sekolah dasar berstandar nasional 2013 (15.5x23) … · bab ii. —standar proses 31 a....

SEKOLAH DASAR BERSTANDAR NASIONAL _2013 (15.5X23) isi set3.indd 1 02/08/2017 11.33.14

Copyright © 2013 Jafriansen Damanik

All rights reservedHak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh maupun sebagian dari buku ini dalam bentuk atau cara apa pun

tanpa izin tertulis dari penerbit.

Penyunting: Dinan Hasbudin ARDesainer buku: [email protected]

ISBN: 978-602-60378-2-4

Cetakan I: Agustus 2013

PT. Mediabaca MandiriJl. Ir. H. Juanda No. 101 Ciputat Timur

Tangerang Selatan [email protected]


v

ISI BUKU

PENGANTAR—IXPENDAHULUAN—1

BAB I. STANDAR ISI—7A. PENDAHULUAN—9B. KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM—10C. BEBAN BELAJAR—23D. KALENDER PENDIDIKAN—26

BAB II. STANDAR PROSES —31A. PENDAHULUAN—33B. PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN—34C. PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN—42D. PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN—57E. PENGAWASAN PROSES PEMBELAJARAN—57

BAB III. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN—63A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN SATUAN PENDIDIKAN (SKL-SP)

—65B. STANDAR KOMPETENSI KELOMPOK MATA PELAJARAN (SK-KMP)

—69

BAB IV. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN—79


SEKOLAH DASAR BERSTANDAR NASIONAL

vi

STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI GURU—81STANDAR KEPALA SEKOLAH—111STANDAR TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH—121STANDAR TENAGA PERPUSTAKAAN SEKOLAH—153

BAB V. STANDAR SARANA DAN PRASARANA —173A. LATAR BELAKANG—175B. KETENTUAN UMUM—176C. STANDAR SARANA DAN PRASARANA SD—178

BAB VI. STANDAR PENGELOLAAN—219A. PERENCANAAN PROGRAM—221B. PELAKSANAAN RENCANA KERJA—231C. PENGAWASAN DAN EVALUASI—272D. KEPEMIMPINAN SEKOLAH—280E. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN—285

BAB VII. STANDAR PEMBIAYAAN —287A. STANDAR PEMBIAYAAN SD —289B. STANDAR BIAYA OPERASI NONPERSONALIA SD TAHUN 2009

—295LAMPIRAN I. STANDAR BIAYA OPERASI NONPERSONALIA SD TAHUN

2009 —297LAMPIRAN II. STANDAR BIAYA OPERASI NONPERSONALIA SD

TAHUN 2009 —299

BAB VIII. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN —317A. PENGERTIAN—319B. PRINSIP PENILAIAN—320C. TEKNIK DAN INSTRUMEN PENILAIAN—323D. MEKANISME DAN PROSEDUR PENILAIAN—326E. PENILAIAN OLEH PENDIDIK—332F. PENILAIAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN—335


ISI BUKU

vii

G. PENILAIAN OLEH PEMERINTAH—340

DAFTAR PUSTAKA—343BUKU—343UU DAN PERATURAN LAINNYA—344

GLOSARIUM—347INDEKS—357TENTANG PENULIS—363


ix

PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat penyertaan dan tuntunan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini.

Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman penulis sebagai konsultan pendidikan dalam membina beberapa sekolah maupun dalam memberikan pelatihan/sosialisasi di berbagai provinsi di Indonesia tentang akreditasi sebagai ukuran pemenuhan standar nasional pendidikan. Penulis menganalisis setiap Permendiknas yang mengatur masing-masing komponen standar, dan menulis penjelasan tentang bagaimana sekolah/madrasah memahami dan memenuhi setiap aspek dalam standar tersebut. Buku ini mencakup seluruh komponen standar nasional pendidikan, sesuai dengan isi dari setiap Permendiknas yang terkait.

Format buku ini sengaja dibuat mengikuti format yang ada di Permendiknas, sehingga bentuk peraturannya sendiri tetap terjaga, kemudian ditambahkan dengan penjelasan dan strategi pemenuhannya sesuai latar (setting) sekolah/madrasah. Penjelasan dibuat dengan cetak miring, untuk membedakan isi standar dalam Permendiknas dengan penjelasan yang ditambahkan.

Dalam edisi sebelumnya buku ini berjudul Strategi Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Dasar (SD/MI dan SPM/MTs). Edisi Revisi ini khusus membahas standar untuk satu jenjang pendidikan yakni SD/MI, dan diberi judul Sekolah Dasar Berstandar Nasional.



x

Penulis menyadari bahwa buku ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran atau masukan yang konstruktif dari pembaca atau pengguna buku ini untuk penyempurnaan di kemudian hari.

Semoga buku ini dapat mencapai tujuannya membantu berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan di Indonesia.

Jakarta, Januari 2013

Penulis.


1

PENDAHULUAN

Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang mencakup delapan komponen standar, secara bertahap telah dijabarkan dalam

berbagai Permendiknas. Berdasarkan pengamatan penulis Permendiknas tersebut masih sangat kurang disosialisasikan kepada pihak sekolah, terbukti dengan hanya sedikit sekolah yang mengetahui dengan baik tentang seluruh komponen standar tersebut. Umumnya Permendiknas yang banyak disosialisasikan hanyalah Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan.

Beberapa penulis telah berupaya membantu sekolah untuk memahami isi Permendiknas tersebut, namun umumnya fokus pada satu komponen standar saja, misalnya Standar Guru atau Standar Kepala Sekolah, sementara sekolah membutuhkan penjelasan tentang semua (delapan) komponen standar nasional pendidikan.

Dalam rencana strategis Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014 diakui bahwa hingga tahun 2010 baru sekitar 70,2% SD yang sudah terakreditasi, dan kalau dianggap peringkat akreditasi B sebagai kriteria minimal pemenuhan standar, maka baru 9,8% SD yang memenuhi standar nasional. Keadaan MI tidak jauh berbeda dengan data di atas.

Seringkali terjadi, ketika sekolah ditetapkan menjadi sasaran akreditasi barulah sekolah mencari informasi tentang bagaimana menjawab atau mengisi instrumen akreditasi sesuai standar nasional.



2

Seharusnya sekolah selalu berupaya untuk meningkatkan kualitasnya dengan mengacu pada standar nasional pendidikan, sebab instrumen akreditasi adalah alat untuk mengukur terpenuhinya standar nasional pendidikan. Pemenuhan standar membutuhkan waktu yang cukup dan upaya yang terus menerus.

Urutan bab dari buku ini sesuai dengan urutan komponen standar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Bab 1. Standar Isi; membahas tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, dan kalender pendidikan. Bagian kerangka dasar dan struktur kurikulum terdiri dari kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum pendidikan umum, dan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dalam bagian kerangka dasar kurikulum dijelaskan tentang pengelompokan mata pelajaran dan cakupannya, prinsip pengembangan kurikulum, dan prinsip pelaksanaan kurikulum. Sekolah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dikembangkan oleh BSNP, serta memperhatikan prinsip pengembangan kurikulum. Selanjutnya dalam penerapan kurikulum, sekolah harus menggunakan prinsip pelaksanaan kurikulum, khususnya guru yang menerapkan kurikulum tersebut.

Bab 2. Standar Proses; membahas tentang perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Pada bagian

perencanaan proses pembelajaran dijelaskan tentang silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan prinsip-prinsip penyusunan RPP. Kemudian pada bagian pelaksanaan proses pembelajaran dijelaskan tentang persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran. Penilaian hasil pembelajaran dijelaskan dalam Bab 8 tentang Standar Penilaian. Kegiatan yang dilakukan dalam pengawasan proses pembelajaran, terdiri dari pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Proses pembelajaran merupakan bagian yang sangat penting dalam seluruh kegiatan pendidikan di sekolah.


PENDAHULUAN

3

Dengan demikian semua pihak, terutama guru, harus memberikan perhatian yang sangat besar terhadap terselenggaranya proses pembelajaran yang baik di sekolah tempat dia bertugas. Proses pembelaaran perlu direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, disupervisi dan dilakukan perbaikan secara terus menerus.

Bab 3. Standar Kompetensi Lulusan; membahas tentang standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dan standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran. Pemenuhan standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan ditunjukkan dengan terpenuhinya 17 indikator kompetensi lulusan SD. Standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan baik untuk SD masing-masing tersebar dalam standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, yang selanjutnya dijabarkan lebih operasional dalam standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran yang ada dalam setiap jenjang pendidikan.

Pemenuhan standar kompetensi lulusan pada dasarnya diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yakni mendukung berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Oleh karena itu standar kompetensi lulusan tidak dapat dicapai hanya dengan melakukan pembelajaran di dalam kelas, tetapi harus dilengkapi dengan berbagai kegiatan pengembangan diri, pembiasaan atau pembudayaan kehidupan sosial yang baik di lingkungan sekolah, serta kegiatan-kegiatan lain sesuai dengan perkembangan usia siswa.

Bab 4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; membahas tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, standar kepala sekolah, standar tenaga administrasi, standar tenaga laboratorium, dan standar tenaga perpustakaan sekolah. Secara garis besar standar ini mempersyaratkan pendidik dan tenaga kependidikan memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dengan baik. Standar kualifikasi akademik



4

menyangkut tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh pendidik maupun tenaga kependidikan, yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah bekerja di sekolah namun belum memenuhi standar kualifikasi akademik, harus segera mengikuti dan menyelesaikan pendidikan yang dipersyaratkan dalam standar. Standar kompetensi menyangkut kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kompetensi guru terdiri dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi kepala sekolah terdiri dari lima kompetensi utama, yaitu kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Kompetensi tenaga administrasi terdiri dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi kepribadian, sosial, teknis dan manajerial. Kompetensi tenaga laboratorium terdiri dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi kepribadian, sosial, manajerial, dan profesional. Kompetensi tenaga perpustakaan terdiri dari enam kompetensi utama, yaitu kompetensi manajerial, pengelolaan informasi, kependidikan, kepribadian, sosial, dan pengembangan profesi.

Bab 5. Standar Sarana dan Prasarana; membahas tentang kelengkapan atau ketersediaan sarana dan prasarana di setiap sekolah, serta ketentuan tentang ukuran, jumlah dan kualitas sarana dan prasarana yang tersedia, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Dalam standar sarana dan prasarana terdapat banyak istilah teknis yang belum dikenal luas oleh pihak sekolah, dan hal-hal tersebut dijelaskan dalam bab ini. Ketentuan tentang ketersediaan prasarana sekolah seyogyanya sudah harus dipenuhi sebelum lembaga pendidikan diberikan ijin untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Namun sekolah yang sudah beroperasi meski belum memenuhi prasarana yang dipersyaratkan, tetap perlu berupaya memenuhi standar prasarana tersebut.


PENDAHULUAN

5

Bab 6. Standar Pengelolaan; membahas tentang perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi manajemen. Dalam perencanaan program, sekolah merumuskan visi, misi, dan tujuan, serta menyusun rencana kerja sekolah, baik jangka menengah maupun tahunan. Dalam pelaksanaan rencana kerja, sekolah harus terlebih dahulu memiliki pedoman sekolah dan struktur organisasi yang lengkap. Kemudian melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja di semua bidang, termasuk bidang kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan, budaya dan lingkungan, serta peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah. Dalam pengawasan dan evaluasi, sekolah merencanakan dan melaksanakan program pengawasan, evaluasi diri, evaluasi dan pengembangan KTSP, evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, dan persiapan akreditasi sekolah. Kepemimpinan sekolah sangat menentukan kualitas pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian tujuan sekolah. Oleh karena itu kepala sekolah harus mampu mengendalikan seluruh kegiatan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia. Sistem informasi manajemen yang diterapkan di sekolah harus dapat mendukung seluruh program kerja sekolah, dan dilaksanakan secara efisien dan efektif. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Bab 7. Standar Pembiayaan; membahas tentang strategi pemenuhan standar biaya yang didasarkan pada peraturan menteri tentang akreditasi sebagai ukuran pemenuhan standar nasional pendidikan. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh sekolah dalam pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Sekolah perlu memiliki pedoman tentang pengelolaan keuangan sehingga dana yang dimiliki dapat direncanakan dan digunakan dengan efisien, transparan,



6

dan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Selanjutnya dalam bab ini disertakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia tahun 2009. Standar pembiayaan ini adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun, untuk dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang memenuhi standar nasional.

Bab 8. Standar Penilaian Pendidikan; membahas tentang prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, penilaian oleh pendidik, penilaian oleh satuan pendidikan, dan penilaian oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar harus didasarkan pada prinsip-prinsip penilaian, yaitu sahih, obyektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Teknik dan instrumen penilaian harus dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dinilai serta karakteristik siswa. Demikian juga mekanisme dan prosedur penilaian harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang berlaku. Penilaian oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Penilaian oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi siswa pada semua mata pelajaran. Penilaian oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk UN yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan memahami setiap standar dan melakukan semua strategi yang dijelaskan dalam buku ini, sekolah dapat dikatakan telah memenuhi standar nasional pendidikan. Selanjutnya sekolah diharapkan terus berupaya meningkatkan kualitasnya hingga melampaui standar nasional, sehingga menjadi setara bahkan mampu bersaing dengan sekolah di negara maju.


7

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan dijelaskan bahwa standar isi adalah ruang lingkup

materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang

kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata

pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta

didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu (pasal 1 ayat 5).

Selanjutnya dalam pasal 5 disebutkan bahwa :

(1) Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk

mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan

tertentu.

(2) Standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum,

beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender

pendidikan/akademik.

Dalam bagian ini dijelaskan aspek apa saja yang dikandung dalam

standar isi, penjelasan lebih operasional dari masing-masing aspek,

serta strategi dan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan oleh

sekolah untuk memenuhi standar tersebut.

BAB I

STANDAR ISI



8

Bab ini terdiri dari empat bagian yakni Pendahuluan, Kerangka Dasar

dan Struktur Kurikulum, Beban Belajar, dan Kalender Pendidikan.

Bagian Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum terdiri dari Kerangka

Dasar Kurikulum, Struktur Kurikulum Pendidikan Umum, dan Standar

Kompetensi dan Kompetensi Dasar.

Dalam bagian Kerangka Dasar Kurikulum dijelaskan tentang

pengelompokan mata pelajaran dan cakupannya, prinsip pengem-

bangan kurikulum dan prinsip pelaksanaan kurikulum yang perlu

diperhatikan oleh pihak sekolah khususnya guru yang menerapkan

kurikulum tersebut.

Struktur Kurikulum Pendidikan Umum terdiri dari struktur kurikulum

SD, struktur kurikulum SMP, dan struktur kurikulum SMA. Struktur

kurikulum yang dibahas dalam buku ini khusus untuk satuan pendidikan

dasar, yakni SD.


STANDAR ISI

9

A. PENDAHULUAN

Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mengemban fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan. Pemerataan kesempatan pendidikan diwujudkan dalam program wajib belajar 9 tahun. Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olahhati, olahpikir, olahrasa dan olahraga agar memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi sumber daya alam Indonesia. Peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dilakukan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah dan pembaharuan pengelolaan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan, yaitu: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana



10

dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Dalam dokumen ini dibahas standar isi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yang secara keseluruhan mencakup:1. kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman

dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan,2. beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan

menengah,3. kurikulum tingkat satuan pendidikan yang akan dikembangkan oleh

satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan kuri ku lum sebagai bagian tidak terpisahkan dari standar isi, dan

4. kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Standar Isi dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.

B. KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM

1. Kerangka Dasar Kurikulum

(1). Kelompok Mata Pelajaran

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;d. kelompok mata pelajaran estetika;e. kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.


STANDAR ISI

11

Cakupan setiap kelompok mata pelajaran disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Cakupan Kelompok Mata Pelajaran

NoKELOMPOK

MATA PELAJARAN

CAKUPAN

1. Agama dan Akhlak Mulia

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama.

2. Kewarga-negaraan dan Kepribadian

Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia.

Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SD dimaksudkan untuk mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif dan mandiri.



12

NoKELOMPOK

MATA PELAJARAN

CAKUPAN

4. Estetika Kelompok mata pelajaran estetika dimak sudkan untuk meningkatkan sensitivitas, kemam puan mengekspresikan dan kemam puan mengapresiasi keindahan dan harmoni. Kemampuan mengapresiasi dan meng eks presikan keindahan serta harmoni mencakup apresiasi dan ekspresi, baik dalam kehidupan individual sehingga mampu menik mati dan mensyukuri hidup, maupun dalam kehidupan kemasyarakatan sehingga mampu menciptakan kebersamaan yang harmonis.

5. Jasmani, Olahraga dan Kesehatan

Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan pada SD dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta menanamkan sportivitas dan kesadaran hidup sehat.

Budaya hidup sehat termasuk kesadaran, sikap, dan perilaku hidup sehat yang bersifat individual ataupun yang bersifat kolektif kemasyarakatan seperti keterbebasan dari perilaku seksual bebas, kecanduan narkoba, HIV/AIDS, demam berdarah, muntaber, dan penyakit lain yang potensial untuk mewabah.

Selain tujuan dan cakupan kelompok mata pelajaran sebagai bagian dari kerangka dasar kurikulum, perlu dikemukakan prinsip pengembangan kurikulum.

Sekolah mengembangkan kurikulum yang akan dilaksanakan di sekolah/ madrasah tersebut dengan menerapkan prinsip pengem bangan berikut.


STANDAR ISI

13

(2). Prinsip Pengembangan Kurikulum

Kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP.

Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang paling baik adalah jika dikembangkan sendiri oleh pihak sekolah, karena setiap sekolah memiliki kondisi dan tujuan yang spesifik. Kurikulum dikembangkan sesuai dengan pedoman yang ada dan didasarkan pada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, baik yang ada dalam standar ini maupun dalam buku teks tentang kurikulum.

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut.a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan

kepentingan peserta didik dan lingkungannyaKurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan.

Dengan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sekolah mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik populasi siswa di sekolah tersebut, yang belum tentu sama dengan populasi siswa di sekolah lain.

b. Beragam dan terpaduKurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya dan adat



14

istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antarsubstansi.

Kurikulum yang dikembangkan memperhatikan dan memanfaatkan karakteristik siswa yang beragam dalam berbagai aspek. Sekolah memastikan bahwa semua unsur dalam kurikulum saling terkait dan melengkapi serta tidak ada yang bertentangan.

c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seniKurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis, dan oleh karena itu semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Untuk dapat mendorong siswa mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, para guru harus terlebih dahulu melakukan hal yang sama. Di samping itu kurikulum secara periodik dievaluasi dan disempurnakan sejalan dengan perubahan yang terjadi akibat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

d. Relevan dengan kebutuhan kehidupanPengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan.

Agar sesuai dengan kebutuhan, kurikulum dikembangkan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan


STANDAR ISI

15

dan semua pihak yang akan menerima lulusan dari lembaga pendidikan tersebut. Termasuk di dalamnya pihak orang tua, lembaga pendidikan yang lebih tinggi, dan pengguna tenaga kerja.

e. Menyeluruh dan berkesinambunganSubstansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan.

Kurikulum memiliki kesinambungan pada satu jenjang pendidikan dan kesinambungan dengan jenjang pendidikan di atasnya. Tingkat atau jenjang pendidikan yang lebih rendah mempersiapkan siswa untuk mampu mengikuti pendidikan pada tingkat dan jenjang yang lebih tinggi.

f. Belajar sepanjang hayatKurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal dan informal, dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.

Kurikulum mencerminkan upaya pembudayaan belajar sepanjang hayat bagi siswa, dimana proses belajar tidak dibatasi hanya di sekolah dan hanya pada usia sekolah. Siswa juga dapat belajar melalui pendidikan nonformal dan informal, di lingkungan keluarga dan masyarakat.

g. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerahKurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan



16

sejalan dengan motto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyiapan generasi muda melalui pendidikan tidak hanya untuk kepentingan yang terbatas di daerah setempat, tetapi untuk kepentingan pembangunan nasional. Dengan demikian kurikulum dikembangkan dengan menanamkan wawasan kebangsaan, dengan mempelajari potensi dan kebutuhan di daerah masing-masing.

(3). Prinsip Pelaksanaan Kurikulum

Dalam pelaksanaan kurikulum di setiap satuan pendidikan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut.a. Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan

dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara

bebas, dinamis dan menyenangkan.

Pengembangan potensi yang dimiliki siswa untuk menjadi kompetensi dapat terwujud dalam kurikulum yang dilaksanakan dengan dinamis dan menyenangkan.

b. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu: (1) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa, (2) belajar untuk memahami dan menghayati, (3) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (4) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (5) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri,

melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.


STANDAR ISI

17

Pelaksanaan kurikulum dapat diukur dari keberhasilan guru dalam memampukan siswa mencapai kelima pilar tersebut. Guru melaksanakan pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, sehingga menumbuhkan kreativitas siswa. Dengan demikian pelaksanaan pembelajaran akan menjadi efektif dan menyenangkan.

c. Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan/atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ke-Tuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral.

Mengingat bahwa kecepatan masing-masing siswa dalam mengikuti pembelajaran berbeda, kurikulum dilaksanakan dengan mengupayakan agar pada akhir pembelajaran semua siswa menguasai seluruh kompetensi yang diharapkan. Untuk itu sekolah menyediakan program remedial atau perbaikan bagi siswa yang lambat dalam belajar dan pengayaan dan percepatan bagi siswa yang cepat dalam belajar.

d. Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat, dengan prinsip tut wuri handayani, ing madia mangun

karsa, ing ngarsa sung tulada (di belakang memberikan daya dan kekuatan, di tengah membangun semangat dan prakarsa, di depan memberikan contoh dan teladan).

Dalam pelaksanaan kurikulum siswa ditempatkan sebagai subyek, bukan sebagai obyek. Dengan demikian hubungan antara siswa dan guru berlangsung dengan baik dalam suasana kekeluargaan. Demikian juga hubungan sesama siswa dan sesama guru.

e. Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multi media, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber



18

belajar, dengan prinsip alam takambang jadi guru (semua yang terjadi, tergelar dan berkembang di masyarakat dan lingkungan sekitar serta lingkungan alam semesta dijadikan sumber belajar, contoh dan teladan).

Dalam pembelajaran digunakan berbagai strategi yang dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Demikian juga pemilihan dan penggunaan media yang sesuai dan bervariasi. Sekolah mengutamakan terlebih dahulu memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar, sehingga dapat lebih mudah dikenali oleh siswa, lebih mudah dipersiapkan oleh guru dan lebih efisien dalam pembiayaan.

f. Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal.

Pelaksanaan kurikulum memanfaatkan kondisi alam, sosial, dan budaya sebagai bahan kajian untuk mendukung pencapaian kompetensi siswa dalam proses pembelajaran. Dengan demikian siswa diharapkan akan lebih mengenal dan peduli dengan potensi daerahnya.

g. Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antarkelas dan jenis serta jenjang pendidikan.

Seluruh komponen kurikulum diselenggarakan dengan memperhatikan keseimbangan, keterkaitan dan kesinambungan antar kelas pada satu jenjang pendidikan dan kesinambungan dengan jenjang pendidikan di atasnya. Kurikulum mata pelajaran yang satu dengan yang lain di dalam satu kelas dilaksanakan dengan seimbang dan saling terkait. Selanjutnya mata pelajaran di kelas awal berkesinambungan dengan mata pelajaran di kelas berikutnya.


STANDAR ISI

19

2. Struktur Kurikulum Pendidikan Umum

Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Kompetensi yang dimaksud terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan. Muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri merupakan bagian integral dari struktur kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Struktur kurikulum SD meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama enam tahun mulai Kelas I sampai dengan Kelas VI.

Dengan demikian selama enam tahun mengikuti pendidikan yang diselenggarakan di SD, para siswa akan menguasai seluruh kompetensi yang ditetapkan dalam standar kompetensi lulusan.

Struktur kurikulum SD disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut.a. Kurikulum SD memuat 8 mata pelajaran, muatan lokal, dan

pengembangan diri seperti tertera pada Tabel 2.

Tabel 2. Struktur Kurikulum SD

KomponenKelas dan Alokasi Waktu

I II III IV V VI

A. Mata Pelajaran

1. Pendidikan Agama 3 3 3

2. Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2

3. Bahasa Indonesia 5 5 5



20

KomponenKelas dan Alokasi Waktu

I II III IV V VI

4. Matematika 5 5 5

5. Ilmu Pengetahuan Alam 4 4 4

6. Ilmu Pengetahuan Sosial 3 3 3

7. Seni Budaya dan Keterampilan 4 4 4

8. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan

4 4 4

B. Muatan Lokal 2 2 2

C. Pengembangan Diri 2* 2* 2*

Jumlah 26 27 28 32 32 32

* Ekuivalen 2 jam pembelajaran

Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan.

Muatan lokal dapat berupa bahasa daerah, bahasa asing, kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat, pengetahuan tentang lingkungan sekitar, serta hal-hal yang dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan. Sekolah/ madrasah menentukan muatan lokal sesuai dengan kebutuhan, dan mengembangkan sendiri silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk setiap muatan lokal yang dipilih.

Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diasuh oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor,


STANDAR ISI

21

guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karir peserta didik.

Kegiatan pengembangan diri direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi dan dilaporkan secara lengkap, sehingga dapat digunakan sebagai bagian dari kurikulum yang berlaku di sekolah tersebut.

b. Substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SD merupakan “IPA Terpadu” dan “IPS Terpadu”.

Ruang lingkup mata pelajaran IPA meliputi aspek-aspek berikut.(1) Makhluk Hidup dan Proses Kehidupan(2) Benda dan Sifatnya(3) Energi dan Perubahannya(4) Bumi dan Alam Semesta

Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek berikut.(1) Manusia, Tempat, dan Lingkungan (2) Waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan(3) Sistem Sosial dan Budaya (4) Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan.

c. Pembelajaran pada Kelas I s.d. III dilaksanakan melalui pendekatan tematik, sedangkan Kelas IV s.d. VI dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran.

Pendekatan tematik menggunakan suatu tema yang berupa subjek atau topik untuk dijadikan pokok pembahasan. Contoh tema “Aku dan Keluargaku” dapat dijadikan dasar untuk berbagai mata pelajaran, termasuk Bahasa Indonesia, Agama, Matematika dan lain-lain. Sesuai dengan usia siswa kelas I s.d. III pendekatan yang lebih tepat digunakan adalah pendekatan tematik. Sedangkan untuk kelas



22

IV s.d. VI sudah dapat menggunakan pendekatan mata pelajaran sebagaimana biasa diterapkan di sekolah pada umumnya.

d. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan.

Jam pembelajaran tersebut dituangkan dalam jadwal pelajaran untuk setiap semester dari kelas I s.d. kelas VI. Untuk mata pelajaran dengan jam pembelajaran lebih dari 2 jam, dapat dilaksanakan dalam dua kali pertemuan dalam hari yang berbeda. Penambahan empat jam perminggu direncanakan sesuai kebutuhan, dapat berupa penambahan jam pelajaran tertentu yang sudah ada atau penambahan mata pelajaran yang menjadi kekhususan sekolah tersebut.

e. Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 35 menit.

Sesuai dengan jadwal yang disusun, penggunaan waktu satu jam pembelajaran dimanfaatkan dengan efektif oleh setiap guru.

f. Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (2 semester) adalah 34-38 minggu.

Minggu efektif adalah jumlah minggu dalam satu tahun yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Dalam merencanakan kalender akademik pada setiap awal tahun ajaran, sekolah mengalokasikan waktu 34-38 minggu tersebut dalam satu tahun pelajaran, dengan memperhatikan waktu libur dan pelaksanaan ujian.

3. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar pada setiap tingkat dan/atau semester. Standar


STANDAR ISI

23

kompetensi dan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran pada setiap tingkat dan semester disajikan pada lampiran-lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.

C. BEBAN BELAJAR

Satuan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan menyelenggarakan program pendidikan dengan menggunakan sistem paket atau sistem kredit semester. Kedua sistem tersebut dipilih berdasarkan jenjang dan kategori satuan pendidikan yang bersangkutan.

Satuan pendidikan SD melaksanakan program pendidikan dengan menggunakan sistem paket.

Beban belajar yang diatur pada ketentuan ini adalah beban belajar sistem paket pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sistem paket adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya diwajibkan mengikuti seluruh program pembelajaran dan beban belajar yang sudah ditetapkan untuk setiap kelas sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada sistem paket dinyatakan dalam satuan jam pembelajaran.

Beban belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Semua itu dimaksudkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik.

Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Beban belajar kegiatan tatap muka per jam pembelajaran pada SD berlangsung selama 35 menit.

Alokasi waktu tatap muka tersebut diperhitungkan sesuai materi pelajaran dalam standar kompetensi yang ditetapkan, sehingga dengan



24

demikian jumlah waktu tatap muka tersebut tidak dapat dikurangi. Penggunaan waktu satu jam pembelajaran dimanfaatkan dengan efektif oleh setiap guru.

Beban belajar kegiatan tatap muka per minggu pada SD adalah sebagai berikut: a. Kelas I s.d. III adalah 29 s.d. 32 jam pembelajaran;b. Kelas IV s.d. VI adalah 34 jam pembelajaran.

Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap satuan pendidikan adalah sebagaimana tertera pada Tabel 4.

Tabel 4. Beban Belajar Kegiatan Tatap Muka Keseluruhan untuk setiap

Satuan Pendidikan

Satuan Pen

didikanKelas

Satu jam pemb. tatap muka

(menit)

Jumlah jam

pemb. per

minggu

Minggu efektif

per tahun ajaran

Waktu pembelajaran

per tahun

Jumlah jam per tahun (@60

menit)

SD

I s.d. III 35 29–32 34–38

986–1216 jam pembelajaran(34510–42560

menit)

575–709

IV s.d. VI

35 34 34–38

1156–1292 jam

pembelajaran(40460–45220

menit)

675–754

Sekolah memanfaatkan waktu yang cukup untuk mencapai hasil yang lebih baik, jumlah minggu efektif dan jam pembelajaran efektif dapat diambil maksimum. Di SD minggu efektif direncanakan 38 minggu, dan jam pelajaran efektif direncanakan 32 jam per minggu untuk kelas I s.d. III dan 34 jam per minggu untuk kelas IV s.d. VI.


STANDAR ISI

25

Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaian penugasan terstruktur ditentukan oleh pendidik.

Kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh peserta didik.

Para guru di suatu sekolah mengatur waktu penugasan dan kegiatan mandiri untuk masing-masing kelas agar tidak terjadi penumpukan tugas pada periode tertentu,

Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur terdiri dari:1. Waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak

terstruktur bagi peserta didik pada SD maksimum 40% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan.

Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas IV SD dengan jam pembelajaran dengan tatap muka per minggu selama 5 jam (= 5 x 35 menit = 175 menit), waktu maksimum yang diperkenankan untuk mengerjakan tugas terstruktur serta melakukan kegiatan mandiri adalah 40% x 175 menit = 70 menit.

Penyelesaian program pendidikan SD dengan menggunakan sistem paket adalah enam tahun. Program percepatan dapat diselenggarakan untuk mengakomodasi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Sistem kredit semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada sistem kredit semester dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Beban belajar satu sks meliputi satu jam pembelajaran tatap muka, satu jam penugasan



26

terstruktur, dan satu jam kegiatan mandiri tidak terstruktur. Panduan penyelenggaraan sistem kredit semester diterbitkan oleh BSNP tahun 2010.

D. KALENDER PENDIDIKAN

Kurikulum satuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan pada setiap tahun ajaran. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.

1. Alokasi Waktu

Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.

Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh matapelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.

Pengaturan alokasi waktu dalam satu tahun pelajaran di suatu sekolah dilakukan sebelum awal tahun pelajaran dimulai. Penentuan minggu efektif dan jam pembelajaran efektif dapat diambil maksimum jika dibutuhkan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Di SD minggu efektif direncanakan 38 minggu dan jam pelajaran efektif per minggu direncanakan 32 jam.


STANDAR ISI

27

Alokasi waktu minggu efektif belajar, waktu libur dan kegiatan lainnya tertera pada Tabel 5.

Tabel 5. Alokasi Waktu pada Kelender Pendidikan

No KEGIATANALOKASI WAKTU

KETERANGAN

Minggu efektif belajar

34 - 38 minggu

Digunakan untuk kegiatan pembelajaran efektif pada setiap satuan pendidikan

Jeda tengah semester

Maksimum 2 minggu

Satu minggu setiap semester

Jeda antarsemester

Maksimum 2 minggu

Antara semester I dan II

Libur akhir tahun pelajaran

Maksimum 3 minggu

Digunakan untuk penyiapan kegiatan dan administrasi akhir dan awal tahun pelajaran

Hari libur keagamaan

2 – 4 minggu

Daerah khusus yang memerlu-kan libur keagamaan lebih panjang dapat mengaturnya sen diri tanpa mengurangi jum lah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif

Hari libur umum/ nasional

Maksimum 2 minggu

Disesuaikan dengan peraturan pemerintah

Hari libur khusus

Maksimum 1 minggu

Untuk satuan pendidikan sesuai dengan ciri kekhususan masing-masing

Kegiatan khusus sekolah

Maksimum 3 minggu

Digunakan untuk kegiatan yang diprogramkan secara khusus oleh sekolah tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif



28

Dalam perencanaan kalender akademik, sekolah meng utamakan pemenuhan waktu pembelajaran efektif. Meskipun diperbolehkan dalam ketentuan ini, sekolah tidak harus melaksanakan semuanya, misalnya libur tengah semester dan libur khusus tidak diperlukan di banyak sekolah.

2. Penetapan Kalender Pendidikan

1. Permulaan tahun pelajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya.

Permulaan tahun pelajaran ini harus diikuti oleh sekolah, karena terkait dengan waktu pelaksanaan penerimaan siswa baru dan pelaksanaan ujian nasional yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh Indonesia.

2. Hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, dan/atau Menteri Agama dalam hal yang terkait dengan hari raya keagamaan, Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota, dan/atau organisasi penyelenggara pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus.

Hari libur sekolah yang berlaku secara nasional ditentukan oleh Menteri Pendidikan Nasional dan/atau Menteri Agama.

3. Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dapat menetapkan hari libur serentak untuk satuan-satuan pendidikan.

Pemerintah daerah menetapkan hari libur di daerah masing-masing, terutama untuk sekolah negeri.

4. Kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan disusun oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan alokasi waktu sebagaimana tersebut pada dokumen Standar Isi ini dengan memperhatikan ketentuan dari pemerintah/pemerintah daerah.


STANDAR ISI

29

Kalender pendidikan untuk dilaksanakan selama satu tahun pelajaran ditetapkan sebelum dimulai tahun pelajaran baru. Penetapan kalender pendidikan di sekolah disesuaikan dengan kalender kegiatan yang disusun oleh Dinas Pendidikan.


31

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dijelaskan bahwa standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan (pasal 1 ayat 6).

Selanjutnya pada pasal 19 disebutkan bahwa: (1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan.

(3) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Kemudian pada pasal 20 diuraikan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran

BAB II

STANDAR PROSES



32

yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

Dalam bab ini dijelaskan aspek apa saja yang dikandung dalam standar proses, penjelasan lebih operasional dari masing-masing aspek, serta strategi dan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan oleh sekolah untuk memenuhi standar tersebut.

Standar ini terdiri dari lima bagian yakni Pendahuluan, Perencanaan Proses Pembelajaran, Pelaksanaan Proses Pembelajaran, Penilaian Hasil Pembelajaran, dan Pengawasan Proses Pembelajaran.

Pada bagian Perencanaan Proses Pembelajaran dijelaskan tentang

silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan prinsip-prinsip penyusunan RPP. Pada bagian Pelaksanaan Proses Pembelajaran dijelaskan tentang persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran. Penilaian hasil pembelajaran tidak dijelaskan di sini karena akan dibahas dalam Standar Penilaian (Bab VIII). Kegiatan yang dilakukan dalam pengawasan proses pembelajaran, terdiri dari pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut.


STANDAR PROSES

33

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka pembaharuan sistem pendidikan nasional telah ditetapkan visi, misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Terkait dengan visi tersebut telah ditetapkan serangkaian prinsip penyelenggaraan pendidikan untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan reformasi pendidikan. Salah satu prinsip tersebut adalah pendidikan diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Dalam proses tersebut diperlukan guru yang memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Implikasi dari prinsip ini adalah pergeseran paradigma proses pendidikan, yaitu dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan diawasi agar terlaksana secara efektif dan efisien.

Mengingat kebhinekaan budaya, keragaman latar belakang dan karakteristik peserta didik, serta tuntutan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu, proses pembelajaran untuk setiap mata pelajaran harus fleksibel, bervariasi, dan memenuhi standar. Proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan salah satu standar yang



34

harus dikembangkan adalah standar proses. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar proses ini berlaku untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal, baik pada sistem paket maupun pada sistem kredit semester.

Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

B. PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.

1. Silabus

Silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), serta panduan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dalam pelaksanaannya, pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Pusat Kegiatan Guru (PKG), dan Dinas Pendidikan.


STANDAR PROSES

35

Pengembangan silabus disusun di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD, serta departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI.

Lihat pedoman penyusunan KTSP oleh BSNP.

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan.

Komponen RPP adalah :1. Identitas mata pelajaran

Identitas mata pelajaran, meliputi: satuan pendidikan, kelas, semester, program/program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, jumlah pertemuan.

Identitas mata pelajaran ini perlu dituliskan dalam RPP agar secara spesifik diketahui sasaran pembelajaran dan jumlah pertemuan yang dibutuhkan.

2. Standar kompetensiStandar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan/atau semester pada suatu mata pelajaran.



36

Standar kompetensi disalin dari standar isi yang sesuai dengan mata pelajaran dan kelas sasaran pembelajaran.

3. Kompetensi dasarKompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran.

Kompetensi dasar juga disalin dari standar isi yang sesuai dengan mata pelajaran dan kelas sasaran pembelajaran.

4. Indikator pencapaian kompetensiIndikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar di atas.

5. Tujuan pembelajaranTujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar.

Tujuan pembelajaran yang disusun harus dapat diukur melalui proses penilaian pada akhir pembelajaran.

6. Materi ajarMateri ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi.


STANDAR PROSES

37

Materi ajar atau materi pelajaran didasarkan pada tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan.

7. Alokasi waktuAlokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar.

Menentukan alokasi waktu dilakukan sekaligus untuk pembelajaran satu semester dan alokasi waktu setiap kompetensi didasarkan pada jumlah dan kompleksitas materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran.

8. Metode pembelajaranMetode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. Pendekatan pembelajaran tematik digunakan untuk peserta didik kelas 1 sampai kelas 3 SD.

Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, guru menetapkan metode yang paling sesuai diterapkan untuk setiap kompetensi dasar. Guru dapat memilih dan menerapkan lebih dari satu metode pembelajaran untuk satu kompetensi dasar.

9. Kegiatan pembelajaran a. Pendahuluan

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.

Dalam tahap awal pembelajaran ini, guru menyiapkan peserta didik agar sungguh-sungguh dan terarah dalam mengikuti



38

proses pembelajaran. Dalam kesempatan ini guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai dan menyampaikan cakupan materi yang akan dipelajari.

b. IntiKegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.

Pada kegiatan inti seluruh materi yang dipersiapkan pada satu pertemuan disampaikan oleh guru dengan metode yang paling sesuai dan menarik, serta melibatkan seluruh siswa dalam satu kelas atau rombongan belajar secara aktif. Secara garis besar terdapat tiga bagian yang dilakukan dalam kegiatan ini, yakni uraian atau penjelasan, contoh, dan latihan.

c. PenutupPenutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut.

Dalam tahap akhir pembelajaran guru menegaskan rangkuman atau kesimpulan pelajaran pada pertemuan tersebut. Selanjutnya guru menyampaikan kegiatan tindak lanjut untuk lebih memperdalam dan menguatkan penguasaan siswa terhadap topik yang sudah dipelajari, serta rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.


STANDAR PROSES

39

10. Penilaian hasil belajarProsedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada Standar Penilaian.

Lihat penjelasan tentang pemenuhan standar penilaian pada BAB VIII.

11. Sumber belajarPenentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.

Guru perlu mengamati dengan baik berbagai sumber belajar yang dapat dimanfaatkan, terutama di lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar. Sumber belajar semestinya tidak hanya buku dan guru sendiri sehingga pemilihan sumber belajar dapat memberi variasi situasi pembelajaran. Orang tua siswa dengan berbagai latar belakang pekerjaan dan pengalamannya bisa diundang pada pertemuan yang membahas topik tertentu, untuk menjelaskan sesuatu yang dialami atau diketahui di depan siswa di kelas.

3. Prinsip-prinsip Penyusunan RPP

a. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.

Untuk mengetahui perbedaan individu siswa, guru dapat mengumpulkan informasi dari para guru di kelas yang lebih rendah. Misalnya guru kelas 2 mengumpulkan informasi dari guru kelas 1. Guru kelas 3 dapat mengumpulkan informasi dari guru kelas 2 atau melakukan penilaian dan observasi pada awal semester pertama dimulai.



40

b. Mendorong partisipasi aktif peserta didikProses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar.

Dalam RPP yang disusun harus terlihat aktivitas yang dirancang guru untuk dilakukan oleh para siswa selama pembelajaran berlangsung. Jika siswa berperan serta dalam pembelajaran, diharapkan proses pembelajaran akan lebih menarik bagi siswa. Di samping itu diharapkan akan lebih mudah mencapai tujuan yang diharapkan karena para siswa mengalami sendiri proses pembelajaran itu sendiri.

c. Mengembangkan budaya membaca dan menulis Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan.

Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran juga perlu dirancang adanya kegiatan membaca dan menulis, bukan hanya di dalam kelas tetapi juga di perpustakaan atau berupa tugas di luar jam sekolah. Pengembangan budaya membaca dan menulis ini bukan semata-mata tanggung jawab guru mata pelajaran bahasa.

d. Memberikan umpan balik dan tindak lanjutRPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi.

Kegiatan pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi, dimaksudkan untuk lebih memperkuat penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap para siswa. Dengan cara demikian retensi (daya ingat) siswa terhadap pelajaran yang diperoleh akan lebih baik dan lama. Kegiatan ini dapat dilakukan guru pada bagian penutup dari setiap pembelajaran, tidak harus menunggu hasil ulangan.


STANDAR PROSES

41

e. Keterkaitan dan keterpaduanRPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya.

Mata pelajaran yang diberikan di setiap sekolah dapat dirancang dan diberikan dengan lebih baik apabila diperlihatkan adanya keterkaitan dan keterpaduan satu dengan yang lain. Dalam satu RPP harus jelas keterkaitan antar komponen yang ada, yakni SK, KD, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar. Di samping itu juga perlu ditunjukkan keterkaitan dan keterpaduan antar materi pelajaran dalam satu mata pelajaran dan keterkaitan dan keterpaduan antar mata pelajaran yang satu dengan yang lain.

f. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasiRPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat akhir-akhir ini dapat membantu meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Untuk dapat memilih dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi yang ada, tentunya setiap guru perlu terlebih dahulu mengenal dan menguasai penggunaan teknologi tersebut.



42

C. PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN

1. Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran

1). Rombongan belajar

Jumlah maksimal peserta didik SD setiap rombongan belajar adalah 28 peserta didik.

Jumlah maksimal ini terutama untuk menjamin terciptanya interaksi yang baik dalam proses pembelajaran antara guru dengan siswa dan antara siswa dengan sesama siswa. Di samping itu dibutuhkan juga ruang gerak yang leluasa bagi siswa dan guru untuk melakukan aktivitas dalam satu kelas. Selanjutnya mengenai ukuran ruangan yang dibutuhkan bagi setiap rombongan belajar tersebut di atas, harus memenuhi standar sarana dan prasarana.

(2). Beban kerja minimal guru

a. Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencana-kan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan.

Beban kerja guru bukan hanya melaksanakan pembelajaran, karena mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil pembelajaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tugas pokok seorang guru. Meskipun adakalanya dalam kegiatan penyusunan silabus dan RPP serta kegiatan penilaian hasil pembelajaran diberikan insentif bagi guru, bukan berarti kegiatan tersebut terpisah dari tugas pokok guru.

b. Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

Beban kerja minimum ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pemenuhan jumlah jam


STANDAR PROSES

43

minimum untuk semua guru adakalanya sulit dilakukan, mengingat keterbatasan jumlah jam pelajaran tertentu yang sesuai dengan bidang keahlian setiap guru. Jadi tidak terpenuhinya jumlah jam minimum ini bukan karena guru tersebut tidak bersedia mengajar, tetapi karena keterbatasan rombongan belajar, jam mata pelajaran tertentu, adanya beberapa guru mata pelajaran tertentu dalam satu sekolah, dan kesulitan pengaturan jadwal pelajaran. Untuk memenuhi jumlah jam mengajar minimal tersebut, guru dapat mengajar di sekolah lain. Mengenai pemenuhan beban kerja guru diatur dalam Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009.

(3). Buku teks pelajaran

a. Buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh sekolah dipilih melalui rapat guru dengan pertimbangan komite sekolah dari buku-buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh Menteri.

Pemilihan buku teks pelajaran dilaksanakan melalui rapat guru dengan pertimbangan komite sekolah. Pertimbangan utama dalam pemilihan buku teks adalah kesesuaian dengan kurikulum yang berlaku, di mana hal ini tentunya sudah diseleksi oleh BSNP sebelum ditetapkan oleh Menteri. Pertimbangan lain adalah kesesuaian uraian isi dan kualitas buku dengan kondisi siswa di sekolah/ madrasah yang bersangkutan. Alternatif lain adalah dengan menggandakan e-book yang disebarluaskan oleh Kemendiknas melalui website. Jadi sekarang ini pemilihan buku yang akan dipakai tidak tergantung pada satu atau beberapa penerbit saja.

b. Rasio buku teks pelajaran untuk peserta didik adalah 1 : 1 per mata pelajaran.

Jumlah buku teks yang dibutuhkan dalam setiap sekolah sesuai dengan jumlah mata pelajaran dan jumlah rombongan belajar yang direncanakan.Jika suatu SD memiliki 12 rombongan belajar (setiap rombongan belajar terdiri dari 28 siswa) dan masing-masing kelas dalam 1 tahun



44

membutuhkan 10 buku mata pelajaran, maka jumlah buku teks yang dibutuhkan di sekolah tersebut adalah sebagai berikut:= 12 rombel x 28 siswa x 10 matpel = 3.360 buku.Jumlah buku di atas adalah untuk digunakan oleh siswa, belum termasuk buku-buku yang diperlukan oleh guru.

c. Selain buku teks pelajaran, guru menggunakan buku panduan guru, buku pengayaan, buku referensi dan sumber belajar lainnya.

Guru tidak cukup hanya memanfaatkan buku teks pelajaran yang juga dipakai oleh siswa saja. Sekolah menyediakan buku referensi lain yang dibutuhkan guru untuk mengembangkan materi pelajaran yang akan disampaikan. Beberapa sekolah memiliki perpustakaan atau lemari buku khusus untuk bahan referensi guru.

d. Guru membiasakan peserta didik menggunakan buku-buku dan sumber belajar lain yang ada di perpustakaan sekolah.

Secara terprogram setiap guru memberikan tugas kepada siswa dengan memanfaatkan buku-buku dan sumber belajar lain di perpustakaan. Sebelumnya setiap guru harus mengetahui buku-buku dan sumber belajar apa saja yang ada di perpustakaan, sehingga penugasan yang diberikan lebih terarah dan terlaksana dengan baik. Jika memungkinkan siswa juga perlu diberi tugas untuk mencari informasi melalui internet.

(4). Pengelolaan kelas

a. Guru mengatur tempat duduk sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, serta aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan.

Posisi duduk siswa di kelas perlu diatur bergantian, sehingga siswa dapat bersosialisasi dengan semua siswa di kelas. Meja dan kursi siswa harus dapat dipindahkan dengan mudah. Dengan demikian tempat duduk siswa dapat diatur dengan mudah dan cepat, ketika


STANDAR PROSES

45

diperlukan pengaturan khusus sesuai dengan aktivitas pembelajaran yang direncanakan dalam RPP. Susunan tempat duduk yang biasanya klasikal (semua siswa menghadap ke depan), perlu diubah jika aktivitas pembelajaran berbentuk diskusi kelompok atau diskusi kelas.

b. Volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran harus dapat didengar dengan baik oleh peserta didik.

Untuk mengetahui bahwa suara guru dapat didengar dengan baik, ukurannya adalah jika siswa yang terjauh (yang duduk di samping dan belakang) dapat mengikuti penjelasan guru dengan utuh. Untuk mencapai hal tersebut guru tidak selamanya harus berdiri di depan kelas, sebaiknya berjalan ke tengah dan samping bahkan ke bagian belakang kelas. Hal ini juga berfungsi untuk memantau partisipasi siswa dalam satu kelas.

c. Tutur kata guru santun dan dapat dimengerti oleh peserta didik.

Bahasa yang digunakan guru dalam menjelaskan disesuaikan dengan kemampuan siswa dalam memahami ungkapan. Akan tetapi guru sebaiknya tidak menggunakan bahasa ”gaul” di dalam pembelajaran, karena pada umumnya siswa memperoleh pengetahuan tentang bahasa yang baik dan benar hanya di sekolah. Bahasa guru haruslah disampaikan dengan santun dan jelas, karena setiap guru (bukan hanya guru mata pelajaran bahasa) bertanggung jawab terhadap terciptanya siswa dan lulusan yang berbahasa dengan santun, baik, dan benar.

d. Guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar peserta didik.

Meskipun dalam RPP secara umum telah diperhitungkan kecepatan dan kemampuan belajar siswa, namun ada kalanya dalam membahas topik tertentu banyak siswa tidak dapat memahami dengan mudah. Untuk itu seorang guru perlu menyesuaikan waktu dan cara menjelaskan sehingga dapat diikuti oleh seluruh siswa. Sebaliknya jika siswa dapat menguasai pelajaran lebih cepat dari



46

yang diperkirakan, guru dapat mengembangkan materi pelajaran sehingga siswa dapat menguasai lebih mendalam.

e. Guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, kese-lamatan, dan kepatuhan pada peraturan dalam menyeleng garakan proses pembelajaran.

