan fiqh harus adanya

saksi-saksi

d. Dalam pelaksanaan hibah di KUH Perdata dan fiqh harus adanya ijab

qobul.

Hibah menurut ajaran islam dimaksudkan untuk menjalin kerja sama sosial

yang lebih baik dan untuk lebih mengakrabkan hubungan sewsama manusia.

Walaupun hibah merupakan suatu akad yang sifatnya untuk mempercepat

silatuhrahmi antara sesama manusia, namun sebagai suatu tindakan hukum hibah

66

tersebut mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi , baaik oleh yang

menghibahkan ataupun yang menerima hibah tersebut.20

Maksud hibah yang dilakukan oleh seseorang itu harus ada bukti akta hibah

secara tertulis ketika orang tersebut hendak melakukan hibah baik menurut KUH

Perdata maupun fiqh dalam fiqh harus ada ijab qobul namun KUH Perdata harus

ada mementerotinya yaiyu dari pihak notaris atau yang wajib melakukan hal

tersebut..

2. Perbedaan hibah antara mazhab fiqh dan KUH Perdata tentang

kedudukan akta hibah

Dasar hukum yang dipakai dalam melaksanakan akta hibah dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata terdapat pada 1682-1683 yang membahas

tentang masalah akta hibah secara umum baik hibah mengenai tanah, harta pusaka

dan barang berharga yang lainya.

Bahwa seseorang boleh menghibahkan hartanya kepada orang lain selain ahli

waris, namun tidak sah jika ia menghibahkan seluruh hartanya walaupun untuk

kebaikan. Meskipun secara kepemilikan itu adalah harta si penghibah, yang dia

bisa bebas melakukan apa saja dengan hartanya. Ketika ia menghibahkan seluruh

hartanya, maka ia tak memiliki lagi harta untuk dibagikan kepada ahli warisnya,

dan bisa berakibat pula pada perselisihan antara keluarga, namun di KUH Perdata

mebolehkan semua hartanya di hibahkan kepada siapa saja dan tidak memliki

batasan.

Prosedur dalam melaksanakan suatu akta hibah menurut Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata orang yang hendak melakukan pembuatan akta hibah

bukan orang muslim saja, akan tetapi bisa orang non muslim menurut KUH

Perdata namun, dalam fiqh menjelaskan penghibahan hanya orang muslim saja

dan tidak diatur hibah yang non muslim.

Penghibahan dalam KUH Perdata tidak ada penjelasan mengenai hibah

maksimal 1/3 dari harta si Penghibah, akan tetapi hanyalah dapat mengenai

20

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, cet. 6, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

2003), h. 471.

67

barang-barang yang sudah ada. Jika ia meliputi barang-barang yang baru akan ada

dikemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal. Berdasarkan

ketentuuan ini maka jika dihibahkan suatu barang yang sudah ada, bersama-sama

dengan suatu barang lain yang baru akan ada di kemudian hari, penghibaan yang

mengenai barang yang pertama adalah sah, tetapi mengenai barang yang kedua

adalah tidak sah. Namun demikian, padi yang belum menguning di sawah seluas

dan merupakan sebagian harta benda milik pemberi hibah.21

Hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut bukan

menyangkut harta pusaka saja akan tetapi bisa menghibahkan berupa tanah dan

sebagainya. Kemudian hibah di dalam kitab undang-undang hukum perdata itu

masih ada unsur jual beli yang terdapat dalam pasal 1668. Dan di dalam kitab

undang-undang hukum perdata tidak dijelaskan tentang bentuk hibah secara detail

dan tidak diatur dalam undang-undang, juga tidak disebutkan pula pasal yang

membahas bentuk hibah itu sendiri.

Dalam akta hibah yang bikin berbeda menurut KUH Perdata dengan fiqh

adalah macam-macam akta hibah disebutkan secara rinci dalam KUH Perdata

akan tetapi tidak dijelaskan secara rinci menurut fiqh karna fiqh menjelaskan akta

hibah secara tertulis bisa dijadikan bukti bahwa hibah itu terjadi.

Di dalam KUH Perdata akta Hibah barulah mengikat dan mempunyai akibat

hukum bila pada hari penghibaan itu dengan kata-kata yang tegas telah dinyatakan

diterima oleh penerima hibah, atau dengan suatu akta otentik diberi kuasa pada

orang lain. Di atur dalam Pasal 1683 KUH Perdata.

Siapa yang berhak menerima hibah sangat berbeda antara fiqh dan KUH

Perdata menjelaskan bahwa yang berhak menerima hibah adalah orang sudah

umur dia atas 21 tahun namun di KUH Perdata yang tidak berhak menerima hibah

adalah Orang yang menjadi wali atau pengampun si penghibah, Dokter yang

merawat penghibah ketika sakit, dan Notaris yang membuat surat wasiat milik si

penghibah.

21

F.X.Sumarja, Hukum Pendaftaran Tanah, (Penerbit Unila Press, Bandar Lampung).

2010. h. 22.

68

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kedudukan akta hibah menurut fiqh sangat jelas pengaturannya atau

juga dasar hukum yang terjadi di kedudukan akta hibah dengan

landasannya yang baik yang termasuk di dalam Al-Quran, berdasarkan

pada hadis yang mengenai aturan kedudukan akta hibah dalam fiqh itu

sangat jelas, pada dasarnya kedudukan akta hibah dalam fiqh sangatlah

penting yang bisa disebut akta hibah bersifat mengikat, tergantung dari

si penerima hibah apakah bersedia menjadikan akta hibah mempunyai

kekuatan hukum yang mengikat di Indonesia ini karna kedudukan akta

dalam fiqh belum sepenuhnya memiliki kekuatan hukum di Indonesia.