Satu hal yang harus terlebih dahulu dilakukan oleh guru adalah untuk bersepakat dengan siswa bekerja sama untuk keberhasilan pembelajaran yang akan diselenggarakan. Hal ini dapat dilakukan di awal semester atau awal tahun ajaran baru. Terciptanya ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, keselamatan, dan kepatuhan pada peraturan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran harus dijadikan tujuan dan upaya bersama guru dan siswa. Jadi siswa bukan dijadikan obyek tetapi subyek dari upaya tersebut. Dalam proses pembelajaran, peran guru adalah mengawasi terlaksananya kesepakatan tersebut dan melaksanakan sanksi bagi siapa saja yang melanggar kesepakatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

f. Guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respons dan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung.

Selama proses pembelajaran berlangsung, setiap siswa memberikan respons yang menunjukkan hasil belajarnya. Guru segera memberi penguatan dan umpan balik yang segera, karena hal tersebut akan memberikan pengaruh yang positif bagi siswa dalam menguasai pelajaran yang diberikan.

g. Guru menghargai peserta didik tanpa memandang latar belakang agama, suku, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi.

Guru harus menghargai siswa apa adanya, sebagai anak didik yang membutuhkan bantuan dan dukungan untuk bisa bertumbuh dan berkembang menjadi mandiri. Sikap guru yang adil di dalam kelas dan di lingkungan sekolah akan sangat berpengaruh terhadap sikap siswa yang menyaksikan dan merasakannya. Perlakuan guru


STANDAR PROSES

47

terhadap siswa dalam berkomunikasi pada saat pembelajaran di kelas maupun di luar kelas harus memandang seluruh siswa dengan cara yang sama. Demikian pula dalam hal penilaian prestasi siswa.

h. Guru menghargai pendapat peserta didik.

Dalam memberikan pendapat bisa saja siswa berbeda dengan guru. Pendapat siswa harus dihargai (meskipun berbeda) karena pada dasarnya setiap orang berhak mengemukakan pendapatnya. Guru akan bijaksana jika meminta siswa mengemukakan bukan hanya pendapatnya, akan tetapi juga meminta siswa mengemukakan alasan atau pertimbangan yang mendukung pendapat tersebut.

i. Guru memakai pakaian yang sopan, bersih, dan rapi.

Sekolah perlu mengatur dan mengawasi penampilan guru selama berada di lingkungan sekolah. Peraturan tersebut dibuat tertulis dan dilengkapi dengan sanksi yang dapat diambil apabila ada guru yang melanggar. Akan lebih teratur dan rapi apabila guru mengenakan pakaian seragam.

j. Pada tiap awal semester, guru menyampaikan silabus mata pelajaran yang diampunya.

Setiap guru menyampaikan langsung kepada siswa silabus mata pelajaran yang diampunya, termasuk strategi pembelajaran yang akan dilaksanakan, serta sistem penilaian yang akan diterapkan. Hal ini akan memberikan gambaran kepada siswa apa saja yang harus dipersiapkan dan apa saja yang akan dilakukan untuk bisa berhasil mengikuti pembelajaran tersebut.

k. Guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.

Ukuran disiplin yang paling sederhana dan mudah disaksikan adalah ketepatan waktu seseorang. Guru sebagai panutan harus terlebih dahulu menunjukkan perilaku disiplin dalam penggunaan waktu. Dalam pembelajaran di kelas jika guru tidak mengajar secara penuh



48

sebagaimana yang dijadwalkan dan sesuai dengan waktu yang tertera dalam RPP, maka alokasi waktu yang tersedia bagi proses pembelajaran akan berkurang, yang pada akhirnya berdampak pada tidak tuntasnya pembelajaran yang ditargetkan dalam pertemuan tersebut.

2. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. (1). Kegiatan Pendahuluan

Guru seringkali melupakan bagian pendahuluan dalam pelaksanaan pembelajaran, meskipun sudah dirancang dalam RPP. Padahal kegiatan pendahuluan ini sangat mempengaruhi proses dan hasil pembelajaran. Seharusnya guru selalu membaca dan menggunakan RPP sebagai pedoman dalam setiap mengajar.

Dalam kegiatan pendahuluan, guru:a. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti

proses pembelajaran.

Siswa diajak untuk mengarahkan perhatiannya kepada pelajaran yang akan disampaikan.

b. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari.

Melalui pertanyaan ini guru dapat memastikan bahwa siswa telah siap mengikuti pelajaran baru.

c. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai


STANDAR PROSES

49

Di samping tujuan pembelajaran, guru juga perlu menyampaikan manfaat materi pelajaran tersebut bagi kehidupan sehari-hari. Dengan mengetahui tujuan dan manfaat pembelajaran pada awal pembelajaran, diharapkan siswa akan lebih sungguh-sungguh mengikuti pelajaran hingga dia dapat mencapai tujuan tersebut.

d. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.

Seringkali guru hanya menyampaikan cakupan materi sebelum masuk ke kegiatan inti pelajaran. Dalam kegiatan ini, disamping menyampaikan cakupan materi, guru juga perlu menyampaikan tahapan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan bersama dengan siswa, sehingga siswa lebih siap mengikuti setiap tahap kegiatan yang sudah dirancang oleh guru.

(2). Kegiatan IntiPelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi.

a. EksplorasiDalam kegiatan eksplorasi, guru:1) Melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan

dalam tentang topik/ tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam takambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber.



50

Guru terlebih dahulu menyampaikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan yang akan datang, kemudian memberikan tugas kepada siswa untuk mencari informasi yang dibutuhkan untuk dibahas bersama.

2) Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain.

Guru terlebih dahulu mengenal dan menguasai berbagai pendekatan, media, dan sumber belajar, sebelum memilih dan menggunakannya. Dengan menggunakan beragam pendekatan, di samping lebih mudah menguasai indikator pencapaian kompetensi, juga akan menampilkan proses pembelajaran yang lebih menarik dan bervariasi.

3) Memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya.

Interaksi yang baik di dalam maupun di luar kelas perlu ditumbuhkembangkan oleh guru. Interaksi antar siswa dapat efektif mendukung pembelajaran, karena seringkali siswa dapat lebih mudah mengerti sesuatu ketika dijelaskan oleh sesama siswa lainnya, yang memiliki usia dan gaya bahasa yang sama. Bentuk interaksi yang dibangun guru dengan para siswa harus memberikan kontribusi yang positif bagi pembelajaran, sehingga siswa tidak takut dalam menanyakan hal-hal yang belum dimengerti. Interaksi ini dapat diciptakan melalui diskusi kelas dan penugasan kepada siswa.

4) Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran.

Dalam RPP harus terlihat aktivitas yang dirancang guru untuk dilakukan oleh para siswa selama pembelajaran berlangsung, bukan hanya berisi aktivitas guru saja. Guru memberikan kesempatan kepada siswa menemukan jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam pembelajaran. Jawaban


STANDAR PROSES

51

atas pertanyaan siswa tidak harus langsung dijawab oleh guru, tetapi dapat ditanyakan kepada siswa lainnya.

5) Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan.

Setiap guru mata pelajaran dapat merancang kegiatan yang menugaskan siswa melakukan percobaan. Tempat percobaan disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang perlu ditemukan.

b. ElaborasiDalam kegiatan elaborasi, guru:1) Membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang

beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna.

Tugas-tugas membaca dan menulis diberikan guru dengan berbagai variasi, baik tema maupun sumbernya. Selanjutnya guru memberikan penilaian dan umpan balik terhadap setiap tugas yang telah dikerjakan oleh siswa.

2) Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis.

Dalam tugas dan diskusi yang dilakukan siswa untuk memunculkan gagasan baru, perlu diingat bahwa setiap gagasan harus dihargai. Sebelumnya guru memberikan arahan bagaimana memunculkan dan menyampaikan gagasan, dan apa saja yang harus dipertimbangkan dalam menemukan dan mengemukakan gagasan.

3) Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyele-saikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut.

Rasa takut dalam menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak dapat dihilangkan dengan pemberian umpan



52

balik positif oleh guru. Guru menghargai setiap gagasan yang disampaikan oleh siswa, termasuk gagasan yang belum/tidak dapat direalisasikan atau belum/tidak dapat meyelesaikan masalah.

4) Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif.

Dalam memberikan tugas-tugas kelompok, perhatian dan penilaian guru tidak hanya difokuskan pada hasil, tetapi juga pada proses penyelesaian tugas kelompok tersebut. Dengan demikian setiap siswa berusaha untuk aktif dan bekerjasama dalam penyelesaian tugas tersebut.

5) Memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar.

Di dalam kelas guru melakukan sejenis lomba penguasaan materi pelajaran tertentu, baik individu maupun kelompok. Secara periodik sekolah dapat mengadakan kompetisi antar siswa dalam penguasaan mata pelajaran.

6) Memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok.

Kegiatan eksplorasi perlu diakhiri dengan penulisan laporan. Dalam hal ini siswa dilatih untuk menyusun laporan dengan sistematis dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Guru memberikan umpan balik atas laporan tersebut agar siswa dapat membuat laporan yang lebih baik pada kegiatan berikutnya.

7) Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual maupun kelompok.


STANDAR PROSES

53

Laporan atas hasil kerja siswa baik individu maupun kelompok perlu disajikan di depan kelas, sehingga seluruh siswa dapat memberikan masukan dan belajar bagaimana cara menyajikan laporan. Dalam hal ini guru mengatur alokasi waktu yang sesuai, sehingga tidak mengganggu kegiatan pembelajaran lainnya.

8) Memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, serta produk yang dihasilkan.

Pameran yang dilakukan tidak harus dalam skala besar dan persiapan yang banyak. Pada saat pembagian rapor yang dihadiri oleh orang tua atau wali siswa, setiap kelas dapat memamerkan hasil-hasil karya terbaik siswa selama satu semester terakhir. Turnamen dan festival dapat diselenggarakan secara internal di lingkungan sekolah atau dengan mengikutsertakan beberapa sekolah terdekat.

9) Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik.

Pemberian umpan balik yang positif dan pemberian penghargaan kepada siswa dapat menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri siswa. Kebanggaan dan rasa percaya diri akan dapat meningkatkan motivasi siswa untuk lebih berprestasi. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa penampilan atau pameran hasil karya siswa di sekolah.

c. KonfirmasiDalam kegiatan konfirmasi, guru:1) Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk

lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik,

Guru segera memberikan umpan baik dan penguatan atas respon yang ditampilkan oleh siswa. Dengan demikian siswa



54

mengetahui dengan pasti bahwa apa yang dia tampilkan sudah benar, dan dengan yakin meningkatkan kemampuan belajarnya.

2) Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber,

Konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi siswa diberikan guru dengan memanfaatkan berbagai sumber, sehingga siswa lebih yakin akan kebenaran dan manfaat dari hasil eksplorasi yang dia lakukan.

3) Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan,

Guru memberi kesempatan kepada siswa menyampaikan refleksi dari apa yang dilakukan dan dialami siswa.

4) Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar:a) Berfungsi sebagai nara sumber dan fasilitator dalam

menjawab pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan menggunakan bahasa yang baku dan benar.

Guru berperan sebagai nara sumber dan fasilitator dalam menjawab pertanyaan siswa, bukan menawarkan alternatif solusi atas pemecahan masalah. Guru mendukung siswa untuk mengalami sendiri proses penemuan solusi atas permasalahan yang dihadapi.

b) Membantu menyelesaikan masalah.

Guru berperan sebagai nara sumber, sementara siswa diharapkan dapat menemukan sendiri jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Jadi dalam hal ini bukan guru yang menyampaikan pemecahan masalah.


STANDAR PROSES

55

c) Memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil eksplorasi.

Hasil eksplorasi yang dilakukan oleh siswa perlu dicek dengan menggunakan acuan yang tepat. Untuk itu guru menjelaskan acuan yang harus dipedomani siswa dalam rangka pengecekan hasil tersebut.

d) Memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh.

Setelah siswa melakukan suatu kegiatan eksplorasi, guru terus mendorong agar siswa dapat melakukan eksplorasi masalah berikutnya atau eksplorasi lebih mendalam tentang masalah yang sama.

e) Memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum berpartisipasi aktif.

Siswa yang kurang atau belum berpartisipasi aktif dalam kegiatan eksplorasi, perlu dimotivasi, dengan cara memberikan penghargaan/nilai khusus terhadap siswa yang aktif. Jika kegiatan eksplorasi dilakukan bersama atau kelompok, keaktifan siswa dapat ditingkatkan dengan pengaturan peserta kelompok yang bergantian.

(3). Kegiatan PenutupDalam kegiatan penutup, guru:a. Bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat

rangkuman/simpulan pelajaran.

Guru dan siswa membuat rangkuman atas pembahasan dalam setiap pertemuan. Rangkuman ini diperlukan untuk menegaskan kembali hal-hal pokok dari apa yang sudah dibahas, sehingga siswa dapat lebih mengingat dan memahami materi pelajaran dengan utuh.

b. Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.



56

Guru dapat mengecek penguasaan siswa atas materi yang disampaikan dengan mengajukan beberapa pertanyaan atau memberikan tugas sederhana pada akhir pembelajaran.

c. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.

Berdasarkan respon siswa terhadap pertanyaan dan tugas yang diberikan, guru memberikan umpan balik kepada siswa. Umpan balik tersebut meliputi pelaksanaan proses pembelajaran yang sudah berlangsung dan hasil pembelajaran yang tercermin dalam jawaban atas pertanyaan guru.

d. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas, baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik.

Kegiatan tindak lanjut dalam bentuk remedial dan layanan konseling dilakukan apabila siswa belum dapat menguasai dengan tuntas kompetensi yang ditetapkan. Kegiatan pengayaan dan tugas diberikan agar para siswa menguasai lebih mendalam dan dapat menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengayaan dan penugasan yang diberikan bukan lagi berupa pengulangan dari latihan atau evaluasi yang dilakukan di kelas.

e. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

Guru menyampaikan secara ringkas materi dan strategi pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pertemuan berikutnya, agar siswa dapat mempersiapkan diri untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran tersebut. Persiapan tersebut dapat berupa tugas membaca buku atau mengamati kejadian di lingkungannya yang ada hubungannya dengan materi yang akan dipelajari.


STANDAR PROSES

57

D. PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN

Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran.

Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematik, dan terprogram dengan menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis atau lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, portofolio, dan penilaian diri. Penilaian hasil pembelajaran menggunakan Standar Penilaian Pendidikan dan Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran.

Lihat Standar Penilaian Pendidikan pada BAB VIII.

E. PENGAWASAN PROSES PEMBELAJARAN

(1). Pemantauan

1. Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran.

Kepala sekolah merencanakan dan melaksanakan pemantauan terhadap proses dan hasil pembelajaran secara terus menerus di sekolah yang dia pimpin.

2. Pemantauan dilakukan dengan cara diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi.

Tergantung pada informasi yang ingin diketahui, cara-cara di atas dapat dipilih oleh kepala sekolah dalam melakukan kegiatan pemantauan. Diskusi kelompok terfokus, dapat dilakukan apabila kepala sekolah perlu melakukan pemantauan terhadap sekelompok guru yang memiliki kesamaan. Pengamatan, dapat dilakukan apabila kepala sekolah perlu mengikuti pelaksanaan proses



58

pembelajaran secara utuh. Pencatatan dan perekaman, dapat dilakukan apabila kepala sekolah/ madrasah membutuhkan catatan dan rekaman apa saja yang disampaikan dan dilakukan oleh guru yang sedang dipantau. Wawancara, dapat dilakukan apabila kepala sekolah perlu mengetahui jawaban yang bersifat pendapat, pandangan, atau penjelasan dari guru yang dipantau. Dokumentasi, perlu dilakukan untuk memudahkan kepala sekolah menyusun laporan pelaksanaan pemantauan.

3. Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan.

Hasil pemantauan oleh pengawas dijadikan sebagai masukan dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut. Hasil pemantauan yang dilakukan kepala sekolah dan pengawas didokumentasikan dengan baik oleh kepala sekolah.

(2). Supervisi

1. Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran.

Kepala sekolah merencanakan dan melaksanakan supervisi yang tercantum dalam rencana kerjanya setiap tahun. Kepala sekolah melakukan supervisi proses pembelajaran secara terjadwal, minimal dua kali dalam satu semester.

2. Supervisi pembelajaran diselenggarakan dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi

Tergantung pada fokus supervisi yang ingin dilakukan, cara-cara di atas dapat dipilih oleh kepala sekolah dalam melakukan kegiatan supervisi. Pemberian contoh, dapat dilakukan apabila dalam supervisi proses pembelajaran kepala sekolah perlu menunjukkan contoh yang lebih baik untuk diterapkan oleh guru yang disupervisi. Diskusi, dapat dilakukan apabila kepala sekolah perlu mendapat respons atau pendapat dari guru yang disupervisi. Pelatihan, dapat


STANDAR PROSES

59

dilakukan apabila guru memerlukan pelatihan bagi peningkatan

kualitas proses pembelajaran yang dilaksanakan. Pelatihan diperlukan bila diskusi tidak dapat memenuhi apa yang diharapkan. Konsultasi, dapat dilakukan apabila kepala sekolah melihat bahwa ada hal-hal yang perlu ditangani secara khusus.

3. Kegiatan supervisi dilakukan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan.

Hasil supervisi oleh pengawas dijadikan sebagai masukan dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut. Hasil supervisi yang dilakukan kepala sekolah dan pengawas didokumentasikan dengan baik oleh kepala sekolah.

(3). Evaluasi

1. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran.

Kepala sekolah merencanakan dan melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh setiap guru. Dalam hal ini kepala sekolah melakukan penilaian terhadap perencanaan/persiapan pembelajaran, pelaksanaan dan penilaian yang dilakukan oleh guru. Penilaian terhadap pelaksanaan dilakukan dengan melihat langsung proses pembelajaran di dalam kelas, untuk mengetahui apakah sesuai dengan perencanaan yang sudah dirancang sebelumnya.

2. Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara: a. Membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru

dengan standar proses,Proses pembelajaran yang standar telah dijelaskan sebelumnya pada bagian B.



60

Kepala sekolah mengecek kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun oleh guru.

b. Mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi guru.

Di samping mengecek kesesuaian pelaksanaan pembelajaran, kepala sekolah/ madrasah juga mengevaluasi kinerja guru dalam menampilkan kompetensi mengajar yang dimiliki. Sejauhmana guru dapat menunjukkan keterampilannya dalam mengajar di kelas sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan sebagai seorang guru.

3. Evaluasi proses pembelajaran memusatkan pada keseluruhan kinerja guru dalam proses pembelajaran.

Melalui kegiatan evaluasi, kepala sekolah mencatat seluruh aspek kinerja guru yang ditampilkan dalam proses pembelajaran. Setiap tahun hasil evaluasi ini dapat diperbandingkan untuk melihat apakah terdapat kemajuan atau perbaikan yang dapat ditampilkan oleh masing-masing guru. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan bahan untuk pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas guru selanjutnya.

(4). Pelaporan

Hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran dilaporkan kepada pemangku kepentingan.

Laporan pelaksanaan dan hasil pemantauan, supervisi, dan evaluasi setiap semester disampaikan kepada dinas pendidikan secara berjenjang. Bagi sekolah swasta laporan tersebut juga disampaikan kepada Pengurus Yayasan sekolah yang bersangkutan. Laporan ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, termasuk kepala sekolah, dalam merencanakan program peningkatan mutu pada periode berikutnya.


STANDAR PROSES

61

(5). Tindak lanjut

1. Penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar.

Kepala sekolah sebaiknya memberikan peng har gaan kepada guru yang telah memenuhi standar. Peng hargaan yang diberikan dapat berupa jenjang karier/jabatan yang meningkat, atau tanggung jawab yang lebih besar, dan insentif. Penghargaan tersebut diharapkan dapat memotivasi guru-guru lain untuk berupaya memenuhi bahkan melampaui standar yang diharapkan.

2. Teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum memenuhi standar.

Kepala sekolah sebaiknya menyampaikan kepada masing-masing guru, apa saja yang perlu ditingkatkan dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi standar tersebut. Jadi tidak hanya menyampaikan kesalahan atau kekurangannya saja. Teguran yang disampaikan, meskipun secara lisan, perlu dicatat oleh kepala sekolah, sebagai arsip dan bahan pemantauan untuk mengetahui apakah teguran tersebut ditindaklanjuti atau tidak oleh guru yang bersangkutan.

3. Guru diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan/penataran lebih lanjut.

Setiap guru membutuhkan pelatihan terkait dengan pekerjaan sekarang dan yang akan datang. Guru harus terus belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mengajarnya, melalui berbagai cara yang dapat ditempuh. Salah satu cara yang perlu dilakukan sekolah secara terprogram adalah pelatihan. Sekolah dapat mengikutsertakan guru dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak lain, misalnya dinas pendidikan atau lembaga pelatihan guru. Jika pelatihan tentang topik tertentu dibutuhkan oleh sebagian besar atau semua guru, sekolah dapat menyelenggarakan pelatihan sendiri atau bersama dengan beberapa sekolah terdekat. Cara ini dapat menghemat waktu dan biaya pelatihan yang dibutuhkan.


63

BAB III

STANDAR KOMPETENSI

LULUSAN

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dijelaskan bahwa standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (pasal 1 ayat 4).

Selanjutnya pada pasal 25 disebutkan bahwa:(1) Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian

dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. (2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah.

(3) Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikan.

(4) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Dalam bab ini dijelaskan aspek apa saja yang dikandung dalam standar kompetensi lulusan, penjelasan lebih operasional dari masing-masing aspek, serta strategi dan langkah-langkah apa yang dapat



64

dilakukan oleh sekolah agar para siswa dapat memenuhi standar tersebut.

Standar kompetensi lulusan meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran.

Dalam buku ini tidak dibahas tentang standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran, karena cakupannya sangat luas meliputi seluruh mata pelajaran, dan dianggap cukup mudah dimengerti oleh para guru yang akan menggunakan.


STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

65

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN SATUAN PENDIDIKAN (SKL-SP)

Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP) dikembangkan berdasarkan tujuan setiap satuan pendidikan, yakni pendidikan dasar, yang meliputi SD dan SMP bertujuan meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Keberhasilan sekolah mencapai tujuan tersebut dibuktikan dengan lulusan yang memiliki keterampilan untuk hidup mandiri dan keberhasilan mengikuti pendidikan yang lebih tinggi. Lulusan SD dapat diterima dan mampu mengikuti dengan baik pendidikan di SMP.

Adapun Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP) SD selengkapnya adalah: 1. Menjalankan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap

perkembangan anak.

Sekolah menyelenggarakan pembelajaran yang memberikan pengalaman bagi siswa untuk menjalankan ajaran agama yang dianut sesuai dengan usia siswa. Sekolah/ madrasah menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan menyelenggarakan kegiatan perayaan keagamaan bersama dengan warga sekolah.

2. Mengenal kekurangan dan kelebihan diri sendiri.

Sekolah menyelenggarakan pembelajaran yang memberikan pengalaman bagi siswa untuk mengenal kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Sekolah menanamkan budaya pemberian penghargaan kepada siswa yang menunjukkan keberhasilannya dan mendorong siswa untuk mengatasi kekurangannya.

3. Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungannya.



66

Sekolah menyelenggarakan pembelajaran yang memberikan pengalaman bagi siswa untuk mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku di sekolah dan lingkungan masing-masing. Sekolah menjalankan dengan konsisten tata tertib sekolah yang bertujuan untuk membentuk budaya tertib bagi seluruh warga sekolah.

4. Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi di lingkungan sekitarnya.

Sekolah menyelenggarakan pembelajaran yang memberikan pengalaman bagi siswa untuk mengenal dan menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi di lingkungan sekitarnya. Sekolah menyelenggarakan perayaan hari-hari besar keagamaan dan pentas seni budaya daerah yang melibatkan seluruh warga sekolah.

5. Menggunakan informasi tentang lingkungan sekitar secara logis, kritis, dan kreatif.

Sekolah menyelenggarakan pembelajaran yang memberikan pengalaman bagi siswa untuk menggunakan informasi tentang lingkungan sekitar secara logis, kritis, dan kreatif dalam mengambil suatu kesimpulan. Diperlukan informasi yang lengkap untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun suatu rencana kegiatan.

6. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif, dengan bimbingan guru/ pendidik.

Sekolah menyelenggarakan pembelajaran yang memberikan pengalaman bagi siswa untuk menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif, dengan bimbingan guru/pendidik. Siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya dengan bebas.

7. Menunjukkan rasa keingintahuan yang tinggi dan menyadari potensinya.



67

Sekolah menyelenggarakan pembelajaran yang memberikan pengalaman bagi siswa untuk menunjukkan rasa keingintahuan yang tinggi dan menyadari potensinya. Siswa diberi tugas mata pelajaran yang melatih kemampuan menemukan jawaban atas permasalahan yang diajukan.

8. Menunjukkan kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

Sekolah menyelenggarakan pembelajaran yang memberikan pengalaman bagi siswa untuk menunjukkan kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dilatih mengemukakan pendapat sebagai alternatif pemecahan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

9. Menunjukkan kemampuan mengenali gejala alam dan sosial di lingkungan sekitar.

Sekolah menyelenggarakan pembelajaran yang memberikan pengalaman bagi siswa untuk mengenali gejala alam dan sosial di sekolah dan lingkungan masing-masing. Siswa dilatih untuk mengamati perubahan iklim, terjadinya banjir, gempa bumi, adanya pengangguran, kemiskinan, kejahatan, dan lain-lain.

10. Menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan.

Sekolah menyelenggarakan pembelajaran yang memberikan pengalaman bagi siswa untuk menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan sosial dan fisik. Sekolah menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan siswa, seperti menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya, mengunjungi dan membantu panti asuhan dan fakir miskin, dan lain-lain.

11. Menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara, dan tanah air Indonesia.



68

Sekolah menyelenggarakan pembelajaran yang memberikan pengalaman bagi siswa untuk menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara dan tanah air Indonesia. Sekolah menyelenggarakan perayaan hari-hari besar nasional, pentas seni budaya nasional, dan lain-lain.

12. Menunjukkan kemampuan untuk melakukan kegiatan seni dan budaya lokal.

Sekolah menyelenggarakan pembelajaran yang memberikan pengalaman bagi siswa untuk mengenal dan melakukan kegiatan seni dan budaya lokal. Sekolah melibatkan siswa secara aktif untuk mengunjungi kegiatan budaya di daerah setempat dan menyelenggarakan kegiatan seni budaya di sekolah.

13. Menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang.

Sekolah menanamkan dan melestarikan budaya hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang. Penanaman budaya ini dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran, penerapan peraturan sekolah, penilaian secara rutin, dan kegiatan bersama warga sekolah.

14. Berkomunikasi secara jelas dan santun.

Sekolah menanamkan sikap dan perilaku berkomunikasi dengan jelas dan santun bagi siswa dan seluruh warga sekolah. Kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku berkomunikasi yang baik, di dalam maupun di luar kelas.

15. Bekerja sama dalam kelompok, tolong-menolong, dan menjaga diri sendiri dalam lingkungan keluarga dan teman sebaya.

Sekolah menyelenggarakan kegiatan yang men dorong para siswa untuk bekerja sama dalam kelom pok, tolong-menolong, dan



69

menjaga diri sendiri dalam ling ku ngan keluarga dan teman sebaya. Kegiatan tersebut antara lain dapat dilakukan melalui pemberian tugas/kerja kelom pok, bergotong-royong membersihkan lingkungan sekolah, dan membantu masyarakat yang kurang mampu.

16. Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis.

Sekolah menanamkan dan melestarikan budaya mem baca dan menulis. Sekolah menyediakan sa rana dan prasarana yang cukup untuk membaca dan menu lis. Sekolah menyelenggarakan berbagai kegiatan yang meningkatkan motivasi siswa untuk membaca dan menu lis, seperti lomba membaca dan membuat karya tulis.

17. Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung.

Sekolah menyelenggarakan pembelajaran yang memberikan pengalaman bagi siswa untuk menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung. Keterampilan tersebut ditampilkan dalam berbagai kesempatan, antara lain dalam pembelajaran di kelas, ulangan/ujian, dan dalam kegiatan lomba.

B. STANDAR KOMPETENSI KELOMPOK MATA PELAJARAN (SK-KMP)

Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP) terdiri atas kelompok-kelompok mata pelajaran:1. Agama dan Akhlak Mulia;2. Kewarganegaraan dan Kepribadian;3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;4. Estetika;5. Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan.



70

Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP) dikembangkan berdasarkan tujuan dan cakupan muatan dan/atau kegiatan setiap kelompok mata pelajaran, yakni:1. Kelompok mata pelajaran Agama dan Akhlak Mulia bertujuan

membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Tujuan tersebut dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan.

2. Kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan Kepri badi an bertujuan membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Tujuan ini dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani.

3. Kelompok mata pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertujuan mengembangkan logika, kemampuan berpikir dan analisis peserta didik. Pada satuan pendidikan SD, tujuan ini dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/ kejuruan, dan muatan lokal yang relevan.

4. Kelompok mata pelajaran Estetika bertujuan membentuk karakter peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya. Tujuan ini dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan, dan muatan lokal yang relevan.

5. Kelompok mata pelajaran Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan bertujuan: membentuk karakter peserta didik agar sehat jasmani dan rohani, dan menumbuhkan rasa sportivitas. Tujuan ini dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan pendidikan jasmani, olahraga, pendidikan kesehatan, ilmu pengetahuan alam, dan muatan lokal yang relevan.



71

Adapun Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP) untuk masing-masing satuan pendidikan selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Agama dan Akhlak Mulia

a. Menjalankan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan anak.

Sekolah menyelenggarakan pembelajaran yang memberikan pengalaman bagi siswa untuk menjalankan ajaran agama yang dianut sesuai dengan usia siswa. Sekolah/ madrasah menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan menyelenggarakan kegiatan perayaan keagamaan bersama dengan warga sekolah.

b. Menunjukkan sikap jujur dan adil.

Sekolah menanamkan sikap jujur dan adil bagi siswa dan seluruh warga sekolah. Kegiatan ini diawali oleh kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan, antara lain dalam memperlakukan siswa, melakukan penilaian hasil belajar siswa, dan melaksanakan peraturan tata tertib sekolah. Sekolah/ madrasah memberikan kepercayaan kepada siswa untuk bertanggung jawab dalam kegiatan yang menuntut kejujuran dan keadilan.

c. Mengenal keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi di lingkungan sekitarnya.

Sekolah menyelenggarakan pembelajaran bagi siswa untuk mengenal dan menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi di lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar. Sekolah menyelenggarakan perayaan hari-hari besar keagamaan dan pentas seni budaya daerah yang melibatkan seluruh warga sekolah.



72

d. Berkomunikasi secara santun yang mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan.

Sekolah menanamkan sikap dan perilaku berkomunikasi dengan santun bagi siswa dan seluruh warga sekolah. Siswa memandang dirinya sebagai makhluk yang berharga bagi Tuhan, dan setiap orang yang bertemu dan berkomunikasi dengannya adalah manusia setara sesama makhluk Tuhan. Kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku berkomunikasi yang baik dan santun.

e. Menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang sesuai dengan tuntunan agamanya.

Sekolah menanamkan dan melestarikan budaya hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang. Kebiasaan ini menunjukkan cerminan ketaatan kepada ajaran agama yang menghendaki manusia menjaga lingkungan dan tidak menyia-nyiakan waktu yang diberikan Tuhan kepadanya. Penanaman budaya ini dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran, penerapan peraturan sekolah, penilaian secara rutin, dan kegiatan bersama warga sekolah.

f. Menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap se sama manusia dan lingkungan sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Sekolah menyelenggarakan pembelajaran yang memberikan pengalaman bagi siswa untuk menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap sesama manusia dan lingkungan sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kepedulian siswa ini merupakan wujud tanggung jawab sebagai ciptaan Tuhan yang harus ikut peduli terhadap sesama ciptaan, baik sesama manusia maupun ciptaan lain yang ada di lingkungan sekitar. Sekolah/ madrasah menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan siswa, seperti menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya, mengunjungi dan membantu panti asuhan dan fakir miskin, dan lain-lain.



73

2. Kewarganegaraan dan Kepribadian

a. Menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara, dan tanah air Indonesia.

Sekolah menyelenggarakan pembelajaran yang memberikan pengalaman bagi siswa untuk menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara dan tanah air Indonesia. Sekolah menyelenggarakan perayaan hari-hari besar nasional, pentas seni budaya nasional, dan lain-lain.

b. Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkung-annya.

Sekolah menyelenggarakan pembelajaran yang memberikan pengalaman bagi siswa untuk mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku di sekolah dan lingkungan masing-masing. Sekolah menjalankan dengan konsisten tata tertib sekolah yang bertujuan untuk membentuk budaya tertib bagi seluruh warga sekolah.

c. Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi di lingkungan sekitarnya.

Sekolah menyelenggarakan pembelajaran yang memberikan pengalaman bagi siswa untuk mengenal dan menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi di lingkungan sekitarnya. Sekolah menyelenggarakan perayaan hari-hari besar keagamaan dan pentas seni budaya daerah yang melibatkan seluruh warga sekolah.

d. Menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan.

Sekolah menyelenggarakan pembelajaran yang memberikan pengalaman bagi siswa untuk menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan sosial dan fisik. Sekolah menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan siswa, seperti menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya,



74

mengunjungi dan membantu panti asuhan dan fakir miskin, dan lain-lain.

e. Mengenal kekurangan dan kelebihan diri sendiri.

Sekolah menyelenggarakan pembelajaran yang memberikan pengalaman bagi siswa untuk mengenal kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Sekolah menanamkan budaya pemberian penghargaan kepada siswa yang menunjukkan keberhasilannya dan mendorong siswa untuk mengatasi kekurangannya.

f. Menunjukkan rasa keingintahuan yang tinggi dan menyadari potensinya.


g. Berkomunikasi secara santun.

Sekolah menanamkan sikap dan perilaku berkomunikasi dengan jelas dan santun bagi siswa dan seluruh warga sekolah. Kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku berkomunikasi yang baik.

h. Menunjukkan kegemaran membaca.

Sekolah menanamkan dan melestarikan budaya membaca. Sekolah menyediakan sarana dan prasarana yang cukup bagi siswa untuk membaca. Sekolah menyelenggarakan berbagai kegiatan yang meningkatkan motivasi siswa untuk membaca, seperti lomba membaca dan lomba menulis.

i. Menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang.



75

Sekolah menanamkan dan melestarikan budaya hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang. Penanaman budaya ini dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran, penerapan peraturan sekolah, penilaian secara rutin, dan kegiatan bersama warga sekolah. Pemanfaatan waktu luang dengan kegiatan bermanfaat dapat diwadahi oleh sekolah dengan berbagai kegiatan ektrakurikuler yang diminati oleh siswa.

j. Bekerja sama dalam kelompok, tolong-menolong, dan menjaga diri sendiri dalam lingkungan keluarga dan teman sebaya.

Sekolah menyelenggarakan kegiatan yang mendo rong para siswa untuk bekerja sama dalam kelompok, tolong-menolong, dan menjaga diri sendiri dalam lingkungan keluarga dan teman sebaya. Kegiatan tersebut antara lain dapat dilakukan dengan pemberian tugas/kerja kelompok, bergotong-royong membersihkan lingkungan sekolah, dan membantu masyarakat kurang mampu.

k. Menunjukkan kemampuan mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya lokal.

Sekolah memberikan kesempatan bagi siswa untuk mempelajari dan menampilkan karya seni dan budaya. Sekolah menyelenggarakan kegiatan yang menampilkan kemampuan siswa dalam bidang seni dan budaya daerah, baik dalam bentuk pagelaran maupun perlombaan.

3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

a. Mengenal dan menggunakan berbagai informasi tentang lingkungan sekitar secara logis, kritis, dan kreatif.

Sekolah menyelenggarakan pembelajaran yang memberikan pengalaman bagi siswa untuk mengenal dan menggunakan informasi tentang lingkungan sekitar secara logis, kritis, dan kreatif.



76

Diperlukan informasi yang lengkap tentang lingkungan sekitar untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun suatu rencana kegiatan.

b. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif dengan bimbingan guru/ pendidik.

Sekolah menyelenggarakan pembelajaran yang memberikan pengalaman bagi siswa untuk menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif. Siswa diberi kesempatan yang cukup untuk mengemukakan pendapatnya dengan bebas dan bertanggung jawab.

c. Menunjukkan rasa keingintahuan yang tinggi.


d. Menunjukkan kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

Sekolah menyelenggarakan pembelajaran yang memberikan pengalaman bagi siswa untuk menunjukkan kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dilatih mengemukakan pendapat sebagai alternatif pemecahan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

e. Menunjukkan kemampuan mengenali gejala alam dan sosial di lingkungan sekitar.

Sekolah menyelenggarakan pembelajaran yang memberikan pengalaman bagi siswa untuk mengenali gejala alam dan sosial di sekolah dan lingkungan masing-masing. Siswa dilatih untuk mengamati perubahan iklim, terjadinya banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, adanya pengangguran, kemiskinan, kejahatan, dan lain-lain.



77

f. Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung.

Sekolah menyelenggarakan pembelajaran yang memberikan pengalaman bagi siswa untuk menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung. Keterampilan tersebut ditampilkan dalam berbagai kesempatan, antara lain dalam pembelajaran di kelas, ulangan/ujian, dan dalam kegiatan lomba.

g. Menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang.

Sekolah menanamkan dan melestarikan budaya hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang. Pembiasaan dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran, penerapan peraturan sekolah, penilaian, dan kegiatan bersama warga sekolah.

4. Estetika

a. Menunjukkan kemampuan untuk melakukan kegiatan seni dan budaya lokal.

Sekolah menyelenggarakan pembelajaran yang memberikan pengalaman bagi siswa untuk mengenal dan melakukan kegiatan seni dan budaya lokal. Sekolah melibatkan siswa secara aktif untuk mengunjungi kegiatan seni dan budaya di daerah setempat dan menyelenggarakan kegiatan seni dan budaya di sekolah.

5. Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan

a. Menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, aman dan memanfaatkan waktu luang.

Sekolah menanamkan dan melestarikan budaya hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang. Penanaman budaya ini dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran, penerapan



78

peraturan sekolah, penilaian secara rutin, dan kegiatan bersama warga sekolah.

b. Mengenal berbagai informasi tentang potensi sumber daya lokal untuk menunjang hidup bersih, sehat, bugar, aman dan memanfaatkan waktu luang.

Sekolah menyelenggarakan pembelajaran dan kegiatan untuk mengenal berbagai informasi tentang potensi sumber daya lokal yang dapat dimanfaatkan menunjang hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang. Sumber daya lokal dapat berupa sumber daya manusia di bidang kesehatan dan sumber daya lain berupa fasilitas kesehatan, kebugaran, dan keamanan. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui pembelajaran, penilaian secara rutin, dan kegiatan bersama warga sekolah/ madrasah dan lembaga lain yang ada di daerah.


79

BAB IV

STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dijelaskan bahwa standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan (pasal 1 ayat 7).

Selanjutnya pada pasal 28 diuraikan bahwa:(1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi

sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: (a) kompetensi pedagogik, (b) kompetensi kepribadian, (c) kompetensi profesional, dan (d) kompetensi sosial.

(4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.



80

(5) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) s.d. (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Standar ini terdiri dari standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, standar kepala sekolah, standar tenaga administrasi, standar tenaga laboratorium, dan standar tenaga perpustakaan sekolah. Masing-masing standar ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.

Dalam bab ini dijelaskan aspek-aspek yang dikandung dalam standar pendidik dan tenaga kependidikan, penjelasan lebih operasional dari masing-masing aspek, serta apa saja yang perlu dimiliki dan mampu dilakukan oleh kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium dan petugas khusus untuk memenuhi standar tersebut.


STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

81

STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI GURU

A. Kualifikasi Akademik Guru

1. Kualifikasi Akademik Guru Melalui Pendidikan Formal

Guru pada SD, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

Guru pada SD minimum berpendidikan D-IV atau S1 bidang pendidikan SD atau psikologi, bukan dari bidang atau jurusan lain.

2. Kualifikasi Akademik Guru Melalui Uji Kelayakan dan Kesetaraan

Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya.

Untuk mata pelajaran muatan lokal yang baru dikembangkan dan belum terdapat guru dengan kualifikasi akademik berpendidikan D-IV atau S1 untuk mata pelajaran tersebut, sekolah dapat mengangkat orang yang ahli di bidang tersebut sebagai guru untuk mata pelajaran tersebut. Pemerintah memberi kewenangan kepada perguruan tinggi tertentu untuk melaksanakan uji kelayakan dan kesetaraan kepada guru tersebut. Ketika perguruan tinggi mengembangkan program studi tersebut, sekolah akan merekrut



82

lulusannya untuk diangkat menjadi guru untuk mata pelajaran tersebut.

B. Standar Kompetensi Guru

Standar kompetensi guru ini dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru.

Kompetensi guru ini merupakan kinerja yang mampu ditampilkan oleh setiap guru dalam melaksanakan pekerjaannya. Guru dinyatakan memenuhi standar apabila memiliki seluruh kompetensi yang dipersyaratkan.

Standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang dikembangkan menjadi kompetensi guru kelas dan guru mata pelajaran pada SD, sebagai berikut.

1. Standar Kompetensi Guru Kelas

a. Kompetensi Pedagodik

(1) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.(a) Memahami karakteristik peserta didik usia sekolah dasar

yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya.

(b) Mengidentifikasi potensi peserta didik usia sekolah dasar dalam lima mata pelajaran SD.

(c) Mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik usia sekolah dasar dalam lima mata pelajaran SD.

(d) Mengidentifikasi kesulitan peserta belajar usia sekolah dasar dalam lima mata pelajaran SD.



83

Dengan mengetahui karakteristik dan kemampuan awal siswa, guru menyesuaikan strategi pembelajaran yang diterapkan sehingga dapat dengan mudah diikuti oleh siswa. Guru mengidentifikasi potensi setiap siswa untuk diarahkan dan dikembangkan dengan baik, dan mengidentifikasi kesulitan siswa untuk dibantu dan dibimbing hingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik.

(2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.(a) Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip

pembelajaran yang mendidik terkait dengan lima mata pelajaran SD.

(b) Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam lima mata pelajaran SD.

(c) Menerapkan pendekatan pembelajaran tematis, khususnya di kelas-kelas awal SD.

Guru mengetahui dan menerapkan berbagai teori belajar dan pembelajaran, teori perkembangan anak, serta berbagai prinsip pembelajaran yang terkait dengan pendidikan anak usia 6-12 tahun. Salah satu teori yang penting dikuasai guru SD adalah teori “multiple intelligence” (kecerdasan majemuk) yang menjelaskan tentang berbagai kecerdasan yang dimiliki setiap anak dan perlu dikembangkan oleh guru.

(3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.(a) Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum.(b) Menentukan tujuan lima mata pelajaran SD.(c) Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk

mencapai tujuan lima mata pelajaran SD.(d) Memilih materi lima mata pelajaran SD yang terkait dengan

pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran.



84

(e) Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik usia SD.

(f) Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian.

Guru bersama-sama dalam satu sekolah mengembangkan kurikulum untuk digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pembelajaran siswa SD, dengan berpedoman pada prinsip pengembangan kurikulum dan prinsip pembelajaran. Pengembangan kurikulum terutama meliputi perumusan tujuan, penentuan kegiatan, materi pembelajaran, dan instrumen evaluasi. Guru membuat perencanaan untuk setiap kegiatan, baik harian, mingguan, bahkan untuk satu semester.

(4) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.(a) Memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran

yang mendidik.(b) Mengembangkan komponen-komponen rancangan

pembelajaran. (c) Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik

untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan.

(d) Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan.

(e) Menggunakan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dalam lima mata pelajaran SD untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh.

(f) Mengambil keputusan transaksional dalam lima mata pelajaran SD sesuai dengan situasi yang berkembang.

Guru melaksanakan kurikulum yang telah dikembangkan dengan menerapkan berbagai prinsip pembelajaran di SD, secara bertahap dan bermakna. Guru menciptakan suasana yang menyenangkan bagi siswa, baik di dalam kelas, laboratorium maupun di lapangan, dengan memanfaatkan berbagai alat dan media yang sesuai. Sebelumnya guru



85

menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

(5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran.

Guru mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, agar dapat memilih dan memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas kegiatan pembelajaran. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi disesuaikan dengan usia siswa, terutama dalam hal keamanan dan kenyamanannya.

(6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.(a) Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk

mendorong peserta didik mencapai prestasi belajar secara optimal.

(b) Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya.

Pengembangan potensi anak sangat baik jika dilakukan sejak usia dini, agar dapat mendorong setiap anak mencapai prestasi tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi banyak kesempatan dan dorongan bagi setiap siswa untuk menampilkan kemampuannya.

(7) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.(a) Memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif,

empatik, dan santun, baik secara lisan maupun tulisan.



86

(b) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang terbangun secara siklikal dari:• penyiapan kondisi psikologis peserta didik, • memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan

kepada peserta didik untuk merespons, • respons peserta didik, • reaksi guru terhadap respons peserta didik, dan

seterusnya.

Komunikasi yang efektif terjadi jika pengirim dan penerima pesan memiliki persepsi yang sama atas pesan/informasi tersebut. Ciri-ciri komunikasi yang efektif antara lain langsung ke inti persoalan, tidak ragu-ragu, tidak mendikte, bersahabat, dua arah, isi pesan jelas dan mudah dipahami, dan tidak ada makna yang tersembunyi. Berkomunikasi secara empatik, yaitu melakukan komunikasi dengan lebih dahulu mengerti orang lain – memahami karakter dan maksud/tujuan atau pesan orang lain. Untuk itu sangat ditekankan pentingnya memelihara sopan santun dalam suatu hubungan komunikasi verbal. Empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain.

(8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.(a) Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses

dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik lima mata pelajaran SD.

(b) Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik lima mata pelajaran SD.

(c) Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.



87

(d) Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.

(e) Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen.

(f) Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan.

(g) Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar.

Guru mengembangkan dan melaksanakan dua program evaluasi, yakni evaluasi proses pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran. Seringkali guru hanya mengevaluasi hasil pembelajaran, padahal hasil pembelajaran terutama ditentukan oleh kualitas proses pelaksanaan pembelajaran. Hasil evaluasi proses pembelajaran diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan datang. Dalam mengembangkan evaluasi, guru perlu memperhatikan prinsip-prinsip evaluasi, dan prosedur evaluasi yang benar.

(9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.(a) Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk

menentukan ketuntasan belajar.(b) Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk

merancang program remedial dan pengayaan.(c) Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada

pemangku kepentingan.(d) Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi

pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Guru memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi bukan hanya untuk menentukan nilai masing-masing siswa, tetapi juga untuk merancang program remedial dan pengayaan, serta meningkatkan kualitas pembelajaran berikutnya.



88

(10) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.(a) Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah

dilaksanakan.(b) Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan

pengembangan lima mata pelajaran SD.(c) Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan

kualitas pembelajaran lima mata pelajaran SD.

Guru memiliki prinsip bahwa kualitas pembelajaran yang dilakukan senantiasa dapat dikembangkan lebih baik, sesuai dengan pengalaman sebelumnya. Untuk itu guru melakukan refleksi melalui evaluasi diri bahkan penelitian, sehingga dapat mengetahui dengan jelas bagian mana yang perlu diperbaiki dan disempurnakan pada pembelajaran selanjutnya.

b. Kompetensi Kepribadian

(11) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.(a) Menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan

yang dianut, suku, adat-istiadat, daerah asal, dan gender. (b) Bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum

dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, serta kebudayaan nasional Indonesia yang beragam.

Guru menampilkan integritas yang tinggi sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam setiap kesempatan di sekolah maupun di masyarakat, guru selalu bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional.

(12) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.(a) Berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi.



89

(b) Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia.

(c) Berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik dan anggota masyarakat di sekitarnya.

Guru menampilkan kepribadian yang jujur, berakhlak mulia dan teladan bagi seluruh warga sekolah, melalui sikap dan perilaku guru di lingkungan sekolah maupun di masyarakat.

(13) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa(a) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil. (b) Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan

berwibawa.

Guru menampilkan kepribadian yang mantap, stabil, dan dewasa sehingga dapat mengelola kelas dengan baik. Kedewasaan berpikir dan bertindak ditunjukkan dalam setiap kesempatan. Dalam bekerja selalu menunjukkan kearifan dan kewibawaan, sehingga para siswa tidak ragu-ragu untuk mengikuti pelajaran yang diberikan.

(14) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.(a) Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi.(b) Bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri.(c) Bekerja mandiri secara profesional.

Etos kerja seorang guru dalam menjalankan tugas dapat diwujudkan dengan mengikuti prosedur kerja, bertindak secara tepat, dan fokus pada tugas utama, serta mengutamakan hasil kerja yang bermutu. Guru menunjukkan kebanggaannya terhadap profesi dan pekerjaan, secara bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan dengan upaya yang maksimal, secara mandiri dan profesional.



90

(15) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.(a) Memahami kode etik profesi guru.(b) Menerapkan kode etik profesi guru.(c) Berperilaku sesuai dengan kode etik profesi guru.

Sekolah menerbitkan kode etik profesi guru di sekolah masing-masing. Kode etik tersebut disosialisasikan dan diterapkan dengan kon sisten oleh setiap guru di sekolah masing-masing. Setiap guru diminta menjunjung tinggi kode etik profesi guru, dan akan diberikan sanksi jika ada guru yang melanggar kode etik tersebut.

c. Kompetensi Sosial

(16) Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.(a) Bersikap inklusif dan objektif terhadap peserta didik,

teman sejawat dan lingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran.

(b) Tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, orang tua peserta didik dan lingkungan sekolah karena perbedaan agama, suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status sosial-ekonomi.

Sebagai makhluk sosial dan seorang pendidik, guru SD memiliki pandangan, sikap dan perilaku yang luas dalam memandang sesama. Guru memandang dan memperlakukan siswa, teman sejawat, orang tua siswa dan warga sekolah lainnya, tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, suku, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial keluarga.

(17) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.



91

(a) Berkomunikasi dengan teman sejawat dan komunitas ilmiah lainnya secara santun, empatik dan efektif.

(b) Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif tentang program pembelajaran dan kemajuan peserta didik.

(c) Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik.

Komunikasi yang efektif terjadi jika pengirim dan penerima pesan memiliki persepsi yang sama atas pesan/informasi tersebut. Ciri-ciri komunikasi yang efektif antara lain langsung ke inti persoalan, tidak ragu-ragu, tidak mendikte, bersahabat, dua arah, isi pesan jelas dan mudah dipahami, dan tidak ada makna yang tersembunyi. Berkomunikasi secara empatik, yaitu melakukan komunikasi dengan lebih dahulu mengerti orang lain—memahami karakter dan maksud/tujuan atau pesan orang lain. Untuk itu sangat ditekankan pentingnya memelihara sopan santun dalam suatu hubungan komunikasi verbal. Empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain.

(18) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.(a) Beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja dalam

rangka meningkatkan efektivitas sebagai pendidik, termasuk memahami bahasa daerah setempat.

(b) Melaksanakan berbagai program dalam lingkungan kerja untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang bersangkutan.

Guru mempelajari dengan baik budaya masyarakat di lingkungan tempat dia bekerja. Pengetahuan tentang budaya dan karakteristik masyarakat tersebut diperlukan dalam rangka menyesuaikan program yang dikembangkan dan dilaksanakan bagi siswa di SD tempatnya bekerja.



92

(19) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.(a) Berkomunikasi dengan teman sejawat, profesi ilmiah, dan

komunitas ilmiah lainnya melalui berbagai media dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.

(b) Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran kepada komunitas profesi sendiri secara Iisan dan tulisan atau bentuk lain.

Guru secara aktif melakukan komunikasi dua arah dengan teman sejawat sesama guru di sekolah sendiri dan sekolah lain, bahkan dengan guru sekolah selain SD dan masyarakat ilmiah lainnya. Komunikasi dimaksud dapat dilakukan dengan mengikuti berbagai pertemuan ilmiah, membaca berbagai majalah dan jurnal ilmiah, serta menulis hasil inovasi pembelajaran di majalah dan jurnal ilmiah.

d. Kompetensi Profesional

(20) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.

Untuk dapat mengembangkan dan melaksanakan pembelajaran yang baik, guru harus terlebih dahulu menguasai konsep, pola pikir keilmuan, struktur dan materi pelajaran yang diampu.

Bahasa Indonesia(a) Memahami hakikat bahasa dan pemerolehan bahasa.(b) Memahami kedudukan, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia.(c) Menguasai dasar-dasar dan kaidah bahasa Indonesia sebagai

rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.(d) Memiliki keterampilan berbahasa Indonesia (menyimak, berbicara,

membaca, dan menulis)(e) Memahami teori dan genre sastra Indonesia.(f) Mampu mengapresiasi karya sastra Indonesia, secara reseptif dan

produktif.



93

Matematika(a) Menguasai pengetahuan konseptual dan prosedural serta

keterkaitan keduanya dalam konteks materi aritmatika, aljabar, geometri, trigonometri, pengukuran, statistika, dan logika matematika.

(b) Mampu menggunakan matematisasi horizontal dan vertikal untuk menyelesaikan masalah matematika dan masalah dalam dunia nyata.

(c) Mampu menggunakan pengetahuan konseptual, prosedural, dan keterkaitan keduanya dalam pemecahan masalah matematika, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

(d) Mampu menggunakan alat peraga, alat ukur, alat hitung, dan piranti lunak komputer.

IPA(a) Mampu melakukan observasi gejala alam baik secara langsung

maupun tidak langsung.(b) Memanfaatkan konsep-konsep dan hukum-hukum ilmu

pengetahuan alam dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. (c) Memahami struktur ilmu pengetahuan alam, termasuk hubungan

fungsional antarkonsep, yang berhubungan dengan mata pelajaran IPA.

IPS(a) Menguasai materi keilmuan yang meliputi dimensi penge tahuan,

nilai, dan keterampilan IPS.(b) Mengembangkan materi, struktur, dan konsep keilmuan IPS.(c) Memahami cita-cita, nilai, konsep, dan prinsip-prinsip pokok ilmu-

ilmu sosial dalam konteks kebhinnekaan masyarakat Indonesia dan dinamika kehidupan global.

(d) Memahami fenomena interaksi perkembangan ilmu penge tahuan, teknologi, seni, kehidupan agama, dan per kembangan masyarakat serta saling ketergantungan global.



94

PKn(a) Menguasai materi keilmuan yang meliputi dimensi pengetahuan,

sikap, nilai, dan perilaku yang mendukung kegiatan pembelajaran PKn.

(b) Menguasai konsep dan prinsip kepribadian nasional dan demokrasi konstitusional Indonesia, semangat kebangsaan dan cinta tanah air serta bela negara.

(c) Menguasai konsep dan prinsip perlindungan, pemajuan HAM, serta penegakan hukum secara adil dan benar.

(d) Menguasai konsep, prinsip, nilai, moral, dan norma kewarganegaraan Indonesia yang demokratis dalam konteks kewargaan negara dan dunia.(21) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata

pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.(a) Memahami standar kompetensi lima mata pelajaran SD.(b) Memahami kompetensi dasar lima mata pelajaran SD.(c) Memahami tujuan pembelajaran lima mata pelajaran SD.

Standar kompetensi dan kompetensi dasar dapat dilihat dan dipelajari dari standar isi untuk SD. Guru mengidentifikasi dan mencatat kemajuan perkembangan setiap siswa, sejauh mana telah mencapai tujuan kegiatan yang dilaksanakan.

(22) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.(a) Memilih materi lima mata pelajaran SD yang sesuai dengan

tingkat perkembangan peserta didik.(b) Mengolah materi lima mata pelajaran SD secara integratif

dan kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.

Materi pelajaran dipilih guru sesuai dengan tujuan dan tingkat perkembangan siswa. Materi tersebut disusun dan disajikan secara kreatif dan bervariasi sehingga menarik bagi siswa.



95

(23) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.(a) Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus

menerus.(b) Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan

keprofesionalan.(c) Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan

keprofesionalan.(d) Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai

sumber.

Keprofesionalan seorang guru perlu ditingkatkan secara terus menerus mengikuti perkembangan IPTEK, terutama dilakukan oleh guru yang bersangkutan. Guru melakukan refleksi untuk mengetahui hal-hal apa saja yang masih perlu ditingkatkan untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. Pengembangan keprofesionalan guru dapat dilakukan dengan belajar dari berbagai sumber, termasuk melalui penelitian tindakan kelas.

(24) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.(a) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam

berkomunikasi.(b) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk

pengembangan diri.

Guru memanfaatkan dengan baik dan efektif teknologi informasi dan komunikasi yang ada untuk berkomunikasi dengan siswa dan sesama guru, serta untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas sebagai seorang guru.



96

2. Standar Kompetensi Guru Mata Pelajaran

a. Kompetensi Pedagodik

(1) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.(a) Memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan

dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya.

(b) Mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu.

(c) Mengidentifikasi bekal-ajar awal peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu.

(d) Mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu.

Dengan mengetahui karakteristik dan kemampuan awal siswa, guru menyesuaikan strategi pembelajaran yang diterapkan sehingga dapat dengan mudah diikuti oleh siswa. Guru mengidentifikasi potensi setiap siswa untuk diarahkan dan dikembangkan dengan baik, dan mengidentifikasi kesulitan siswa untuk dibantu dan dibimbing hingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik.

(2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.(a) Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip

pembelajaran yang mendidik terkait dengan mata pelajaran yang diampu.

(b) Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu.

Guru mengetahui dan menerapkan berbagai teori belajar dan pembelajaran, teori perkembangan anak, serta berbagai prinsip pembelajaran yang terkait dengan mata pelajaran yang akan



97

diajarkan. Penerapan pendekatan, strategi, metode dan teknik pembelajaran dilakukan secara kreatif dan menarik, sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa.

(3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu.(a) Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum.(b) Menentukan tujuan pembelajaran yang diampu.(c) Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk

mencapai tujuan pembelajaran yang diampu.(d) Memilih materi pembelajaran yang diampu yang terkait

dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran.(e) Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan

pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik.(f) Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian.

Guru bersama-sama dalam satu sekolah mengembangkan kurikulum untuk digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pembelajaran, berpedoman pada prinsip pengembangan kurikulum dan prinsip pembelajaran. Pengembangan kurikulum terutama meliputi perumusan tujuan, penentuan kegiatan, materi pembelajaran, dan instrumen evaluasi. Guru membuat perencanaan untuk setiap kegiatan, sedikitnya untuk digunakan dalam satu semester.

(4) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.(a) Memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran

yang mendidik. (b) Mengembangkan komponen-komponen rancangan

pembelajaran.(c) Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik

untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan.



98

(d) Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan dengan memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan.

(e) Menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh.

(f) Mengambil keputusan transaksional dalam pembelajaran yang diampu sesuai dengan situasi yang berkembang.

Guru melaksanakan kurikulum yang telah dikembangkan dengan menerapkan berbagai prinsip pembelajaran yang sesuai secara bertahap dan bermakna. Guru menciptakan suasana yang mendidik dan menyenangkan bagi siswa, baik di kelas, di laboratorium maupun di lapangan, dengan memanfaatkan berbagai alat dan media yang sesuai.

(5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang diampu.

Guru mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, agar dapat memilih dan memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas kegiatan pembelajaran. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi disesuaikan dengan usia siswa, terutama dalam hal keamanan dan kenyamanannya.

(6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.(a) Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk

mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal.



99

(b) Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya.

Pengembangan potensi anak sangat baik jika dilakukan sejak dini dan secara terus menerus, sehingga mendorong setiap anak mencapai prestasi tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi banyak kesempatan dan dorongan bagi setiap anak untuk menampilkan kemampuannya.

(7) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.(a) Memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif,

empatik, dan santun, secara lisan, tulisan, dan/atau bentuk lain.

(b) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi kegiatan/permainan yang mendidik yang terbangun secara siklikal dari • penyiapan kondisi psikologis peserta didik untuk ambil

bagian dalam permainan melalui bujukan dan contoh, • ajakan kepada peserta didik untuk ambil bagian, • respons peserta didik terhadap ajakan guru, dan • reaksi guru terhadap respons peserta didik, dan

seterusnya.

Komunikasi yang efektif terjadi jika pengirim dan penerima pesan memiliki persepsi yang sama atas pesan/informasi tersebut. Ciri-ciri komunikasi yang efektif antara lain langsung ke inti persoalan, tidak ragu-ragu, tidak mendikte, bersahabat, dua arah, isi pesan jelas dan mudah dipahami, serta tidak ada makna yang tersembunyi. Berkomunikasi secara empatik, yaitu melakukan komunikasi dengan lebih dahulu mengerti orang lain – memahami karakter dan maksud/tujuan atau pesan orang lain. Untuk itu sangat ditekankan pentingnya memelihara sopan santun dalam suatu hubungan komunikasi verbal. Empati



100

adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain.

(8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.(a) Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses

dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu.

(b) Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu.

(c) Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.

(d) Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.

(e) Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen.

(f) Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan.

(g) Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar.

Guru mengembangkan dan melaksanakan dua program evaluasi, yakni evaluasi proses pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran. Seringkali guru hanya mengevaluasi hasil pembelajaran, padahal hasil pembelajaran terutama ditentukan oleh kualitas proses pelaksanaan pembelajaran. Hasil evaluasi proses pembelajaran diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan datang. Dalam mengembangkan evaluasi, guru perlu memperhatikan prinsip dan prosedur evaluasi yang benar.



101

(9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.(a) Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk

menentukan ketuntasan belajar.(b) Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk

merancang program remedial dan pengayaan.(c) Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada

pemangku kepentingan.(d) Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi

pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Guru memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi bukan hanya untuk menentukan nilai masing-masing siswa, tetapi juga untuk merancang program remedial dan pengayaan, serta meningkatkan kualitas pembelajaran berikutnya.

(10) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.(a) Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah

dilaksanakan.(b) Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan

pengembangan pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu.

(c) Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu.

Guru memiliki prinsip bahwa kualitas pembelajaran yang dilakukan senantiasa dapat dikembangkan lebih baik, sesuai dengan pengalaman sebelumnya. Untuk itu guru melakukan refleksi melalui evaluasi diri bahkan penelitian, sehingga dapat mengetahui dengan jelas bagian mana yang perlu diperbaiki dan disempurnakan pada pembelajaran selanjutnya.



102

b. Kompetensi Kepribadian

(11) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.(a) Menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan

yang dianut, suku, adat-istiadat, daerah asal, dan gender.(b) Bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut,

hukum dan sosial yang berlaku dalam masyarakat, dan kebudayaan nasional Indonesia yang beragam.

Guru menampilkan integritas yang tinggi sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam setiap kesempatan di sekolah maupun di masyarakat, guru selalu bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional.

(12) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.(a) Berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi.(b) Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak

mulia.(c) Berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik dan

anggota masyarakat di sekitarnya.

Guru menampilkan kepribadian yang jujur, berakhlak mulia dan teladan bagi masyarakat, melalui sikap dan perilaku guru di lingkungan sekolah maupun di masyarakat.

(13) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa(a) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil.(b) Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan

berwibawa.

Guru menampilkan kepribadian yang mantap, stabil, dan dewasa sehingga dapat mengelola kelas dengan baik. Kedewasaan berpikir dan bertindak ditunjukkan dalam setiap



103

kesempatan. Dalam bekerja guru selalu menunjukkan kearifan dan kewibawaan, sehingga para siswa tidak ragu-ragu untuk mengikuti pendidikan yang diberikan.

(14) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.(a) Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi.(b) Bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri.(c) Bekerja mandiri secara profesional.

Etos kerja seorang guru dalam menjalankan tugas dapat diwujudkan dengan mengikuti prosedur kerja, bertindak secara tepat, dan fokus pada tugas utama, serta mengutamakan hasil kerja yang bermutu. Guru menunjukkan kebanggaannya terhadap profesi dan pekerjaan, secara bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan dengan upaya yang maksimal, secara mandiri dan profesional.

(15) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.(a) Memahami kode etik profesi guru.(b) Menerapkan kode etik profesi guru.(c) Berperilaku sesuai dengan kode etik profesi guru.

Sekolah menerbitkan kode etik profesi guru di sekolah masing-masing. Kode etik tersebut di disosialisasikan dan diterapkan dengan konsisten oleh setiap guru di sekolah masing-masing. Setiap guru diminta menjunjung tinggi kode etik profesi guru, dan akan diberikan sanksi jika ada guru yang melanggar kode etik tersebut.

c. Kompetensi Sosial

(16) Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.



104

(a) Bersikap inklusif dan objektif terhadap peserta didik, teman sejawat dan lingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran.

(b) Tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, orang tua peserta didik dan lingkungan sekolah karena perbedaan agama, suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status sosial-ekonomi.

Sebagai makhluk sosial dan seorang pendidik, guru memiliki pandangan, sikap dan perilaku yang luas dalam memandang sesama. Guru memandang dan memperlakukan siswa, teman sejawat, orang tua siswa dan warga sekolah lainnya, tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, suku, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial keluarga.

(17) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.(a) Berkomunikasi dengan teman sejawat dan komunitas

ilmiah lainnya secara santun, empatik dan efektif. (b) Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan

masyarakat secara santun, empatik, dan efektif tentang program pembelajaran dan kemajuan peserta didik.

(c) Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik.

Komunikasi yang efektif terjadi jika pengirim dan penerima pesan memiliki persepsi yang sama atas pesan/informasi tersebut. Ciri-ciri komunikasi yang efektif antara lain langsung ke inti persoalan, tidak ragu-ragu, tidak mendikte, bersahabat, dua arah, isi pesan jelas dan mudah difahami, serta tidak ada makna yang tersembunyi. Berkomunikasi secara empatik, yaitu melakukan komunikasi dengan lebih dahulu mengerti orang lain – memahami karakter dan maksud/tujuan atau pesan



105

orang lain. Untuk itu sangat ditekankan pentingnya memelihara sopan santun dalam suatu hubungan komunikasi verbal. Empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain.

(18) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.(a) Beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja dalam

rangka meningkatkan efektivitas sebagai pendidik. (b) Melaksanakan berbagai program dalam lingkungan

kerja untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang bersangkutan.

Guru mempelajari dengan baik budaya masyarakat di lingkungan tempat dia bekerja. Pengetahuan tentang budaya dan karakteristik masyarakat tersebut diperlukan dalam rangka menyesuaikan program yang dikembangkan dan dilaksanakan bagi siswa di lembaga tempatnya bekerja.

(19) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.(a) Berkomunikasi dengan teman sejawat, profesi ilmiah, dan

komunitas ilmiah lainnya melalui berbagai media dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran.

(b) Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran kepada komunitas profesi sendiri secara lisan dan tulisan maupun bentuk lain.

Guru secara aktif melakukan komunikasi dua arah dengan sesama guru di sekolah sendiri dan sekolah lain, bahkan dengan guru sekolah dengan jenjang yang berbeda dan masyarakat ilmiah lainnya. Komunikasi dimaksud dapat dilakukan dengan mengikuti berbagai pertemuan ilmiah, membaca berbagai majalah dan jurnal ilmiah, serta menulis hasil inovasi pembelajaran di majalah dan jurnal ilmiah.



106

d. Kompetensi Profesional

(20) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.

Untuk dapat mengembangkan dan melaksanakan pembelajaran yang baik, guru harus terlebih dahulu menguasai konsep, pola pikir keilmuan, struktur dan materi pelajaran yang diampu.

(21) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.(a) Memahami standar kompetensi mata pelajaran yang

diampu. (b) Memahami kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. (c) Memahami tujuan pembelajaran yang diampu.

Standar kompetensi dan kompetensi dasar dapat dilihat dan dipelajari dari standar isi masing-masing jenjang pendidikan. Guru dapat mengidentifikasi dan mencatat kemajuan perkembangan setiap siswa, sejauh mana mencapai tujuan pembelajaran yang dilaksanakan.

(22) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.(a) Memilih materi pembelajaran yang diampu sesuai dengan

tingkat perkembangan peserta didik.(b) Mengolah materi pelajaran yang diampu secara kreatif

sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.

Materi pelajaran dipilih guru sesuai dengan tujuan dan tingkat perkembangan siswa. Materi tersebut disusun dan disajikan secara kreatif dan bervariasi sehingga menarik bagi siswa.

(23) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.(a) Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus

menerus.



107

(b) Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan.

(c) Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan.

(d) Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber.

Keprofesionalan seorang guru perlu ditingkatkan secara terus menerus mengikuti perkembangan IPTEK, terutama dilakukan sendiri oleh guru yang bersangkutan. Guru melakukan refleksi untuk mengetahui hal-hal apa saja yang masih perlu ditingkatkan untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. Pengembangan keprofesionalan guru dapat dilakukan dengan belajar dari berbagai sumber, termasuk melalui penelitian tindakan kelas.

(24) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.(a) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam

berkomunikasi. (b) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk

pengembangan diri.

Guru memanfaatkan dengan baik dan efektif teknologi informasi dan komunikasi yang ada untuk berkomunikasi dengan siswa dan sesama guru, serta untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas sebagai seorang guru.

3. Kompetensi Inti Guru untuk setiap guru mata pelajaran.

a. Kompetensi Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama

(1) Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam(a) Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola

pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam.



108

(b) Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

(2) Kompetensi Guru Pendidikan Agama Kristen(a) Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola

pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Kristen.

(b) Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Kristen.

(3) Kompetensi Guru Pendidikan Agama Katolik(a) Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola

pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Katolik.

(b) Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Katolik.

(4) Kompetensi Guru Pendidikan Agama Hindu(a) Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola

pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Hindu.

(b) Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Hindu.

(5) Kompetensi Guru Pendidikan Agama Buddha(a) Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola

pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Buddha.

(b) Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Buddha.



109

(6) Kompetensi Guru Pendidikan Agama Konghucu(a) Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola

pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Konghucu.

(b) Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Konghucu.

b. Kompetensi Guru Mata Pelajaran Seni Budaya pada SD

(1) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan (mencakup materi yang bersifat konsepsi, apresiasi, dan kreasi/rekreasi) yang mendukung pelaksanaan pembelajaran seni budaya (seni rupa, musik, tari, teater) dan keterampilan.

(2) Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran Seni Budaya.

c. Kompetensi Guru Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan pada SD

(1) Menjelaskan dimensi filosofis pendidikan jasmani termasuk etika sebagai aturan dan profesi.

(2) Menjelaskan perspektif sejarah pendidikan jasmani.(3) Menjelaskan dimensi anatomi manusia, secara struktur dan

fungsinya.(4) Menjelaskan aspek kinesiologi dan kinerja fisik manusia.(5) Menjelaskan aspek fisiologis manusia dan efek dari kinerja

latihan.(6) Menjelaskan aspek psikologi pada kinerja manusia, termasuk

motivasi dan tujuan, kecemasan dan stres, serta persepsi diri.(7) Menjelaskan aspek sosiologi dalam kinerja diri, termasuk

dinamika sosial; etika dan perilaku moral, budaya, suku, dan perbedaan jenis kelamin.



110

(8) Menjelaskan teori perkembangan gerak, termasuk aspek-aspek yang mempengaruhinya.

(9) Menjelaskan teori belajar gerak, termasuk keterampilan dasar dan kompleks dan hubungan timbal balik di antara domain kognitif, afektif dan psikomotorik.

d. Kompetensi Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris

(a) Memiliki pengetahuan tentang berbagai aspek kebahasaan dalam bahasa Inggris (linguistik, wacana, sosiolinguistik, dan strategis).

(b) Menguasai bahasa Inggris lisan dan tulis, reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik, wacana, sosiolinguistik, dan strategis).



111

STANDAR KEPALA SEKOLAH

A. Kualifikasi

Kualifikasi Kepala Sekolah terdiri atas Kualifikasi Umum, dan Kualifikasi Khusus.

1. Kualifikasi Umum Kepala Sekolah adalah sebagai berikut:

a. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi.

Untuk diangkat menjadi kepala SD, seseorang dengan tingkat pendidikan minimum sarjana atau diploma empat.

b. Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun.

Jika sudah berusia lebih dari 57 tahun maka yang bersang kut an tidak boleh lagi diangkat menjadi kepala sekolah.

c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA.

Untuk boleh diangkat menjadi kepala SD seseorang harus sudah mempunyai pengalaman mengajar di SD minimum lima tahun.

d. Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/C bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bagi non PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh Yayasan atau lembaga yang berwenang.



112

Sebaiknya yayasan mengadopsi sistem kepangkatan PNS, dan digunakan sebagai urutan kepangkatan dalam rangka promosi jabatan, termasuk kepala sekolah.

2. Kualifikasi Khusus Kepala SD meliputi:

a. Berstatus sebagai guru SD.

Kepala SD adalah guru di SD yang bersangkutan. Jadi calon kepala SD berasal dari guru yang mengajar di SD tersebut.

b. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD.

Pemilihan dan penetapan kepala sekolah dilakukan terhadap guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD. Jika belum ada guru yang memiliki sertifikat, kepala TK/RA yang ada diprioritaskan untuk terlebih dahulu memperoleh sertifikat tersebut.

c. Memiliki sertifikat kepala SD yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.

Pemilihan dan penetapan kepala sekolah dilakukan terhadap guru yang sudah memiliki sertifikat kepala SD. Jika belum ada guru yang memiliki sertifikat, kepala SD yang ada diprioritaskan untuk terlebih dahulu memperoleh sertifikat tersebut.

B. Kompetensi

1. Kepribadian

a. Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah.

Kepala sekolah menjadi teladan akhlak mulia, bukan hanya dalam bentuk pengarahan yang disampaikan secara lisan atau



113

tertulis, tetapi terutama dalam sikap dan perilaku sehari-hari, baik di sekolah maupun di tengah-tengah masyarakat.

b. Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin.

Integritas kepribadian yang baik ditampilkan oleh kepala sekolah sebagai pemimpin, melalui sikap dan perilaku yang baik, dalam menyelesaikan pekerjaan dan berinteraksi dengan seluruh warga sekolah.

c. Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah/ madrasah.

Keinginan tersebut dapat diwujudkan dalam keaktifan kepala sekolah mengikuti berbagai kegiatan pengembangan diri, seperti belajar mandiri, mengikuti seminar, pelatihan, pendidikan lanjut, dan berbagai kegiatan yang terkait dengan kepemimpinan dan pengelolaan lembaga pendidikan.

d. Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Kepala sekolah menyampaikan secara terbuka kepada semua warga sekolah hal-hal yang direncanakan, dilaksanakan, dan hasil yang telah dicapai. Dengan demikian kepala sekolah dapat dengan lebih mudah mendapat dukungan dari semua pihak dalam melaksanakan tugas pengelolaan sekolah/ madrasah dengan baik.

e. Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah.

Dalam menghadapi masalah pekerjaan, kepala sekolah dapat mengendalikan diri dengan tetap fokus pada upaya menemukan solusi pemecahan masalah, tanpa menunjukkan emosi atau mengalihkan persoalan.



114

f. Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.

Bakat dan minat sebagai pemimpin pendidikan ditunjukkan dalam upaya kepala sekolah yang selalu meningkatkan kemampuannya dalam memimpin dan mengelola sekolah, memberi contoh teladan dalam bersikap dan bertindak, serta mendorong setiap warga sekolah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan baik.

2. Manajerial

a. Menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan.

Kepala sekolah bersama guru dan staf menyusun rencana kegiatan secara tertulis, terdiri dari rencana jangka menengah (empat tahun), rencana tahunan, rencana semesteran, rencana bulanan, dan rencana mingguan. Pada setiap rencana dilengkapi dengan tujuan atau target yang akan dicapai, metode pencapaian target, waktu yang dialokasikan untuk menyelesaikan setiap kegiatan, dan unsur pelaksana setiap kegiatan.

b. Mengembangkan organisasi sekolah sesuai dengan kebutuhan.

Kepala sekolah mengembangkan organisasi sekolah sesuai kebutuhan program yang akan dikembangkan. Organisasi sekolah dilengkapi dengan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing.

c. Memimpin sekolah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah secara optimal.

Kepala sekolah berupaya memanfaatkan seluruh sumberdaya yang ada di sekolah dengan efisien untuk mencapai tujuan penyelenggaraan sekolah/ madrasah.



115

d. Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajar yang efektif.

Kepala sekolah secara terus menerus melakukan upaya pengembangan dan peningkatan kualitas sekolah. Kepala sekolah mendorong para guru dan staf untuk selalu melakukan yang terbaik dan mencari cara yang lebih baik dalam melaksanakan tugas masing-masing.

e. Menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik.

Kepala sekolah menciptakan dan mempertahankan budaya dan situasi di lingkungan sekolah yang mendukung suasana yang menyenangkan bagi siswa untuk belajar dan beraktivitas dengan baik.

f. Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal.

Kepala sekolah mengelola guru dan staf melalui tahapan perencanaan kegiatan, pembagian tugas, pelaksanaan tugas, pengawasan, penilaian, pembinaan dan pelaporan kepada pihak terkait.

g. Mengelola sarana dan prasarana sekolah dalam rangka pendayagunaan secara optimal.

Kepala sekolah mengelola sarana dan prasarana melalui tahapan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, perbaikan, dan pelaporan kepada pihak terkait.

h. Mengelola hubungan sekolah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah.

Kepala sekolah membina dan meningkatkan hubungan yang baik terutama dengan masyarakat di lingkungan sekolah.



116

Kepala sekolah dapat bekerjasama dengan banyak pihak dalam rangka memanfaatkan potensi lingkungan bagi pengembangan sekolah. Sekolah dapat memanfaatkan potensi yang ada di luar sekolah sebagai sumber belajar.

i. Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik.

Kepala sekolah mengelola siswa melalui tahapan penerimaan siswa baru, pembinaan program pembelajaran dan kegiatan kesiswaan di dalam maupun di luar sekolah.

j. Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pem-belajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional.

Kepala sekolah bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang akan digunakan, dan memastikan bahwa kurikulum tersebut dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran yang dilakukan oleh setiap guru terhadap siswa. Kepala sekolah melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembelajaran di sekolah.

k. Mengelola keuangan sekolah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien.

Kepala sekolah mengelola keuangan sekolah yang dipercayakan kepadanya dengan efisien melalui pertimbangan prioritas kebutuhan pembelajaran. Pemanfaatan keuangan sekolah harus dilakukan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan kepada semua pihak terkait, termasuk orang tua/wali siswa.

l. Mengelola ketatausahaan sekolah dalam men dukung pencapaian tujuan sekolah.

Kepala sekolah mengelola dengan tertib dan rapi pelaksanaan administrasi atau ketatausahaan sekolah, dalam melayani siswa,



117

guru, orang tua siswa, dan masyarakat yang berurusan dengan sekolah. Pengelolaan ini juga mencakup sistem pendataan dan dokumentasi atau pengarsipan di sekolah.

m. Mengelola unit layanan khusus sekolah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah.

Kepala sekolah mengelola unit layanan khusus, seperti UKS, laboratorium, perpustakaan, dan bimbingan konseling, sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembelajaran dan kegiatan yang direncanakan sekolah.

n. Mengelola sistem informasi sekolah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan.

Kepala sekolah mengembangkan sistem informasi sekolah yang menghasilkan data dan informasi yang lengkap dan akurat, untuk dimanfaatkan dalam menyusun perencanaan, pengambilan keputusan, evaluasi, dan pelaporan.

o. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah.

Kepala sekolah memiliki keterampilan memanfaatkan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pekerjaan dalam mengelola sekolah. Kepala sekolah mendorong setiap guru untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas proses pembelajaran yang berdampak pada peningkatan hasil pembelajaran siswa. Demikian juga tenaga administrasi memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pekerjaan administrasi sekolah.

p. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya.

Dalam program kerja kepala sekolah setiap tahun direncanakan dan dilaksanakan adanya monitoring dan evaluasi di sekolah



118

tersebut. Selanjutnya hasil monitoring dan evaluasi tersebut ditindaklanjuti sesuai temuan dan dilaporkan kepada pihak yang terkait.

3. Kewirausahaan

a. Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah.

Kepala sekolah memegang posisi yang strategis untuk menciptakan inovasi baru dalam upaya pengembangan sekolah. Kepala sekolah berupaya terus untuk mengembangkan sekolah mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan masyarakat dan dunia kerja yang terus berkembang. Kepala sekolah mencari berbagai informasi dari berbagai sumber, termasuk melalui diskusi dan studi banding dengan sekolah lain yang lebih dahulu berkembang baik.

b. Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah sebagai organisasi pembelajar yang efektif.

Kepala sekolah sebagai pimpinan dan teladan menunjukkan sikap dan perilaku sebagai pekerja keras, yang dapat memotivasi guru dan tenaga kependidikan untuk juga bekerja keras. Kerja keras kepala sekolah terlihat dari pemanfaatan waktu yang produktif untuk menuju sasaran yang telah ditetapkan.

c. Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah.

Kepala sekolah dengan motivasi yang kuat untuk sukses ditunjukkan dengan aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Kepala sekolah terus menerus belajar untuk memperbaiki cara mengerjakan tugas dan fungsinya, sehingga sekolah dapat dikelola dengan lebih baik.



119

d. Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah.

Kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah menjadi tumpuan terakhir yang diharapkan dapat menemukan solusi terbaik dalam menghadapi kendala dalam pengembangan sekolah.

e. Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiat-an produksi/jasa sekolah/ madrasah sebagai sumber belajar peserta didik.

Kepala sekolah dengan naluri kewirausahaan mengelola kegiatan produksi atau jasa untuk dimanfaatkan oleh siswa dalam menunjang pembelajaran sekaligus sebagai sumber belajar tentang kewirausahaan.

4. Supervisi

a. Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.

Kepala sekolah menjadwalkan program supervisi dengan menggunakan instrumen yang dirancang untuk dapat menilai keseluruhan kinerja guru. Program supervisi disampaikan secara terbuka kepada semua guru, termasuk tujuan dan metode yang akan digunakan.

b. Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat.

Supervisi terhadap guru dilaksanakan oleh kepala sekolah, pada saat guru membuat persiapan mengajar, melaksanakan pembelajaran di kelas, dan pada saat guru mengevaluasi hasil pekerjaan siswa.

c. Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.



120

Hasil supervisi disampaikan kepada masing-masing guru yang disupervisi, disertai dengan saran-saran dan perbaikan. Jika diperlukan berdasarkan hasil supervisi dapat dilakukan berbagai kegiatan peningkatan profesionalisme guru, seperti pelatihan, kursus, workshop, bahkan pendidikan lanjut.

5. Sosial

a. Bekerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah.

Kepala sekolah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang dapat membantu penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang dia pimpin.

b. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Kepala sekolah ikut serta secara aktif dalam kegiatan sosial, baik di lingkungan tempat tinggalnya maupun di lingkungan sekitar sekolah.

c. Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.

Kepala sekolah menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan, baik pribadi maupun organisasi lain.



121

STANDAR TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH

A. Kualifikasi

Tenaga administrasi sekolah terdiri atas kepala tenaga administrasi sekolah, pelaksana urusan, dan petugas layanan khusus.

1. Kepala Tenaga Administrasi

Kepala tenaga administrasi SD dapat diangkat apabila sekolah memiliki lebih dari 6 (enam) rombongan belajar.

Khusus untuk SD yang hanya memiliki enam rombongan belajar atau kurang, dapat dikelola dengan tanpa Kepala Tenaga Administrasi. Namun jika penyelenggara mampu mengadakan sebaiknya tetap disediakan agar pelayanan terhadap guru, siswa dan orangtua siswa dapat berjalan dengan lebih baik.

Kualifikasi kepala tenaga administrasi SD adalah sebagai berikut:a. Berpendidikan minimal lulusan SMK atau yang sederajat, program

studi yang relevan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah minimal 4 (empat) tahun.

b. Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kepala tenaga administrasi SD memiliki tingkat pendidikan minimal SMK atau yang sederajat, berpengalaman minimal empat tahun sebagai tenaga administrasi sekolah/ madrasah dan memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi. Pemilihan dan penetapan kepala tenaga administrasi sekolah dilakukan terhadap tenaga administrasi yang sudah memenuhi kualifikasi tersebut. Jika belum ada yang memiliki sertifikat, kepala tenaga administrasi yang ada diprioritaskan untuk terlebih dahulu mendapatkan sertifikat tersebut.



122

2. Pelaksana Urusan Administrasi Umum

Berpendidikan minimal SMK/SMA atau yang sederajat.

Pelaksana urusan administrasi umum yang diangkat di SD memiliki tingkat pendidikan minimal SMA/SMK atau yang sederajat. Di samping tingkat pendidikan agar diperhatikan relevansi program studi lulusan SMK dan kompetensi teknis yang dimiliki pelaksana urusan sesuai dengan tugasnya.

3. Petugas Layanan Khusus

a. Penjaga SekolahBerpendidikan minimal lulusan SMP atau yang sederajat.

Penjaga sekolah yang diangkat berpendidikan minimal lulusan SMP atau yang sederajat, dan memiliki kompetensi teknis yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya.

b. Tukang KebunBerpendidikan minimal lulusan SMP atau yang sederajat dan diangkat apabila luas lahan kebun sekolah minimal 500 m2.

Apabila sekolah memiliki luas kebun kurang dari 500 m2, dapat dikelola dengan tanpa adanya petugas yang diangkat khusus sebagai tukang kebun. Namun jika penyelenggara mampu sebaiknya tetap disediakan agar kebun sekolah dapat dipelihara dan dirawat lebih baik.

c. Tenaga KebersihanBerpendidikan minimal lulusan SMP atau yang sederajat.

Tenaga kebersihan sekolah yang diangkat berpendidikan minimal lulusan SMP atau yang sederajat, dan memiliki kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugasnya. Jumlah tenaga kebersihan disesuaikan dengan kebutuhan.



123

d. PengemudiBerpendidikan minimal lulusan SMP atau yang sederajat, memiliki SIM yang sesuai, dan diangkat apabila sekolah memiliki kendaraan roda empat.

Apabila sekolah memiliki kendaraan roda empat (mobil) maka perlu diangkat seorang petugas khusus yang bertugas mengemudikan mobil tersebut dalam mendukung kegiatan sekolah. Pengemudi yang diangkat berpendidikan minimal lulusan SMP dan memiliki SIM yang sesuai dan masih berlaku. Di samping itu agar diperhatikan kompetensi teknis yang dimiliki oleh pengemudi untuk melaksanakan tugasnya.

e. PesuruhBerpendidikan minimal lulusan SMP atau yang sederajat.

Pesuruh sekolah yang diangkat berpendidikan minimal lulusan SMP atau yang sederajat, dan memiliki kompetensi teknis yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya.

B. Kompetensi

1. Kepala Tenaga Administrasi

Kompetensi kepribadian, sosial, teknis, dan manajerial bagi kepala tenaga administrasi sekolah adalah sebagai berikut.

a. Kompetensi Kepribadian

(1) Memiliki integritas dan akhlak mulia.(a) Berperilaku sesuai dengan kode etik.(b) Bertindak konsisten dengan nilai dan keyakinannya.(c) Berperilaku jujur.(d) Menunjukkan komitmen terhadap tugas.

Kepala tenaga administrasi sekolah menampilkan integritas yang tinggi dan berakhlak mulia sehingga dapat memimpin



124

para pelaksana urusan dan petugas layanan khusus untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam mengelola administrasi sekolah selalu menunjukkan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya, dengan bekerja disiplin, jujur, bersih dan rapi.

(2) Memiliki etos kerja.(a) Mengikuti prosedur kerja.(b) Mengupayakan hasil kerja yang bermutu.(c) Bertindak secara tepat.(d) Fokus pada tugas yang diberikan.(e) Meningkatkan kinerja.(f) Melakukan evaluasi diri

Etos kerja yang tinggi kepala tenaga administrasi sekolah dalam menjalankan tugas dapat diwujudkan dengan mengikuti prosedur kerja, bertindak secara tepat, dan fokus pada tugas utama kepala tenaga administrasi sekolah/ madrasah dalam mengutamakan hasil kerja yang bermutu. Kepala tenaga administrasi sekolah berupaya meningkatkan kualitas proses dan hasil pekerjaannya, secara kreatif mencari cara untuk menyelesaikan pekerjaannnya dengan lebih baik, yang didasarkan pada hasil evaluasi diri.

(3) Mengendalikan diri. (a) Mengendalikan emosi.(b) Bersikap tenang.(c) Mengendalikan stres.(d) Berpikir positif.

Dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan di sekolah, kepala tenaga administrasi mampu mengendalikan emosi bahkan stres, bersikap tenang dan menyikapi segala sesuatu dari sudut pandang positif, sehingga dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah dengan baik.



125

(4) Memiliki rasa percaya diri.(a) Memahami diri sendiri.(b) Mempercayai kemampuan sendiri.(c) Bertanggung jawab.(d) Belajar dari kesalahan.

Dalam mengerjakan tugas, kepala tenaga administrasi sekolah bekerja dengan penuh keyakinan dan tanpa ragu-ragu, dengan selalu meningkatkan kemampuannya dalam berbagai cara dan kesempatan, termasuk memperbaiki diri jika terjadi kesalahan atau kekeliruan. Dengan demikian setiap pekerjaan dipertanggungjawabkan dengan sepenuhnya.

(5) Memiliki fleksibilitas.(a) Mengupayakan keterbukaan.(b) Menghargai pendapat orang lain.(c) Menerima diri sendiri dan orang lain.(d) Menyesuaikan diri sendiri dengan orang lain.

Kepala tenaga administrasi sekolah selalu terbuka untuk menerima masukan dari semua pihak dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Pendapat orang lain selalu dipertimbangkan dan dapat diterima dan diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di sekolah tersebut.

(6) Memiliki ketelitian.(a) Melaksanakan kaidah-kaidah yang terkait dengan

tugasnya.(b) Memperhatikan kejelasan tugas.(c) Menyelesaikan tugas sesuai pedoman kerja.

Kepala tenaga administrasi mengerjakan dan menyelesaikan tugas dengan cermat dan cepat sesuai dengan pedoman kerja yang berlaku secara umum dan yang secara khusus berlaku di tempat kerjanya. Setiap tugas diperhatikan dengan jelas dan



126

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang terkait.

(7) Memiliki kedisiplinan.(a) Mengatur waktu.(b) Menaati aturan yang berlaku.(c) Menaati azas yang berlaku.

Kepala tenaga administrasi menunjukkan sikap dan perilaku yang berdisiplin, yang diawali dari disiplin dalam ketepatan waktu kehadiran di sekolah dan pemanfaatan waktu kerja yang produktif. Jadi kehadiran tepat waktu harus diikuti dengan pemanfaatan waktu yang efisien. Selanjutnya kedisiplinan ditunjukkan dalam ketaatan terhadap azas yang berlaku umum serta peraturan yang berlaku khusus di sekolah tersebut.

(8) Memiliki kreativitas dan inovasi.(a) Berpikir alternatif.(b) Kaya ide/gagasan baru.(c) Memanfaatkan peluang.(d) Mengikuti perkembangan Ipteks.(e) Melakukan perubahan.

Meskipun uraian tugas dan tanggung jawab kepala tenaga administrasi sekolah/ madrasah telah dijabarkan dengan rinci di dalam peraturan sekolah, namun tidak menutup peluang untuk melakukan kreativitas dan inovasi untuk memperlancar dan meningkatkan kualitas hasil pekerjaan yang diembannya. Dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepala tenaga administrasi sekolah dapat memanfaatkan berbagai peluang atau alternatif dalam melakukan perubahan metode pelaksanaan pekerjaan sehingga lebih efektif dan efisien.



127

(9) Memiliki tanggung jawab.(a) Melaksanakan tugas sesuai aturan.(b) Berani mengambil resiko.(c) Tidak melimpahkan kesalahan kepada pihak lain.

Kepala tenaga administrasi sekolah mengerjakan dan menyelesaikan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun adakalanya dapat menimbulkan resiko. Jika terjadi kesalahan yang di luar kesengajaan, kepala tenaga administrasi sekolah tetap mempertanggung-jawabkan tanpa harus melimpahkan kesalahan kepada staf atau orang lain.

b. Kompetensi Sosial

(1) Bekerja sama dalam tim.(a) Berpartisipasi dalam kelompok.(b) Menghargai pendapat orang lain.(c) Membangun semangat dan kelangsungan hidup tim.

Kepala tenaga administrasi sekolah berada dalam suatu tim kerja yang bersama-sama mewujudkan tercapainya tujuan sekolah. Kepala tenaga administrasi sekolah sangat besar peranannya dalam membangun semangat kerja tim yang dia pimpin. Menghargai pendapat orang lain dan berperan dalam tim, bukan hanya memerintah dan mengawasi staf.

(2) Memberikan layanan prima.(a) Memberikan kemudahan layanan kepada pelanggan.(b) Menerapkan layanan sesuai dengan prosedur operasi

standar.(c) Berempati kepada pelanggan.(d) Berpenampilan prima.(e) Menepati janji.(f) Bersikap ramah dan sopan.



128

(g) Mudah dihubungi.(h) Komunikatif.

Kepala tenaga administrasi sekolah memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua pihak, baik internal warga sekolah, maupun masyarakat yang berurusan dengan sekolah tersebut. Pelayanan terbaik dapat diwujudkan melalui penampilan yang prima, komunikasi yang baik, sikap ramah dan sopan, serta selalu berupaya untuk melayani orang lain dengan cara yang mudah.

(3) Memiliki kesadaran berorganisasi.(a) Memahami struktur organisasi sekolah.(b) Mewujudkan iklim dan budaya organisasi yang kondusif.(c) Menghargai dan menerima perbedaan antar anggota.(d) Memiliki tanggung jawab mencapai tujuan organisasi.(e) Mengaktifkan diri dalam organisasi profesi tenaga

administrasi sekolah/ madrasah.

Kepala tenaga administrasi sekolah mengetahui struktur organisasi sekolah serta tugas dan kewenangannya masing-masing, sehingga dapat melaksanakan komunikasi yang baik dengan semua pihak di sekolah. Jika setiap orang dalam organisasi mengetahui perannya dan mampu berkomunikasi dengan baik, diharapkan tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik.

(4) Berkomunikasi efektif.(a) Menjadi pendengar yang baik.(b) Memahami pesan orang lain.(c) Menyampaikan pesan dengan jelas.(d) Memahami bahasa verbal dan nonverbal.

Komunikasi yang efektif terjadi jika pengirim dan penerima pesan memiliki persepsi yang sama atas pesan/informasi tersebut. Ciri-ciri komunikasi yang efektif antara lain langsung ke inti persoalan, tidak ragu-ragu, tidak mendikte, bersahabat,



129

dua arah, isi pesan jelas dan mudah dipahami, serta tidak ada makna yang tersembunyi.

(5) Membangun hubungan kerja.(a) Melakukan hubungan kerja yang harmonis.(b) Memposisikan diri sesuai dengan peranannya.(c) Memelihara hubungan internal dan eksternal.

Kepala tenaga administrasi sekolah menjalin hubungan kerja yang harmonis dengan semua pihak terkait, baik internal warga sekolah, maupun masyarakat yang berurusan dengan sekolah tersebut.

c. Kompetensi Teknis

(1) Melaksanakan administrasi kepegawaian.(a) Memahami pokok-pokok peraturan kepegawaian.(b) Membantu melaksanakan prosedur dan mekanisme

kepegawaian.(c) Membantu merencanakan kebutuhan pegawai

kepegawaian.(d) Menilai kinerja staf.

Kepala tenaga administrasi sekolah melaksanakan administrasi kepegawaian di sekolah, yang meliputi administrasi guru dan tenaga administrasi sekolah. Pengelolaan kepegawaian meliputi perencanaan kebutuhan, pembagian tugas, penilaian, dan pelaporan. Semua ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang terdapat pada peraturan kepegawaian di sekolah tersebut.

(2) Melaksanakan administrasi keuangan.(a) Memahami peraturan keuangan yang berlaku.(b) Membantu menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Sekolah/ Madrasah (RAPBS/M).



130

(c) Membantu menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan sekolah.

Kepala tenaga administrasi sekolah melaksanakan administrasi keuangan sekolah sesuai dengan peraturan keuangan yang berlaku secara umum, maupun secara khusus berlaku di sekolah tersebut. Administrasi keuangan meliputi perencanaan, pemasukan, pemanfaatan dan pertangungjawaban atau pelaporan.

(3) Melaksanakan administrasi sarana dan prasarana.(a) Memahami peraturan administrasi sarana dan prasarana.(b) Membantu menyusun rencana kebutuhan.(c) Membantu menyusun rencana pemanfaatan sarana

operasional sekolah/ madrasah.(d) Membantu menyusun rencana perawatan.

Kepala tenaga administrasi sekolah melaksanakan administrasi sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan peraturan sarana dan prasarana yang berlaku secara umum, maupun secara khusus berlaku di sekolah tersebut. Administrasi sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, pendataan, pemanfaatan, perawatan dan pelaporan.

(4) Melaksanakan administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat.(a) Membantu kelancaran kegiatan komite sekolah.(b) Membantu merencanakan program keterlibatan pemangku

kepentingan (stakeholders).(c) Membantu membina kerja sama dengan pemerintah dan

lembaga masyarakat.(d) Membantu mempromosikan sekolah dan

mengkoordinasikan penelusuran tamatan.(e) Melayani tamu sekolah.



131

Kepala tenaga administrasi sekolah melaksanakan administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat meliputi hubungan dengan orangtua siswa dan komite sekolah, dinas pendidikan dan pemerintah daerah, lembaga sosial masyarakat, para tamatan atau alumni, serta pihak lain yang berhubungan dengan kegiatan sekolah. Kegiatan yang dilakukan termasuk memperkenalkan atau mempromosikan sekolah/ madrasah kepada berbagai pihak, mendukung kegiatan komite sekolah, dan merencanakan kegiatan bersama dengan pihak di luar sekolah.

(5) Melaksanakan administrasi persuratan dan pengarsipan. (a) Memahami peraturan kesekretariatan.(b) Membantu melaksanakan program kesekretariatan.(c) Membantu mengkoordinasikan program Kebersihan,

Kesehatan, Keindahan, Ketertiban, Keamanan, Kekeluar-gaan, dan Kerindangan (7K).

(d) Menyusun laporan.

Kepala tenaga administrasi sekolah melaksanakan administrasi persuratan dan pengarsipan, meliputi penulisan surat, pengiriman surat keluar, pengarsipan surat masuk dan surat keluar, dan pelaporan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di samping itu kepala tenaga administrasi sekolah dengan kepala sekolah berama-sama merencanakan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program 7K di sekolah tersebut.

(6) Melaksanakan administrasi kesiswaan.(a) Membantu penerimaan siswa baru.(b) Membantu orientasi siswa baru.(c) Membantu menyusun program pengembangan diri siswa.(d) Membantu menyiapkan laporan kemajuan belajar siswa.

Kepala tenaga administrasi sekolah melaksanakan administrasi kesiswaan, yang meliputi penerimaan siswa baru, pengenalan



132

siswa terhadap lingkungan dan program sekolah, program pengembangan diri siswa, dan laporan kemajuan belajar siswa. Kepala tenaga administrasi sekolah juga mendukung pelaksanaan kegiatan kesiswaan yang dikoordinir oleh kepala sekolah/ madrasah atau wakil kepala sekolah bidang kesiswaan.

(7) Melaksanakan administrasi kurikulum.(a) Membantu menyiapkan administrasi pelaksanaan Standar

Isi.(b) Membantu menyiapkan administrasi pelaksanaan Standar

Proses.(c) Membantu menyiapkan administrasi pelaksanaan Standar

Kompetensi Lulusan.(d) Membantu menyiapkan administrasi pelaksanaan Standar

Penilaian Pendidikan.

Kepala tenaga administrasi sekolah melaksanakan administrasi kurikulum, yang meliputi penyiapan bahan dan pengarsipan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan dan standar penilaian pendidikan.

(8) Melaksanakan administrasi layanan khusus.(a) Mengkoordinasikan petugas layanan khusus: penjaga

sekolah, tukang kebun, tenaga kebersihan, pengemudi, dan pesuruh.