Seperti yang di katakana imam Syafi’I harus adanya ijab qobul saat

pemberian hibah itu berlangsung dan harus adanya saksi yang

menyaksikan hibah tersebut agar di lain hari ada pembuktian dan juga

mendaftarkan akta hibah tersebut.

2. Mengenai kedudukan akta hibah menurut KUH Perdata yang

pengertiannya sama dengan pengertian fiqh, namun yang berbeda

kedudukannya, dalam fiqh hibah bisa di tarik kembali dengan alasan

yang tertentu lain halnya menurut KUH Perdata dengan pembuktian

dan mempunyai surat otentik yang diterbitkan oleh PPAT dengan itu

prosedur dengan fiqh berbeda bisa saja dalam KUH Perdata tidak bisa

di tarik kembali jika mempunya surat yang diterbitkan oleh PPAT

yang biasa di sebut dengan surat otentiki

3. Persamaan dan perbedaan dalam akta hibah menurut fiqh dengan KUH

Perdata ini sangalah unik mempunyai banyak persamaan dibandingkan

perbedaannya dari segi persamaan yaitu soal perngertian dari akta

hibah menurut fiqh dan KUH Perdata dan juga dari segi dari dasar

hukumnya sangatlah jalan dari fiqh dan KUH Perdata.yang

membedakannya hanya kekuatan akta hibah saja dimana akta hibah

69

menurut fiqh tidak mempunyai kepastian hukum mengikat karna

proses dan prosedur fiqh hanya sebatas di kelurahan saja.

B. REKOMANDASI

1. Diharapkan melalui penelitian selanjutnya, dapat dihasilkan informasi

baru tentang kedudukan akta hibah yang sudah penulis teliti dan

alternatif solusi terkait peran fiqh dalam membuat akta hibah yang

berkekuatan hukunya pasti, sehingga seorang yang awam akan

kedudukan akta hibah bisa bertarung di pengadilan jika dikemudian

hari ada gugutan kedudukan akta hibah dengan proses dan prosedur

fiqh

2. Bagi seseorang yang mempunyai barang atau sebagainya yang di

dapatkan dari hibah harus segara mendaftarkan hibah tersebut,

terkecuali yang di hibahkanya barang yang tidak terlihat seperti buah

di pohon belum tahu kapan buah itu munculnya jika yang di hibahkan

seperti harta dan tanah itu harus danj wajib segera mendaftarkannya di

PPAT agar segara di proses surat pembutian agar di lain hari ada

pemekriksaan agar bisa menjaga tanah hibah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. W. Munawir, Kamus Al-Munawir, (Surabaya, Pustaka Progresif, 1997), Cet. 14

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat System Transaksi Dalam Fiqh

Islam, Jakarta AMZAH, 2010.

Abdullah bin Abdurrahman ali bassam, syarah hadits pilihan bukhari-muslim,

Jakarta, PT darul-falah, 2007.

Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta:

Kencana, cet. ke-1, 2006,

Abdurrahman Al-jaziry, Alfiqh ala Al-Madzahib Al-Arba’ah, karya Abdurrahman

AL Jaziri,Beirut. 1987

Abdul Aziz Bin Fathi As-Sayyid Nada, Ensiklopedi Adab Islam Menurut Al-

Quran Dan Sunnah, pustaka imam Asy-Syafi’I, Jakarta, 2007

Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, Bandung, CV. Alfabeta, 2011

Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, Yogyakarta Gajah

mada University Press, 2010.

Abdul Aziz Dahlan, Ensiklofedi Hukum Islam, Jakarta, PT. Ictiar Baru Van

Hoeve, 1996.

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

1998), Cet. III

Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum

Positif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004.

A Pitlo, Pembuktian dan Daluwarsa, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Intermasa,

1978

Asaf A. A. Fayzee. Pokok-pokok hukum islam II. Tintamas, Jakarta. 1961.

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-

Undang Pokok Agraria, Jakarta, Djambatan, 2008.

F.X.Sumarja, Hukum Pendaftaran Tanah, (Penerbit Unila Press, Bandar

Lampung). 2010.

Ibnu Rusyd, Bidayat al-Mujtahid Wanihayat al-Muqtasid, Lebanon: Dar al-Kotob

al-Ilmiyah, 2007

Ibnu Mas’ud, Fiqih Mazhab Syafi’I, Bandung Pusaka Setia, 2007. Muhammad

Sholikhul Hadi, Pegadaian Syari'ah, Jakarta: Salemba Diniyah, 2000

Luwis Mahluf, al-munjid fi al-lughah Beirut: dar al- masyriq, 1973

Mu Al-Adab Al-Mufrud, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1990

M. Ali Hasan, Berbagai macam transaksi dalam Islam, Cet.1, Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2003.

R. Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta: PT Pradnya

Paramitha,1996

Sayid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, Beirut: dar al-Fikr, 1981, jilid 3

T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqh Mu’amalah, Jakarta: Bulan Bintang,

1984

Teguh Samudera, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, Jakarta: Alumni,

1992

Tim Redaksi Fokusmedia, Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusmedia, 2007,

Cet II.

Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam,

Bandung: Al Ma‟arif, 1985

Jurnal Ilmiah

Faizah Bafadhal, jurnal ilmu hukum, analisis tentang hibah dan korelasinya

dengan kewarisan dan pembetalan hibah menurut peraturan perundang-

undangan

sengketa kedudukan tanah hibah prespektif fiqh...

Documents