(b) Membantu mengkoordinasikan program layanan khusus antara lain Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), layanan konseling, laboratorium/bengkel, dan perpustakaan.

Kepala tenaga administrasi sekolah melaksanakan administrasi layanan khusus, baik para petugas layanan khusus, maupun program layanan khusus yang diselenggarakan oleh sekolah.



133

(9) Menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). (a) Memanfaatkan TIK untuk kelancaran pelaksanaan

administrasi sekolah.(b) Menggunakan TIK untuk mendokumentasikan administrasi

sekolah.

Kepala tenaga administrasi sekolah sedapat mungkin memanfaatkan TIK dalam mempermudah dan memperlancar pelaksanaan pekerjaannya maupun dalam rangka penyimpanan dokumen sekolah. Penyimpanan dokumen sekolah/ madrasah tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

d. Kompetensi Manajerial (1) Mendukung pengelolaan standar nasional pendidikan.(a) Membantu merencanakan pendidikan berdasarkan Standar

Nasional Pendidikan.(b) Membantu mengkoordinasikan pelaksanaan Standar

Nasional Pendidikan.(c) Membantu mendokumentasikan hasil pemantauan

pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan.

Kepala tenaga administrasi sekolah mendukung pengelola sekolah melaksanakan upaya pemenuhan standar nasional pendidikan. Dukungan tersebut dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pelaporan, dan dokumentasi.

(2) Menyusun program dan laporan kerja.(a) Menentukan prioritas.(b) Melakukan penugasan.(c) Merumuskan tujuan.(d) Menetapkan sumber daya.(e) Menentukan strategi penyelesaian pekerjaan.(f) Menyusun laporan kerja.



134

Kepala tenaga administrasi sekolah menyusun program dan laporan kerja tahunan maupun jangka menengah sekolah, dengan rumusan tujuan dan strategi yang jelas sesuai dengan prioritas dan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya program kerja tersebut dilaksanakan bersama melalui penugasan staf sesuai tugas masing-masing. Pada akhirnya kepala tenaga administrasi sekolah menyusun laporan kerja secara periodik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekolah tersebut.

(3) Mengorganisasikan staf.(a) Menyusun uraian tugas tenaga kependidikan.(b) Memberikan pemahaman tupoksi.(c) Menyesuaikan rencana kerja dengan kemampuan orga-

nisasi.(d) Menggunakan pendekatan persuasif untuk mengkoor-

dinasi kan staf.(e) Berinisiatif dalam pertemuan.(f) Meningkatkan keefektifan kerja.(g) Mengakomodasi ide-ide staf.(h) Menjabarkan kebijakan organisasi.

Kepala tenaga administrasi sekolah mengorgani sasikan staf, dengan menyusun dan membagi tugas pokok masing-masing staf tenaga kependidikan sesuai dengan tujuan dan tugas dari bagian administrasi, dalam rangka mendukung tercapainya tujuan sekolah.

(4) Mengembangkan staf.(a) Memberi arahan kerja.(b) Memotivasi staf.(c) Memberdayakan staf.

Dengan tupoksi yang sudah ditetapkan dan dijelaskan kepada setiap staf pada bagian administrasi, kepala tenaga administrasi selanjutnya melakukan pengendalian kerja, memberikan arahan, memotivasi, dan meningkatkan kinerja staf.



135

(5) Mengambil keputusan.(a) Mengidentifikasi masalah.(b) Merumuskan masalah.(c) Menentukan tindakan yang tepat.(d) Memperhitungkan risiko.(e) Mengambil keputusan partisipatif.

Kepala tenaga administrasi sekolah memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan terlebih dahulu mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang sedang terjadi, menemukan alternatif pemecahan masalah, memperhitungkan resiko setiap alternatif, dan menentukan tindakan yang tepat.

(6) Menciptakan iklim kerja kondusif.(a) Menciptakan hubungan kerja harmonis.(b) Melakukan komunikasi interaktif.(c) Menghargai pendapat rekan kerja.

Kepala tenaga administrasi sekolah menunjukkan tanggung jawabnya dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif, dengan mengembangkan hubungan kerja yang harmonis antar semua tenaga administrasi dan bagian lainnya, mengembangkan budaya berkomunikasi dua arah yang efektif dan santun, serta menghargai pendapat rekan kerja bahkan staf.

(7) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya.(a) Memberdayakan aset organisasi berupa sumber daya

manusia, sarana dan prasarana, dana, dan sumber daya alam.

(b) Mengadministrasikan aset organisasi berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dana, dan sumber daya alam.

Kepala tenaga administrasi sekolah terlebih dahulu mengenal dan mengadministrasikan seluruh aset sekolah, yakni berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dana, dan sumber



136

daya alam. Dengan mengenal seluruh aset tersebut, kepala tenaga administrasi memberdayakan dan memanfaatkannya dengan efektif dan efisien.

(8) Membina staf.(a) Memantau pekerjaan staf.(b) Menilai proses dan hasil kerja.(c) Memberikan umpan balik.(d) Melaporkan hasil pembinaan.

Kepala tenaga administrasi sekolah secara terus menerus melakukan pembinaan terhadap staf yang ada di bagian administrasi, melalui pemantauan dan penilaian proses dan hasil kerja staf. Selanjutnya kepada staf yang dibina diberikan umpan balik untuk perbaikan kinerja berikutnya. Kegiatan dan hasil pembinaan ini dicatat oleh kepala tenaga administrasi dan secara periodik (minimal sekali setahun) disampaikan kepada kepala sekolah /madrasah.

(9) Mengelola konflik.(a) Mengidentifikasi sumber konflik.(b) Mengidentifikasi alternatif penyelesaian.(c) Menggali pendapat-pendapat.(d) Memilih alternatif terbaik.

Kepala tenaga administrasi sekolah adakalanya menghadapi konflik yang terkait dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya, saat dia harus mampu mengelola konflik tersebut dengan baik. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mengelola konflik secara garis besar adalah mengidentifikasi sumber dan penyebab terjadinya konflik, mengidentifikasi berbagai alternatif yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan konflik, mendengarkan pendapat dari berbagai pihak yang terkait atau berkompeten, dan memilih alternatif terbaik dalam mengatasi konflik tersebut.



137

(10) Menyusun laporan.(a) Mengoordinasikan penyusunan laporan.(b) Mengendalikan penyusunan laporan.

Terdapat berbagai laporan yang harus disiapkan oleh sekolah, antara lain laporan tentang jumlah siswa, hasil belajar siswa, kelulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, keuangan, dan kegiatan lain. Laporan tersebut disampaikan kepada orangtua/wali siswa, Dinas Pendidikan/Kankemenag, Yayasan, Komite Sekolah/ Madrasah, dan pihak lain sesuai kewenangannya. Kepala tenaga administrasi sekolah bertanggung jawab mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan berbagai laporan tersebut. Demikian juga menyam paikannya kepada masing-masing pihak penerima lapor an, dan kemudian mengarsipkan pertinggal laporan tersebut.

2. Pelaksana Urusan

Kompetensi kepribadian, sosial, dan teknis pelaksana urusan adalah sebagai berikut.



Pelaksana urusan menampilkan integritas yang tinggi dan berakhlak mulia sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam melaksanakan urusan yang diberikan kepala sekolah dan kepala tenaga administrasi sekolah/ madrasah selalu menunjukkan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya, dengan bekerja disiplin, jujur, bersih dan rapi.



138

(2) Memiliki etos kerja.(a) Mengikuti prosedur kerja.(b) Mengupayakan hasil kerja yang bermutu.(c) Bertindak secara tepat.(d) Fokus pada tugas yang diberikan.(e) Meningkatkan kinerja.(f) Melakukan evaluasi diri.

Etos kerja yang dimiliki urusan dalam menjalankan tugas dapat diwujudkan dengan mengikuti prosedur kerja, bertindak secara tepat, dan fokus pada tugas pokoknya dalam mengutamakan hasil kerja yang bermutu. Pelaksana urusan berupaya meningkatkan kualitas proses dan hasil pekerjaannya, secara kreatif mencari cara untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan lebih baik, yang didasarkan pada hasil evaluasi diri.

(3) Mengendalikan diri.(a) Mengendalikan emosi.(b) Bersikap tenang.(c) Mengendalikan stres.(d) Berpikir positif.

Dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan di sekolah, pelaksana urusan mengendalikan emosi bahkan stres, bersikap tenang dan menyikapi segala sesuatu dari sudut pandang positif, sehingga dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah dengan baik.


Dalam mengerjakan tugas, pelaksana urusan bekerja dengan penuh keyakinan dan tanpa ragu-ragu, dengan selalu



139

meningkatkan kemampuannya dalam berbagai cara dan kesempatan, termasuk memperbaiki diri jika terjadi kesalahan atau kekeliruan. Dengan demikian setiap pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan dengan sepenuhnya.


Pelaksana urusan selalu terbuka untuk menerima masukan dari semua pihak dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Pendapat orang lain selalu dipertimbangkan dan dapat diterima dan diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di sekolah tersebut.



Pelaksana urusan mengerjakan dan menyelesaikan tugas dengan cermat dan cepat sesuai dengan pedoman kerja yang berlaku secara umum dan yang secara khusus berlaku di tempat kerjanya. Setiap tugas diperhatikan dengan jelas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang terkait.

(7) Memiliki kedisiplinan.(a) Mengatur waktu.(b) Menaati peraturan yang berlaku.(c) Menaati peraturan asas yang berlaku.



140

Pelaksana urusan menunjukkan sikap dan perilaku yang berdisiplin, yang diawali dari disiplin dalam ketepatan waktu kehadiran di sekolah dan pemanfaatan waktu kerja yang produktif. Jadi kehadiran tepat waktu harus diikuti dengan pemanfaatan waktu yang efisien. Selanjutnya kedisiplinan ditunjukkan dalam ketaatan terhadap azas yang berlaku umum serta peraturan yang berlaku khusus di sekolah tersebut.

(8) Kreatif dan inovatif.(a) Berpikir alternatif.(b) Kaya ide/gagasan baru.(c) Memanfaatkan peluang.(d) Mengikuti perkembangan ipteks.(e) Melakukan perubahan.

Meskipun uraian tugas dan tanggung jawab pelaksana urusan telah dijabarkan dengan rinci di dalam peraturan sekolah, namun tidak menutup peluang untuk melakukan kreativitas dan inovasi untuk memperlancar dan meningkatkan kualitas hasil pekerjaan yang diembannya. Dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pelaksana urusan dapat memanfaatkan berbagai peluang atau alternatif dalam melakukan perubahan metode pelaksanaan pekerjaan sehingga lebih efektif dan efisien.

(9) Memiliki tanggung jawab.(a) Melaksanakan tugas sesuai aturan.(b) Berani mengambil risiko. (c) Tidak melimpahkan kesalahan kepada pihak lain.

Pelaksana urusan mengerjakan dan menyelesaikan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun adakalanya dapat menimbulkan risiko. Jika terjadi kesalahan yang di luar kesengajaan, pelaksana urusan tetap mempertanggungjawabkannya dengan tidak melimpahkan kesalahan kepada orang lain.



141

b. Kompetensi Sosial.


Pelaksana urusan berada dalam suatu tim kerja yang bersama-sama mewujudkan tercapainya tujuan sekolah. Pelaksana urusan ikut berperan dalam membangun semangat kerja tim, menghargai pendapat orang lain, dan berperan aktif dalam tim di mana dia bekerja.


standar.(c) Berempati kepada pelanggan.(d) Berpenampilan prima.(e) Menepati janji.(f) Bersikap ramah dan sopan.(g) Mudah dihubungi.(h) Komunikatif.

Pelaksana urusan memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua pihak, baik internal warga sekolah, maupun masyarakat yang berurusan dengan sekolah tersebut. Pelayanan terbaik dapat diwujudkan melalui penampilan yang prima, komunikasi yang baik, sikap ramah dan sopan, serta selalu berupaya untuk melayani orang lain dengan cara yang mudah.

(3) Memiliki kesadaran berorganisasi.(a) Memahami struktur organisasi sekolah.(b) Mewujudkan iklim dan budaya organisasi yang kondusif.(c) Menghargai dan menerima perbedaan antar anggota.(d) Memiliki tanggung jawab mencapai tujuan organisasi.



142

(e) Mengaktifkan diri dalam organisasi profesi tenaga administrasi sekolah.

Pelaksana urusan mengetahui struktur organisasi sekolah serta tugas dan kewenangannya masing-masing, sehingga dapat melaksanakan komunikasi yang baik dengan semua pihak di sekolah. Jika setiap orang dalam organisasi mengetahui perannya dan berkomunikasi dengan baik, diharapkan tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik.


Komunikasi yang efektif terjadi jika pengirim dan penerima pesan memiliki persepsi yang sama atas pesan/informasi tersebut. Ciri-ciri komunikasi yang efektif antara lain langsung ke inti persoalan, tidak ragu-ragu, tidak mendikte, bersahabat, dua arah, isi pesan jelas dan mudah dipahami, serta tidak ada makna yang tersembunyi.

(5) Membangun hubungan kerja.(a) Melakukan hubungan kerja yang harmonis.(b) Memosisikan diri sesuai dengan peranannya.(c) Memelihara hubungan internal dan eksternal.

Pelaksana urusan menjalin hubungan kerja yang harmonis dengan semua pihak terkait, baik internal warga sekolah, maupun masyarakat yang berurusan dengan sekolah tersebut.



143


Pelaksana Urusan Administrasi Umum

SD yang memiliki maksimal 6 (enam) rombongan belajar tidak perlu Kepala Tenaga Administrasi Sekolah, melainkan Pelaksana Urusan Administrasi Umum Sekolah, dengan kompetensi teknis sebagai berikut.

(1) Melaksanakan administrasi sekolah.(a) Melaksanakan administrasi kepegawaian.(b) Melaksanakan administrasi keuangan.(c) Melaksanakan administrasi sarana dan prasarana.(d) Melaksanakan administrasi hubungan sekolah dengan

masyarakat.(e) Melaksanakan administrasi persuratan dan pengarsipan.(f) Melaksanakan administrasi kesiswaan.(g) Melaksanakan administrasi kurikulum.

Petugas urusan administrasi umum SD bertanggung jawab melaksanakan seluruh administrasi di sekolah, berbeda dengan penanganan administrasi sekolah di jenjang pendidikan di atas SD yang ditangani secara terpisah oleh beberapa orang petugas.

(2) Menguasai penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).(a) Mengoperasikan peralatan kantor/komputer.(b) Memanfaatkan TIK untuk mengadministrasikan kepega-

waian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan sekolah dengan masyarakat, persuratan dan pengarsipan, kesiswaan, dan kurikulum.

Untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan pekerjaannya, petugas urusan administrasi umum SD mampu mengoperasikan peralatan kantor dan komputer. Penggunaan komputer ini terutama dalam mengadministrasikan berbagai dokumen sekolah.



144

3. Petugas Layanan Khusus

Kompetensi kepribadian, sosial, dan teknis petugas layanan khusus adalah sebagai berikut.



Petugas layanan khusus menampilkan integritas yang tinggi dan berakhlak mulia sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam melaksanakan urusan yang diberikan kepala sekolah dan kepala tenaga administrasi sekolah/ madrasah selalu menunjukkan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya, dengan bekerja disiplin, jujur, bersih dan rapi.

(2) Memiliki etos kerja.(a) Mengikuti prosedur kerja.(b) Mengupayakan hasil kerja yang bermutu.(c) Bertindak secara tepat.(d) Fokus pada tugas yang diberikan.(e) Meningkatkan kinerja.(f) Melakukan evaluasi diri.

Etos kerja yang tinggi petugas layanan khusus dalam menjalankan tugas dapat diwujudkan dengan mengikuti prosedur kerja, bertindak secara tepat, dan fokus pada tugas pokoknya dalam mengutamakan hasil kerja yang bermutu. Petugas layanan khusus berupaya meningkatkan kualitas proses dan hasil pekerjaannya, secara kreatif mencari cara untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan lebih baik, yang didasarkan pada hasil evaluasi diri.



145

(3) Mengendalikan diri.(a) Mengendalikan emosi.(b) Bersikap tenang.(c) Mengendalikan stres.(d) Berpikir positif.

Dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan di sekolah, petugas layanan khusus mampu mengendalikan emosi bahkan stres, bersikap tenang dan menyikapi segala sesuatu dari sudut pandang positif, sehingga dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah dengan baik.


Dalam mengerjakan tugas, petugas layanan khusus bekerja dengan penuh keyakinan dan tanpa ragu-ragu, dengan selalu meningkatkan kemampuannya dalam berbagai cara dan kesempatan, termasuk memperbaiki diri jika terjadi kesalahan atau kekeliruan. Dengan demikian setiap pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan.


Petugas layanan khusus selalu terbuka untuk menerima masukan dari semua pihak dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Pendapat orang lain selalu dipertimbangkan dan dapat diterima dan diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di sekolah tersebut.



146



Petugas layanan khusus mengerjakan dan menyelesaikan tugas dengan cermat dan cepat sesuai dengan pedoman kerja yang berlaku secara umum dan yang secara khusus berlaku di tempat kerjanya. Setiap tugas diperhatikan dengan jelas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang terkait.

(7) Memiliki kedisiplinan.(a) Mengatur waktu.(b) Menaati aturan yang berlaku.(c) Menaati asas yang berlaku.

Petugas layanan khusus menunjukkan sikap dan perilaku yang berdisiplin, yang diawali dari disiplin dalam ketepatan waktu kehadiran di sekolah dan pemanfaatan waktu kerja yang produktif. Jadi kehadiran tepat waktu harus diikuti dengan pemanfaatan waktu yang efisien. Selanjutnya kedisiplinan ditunjukkan dalam ketaatan terhadap azas yang berlaku umum serta peraturan yang berlaku khusus di sekolah tersebut.

(8) Kreatif dan inovatif.(a) Berpikir alternatif.(b) Kaya ide/gagasan baru.(c) Memanfaatkan peluang.(d) Mengikuti perkembangan Ipteks.(e) Melakukan perubahan.

Meskipun uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing petugas layanan khusus telah dijabarkan dengan rinci di dalam peraturan sekolah, namun tidak menutup peluang untuk melakukan kreativitas dan inovasi untuk memperlancar dan meningkatkan kualitas hasil pekerjaan yang diembannya.



147

Dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, petugas layanan khusus dapat memanfaatkan berbagai peluang atau alternatif dalam melakukan perubahan metode pelaksanaan pekerjaan sehingga lebih efektif dan efisien.

(9) Memiliki tanggung jawab.(a) Melaksanakan tugas sesuai aturan.(b) Berani mengambil risiko.(c) Tidak melimpahkan kesalahan kepada pihak lain.

Petugas layanan khusus mengerjakan dan menyelesaikan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun adakalanya dapat menimbulkan risiko. Jika terjadi kesalahan yang di luar kesengajaan, petugas layanan khusus tetap mempertanggungjawabkannya dengan tidak melimpahkan kesalahan kepada orang lain.

b. Kompetensi Sosial


Petugas layanan khusus berada dalam suatu tim kerja yang bersama-sama mewujudkan tercapainya tujuan sekolah. Petugas layanan khusus ikut berperan dalam membangun semangat kerja tim, menghargai pendapat orang lain dan berperan dalam tim di tempat di mana dia bertugas.


standar.(c) Berempati kepada pelanggan.(d) Berpenampilan prima.



148

(e) Menepati janji.(f) Bersikap ramah dan sopan.(g) Mudah dihubungi.(h) Komunikatif.

Petugas layanan khusus memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua pihak, baik internal warga sekolah, maupun masyarakat yang berurusan dengan sekolah tersebut. Pelayanan terbaik dapat diwujudkan melalui penampilan yang prima, komunikasi yang baik, sikap ramah dan sopan, serta selalu berupaya untuk melayani orang lain dengan cara yang mudah.

(3) Memiliki kesadaran berorganisasi.(a) Memahami struktur organisasi sekolah.(b) Mewujudkan iklim dan budaya organisasi yang kondusif.(c) Menghargai dan menerima perbedaan antar anggota.(d) Memiliki tanggung jawab mencapai tujuan organisasi.(e) Mengaktifkan diri dalam organisasi profesi tenaga

administrasi sekolah/ madrasah.

Petugas layanan khusus mengetahui struktur organisasi sekolah serta tugas dan kewenangannya masing-masing, sehingga dapat melaksanakan komunikasi yang baik dengan semua pihak di sekolah. Jika setiap orang dalam organisasi mengetahui perannya dan mampu berkomunikasi dengan baik, diharapkan tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik.


Komunikasi yang efektif terjadi jika pengirim dan penerima pesan memiliki persepsi yang sama atas pesan/informasi tersebut. Ciri-ciri komunikasi yang efektif antara lain langsung



149

ke inti persoalan, tidak ragu-ragu, tidak mendikte, bersahabat, dua arah, isi pesan jelas dan mudah dipahami, serta tidak ada makna yang tersembunyi.

(5) Membangun hubungan kerja.(a) Melakukan hubungan kerja yang harmonis.(b) Memosisikan diri sesuai dengan peranannya.(c) Memelihara hubungan internal dan eksternal.

Petugas layanan khusus menjalin hubungan kerja yang harmonis dengan semua pihak terkait, baik internal warga sekolah, maupun masyarakat yang berurusan dengan sekolah tersebut.


Penjaga Sekolah

(1) Menguasai kondisi keamanan sekolah.(a) Mengenal peta wilayah sekolah dengan baik.(b) Memanfaatkan peta wilayah sekolah untuk kepentingan

keamanan sekolah.

Penjaga sekolah di samping mengenal peta wilayah sekolah dengan baik, juga perlu mengenal masyarakat di sekitar lingkungan sekolah/ madrasah. Masyarakat di sekitar sekolah merupakan sumber informasi penting dalam upaya pencegahan terjadinya gangguan terhadap keamanan sekolah.

(2) Menguasai teknik pengamanan sekolah.(a) Menguasai teknik bela diri.(b) Merespons peristiwa dengan cepat dan tepat.

Penjaga sekolah menguasai teknik pengamanan sekolah, dengan melakukan reaksi cepat dan tepat dalam menghadapi setiap peristiwa. Setiap penjaga sekolah harus dapat



150

mengamankan diri dari upaya kekerasan, dengan melakukan gerakan bela diri.

(3) Menerapkan prosedur operasi standar pengamanan sekolah.(a) Membuat dokumen/catatan tentang keamanan sekolah.(b) Melakukan tindakan pengamanan.(c) Menggunakan peralatan keamanan. (d) Menyampaikan laporan sesuai tugasnya.

Penjaga sekolah melaksanakan prosedur standar pengamanan sekolah, antara lain mencatat setiap peristiwa yang terkait dengan pengamanan, melakukan tindakan pengamanan, menggunakan peralatan keamanan, dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala sekolah atau kepala tenaga administrasi.

Tukang Kebun

(4) Menguasai penggunaan peralatan pertanian dan atau perkebunan.(a) Menggunakan peralatan pertanian dan atau perkebunan.(b) Merawat peralatan pertanian dan atau perkebunan.

Tukang kebun menggunakan dan memelihara peralatan yang diperlukan dalam perawatan tanaman di sekolah.

(5) Menguasai pemeliharaan tanaman.(a) Mengenal teknik penanaman.(b) Merawat tanaman.

Tukang kebun melakukan penanaman dan perawatan tanaman di sekolah/ madrasah dengan cara-cara yang sesuai.



151

Tenaga Kebersihan

(6) Menguasai teknik-teknik kebersihan. (a) Menggunakan peralatan kebersihan.(b) Memelihara peralatan kebersihan.

Tenaga kebersihan menggunakan dan memelihara peralatan kebersihan dengan baik.

(7) Menjaga kebersihan sekolah.(a) Mewujudkan kebersihan sekolah.(b) Memelihara kebersihan sekolah.

Tenaga kebersihan melakukan pembersihan gedung dan lingkungan sekolah serta menjaga agar lingkungan sekolah tetap bersih.

Pengemudi

(8) Menguasai teknik mengemudi.(a) Mengemudikan kendaraan.(b) Mematuhi aturan lalu lintas.(c) Memahami dan menggunakan peta.

Pengemudi mengemudikan kendaraan dengan baik serta senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas di jalan raya. Di samping itu pengemudi juga harus mampu membaca peta sehingga dengan bantuan peta dapat dengan mudah mencapai lokasi yang belum pernah dikunjungi sebelumnya.

(9) Menguasai teknik perawatan kendaraan.(a) Merawat kendaraan. (b) Mengurus kelengkapan dokumen kendaraan.

Pengemudi melakukan perawatan kendaraan dengan benar, melaporkan jika diperlukan pemeriksaan/perawatan secara berkala, serta melaporkan segera jika terdapat kerusakan pada kendaraan. Di samping itu pengemudi juga mampu mengurus



152

kelengkapan dokumen kendaraan, termasuk mengurus pembayaran pajak kendaraan setiap tahun.

Pesuruh

(10) Mengenal wilayah.(a) Mengenal peta wilayah setempat. (b) Memanfaatkan peta wilayah untuk kepentingan

penyampaian dokumen.

Dengan mengenal wilayah setempat, pesuruh dapat menyampaikan dan mengambil dokumen dengan cepat dan tepat.

(11) Menguasai prosedur pengiriman dokumen dinas.(a) Mengenal buku ekspedisi/lembar pengantar.(b) Menggunakan buku ekspedisi/lembar pengantar dalam

pengiriman dokumen.

Pesuruh selalu menggunakan buku ekspedisi dalam setiap pengiriman dokumen, dan dokumen disampaikan kepada orang yang tepat sesuai dengan tujuan pengiriman.

(12) Melayani kebutuhan rumah tangga sekolah.(a) Membayar tagihan telepon, air, dan listrik.(b) Menyiapkan kebutuhan rumah tangga sekolah.(c) Merawat peralatan rumah tangga sekolah.

Pembayaran berbagai tagihan dilakukan setiap bulan sebelum berakhir batas waktu pembayaran, sehingga tidak didenda atau diputus/diberhentikan. Tagihan yang dibayar antara lain telepon, air, listrik, internet, koran, PBB, dan lain-lain.



153

STANDAR TENAGA PERPUSTAKAAN SEKOLAH

A. Kualifikasi

Setiap sekolah untuk semua jenis dan jenjang yang mempunyai jumlah tenaga perpustakaan sekolah lebih dari satu orang, mempunyai lebih dari enam rombongan belajar (rombel), serta memiliki koleksi minimal 1000 (seribu) judul materi perpustakaan dapat mengangkat kepala perpustakaan sekolah.

Kepala perpustakaan diperlukan jika sekolah memiliki perpustakaan dengan tenaga perpustakaan dua orang atau lebih, mempunyai lebih dari enam rombongan belajar, serta memiliki 1000 atau lebih judul koleksi perpustakaan. Kepala perpustakaan dapat berasal dari guru maupun dari tenaga administrasi.

1. Kepala Perpustakaan Sekolah yang melalui Jalur Pendidik

Kepala perpustakaan sekolah harus memenuhi syarat:a. Berkualifikasi serendah-rendahnya diploma empat (D-IV) atau

sarjana (S1).b. Memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan

sekolah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.c. Masa kerja minimal 3 (tiga) tahun.

Kepala perpustakaan yang berasal dari guru memiliki tingkat pendidikan minimal diploma empat atau sarjana. Di samping telah menjadi guru selama minimal tiga tahun terakhir, diperlukan sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemilihan dan penetapan kepala perpustakaan sekolah dilakukan terhadap guru yang sudah memiliki kualifikasi tersebut. Jika belum ada yang memiliki sertifikat,



154

kepala perpustakaan yang ada diprioritaskan untuk terlebih dahulu memperoleh sertifikat.

2. Kepala Perpustakaan Sekolah yang melalui Jalur Tenaga Kependidikan

Kepala perpustakaan sekolah dan madrasah harus memenuhi salah satu syarat berikut:a. Berkualifikasi diploma dua (D-II) Ilmu Perpustakaan dan

Informasi bagi pustakawan dengan masa kerja minimal 4 tahun.b. Berkualifikasi diploma dua (D-II) non-Ilmu Perpustakaan

dan Informasi dengan sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah dengan masa kerja minimal 4 tahun di perpustakaan sekolah.

Kepala perpustakaan yang berasal dari tenaga kependidikan memiliki tingkat pendidikan minimal diploma dua. Jika yang bersangkutan berasal dari jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi harus memiliki pengalaman sebagai pustakawan minimal selama empat tahun. Jika tidak berasal dari jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi, maka yang bersangkutan harus memiliki pengalaman sebagai pustakawan minimal selama empat tahun, dan memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemilihan dan penetapan kepala perpustakaan sekolah dilakukan terhadap pustakawan yang sudah memiliki kualifikasi tersebut. Jika belum ada yang memiliki sertifikat, kepala perpustakaan yang ada diprioritaskan untuk terlebih dahulu memperoleh sertifikat.

3. Tenaga Perpustakaan Sekolah

Setiap perpustakaan sekolah memiliki sekurang-kurangnya satu tenaga perpustakaan sekolah yang berkualifikasi SMA atau yang sederajat dan bersertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.



155

Perpustakaan harus memiliki tenaga perpustakaan dengan tingkat pendidikan minimal SMA atau yang sederajat, dan memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.

B. Kompetensi

1. Kepala Perpustakaan Sekolah

a. Kompetensi Manajerial

(1) Memimpin tenaga perpustakaan sekolah.(a) Mengarahkan tenaga perpustakaan untuk bekerja secara

efektif dan efisien.(b) Menggerakkan tenaga perpustakaan untuk bekerja secara

efektif dan efisien.(c) Membina tenaga perpustakaan untuk pengembangan

pribadi dan karir.(d) Menjadi teladan dalam melaksanakan tugas.Sebagai pimpinan, kepala perpustakaan memberi pengarahan dan memotivasi tenaga perpustakaan untuk dapat bekerja secara efektif dan efisien. Kepala perpustakaan berperan membina tenaga perpustakaan untuk senantiasa melakukan pengembangan diri. Dalam melaksanakan tugas kepala perpustakaan menampilkan kualitas sikap dan kinerja yang baik, sehingga dapat dijadikan teladan bagi seluruh tenaga perpustakaan.

(2) Merencanakan program perpustakaan sekolah.(a) Merencanakan program pengembangan.(b) Merencanakan pengembangan sumber daya perpustakaan.(c) Merencanakan anggaran.

Kepala perpustakaan menyusun program kegiatan dan pengembangan perpustakaan sebelum tahun pelajaran dimulai.



156

Proses penyusunan program ini melibatkan seluruh tenaga perpustakaan, dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak terutama kepala sekolah, guru, dan siswa.

(3) Melaksanakan program perpustakaan sekolah.(a) Melaksanakan program pengembangan.(b) Melaksanakan pengembangan sumber daya perpustakaan.(c) Memanfaatkan anggaran sesuai dengan program.(d) Mengupayakan bantuan finansial dari berbagai sumber.

Kepala perpustakaan bersama seluruh tenaga perpustakaan lainnya bertanggung jawab untuk melaksanakan seluruh program perpustakaan sesuai dengan yang direncanakan. Program perpustakaan dilaksanakan bersama-sama dengan kepala sekolah dan para guru.

(4) Memantau pelaksanaan program perpustakaan sekolah.(a) Memantau pelaksanaan program pengembangan.(b) Memantau pengembangan sumberdaya perpustakaan.(c) Memantau penggunaan anggaran.

Kepala perpustakaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh program perpustakaan berlangsung dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Kepala perpustakaan memantau semua hal yang terkait dengan perpustakaan. Kepala perpustakaan membuat laporan tertulis tentang pelaksanaan program perpustakaan. Laporan dibuat setiap akhir bulan dan disampaikan kepada kepala sekolah. Pertanggungjawaban penggunaan keuangan berupa laporan dan bukti-bukti pe-ngeluaran disampaikan oleh kepala perpustakaan kepada kepala sekolah.

(5) Mengevaluasi program perpustakaan sekolah.(a) Mengevaluasi program pengembangan.(b) Mengevaluasi pengembangan sumber daya perpustakaan.(c) Mengevaluasi pemanfaatan anggaran.



157

Kepala perpustakaan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja, yang terdiri dari program pelayanan dan pengembangan, pemanfaatan dan pengembangan tenaga perpustakaan, dan pemanfaatan anggaran perpustakaan. Hasil evaluasi tersebut dibuat secara tertulis oleh kepala perpustakaan dan disampaikan kepada kepala sekolah.

b. Kompetensi Pengelolaan Informasi

(1) Mengembangkan koleksi perpustakaan sekolah.(a) Memiliki pengetahuan mengenai penerbitan.(b) Memiliki pengetahuan tentang karya sastra Indonesia dan

dunia.(c) Memiliki pengetahuan tentang sumber biografi tokoh

nasional dan dunia..(d) Menggunakan berbagai alat bantu seleksi untuk pemilihan

materi perpustakaan.(e) Mengkoordinasi pemilihan materi perpustakaan bekerja

sama dengan tenaga pendidik bidang studi.(f) Membuat kriteria tentang buku hadiah dan lembaga donor.(g) Mengevaluasi dan menyeleksi sumber daya informasi.(h) Bekerja sama dengan pemangku kepentingan

(stakeholders) dalam pengembangan koleksi.(i) Melakukan pemesanan, penerimaan, dan pencatatan.( j) Mendayagunakan teknologi tepat guna untuk keperluan

perawatan bahan perpustakaan.

Kepala perpustakaan secara aktif berupaya meningkatkan jumlah jenis koleksi perpustakaan sekolah, diawali dengan mengumpulkan semua informasi yang diperlukan dari penerbit, toko buku, perpustakaan lain, dan Kementerian Pendidikan Nasional. Pemesanan dan penerimaan koleksi perpustakaan diadministrasikan dengan lengkap, termasuk buku yang berupa hadiah dan diperoleh dari lembaga honor maupun perorangan. Koleksi perpustakaan perlu dirawat dan dipelihara dengan baik agar dapat digunakan dalam waktu yang cukup lama.



158

(2) Mengorganisasi informasi.(a) Membuat deskripsi bibliografis (pengatalogan) sesuai

dengan standar nasional.(b) Menentukan deskripsi subjek dan menggunakan Dewey

Decimal Classification edisi ringkas.(c) Menggunakan daftar tajuk subjek dalam bahasa Indonesia.(d) Menjajarkan kartu katalog.(e) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk

pengorganisasian dan penelusuran informasi.

Pengorganisasian koleksi perpustakaan dilakukan secara manual sebagaimana biasa, dan ditambah dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperlancar pelayanan bagi pengguna perpustakaan.

(3) Memberikan jasa dan sumber informasi.(a) Merancang dan memberikan jasa informasi, termasuk

referensi.(b) Menyelenggarakan jasa sirkulasi.(c) Memiliki pengetahuan mengenai sumber referensi.(d) Memberikan bimbingan penggunaan perpustakaan bagi

komunitas sekolah/ madrasah.

Kepala perpustakaan secara aktif menawarkan jasa dan sumber informasi kepada berbagai pihak, terutama masyarakat sekolah. Kepala perpustakaan secara terjadwal memberikan bimbingan penggunaan perpustakaan kepada seluruh masyarakat sekolah, terutama kepada siswa dan guru.

(4) Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi(a) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai

dengan kebutuhan(b) Membimbing komunitas sekolah dalam penggunaan

teknologi informasi dan komunikasi.



159

Dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, kepala perpustakaan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia di sekolah tersebut. Kepala perpustakaan ikut membimbing masyarakat sekolah untuk dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan di dalam maupun di luar perpustakaan.

c. Kompetensi Kependidikan

(1) Memiliki wawasan kependidikan.(a) Memahami tujuan dan fungsi sekolah dalam konteks

pendidikan nasional.(b) Memahami kebijakan pengembangan kurikulum yang

berlaku.(c) Memahami peran perpustakaan sebagai sumber belajar.(d) Memfasilitasi peserta didik untuk belajar mandiri.

Kepala perpustakaan sebagai pengelola salah satu sumber belajar memiliki wawasan yang cukup luas tentang prinsip, konsep dan berbagai kebijakan di bidang pendidikan. Kepala perpustakaan mengetahui dan mengerti tujuan dan fungsi sekolah, manfaat perpustakaan, kebijakan pemerintah tentang kurikulum sekolah. Kepala perpustakaan mendukung pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh guru dan siswa.

(2) Mengembangkan keterampilan memanfaatkan informasi.(a) Menganalisis kebutuhan informasi komunitas sekolah.(b) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk

memfasilitasi proses pembelajaran.(c) Membantu komunitas sekolah menggunakan sumber

informasi secara efektif.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan perpustakaan, kepala perpustakaan melakukan pendataan dan analisis tentang



160

informasi apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat sekolah. Kepala perpustakaan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah. Kepala perpustakaan ikut membimbing masyarakat sekolah/ madrasah untuk memanfaatkan sumber informasi yang ada secara efektif di dalam maupun di luar perpustakaan.

(3) Mempromosikan perpustakaan.(a) Mengorganisasi promosi perpustakaan.(b) Menginformasikan kepada komunitas sekolah tentang

materi perpustakaan yang baru.(c) Membimbing komunitas sekolah untuk memanfaatkan

koleksi perpustakaan.

Indikator utama keberhasilan program perpustakaan sekolah adalah jika dimanfaatkan oleh banyak orang dan dalam frekuensi yang tinggi. Semakin banyak orang yang memanfaatkan dan semakin sering dikunjungi maka semakin dirasakan manfaat keberadaan perpustakaan di sekolah tersebut. Mengingat masih rendahnya minat baca masyarakat, maka kepala perpustakaan bekerja sama dengan para guru melakukan berbagai upaya menggalakkan penggunaan perpustakaan sebagai salah satu sumber belajar. Secara rutin kepala perpustakaan menyampaikan secara tertulis dan lisan, informasi terbaru tentang program dan koleksi perpustakaan kepada masyarakat sekolah, terutama guru dan siswa.

(4) Memberikan bimbingan literasi informasi.(a) Mengidentifikasi kemampuan dasar literasi informasi

pengguna.(b) Menyusun panduan dan materi bimbingan literasi

informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna.(c) Membimbing pengguna mencapai literasi informasi.(d) Mengevaluasi pencapaian bimbingan literasi informasi.



161

(e) Memotivasi dan mengembangkan minat baca komunitas sekolah.

(f) Menciptakan kiat pengembangan perpustakaan sekolah.

Kepala perpustakaan mengembangkan program untuk membimbing dan memotivasi masyarakat sekolah untuk memanfaatkan perpustakaan sekolah sebagai sumber informasi yang diperlukan. Kepala perpustakaan mengembangkan program yang menarik minat banyak orang untuk mengunjungi perpustakaan yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan minat baca masyarakat sekolah.

d. Kompetensi Kepribadian

(1) Memiliki integritas yang tinggi.(a) Disiplin, bersih, dan rapi.(b) Jujur dan adil.(c) Sopan, santun, sabar, dan ramah.

Kepala perpustakaan menampilkan integritas yang tinggi sehingga dapat memimpin tenaga perpustakaan untuk melaksanakan program perpustakaan dengan baik. Dalam bekerja mengelola perpustakaan selalu disiplin, bersih, rapi, jujur, adil, sopan, santun dan ramah.

(2) Memiliki etos kerja yang tinggi.(a) Mengikuti prosedur kerja.(b) Mengupayakan hasil kerja yang bermutu.(c) Bertindak secara tepat.(d) Fokus pada tugas yang diberikan.(e) Meningkatkan kinerja.(f) Melakukan evaluasi diri.

Etos kerja yang tinggi kepala perpustakaan dalam menjalankan tugas dapat diwujudkan dengan mengikuti prosedur kerja, bertindak secara tepat, dan fokus pada tugas utama kepala perpustakaan dalam mengutamakan hasil kerja yang bermutu.



162

Kepala perpustakaan berupaya meningkatkan kualitas proses dan hasil pekerjaannya, secara kreatif mencari cara untuk menyelesaikan pekerjaannnya dengan lebih baik, yang didasarkan pada hasil evaluasi diri.

e. Kompetensi Sosial

(1) Membangun hubungan sosial.(a) Berinteraksi dengan komunitas sekolah.(b) Bekerja sama dengan komunitas sekolah.

Agar program perpustakaan lebih dikenal dan dimanfaatkan dengan maksimal, kepala perpustakaan membangun komunikasi dan interaksi yang efektif dengan seluruh komponen dalam masyarakat sekolah. Kepala perpustakaan mengembangkan kerjasama dengan masyarakat sekolah, mulai dari perencanaan kegiatan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan perpustakaan.

(2) Membangun komunikasi.(a) Memberikan jasa untuk komunitas sekolah. (b) Mengintensifkan komunikasi internal dan eksternal.

Kepala perpustakaan secara terus menerus menawarkan berbagai jasa pelayanan yang tersedia di perpustakaan kepada seluruh masyarakat sekolah. Untuk mendorong masyarakat sekolah mendukung program perpustakaan dan memanfaatkan dengan maksimal, kepala perpustakaan mengkomunikasikan program perpustakaan secara intensif dengan sesama tenaga perpustakaan maupun dengan pihak lain.

f. Kompetensi Pengembangan Profesi

(1) Mengembangkan ilmu.(a) Membuat karya tulis, di bidang ilmu perpustakaan dan

informasi(b) Meresensi dan meresume buku.



163

(c) Menyusun pedoman dan petunjuk teknis di bidang ilmu perpustakaan dan informasi.

(d) Membuat indeks.(e) Membuat bibliografi.(f) Membuat abstrak.

Kepala perpustakaan secara terus menerus mengembangkan kompetensinya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan yang dapat dilakukan terutama melalui kegiatan ilmiah seperti membuat karya tulis di bidang ilmu perpustakaan dan informasi, meresensi dan meresume buku, menyusun pedoman dan petunjuk teknis di bidang ilmu perpustakaan dan informasi, membuat indeks, bibliografi, dan abstrak.

(2) Menghayati etika profesi.(a) Menerapkan kode etik profesi.(b) Menghormati hak atas kekayaan intelektual.(c) Menghormati privasi pengguna.

Kepala perpustakaan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan memperhatikan dan mematuhi kode etik profesinya, serta menghormati hak cipta pengarang atau pencipta bahan perpustakaan, terutama dalam hal larangan penggandaan buku atau media lain tanpa ijin. Kepala perpustakaan menjaga suasana di perpustakaan senantiasa kondusif, sehingga setiap pengguna perpustakaan dapat dengan leluasa melakukan kegiatannya di perpustakaan.

(3) Menunjukkan kebiasaan membaca.(a) Menyediakan waktu untuk membaca setiap hari.(b) Gemar membaca.

Sebagai pihak yang berperan mendorong masyarakat sekolah untuk gemar membaca, kepala perpustakaan dapat menjadi teladan sebagai orang yang gemar membaca, yang ditunjukkan dalam memanfaatkan waktu luangnya dalam membaca setiap



164

hari. Dalam seleksi penerimaan tenaga perpustakaan salah satu hal yang perlu dipersyaratkan adalah bahwa calon kepala perpustakaan merupakan orang yang memiliki kegemaran membaca.

2. Tenaga Perpustakaan Sekolah

a. Kompetensi Manajerial

(1) Melaksanakan kebijakan.(a) Melaksanakan pengembangan perpustakaan.(b) Mengorganisasi sumber daya perpustakaan.(c) Melaksanakan fungsi, tugas, dan program perpustakaan.(d) Mengevaluasi program dan kinerja perpustakaan.

Tenaga perpustakaan di bawah pimpinan kepala perpustakaan bertanggung jawab untuk melaksanakan seluruh program perpustakaan sesuai dengan yang direncanakan. Program dan kinerja perpustakaan secara periodik dievaluasi untuk disempurnakan dan ditingkatkan terus kualitasnya.

(2) Melakukan perawatan koleksi.(a) Melakukan perawatan preventif.(b) Melakukan perawatan kuratif.

Perawatan preventif dilakukan untuk menjaga dan memelihara koleksi perpustakaan sehingga tidak mudah rusak dan dapat dipergunakan dalam waktu yang cukup lama. Perawatan kuratif dilakukan untuk memperbaiki kerusakan koleksi perpustakaan sehingga dapat dipergunakan kembali dan terpelihara dalam waktu yang cukup lama.

(3) Melakukan pengelolaan anggaran dan keuangan.(a) Membantu menyusun anggaran perpustakaan.(b) Menggunakan anggaran secara efisien, efektif, dan

bertanggung jawab.



165

(c) Melaksanakan pelaporan penggunaan keuangan dan anggaran.

Tenaga perpustakaan di bawah pimpinan kepala perpustakaan menyusun anggaran tahunan perpustakaan pada awal tahun pelajaran. Anggaran yang sudah disetujui dan disediakan dapat digunakan secara efisien dan efektif. Pertanggungjawaban pengunaan keuangan berupa laporan dan bukti-bukti pengeluaran disampaikan oleh kepala perpustakaan kepada kepala sekolah.

b. Kompetensi Pengelolaan Informasi

(1) Mengembangkan koleksi perpustakaan sekolah.(a) Memiliki pengetahuan mengenai penerbitan.(b) Memiliki pengetahuan tentang karya sastra Indonesia dan

dunia.(c) Memiliki pengetahuan tentang sumber biografi tokoh

nasional dan dunia.(d) Menggunakan berbagai alat bantu seleksi untuk pemilihan

materi perpustakaan.(e) Berkoordinasi dengan tenaga pendidik bidang studi terkait

dalam pemilihan materi perpustakaan.(f) Melakukan pemesanan, penerimaan, dan pencatatan.

Tenaga perpustakaan secara aktif berupaya meningkatkan jumlah jenis koleksi perpustakaan sekolah, diawali dengan mengumpulkan semua informasi yang diperlukan dari berbagai sumber seperti penerbit, toko buku, perpustakaan lain, dan Kementerian Pendidikan Nasional. Pemilihan materi perpustakaan dikoordinasikan oleh kepala perpustakaan dengan bekerja sama dengan para guru mata pelajaran terkait.

(2) Melakukan pengorganisasian informasi.(a) Membuat deskripsi bibliografis (pengatalogan) sesuai

dengan standar nasional.



166

(b) Menentukan deskripsi subjek dan menggunakan Dewey Decimal Classification edisi ringkas.

(c) Menggunakan daftar tajuk subjek dalam bahasa Indonesia.(d) Menjajarkan kartu katalog.(e) Memanfaatkan teknologi untuk pengorganisasian

informasi dan penelusuran.

Pengorganisasian koleksi perpustakaan dilakukan secara manual sebagaimana biasa, dan ditambah dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperlancar pelayanan bagi pengguna perpustakaan.

(3) Memberikan jasa dan sumber informasi.(a) Memberikan layanan baca di tempat.(b) Memberikan jasa informasi dan referensi.(c) Menyelenggarakan jasa sirkulasi (peminjaman buku).(d) Memberikan bimbingan penggunaan perpustakaan bagi

komunitas sekolah/ madrasah.(e) Melakukan kerja sama dengan perpustakaan lain.

Tanaga perpustakaan secara aktif menawarkan jasa dan sumber informasi kepada berbagai pihak, terutama masyarakat sekolah. Tenaga perpustakaan secara rutin memberikan layanan membaca di tempat, jasa informasi dan referensi, peminjaman buku, dan bimbingan penggunaan perpustakaan kepada seluruh masyarakat sekolah, terutama kepada siswa dan guru. Kerja sama dengan perpustakaan lain perlu dikembangkan untuk saling memberi informasi dan jasa dalam pelayanan kepada masyarakat sekolah.

(4) Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.(a) Membimbing komunitas sekolah dalam penggunaan

teknologi informasi dan komunikasi.(b) Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sesuai

dengan kebutuhan.



167

Tenaga perpustakaan ikut membimbing masyarakat sekolah untuk dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan di dalam maupun di luar perpustakaan. Dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, tenaga perpustakaan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia di sekolah tersebut.

c. Kompetensi Kependidikan

(1) Memiliki wawasan kependidikan.(a) Memahami tujuan dan fungsi sekolah dalam konteks

pendidikan nasional.(b) Memahami kebijakan pengembangan kurikulum yang

berlaku.(c) Memahami peran perpustakaan sebagai sumber belajar.(d) Memfasilitasi peserta didik untuk belajar mandiri.

Tenaga perpustakaan sebagai bagian dari pengelola salah satu sumber belajar memiliki wawasan yang cukup luas tentang prinsip, konsep dan berbagai kebijakan di bidang pendidikan. Tenaga perpustakaan mengetahui dan mengerti tujuan dan fungsi sekolah, manfaat perpustakaan, dan kebijakan pemerintah tentang kurikulum sekolah. Tenaga perpustakaan mendukung pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh guru dan siswa.

(2) Mengembangkan keterampilan memanfaatkan informasi.(a) Menganalisis kebutuhan informasi komunitas sekolah.(b) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk

memfasilitasi proses pembelajaran.(c) Membantu komunitas sekolah menggunakan sumber

informasi secara efektif.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan perpustakaan, tenaga perpustakaan melakukan pendataan dan analisis



168

tentang informasi apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat sekolah. Tenaga perpustakaan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah. Tenaga perpustakaan ikut membimbing masyarakat sekolah/ madrasah untuk memanfaatkan sumber informasi yang ada secara efektif di dalam maupun di luar perpustakaan.

(3) Melakukan promosi perpustakaan.(a) Menginformasikan kepada komunitas sekolah tentang

materi perpustakaan yang baru.(b) Membimbing komunitas sekolah untuk memanfaatkan

koleksi perpustakaan.(c) Mengorganisasi pajangan dan pameran materi

perpustakaan.(d) Membuat dan menyebarkan media promosi jasa

perpustakaan.

Mengingat masih rendahnya minat baca masyarakat, maka tenaga perpustakaan bekerja sama dengan para guru melakukan berbagai upaya menggalakkan penggunaan perpustakaan sebagai salah satu sumber belajar. Secara rutin tenaga perpustakaan menyampaikan informasi terbaru tentang program dan koleksi perpustakaan kepada masyarakat sekolah, melalui selebaran, poster, pameran, dan media promosi lainnya.

(4) Memberikan bimbingan literasi informasi.(a) Mengidentifikasi kemampuan dasar literasi informasi

pengguna.(b) Menyusun panduan dan materi bimbingan literasi

informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna.(c) Membimbing pengguna mencapai literasi informasi.(d) Mengevaluasi pencapaian bimbingan literasi informasi.(e) Memotivasi dan mengembangkan minat baca komunitas

sekolah.



169

Tenaga perpustakaan melaksanakan program untuk membimbing dan memotivasi masyarakat sekolah untuk memanfaatkan perpustakaan sekolah sebagai sumber informasi yang diperlukan. Tenaga perpustakaan melaksanakan program yang menarik minat banyak orang untuk mengunjungi perpustakaan yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan minat baca masyarakat sekolah.

d. Kompetensi Kepribadian

(1) Memiliki integritas yang tinggi.(a) Disiplin, bersih, dan rapi.(b) Jujur dan adil.(c) Sopan, santun, sabar, dan ramah.

Tenaga perpustakaan menampilkan integritas yang tinggi sehingga dapat memimpin tenaga perpustakaan untuk melaksanakan program perpustakaan dengan baik. Dalam bekerja mengelola perpustakaan selalu disiplin, bersih, rapi, jujur, adil, sopan, santun dan ramah.

(2) Memiliki etos kerja yang tinggi.(a) Mengikuti prosedur.(b) Mengupayakan hasil.(c) Bertindak secara tepat.(d) Fokus pada tugas.(e) Meningkatkan kinerja.(f) Melakukan evaluasi diri.

Etos kerja yang tinggi tenaga perpustakaan dalam menjalankan tugas dapat diwujudkan dengan mengikuti prosedur kerja, bertindak secara tepat, dan fokus pada tugas utama tenaga perpustakaan dalam mengutamakan hasil kerja yang bermutu. Tenaga perpustakaan berupaya meningkatkan kualitas proses dan hasil pekerjaannya, secara kreatif mencari cara untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan lebih baik, yang didasarkan pada hasil evaluasi diri.



170

e. Kompetensi Sosial

(1) Membangun hubungan sosial.(a) Berinteraksi dengan komunitas sekolah.(b) Bekerja sama dengan komunitas sekolah.

Agar program perpustakaan lebih dikenal dan dimanfaatkan dengan maksimal, tenaga perpustakaan membangun komunikasi dan interaksi yang efektif dengan seluruh komponen dalam masyarakat sekolah. Tenaga perpustakaan mengembangkan kerja sama dengan masyarakat sekolah, mulai dari perencanaan kegiatan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan perpustakaan.

(2) Membangun Komunikasi.(a) Memberikan jasa untuk komunitas sekolah.(b) Mengintensifkan komunikasi internal dan eksternal.

Tenaga perpustakaan secara terus menerus menawarkan berbagai jasa pelayanan yang tersedia di perpustakaan kepada seluruh masyarakat sekolah. Untuk dapat mendorong masyarakat sekolah mendukung program perpustakaan dan memanfaatkannya dengan maksimal, kepala perpustakaan mengkomunikasikan program perpustakaan secara intensif dengan sesama tenaga perpustakaan maupun dengan pihak lain.

f. Kompetensi Pengembangan Profesi

(1) Mengembangkan ilmu.(a) Membuat karya tulis di bidang ilmu perpustakaan dan

informasi.(b) Meresensi dan meresume buku.(c) Menyusun pedoman dan petunjuk teknis ilmu

perpustakaan dan informasi.(d) Membuat indeks.(e) Membuat bibliografi.



171

(f) Membuat abstrak.

Tenaga perpustakaan secara terus menerus mengembangkan kompetensinya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan yang dapat dilakukan terutama melalui kegiatan ilmiah seperti membuat karya tulis di bidang ilmu perpustakaan dan informasi, meresensi dan meresume buku, menyusun pedoman dan petunjuk teknis di bidang ilmu perpustakaan dan informasi, membuat indeks, bibliografi, dan abstrak.

(2) Menghayati etika profesi.(a) Menerapkan kode etik profesi.(b) Menghormati hak atas kekayaan intelektual.(c) Menghormati privasi pengguna.

Tenaga perpustakaan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan memperhatikan dan mematuhi kode etik profesinya, serta menghormati hak cipta pengarang atau pencipta bahan perpustakaan, terutama dalam hal larangan penggandaan buku atau media lain tanpa ijin. Tenaga perpustakaan menjaga suasana di perpustakaan senantiasa kondusif, sehingga setiap pengguna perpustakaan dapat dengan leluasa melakukan kegiatannya di perpustakaan.

(3) Menunjukkan kebiasaan membaca.(a) Menyediakan waktu untuk membaca setiap hari.(b) Gemar membaca.

Sebagai pihak yang berperan mendorong masyarakat sekolah untuk gemar membaca, tenaga perpustakaan dapat menjadi teladan sebagai orang yang gemar membaca, yang ditunjukkan dalam memanfaatkan waktu luangnya dalam membaca setiap hari. Dalam seleksi penerimaan tenaga perpustakaan salah satu hal yang perlu dipersyaratkan adalah bahwa calon tenaga perpustakaan merupakan orang yang memiliki kegemaran membaca.


173

BAB V

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dijelaskan bahwa standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (pasal 1 ayat 8).

Selanjutnya pada pasal 42 disebutkan bahwa:(1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi

perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

(2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/ tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.



174

Standar sarana dan prasarana meliputi kelengkapan atau ketersediaan sarana dan prasarana di setiap sekolah, serta ketentuan tentang ukuran, jumlah dan kualitas sarana dan prasarana yang tersedia, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik.

Dalam bab ini dijelaskan hal-hal apa saja yang dipersyaratkan dalam standar sarana dan prasarana, penjelasan lebih rinci dari masing-masing aspek, serta apa saja yang perlu dimiliki dan dimanfaatkan oleh sekolah untuk memenuhi standar tersebut.



175

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di tengah perubahan global agar warga Indonesia menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan nasional maupun internasional. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan tersebut, Pemerintah telah mengamanatkan penyusunan delapan standar nasional pendidikan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimum tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan nasional berpusat pada peserta didik agar dapat: (a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) belajar untuk memahami dan menghayati, (c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses

belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.

Untuk menjamin terwujudnya hal tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai tersebut harus memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana.

Standar sarana dan prasarana ini disusun untuk lingkup pendidikan formal, jenis pendidikan umum, jenjang pendidikan dasar yaitu: Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD), dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP).



176

Standar sarana dan prasarana mencakup:1. kriteria minimum sarana yang terdiri dari perabot, peralatan

pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah.

2. kriteria minimum prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah.

B. KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:1. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-

pindah.2. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah.3. Perabot adalah sarana pengisi ruang.4. Peralatan pendidikan adalah sarana yang dapat secara langsung

digunakan untuk pembelajaran.5. Media pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan

untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran.6. Buku adalah karya tulis yang diterbitkan sebagai sumber belajar.7. Buku teks pelajaran adalah buku pelajaran yang menjadi pegangan

peserta didik dan guru untuk setiap mata pelajaran.8. Buku pengayaan adalah buku untuk memperkaya pengetahuan

peserta didik dan guru.9. Buku referensi adalah rujukan untuk mencari informasi atau data

tertentu.10. Sumber belajar lainnya adalah sumber informasi dalam bentuk

selain buku meliputi jurnal, majalah, surat kabar, poster, situs (website), dan compact disk.

11. Bahan habis pakai adalah barang yang digunakan dan habis dalam waktu relatif singkat.



177

12. Perlengkapan lain adalah alat mesin kantor dan peralatan tambahan yang digunakan untuk mendukung fungsi sekolah.

13. Teknologi informasi dan komunikasi adalah satuan perangkat keras dan lunak yang berkaitan dengan akses dan pengelolaan informasi dan komunikasi.

14. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang di atasnya terdapat prasarana sekolah/ madrasah meliputi bangunan, lahan praktik, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan.

15. Bangunan adalah gedung yang digunakan untuk menjalankan fungsi sekolah.

16. Ruang kelas adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus.

17. Ruang perpustakaan adalah ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka.

18. Ruang laboratorium adalah ruang untuk pembelajaran secara praktik yang memerlukan peralatan khusus.

19. Ruang pimpinan adalah ruang untuk melakukan kegiatan pengelolaan sekolah.

20. Ruang guru adalah ruang untuk guru bekerja di luar kelas, beristirahat dan menerima tamu.

21. Ruang tata usaha adalah ruang untuk pengelolaan administrasi sekolah.

22. Ruang konseling adalah ruang untuk peserta didik mendapatkan layanan konseling dari konselor berkaitan dengan pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karier.

23. Ruang UKS adalah ruang untuk menangani peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan dini dan ringan di sekolah.

24. Tempat beribadah adalah tempat warga sekolah melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah.

25. Ruang organisasi kesiswaan adalah ruang untuk melakukan kegiatan kesekretariatan pengelolaan organisasi peserta didik.

26. Jamban adalah tempat buang air besar dan/atau kecil.



178

27. Gudang adalah tempat menyimpan peralatan pembelajaran di luar kelas, peralatan sekolah yang tidak/belum berfungsi, dan arsip sekolah.

28. Ruang sirkulasi adalah ruang penghubung antar bagian bangunan sekolah.

29. Tempat berolahraga adalah ruang terbuka atau tertutup yang dilengkapi dengan sarana untuk melakukan pendidikan jasmani dan olah raga.

30. Tempat bermain adalah tempat terbuka atau tertutup untuk peserta didik dapat melakukan kegiatan bebas.

31. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satu satuan kelas.

C. STANDAR SARANA DAN PRASARANA SD

(1) SATUAN PENDIDIKAN

1. Satu sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD) memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar.

Mengingat jumlah kelas SD terdiri dari kelas 1 s.d. 6, setiap SD memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani 6 rombongan belajar,12 rombongan belajar, 18 rombongan belajar, atau 24 rombongan belajar. Semakin banyak rombongan belajar, maka semakin banyak pula sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

2. Satu SD dengan 6 rombongan belajar disediakan untuk 2000 penduduk, atau satu desa/ kelurahan.

Perhitungan kebutuhan jumlah rombongan belajar disesuaikan dengan jumlah penduduk di sekitarnya, sehingga seluruh anak usia SD di setiap desa/kelurahan dapat tertampung di SD yang ada di sekitarnya.



179

3. Pada wilayah yang berpenduduk lebih dari 2000 jiwa dapat dilakukan penambahan sarana dan prasarana untuk melayani tambahan rombongan belajar di SD yang telah ada, atau disediakan SD baru.

Dalam merencanakan pembangunan dan pendirian SD baru, perlu dilakukan pendataan jumlah penduduk, jumlah SD yang sudah ada, dan jumlah anak di bawah 6 tahun yang ada di desa/kelurahan setempat.

4. Pada satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa terdapat satu SD dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3 km melalui lintasan yang tidak membahayakan.

Dalam merencanakan pendirian SD perlu dipertimbangkan kemudahan akses bagi siswa menuju sekolah, yakni dapat dilalui dengan aman dan tidak terlalu jauh.

(2) LAHAN

1. Untuk SD yang memiliki 15 sampai dengan 28 peserta didik per rombongan belajar, lahan memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik seperti tercantum pada Tabel 6.

Tabel 6. Rasio Minimum Luas Lahan terhadap Peserta didik

No.Banyak rom-

bongan belajar

Rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik (m²/peserta didik)

Bangunan 1 lantai

Bangunan 2 lantai

Bangunan 3 lantai

1 6 12,7 7,0 4,9

2 7-12 11,1 6,0 4,2

3 13-18 10,6 5,6 4,1

4 19-24 10,3 5,5 4,1



180

Jumlah siswa per rombongan belajar sesuai dengan perencanaan sekolah, bukan karena kekurangan siswa pada periode tertentu. Jika jumlah siswa yang direncanakan maksimum 28 orang, maka luas lahan dapat dihitung menjadi sebagai berikut.

Tabel 7. Luas Lahan Minimum

No.Banyak

rombongan belajar

Banyak siswa

Luas lahan minimum (m²)

Bangunan 1 lantai

Bangunan 2 lantai

Bangunan 3 lantai

1 6 168 2134 * 1176 824

2 12 336 3730 2016 1412

3 18 504 5343 2823 2067

4 24 672 6922 3696 2756

* Luas lahan = 12,7 x 168 = 2133,6 → dibulatkan ke atas menjadi 2134 m².

Jika lahan sekolah terbatas, dapat direncanakan untuk mendirikan bangunan dua lantai atau tiga lantai, karena akan membutuhkan luas lahan yang lebih kecil.

2. Untuk SD yang memiliki kurang dari 15 peserta didik per rombongan belajar, lahan memenuhi ketentuan luas minimum seperti tercantum pada Tabel 8.

Tabel 8. Luas Minimum Lahan untuk SD yang Memiliki Kurang dari 15 Peserta didik per Rombongan Belajar

No.Banyak

rombongan belajar

Luas minimum lahan (m²)

Bangunan 1 lantai

Bangunan 2 lantai

Bangunan 3 lantai

1 6 1340 770 710

2 7-12 2240 1220 850

3 13-18 3170 1690 1160

4 19-24 4070 2190 1460



181

Sekolah yang direncanakan untuk menerima siswa kurang dari 15 orang per ruang kelas, lahan yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit.

3. Luas lahan yang dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas adalah luas lahan yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun prasarana sekolah berupa bangunan gedung dan tempat bermain/berolahraga.

Jika terdapat lahan sekolah yang tidak dapat dimanfaatkan untuk membangun gedung dan lapangan berolahraga/bermain, maka bagian lahan tersebut tidak termasuk dalam perhitungan lahan minimum di atas.

4. Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.

Sekolah dan lingkungannya direncanakan dan dikelola dengan baik agar seluruh warga sekolah dapat beraktifitas dengan sehat dan aman. Sekolah menyediakan akses atau jalan untuk menyelamatkan diri, jika sewaktu-waktu terjadi bencana.

5. Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api.

Kemiringan lahan diupayakan datar, namun kalau harus miring maka kemiringannya kurang dari 15 %. Contoh kemiringan kurang dari 15 %, yakni jika panjang lahan 100 m, perbedaan tinggi dari ujung ke ujung lahan harus kurang dari 15 m.

6. Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut.a. Pencemaran air, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor

20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.

Menurut peraturan tersebut di atas, pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia,



182

sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

b. Kebisingan, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 94/ MENKLH/1992 tentang Baku Mutu Kebisingan.

Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.

c. Pencemaran udara, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02/MENKLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.

Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat, baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia.

7. Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, dan mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah setempat.

Setiap daerah memiliki Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota, yang mengatur peruntukan dari setiap lokasi, salah satunya adalah lokasi pendidikan. Dalam penetapan lokasi pembangunan sekolah baru, pihak penyelenggara perlu mendapat informasi dari Pemerintah Daerah, sekaligus memperoleh ijin pemanfaatan.



183

8. Lahan memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun.

Penyelenggara pendidikan memiliki hak atas pemanfaatan lahan yang digunakan untuk jangka waktu minimum 20 tahun.

(3) BANGUNAN

1. Untuk SD yang memiliki 15 sampai dengan 28 peserta didik per rombongan belajar, bangunan memenuhi ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik seperti tercantum pada Tabel 9.

Tabel 9. Rasio Minimum Luas Lantai Bangunan terhadap Peserta didik

No.Banyak

rom bongan belajar

Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik (m²/peserta didik)

Bangunan 1 lantai

Bangunan 2 lantai

Bangunan 3 lantai

1 6 3,8 4,2 4,4

2 7-12 3,3 3,6 3,6

3 13-18 3,2 3,4 3,4

4 19-24 3,1 3,3 3,3

Jumlah siswa per rombongan belajar sesuai dengan perencanaan sekolah, bukan karena kekurangan siswa pada periode tertentu. Jika jumlah siswa yang direncanakan maksimum 28 orang, maka luas lantai bangunan dapat dihitung menjadi sebagai berikut.



184

Tabel 10. Luas Lantai Bangunan Minimum

No.Banyak

rombongan belajar

Banyak siswa

Luas lantai bangunan minimum (m²)

Bangunan 1 lantai

Bangunan 2 lantai

Bangunan 3 lantai

1 6 168 639 * 706 740

2 12 336 1109 1210 1210

3 18 504 1613 1714 1714

4 24 672 2084 2218 2218

* Luas lantai = 3,8 x 168 = 638,4 → dibulatkan ke atas menjadi 639 m².

2. Untuk SD yang memiliki kurang dari 15 peserta didik per rombongan belajar, lantai bangunan memenuhi ketentuan luas minimum seperti tercantum pada Tabel 11.

Tabel 11. Luas Minimum Lantai Bangunan untuk SD yang Memiliki Kurang dari 15 Peserta Didik per Rombongan Belajar.

NoBanyak

rombongan belajar

Luas minimum lantai bangunan (m2)

Bangunan 1 lantai

Bangunan 2 lantai

Bangunan 3 lantai

1 6 400 460 490

2 7-12 670 730 760

3 13-18 950 1010 1040

4 19-24 1220 1310 1310

Sekolah yang direncanakan untuk menerima siswa kurang dari 15 orang per ruang kelas, luas lantai bangunan yang dibutuhkan lebih kecil.

3. Bangunan memenuhi ketentuan tata bangunan yang terdiri dari:a. Koefisien dasar bangunan maksimum 30 %;

Koefisien dasar bangunan (KDB) adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dan luas persil/



185

kaveling/blok peruntukan. Sebagai contoh untuk SD dengan 6 rombongan belajar dan 168 orang siswa, luas lahan minimal adalah 2133,6 m2 dan luas lantai bangunan adalah 638,4 m2. Jika dihitung koefisien lantai bangunan SD tersebut adalah = (638,4 : 2133,60 ) x 100 % = 29,92 %. Angka ini belum mencapai koefisien maksimum 30 %, berarti koefisien dasar bangunan tersebut memenuhi ketentuan. Jika SD yang akan dibangun terdiri dari dua lantai atau tiga lantai, maka yang dihitung adalah luas lantai dasar bangunan (lantai 1) saja, tidak termasuk luas lantai 2 dan 3.

b. Koefisien lantai bangunan dan ketinggian maksimum bangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

Koefisien lantai bangunan (KLB) adalah koefisien perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan gedung dan luas persil/kaveling/blok peruntukan. Jika SD yang dibangun terdiri dari 2 lantai, maka yang dihitung adalah jumlah dari luas lantai 1 dan luas lantai 2, dibagi dengan luas lahan. Demikian juga jika bangunan terdiri dari 3 lantai, maka yang dihitung adalah jumlah dari luas lantai 1, luas lantai 2 dan luas lantai 3, dibagi dengan luas lahan. Ketinggian bangunan gedung adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu. Ketinggian maksimum yang diizinkan berbeda-beda di setiap lokasi, misalnya di sekitar landasan pesawat terbang biasanya tidak diperkenankan adanya bangunan yang tinggi. Untuk mengetahui besarnya koefisien lantai bangunan dan tinggi maksimum, dapat ditanyakan kepada Pemerintah Daerah setempat.

c. Jarak bebas bangunan yang meliputi garis sempadan bangunan dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi, jarak antara bangunan dengan batas-batas persil, dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.



186

Jarak bebas bangunan gedung adalah area di bagian depan, samping kiri dan kanan, serta belakang bangunan gedung dalam satu persil yang tidak boleh dibangun.

Garis sempadan adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan gedung terhadap batas lahan yang dikuasai, antar massa bangunan lainnya, batas tepi sungai/pantai, jalan kereta api, rencana saluran, dan/atau jaringan listrik tegangan tinggi.

Tepi sungai adalah garis tepi sungai yang diukur pada waktu pasang tertinggi. Tepi pantai adalah garis pantai yang diukur pada waktu pasang tertinggi dan waktu bulan purnama.

Penetapan garis sempadan bangunan gedung oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, serta keseimbangan dan keserasian dengan lingkungan.

Jarak bebas bangunan yang diizinkan berbeda-beda di setiap lokasi, di jalan utama atau jalan provinsi berbeda dengan di jalan kecamatan. Untuk mengetahui besarnya jarak bebas yang diizinkan, dapat ditanyakan kepada Pemerintah Daerah setempat.

4. Bangunan memenuhi persyaratan keselamatan berikut.a. Memiliki konstruksi yang stabil dan kukuh sampai dengan

kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya.

Di samping menahan beban mati atau beban tetap terutama berat sendiri, sebuah konstruksi juga menahan beban hidup atau bergerak akibat difungsikannya bangunan tersebut seperti manusia dan mesin yang dapat berpindah atau bergerak. Jika sekolah/ madrasah didirikan di daerah gempa, maka konstruksinya direncanakan dan dibangun untuk tahan gempa.



187

Contoh bahan yang lebih aman untuk daerah gempa adalah dinding kayu dan atap seng.

b. Dilengkapi sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir.

Pengamanan terhadap bahaya kebakaran dilakukan dengan sistem proteksi pasif meliputi kemampuan stabilitas struktur dan elemennya, konstruksi tahan api, kompartemenisasi dan pemisahan, serta proteksi pada bukaan yang ada untuk menahan dan membatasi kecepatan menjalarnya api dan asap kebakaran. Sistem proteksi pasif adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan melakukan pengaturan terhadap komponen bangunan gedung dari aspek arsitektur dan struktur sedemikian rupa sehingga dapat melindungi penghuni dan benda dari kerusakan fisik saat terjadi kebakaran. Pengamanan terhadap bahaya kebakaran dilakukan dengan sistem proteksi aktif meliputi kemampuan peralatan dalam mendeteksi dan memadamkan kebakaran, pengendalian asap, dan sarana penyelamatan kebakaran. Sistem proteksi aktif adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan mempergunakan peralatan yang dapat bekerja secara otomatis maupun manual, digunakan oleh penghuni atau petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan operasi pemadaman. Selain itu sistem ini digunakan dalam melaksanakan penanggulangan awal kebakaran. Pengamanan terhadap bahaya petir melalui sistem penangkal petir merupakan kemampuan bangunan gedung untuk melindungi semua bagian bangunan gedung, termasuk manusia di dalamnya terhadap bahaya sambaran petir. Sistem penangkal petir merupakan instalasi penangkal petir yang harus dipasang pada setiap bangunan gedung yang karena letak, sifat geografis, bentuk, dan penggunaannya mempunyai risiko terkena sambaran petir.



188

5. Bangunan memenuhi persyaratan kesehatan berikut.a. Mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan

pencahayaan yang memadai.

Sistem ventilasi udara atau penghawaan merupakan kebutuhan sirkulasi dan pertukaran udara yang harus disediakan pada bangunan gedung melalui bukaan dan/atau ventilasi alami dan/atau ventilasi buatan. Bangunan sekolah harus mempunyai bukaan untuk ventilasi alami. Sistem pencahayaan merupakan kebutuhan pencahayaan yang harus disediakan pada bangunan gedung melalui pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat. Bangunan sekolah harus mempunyai bukaan untuk pencahayaan alami.

b. Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan meliputi saluran air bersih, saluran air kotor dan/atau air limbah, tempat sampah, dan saluran air hujan.

Sistem sanitasi merupakan kebutuhan yang harus disediakan di dalam dan di luar bangunan gedung untuk memenuhi kebutuhan air bersih, pembuangan air kotor dan/ atau air limbah, kotoran dan sampah, serta penyaluran air hujan. Sistem sanitasi pada bangunan sekolah dan lingkungannya harus dipasang sehingga mudah dalam pengoperasian dan pemeliharaannya, tidak membahayakan serta tidak mengganggu lingkungan.

c. Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Bahan bangunan yang digunakan untuk membangun sekolah dipilih yang benar-benar aman dan sehat bagi warga sekolah dan masyarakat di sekitarnya.

6. Bangunan gedung menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat.



189

Ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan sekolah/ madrasah.

7. Bangunan memenuhi persyaratan kenyamanan berikut.a. Bangunan mampu meredam getaran dan kebisingan yang

mengganggu kegiatan pembelajaran.

Kenyamanan dari getaran dan kebisingan merupakan tingkat kenyamanan yang ditentukan oleh suatu keadaan yang tidak mengakibatkan pengguna dan fungsi bangunan terganggu oleh getaran dan/atau kebisingan yang timbul baik dari dalam bangunan sekolah maupun lingkungannya.

b. Setiap ruangan memiliki pengaturan penghawaan yang baik.

Pengaturan penghawaan harus memenuhi kebutuhan sirkulasi dan pertukaran udara bagi pengguna ruangan, dapat berupa ventilasi alami atau ventilasi buatan. Sistem penghawaan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan energi dalam bangunan gedung, sehingga lebih baik menggunakan ventilasi alami.

c. Setiap ruangan dilengkapi dengan lampu penerangan.

Lampu penerangan tetap disediakan, meskipun setiap ruangan telah mempunyai bukaan untuk pencahayaan alami, karena adakalanya lampu penerangan dibutuhkan jika pencahayaan alami tidak mencukupi untuk mendukung kegiatan di dalam ruangan.

8. Bangunan bertingkat memenuhi persyaratan berikut. a. Maksimum terdiri dari tiga lantai.

Bangunan sekolah dengan tiga lantai dapat mendukung akses yang lebih mudah dan cepat bagi warga sekolah berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya.



190

b. Dilengkapi tangga yang mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna.

Bangunan gedung yang bertingkat harus menyediakan tangga yang menghubungkan lantai yang satu dengan yang lainnya, Tangga dan bordes mempunyai pegangan atau pengaman. Penjelasan lebih rinci mengenai tangga, selanjutnya dapat dilihat pada bagian Ketentuan Sarana dan Prasarana yang membahas tentang Ruang Sirkulasi.

9. Bangunan dilengkapi sistem keamanan berikut.a. Peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan

jalur evakuasi jika terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya.

Sekolah menyediakan sistem keamanan dengan menyediakan pintu keluar darurat dan jalur evakuasi yang cukup memadai.

b. Akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas.

Akses evakuasi dilengkapi dengan petunjuk yang jelas dan mudah dilihat, dan dijelaskan atau diperkenalkan kepada semua warga sekolah. Pada tahun ajaran baru akses evakuasi ini ditunjukkan kepada siswa baru.

10. Bangunan dilengkapi instalasi listrik dengan daya minimum 900 watt.

Daya minimum yang dibutuhkan oleh suatu sekolah bisa melebihi 900 watt. Jika sekolah memiliki 24 rombongan belajar dan memanfaatkan berbagai perangkat teknologi elektronik, daya listrik yang dibutuhkan perlu diperhitungkan kembali karena mungkin tidak mencukupi kalau hanya 900 watt. Ukuran kecukupan daya listrik dapat dilihat dari kelancaran kegiatan pembelajaran yang berlangsung setiap hari. Cara lain untuk memanfaatkan daya yang terbatas adalah dengan melakukan pengaturan pemakaian daya listrik secara bergantian.



191

11. Pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi secara profesional.

Dalam pembangunan gedung atau ruangan baru di setiap sekolah dikerjakan oleh orang atau pihak yang menguasai pekerjaannya dengan baik dan profesional, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

12. Kualitas bangunan gedung minimum permanen kelas B, sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 45, dan mengacu pada Standar PU.Bangunan gedung permanen kelas B adalah bangunan dengan kualitas sedang, menggunakan spesifikasi bahan sebagai berikut:a. fondasi: batu kali/beton bertulang;b. kolom: beton bertulang/tembok/besi bajac. dinding: tembokd. lantai: teraso/keramike. atap: genteng beton/genteng presf. rangka atap: kayu kelas IIg. sanitasi: kloset duduk/porselenh. instalasi: listrik.

13. Bangunan sekolah baru dapat bertahan minimum 20 tahun.

Dalam perencanaan bangunan sekolah atau ruangan baru, perlu diperhitungkan dengan sungguh-sungguh ukuran konstruksi dan bahan yang digunakan untuk bisa tetap stabil dan kukuh dalam waktu yang lama. Dengan demikian kegiatan pembelajaran tidak terganggu dengan adanya renovasi yang terlalu sering.

14. Pemeliharaan bangunan sekolah adalah sebagai berikut.a. Pemeliharaan ringan, meliputi pengecatan ulang, perbaikan

sebagian daun jendela/pintu, penutup lantai, penutup atap, plafon, instalasi air dan listrik, dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun.



192

Pemeliharaan ringan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan sekolah beserta prasarana dan sarananya agar tetap dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan aman bagi pengguna bangunan. Jika dalam waktu sebelum 5 tahun terdapat bagian-bagian dari bangunan yang mengalami kerusakan, segera dilakukan perbaikan sebelum mengganggu kenyamanan dan keamanan pengguna bangunan.

b. Pemeliharaan berat, meliputi penggantian rangka atap, rangka plafon, rangka kayu, kusen, dan semua penutup atap, dilakukan minimum sekali dalam 20 tahun.

Pemeliharaan berat dilakukan minimum sekali dalam 20 tahun sesuai dengan ketentuan bahwa bangunan baru diperkirakan dapat bertahan minimum 20 tahun. Jika dalam waktu sebelum 20 tahun terdapat bagian-bagian dari bangunan yang mengalami kerusakan, segera dilakukan perbaikan sebelum mengganggu keamanan pengguna bangunan. Pemeliharaan berat dikerjakan oleh orang atau pihak yang menguasai pekerjaannya dengan baik dan profesional, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

15. Bangunan gedung dilengkapi izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum seseorang atau suatu lembaga memulai mendirikan bangunan, sebaiknya memiliki kepastian hukum atas kelayakan, kenyamanan, keamanan sesuai dengan fungsinya. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sangat bermanfaat bagi pemilik bangunan karena memberikan kepastian hukum atas berdirinya bangunan yang bersangkutan, karena jika tidak memiliki IMB akan dikenakan tindakan penertiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. IMB juga berfungsi agar Pemerintah Daerah dapat mengontrol pendataan fisik kota sebagai dasar yang sangat penting bagi perencanaan, pengawasan dan penertiban pembangunan kota yang terarah. Setelah bangunan selesai,



193

masih ada surat yang diperlukan yaitu IPB (Ijin Penggunaan Bangunan). IPB memiliki masa berlaku 10 tahun untuk rumah tinggal dan 5 tahun untuk bangunan non hunian. Bila masa IPB habis, maka pemilik harus mengajukan PKMB (Permohonan Kelayakan Menggunakan Bangunan). Dalam proses tersebut petugas akan memeriksa kelayakan bangunan tersebut, terutama dari segi struktur dan konstruksinya.

(4) KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA

Sebuah SD sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:1. ruang kelas,2. ruang perpustakaan,3. laboratorium IPA,4. ruang pimpinan,5. ruang guru,6. tempat beribadah,7. ruang UKS,8. jamban,9. gudang,10. ruang sirkulasi,11. tempat bermain/berolahraga.

Ketentuan mengenai prasarana tersebut beserta sarana yang ada di dalamnya diatur dalam standar sebagai berikut.

1. Ruang Kelas

a. Fungsi ruang kelas adalah tempat kegiatan pembelajaran teori, praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus, atau praktik dengan alat khusus yang mudah dihadirkan.

Fungsi ruang kelas untuk SD juga dapat digunakan untuk praktik, mengingat kegiatan praktik dalam pendidikan dasar



194

umumnya menggunakan peralatan yang sederhana dan dapat dipindahkan dengan mudah.

b. Jumlah minimum ruang kelas sama dengan banyak rombongan belajar.

Jika sekolah merencanakan untuk melayani 24 rombongan belajar, maka harus tersedia 24 atau lebih ruang kelas.

c. Kapasitas maksimum ruang kelas adalah 28 peserta didik.

Jumlah siswa dalam kelas maksimum 28 orang terutama dimaksudkan agar interaksi guru dan siswa dalam pembelajaran di kelas dapat lebih efektif. Meskipun jumlah siswa dalam kelas ada kaitannya dengan ukuran ruangan, namun hal itu bukan merupakan faktor pertimbangan utama dalam membatasi jumlah siswa dalam satu kelas.

d. Rasio minimum luas ruang kelas adalah 2 m2/peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 15 orang, luas minimum ruang kelas adalah 30 m2. Lebar minimum ruang kelas adalah 5 m.

Jika satu rombongan belajar direncanakan untuk 28 orang siswa, maka luas ruang kelas minimal adalah = 2 m2 x 28 = 56 m2. Ukuran ruangan dapat dibuat menjadi 7 m x 8 m atau lebih besar. Untuk rombongan belajar dengan siswa kurang dari 15 orang, luas ruang kelas adalah 30 m² atau lebih luas, tidak berlaku perhitungan dengan rasio luas dan jumlah siswa. Ukuran ruangan dapat dibuat menjadi 5 m x 6 m atau lebih besar, namun tidak boleh dibuat 4 m x 7,5 m meskipun luasnya = 30 m2.

e. Ruang kelas memiliki jendela yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan untuk memberikan pandangan ke luar ruangan.



195

Ruang kelas terutama memanfaatkan pencahayaan alami dari jendela dengan luas yang cukup, sehingga siswa dan guru dapat melihat dan membaca buku dengan jelas. Siswa dan guru juga dapat melihat keluar ruangan melalui jendela yang tersedia.

f. Ruang kelas memiliki pintu yang memadai agar peserta didik dan guru dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya, dan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan.

Sekolah dapat menyediakan dua pintu untuk setiap ruang kelas, tidak hanya untuk antisipasi terjadi bahaya, tetapi untuk memudahkan dan memperlancar akses keluar masuk ruangan sehari-hari, termasuk dalam hal pembersihan ruangan. Kedua pintu ruang kelas dikontrol oleh guru atau petugas untuk selalu ditutup dan dikunci ketika tidak digunakan, agar sarana yang ada di dalam kelas tersebut terjamin keamanannya.

g. Ruang kelas dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 12.

Tabel 12. Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Kelas

JENIS RASIO DESKRIPSI

Perabot

Kursi peserta didik

1 buah/ peserta didik

Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Ukuran sesuai dengan kelompok usia peserta didik dan mendukung pembentukan postur tubuh yang baik, minimum dibedakan dimensinya untuk kelas 1-3 dan kelas 4-6. Desain dudukan dan sandaran membuat peserta didik nyaman belajar.



196


Meja peserta didik

1 buah/ peserta didik

Kuat, stabil, aman dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Ukuran sesuai dengan kelompok usia peserta didik dan mendukung pembentukan postur tubuh yang baik, minimum dibedakan dimensinya untuk kelas 1-3 dan kelas 4-6. Desain memungkinkan kaki peserta didik masuk dengan leluasa ke bawah meja.

Kursi guru 1 buah/guru Kuat, stabil, aman dan mudah dipindahkan. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.

Meja guru 1 buah/guru Kuat. stabil, aman dan mudah dipindahkan. Ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman.

Lemari 1 buah/ruang Kuat, stabil dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan yang diperlukan kelas. Tertutup dan dapat dikunci.

Rak hasil karya peserta didik

1 buah/ruang Kuat, stabil dan aman. Ukuran memadai untuk meletakkan hasil karya seluruh peserta didik yang ada di kelas. Dapat berupa rak terbuka atau lemari

Papan pajang 1 buah/ruang Kuat, stabil dan aman. Ukuran minimum 60 cm x 120 cm.

Peralatan Pendidikan

Alat peraga [lihat daftar sarana laboratorium IPA]

Media Pendidikan

Papan tulis 1 buah/ruang Kuat, stabil dan aman. Ukuran minimum 90 cm x 200 cm. Ditempatkan pada posisi yang memungkinkan seluruh peserta didik melihatnya dengan jelas.



197


Perlengkapan Lain

Tempat sampah

1 buah/ruang

Tempat cuci tangan

1 buah/ruang

Jam dinding 1 buah/ruang

Kotak kontak 1 buah/ruang

Jenis, jumlah dan kualitas perabot yang tersedia di setiap ruang kelas secara periodik diperiksa oleh guru kelas atau pelaksana urusan administrasi sarana dan prasarana. Jika terdapat perabot yang rusak segera diperbaiki, agar tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di kelas. Jika diperlukan peremajaan keseluruhan perabot yang terdapat di ruang kelas, sebaiknya dilakukan pada saat libur sekolah. Peralatan pendidikan berupa alat peraga memerlukan pemakaian dan pemeliharaan yang baik sehingga tetap berfungsi dengan baik dan dapat digunakan dalam jangka waktu lama. Media pendidikan berupa papan tulis yang ukuran dan kualitasnya sudah memenuhi, tetap memerlukan pembersihan dan pemeliharaan agar dapat digunakan dalam waktu yang lebih lama. Perlengkapan lain juga selalu diperiksa untuk memastikan bahwa masih berfungsi dengan baik.

2. Ruang Perpustakaan

a. Ruang perpustakaan berfungsi sebagai tempat kegiatan peserta didik dan guru memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dengan membaca, mengamati, mendengar, dan sekaligus tempat petugas mengelola perpustakaan.

Ruang perpustakaan tidak hanya tempat untuk membaca buku, tetapi juga dapat digunakan sebagai ruang audio visual, dengan mengatur jadwal penggunaan secara bergantian.



198

b. Luas minimum ruang perpustakaan sama dengan luas satu ruang kelas. Lebar minimum ruang perpustakaan adalah 5 m.

Luas ruang kelas minimal untuk satu rombongan belajar 28 siswa adalah = 2 x 28 = 56 m2. Jadi ruang perpustakaan dapat dibuat dengan ukuran 7 m x 8 m atau 5 m x 12 m atau lebih besar.

c. Ruang perpustakaan dilengkapi jendela untuk memberi pencahayaan yang memadai untuk membaca buku.

Ruang perpustakaan terutama memanfaatkan pencahayaan alami dari jendela dengan luas yang cukup, sehingga siswa dan guru dapat melihat dan membaca buku dengan jelas di dalam perpustakaan.

d. Ruang perpustakaan terletak di bagian sekolah yang mudah dicapai.

Ruang perpustakaan mudah dicapai atau dijangkau oleh siswa dan guru, dengan akses penghubung atau ruang sirkulasi yang cukup luas. Hal ini perlu diperhatikan mengingat perpustakaan yang baik adalah perpustakaan yang sering dikunjungi dan dimanfaatkan oleh banyak siswa.

e. Ruang perpustakaan dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 13.

Tabel 13. Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Perpustakaan


a. Buku

a. Buku teks pelajaran

1 eksemplar/mata pelajaran/peserta didik, ditambah 2 eksemplar/mata pelajaran/sekolah

Termasuk dalam daftar buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh Mendiknas dan daftar buku teks muatan lokal yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.



199


b. Buku panduan pendidik

1 eksemplar/mata pelajaran/guru mata pelajaran bersangkutan, ditambah 1 eksemplar/mata pelajaran/sekolah

c. Buku pengayaan

840 judul/sekolah

Terdiri dari 60% non-fiksi dan 40% fiksi. Banyak eksemplar/ sekolah minimum: 1000 untuk 6 rombongan belajar, 1500 untuk 7-12 rombongan belajar, 2000 untuk 13-24 rombongan belajar.

d. Buku referensi

10 judul/sekolah

Sekurang-kurangnya meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, ensiklo-

pedi, buku statistik daerah, buku telepon, kitab undang-undang dan peraturan, dan kitab suci

e. Sumber belajar lain

10 judul/sekolah

Sekurang-kurangnya meliputi majalah, surat kabar, globe, peta, gambar pahlawan nasional, CD pembelajaran, dan alat peraga matematika.

b. Perabot

a. Rak buku

1 set/sekolah

Kuat, stabil, dan aman. Dapat menampung seluruh koleksi dengan b aik. Memungkinkan peserta didik menjangkau koleksi buku dengan mudah.



200


b. Rak majalah

1 buah/sekolah

Kuat, stabil, dan aman. Dapat menampung seluruh koleksi majalah. Memungkinkan peserta didik menjangkau koleksi majalah dengan mudah.

c. Rak surat kabar

1 buah/sekolah

Kuat, stabil, dan aman. Dapat menampung seluruh koleksi surat kabar. Memungkinkan peserta didik menjangkau koleksi surat kabar dengan mudah.

d. Meja baca

10 buah/sekolah

Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Desain memungkinkan kaki peserta didik masuk dengan leluasa ke bawah meja.

e. Kursi baca

10 buah/sekolah

Kuat, stabil, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Desain dudukan dan sandaran membuat peserta didik nyaman belajar.

f. Kursi kerja1 buah/petugas

Kuat, stabil, dan aman. Ukuran yang memadai untuk bekerja dengan nyaman.

g. Meja kerja/ sirkulasi 1 buah/petugas

Kuat. stabil, dan aman. Ukuran yang memadai untuk bekerja dengan nyaman.

h. Lemari katalog

1 buah/sekolah

Kuat, stabil, dan aman. Cukup untuk menyimpan kartu-kartu katalog. Lemari katalog dapat diganti dengan meja untuk menempatkan katalog.



201


i. Lemari

1 buah/sekolah

Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menampung seluruh peralatan untuk pengelolaan perpustakaan. Dapat dikunci.

j. Papan pengu-muman

1 buah/sekolahKuat, stabil, dan aman. Ukuran minimum 1 m2.

k. Meja multi-media 1 buah/sekolah

Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menampung seluruh peralatan multimedia.

c. Media Pendidikan

Peralatan multi-media

1 set/sekolah

Sekurang-kurangnya terdiri dari 1 set komputer (CPU, monitor minimum 15 inci, printer), TV, radio, dan pemutar VCD/DVD.

d. Perlengkapan Lain

a. Buku inventaris 1 buah/sekolah

b. Tempat sampah

1 buah/ruang

c. Jam dinding 1 buah/ruang

d. Kotak kontak 1 buah/ruang

Jumlah buku yang tersedia di perpustakaan senantiasa dipenuhi sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru, sementara jenis buku yang disediakan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi. Jenis, jumlah dan kualitas perabot yang tersedia di ruang perpustakaan secara periodik diperiksa oleh pelaksana urusan administrasi sarana dan prasarana. Jika terdapat perabot yang rusak segera diperbaiki, agar tidak mengganggu pelayanan perpustakaan. Jika diperlukan peremajaan keseluruhan perabot yang terdapat di ruang perpustakaan, sebaiknya dilakukan pada saat libur sekolah. Media pendidikan berupa peralatan multimedia disediakan dengan jumlah dan jenis yang memadai, selalu dipelihara dan dirawat agar dapat berfungsi dengan baik, dan dapat



202

digunakan dalam waktu yang lebih lama. Perlengkapan lain juga selalu diperiksa untuk memastikan bahwa masih berfungsi dengan baik.

3. Laboratorium IPA

a. Laboratorium IPA dapat memanfaatkan ruang kelas.

Jika memungkinkan SD memiliki ruang khusus untuk digunakan sebagai laboratorium IPA. Jika tidak, maka ruang kelas juga dapat digunakan sebagai laboratorium IPA, namun harus ditata sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu pelaksanaan pembelajaran.

b. Sarana laboratorium IPA berfungsi sebagai alat bantu mendukung kegiatan dalam bentuk percobaan.

Pembelajaran IPA seringkali membutuhkan percobaan-percobaan yang lebih memudahkan siswa menguasai apa yang dijelaskan oleh guru di kelas.

c. Setiap SD dilengkapi sarana laboratorium IPA seperti tercantum pada Tabel 14.

Tabel 14. Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Laboratorium IPA


1. Perabot

Lemari 1 buah/sekolah Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan seluruh alat peraga. Tertutup dan dapat dikunci. Dapat memanfaatkan lemari yang terdapat di ruang kelas

2. Peralatan Pendidikan

a. Model kerangka manusia

1 buah/sekolah Tinggi minimum 125 cm. Mudah dibawa.



203

b. Model tubuh manusia

1 buah/sekolah Tinggi minimum 125cm. Dapat di amati dengan mudah oleh selu ruh peserta didik. Dapat dibong kar pasang. Mudah dibawa.

c. Globe 1 buah/sekolah Diameter minimum 40 cm. Memiliki penyangga dan dapat diputar. Dapat memanfaatkan globe yang terdapat di ruang perpustakaan.

d. Model tata surya 1 buah/sekolah Dapat mendemonstrasikan terjadinya fenomena gerhana.

e. Kaca pembesar 6 buah/sekolah

f. Cermin datar 6 buah/sekolah

g. Cermin cekung 6 buah/sekolah

h. Cermin cembung 6 buah/sekolah

i. Lensa datar 6 buah/sekolah

j. Lensa cekung 6 buah/sekolah

k. Lensa cembung 6 buah/sekolah

l. Magnet batang 6 buah/sekolah Dapat mendemonstrasikan gaya magnet.

m. Poster IPA, terdiri dari:

• metamorfosis, • hewan langka, • hewan dilindungi, • tanaman khas

Indonesia, • contoh ekosistem, • sistem-sistem

pernapasan hewan

1 set/sekolah Jelas terbaca dan berwarna, ukuran minimum A1.



204

Kualitas perabot yang tersedia di laboratorium IPA secara periodik diperiksa oleh guru atau pelaksana urusan administrasi sarana dan prasarana. Jika terdapat kerusakan pada perabot segera diperbaiki, agar alat peraga dapat tersimpan dengan baik. Peralatan pendidikan yang tersedia di laboratorium IPA membutuhkan penggunaan dan pemeliharaan yang baik sehingga tetap berfungsi dan dapat digunakan dalam waktu lama. Ukuran kertas A1 = 84 cm x 59,5 cm.

4. Ruang Pimpinan

a. Ruang pimpinan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pengelolaan sekolah/ madrasah, pertemuan dengan sejumlah kecil guru, orang tua murid, unsur komite sekolah/ madrasah, petugas dinas pendidikan, atau tamu lainnya.

Fungsi utama ruang pimpinan SD adalah tempat melakukan kegiatan pengelolaan sekolah. Jika memungkinkan ruang pimpinan dipisahkan dengan ruang tamu atau ruang pertemuan dengan sejumlah kecil warga sekolah ataupun tamu.

b. Luas minimum ruang pimpinan 12 m2 dan lebar minimum 3 m.

Dengan lebar minimum 3 m dan luas minimum 12 m2, ruang pimpinan dapat dirancang dengan ukuran 3 m x 4 m. Jika luas ruang pimpinan hanya 12 m2, maka ruang tersebut hanya dapat digunakan untuk pertemuan kepala sekolah dengan maksimum empat orang tamu. Dengan demikian diupayakan untuk menyediakan ruang pimpinan yang lebih luas dari 12 m2.

c. Ruang pimpinan mudah diakses oleh guru dan tamu sekolah, dapat dikunci dengan baik.

Ruang pimpinan sebaiknya dekat dengan pintu depan atau lobby sekolah, sehingga guru dan tamu yang akan bertemu dengan pimpinan dapat dengan mudah menemukan ruang pimpinan. Ruang pimpinan harus dapat dikunci dengan baik, agar seluruh barang dan dokumen yang berada di dalam ruang pimpinan selalu dalam keadaan aman.



205

d. Ruang pimpinan dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 15.

Tabel 15. Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Pimpinan


1. Perabot

a. Kursi pimpinan

1 buah/ruangKuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.

b. Meja pimpinan

1 buah/ruangKuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman.

c. Kursi dan meja tamu

1 set/ruangKuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk 5 orang duduk dengan nyaman.

d. Lemari

1 buah/ruang

Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan pimpinan sekolah/ madrasah. Tertutup dan dapat dikunci.

e. Papan statistik

1 buah/ruangKuat, stabil, dan aman. Berupa papan tulis berukuran minimum 1 m2.

2. Perlengkapan lain

a. Simbol kenegaraan

1 set/ruangTerdiri dari Bendera Merah Putih, Garuda Pancasila, Gambar Presiden RI, dan Gambar Wakil Presiden Rl.

b. Tempat sampah

1 buah/ruang

c. Mesin ketik/ komputer

1 set/sekolah

d. Filing cabinet1 buah/sekolah

e. Brankas1 buah/sekolah

f. Jam dinding 1 buah/ruang



206

Kualitas perabot yang tersedia di ruang pimpinan secara periodik diperiksa oleh pelaksana urusan administrasi sarana dan prasarana. Jika terdapat kerusakan pada perabot agar segera diperbaiki. Peralatan lain yang tersedia di ruang pimpinan membutuhkan pemeliharaan agar tetap berfungsi dan dapat digunakan dalam waktu lama.

5. Ruang Guru

a. Ruang guru berfungsi sebagai tempat guru bekerja dan istirahat serta menerima tamu, baik peserta didik maupun tamu lainnya.

Di samping mengajar di kelas, guru juga bekerja mempersiapkan materi dan media pembelajaran yang akan digunakan, serta mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan. Di samping itu guru juga sering kali harus menerima tamu, termasuk guru lain, orang tua siswa, bahkan siswa. Untuk itu diperlukan ruang guru yang memadai untuk melaksanakan pekerjaan di luar kelas.

b. Rasio minimum luas ruang guru 4 m2/guru dan luas minimum 32 m2.

Luas minimum 32 m2 hanya berlaku bagi sekolah dengan jumlah guru 8 orang atau kurang, karena 4 m2 x 8 = 32 m2. Jadi jika jumlah guru di suatu SD hanya 6 orang, maka luas ruang guru bukan 4 m2 x 6 = 24 m2, melainkan minimal 32 m2 atau lebih. Jika jumlah guru di suatu SD 10 orang, maka luas ruang guru 4 m2 x 10 = 40 m2, atau lebih luas. Demikian seterusnya setiap penambahan 1 orang guru, luas ruang guru ditambah 4 m2.

c. Ruang guru mudah dicapai dari halaman sekolah ataupun dari luar lingkungan sekolah, serta dekat dengan ruang pimpinan.

Ruang guru sebaiknya berada di bagian tengah dari seluruh kelas yang ada, sehingga dapat dengan mudah dan cepat untuk menjangkau setiap kelas.



207

d. Ruang guru dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 16.

Tabel 16. Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Guru


1. Perabot

a. Kursi kerja 1 buah/guru Kuat, stabil dan aman. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman

b. Meja kerja 1 buah/guru Kuat, stabil, dan aman. Model meja setengah biro. Ukuran memadai untuk menulis, membaca, memeriksa pekerjaan, dan memberikan konsultasi.

c. Lemari 1 buah/guru atau 1 buah digunakan bersama oleh semua guru

Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan guru untuk persiapan dan pelaksanaan pembelajaran. Tertutup dan dapat dikunci.

d. Papan statistik 1 buah/sekolah Kuat, stabil, dan aman. Berupa pa pan tulis berukuran minimum 1 m2.

e. Papan pengumuman

1 buah/sekolah Kuat, stabil, dan aman. Berupa papan tulis berukuran minimum 1 m2.

2. Perlengkapan Lain

a. Tempat sampah 1 buah/ruang

b. Tempat cuci tangan

1 buah/ruang

c. Jam dinding 1 buah/ruang

d. Penanda waktu 1 buah/sekolah



208

Kualitas perabot yang tersedia di ruang guru secara periodik diperiksa oleh pelaksana urusan administrasi sarana dan prasarana. Jika terdapat kerusakan pada perabot agar segera diperbaiki. Peralatan lain yang tersedia di ruang guru membutuhkan pemeliharaan yang baik sehingga tetap berfungsi dengan baik dan dapat digunakan dalam waktu lama.

6. Tempat Beribadah

a. Tempat beribadah berfungsi sebagai tempat warga sekolah melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah.

Tempat beribadah disediakan di sekolah sehingga siswa dapat mengikuti pembiasaan menjalankan ibadah agamanya di lingkungan sekolah. Kegiatan beribadah juga merupakan bagian dari pendidikan moral dan akhlak mulia bagi para siswa.

b. Banyak tempat beribadah sesuai dengan kebutuhan tiap SD, dengan luas minimum 12 m2.

Tempat ibadah disediakan sesuai dengan kebutuhan siswa dan warga sekolah lainnya. Dengan luas minimum tempat ibadah dapat digunakan secara bergantian.

c. Tempat beribadah dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 17.

Tabel 17. Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Tempat Beribadah


1. Perabot

Lemari/rak1 buah/ tempat ibadah

Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan ibadah.



209



a. Perlengkapan ibadah

Disesuaikan dengan kebutuhan.

b. Jam dinding 1 buah/ tempat ibadah

Kualitas perabot yang tersedia di tempat ibadah secara periodik diperiksa oleh pelaksana urusan administrasi sarana dan prasarana. Jika terdapat kerusakan pada perabot agar segera diperbaiki. Perlengkapan lain yang tersedia di tempat ibadah perlu dibersihkan dan dipelihara dengan baik sehingga tetap dapat digunakan sesuai fungsinya dalam waktu lama.

7. Ruang UKS

a. Ruang UKS berfungsi sebagai tempat untuk penanganan dini peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan di sekolah.

Ruang UKS diperlukan karena sewaktu-waktu siswa dapat mengalami gangguan kesehatan di sekolah, misalnya dalam kegiatan olah raga atau sedang bermain. Di samping ruangan dan sarana yang disediakan, sekolah membuat program UKS dengan petugas dan prosedur penanganannya.

b. Ruang UKS dapat dimanfaatkan sebagai ruang konseling.

Ruang UKS umumnya digunakan hanya jika ada siswa yang sakit di sekolah, sehingga untuk memanfaatkan ruang UKS lebih efisien, dapat juga dimanfaatkan sebagai ruang konseling.

c. Luas minimum ruang UKS adalah 12 m2.

Ruang UKS sebaiknya dibuat dengan ukuran 3 m x 4 m atau lebih, sehingga pergerakan orang di dalamnya lebih leluasa. Meskipun lebar minimum tidak dibatasi dalam standar, tetapi kurang tepat jika ukurannya dibuat 2 m x 6 m.



210

d. Ruang UKS dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 11.

Tabel 11. Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang UKS


1. Perabot

a. Tempat tidur 1 set/ruang Kuat, stabil, dan aman.

b. Lemari 1 buah/ruang Kuat, stabil, dan aman. Dapat dikunci.

c. Meja 1 buah/ruang Kuat, stabil, dan aman.

d. Kursi 2 buah/ruang Kuat, stabil, dan aman.


a. Catatan kesehatan peserta didik

1 set/ruang

b. Perlengkapan P3K 1 set/ruang Tidak kadaluarsa.

c. Tandu 1 buah/ruang

d. Selimut 1 buah/ruang

e. Tensimeter 1 buah/ruang

f. Termometer badan 1 buah/ruang

g. Timbangan badan 1 buah/ruang

h. Pengukur tinggi badan

1 buah/ruang

i. Tempat sampah 1 buah/ruang

j. Tempat cuci tangan 1 buah/ruang

k. Jam dinding 1 buah/ruang

Kualitas perabot yang tersedia di ruang UKS secara periodik diperiksa oleh pelaksana urusan administrasi sarana dan prasarana. Jika terdapat kerusakan pada perabot agar segera diperbaiki. Perlengkapan lain yang tersedia di ruang UKS perlu dirawat dan dipelihara dengan baik sehingga tetap dapat digunakan sesuai fungsinya dalam waktu lama.



211

8. Jamban

a. Jamban berfungsi sebagai tempat buang air besar dan/atau kecil.

Banyak sekolah kurang memperhatikan jamban, padahal jamban sangat dibutuhkan demi kesehatan semua orang. Ukuran kebersihan dan kesehatan sekolah/ madrasah terutama ditunjukkan dalam keberadaan jamban.

b. Minimum terdapat 1 unit jamban untuk setiap 60 peserta didik pria, 1 unit jamban untuk setiap 50 peserta didik wanita, dan 1 unit jamban untuk guru. Jumlah minimum jamban setiap sekolah adalah 3 unit.

Jika sebuah sekolah memiliki 6 rombongan belajar di mana siswa pria berjumlah 80 orang dan siswa wanita berjumlah 88 orang, maka diperlukan 5 unit jamban yang terdiri dari:2 unit jamban untuk siswa pria (rumus: 80/60 = 1,33, dibulatkan jadi 2 unit). 2 unit jamban untuk siswa wanita (rumus: 88/50 = 1,76, dibulatkan jadi 2 unit). 1 unit jamban untuk guru.Jika jumlah siswa lebih banyak maka jumlah unit jamban yang dibutuhkan juga bertambah banyak, termasuk jamban untuk guru disesuaikan dengan jumlah guru.

c. Luas minimum 1 unit jamban 2 m2.

Dapat dibuat ukuran 1 m x 2 m, tetapi sebaiknya lebih luas, yakni 1,5 m x 2 m.

d. Jamban harus berdinding, beratap, dapat dikunci, dan mudah dibersihkan.

Perlu diperhatikan kenyamanan dan keamanan orang yang menggunakan jamban, sehingga jamban harus mempunyai



212

dinding dan atap yang kukuh dan tertutup baik, dapat dikunci dengan kuat. Jamban harus selalu dibersihkan dan ditentukan petugas yang membersihkan jamban secara teratur.

e. Tersedia air bersih di setiap unit jamban.

Di setiap jamban disediakan tempat penampung air berupa bak, sehingga orang yang akan menggunakan jamban tidak perlu terlebih dahulu mengambil air dari tempat lain.

f. Jamban dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 19.

Tabel 19. Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Jamban


Perlengkapan

a. Kloset jongkok 1 buah/ruang Saluran berbentuk leher angsa.

b. Tempat air 1 buah/ruang Volume minimum 200 liter. Berisi air bersih.

c. Gayung 1 buah/ruang

d. Gantungan pakaian 1 buah/ruang

e. Tempat sampah 1 buah/ruang

Perlengkapan di dalam jamban selalu dijamin berfungsi dan bersih. Siswa dan guru diberi tanggung jawab untuk sama-sama menjaga kebersihan jamban yang ada di sekolah/ madrasah.

9. Gudang

a. Gudang berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan pembelajaran di luar kelas, tempat menyimpan semen tara peralatan sekolah yang tidak/belum ber fungsi, dan tempat menyimpan arsip sekolah yang telah berusia lebih dari 5 tahun.



213

Diperlukan sebuah gudang di setiap sekolah agar barang-barang yang jarang dipakai tidak disimpan di semba rang tempat. Penyimpanan barang di gudang jangan sampai menjadikan barang lekas rusak. Jadi perlu ada sirkulasi udara di gudang, disamping pembersihan yang dilakukan secara teratur.

b. Luas minimum gudang 18 m2.

Dapat dibuat dengan ukuran 3 m x 6 m atau 4 m x 4,5 m atau lebih luas.

c. Gudang dapat dikunci.

Mengingat barang-barang dan dokumen yang disimpan di gudang adalah barang berharga yang masih dibutuhkan sewaktu-waktu, maka harus terjaga kenyamanan dan keamanannya.

d. Gudang dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 20.

Tabel 20. Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Gudang


Perabot

a. Lemari 1 buah/ruang Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan alat-alat dan arsip berharga.

b. Rak 1 buah/ruang Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan peralatan olahraga, kesenian, dan keterampilan.

Perabot yang ada di gudang diperiksa dan dirawat agar tetap kuat, stabil dan aman untuk menyimpan peralatan sekolah.



214

10. Ruang Sirkulasi

a. Ruang sirkulasi horizontal berfungsi sebagai tempat penghubung antar ruang dalam bangunan sekolah dan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan bermain dan interaksi sosial peserta didik di luar jam pelajaran, terutama pada saat hujan ketika tidak memungkinkan kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung di halaman sekolah.

Ruang sirkulasi bukan seperti ruangan lain yang mempunyai dinding pada keempat sisinya, dapat berupa koridor di depan/belakang/samping ruangan, jalan penghubung antar ruangan, dan tangga. Di luar jam pelajaran sebaiknya siswa berada di luar ruang kelas untuk beraktivitas, sehingga dibutuhkan ruang atau tempat yang luas.

b. Ruang sirkulasi horizontal berupa koridor yang menghubungkan ruang-ruang di dalam bangunan sekolah dengan luas minimum 30 % dari luas total seluruh ruang pada bangunan, lebar minimum adalah 1,8 m, dan tinggi minimum adalah 2,5 m.

Jika luas total seluruh ruangan (tidak hanya ruang kelas) dalam bangunan sekolah = 1200 m2, maka diperlukan koridor seluas 30 % x 1200 = 360 m2. Lebar minimum koridor 1,8 m agar orang dapat berpapasan dengan nyaman. Tinggi minimum koridor 2,5 m agar diperoleh penghawaan yang cukup, di samping itu koridor juga digunakan sebagai jalur perpindahan perabot atau barang lainnya yang membutuhkan ketinggian yang cukup.

c. Ruang sirkulasi horizontal dapat menghubungkan ruang-ruang dengan baik, beratap, serta mendapat pencahayaan dan penghawaan yang cukup.

Dengan ruang sirkulasi yang baik warga sekolah yang menggunakan tempat tersebut tetap nyaman dan aman, bahkan pada saat hujan sekalipun.



215

d. Koridor tanpa dinding pada lantai atas bangunan bertingkat dilengkapi pagar pengaman dengan tinggi 90-110 cm.

Di sepanjang koridor lantai 2 dan lantai 3 harus diberi pagar pengaman dari tembok atau bahan lain yang kuat untuk menghindari orang terjatuh dari lantai atas.

e. Bangunan bertingkat dilengkapi tangga. Bangunan bertingkat dengan panjang lebih dari 30 m dilengkapi minimum dua buah tangga.

Agar tidak berdesakan di tangga maka jumlah tangga harus disediakan cukup.

f. Jarak tempuh terjauh untuk mencapai tangga pada bangunan bertingkat tidak lebih dari 25 m.

Agar tidak terlalu jauh mencapai tangga maka tangga ditempatkan di tengah bangunan, atau disediakan dua tangga masing-masing satu tangga di setiap sudut/ujung bangunan.

g. Lebar minimum tangga adalah 1,5 m, tinggi maksimum anak tangga adalah 17 cm, lebar anak tangga adalah 25-30 cm, dan dilengkapi pegangan tangan yang kokoh dengan tinggi 85-90 cm.

Lebar minimum tangga dimaksudkan agar orang yang naik dapat berpapasan dengan leluasa dengan orang yang turun tangga. Lebar tangga sebaiknya sama dengan lebar trotoar, misalnya 1,8 m. Setiap tangga dilengkapi dengan pegangan yang kokoh agar orang yang membutuhkan pegangan dapat naik dan turun tangga dengan nyaman dan aman. Tinggi maksimum anak tangga dimaksudkan untuk menghindari kesulitan melangkah di tangga bagi siswa, tetapi tidak perlu terlalu rendah karena akan membuat orang menjadi lambat berjalan. Lebar anak tangga tersebut sudah diperkirakan sesuai dengan panjang telapak kaki pada umumnya.



216

h. Tangga yang memiliki lebih dari 16 anak tangga harus dileng-kapi bordes dengan lebar minimum sama dengan lebar tangga.

Bordes adalah lantai datar yang berfungsi untuk orang yang naik dan turun tangga beristirahat sejenak tidak melangkah pada anak tangga. Biasanya untuk setiap tangga yang menghubungkan satu lantai di atasnya disediakan sebuah bordes di tengah.

i. Ruang sirkulasi vertikal dilengkapi pencahayaan dan peng-hawaan yang cukup.

Tangga harus mendapat penerangan dan penghawaan yang cukup untuk menghindari kecelakaan ketika orang menaiki atau menuruni tangga.

11. Tempat Bermain/Berolahraga

a. Tempat bermain/berolahraga berfungsi sebagai area bermain, berolahraga, pendidikan jasmani, upacara, dan kegiatan ekstrakurikuler.

Tempat bermain/berolahraga yang dimaksud terutama berupa lapangan atau tempat terbuka. Tempat tersebut disediakan di setiap sekolah, ditata dengan rapi, dan dipelihara secara rutin sehingga dapat berfungsi dengan baik.

b. Rasio minimum luas tempat bermain/berolahraga 3 m2/peserta didik. Jika banyak peserta didik kurang dari 180 orang, maka luas minimum tempat bermain/berolahraga adalah 540 m2.

Jika jumlah siswa 168 orang (6 rombongan belajar dengan masing-masing 28 siswa per kelas), maka luas minimum tempat bermain/berolahraga adalah 540 m2. Jika jumlah siswa 672 orang (24 rombongan belajar dengan masing-masing 28 siswa per kelas), maka luas minimum tempat bermain/berolahraga adalah 3 x 672 = 2016 m2.



217

c. Di dalam luasan tersebut terdapat tempat berolahraga berukuran 20 m x 15 m yang memiliki permukaan datar, drainase baik, dan tidak terdapat pohon, saluran air, serta benda-benda lain yang mengganggu kegiatan berolahraga.

Meskipun tempat bermain/berolahraga merupakan satu lapangan, namun perlu disediakan tempat khusus untuk berolahraga. Tempat berolahraga dapat digunakan untuk bermain ketika tidak ada kegiatan olahraga.

d. Sebagian tempat bermain ditanami pohon penghijauan.

Siswa yang sedang bermain memerlukan oksigen yang dapat diperoleh melalui pohon atau tanaman. Di samping itu siswa juga memerlukan tempat istirahat dan berteduh.

e. Tempat bermain/berolahraga diletakkan di tempat yang paling sedikit mengganggu proses pembelajaran di kelas.

Harus tetap diperhatikan agar suara yang timbul dari kegiatan bermain dan berolahraga tidak mengganggu konsentrasi siswa yang sedang belajar di kelas.

f. Tempat bermain/berolahraga tidak digunakan untuk tempat parkir.

Jika diperlukan tempat parkir, maka tidak diperkenankan untuk menggunakan tempat bermain dan berolahraga. Di sam ping mempersempit tempat bermain/berolahraga, kendaraan dapat menimbulkan polusi yang mengganggu kesehatan siswa.

g. Tempat bermain/berolahraga dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 21.



218

Tabel 21. Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Tempat Bermain/Berolahraga


1. Peralatan Pendidikan

a. Tiang bendera 1 buah/sekolah Tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Bendera 1 buah/sekolah Ukuran sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Peralatan bola voli 1 set/sekolah Minimum 6 bola.

d. Peralatan sepak bola

1 set/sekolah Minimum 6 bola.

e. Peralatan senam 1 set/sekolahMinimum matras, peti loncat, tali loncat, simpai, bola plastik, tongkat.

f. Peralatan atletik 1 set/sekolahMinimum Iembing, cakram, peluru, tongkat estafet, dan bak loncat.

g. Peralatan seni budaya

1 set/sekolah Disesuaikan dengan potensi masing-masing SD.

h. Peralatan ketrampilan

1 set/sekolah Disesuaikan dengan potensi masing-masing SD.


a. Pengeras suara 1 set/sekolah

b. Tape recorder 1 buah/sekolah

Sarana yang digunakan di tempat bermain/berolahraga sebagian tetap berada di lapangan, seperti tiang bendera dan bak loncat, sedangkan sebagian besar lainnya harus segera disimpan di gudang agar tetap dapat berfungsi dengan baik untuk jangka waktu yang lama. Sekolah dapat menugaskan siswa secara bergantian untuk bertanggung jawab melakukan penyimpanan sarana tersebut.


219

BAB VI

STANDAR PENGELOLAAN

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dijelaskan bahwa standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan (pasal 1 ayat 9).

Selanjutnya pada pasal 49 disebutkan bahwa:(1) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar

dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

(2) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

Standar pengelolaan yang dibahas dalam buku ini adalah pengelolaan oleh satuan pendidikan, yang terbagi dalam lima bagian,



220

yakni: perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi manajemen.

Dalam bab ini dijelaskan aspek apa saja yang dikandung dalam standar pengelolaan, penjelasan lebih operasional dari masing-masing aspek, serta strategi dan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan oleh pengelola sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan untuk memenuhi standar tersebut.


STANDAR PENGELOLAAN

221

A. PERENCANAAN PROGRAM

1. Visi Sekolah

a. Sekolah merumuskan dan menetapkan visi serta mengembangkannya.

Sejak awal pendirian sekolah, pengelola sekolah merumuskan visi yang berlaku khusus untuk sekolah tersebut. Visi tersebut dapat dikembangkan atau ditingkatkan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan yang terjadi baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat.

b. Visi sekolah:

1) Dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang.

Warga sekolah dan pihak-pihak yang terkait dilibatkan secara aktif dalam merumuskan visi sekolah, sehingga semua pihak memiliki kesepahaman tentang kondisi sekolah yang diharapkan pada masa yang akan datang.

2) Mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan.

Visi sekolah dijadikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan, dalam berpikir dan bertindak sesuai dengan perannya masing-masing. Semua rencana dan pelaksanaan kegiatan sekolah diarahkan untuk mewujudkan visi sekolah.

3) Dirumuskan berdasar masukan dari berbagai warga sekolah dan pihak-pihak yang berkepentingan, selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional.



222

Sebelum merumuskan visi, pengelola sekolah meminta masukan dari berbagai pihak yang terkait, sehingga semua pihak merasa memiliki dan bersama-sama mengambil peran dalam mewujudkan visi tersebut. Visi sekolah dirumuskan selaras dengan visi lembaga di atasnya dan visi pendidikan nasional. Lembaga di atas sekolah dapat berupa Yayasan, dan/atau Dinas Pendidikan Kabupaten/kota. Jadi visi sekolah hendaknya selaras dengan visi Yayasan, visi Dinas Pendidikan, dan visi Kemendiknas. Visi pendidikan nasional saat ini adalah: Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

4) Diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah dengan memperhatikan masukan komite sekolah.

Penetapan rumusan visi sekolah tidak hanya dilakukan oleh kepala sekolah atau pengelola sekolah, tetapi ditetapkan dalam rapat dewan guru. Hal ini perlu dilakukan agar semua guru merasa memiliki dan berupaya memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari perwujudan visi tersebut.

5) Disosialisasikan kepada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan.

Visi yang telah dirumuskan selanjutnya ditulis dan ditampilkan di tempat-tempat yang mudah dibaca di sekolah. Misalnya di lobby sekolah, di ruang kepala sekolah, di ruang rapat, dan ruang pertemuan guru dan orang tua atau aula sekolah. Pada setiap awal tahun ajaran baru visi sekolah disosialisasikan kepada siswa baru dan orang tua atau wali siswa.


STANDAR PENGELOLAAN

223

6) Ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.

Jika dianggap perlu visi sekolah dapat dirumuskan kembali sehingga berubah dari rumusan sebelumnya. Pertimbangan pertama adalah jika sekolah/ madrasah telah mencapai visi sebelumnya sehingga diperlukan peningkatan atau perluasan visi untuk periode waktu yang akan datang. Pertimbangan kedua adalah perkembangan dan tantangan yang terjadi di masyarakat.

2. Misi Sekolah

a. Sekolah merumuskan dan menetapkan misi serta mengembangkannya

Sesuai dengan visi yang telah dirumuskan, pengelola sekolah merumuskan misi sekolah yang bersangkutan. Misi tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan yang terjadi baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat.

b. Misi sekolah:

1) Memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Setiap misi yang dirumuskan mengarah pada perwujudan visi sekolah dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (pasal 3) disebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.



224

2) Merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Misi yang dirumuskan harus dapat diukur pencapaiannya, baik dari segi kualitas maupun batas waktu yang direncanakan. Pada waktu yang direncanakan diharapkan misi tersebut telah terlaksana atau telah mencapai target yang ditetapkan.

3) Menjadi dasar program pokok sekolah.

Misi sekolah dijadikan dasar dalam setiap perencanaan program pokok sekolah. Artinya setiap program yang direncanakan dan akan dilaksanakan disusun berdasarkan misi sekolah.

4) Menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan oleh sekolah.

Kualitas sekolah terutama diukur melalui proses dan hasil pendidikan yang diselenggarakan. Proses pendidikan mencakup pelayanan terhadap siswa, baik di dalam maupun di luar kelas. Selanjutnya hasil pendidikan paling tepat jika diukur dari mutu lulusan dari sekolah tersebut. Mutu lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki dan ditampilkan oleh para lulusan. Oleh karena itu ukuran keberhasilan pendidikan ini harus tercermin dalam rumusan misi setiap sekolah.

5) Memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan program sekolah/ madrasah.

Rumusan misi sekolah memuat pernyataan tentang program-program utama yang akan diselenggarakan, baik secara umum maupun khusus. Misi sekolah/ madrasah akan menjadi dasar dan arah perencanaan program yang akan dikembangkan.


STANDAR PENGELOLAAN

225

6) Memberikan keluwesan dan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan unit sekolah yang terlibat.

Meskipun misi sekolah dirumuskan dengan pernyataan tentang program, tetapi tidak bersifat mutlak, sehingga tetap terbuka berbagai kemungkinan bentuk kegiatan yang akan direncanakan dan dilaksanakan oleh setiap unit dalam satu sekolah. Rumusan misi tidak menutup kemungkinan dilakukan berbagai kegiatan yang berbeda, tetapi tetap dalam rangka mencapai visi dan misi yang sama.

7) Dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah.

Penetapan rumusan misi sekolah tidak hanya dilakukan oleh kepala sekolah atau pengelola sekolah, tetapi ditetapkan dalam rapat dewan guru. Hal ini perlu dilakukan agar semua guru merasa memiliki dan berupaya memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana misi tersebut.


Misi yang telah dirumuskan selanjutnya ditulis dan ditampilkan di tempat-tempat yang mudah dibaca di sekolah. Misalnya di lobi sekolah, di ruang kepala sekolah, di ruang rapat, dan ruang pertemuan guru dan orang tua atau aula sekolah. Umumnya misi ditampilkan bersama dengan visi sekolah. Pada setiap awal tahun ajaran baru misi sekolah disosialisasikan kepada siswa baru dan orang tua atau wali siswa.

9) Ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.

Sama seperti visi, misi sekolah juga dapat dirumuskan kembali sehingga berubah dari rumusan sebelumnya. Pertimbangan pertama adalah jika misi sekolah/ madrasah telah berubah,



226

sehingga diperlukan penyesuaian misi untuk periode waktu yang akan datang. Pertimbangan kedua adalah perkembangan dan tantangan yang terjadi di masyarakat.

3. Tujuan Sekolah

a. Sekolah merumuskan dan menetapkan tujuan serta mengembangkannya.

Sesuai dengan misi yang telah dirumuskan, sekolah merumuskan tujuan penyelenggaraan sekolah tersebut. Tujuan tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kemajuan yang telah dicapai oleh sekolah.

b. Tujuan sekolah:

1) Menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah (empat tahunan).

Tujuan sekolah ditentukan dengan perhitungan akan dapat dicapai dalam kurun waktu paling lama empat tahun. Setelah tujuan tersebut tercapai, maka sekolah/ madrasah akan mengembangkan dan merumuskan tujuan yang lebih tinggi atau lebih besar yang diperkirakan dapat dicapai empat tahun berikutnya. Upaya mencapai tujuan empat tahun ini tergambar dalam rencana kerja jangka menengah atau rencana kerja empat tahunan sekolah.

2) Mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Tujuan sekolah dirumuskan berdasarkan visi dan misi sekolah, serta sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Jika visi dan misi sudah dirumuskan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, maka tujuan sekolah tentu sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Tujuan sekolah juga harus relevan dengan kebutuhan masyarakat, baik lokal, nasional, bahkan


STANDAR PENGELOLAAN

227

internasional, karena pada dasarnya sekolah diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sumber daya manusia yang berkualitas.

3) Mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh sekolah/ madrasah dan Pemerintah.

Indikator utama tercapainya tujuan sekolah adalah terpenuhi atau terlampauinya standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu rumusan tujuan sekolah harus mengacu pada standar kompetensi lulusan.

4) Mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah.

Penetapan tujuan sekolah tidak hanya dilakukan oleh kepala sekolah/ madrasah atau pengelola sekolah, tetapi ditetapkan dalam rapat dewan guru. Hal ini perlu dilakukan agar semua guru memahami dan bertanggung jawab mencapai tujuan sekolah, secara individu maupun bersama-sama. Dalam perumusan tujuan ini juga dipertimbangkan masukan dari komite sekolah sebagai perwakilan dari masyarakat dan orang tua siswa.


Tujuan sekolah disosialisasikan kepada warga sekolah dan pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan sekolah tersebut. Dengan demikian setiap warga sekolah dapat diyakinkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan merupakan upaya mencapai tujuan sekolah. Pada setiap awal tahun ajaran baru tujuan sekolah disosialisasikan kepada siswa baru dan orang tua atau wali siswa.



228

4. Rencana Kerja Sekolah

a. Sekolah membuat:

1) Rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan.

Rencana kerja jangka menengah memuat tujuan sekolah dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kegiatan yang direncanakan menyangkut seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan yang ideal. Sebagai acuan dapat digunakan delapan komponen standar nasional pendidikan yang berlaku.

2) Rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKA-S/M) dilaksanakan berdasarkan rencana jangka menengah.

Tercapainya tujuan jangka menengah dapat diupayakan secara bertahap melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun. Rencana kerja tahunan merupakan bagian dari rencana kerja menengah yang dilaksanakan selama empat tahun ajaran. Dalam setiap rencana kerja tahunan terlihat target yang ingin dicapai setiap tahun, yang mengarah pada pencapaian target jangka menengah atau empat tahun.

b. Rencana kerja jangka menengah dan tahunan sekolah:

1) Disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah dan disahkan berlakunya oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. Pada sekolah swasta rencana kerja ini disahkan berlakunya oleh penyelenggara sekolah.


STANDAR PENGELOLAAN

229

Rencana kerja sekolah, baik jangka menengah maupun tahunan, harus disetujui oleh rapat dewan guru. Dengan demikian diharapkan guru sebagai pihak yang berperan penting dalam pencapaian tujuan sekolah akan dapat dengan sungguh-sungguh berupaya mencapai tujuan tersebut.

2) Dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait.

Dokumen rencana kerja sekolah disusun dan ditulis dengan rapi, serta diadministrasikan dengan baik, sehingga dapat dengan mudah digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan berbagai kegiatan sekolah. Dokumen tersebut juga perlu digunakan sebagai alat evaluasi untuk mengetahui sejauhmana kegiatan telah dilaksanakan, dan apakah telah mencapai tujuan yang diharapkan.

c. Rencana kerja empat tahun dan tahunan disesuaikan dengan persetujuan rapat dewan pendidik dan pertimbangan komite sekolah.

Rencana kerja sekolah, baik jangka menengah maupun tahunan, harus disetujui oleh rapat dewan guru. Sebelum ditetapkan menjadi rencana kerja, sekolah/ madrasah meminta pertimbangan dari komite sekolah tentang rencana kerja tersebut. Pertimbangan tersebut disampaikan dalam rapat dewan guru yang diselenggarakan khusus untuk menetapkan rencana kerja sekolah.

d. Rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaan sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Rencana kerja tahunan yang sudah disahkan, digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sekolah selama satu tahun berjalan. Dalam pengelolaan sekolah/ madrasah diharapkan tercipta kemandirian pengelolaan melalui manajemen berbasis sekolah,



230

kerja sama dengan berbagai mitra sekolah, partisipasi dari semua pihak, keterbukaan dalam pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban kerja maupun keuangan.

e. Rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai:

1) Kesiswaan.

Ketentuan mengenai kesiswaan antara lain memuat jumlah siswa per kelas dan jumlah siswa di sekolah, hak dan kewajiban siswa, dan penerapan tata tertib siswa.

2) Kurikulum dan kegiatan pembelajaran.

Ketentuan mengenai kurikulum dan kegiatan pembelajaran antara lain memuat dokumen dan penjelasan tentang kurikulum yang digunakan, dan daftar kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan.

3) Pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya.

Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya antara lain memuat jumlah dan penugasan guru dan tenaga kependidikan, serta rencana kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan kualitas SDM sekolah.

4) Sarana dan prasarana.

Ketentuan mengenai sarana dan prasarana antara lain memuat inventaris, pemanfaatan, perawatan dan pengembangan atau penambahan sarana dan prasarana sekolah.

5) Keuangan dan pembiayaan.

Ketentuan mengenai keuangan dan pembiayaan antara lain memuat rencana sumber pembiayaan dan rencana pemanfaatan dana, serta sistem pembukuan dan pertanggungjawaban yang akan dilakukan.


STANDAR PENGELOLAAN

231

6) Budaya dan lingkungan sekolah.

Ketentuan mengenai budaya dan lingkungan sekolah antara lain memuat tentang budaya yang ditanamkan dalam kehidupan di sekolah dan lingkungan masyarakat sekitar. Kegiatan ini dapat berupa kegiatan budaya bersih dan sehat, atau budaya kekeluargaan dan gotong royong.

7) Peran serta masyarakat dan kemitraan.

Ketentuan mengenai peran serta masyarakat dan kemitraan antara lain memuat tentang peran serta masyarakat dan mitra sekolah dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai kegiatan sekolah. Peran serta masyarakat bukan hanya dalam hal mendukung biaya penyelenggaraan pendidikan, tetapi dapat berupa pemikiran, tenaga, dan kerja sama penyelenggaraan kegiatan sekolah.

8) Rencana-rencana kerja lain yang mengarah kepada peningkatan dan pengembangan mutu.

Ketentuan tesebut antara lain memuat rencana kegiatan lain yang ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan program baru.

B. PELAKSANAAN RENCANA KERJA

1. Pedoman Sekolah

a. Sekolah membuat dan memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait.

Pedoman atau peraturan sekolah dibuat berupa dokumen tertulis atau buku kecil yang terpisah satu sama lain, dan disosialisasikan kepada semua pihak yang berkepentingan. Misalnya tata tertib



232

sekolah disosialisasikan kepada guru, karyawan, siswa, dan orang tua atau wali siswa.

b. Perumusan pedoman sekolah:

1) Mempertimbangkan visi, misi dan tujuan sekolah.

Pedoman sekolah dirumuskan dengan tujuan agar sekolah dapat dikelola dengan baik untuk mencapai visi, misi dan tujuan sekolah. Oleh karena itu pedoman dirumuskan sejalan dengan visi, misi dan tujuan sekolah/ madrasah.

2) Ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Pedoman yang sudah dirumuskan oleh sekolah tidak harus berlaku selamanya. Bila dianggap perlu dapat diubah dan disempurnakan sejalan dengan perkembangan yang terjadi. Misalnya dua tahun sekali dilakukan peninjauan dan jika diperlukan dilakukan penyempurnaan. Setiap perubahan disosialisasikan kepada semua pihak terkait.

c. Pedoman pengelolaan sekolah meliputi:

1) Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).

KTSP disusun dan didokumentasikan dengan lengkap, sehingga mudah untuk dibaca dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran oleh kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan.

2) Kalender pendidikan/akademik.

Kalender pendidikan dibuat dengan lengkap dan mudah dipahami oleh siswa, guru, dan karyawan. Kalender pendidikan diumumkan di tempat-tempat yang mudah dibaca, dan juga disimpan sebagai dokumen yang sewaktu-waktu akan dibutuhkan pada periode berikutnya.


STANDAR PENGELOLAAN

233

3) Struktur organisasi sekolah.

Sekolah membuat struktur organisasi sesuai kebutuhan tugas pengelolaan sekolah. Di samping struktur organisasi dan personel yang menduduki posisi dalam struktur organisasi tersebut, juga diuraikan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

4) Pembagian tugas di antara guru.

Sekolah memiliki pedoman tertulis tentang pembagian tugas guru. Pedoman ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan tugas masing-masing guru pada awal tahun pelajaran baru. Termasuk dalam peraturan ini kewajiban minimal mengajar guru yang mendapat tugas lain, seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, dan guru bimbingan dan konseling.

5) Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan.

Sekolah juga memiliki pedoman tertulis tentang pembagian tugas setiap tenaga kependidikan. Pedoman ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan tugas masing-masing tenaga kependidikan pada setiap awal tahun pelajaran baru.

6) Peraturan akademik.

Sekolah memiliki peraturan akademik secara tertulis, terutama yang mengatur tentang penerimaan siswa, pelaksanaan pembelajaran, kewajiban guru dan siswa, penilaian, kenaikan kelas, kelulusan, perpindahan, dan lain-lain.

7) Tata tertib sekolah.

Sekolah memiliki dokumen tata tertib serta melaksanakan tata tertib tersebut dengan konsisten. Tata tertib sekolah umumnya mencakup tata tertib siswa dan tata tertib karyawan (terutama guru dan tenaga kependidikan). Di dalam tata tertib sekolah dicantumkan hal-hal yang diharuskan dan hal-hal yang dilarang, serta sanksi bagi orang yang melanggar tata tertib tersebut.



234

8) Kode etik sekolah.

Sekolah memiliki dokumen kode etik dan melaksanakannya dengan konsisten. Kode etik sekolah umumnya mencakup tata krama kehidupan sosial di sekolah yang diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif dalam mendukung pendidikan sikap moral dan budi pekerti siswa.

9) Biaya operasional sekolah.

Sekolah memiliki pedoman tertulis tentang pengelolaan biaya operasional sekolah. Pedoman dimaksud mencakup sumber-sumber biaya, jenis dan jumlah pengeluaran yang diperbolehkan, sistem pembukuan dan laporan pertanggungjawaban keuangan sekolah.

d. Pedoman sekolah berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan operasional.

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan di sekolah harus mengacu pada pedoman tersebut. Untuk itu semua pedoman perlu disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah/ madrasah. Dengan demikian setiap warga sekolah dapat memahami dan mematuhi pedoman yang terdapat di sekolah tersebut.

e. Pedoman pengelolaan KTSP, kalender pendidikan dan pembagian tugas pendidik dan tenaga kependidikan dievaluasi dalam skala tahunan, sementara lainnya dievaluasi sesuai kebutuhan.

Semua pedoman yang telah digunakan di sekolah perlu dievaluasi, dan jika perlu diubah atau disempurnakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Khusus pedoman pengelolaan KTSP, kalender pendidikan dan pembagian tugas pendidik dan tenaga kependidikan harus dievaluasi setiap tahun, yakni pada akhir tahun ajaran.

Sementara pedoman lainnya dapat dievaluasi sesuai kebutuhan.


STANDAR PENGELOLAAN

235

2. Struktur Organisasi Sekolah

a. Struktur organisasi sekolah berisi tentang sistem penyelenggaraan dan administrasi yang diuraikan secara jelas dan transparan.

Struktur organisasi bukan hanya berupa bagan tentang susunan pengelola dan hubungan antar bagian. Dokumen struktur organisasi meliputi sistem penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan.

b. Semua pimpinan, pendidik, dan tenaga kependidikan mempunyai uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas tentang keseluruhan penyelenggaraan dan administrasi sekolah.

Dalam dokumen struktur organisasi diuraikan dengan jelas apa saja tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap penyelenggara sekolah, serta hubungan antar bagian dalam pelaksanaan tugas.

c. Pedoman yang mengatur tentang struktur organisasi sekolah:1) Memasukkan unsur staf administrasi dengan wewenang dan

tanggung jawab yang jelas untuk menyelenggarakan adminis-trasi secara optimal.

Dalam dokumen struktur organisasi diuraikan dengan jelas apa saja tugas, wewenang dan tanggung jawab staf administrasi, serta hubungannya dengan bagian lain dalam organisasi sekolah tersebut.

2) Dievaluasi secara berkala untuk melihat efektivitas mekanisme kerja pengelolaan sekolah.

Struktur organisasi perlu dievaluasi setiap tahun, yakni pada akhir tahun ajaran. Dengan melakukan evaluasi akan diketahui hal-hal yang menghambat peningkatan mutu pelayanan sekolah, sehingga dapat disempurnakan pada tahun ajaran berikutnya.



236

3) Diputuskan oleh kepala sekolah dengan mempertimbangkan pendapat dari komite sekolah.

Pedoman yang mengatur struktur organisasi ditetapkan oleh kepala sekolah, meskipun dalam struktur tersebut terdapat jabatan kepala sekolah. Keputusan diambil setelah ada masukan dari komite sekolah.

3. Pelaksanaan Kegiatan Sekolah

a. Kegiatan sekolah:1) Dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan.

Dalam rencana kerja tahunan antara lain telah ditentukan tujuan kegiatan, sasaran atau peserta, waktu pelaksanaan, alokasi biaya, dan indikator keberhasilan. Dengan demikian kegiatan sekolah didasarkan pada rencana kerja tersebut.

2) Dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan yang didasarkan pada ketersediaan sumber daya yang ada.

Kepala sekolah menunjuk penanggung jawab setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, dengan pertimbangan kemampuan, ketersediaan waktu, dan pemerataan tanggung jawab sumberdaya yang ada di sekolah tersebut. Penunjukan ini dibuat dalam bentuk surat keputusan.

b. Pelaksanaan kegiatan sekolah yang tidak sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan perlu mendapat persetujuan melalui rapat dewan pendidik dan komite sekolah.

Jika terdapat kegiatan yang akan dilaksanakan berbeda dengan rencana kerja tahunan, maka perlu diadakan rapat khusus yang dihadiri oleh dewan guru dan komite sekolah/ madrasah. Kepala sekolah menyampaikan alasan dan pertimbangan yang menyebabkan perubahan rencana tersebut. Selanjutnya kegiatan tersebut baru dapat dilaksanakan jika rapat menyetujui perubahan yang diajukan.


STANDAR PENGELOLAAN

237

c. Kepala sekolah mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan bidang akademik pada rapat dewan pendidik dan bidang non-akademik pada rapat komite sekolah dalam bentuk laporan pada akhir tahun ajaran yang disampaikan sebelum penyusunan rencana kerja tahunan berikutnya.

Kepala sekolah menyusun laporan dari seluruh kegiatan sekolah dalam satu tahun pada setiap akhir tahun ajaran, dan dilaporkan kepada berbagai pihak terkait, terutama dewan guru, komite sekolah, Dinas Pendidikan, dan Yayasan. Laporan pelaksanaan pengelolaan bidang akademik disampaikan pada rapat dewan guru, sedangkan laporan pelaksanaan pengelolaan bidang non-akademik disampaikan pada rapat komite sekolah.

4. Bidang Kesiswaan

a. Sekolah menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional mengenai proses penerimaan peserta didik yang meliputi:1) Kriteria calon peserta didik SD:

Berusia sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun, pengecualian terhadap usia peserta didik yang kurang dari 6 (enam) tahun dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari pihak yang berkompeten, seperti konselor sekolah maupun psikolog.

Syarat utama dalam penerimaan siswa SD kelas 1 adalah usia calon siswa. Usia enam tahun dipandang sebagai usia yang secara umum dapat mengikuti pendidikan dasar SD.

2) Penerimaan peserta didik sekolah dilakukan:a) Secara obyektif, transparan, dan akuntabel sebagaimana

tertuang dalam aturan sekolah.

Sekolah memiliki aturan tertulis tentang penerimaan siswa. Aturan tersebut disusun sedemikian rupa sehingga dalam pelaksanaannya penerimaan siswa berlangsung



238

secara obyektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerimaan siswa diumumkan secara terbuka sehingga masyarakat dapat dengan mudah membaca dan mengikutinya.

b) Tanpa diskriminasi atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi bagi SD penerima subsidi dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Mengingat pendidikan itu sendiri bersifat universal, maka seharusnya penerimaan siswa juga harus bebas dari pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial, dan kemampuan ekonomi calon siswa.

c) Sesuai dengan daya tampung sekolah.

Daya tampung sekolah didasarkan pada jumlah dan ukuran ruangan, jumlah sarana pembelajaran, dan jumlah guru dan tenaga kependidikan. Setiap tahun sekolah menerima siswa baru setelah mengetahui jumlah siswa yang naik kelas.

3) Orientasi peserta didik baru yang bersifat akademik dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan dengan pengawasan guru.

Orientasi siswa ditujukan untuk memperkenalkan program dan fasilitas pendidikan yang tersedia di sekolah, serta pedoman atau petunjuk yang diperlukan siswa untuk dapat mengikuti dengan baik seluruh kegiatan pendidikan di sekolah tersebut.

b. Sekolah:1) Memberikan layanan konseling kepada peserta didik.

Sekolah menyediakan program layanan konseling bagi siswa, dengan menyediakan guru, ruangan dan petunjuk layanan konseling. Bagi siswa yang menghadapi kesulitan dalam


STANDAR PENGELOLAAN

239

mengikuti pembelajaran dengan baik, perlu diberikan layanan konseling belajar. Disamping konseling belajar, jika diperlukan sekolah/ madrasah juga dapat melayani pribadi, konseling sosial, dan konseling karir.

2) Melaksanakan kegiatan ekstra dan kokurikuler untuk para peserta didik.

Kegiatan ekstra dan kokurikuler direncanakan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sebagaimana kegiatan lainnya, karena kegiatan ini merupakan bagian integral dari seluruh kegiatan sekolah.

3) Melakukan pembinaan prestasi unggulan.

Sekolah memiliki program pembinaan bagi siswa yang memiliki keunggulan dalam berbagai bidang.

4) Melakukan pelacakan terhadap alumni.

Sekolah menjalin komunikasi dengan alumni untuk melaporkan kegiatan-nya di lembaga pendidikan yang lebih tinggi atau di tempat kerjanya. Informasi tentang keberadaan alumni ini didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan.

5. Bidang Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran

a. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

1) Sekolah menyusun KTSP.

Penyusunan KTSP merupakan suatu keharusan bagi sekolah, karena penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah harus diawali dengan adanya kurikulum yang dimiliki sendiri oleh sekolah tersebut.



240

2) Penyusunan KTSP memperhatikan Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan peraturan pelaksanaannya.

Sebelum menyusun KTSP, kepala sekolah dan seluruh guru mempelajari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan peraturan pelaksanaannya, serta Panduan Penyusunan KTSP yang diterbitkan oleh BSNP.

3) KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi sekolah, potensi atau karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik.

Salah satu ciri khas dari KTSP adalah kurikulum tersebut disusun secara khusus sesuai dengan kondisi atau karakteristik siswa dan sekolah yang bersangkutan. Dengan demikian KTSP di suatu sekolah kemungkinan besar tidak sesuai diterapkan di sekolah lain.

4) Kepala Sekolah bertanggung jawab atas tersusunnya KTSP.

Meskipun dalam penyusunan KTSP dibentuk tim pengembang yang terdiri dari para guru yang adakalanya dikoordinir oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum, penyusunan KTSP tetap menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh kepala sekolah.

5) Setiap guru bertanggung jawab menyusun silabus setiap mata pelajaran yang diampunya sesuai dengan Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, dan Panduan Penyusunan KTSP.

Silabus mata pelajaran disusun oleh guru yang akan mengajarkan mata pelajaran tersebut, dengan mengandalkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki guru bersangkutan. Dengan menyusun sendiri silabus mata pelajaran yang akan diampu, diharapkan guru tersebut akan dapat dengan mudah menjabarkannya dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) serta menerapkannya dalam proses pembelajaran.


STANDAR PENGELOLAAN

241

6) Dalam penyusunan silabus, guru dapat bekerja sama dengan Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), atau Perguruan Tinggi.

Kerja sama dengan KKG, MGMP, LPMP atau PT dapat dilaksanakan dengan koordinasi kepala sekolah. Silabus yang disusun oleh guru tetap harus disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik sekolah masing-masing.

7) Penyusunan KTSP tingkat SD dikoordinasi, disupervisi, dan difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Khusus untuk penyusunan KTSP Pendidikan Agama (PA) tingkat SD dikoordinasi, disupervisi, dan difasilitasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Sekolah melaporkan penyusunan KTSP, sehingga pihak terkait di atas mengetahui dan melakukan supervisi dan fasilitasi terhadap penyusunan KTSP di sekolah tersebut.

8) Penyusunan KTSP tingkat MI dikoordinasi, disupervisi, dan difasilitasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Madrasah melaporkan penyusunan KTSP, agar pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mengetahui dan melakukan supervisi dan fasilitasi terhadap penyusunan KTSP di madrasah tersebut.

b. Kalender Pendidikan

1) Sekolah menyusun kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur.

Kalender pendidikan untuk satu tahun ajaran berikutnya disusun setiap akhir tahun ajaran. Jumlah hari dan jam belajar efektif dihitung sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan sekolah.



242

2) Penyusunan kalender pendidikan/akademik:a) Didasarkan pada Standar Isi.

Penentuan jumlah jam dan hari efektif dalam satu semester dan satu tahun pelajaran disesuaikan dengan struktur kurikulum untuk masing-masing jenis dan jenjang pendidikan yang terdapat dalam Standar Isi.

b) Berisi mengenai pelaksanaan aktivitas sekolah selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan.

Di samping kalender pendidikan selama satu tahun, juga disusun kalender kegiatan dalam satu semester dan per bulan bahkan per minggu. Dengan adanya kalender kegiatan yang dibuat rinci untuk periode satu tahun ajaran, maka sekolah akan dapat mempersiapkan dan melaksanakan setiap kegiatan yang dijadwalkan dengan lebih baik.

c) Diputuskan dalam rapat dewan pendidik dan ditetapkan oleh kepala sekolah/ madrasah.

Kalender pendidikan setiap tahun disusun, dibahas dan disepakati dalam rapat dewan guru sebelum memasuki tahun ajaran baru. Dengan keikutsertaan dalam merumuskan kalender pendidikan diharapkan semua guru akan mempersiapkan diri untuk berperan aktif melaksanakan seluruh kegiatan dalam kalender tersebut. Kalender pendidikan yang sudah disepakati dalam rapat dewan guru tersebut selanjutkan ditetapkan dan ditandatangani oleh kepala sekolah.

3) Sekolah menyusun jadwal penyusunan KTSP.

Penyusunan KTSP dicantumkan dalam kalender kegiatan sekolah setiap tahun, karena KTSP perlu ditinjau dan disempurnakan setiap tahun.


STANDAR PENGELOLAAN

243

4) Sekolah menyusun mata pelajaran yang dijadwalkan pada semester gasal, dan semester genap.

Pembagian mata pelajaran yang diberikan di sekolah disusun sekaligus untuk semester gasal (ganjil) dan semester genap dan untuk setiap kelas, sehingga untuk SD disusun sekaligus mata pelajaran untuk 12 semester.

c. Program Pembelajaran

1) Sekolah menjamin mutu kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dan program pendidikan tambahan yang dipilihnya.

Penjaminan mutu kegiatan pembelajaran dan program pendidikan tambahan diupayakan melalui perencanaan yang disusun sesuai dengan ketentuan atau pedoman, dan pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Penjaminan ini dikoordinir dan dipantau oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum.

2) Kegiatan pembelajaran didasarkan pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan peraturan pelaksanaannya, serta Standar Proses dan Standar Penilaian.

Pembelajaran dalam tahap perencanaan didasarkan pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan peraturan pelaksanaannya. Pembelajaran dalam tahap pelaksanaan didasarkan pada Standar Proses. Pembelajaran dalam tahap evaluasi didasarkan pada Standar Penilaian.

3) Mutu pembelajaran di sekolah dikembangkan dengan:a) Model kegiatan pembelajaran yang mengacu pada Standar

Proses.

Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar



244

proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan, sehingga dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan model kegiatan pembelajaran.

b) Melibatkan peserta didik secara aktif, demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong kreativitas, dan dialogis.

Pembelajaran yang baik melibatkan siswa secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian. Dengan demikian para siswa diperlakukan sebagai subyek yang mengalami sendiri proses pembelajaran tersebut. Dengan banyak melibatkan siswa akan timbul motivasi siswa untuk berprestasi dan berkreasi.

c) Tujuan agar peserta didik mencapai pola pikir dan kebebasan berpikir sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual yang berupa berpikir, berargumentasi, mempertanyakan, mengkaji, menemukan, dan mem-prediksi.

Dalam proses pembelajaran para siswa diberikan kesempatan yang luas untuk mengemukakan pendapatnya. Pembiasaan ini dapat menimbulkan keterampilan berargumentasi dengan alasan yang logis, mengkaji sesuatu masalah, menemukan alternatif penyelesaian masalah, bahkan memprediksi kemungkinan yang terjadi berdasarkan kondisi saat ini.

d) Pemahaman bahwa keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses belajar yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam untuk mencapai pemahaman konsep, tidak terbatas pada materi yang diberikan oleh guru.

Guru harus memiliki pengetahuan yang luas dan lengkap, sehingga dapat menjelaskan konsep materi pelajaran yang


STANDAR PENGELOLAAN

245

disampaikan, serta kedudukannya dalam ilmu pengetahuan yang lebih luas.

4) Setiap guru bertanggung jawab terhadap mutu perencanaan kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diampunya agar peserta didik mampu:a) Meningkat rasa ingin tahunya.

Guru melaksanakan proses pembelajaran yang mem bang-kitkan rasa ingin tahu siswa, melalui metode dan penugasan yang berbentuk pemecahan masalah (problem solving).

b) Mencapai keberhasilan belajarnya secara konsisten sesuai dengan tujuan pendidikan.

Keberhasilan pembelajaran yang dilaksanakan guru diukur dari keberhasilan belajar siswa dalam menguasai materi pelajaran yang diajarkan. Guru secara terus menerus mengamati dan meyakinkan bahwa setiap siswa berhasil meningkatkan pengetahuannya dari waktu ke waktu.

c) Memahami perkembangan pengetahuan dengan kemampuan mencari sumber informasi.

Guru memberikan tugas kepada siswa untuk menemukan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan perkembangan Iptek, tidak hanya mengandalkan informasi dari guru.

d) Mengolah informasi menjadi pengetahuan.

Siswa dilatih dan dibiasakan untuk mengolah berbagai informasi yang diperoleh menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi dirinya.



246

e) Menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah.

Siswa dilatih dan dibiasakan untuk memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki dalam mencari alternatif pemecahan masalah. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan pendekatan pemecahan masalah dalam proses pembelajaran.

f) Mengkomunikasikan pengetahuan pada pihak lain.

Setelah memiliki berbagai pengetahuan, siswa perlu dilatih dan dibiasakan agar mampu mengemukakan pengetahuannya kepada pihak lain, misalnya di dalam kelas atau di lingkungan sekolah, di depan guru, bahkan di tengah masyarakat.

g) Mengembangkan belajar mandiri dan kelompok dengan proporsi yang wajar.

Belajar mandiri diperlukan agar siswa dapat meyakinkan dirinya bahwa dia sendiri memiliki kemampuan untuk menemukan sesuatu yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Belajar kelompok dimaksudkan bukan hanya dalam rangka menemukan penyelesaian masalah, akan tetapi melalui proses belajar kelompok para siswa terlatih untuk bekerja sama, belajar mengemukakan pendapat sendiri, dan saling menerima pendapat orang lain.

5) Kepala sekolah bertanggung jawab terhadap kegiatan pembelajaran sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Pemerintah.

Kepala sekolah menjamin terlaksananya kegiatan pembelajaran sesuai dengan waktu dan beban belajar yang telah ditentukan.


STANDAR PENGELOLAAN

247

6) Kepala SD bertanggung jawab terhadap mutu kegiatan pembelajaran.

Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah melakukan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi dalam menjamin mutu pembelajaran.

7) Setiap guru bertanggung jawab terhadap mutu kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diampunya dengan cara:a) Merujuk perkembangan metode pembelajaran mutakhir.

Guru senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam penguasaan dan penerapan berbagai metode pembelajaran. Di samping berbagai metode pembelajaran yang sudah dikenal saat ini, guru terus mengikuti perkembangan pengetahuan tentang metode pembelajaran melalui berbagai sumber, antara lain melalui buku terbaru, jurnal ilmiah, internet, dan mengikuti pertemuan ilmiah.

b) Menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif dan tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Pemilihan metode pembelajaran harus dilakukan dengan tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran. Guru melakukan inovasi dalam menerapkan metode pembelajaran sehingga bervariasi dan menarik bagi siswa.

c) Menggunakan fasilitas, peralatan, dan alat bantu yang tersedia secara efektif dan efisien.

Guru memanfaatkan fasilitas, peralatan dan alat bantu yang tersedia di sekolah dengan kreatif. Guru dapat mengembangkan sendiri peralatan dan alat bantu mengajar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang digunakan dalam waktu yang lama atau berulangkali.



248

d) Memperhatikan sifat alamiah kurikulum, kemampuan peserta didik, dan pengalaman belajar sebelumnya yang bervariasi serta kebutuhan khusus bagi peserta didik dari yang mampu belajar dengan cepat sampai yang lambat.

Guru berupaya untuk mengenal setiap siswa di dalam kelas, agar dapat mengelola kelas dengan baik. Guru dapat memberikan tugas tambahan (pendalaman/pengayaan) kepada siswa yang belajar dengan cepat, dan memberikan remedial kepada siswa yang belajar dengan lambat. Penyampaian materi pelajaran oleh guru selalu memperhatikan kemampuan siswa, dan mengaitkan dengan pelajaran yang sudah diterima siswa sebelumnya.

e) Memperkaya kegiatan pembelajaran melalui lintas kurikulum, hasil-hasil penelitian dan penerapannya.

Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan guru tidak terpaku pada mata pelajaran yang sudah dirancang, tetapi dapat diperkaya dengan hasil perkembangan terakhir yang terkait dengan materi yang sedang dibahas. Untuk itu guru perlu membaca hasil-hasil penelitian terkait dengan mata pelajaran yang diampunya. Guru juga dapat mengaitkan materi dalam mata pelajaran yang diampunya dengan mata pelajaran lain.

f) Mengarahkan kepada pendekatan kompetensi agar dapat menghasilkan lulusan yang mudah beradaptasi, memiliki motivasi, kreatif, mandiri, mempunyai etos kerja yang tinggi, memahami belajar seumur hidup, dan berpikir logis dalam menyelesaikan masalah.

Ukuran keberhasilan pembelajaran adalah kompetensi yang dimiliki siswa sesuai dengan kompetensi yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Kompetensi tersebut dapat berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap. Kompetensi


STANDAR PENGELOLAAN

249

dalam bentuk sikap, dapat diperoleh melalui pembelajaran yang dirancang dan dilakukan dengan baik oleh guru.

d. Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik

1) Sekolah menyusun program penilaian hasil belajar yang berkeadilan, bertanggung jawab dan berkesinambungan.

Program penilaian hasil belajar siswa direncanakan dan disosialisasikan pada setiap awal tahun ajaran baru.

2) Penyusunan program penilaian hasil belajar didasarkan pada Standar Penilaian Pendidikan.

Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

3) Sekolah menilai hasil belajar untuk seluruh kelompok mata pelajaran, dan membuat catatan keseluruhan, untuk menjadi bahan program remedial, klarifikasi capaian ketuntasan yang direncanakan, laporan kepada pihak yang memerlukan, pertimbangan kenaikan kelas atau kelulusan, dan dokumentasi.

Sekolah melaksanakan penilaian hasil belajar yang dicapai oleh siswa untuk setiap mata pelajaran yang diberikan. Pencatatan nilai dilakukan dengan lengkap dan akurat, agar dapat digunakan untuk berbagai keperluan sekolah/ madrasah.

4) Seluruh program penilaian hasil belajar disosialisasikan kepada guru.

Setiap guru memiliki pemahaman yang sama dan melaksanakan sepenuhnya program penilaian yang berlaku di sekolah tersebut.



250

5) Program penilaian hasil belajar perlu ditinjau secara periodik, berdasarkan data kegagalan/kendala pelaksanaan program termasuk temuan penguji eksternal dalam rangka mendapatkan rencana penilaian yang lebih adil dan bertanggung jawab.

Program penilaian perlu ditinjau setiap akhir tahun ajaran, untuk disempurnakan dan diterapkan pada tahun ajaran berikutnya.

6) Sekolah menetapkan prosedur yang mengatur transparansi sistem evaluasi hasil belajar untuk penilaian formal yang berkelanjutan.

Sekolah merumuskan dan menetapkan prosedur penilaian secara tertulis dan disosialisasikan kepada guru, siswa, dan orang tua/wali siswa. Dalam prosedur tersebut dijelaskan kewajiban guru dan sekolah untuk menjelaskan kepada siswa tentang sistem dan kriteria penilaian yang diterapkan di sekolah tersebut.

7) Semua guru mengembalikan hasil kerja siswa yang telah dinilai.

Hasil pekerjaan siswa perlu segera dikembalikan agar siswa mengetahui tingkat keberhasilannya dalam mengerjakan tugas tersebut. Dengan demikian siswa mengetahui posisinya dalam penguasaan materi pelajaran dan merencanakan aktivitas belajarnya sesuai kompetensi yang sudah dia miliki.

8) Sekolah menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional yang mengatur mekanisme penyampaian ketidakpuasan peserta didik dan penyelesaiannya mengenai penilaian hasil belajar.

Sekolah memberikan kesempatan kepada siswa dan orang tua menyampaikan keberatan, jika tidak puas dengan penilaian hasil belajar yang dilakukan sekolah. Selanjutnya sekolah


STANDAR PENGELOLAAN

251

melakukan pemeriksaan ulang dan menjelaskan secara terbuka kepada siswa jawaban atas keberatan tersebut.

9) Penilaian meliputi semua kompetensi dan materi yang diajarkan.

Penilaian hasil belajar dimaksudkan untuk mengukur kompetensi siwa dalam seluruh materi yang diajarkan. Dengan demikian instrumen penilaian yang dikembangkan dan digunakan harus mencerminkan semua kompetensi yang ditetapkan.

10) Seperangkat metode penilaian perlu disiapkan dan digunakan secara terencana untuk tujuan diagnostik, formatif dan sumatif, sesuai dengan metode/strategi pembelajaran yang digunakan.

Sekolah memiliki berbagai instrumen penilaian yang dirancang secara khusus untuk digunakan sesuai dengan tujuan dan strategi pembelajaran yang dipilih.

11) Sekolah menyusun ketentuan pelaksanaan penilaian hasil belajar sesuai dengan Standar Penilaian Pendidikan.

Standar penilaian pendidikan mengatur tentang mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Selanjutnya sekolah membuat petunjuk pelaksanaan penilaian yang berlaku di sekolah tersebut.

12) Kemajuan yang dicapai oleh peserta didik dipantau, didokumentasikan secara sistematis, dan digunakan sebagai balikan kepada peserta didik untuk perbaikan secara berkala.

Kemajuan belajar yang dicapai oleh siswa tercermin dari nilai yang diperoleh dalam setiap penilaian. Secara berkala, misalnya setiap tiga bulan, siswa diberitahu perkembangan nilai yang diperoleh, dan upaya apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuannya.



252

13) Penilaian yang didokumentasikan disertai bukti kesahihan, keandalan, dan dievaluasi secara periodik untuk perbaikan metode penilaian.

Hasil penilaian yang didokumentasikan selanjutnya dianalisis untuk mengetahui kesahihan dan keandalannya, dan jika diperlukan sekolah melakukan perbaikan metode penilaian untuk meningkatkan kualitas sistem penilaian yang digunakan.

14) Sekolah melaporkan hasil belajar kepada orang tua peserta didik, komite sekolah, dan institusi di atasnya.

Laporan hasil belajar tersebut disampaikan secara tertulis pada setiap akhir semester. Laporan disampaikan kepada instansi pemerintah dan pengurus yayasan (untuk sekolah swasta).

e. Peraturan Akademik

1) Sekolah menyusun dan menetapkan Peraturan Akademik.

Sekolah memiliki dan menggunakan peraturan akademik sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan akademik di sekolah tersebut. Peraturan tersebut berlaku bagi semua warga sekolah, terutama siswa dan guru.

2) Peraturan Akademik berisi:a) Persyaratan minimal kehadiran siswa untuk mengikuti

pelajaran dan tugas dari guru.

Dalam peraturan sekolah umumnya ditentukan kehadiran siswa minimal 90 % untuk dapat dipertimbangkan bisa naik kelas. Jika tidak maka siswa dinyatakan tidak naik kelas atau tidak lulus meskipun nilai mata pelajaran yang diperoleh melebihi batas minimal yang ditetapkan.

b) Ketentuan mengenai ulangan, remedial, ujian, kenaikan kelas, dan kelulusan.


STANDAR PENGELOLAAN

253

Ketentuan mengenai hal ini dibuat tertulis dan disosialisasikan kepada semua guru, siswa dan orang tua/wali siswa pada setiap awal tahun pelajaran. Dalam ketentuan tersebut dijabarkan hal-hal yang harus dilakukan oleh guru dan siswa serta kriteria yang harus dipenuhi, terutama kenaikan kelas dan kelulusan.

c) Ketentuan mengenai hak siswa untuk menggunakan fasilitas belajar, laboratorium, perpustakaan, penggunaan buku pelajaran, buku referensi, dan buku perpustakaan.

Meskipun pada dasarnya siswa mempunyai hak untuk menggunakan semua fasilitas yang tersedia di sekolah, akan tetapi penggunaan tersebut memerlukan pengaturan yang baik agar dapat digunakan dengan efektif dan efisien. Pengaturan penggunaan fasilitas sekolah dapat mendukung pemeliharaan dan perawatan fasilitas, sehingga dapat digunakan oleh banyak siswa dan dalam jangka waktu yang lama.

d) Ketentuan mengenai layanan konsultasi kepada guru mata pelajaran, wali kelas, dan konselor.

Pelayanan konsultasi yang diberikan oleh guru, wali kelas dan konselor juga perlu diatur dengan baik, untuk dipatuhi oleh siswa dan guru yang bersangkutan. Hal-hal yang perlu diatur antara lain pengaturan waktu konsultasi dan pencatatan permasalahan dan solusi yang disampaikan dalam konsultasi tersebut.

3) Peraturan akademik diputuskan oleh rapat dewan pendidik dan ditetapkan oleh kepala sekolah.

Sebelum diberlakukan secara efektif di sekolah, peraturan akademik terlebih dahulu dirumuskan dan diputuskan bersama dalam rapat dewan guru. Dengan demikian setiap guru di sekolah tersebut telah mengetahui dan memahami isi dan



254

maksud dari setiap hal dalam peraturan tersebut. Hal ini akan menghindari pemahaman yang berbeda tentang peraturan akademik, dan setiap guru wajib melaksanakan dengan konsisten.

6. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

a. Sekolah menyusun program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan.

Program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan disusun untuk jangka panjang dan dijabarkan dalam program tahunan.

Program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan:1) Disusun dengan memperhatikan Standar Pendidik dan Tenaga

Kependidikan.

Standar pendidik dan tenaga kependidikan meliputi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan ditetapkan dalam beberapa Permendiknas, masing-masing standar guru, kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga laboratorium.

2) Dikembangkan sesuai dengan kondisi sekolah, termasuk pembagian tugas, mengatasi bila terjadi kekurangan tenaga, menentukan sistem penghargaan, dan pengembangan profesi bagi setiap pendidik dan tenaga kependidikan serta menerapkannya secara profesional, adil, dan terbuka.

Pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka dan adil, agar tidak mengganggu kinerja dan kerja sama seluruh sumber daya manusia yang ada di sekolah tersebut.


STANDAR PENGELOLAAN

255

b. Pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan tambahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara sekolah.

Penyelenggara sekolah memiliki dan melaksanakan dengan konsisten dan terbuka, ketentuan yang mengatur pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah tersebut.

c. Sekolah perlu mendukung upaya:

1) Promosi pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan asas kemanfaatan, kepatutan, dan profesionalisme.

Sekolah memiliki sistem promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang dirumuskan dan dilaksanakan secara konsisten dan terbuka, sehingga dapat meningkatkan motivasi para pendidik dan tenaga kependidikan yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran.

2) Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan yang diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum dan sekolah.

Program pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sekolah, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

3) Penempatan tenaga kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan baik jumlah maupun kualifikasinya dengan menetapkan prioritas.

Penempatan tenaga kependidikan diikuti dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan tertulis, sesuai dengan kebutuhan dan sistem manajemen yang diterapkan di sekolah tersebut.



256

4) Mutasi tenaga kependidikan dari satu posisi ke posisi lain didasarkan pada analisis jabatan dengan diikuti orientasi tugas oleh pimpinan tertinggi sekolah yang dilakukan setelah empat tahun, tetapi bisa diperpanjang berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan untuk tenaga kependidikan tambahan tidak ada mutasi.

Penempatan dan pembagian tugas dapat dievaluasi dan dilengkapi sesuai kebutuhan yang berkembang. Jika diperlukan dapat dilakukan mutasi tenaga kependidikan.

d. Sekolah mendayagunakan:

1) Kepala sekolah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan pengelolaan sekolah.

Penugasan kepala sekolah ditetapkan melalui surat keputusan yang disertai dengan penjabaran tugas dan tanggung jawab sebagai pimpinan sekolah. Pengelola sekolah dan pengawas memastikan kepala sekolah melaksanakan seluruh tugas tersebut dengan baik.

2) Guru melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai agen pembelajaran yang memotivasi, memfasilitasi, mendidik, membimbing, dan melatih peserta didik sehingga menjadi manusia berkualitas dan mampu mengaktualisasikan potensi kemanusiaannya secara optimum.

Penugasan guru ditetapkan setiap semester melalui surat tugas yang disertai dengan penjabaran tugas dan tanggung jawabnya. Kepala bersama wakil kepala sekolah melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa setiap guru melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.


STANDAR PENGELOLAAN

257

3) Konselor melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik.

Penugasan konselor ditetapkan setiap semester melalui surat tugas yang disertai dengan penjabaran tugas dan tanggung jawabnya. Kepala sekolah melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa setiap konselor melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

4) Pelatih/instruktur melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kegiatan pelatihan.

Penugasan pelatih/instruktur ditetapkan setiap semester melalui surat tugas yang disertai dengan penjabaran tugas dan tanggung jawabnya. Kepala atau wakil kepala sekolah melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa setiap pelatih/ instruktur melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

5) Tenaga perpustakaan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan pengelolaan sumber belajar di perpustakaan.

Penugasan tenaga perpustakaan ditetapkan melalui surat tugas yang disertai dengan penjabaran tugas dan tanggung jawabnya. Kepala sekolah atau wakil kepala sekolah atau kepala tenaga administrasi melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa setiap tenaga perpustakaan melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

6) Tenaga laboratorium melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya membantu guru mengelola kegiatan praktikum di laboratorium.



258

Penugasan tenaga laboratorium ditetapkan melalui surat tugas yang disertai dengan penjabaran tugas dan tanggung jawabnya. Kepala sekolah atau wakil kepala sekolah atau kepala tenaga administrasi melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa setiap tenaga laboratorium melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

7) Teknisi sumber belajar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran.

Penugasan teknisi sumber belajar ditetapkan melalui surat tugas yang disertai dengan penjabaran tugas dan tanggung jawabnya. Kepala sekolah atau wakil kepala sekolah atau kepala tenaga administrasi melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa setiap teknisi sumber belajar melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

8) Tenaga administrasi melaksanakan tugas dan tanggung ja wab-nya dalam menyelenggarakan pelayanan administratif.

Penugasan tenaga administrasi ditetapkan melalui surat tugas yang disertai dengan penjabaran tugas dan tanggung jawabnya. Kepala sekolah atau wakil kepala sekolah atau kepala tenaga administrasi melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa setiap tenaga administrasi melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

9) Tenaga kebersihan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan layanan kebersihan lingkungan.

Penugasan tenaga kebersihan ditetapkan melalui surat tugas yang disertai dengan penjabaran tugas dan tanggung jawabnya. Kepala sekolah atau wakil kepala sekolah atau kepala tenaga administrasi melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa setiap tenaga kebersihan melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.


STANDAR PENGELOLAAN

259

7. Bidang Sarana dan Prasarana

a. Sekolah menetapkan kebijakan program secara tertulis mengenai pengelolaan sarana dan prasarana.

Program pengelolaan sarana dan prasarana dirumuskan untuk jangka pendek dan jangka panjang, dan dijadikan pedoman dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

b. Program pengelolaan sarana dan prasarana mengacu pada Standar Sarana dan Prasarana dalam hal:

1) Merencanakan, memenuhi dan mendayagunakan sarana dan prasarana pendidikan.

Perencanaan dan pemenuhan sarana dan prasarana disesuaikan dengan jumlah siswa dan program pendidikan yang dikembangkan. Ketentuan mengenai hal ini ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana.

2) Mengevaluasi dan melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana agar tetap berfungsi mendukung proses pendidikan.

Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dilaksanakan secara terus menerus, agar dapat berfungsi dengan baik dan digunakan dalam waktu yang lebih lama. Teknik pemeliharaan sesuai dengan bahan atau material dari sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut.

3) Melengkapi fasilitas pembelajaran pada setiap tingkat kelas di sekolah.

Sekolah melakukan pengadaan fasilitas pembelajaran dan memperbaiki atau mengganti fasilitas yang sudah rusak. Jumlah dan jenis fasilitas yang dipersiapkan didasarkan pada jumlah siswa, frekuensi pemakaian, dan alokasi waktu pemakaian.



260

4) Menyusun skala prioritas pengembangan fasilitas pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing tingkat.

Skala prioritas disusun untuk menentukan tahap pengadaan fasilitas mana yang lebih dahulu disediakan, secara bertahap hingga pada akhirnya semua fasilitas yang dibutuhkan dapat terpenuhi.

5) Pemeliharaan semua fasilitas fisik dan peralatan dengan memperhatikan kesehatan dan keamanan lingkungan.

Dalam penempatan dan pemeliharaan bahan atau barang dan peralatan yang digunakan, selalu diperhatikan dengan cermat, agar tidak mengganggu kesehatan dan keamanan lingkungan. Peralatan yang mengganggu aktivitas warga sekolah/ madrasah dapat disimpan di tempat yang lebih aman dan jauh dari jangkauan.

c. Seluruh program pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan disosialisasikan kepada pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik.

Sosialisasi program pengelolaan sarana dan prasarana dilaksanakan setiap awal tahun ajaran baru, sehingga seluruh warga sekolah dapat berperan serta dalam melaksanakan program tersebut.

d. Pengelolaan sarana prasarana sekolah:

1) Direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik dengan mengacu Standar Sarana dan Prasarana.

Rencana pengelolaan sarana dan prasarana dibuat selaras dengan rencana induk pengembangan sekolah, jangka pendek dan jangka panjang, sehingga dapat tetap mendukung seluruh kegiatan akademik dan non akademik.


STANDAR PENGELOLAAN

261

2) Dituangkan dalam rencana pokok (master plan) yang meliputi gedung dan laboratorium serta pengembangannya.

Dalam master plan atau rencana jangka panjang dicantumkan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pengelolaan dan pengembangan sarana sekolah, termasuk pemeliharaan ringan dan pemeliharaan berat.

e. Pengelolaan perpustakaan sekolah perlu:

1) Menyediakan petunjuk pelaksanaan operasional peminjaman buku dan bahan pustaka lainnya.

Petunjuk peminjaman buku dan bahan perpustakaan disosialisasikan kepada seluruh siswa, dituliskan dalam leaflet perpustakaan, dan dibuat dalam bentuk poster di depan perpustakaan.

2) Merencanakan fasilitas peminjaman buku dan bahan pustaka lainnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan pendidik.

Petugas perpustakaan secara terus menerus mengikuti perkembangan kebutuhan akan buku dan bahan perpustakaan yang mendukung kegiatan akademik, dengan meminta informasi dari kepala sekolah, guru, dan siswa.

3) Membuka pelayanan minimal enam jam sehari pada hari kerja:

Waktu pelayanan perpustakaan disesuaikan dengan kebutuhan dan waktu yang tersedia bagi pengguna perpustakaan. Perpustakaan sebaiknya juga membuka pelayanan di luar jam belajar siswa.

4) Melengkapi fasilitas peminjaman antar perpustakaan, baik internal maupun eksternal.



262

Peminjaman antar perpustakaan dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan buku dan bahan pustaka lain yang belum dimiliki oleh perpustakaan sekolah/ madrasah tersebut.

5) Menyediakan pelayanan peminjaman dengan perpustakaan dari sekolah lain baik negeri maupun swasta.

Pengelola perpustakaan menjalin kerja sama dengan perpustakaan sekolah/ madrasah yang ada di daerah tersebut, dan salah satu bentuk kerja sama adalah peminjaman buku atau bahan pustaka lain dari dan oleh perpustakaan tersebut.

f. Pengelolaan laboratorium dikembangkan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilengkapi dengan manual yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang dapat menimbulkan kerusakan.

Setiap laboratorium dan peralatan yang dimiliki sekolah dikelola dengan baik, dengan pemanfaatan yang maksimal dan pemeliharaan yang teratur. Agar pemakaian dan pemeliharaan dapat dilakukan dengan baik, setiap peralatan disertai dengan petunjuk penggunaan dan pemeliharaan yang jelas dan mudah dimengerti.

g. Pengelolaan fasilitas fisik untuk kegiatan ekstra-kurikuler disesuaikan dengan perkembangan kegiatan ekstra-kurikuler peserta didik dan mengacu pada Standar Sarana dan Prasarana.

Fasilitas untuk kegiatan ekstra-kurikuler disediakan sesuai dengan jenis kegiatan yang direncanakan untuk diselenggarakan pada tahun berjalan.


STANDAR PENGELOLAAN

263

8. Bidang Keuangan dan Pembiayaan

a. Sekolah menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional yang mengacu pada Standar Pembiayaan.

Pedoman pengelolaan keuangan sekolah dirumuskan dan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pemanfaatan dan pelaporan keuangan sekolah.

b. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah mengatur:

1) Sumber pemasukan, pengeluaran dan jumlah dana yang dikelola.

Disebutkan sumber-sumber pemasukan yang direncanakan, pengeluaran yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Penyusunan dan pencairan anggaran, serta penggalangan dana di luar dana investasi dan operasional.

Ditentukan mekanisme perencanaan anggaran, pencairan anggaran, serta penggalangan dana yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah dalam membelanjakan anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya.

Secara jelas disebutkan kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah membelanjakan anggaran pendidikan di sekolah bersangkutan. Meskipun sebagian sekolah swasta pengelolaan anggaran dikendalikan oleh pengurus yayasan, dalam batas-batas tertentu kepala sekolah tetap diberi kewenangan mengambil keputusan dalam membelanjakan anggaran sehingga penyelenggaraan kegiatan sekolah tetap dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan.



264

4) Pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan anggaran, untuk dilaporkan kepada komite sekolah, serta institusi di atasnya.

Dalam pedoman disebutkan cara yang digunakan untuk melakukan pembukuan penerimaan, pengeluaran dan penggunaan anggaran. Biasanya disertai dengan format atau contoh pembukuannya.

c. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah diputuskan oleh komite sekolah dan ditetapkan oleh kepala sekolah serta mendapatkan persetujuan dari institusi di atasnya.

Pedoman pengelolaan keuangan sekolah dirumuskan dalam rapat bersama komite sekolah, dan harus mendapat persetujuan dari instansi di atasnya. Sebelum digunakan terlebih dahulu disahkan atau ditetapkan oleh kepala sekolah/ madrasah.

d. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah untuk menjamin tercapainya pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel.

Pedoman pengelolaan biaya tersebut dijelaskan kepada warga sekolah, terutama pihak yang terkait langsung dengan pengelolaan keuangan sekolah. Dengan demikian diharapkan pengelolaan keuangan sekolah tidak menyimpang dari pedoman yang sudah disepakati.

9. Budaya dan Lingkungan Sekolah

a. Sekolah menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk pembelajaran yang efisien


STANDAR PENGELOLAAN

265

dalam prosedur pelaksanaan.

Sekolah menyusun pedoman yang berisi prosedur pelaksanaan penciptaan suasana lingkungan sekolah yang mendukung pelaksanaan pembelajaran yang baik dan efisien.

b. Prosedur pelaksanaan penciptaan suasana, iklim, dan lingkungan pendidikan:

1) Berisi prosedur tertulis mengenai informasi kegiatan penting minimum yang akan dilaksanakan.

Dalam pedoman tersebut dijelaskan kegiatan-kegiatan apa saja yang minimum harus dilaksanakan untuk menghasilkan suasana, iklim dan lingkungan yang baik bagi terselenggaranya pendidikan yang baik.

2) Memuat judul, tujuan, lingkup, tanggung jawab dan wewenang, serta penjelasannya.

Disebutkan nama kegiatan secara konkret, tujuan yang akan dicapai dirumuskan secara operasional, ruang lingkup atau cakupan dari masing-masing kegiatan, siapa saja penanggung jawab kegiatan, dan penjelasan tentang bagaimana kegiatan tersebut akan dilaksanakan.

3) Diputuskan oleh kepala sekolah dalam rapat dewan pendidik.

Penetapan kegiatan disepakati dalam rapat guru pada awal tahun pelajaran dan disahkan melalui keputusan kepala sekolah.

c. Sekolah menetapkan pedoman tata-tertib yang berisi:

1) Tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, termasuk dalam hal menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana pendidikan.



266

Sekolah memiliki tata tertib yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan berbagai kegiatan dengan tertib. Tata tertib sekolah masing-masing terdiri dari tata tertib guru, tata tertib tenaga kependidikan, dan tata tertib siswa.

2) Petunjuk, peringatan, dan larangan dalam berperilaku di Sekolah, serta pemberian sanksi bagi warga yang melanggar tata tertib.

Tata tertib di samping berisi petunjuk, peringatan dan larangan, juga dilengkapi dengan pemberian penghargaan dan sanksi bagi warga sekolah.

d. Tata tertib sekolah ditetapkan oleh kepala sekolah melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan masukan komite sekolah, dan peserta didik.

Penyusunan tata tertib mempertimbangkan masukan dari siswa, orang tua siswa, dan komite sekolah. Tata tertib siswa disosialisasikan kepada siswa dan orang tua siswa pada saat penerimaan siswa baru. Selanjutnya setiap siswa, diketahui oleh orang tua, diminta untuk menandatangani pernyataan kesediaannya mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah tersebut, dengan diketahui oleh orang tua masing-masing.

e. Sekolah menetapkan kode etik warga sekolah yang memuat norma tentang:

1) Hubungan sesama warga di dalam lingkungan sekolah dan hubungan antara warga sekolah dengan masyarakat.

Kode etik sekolah disepakati dan dijadikan pedoman dalam melakukan interaksi yang baik dan konstruktif antar warga sekolah, dan interaksi yang positif antara pihak sekolah dengan masyarakat di lingkungan sekitar sekolah.


STANDAR PENGELOLAAN

267

2) Sistem yang dapat memberikan penghargaan bagi yang mematuhi dan sanksi bagi yang melanggar.

Dalam kode etik juga diatur adanya pemberian penghargaan bagi warga sekolah/ madrasah yang mematuhi kode etik, dan sanksi bagi siapa saja yang melanggar kode etik tersebut.

f. Kode etik sekolah ditanamkan kepada seluruh warga sekolah untuk menegakkan etika sekolah.

Setiap awal tahun kode etik sekolah disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah, dan secara konsisten dipantau pelaksanaannya oleh kepala sekolah/ madrasah dan wakil kepala sekolah.

g. Sekolah perlu memiliki program yang jelas untuk meningkatkan kesadaran beretika bagi semua warga sekolahnya.

Program peningkatan kesadaran beretika dapat dilaksanakan dalam bentuk ceramah, sharing (berbagi pengalaman), dan pelatihan.

h. Kode etik sekolah yang mengatur peserta didik memuat norma untuk:1) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.

Di samping ketersediaan sarana untuk beribadah, sekolah mendorong agar seluruh warga sekolah menjalankan kewajiban agamanya masing-masing.

2) Menghormati pendidik dan tenaga kependidikan.

Siswa diminta untuk memperlakukan pendidik dan tenaga kependidikan sebagai wakil dari orang tuanya yang mendampingi dan membina mereka selama berada di sekolah.



268

3) Mengikuti proses pembelajaran dengan menjunjung tinggi ketentuan pembelajaran dan mematuhi semua peraturan yang berlaku.

Siswa diharuskan dengan tertib seluruh kegiatan pembelajaran yang sudah ditetapkan, baik yang terjadwal secara rutin, maupun kegiatan pembelajaran tambahan dalam bentuk pengayaan atau remedial.

4) Memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial di antara teman.

Kebersamaan di antara sesama siswa ditanamkan di sekolah, sehingga para siswa memperlakukan sesama siswa sebagai saudara dan teman yang sedang bertumbuh dan berkembang bersama-sama.

5) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi sesama.

Hasil dari pendidikan sikap dan perilaku yang baik di sekolah harus dipraktikkan oleh siswa ketika berada di luar sekolah, apakah di rumah, di lingkungan masyarakat, dan di mana saja mereka berada.

6) Mencintai lingkungan, bangsa, dan negara.

Kecintaan terhadap lingkungan, bangsa dan negara dapat diwujudkan dalam kesadaran siswa menjaga kebersihan lingkungan dan mengikuti semua kegiatan dalam rangka memperingati hari besar kenegaraan.

7) Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, keamanan, keindahan, dan kenyamanan sekolah.

Sekolah menanamkan kepada siswa rasa memiliki yang tinggi terhadap sekolah dan lingkungannya, sehingga


STANDAR PENGELOLAAN

269

mereka dengan kesadaran yang penuh memelihara dengan baik sarana dan prasarana yang ada di sekolah/ madrasah.

i. Peserta didik dalam menjaga norma pendidikan perlu mendapat bimbingan dengan keteladanan, pembinaan dengan membangun kemauan, serta pengembangan kreativitas dari pendidik dan tenaga kependidikan.

Di samping memberikan bimbingan dan pembinaan, guru dan tenaga kependidikan juga menunjukkan keteladanan kepada siswa bagaimana menjaga norma pendidikan yang baik.

j. Kode etik sekolah yang mengatur guru dan tenaga kependidikan memasukkan larangan bagi guru dan tenaga kependidikan, secara perseorangan maupun kolektif, untuk:1) Menjual buku pelajaran, seragam/bahan pakaian sekolah,

dan/atau perangkat sekolah lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada peserta didik.

Guru dan tenaga kependidikan tidak diperkenankan melakukan penjualan apa pun kepada siswa. Dengan demikian guru dan tenaga kependidikan dapat tetap fokus dan obyektif dalam melaksanakan pekerjaannya di sekolah tersebut.

2) Memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik.

Kegiatan bimbingan belajar atau les dalam kaitan dengan pengayaan dan remedial hanya dilakukan guru di sekolah sesuai ketentuan yang berlaku. Memberikan bimbingan belajar tersebut merupakan bagian integral dari tugas mengajar guru.



270

3) Memungut biaya dari peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan peraturan dan undang-undang.

Sekolah tidak diperkenankan memungut biaya yang bertentangan dengan peraturan, dan tidak terdapat dalam rencana anggaran biaya tahunan yang sudah ditetapkan.

4) Melakukan sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang mencederai integritas hasil Ujian Sekolah dan Ujian Nasional.

Guru dan tenaga kependidikan bertanggung jawab dalam menjamin ujian sekolah dan ujian nasional berlangsung sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian bukan saja menyalahi prinsip objektivitas dan keadilan, tetapi sekaligus mendidik siswa melakukan pelanggaran.

k. Kode etik sekolah diputuskan oleh rapat dewan pendidik dan ditetapkan oleh kepala sekolah.

Kode etik sekolah dirumuskan melalui rapat dewan guru, sehingga setiap guru memahami dan mematuhinya. Setelah ditetapkan oleh kepala sekolah, kode etik tersebut disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah.

10. Peran serta Masyarakat dan Kemitraan Sekolah

a. Sekolah melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah dalam mengelola pendidikan.

Sekolah melibatkan warga sekolah dan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian berbagai kegiatan di sekolah/ madrasah.


STANDAR PENGELOLAAN

271

b. Warga sekolah dilibatkan dalam pengelolaan akademik.

Untuk mengelola kegiatan akademik atau yang terkait dengan kurikulum, seluruh warga sekolah dilibatkan sesuai dengan kemampuan dan peranannya masing-masing.

c. Masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam pengelolaan non-akademik.

Untuk mengelola kegiatan non-akademik atau yang tidak terkait langsung dengan kurikulum sekolah, warga pendukung sekolah dilibatkan sesuai dengan kemampuan yang ada, misalnya dalam rangka kegiatan perayaan hari besar keagamaan dan kenegaraan, dalam rangka penghijauan sekolah, atau upacara pelepasan lulusan sekolah pada akhir tahun pelajaran.

d. Keterlibatan peran serta warga sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan.

Keterlibatan warga sekolah dan masyarakat diatur sedemikian rupa sehingga setiap kegiatan berlangsung dengan baik dan dapat mencapai sasarannya.

e. Setiap sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output, dan pemanfaatan lulusan.

Kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, misalnya lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan keamanan.

f. Kemitraan sekolah dilakukan dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah.

Lembaga pemerintah antara lain Dinas Pendidikan, Kankemenag, Kelurahan, puskesmas/rumah sakit, kantor polisi, kantor pos, bank. Lembaga non pemerintah antara lain sekolah swasta, pengelola



272

rumah ibadah, penerbit, mass media, pengelola sarana olahraga, poliklinik atau rumah sakit swasta.

g. Kemitraan SD atau yang setara dilakukan minimal dengan SMP atau yang setara, serta dengan TK/RA atau yang setara di lingkungannya.

Kerja sama dengan SMP dimaksudkan untuk mengetahui kebutuhan jumlah dan kualitas lulusan SD yang diterima, sedangkan kerja sama dengan TK/RA dimaksudkan untuk memberikan masukan bagi pendidikan anak usia dini yang dipersiapkan memasuki jenjang SD. Kerja sama dengan sesama SD juga diperlukan untuk saling bertukar pengalaman dalam pengelolaan sekolah yang lebih baik.

h. Sistem kemitraan sekolah ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis.

Agar kerja sama dapat dilaksanakan dengan baik dan berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama, pihak sekolah dan setiap mitra yang bersedia bekerja sama membuat akad kerja sama (MoU) yang ditandatangani kedua belah pihak. Akad kerja sama berisi bentuk kegiatan yang disepakati akan dilakukan, dan digunakan sebagai acuan dalam merealisasikan kerja sama tersebut.

C. PENGAWASAN DAN EVALUASI

1. Program Pengawasan

a. Sekolah menyusun program pengawasan secara obyektif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Program pengawasan meliputi metode yang digunakan, penanggung jawab dan pelaksana, serta waktu pelaksanaan pengawasan.

b. Penyusunan program pengawasan di sekolah didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan.


STANDAR PENGELOLAAN

273

Program pengawasan terhadap proses pembelajaran dijabarkan dalam standar proses, lihat Bab II.

c. Program pengawasan disosialisasikan ke seluruh pendidik dan tenaga kependidikan.

Sosialisasi program pengawasan dilakukan pada awal tahun pelajaran kepada seluruh guru dan tenaga kependidikan, sebagai wujud keterbukaan sistem manajemen sekolah/ madrasah.

d. Pengawasan pengelolaan sekolah meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Seluruh rangkaian pengawasan tersebut saling terkait satu sama lain, dan manfaat dari pengawasan akan dapat dirasakan apabila dilakukan tindakan perbaikan sebagai tindak lanjut hasil pengawasan.

e. Pemantauan pengelolaan sekolah dilakukan oleh komite sekolah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkelanjutan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan.

Komite sekolah dan penyelenggara sekolah swasta melakukan pemantauan, khususnya dalam hal efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan sekolah. Hasil pemantauan dan rekomendasi disampaikan secara tertulis kepada kepala sekolah.

f. Supervisi pengelolaan akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah.

Kepala sekolah melakukan supervisi terhadap pengelolaan kegiatan akademik yang dilakukan oleh setiap guru, termasuk melakukan supervisi terhadap guru yang sedang melaksanakan pembelajaran di dalam kelas.



274

g. Guru melaporkan hasil evaluasi dan penilaian sekurang-kurangnya setiap akhir semester yang ditujukan kepada kepala sekolah dan orang tua/wali peserta didik.

Hasil evaluasi dan penilaian yang dilaporkan guru kepada kepala sekolah disertai dengan penjelasan tentang hasil yang sudah dicapai, masalah yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Sebaiknya laporan tersebut dibuat setiap tiga bulan, agar segera dapat ditindaklanjuti.

h. Tenaga kependidikan melaporkan pelaksanaan teknis dari tugas masing-masing sekurang-kurangnya setiap akhir semester yang ditujukan kepada kepala sekolah/ madrasah. Kepala sekolah, secara terus menerus melakukan pengawasan pelaksanaan tugas tenaga kependidikan.

Di samping pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah, setiap tenaga kependidikan menyampaikan laporan tertulis kepada kepala sekolah. Sebaiknya ditetapkan dalam peraturan kerja di sekolah bahwa setiap tenaga kependidikan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaannya secara tertulis setiap akhir bulan kepada kepala sekolah.

i. Kepala sekolah melaporkan hasil evaluasi kepada komite sekolah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.

Laporan disampaikan secara tertulis dan didokumentasikan sebagai arsip yang dapat digunakan sebagai perbandingan hasil evaluasi untuk periode tertentu.

j. Pengawas sekolah melaporkan hasil pengawasan di sekolah kepada bupati/walikota melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan sekolah yang bersangkutan, setelah dikonfirmasikan pada sekolah terkait.


STANDAR PENGELOLAAN

275

Sekolah membuat catatan setiap kali pengawas melakukan kunjungan dan memberikan saran dan masukan terhadap perbaikan mutu sekolah.

k. Pengawas madrasah melaporkan hasil pengawasan di madrasah kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan pada madrasah yang bersangkutan, setelah dikonfirmasikan pada madrasah terkait.

Laporan pengawas madrasah tidak hanya didokumentasikan, tapi perlu dipelajari dan ditindaklanjuti oleh madrasah untuk pengembangan lembaga pendidikan yang bersangkutan.

l. Setiap pihak yang menerima laporan hasil pengawasan menindaklanjuti laporan hasil pengawasan tersebut dalam rangka meningkatkan mutu sekolah, termasuk memberikan sanksi atas penyimpangan yang ditemukan.

Kepala sekolah bersama dengan guru dan tenaga kependidikan bersama-sama menindaklanjuti hasil pengawasan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah masing-masing.

l. Sekolah mendokumentasikan dan menggunakan hasil pemantauan, supervisi, evaluasi, dan pelaporan serta catatan tindak lanjut untuk memperbaiki kinerja sekolah, dalam pengelolaan pembelajaran dan pengelolaan secara keseluruhan.

Pada akhir tahun pelajaran dilakukan pemeriksaan sejauhmana hasil pengawasan telah ditindaklanjuti oleh kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan.

2. Evaluasi Diria. Sekolah melakukan evaluasi diri terhadap kinerja sekolah.

Evaluasi diri sekolah dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi yang mencerminkan pemenuhan standar nasional pendidikan.



276

b. Sekolah menetapkan prioritas indikator untuk mengukur, menilai kinerja, dan melakukan perbaikan dalam rangka pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan.

Evaluasi diri dimaksudkan untuk mengetahui apa yang sudah dicapai dan apa yang belum dicapai pada setiap periode tertentu, sehingga sekolah dapat menentukan prioritas perbaikan yang harus dilakukan, hingga memenuhi standar nasional pendidikan.

c. Sekolah melaksanakan:1) Evaluasi proses pembelajaran secara periodik,

sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, pada akhir semester akademik.

Evaluasi proses pembelajaran dilakukan oleh masing-masing guru sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan dilakukan pada periode berikutnya. Guru melakukan evaluasi diri dengan jujur dan obyektif terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakannya sendiri, dan berupaya memperbaiki sesuai dengan tujuan pembelajaran.

2) Evaluasi program kerja tahunan secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun, pada akhir tahun anggaran sekolah.

Pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan sekolah selama satu tahun dievaluasi, apakah sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jika ada yang kurang sesuai maka perlu dianalisis penyebabnya sehingga dapat dicegah untuk tidak terulang kembali pada periode berikutnya.


STANDAR PENGELOLAAN

277

d. Evaluasi diri sekolah dilakukan secara periodik berdasar pada data dan informasi yang sahih.

Meskipun evaluasi dilakukan oleh pihak sekolah sendiri, namun karena tujuan evaluasi diri adalah untuk meningkatkan kualitas sekolah, maka data dan informasi yang digunakan dalam proses evaluasi diri harus akurat. Dengan demikian hasil evaluasi diri akan bersifat obyektif dan bermanfaat bagi pengembangan program selanjutnya.

3. Evaluasi dan Pengembangan KTSPProses evaluasi dan pengembangan KTSP dilaksanakan secara:a. Komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan

ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir.

KTSP yang sudah dikembangkan sebelumnya tetap terbuka untuk dievaluasi dan dikembangkan lebih lanjut mengikuti kemajuan yang terjadi. Evaluasi dilakukan terhadap semua komponen KTSP.

b. Berkala untuk merespons perubahan kebutuhan peserta didik dan masyarakat, serta perubahan sistem pendidikan, maupun perubahan sosial.

KTSP sebaiknya dievaluasi setiap tahun oleh sekolah, sehingga jika diperlukan dapat dilakukan penyesuaian dengan perubahan-perubahan yang terjadi.

c. Integratif dan monolitik sejalan dengan perubahan tingkat mata pelajaran.

Evaluasi dan pengembangan KTSP dilakukan secara menyeluruh, di mana setiap komponen dan mata pelajaran yang ada saling terkait satu sama lain.



278

d. Menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak meliputi: dewan pendidik, komite sekolah, pemakai lulusan, dan alumni.

Dengan melibatkan berbagai pihak terkait diharapkan hasil evaluasi dan pengembangan KTSP dapat lebih memenuhi harapan dan kebutuhan yang berkembang.

4. Evaluasi Pendayagunaan Pendidik dan Tenaga Kependidikana. Evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga

kependidikan direncanakan secara komprehensif pada setiap akhir semester dengan mengacu pada Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Evaluasi dilakukan terhadap setiap guru dan tenaga kependidikan, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

b. Evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan meliputi kesesuaian penugasan dengan keahlian, keseimbangan beban kerja, dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas.

Apabila ditemukan adanya kekurangan, maka dilakukan perbaikan dalam program pendayagunaan guru dan tenaga kependidikan. Sementara jika kekurangan disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh individu guru atau tenaga kependidikan, maka dilakukan pembinaan kepada yang bersangkutan.

c. Evaluasi kinerja pendidik harus memperhatikan pencapaian prestasi dan perubahan-perubahan peserta didik.

Kinerja guru dinyatakan baik apabila siswa memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dan dari waktu ke waktu terjadi peningkatan prestasi yang dicapai. Oleh karena itu


STANDAR PENGELOLAAN

279

hasil belajar siswa termasuk dalam indikator utama kualitas kinerja guru.

5. Akreditasi Sekolaha. Sekolah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk

mengikuti akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahan-bahan yang diperlukan dalam mengikuti akreditasi adalah seluruh dokumen perencanaan, pelaksanaan dan laporan kegiatan sekolah selama ini. Di samping menilai melalui dokumen, asesor akreditasi juga akan melihat langsung kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, sumber daya yang dimiliki, serta proses pembelajaran yang dilaksanakan.

b. Sekolah meningkatkan status akreditasi, dengan menggunakan lembaga akreditasi eksternal yang memiliki legitimasi.

Lembaga akreditasi eksternal yang memiliki legitimasi untuk sekolah dan madrasah di Indonesia adalah Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). Secara umum periode akreditasi dilaksanakan setiap lima tahun, tetapi jika sekolah telah meningkatkan kualitasnya dalam waktu kurang dari lima tahun, dapat mengajukan untuk diakreditasi ulang.

c. Sekolah harus terus meningkatkan kualitas kelembagaannya secara holistik dengan menindaklanjuti saran-saran hasil akreditasi.

Akreditasi adalah kegiatan menilai kualitas kelembagaan secara holistik, di mana akreditasi meliputi kedelapan komponen standar pendidikan. Selain menetapkan status dan peringkat akreditasi setiap sekolah, BAN-S/M juga menyampaikan hasil penilaian dan saran-saran



280

perbaikan yang perlu diperhatikan oleh sekolah. Dengan menindaklanjuti saran-saran tersebut sekolah berupaya memenuhi standar pendidikan yang merupakan dasar dari penilaian dalam proses akreditasi.

D. KEPEMIMPINAN SEKOLAH

1. Setiap sekolah dipimpin oleh seorang kepala sekolah.Penetapan kepala sekolah dalam bentuk surat keputusan oleh pejabat di atasnya. Penetapan kepala sekolah swasta ditandatangani oleh penyelenggara sekolah.1. Kriteria untuk menjadi kepala dan wakil kepala sekolah

berdasarkan ketentuan dalam standar pendidikan tenaga kependidikan.Lihat Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Bab IV).

2. Kepala sekolah memiliki kemampuan memimpin yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkannya dalam melaksanakan tugas keprofesionalan sesuai dengan Standar Pengelolaan Satuan Pendidikan.Kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah dapat dilihat pada Standar Kepala Sekolah (Bab IV).

3. Kepala sekolah:a. Menjabarkan visi ke dalam misi target mutu.

Kepala sekolah menjabarkan visi sekolah ke dalam misi yang akan dijalankan sesuai target yang diharapkan.

b. Merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai.

Tujuan dan target mutu dirumuskan dalam batasan kualitas, kuantitas, dan jangka waktu tertentu.


STANDAR PENGELOLAAN

281

c. Menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kele-mahan sekolah.

Analisis dilakukan oleh kepala sekolah dalam rangka pengembangan sekolah menjalankan misi dan mewujudkan visi sekolah tersebut. Analisis ini dilakukan untuk pengembangan jangka panjang dan jangka pendek.

d. Membuat rencana kerja strategis dan rencana kerja tahunan untuk pelaksanaan peningkatan mutu.

Kepala sekolah selalu berupaya meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan di sekolah yang dia pimpin, tidak cukup hanya menjalankan atau mempertahankan apa yang sudah ada selama ini.

e. Bertanggung jawab dalam membuat keputusan anggaran sekolah.

Kepala sekolah dapat menunjukkan pertimbangan pengambilan keputusan, dan bukti pengeluaran serta hasil yang dicapai.

f. Melibatkan guru, komite sekolah dalam pengambilan keputusan penting sekolah. Dalam hal sekolah swasta, pengambilan keputusan tersebut harus melibatkan penyelenggara sekolah.

Dalam pengambilan keputusan penting, kepala sekolah memperhatikan pendapat dan masukan dari berbagai pihak terkait, sehingga keputusan yang diambil lebih tepat dan dapat diterima dan didukung oleh semua pihak.

g. Berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tua peserta didik dan masyarakat.

Kepala sekolah mengkomunikasikan secara terbuka program pengembangan sekolah kepada orang tua



282

dan masyarakat agar mendapat dukungan penuh demi kelancaran pelaksanaan program. Komunikasi dilakukan secara lisan maupun tertulis.

h. Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan dengan menggunakan sistem pem berian penghargaan atas prestasi dan sanksi atas pelanggaran peraturan dan kode etik.

Sistem pemberian penghargaan dan sanksi ditetapkan melalui peraturan dan kode etik, dan dijalankan oleh kepala sekolah secara konsisten dan adil.

i. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik.

Kepala sekolah menciptakan dan mempertahankan lingkungan yang mendukung proses pembelajaran dan pendidikan, baik lingkungan fisik sarana dan prasarana, maupun kehidupan warga sekolah yang nyaman dan bersahabat.

j. Bertanggung jawab atas perencanaan partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum.

Kepala sekolah melakukan pengawasan terus menerus untuk meyakinkan bahwa kurikulum yang direncanakan dapat dilaksanakan oleh para guru, dengan didukung oleh seluruh warga sekolah.

k. Melaksanakan dan merumuskan program supervisi, serta memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja sekolah.

Supervisi dilakukan oleh kepala sekolah untuk tujuan peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.


STANDAR PENGELOLAAN

283

Dengan demikian program supervisi bermanfaat apabila menghasilkan upaya perbaikan kinerja sekolah.

l. Meningkatkan mutu pendidikan.

Kepala sekolah terus menerus berupaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang dia pimpin, dengan membandingkan hasil sekarang dengan hasil sebelumnya, dan membandingkan hasil yang sudah dicapai dengan tujuan yang telah dirumuskan sesuai standar nasional pendidikan.

m. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Kepala sekolah sebagai pimpinan menempatkan diri sebagai contoh dan teladan bagi warga sekolah, dalam berbagai ukuran kualitas, antara lain disiplin, nama baik, sikap dan perilaku yang profesional dalam kehidupan di sekolah maupun di masyarakat.

n. Memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh komunitas sekolah.

Visi pembelajaran senantiasa dikomunikasikan oleh kepala sekolah agar menjadi milik bersama, sehingga pelaksanaannya didukung sepenuhnya oleh warga sekolah.

o. Membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan sekolah dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga kependidikan.



284

Kepala sekolah bertanggung jawab menciptakan lingkungan sekolah/ madrasah agar kondusif mendukung peningkatan kualitas semua siswa, guru, dan tenaga kependidikan.

p. Menjamin manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, efisien, dan efektif.

Sebagai manajer dalam organisasi sekolah, kepala sekolah memantau dan mengendalikan pelaksanaan program secara keseluruhan, sehingga dapat menjamin terlaksananya kegiatan menuju sasaran yang diharapkan.

q. Menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan komite sekolah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat.

Kerja sama yang dijalin saling menguntungkan satu sama lain, di mana masyarakat merasa ikut memiliki sekolah yang berada di lingkungannya. Kerja sama ini secara konsisten dan terus menerus dipelihara dan ditingkatkan.

r. Memberi contoh/teladan/tindakan yang bertanggung jawab.

Kepala sekolah dapat menampilkan dirinya sebagai contoh dan teladan yang bertanggung jawab dalam bersikap dan bertindak, di lingkungan sekolah/ madrasah maupun masyarakat.

4. Kepala sekolah dapat mendelegasikan sebagian tugas dan kewenangan kepada wakil kepala sekolah sesuai dengan bidangnya.


STANDAR PENGELOLAAN

285

Pendelegasian tugas dan kewenangan kepada wakil kepala sekolah ini dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas, namun tidak mengurangi tanggung jawab kepala sekolah sebagai penanggung jawab secara keseluruhan.

E. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

1. Sekolah:

a. Mengelola sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Sistem informasi manajemen yang dikembangkan oleh sekolah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sekolah. Sistem yang dimaksud tidak harus selalu terkait langsung dengan peralatan canggih, tetapi lebih kepada penerapan alur informasi yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam mendukung kelancaran dan kualitas pengelolaan sekolah.

b. Menyediakan fasilitas informasi yang efisien, efektif dan mudah diakses.

Di beberapa lokasi di sekolah disediakan papan informasi yang mudah dilihat. Informasi umum yang perlu diketahui banyak orang ditempatkan di lobi depan sekolah, di ruang guru, ruang administrasi, dan aula sekolah. Sementara informasi yang perlu diketahui oleh siswa dapat disampaikan di dalam kelas masing-masing.

d. Menugaskan seorang guru atau tenaga kependidikan untuk melayani permintaan informasi maupun pemberian informasi atau pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sekolah baik secara lisan maupun tertulis dan semuanya direkam dan didokumentasikan.



286

Guru atau tenaga kependidikan dimaksud dapat berperan sebagai humas yang sekaligus mencatat setiap informasi yang diterima dari pihak luar. Seluruh informasi terbaru yang perlu disebarluaskan selalu disampaikan oleh kepala sekolah kepada petugas tersebut.

e. Melaporkan data informasi sekolah yang telah terdokumentasikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab pendidikan di daerah perlu mengetahui informasi yang terbaru dan lengkap mengenai sekolah di wilayahnya. Hal ini dibutuhkan dalam rangka pendataan, perencanaan, dan pembinaan sekolah. Untuk itu secara rutin sekolah perlu menyampaikan laporan tertulis tentang data dan informasi terakhir tentang sekolah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

2. Komunikasi antar warga sekolah di lingkungan sekolah dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Komunikasi yang efisien dan efektif antar warga sekolah dapat dilakukan lebih sering dan menggunakan berbagai cara, baik lisan maupun tertulis. Setiap warga sekolah/ madrasah perlu mengetahui secara keseluruhan kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan oleh sekolah. Komunikasi yang efektif terjadi jika baik pengirim atau penerima pesan memiliki persepsi yang sama atas pesan/informasi tersebut. Ciri-ciri komunikasi yang efektif antara lain langsung ke inti persoalan, tidak ragu-ragu, tidak mendikte, bersahabat, dua arah, isi pesan jelas dan mudah dipahami, serta tidak ada makna yang tersembunyi.


287

BAB VII

STANDAR PEMBIAYAAN

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dijelaskan bahwa standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun (pasal 1 ayat 10).

Selanjutnya pada pasal 62 disebutkan bahwa:(1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi,

dan biaya personal. (2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.

(3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

(4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi (a) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, (b) bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan (c) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.



288

(5) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Peraturan Menteri yang terkait dengan Standar Biaya hingga buku ini ditulis adalah Standar Biaya Operasi Nonpersonalia tahun 2009 untuk SD, SMP, SMA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB. Sementara pada instrumen pengukuran pemenuhan standar biaya oleh sekolah terdapat pada perangkat akreditasi sekolah yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 11 dan 12 tahun 2009. Sehubungan dengan hal tersebut, pembahasan tentang strategi pemenuhan standar biaya dalam buku ini didasarkan pada peraturan menteri dimaksud. Bab ini terdiri dari Standar Pembiayaan SD dan Standar Biaya Operasi Nonpersonalia SD Tahun 2009.


STANDAR PEMBIAYAAN

289

A. STANDAR PEMBIAYAAN SD

(Bagian dari Permendiknas Nomor 11 Tahun 2009)

1. Sekolah memiliki catatan tahunan berupa dokumen investasi sarana dan prasarana secara menyeluruh.

Sekolah setiap tahun membuat dokumen hasil perhitungan nilai aset sarana dan prasarana yang dimiliki secara menyeluruh. Nilai aset yang dimiliki sekolah dapat berubah setiap tahun, diakibatkan oleh perubahan nilai aset yang sudah dimiliki selama ini dan penambahan jumlah atau jenis aset yang baru diperoleh.

2. Sekolah membelanjakan biaya untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan.

Setiap tahun sekolah menyusun RKAS/M, yang di dalamnya terdapat anggaran untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, terutama biaya pendidikan lanjut, pelatihan, dan seminar. Anggaran tersebut digunakan untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan.

3. Sekolah memiliki modal kerja untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan.

Dalam RKAS/M yang disusun oleh sekolah, terdapat anggaran untuk modal kerja, terutama untuk membiayai gaji guru dan tenaga kependidikan, biaya operasional pendidikan, dan biaya lain yang diperlukan agar proses pembelajaran dapat terlaksana dengan teratur dan berkelanjutan. Anggaran tersebut digunakan untuk seluruh kegiatan pendidikan.

4. Sekolah membayar gaji, honor kegiatan-kegiatan sekolah, insentif, dan tunjangan lain pendidik pada setiap tahun pelajaran.



290

Dalam RKAS/M yang disusun oleh sekolah, terdapat anggaran untuk membayar gaji, honor kegiatan-kegiatan sekolah, insentif, dan tunjangan lain untuk guru. Anggaran tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya.

5. Sekolah membayar gaji, honor kegiatan-kegiatan sekolah, insentif, dan tunjangan lain tenaga kependidikan pada setiap tahun pelajaran.

Dalam RKAS/M yang disusun oleh sekolah, terdapat anggaran untuk membayar gaji, honor kegiatan-kegiatan sekolah, insentif, dan tunjangan lain tenaga kependidikan. Anggaran tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya.

6. Sekolah membelanjakan biaya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada setiap tahun pelajaran.

Dalam RKAS/M yang disusun oleh sekolah, terdapat anggaran untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan anggaran tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya.

7. Sekolah membelanjakan dana untuk kegiatan kesiswaan setiap tahun pelajaran.

Dalam RKAS/M yang disusun oleh sekolah, terdapat anggaran untuk kegiatan kesiswaan, terutama untuk kegiatan kerohanian, pramuka, olahraga, dan UKS/M. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan kesiswaan.

8. Sekolah membelanjakan biaya pengadaan alat tulis untuk kegiatan pembelajaran pada setiap tahun pelajaran.

Dalam RKAS/M yang disusun oleh sekolah, terdapat anggaran untuk pengadaan alat tulis dalam rangka melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sekolah menggunakan anggaran tersebut untuk pengadaan alat tulis.


STANDAR PEMBIAYAAN

291

9. Sekolah membelanjakan biaya pengadaan bahan habis pakai untuk kegiatan pembelajaran pada setiap tahun pelajaran.

Dalam RKAS/M yang disusun oleh sekolah, terdapat anggaran untuk pengadaan bahan habis pakai dalam rangka melaksanakan kegiatan pembelajaran, antara lain berupa bahan praktikum, tinta, dan bahan pembersih. Sekolah menggunakan anggaran tersebut untuk pengadaan bahan habis pakai.

10. Sekolah membelanjakan biaya pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran pada setiap tahun pelajaran.

Dalam RKAS/M yang disusun oleh sekolah, terdapat anggaran untuk pengadaan alat habis pakai dalam rangka melaksanakan kegiatan pembelajaran, antara lain berupa alat olahraga, alat keterampilan, dan alat kebersihan. Sekolah menggunakan anggaran tersebut untuk pengadaan alat habis pakai.

11. Sekolah membelanjakan biaya pengadaan kegiatan rapat pada setiap tahun pelajaran.

Dalam RKAS/M yang disusun oleh sekolah, terdapat anggaran untuk pelaksanaan rapat. Sekolah meng gunakan anggaran tersebut mendukung pelaksanaan rapat.

12. Sekolah membelanjakan biaya pengadaan transport dan perjalanan dinas pada setiap tahun pelajaran.

Dalam RKAS/M yang disusun oleh sekolah, terdapat anggaran untuk transport dan perjalanan dinas, dan selanjutnya sekolah menggunakan anggaran tersebut untuk transport dan perjalanan dinas.

13. Sekolah membelanjakan biaya penggandaan soal-soal ulangan/ujian pada setiap tahun pelajaran.

Dalam RKAS/M yang disusun oleh sekolah, terdapat anggaran untuk penggandaan soal-soal ulangan/ujian, dan selanjutnya sekolah



292

menggunakan anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya.

14. Sekolah membelanjakan biaya pengadaan daya dan jasa pada setiap tahun pelajaran.

Dalam RKAS/M yang disusun oleh sekolah, terdapat anggaran untuk pembayaran daya dan jasa, antara lain berupa biaya listrik, air, telepon, dan internet. Sekolah menggunakan anggaran tersebut untuk pembayaran daya dan jasa.

15. Sekolah membelanjakan anggaran untuk mendukung kegiatan operasi tidak langsung pada setiap tahun pelajaran.

Dalam RKAS/M yang disusun oleh sekolah, terdapat anggaran untuk kegiatan operasional yang secara tidak langsung mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran, antara lain biaya konsumsi, uang lembur, dan asuransi. Sekolah menggunakan anggaran tersebut sesuai dengan peruntukannya.

16. Biaya operasi sekolah digunakan untuk: (1) kesejahteraan warga sekolah, (2) pengembangan guru dan tenaga kependidikan, (3) sarana prasarana, (4) pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran, dan (5) kegiatan ketatausahaan.

Dalam RKAS/M yang disusun oleh sekolah, terdapat anggaran yang cukup untuk biaya operasi, dan selanjutnya sekolah menggunakan anggaran tersebut sesuai dengan peruntukannya.

17. Sekolah memungut biaya pendidikan.

Sekolah dapat melakukan pungutan biaya pendidikan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

18. Siswa tidak dikenakan biaya pendaftaran ulang setiap awal tahun pelajaran.


STANDAR PEMBIAYAAN

293

Sekolah hanya diperbolehkan mengenakan biaya pendaftaran kepada siswa baru, kecuali sekolah negeri yang mendapat subsidi untuk biaya pendaftaran kepada siswa baru. Sementara pada saat kenaikan kelas, siswa tidak lagi dikenakan biaya pendaftaran ulang.

19. Sekolah melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu.

Sekolah selalu menerima siswa dari keluarga kurang mampu, dimana biaya pendidikannya dibantu dengan cara subsidi silang, atau menyediakan anggaran khusus dari sumber lain.

20. Sekolah tidak melakukan pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/ madrasah.

Uang sekolah yang dipungut dari siswa diperhitungkan secara menyeluruh, sehingga tidak ada lagi pungutan lain yang terpisah dari uang sekolah tersebut. Sekolah membuat perencanaan biaya yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan selama satu tahun.

21. Pengambilan keputusan sekolah untuk menarik atau tidak menarik dana dari masyarakat dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur.

Unsur yang harus dilibatkan terutama: (a) penyelenggara pendidikan/yayasan, (b) kepala sekolah, (c) komite sekolah, (d) perwakilan guru, dan (e) perwakilan tenaga kependidikan. Pengambilan keputusan yang dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur yang terkait akan lebih baik, dan lebih mudah mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

22. Pengelolaan dana dilakukan secara sistematis, transparan, efisien, dan akuntabel.

Sistematis artinya memiliki metode yang bersistem yakni memiliki tata cara dan tata urutan serta bentuk kegiatan yang jelas dan runtut. Transparan artinya harus tersedia informasi yang memadai kepada pihak terkait tentang proses pengadaan dan penggunaan



294

dana. Efisien artinya pengelolaan dana dilakukan dengan benar, tidak dengan ceroboh. Akuntabel artinya pengelolaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan, baik penggunaan maupun pengadministrasiannya. Dengan menerapkan hal-hal tersebut diharapkan tidak ada masalah terkait pengelolaan dana.

23. Sekolah memiliki pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKAS/M.

Sekolah menyusun pedoman pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan selalu digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

24. Sekolah memiliki pembukuan biaya operasional.

Sekolah melakukan pembukuan terhadap setiap biaya yang diterima dan digunakan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk biaya operasional. Pembukuan keuangan tersebut setiap saat dapat diaudit atau diperiksa oleh pihak yang berwenang.

25. Sekolah membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan.

Sekolah membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan setiap kegiatan dan setiap akhir tahun. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sekolah negeri disampaikan kepada pemerintah, sedangkan laporan sekolah/ madrasah swasta disampaikan kepada lembaga penyelenggara/yayasan.


STANDAR PEMBIAYAAN

295

B. STANDAR BIAYA OPERASI NONPERSONALIA SD TAHUN 2009

(Bagian dari Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009)

1. Standar biaya operasi nonpersonalia untuk SD adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun untuk SD, sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

“Agar dapat melaksanakan seluruh kegiatan pendidikan dengan baik setiap tahun ajaran, sekolah harus memiliki sejumlah biaya yang disebutkan dalam standar ini.”

2. Standar biaya operasi nonpersonalia tahun 2009 per sekolah, per rombongan belajar, dan per peserta didik untuk SD menggunakan basis biaya operasi nonpersonalia per sekolah, per rombongan belajar, dan per peserta didik untuk SD di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.

“Khusus sekolah yang ada di DKI Jakarta menggunakan jumlah biaya operasi nonpersonalia yang terdapat dalam lampiran standar ini.”

3. Besaran standar biaya operasi nonpersonalia tahun 2009 per sekolah, per rombongan belajar, dan per peserta didik, serta besaran presentase minimum biaya alat tulis sekolah (ATS) dan bahan dan alat habis pakai (BAHP), untuk SD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

“Besaran standar biaya operasi nonpersonalia dalam Lampiran I berlaku untuk tahun 2009, sedangkan untuk tahun berikutnya dapat beubah sesuai perubahan nilai uang atau harga barang.”



296

4. Penghitungan standar biaya operasi nonpersonalia tahun 2009 untuk masing- masing daerah dilakukan dengan mengalikan biaya operasi nonpersonalia DKI Jakarta dengan indeks masing-masing daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

“Contoh perhitungan standar biaya operasi nonpersonalia di lura DKI Jakarta:

a. Besarnya biaya operasi nonpersonalia SD per sekolah di kabupaten Tangerang = 0,930 x 97.440.000 = Rp 90.619.000,-

b. Besarnya biaya operasi nonpersonalia SD per sekolah di kabupaten Puncak Jaya = 3,585 x 97.440.000 = Rp 349.322.000,-“

5. Satuan pendidikan dasar dan menengah yang belum bisa memenuhi Standar Nasional Pendidikan menggunakan biaya satuan yang lebih rendah dari standar biaya ini.

“Standar biaya ini diperhitungkan memenuhi kebutuhan pengelolaan sekolah sesuai standar nasional pendidikan. Sementara sekolah yang masih di bawah standar nasional pendidikan, dapat menggunakan biaya yang lebih rendah.


STANDAR PEMBIAYAAN

297

LAMPIRAN I. STANDAR BIAYA OPERASI NONPERSONALIA SD TAHUN 2009

Ketentuan jumlah rombongan belajar per sekolah dan jumlah peserta didik per rombongan belajar untuk perhitungan biaya operasi nonpersonalia SD: 6 rombongan belajar dengan setiap rombongan belajar berisi 28 peserta didik.

Tabel Standar Biaya Operasi Nonpersonalia per Sekolah, per Rombongan Belajar, dan per Peserta Didik untuk SD pada tahun 2009

No. Sekolah

Biaya Operasi Nonpersonalia (Rp Ribu) %

Minimum untuk ATS

% Minimum

untuk BAHP

Per Sekolah

Per Rom-bongan Belajar

Per Peserta Didik

1. SD 97.440 16.240 580

Keterangan:

1) Biaya operasi nonpersonalia meliputi: biaya alat tulis sekolah (ATS), biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP), biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi/perjalanan dinas, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa/ekstra kurikuler, dan biaya pelaporan.

2) Biaya alat tulis sekolah adalah biaya untuk pengadaan alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses belajar.

3) Biaya alat dan bahan habis pakai adalah biaya untuk pengadaan alat-alat dan bahan-bahan praktikum IPA, alat-alat dan bahan-bahan praktikum IPS, alat-alat dan bahan-bahan praktikum bahasa, alat-alat dan bahan-bahan praktikum komputer, alat-alat dan bahan-bahan praktikum ketrampilan, alat-alat dan bahan-bahan



298

olah raga, alat-alat dan bahan-bahan kebersihan, alat-alat dan bahan-bahan kesehatan dan keselamatan, tinta stempel, toner/tinta printer, dll yang habis dipakai dalam waktu satu tahun atau kurang.

4) Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan adalah biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah untuk mempertahankan kualitas sarana dan prasarana sekolah agar layak digunakan sebagai tempat belajar dan mengajar.

5) Biaya daya dan jasa merupakan biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang yang mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah seperti listrik, telepon, air, dll.

6) Biaya transpor/perjalanan dinas adalah biaya untuk berbagai keperluan perjalanan dinas pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik baik di dalam kota maupun ke luar kota.

7) Biaya konsumsi adalah biaya untuk penyediaan konsumsi dalam kegiatan sekolah yang layak disediakan konsumsi seperti rapat-rapat sekolah, perlombaan di sekolah dan lain-lain.

8) Biaya asuransi adalah biaya membayar premi asuransi untuk keamanan dan keselamatan sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik seperti asuransi kebakaran, asuransi bencana alam, asuransi kecelakaan praktek kerja di industri, dll.

9) Biaya pembinaan siswa/ekstrakurikuler adalah biaya untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan siswa melalui kegiatan ekstra kurikuler seperti Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Unit Kesehatan Sekolah (UKS), Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), olah raga, kesenian, lomba bidang akademik, perpisahan kelas terakhir, pembinaan kegiatan keagamaan, dll.

10) Biaya pelaporan adalah biaya untuk menyusun dan mengirimkan laporan sekolah kepada pihak yang berwenang.


STANDAR PEMBIAYAAN

299

LAMPIRAN II. STANDAR BIAYA OPERASI NONPERSONALIA SD TAHUN 2009

Tabel Indeks Biaya Pendidikan untuk Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2009 dengan Basis DKI Jakarta

NO. DAERAH INDEKS BIAYA

I PROV. NANGROE ACEH DARUSSALAM 1,006

Kab. Aceh Barat 1,008

Kab. Aceh Besar 0,979

Kab. Aceh Selatan 0,998

Kab. Aceh Singkil 1,024

Kab. Aceh Tengah 1,009

Kab. Aceh Tenggara 1,019

Kab. Aceh Timur 1,020

Kab. Aceh Utara 1,018

Kab. Bireuen 1,023

Kab. Aceh Pidie 0,995

Kab. Simeuleu 1,183

Kota Banda Aceh 0,981

Kota Sabang 1,063

Kota Langsa 1,013

Kota Lhokseumawe 1,017

Kab. Nagan Raya 1,019

Kab. Aceh Jaya 1,011

Kab. Aceh Barat Daya 1,015

Kab. Gayo Lues 1,021

Kab. Aceh Tamiang 1,014

Kab. Bener Meriah 1,020

II PROVINSI SUMATERA UTARA 0,956



300


Kab. Asahan 0,936

Kab. Dairi 0,934

Kab. Deli Serdang 0,915

Kab. Tanah Karo 0,944

Kab. Labuhan Batu 0,961

Kab. Langkat 0,922

Kab. Mandailing Natal 0,947

Kab. Nias 1,194

Kab. Simalungun 0,921

Kab. Tapanuli Selatan 0,957

Kab. Tapanuli Tengah 0,942

Kab. Tapanuli Utara 0,945

Kab. Toba Samosir 0,947

Kota Binjai 0,915

Kota Medan 0,940

Kota Pematang Siantar 0,939

Kota Sibolga 0,947

Kota Tanjung Balai 0,946

Kota Tebing Tinggi 0,936

Kota Padang Sidempuan 0,948

Kab. Pakpak Bharat 0,948

Kab. Nias Selatan 1,189

Kab. Humbang Hasundutan 0,935

Kab. Serdang Berdagai 0,927

Kab. Samosir 0,993

III PROVINSI SUMATERA BARAT 0,927

Kab. Limapuluh Koto 0,922


STANDAR PEMBIAYAAN

301


Kab. Agam 0,930

Kab. Kepulauan Mentawai 1,175

Kab. Padang Pariaman 0,903

Kab. Pasaman 0,935

Kab. Pesisir Selatan 0,940

Kab. Sawahlunto Sijunjung 0,937

Kab. Solok 0,913

Kab. Tanah Datar 0,912

Kota Bukit Tinggi 0,930

Kota Padang Panjang 0,918

Kota Padang 0,893

Kota Payakumbuh 0,913

Kota Sawahlunto 0,915

Kota Solok 0,917

Kota Pariaman 0,906

Kab. Pasaman Barat 0,937

Kab. Dharmasraya 0,929

Kab. Solok Selatan 0,911

IV PROVINSI RIAU 1,044

Kab. Bengkalis 1,091

Kab. Indragiri Hilir 1,075

Kab. Indragiri Hulu 1,069

Kab. Kampar 1,040

Kab. Kuantan Singingi 1,051

Kab. Pelalawan 1,050

Kab. Rokan Hilir 1,065

Kab. Rokan Hulu 1,048



302


Kab. Siak 1,071

Kota Dumai 1,086

Kota Pekanbaru 1,031

V PROVINSI KEPULAUAN RIAU 1,094

Kab. Bintan 1,095

Kab. Natuna 1,169

Kab. Karimun 1,096

Kota Batam 1,074

Kota Tanjung Pinang 1,061

Kab. Lingga 1,103

VI PROVINSI JAMBI 0,965

Kab. Batanghari 0,980

Kab. Bungo 0,972

Kab. Kerinci 0,976

Kab. Merangin 0,981

Kab. Muaro Jambi 0,963

Kab. Sarolangun 1,002

Kab. Tanjung Jabung Barat 0,968

Kab. Tanjung Jabung Timur 0,971

Kab. Tebo 0,988

Kota Jambi 0,941

VII PROVINSI SUMATERA SELATAN 0,949

Kab. Lahat 0,971

Kab. Musi Banyuasin 0,978

Kab. Musi Rawas 0,972

Kab. Muara Enim 0,956

Kab. Ogan Komering Ilir 0,936


STANDAR PEMBIAYAAN

303


Kab. Ogan Komering Ulu 0,934

Kota Palembang 0,950

Kota Pagar Alam 0,990

Kota Lubuk Linggau 0,965

Kota Prabumulih 0,968

Kab. Banyuasin 0,973

Kab. Ogan Ilir 0,949

Kab. OKU Timur 0,952

Kab. OKU Selatan 0,936

VIII PROVINSI BANGKA BELITUNG 1,048

Kab. Bangka 1,053

Kab. Belitung 1,061

Kota Pangkal Pinang 1,035

Kab. Bangka Selatan 1,058

Kab. Bangka Tengah 1,061

Kab. Bangka Barat 1,051

Kab. Belitung Timur 1,084

IX PROVINSI BENGKULU 0,953

Kab. Bengkulu Selatan 0,958

Kab. Bengkulu Utara 0,947

Kab. Rejang Lebong 0,943

Kota Bengkulu 0,929

Kab. Kaur 0,956

Kab. Seluma 0,950

Kab. Mukomuko 0,948

Kab. Lebong 0,946

Kab. Kepahiang 0,954



304


X PROVINSI LAMPUNG 0,920

Kab. Lampung Barat 0,955

Kab. Lampung Selatan 0,949

Kab. Lampung Tengah 0,951

Kab. Lampung Utara 0,947

Kab. Lampung Timur 0,952

Kab. Tanggamus 0,956

Kab. Tulang Bawang 0,950

Kab. Way Kanan 0,946

Kota Bandar Lampung 0,930

Kota Metro 0,952

XI PROVINSI DKI JAKARTA 1,000

XII PROVINSI JAWA BARAT 0,936

Kab. Bandung 0,905

Kab. Bekasi 0,923

Kab. Bogor 0,917

Kab. Ciamis 0,929

Kab. Cianjur 0,910

Kab. Cirebon 0,902

Kab. Garut 0,908

Kab. Indramayu 0,930

Kab. Karawang 0,907

Kab. Kuningan 0,908

Kab. Majalengka 0,910

Kab. Purwakarta 0,907

Kab. Subang 0,909

Kab. Sukabumi 0,914


STANDAR PEMBIAYAAN

305


Kab. Sumedang 0,912

Kab. Tasikmalaya 0,907

Kota Bandung 0,913

Kota Bekasi 0,921

Kota Bogor 0,924

Kota Cirebon 0,911

Kota Depok 0,904

Kota Sukabumi 0,922

Kota Cimahi 0,921

Kota Tasikmalaya 0,917

Kota Banjar 0,926

XIII PROVINSI BANTEN 0,929

Kab. Lebak 0,954

Kab. Pandeglang 0,934

Kab. Serang 0,929

Kab. Tangerang 0,930

Kota Cilegon 0,913

Kota Tangerang 0,929

XIV PROVINSI JAWA TENGAH 0,886

Kab. Banjarnegara 0,913

Kab. Banyumas 0,911

Kab. Batang 0,921

Kab. Blora 0,923

Kab. Boyolali 0,914

Kab. Brebes 0,920

Kab. Cilacap 0,911

Kab. Demak 0,906



306


Kab. Grobogan 0,940

Kab. Jepara 0,909

Kab. Karanganyar 0,913

Kab. Kebumen 0,903

Kab. Kendal 0,917

Kab. Klaten 0,912

Kab. Kudus 0,925

Kab. Magelang 0,910

Kab. Pati 0,903

Kab. Pekalongan 0,926

Kab. Pemalang 0,926

Kab. Purbalingga 0,916

Kab. Purworejo 0,901

Kab. Rembang 0,915

Kab. Semarang 0,911

Kab. Sragen 0,911

Kab. Sukoharjo 0,914

Kab. Tegal 0,918

Kab. Temanggung 0,906

Kab. Wonogiri 0,923

Kab. Wonosobo 0,910

Kota Magelang 0,916

Kota Pekalongan 0,926

Kota Salatiga 0,923

Kota Semarang 0,905

Kota Surakarta 0,914

Kota Tegal 0,930


STANDAR PEMBIAYAAN

307


XV PROVINSI DI YOGYAKARTA 0,897

Kab. Bantul 0,922

Kab. Gunung Kidul 0,959

Kab. Kulon Progo 0,918

Kab. Sleman 0,925

Kota Yogyakarta 0,915

XVI PROVINSI JAWA TIMUR 0,905

Kab. Bangkalan 0,956

Kab. Banyuwangi 0,903

Kab. Blitar 0,919

Kab. Bojonegoro 0,903

Kab. Bondowoso 0,915

Kab. Gresik 0,928

Kab. Jember 0,913

Kab. Jombang 0,902

Kab. Kediri 0,911

Kab. Lamongan 0,902

Kab. Lumajang 0,913

Kab. Madiun 0,914

Kab. Magetan 0,939

Kab. Malang 0,919

Kab. Mojokerto 0,915

Kab. Nganjuk 0,915

Kab. Ngawi 0,918

Kab. Pacitan 0,929

Kab. Pamekasan 0,978

Kab. Pasuruan 0,922



308


Kab. Ponorogo 0,909

Kab. Probolinggo 0,912

Kab. Sampang 0,985

Kab. Sidoarjo 0,927

Kab. Situbondo 0,912

Kab. Sumenep 1,007

Kab. Trenggalek 0,924

Kab. Tuban 0,928

Kab. Tulungagung 0,914

Kota Blitar 0,914

Kota Kediri 0,916

Kota Madiun 0,915

Kota Malang 0,913

Kota Mojokerto 0,905

Kota Pasuruan 0,907

Kota Probollinggo 0,901

Kota Surabaya 0,906

Kota Batu 0,917

XVII PROVINSI KALIMANTAN BARAT 1,062

Kab. Bengkayang 1,062

Kab. Landak 1,041

Kab. Kapuas Hulu 1,177

Kab. Ketapang 1,044

Kab. Pontianak 1,018

Kab. Sambas 1,067

Kab. Sanggau 1,064

Kab. Sintang 1,097


STANDAR PEMBIAYAAN

309


Kota Pontianak 1,033

Kota Singkawang 1,050

Kab. Sekadau 1,067

Kab. Melawi 1,097

XVIII PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 1,088

Kab. Barito Selatan 1,108

Kab. Barito Utara 1,100

Kab. Kapuas 1,083

Kab. Kotawaringin Barat 1,098

Kab. Kotawaringin Timur 1,092

Kota Palangkaraya 1,015

Kab. Barito Timur 1,115

Kab. Murung Raya 1,093

Kab. Pulang Pisau 1,063

Kab. Gunung Mas 1,094

Kab. Lamandau 1,118

Kab. Sukamara 1,111

Kab. Katingan 1,104

Kab. Seruyan 1,110

XIX PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 1,018

Kab. Banjar 0,981

Kab. Barito Kuala 1,023

Kab. Hulu Sungai Selatan 1,019

Kab. Hulu Sungai Tengah 1,031

Kab. Hulu Sungai Utara 1,038

Kab.Kota Baru 1,055

Kab. Tabalong 1,052



310


Kab. Tanah Laut 0,994

Kab. Tapin 1,007

Kota Banjar Baru 0,981

Kota Banjarmasin 0,976

Kab. Balangan 1,028

Kab. Tanah Bumbu 1,052

XX PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 1,061

Kab. Berau 1,101

Kab. Bulungan 1,126

Kab. Kutai 1,057

Kab. Kutai Barat 1,093

Kab. Kutai Timur 1,083

Kab. Malinau 1,173

Kab. Nunukan 1,156

Kab. Pasir 1,063

Kota Balikpapan 1,031

Kota Bontang 1,090

Kota Samarinda 1,017

Kota Tarakan 1,108

Kab. Penajam Paser Utara 1,055

XXI PROVINSI SULAWESI UTARA 1,096

Kab. Bolaang Mongondow 1,007

Kab. Minahasa 1,007

Kab. Sangihe 1,369

Kota Bitung 0,991

Kota Manado 0,987

Kab. Kepulauan Talaud 1,415


STANDAR PEMBIAYAAN

311


Kab. Minahasa Selatan 1,019

Kota Tomohon 1,002

Kab. Minahasa Utara 1,002

XXII PROVINSI GORONTALO 1,042

Kab. Boalemo 1,040

Kab. Gorontalo 1,016

Kota Gorontalo 1,017

Kab. Pohuwato 1,049

Kab. Bone Bolango 1,011

XXIII PROVINSI SULAWESI TENGAH 1,009

Kab. Banggai 1,011

Kab. Banggai Kepulauan 1,118

Kab. Buol 1,019

Kab. Toli-Toli 1,018

Kab. Donggala 0,980

Kab. Morowali 1,023

Kab. Poso 0,989

Kota Palu 0,944

Kab. Parigi Moutong 0,976

Kab. Tojo Una Una 0,988

XXIV PROVINSI SULAWESI SELATAN 0,965

Kab. Bantaeng 0,974

Kab. Barru 0,961

Kab. Bone 0,973

Kab. Bulukumba 0,955

Kab. Enrekang 0,978

Kab. Gowa 0,946



312


Kab. Jeneponto 0,945

Kab. Luwu 0,990

Kab. Luwu Utara 0,987

Kab. Maros 0,969

Kab. Pangkajene Kepulauan 0,989

Kab. Pinrang 0,957

Kab. Selayar 1,047

Kab. Sidenreng Rappang 0,946

Kab. Sinjai 0,959

Kab. Soppeng 0,952

Kab. Takalar 0,989

Kab. Tana Toraja 0,963

Kab. Wajo 0,953

Kota Pare-pare 0,949

Kota Makassar 0,936

Kota Palopo 0,956

Kab. Luwu Timur 1,003

XXV PROVINSI SULAWESI BARAT 0,996

Kab. Majene 0,997

Kab. Mamuju 1,028

Kab. Polewali Mamasa 1,001

Kab. Mamasa 1,009

Kab. Mamuju Utara 1,046

XXVI PROVINSI SULAWESI TENGGARA 1,039

Kab. Buton 1,049

Kab. Konawe 1,020

Kab. Kolaka 1,016


STANDAR PEMBIAYAAN

313


Kab. Muna 1,048

Kota Kendari 0,989

Kota Bau-bau 1,052

Kab. Konawe Selatan 1,049

Kab. Bombana 1,036

Kab. Wakatobi 1,060

Kab. Kolaka Utara 1,008

XXVII PROVINSI BALI 0,920

Kab. Badung 0,931

Kab. Bangli 0,913

Kab. Buleleng 0,951

Kab. Gianyar 0,917

Kab. Jembrana 0,944

Kab. Karangasem 0,927

Kab. Klungkung 0,933

Kab. Tabanan 0,926

Kota Denpasar 0,906

XXVIII PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 0,977

Kab. Bima 0,972

Kab. Dompu 1,003

Kab. Lombok Barat 0,953

Kab. Lombok Tengah 0,980

Kab. Lombok Timur 0,973

Kab. Sumbawa 1,011

Kota Mataram 0,943

Kota Bima 0,988

Kab. Sumbawa Barat 1,018



314


XXIX PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 1,086

Kab. Alor 1,098

Kab. Belu 1,083

Kab. Ende 1,079

Kab. Flores Timur 1,096

Kab. Kupang 1,057

Kab. Lembata 1,096

Kab. Manggarai 1,094

Kab. Ngada 1,094

Kab. Sikka 1,091

Kab. Sumba Barat 1,068

Kab. Sumba Timur 1,072

Kab. Timor Tengah Selatan 1,074

Kab. Timor Tengah Utara 1,079

Kota Kupang 1,054

Kab. Rote Ndao 1,062

Kab. Manggarai Barat 1,092

XXX PROVINSI MALUKU 1,195

Kab. Maluku Tenggara Barat 1,247

Kab. Maluku Tengah 1,161

Kab. Maluku Tenggara 1,251

Kab. Pulau Buru 1,200

Kota Ambon 1,145

Kab. Seram Bagian Barat 1,181

Kab. Seram Bagian Timur 1,179

Kab. Kepulauan Aru 1,230

XXXI PROVINSI MALUKU UTARA 1,173


STANDAR PEMBIAYAAN

315


Kab. Halmahera Tengah 1,201

Kab. Halmahera Barat 1,148

Kota Ternate 1,133

Kab. Halmahera Timur 1,220

Kota Tidore Kepulauan 1,137

Kab. Kepulauan Sula 1,167

Kab. Halmahera Selatan 1,181

Kab. Halmahera Utara 1,212

XXXII PROVINSI PAPUA 1,964

Kab. Biak Numfor 1,597

Kab. Jayapura 1,640

Kab. Jayawijaya 2,078

Kab. Merauke 1,749

Kab. Mimika 1,737

Kab. Nabire 1,530

Kab. Paniai 2,947

Kab. Puncak Jaya 3,585

Kab. Yapen Waropen 1,513

Kota Jayapura 1,483

Kab. Sarmi 1,710

Kab. Keerom 1,711

Kab. Yahukimo 2,526

Kab. Pegunungan Bintang 2,300

Kab. Tolikara 2,299

Kab. Boven Digoel 1,811

Kab. Mappi 1,782

Kab. Asmat 1,812



316


Kab. Waropen 1,587

Kab. Supiori 1,600

XXXIII PROVINSI PAPUA BARAT 1,430

Kab. Sorong 1,452

Kab. Manokwari 1,462

Kab. Fak Fak 1,506

Kota Sorong 1,237

Kab. Sorong Selatan 1,520

Kab. Raja Ampat 1,590

Kab. Teluk Bintuni 1,532

Kab. Teluk Wondama 1,488

Kab. Kaimana 1,480


317

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dijelaskan bahwa standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik (pasal 1 ayat 11).

Selanjutnya pada pasal 63 ayat (1) disebutkan bahwa penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas (a) penilaian hasil belajar oleh pendidik, (b) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan (c) penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

Secara khusus penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dijelaskan dalam pasal 65 sebagai berikut.(1) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan menilai

pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran.

(2) Penilaian hasil belajar untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

BAB VIII

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN



318

(3) Penilaian akhir mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh pendidik.

(4) Penilaian hasil belajar untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui ujian sekolah untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

(5) Untuk dapat mengikuti ujian sekolah, peserta didik harus mendapatkan nilai yang sama atau lebih besar dari nilai batas ambang kompetensi yang dirumuskan oleh BSNP, pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, serta kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.

(6) Ketentuan mengenai penilaian akhir dan ujian sekolah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Standar ini terdiri dari enam bagian yakni Pengertian, Prinsip Penilaian, Teknik dan Instrumen Penilaian, Penilaian oleh Pendidik, Penilaian oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian oleh Pemerintah.

Dalam bab ini dijelaskan aspek apa saja yang dikandung dalam standar penilaian, penjelasan lebih operasional dari masing-masing aspek, serta strategi dan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan oleh sekolah untuk memenuhi standar tersebut.



319

A. PENGERTIAN

1. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

2. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik.

3. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik.

4. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.

5. Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.

6. Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.

7. Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada semester tersebut.

8. Ujian sekolah adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan. Mata pelajaran



320

yang diujikan adalah mata pelajaran kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan dalam ujian nasional dan aspek kognitif dan/atau psikomotorik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian yang akan diatur dalam POS Ujian Sekolah/ Madrasah.

9. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan.

10. Kriteria ketuntasan minimal (KKM) adalah kriteria ketuntasan belajar (KKB) yang ditentukan oleh satuan pendidikan. KKM pada akhir jenjang satuan pendidikan untuk kelompok mata pelajaran selain ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan nilai batas ambang kompetensi.

B. PRINSIP PENILAIAN

Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:1. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan

kemampuan yang diukur.

Kemampuan siswa harus diukur dengan instrumen penilaian yang sahih. Kesahihan instrumen penilaian terutama diperoleh dengan melakukan hal-hal berikut:

a. Instrumen penilaian disusun sesuai dengan tujuan pembelajaran.

b. Instrumen menggunakan metode pengukuran yang standar.

2. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.



321

Penilaian yang dilakukan guru didasarkan hanya pada jawaban dan hasil pekerjaan siswa, dengan menggunakan kriteria tertulis yang sudah ditetapkan sebelumnya. Untuk soal uraian sebaiknya guru memeriksa pekerjaan siswa secara berurutan berdasarkan nomor soal. Guru terlebih dahulu menilai jawaban setiap siswa terhadap soal nomor (1), nomor (2), dan seterusnya. Jika penilaian dilakukan sekaligus terhadap seluruh jawaban seorang siswa, dapat menimbulkan perbedaan nilai yang diberikan siswa terhadap jawaban yang sama, di samping itu penilaian guru terhadap nomor (2) juga dapat dipengaruhi oleh nilai yang diperoleh untuk soal nomor (1).

3. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.

Penilaian yang dilakukan hanya mempertimbangkan hasil pekerjaan siswa, tanpa membedakan hal-hal lain. Untuk menghindari pengaruh lain tersebut, pada saat memeriksa dan memberikan nilai siswa, guru sebaiknya menutup sementara nama dan identitas siswa yang tertera pada lembar jawaban atau lembar kerja siswa.

4. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.

Penilaian yang dilakukan oleh guru merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh rangkaian program pembelajaran. Penilaian dapat dilakukan pada awal pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal siswa, pada pertengahan pembelajaran untuk mengetahui kesulitan siswa dalam mempelajari materi yang disampaikan, dan pada akhir pembelajaran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran.

5. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.



322

Prosedur, kriteria dan dasar pengambilan keputusan penilaian harus dirumuskan dan ditulis oleh setiap guru, didokumentasikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan RPP pada setiap mata pelajaran. Selanjutnya prosedur, kriteria dan dasar pengambilan keputusan penilaian diberitahukan kepada siswa sebelum pembelajaran dimulai pada awal semester. Dengan demikian para siswa dapat mempersiapkan diri lebih baik dalam menghadapi ujian dan tugas-tugas yang akan dinilai oleh guru.

6. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan meng-gunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik.

Pada awal semester setiap guru sudah harus merancang program penilaian untuk setiap mata pelajaran. Dengan melaksanakan seluruh rangkaian penilaian dalam satu semester akan dapat diukur dan diketahui kemampuan atau kompetensi yang telah dimiliki oleh para siswa setelah mengikuti pembelajaran. Dalam satu semester dilakukan beberapa kali penilaian, sehingga penilaian kedua merupakan lanjutan (bukan pengulangan) dari penilaian pertama, dan demikian seterusnya berkesinambungan hingga mencakup seluruh kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh siswa pada akhir pembelajaran.

7. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.

Kegiatan penilaian harus direncanakan oleh guru berkoordinasi dengan kepala sekolah/ madrasah. Perencanaan dimaksud terutama menyangkut frekuensi, jadwal, dan cakupan materi setiap penilaian. Langkah-langkah baku dalam penilaian adalah:(a) menyusun kisi-kisi soal ujian, (b) mengembangkan instrumen, (c) melaksanakan ujian, (d) mengolah dan menentukan kelulusan siswa dari ujian sekolah,



323

(e) melaporkan dan memanfaatkan hasil penilaian.

8. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan.

Karena penilaian hasil belajar adalah merupakan ukuran pencapaian tujuan atau kompetensi yang sudah ditetapkan sebelumnya, maka kriteria atau patokan yang dipakai sebagai acuan adalah ketercapaian tujuan tersebut. Artinya penilaian bukan dengan cara membandingkan kemampuan antar siswa, atau yang sering disebut sebagai acuan norma. Kriteria penilaian ini juga harus dibuat tertulis, terutama jika bentuk soal yang digunakan bukan bentuk benar salah dan pilihan ganda.

9. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.

Pertanggungjawaban guru tidak hanya kepada kepala sekolah sebagai atasan langsung, akan tetapi terutama juga kepada siswa sebagai sasaran yang dinilai. Dengan demikian para guru harus merencanakan, melaksanakan, dan mengolah hasil penilaian dengan sungguh-sungguh.

C. TEKNIK DAN INSTRUMEN PENILAIAN

1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik.

Tidak ada satu teknik penilaian yang terbaik untuk semua karakteristik kompetensi hasil belajar. Jika kompetensi yang dinilai itu adalah berbentuk unjuk kerja, maka penilaian berbentuk tes kinerja lebih tepat dibandingkan tes tertulis. Teknik penilaian yang diterapkan untuk setiap tes yang digunakan perlu ditetapkan dan didokumentasikan, baik instrumen maupun laporan hasil penilaian siswa.



324

2. Teknik tes berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes kinerja.

Dalam melakukan penilaian, para guru harus dapat mengembangkan berbagai teknik tes sesuai dengan karakteristik tujuan yang terdapat dalam RPP. Tidak setiap mata pelajaran mengharuskan untuk menggunakan ke-empat teknik tes tersebut di atas, tetapi setiap guru harus mampu mengembangkan berbagai teknik tes yang ada.

3. Teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan/atau di luar kegiatan pembelajaran.

Mengingat tujuan pendidikan dan pembelajaran bukan hanya diukur pada saat ujian, maka observasi atau pengamatan perlu dilakukan oleh para guru pada saat proses pembelajaran berlangsung. Penilaian tentang sikap dan perilaku siswa sangat tepat jika dilakukan melalui pengamatan yang terus menerus selama siswa berada di sekolah/ madrasah.

4. Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk tugas rumah dan/atau proyek.

Setiap tugas yang diberikan kepada siswa perlu segera diperiksa dan diberi nilai sesuai dengan kriteria penilaian yang diterapkan. Setelah nilai setiap siswa disalin dalam buku penilaian, lembaran tugas tersebut perlu segera dikembalikan kepada siswa lengkap dengan komentar guru, sehingga siswa dapat mengetahui kebenaran dan kesalahan yang dilakukan dalam mengerjakan tugas tersebut.

5. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik memenuhi persyaratan:a. substansi, adalah merepresentasikan kompetensi yang dinilai,b. konstruksi, adalah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan

bentuk instrumen yang digunakan, dan



325

c. bahasa, adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik.

Instrumen penilaian hasil belajar yang disusun oleh guru harus mencerminkan kompetensi yang diukur. Persyaratan teknis instrumen dan bahasa yang digunakan dalam penilaian jangan sampai menambah kesulitan siswa memahami dan mengerjakan soal. Kecuali jika dimaksudkan untuk mengukur kemampuan berbahasa, instrumen yang digunakan dalam penilaian sebaiknya menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh siswa.

6. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk ujian sekolah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa, serta memiliki bukti validitas empirik.

Di samping tiga syarat yang dikemukakan sebelumnya, instrumen penilaian yang digunakan dalam bentuk ujian sekolah harus memiliki bukti validitas empirik. Ini berarti bahwa instrumen penilaian yang akan digunakan dalam ujian sekolah harus terlebih dahulu diujicobakan. Hasil ujicoba tersebut akan menghasilkan bukti sejauhmana instrumen tersebut valid, dan dapat memberikan masukan untuk penyempurnakan instrumen penilaian yang akan digunakan.

7. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antarsekolah, antardaerah, dan antartahun.

Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk ujian nasional, harus dapat menghasilkan skor untuk memperbandingkan nilai yang diperoleh satu sekolah dengan sekolah lain, antar wilayah kabupaten/kota, provinsi, dan secara nasional. Juga nilai ujian nasional dapat diperbandingkan setiap tahun untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan sebagaimana yang diharapkan. Perhatian terhadap hasil ujian nasional hendaknya



326

tidak hanya dititikberatkan pada persentasi kelulusan siswa, tetapi lebih kepada peningkatan skor atau nilai yang diperoleh dari tahun ke tahun.

D. MEKANISME DAN PROSEDUR PENILAIAN

1. Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah.

Penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh pendidik adalah penilaian hasil belajar mata pelajaran yang diampu sendiri. Guru mengembangkan instrumen dan melaksanakan penilaian sendiri, dan melaporkannya kepada kepala sekolah. Penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan adalah penilaian hasil belajar seluruh mata pelajaran yang ada, biasanya setiap akhir semester secara terjadwal diselenggarakan ulangan semester dan kenaikan kelas. Kepala sekolah mengkoordinir pengadaan soal dan penjadwalan penilaian ini, dan melaporkannya kepada Dinas Pendidikan atau Kankemenag Kabupaten/Kota. Penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah penilaian hasil belajar sebagian mata pelajaran yang ada, dapat berupa ujian nasional yang diselenggarakan bagi kelas terakhir dalam rangka penentuan kelulusan. Sesuai ketentuan selama ini hasil ujian nasional merupakan salah satu (bukan satu-satunya) penentu kelulusan siswa dari suatu sekolah.

2. Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

Dalam RPP sudah harus terlihat rancangan strategi penilaian yang akan dilaksanakan oleh seorang guru untuk setiap mata pelajaran. Strategi penilaian dipilih sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan dalam setiap RPP.



327

3. Ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan.

Persiapan dan pelaksanaan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas, dikoordinir oleh kepala sekolah sebagai kepala satuan pendidikan. Koordinasi ini mencakup pengadaan soal, penjadwalan, pemeriksaan jawaban siswa, dan pengumuman hasil penilaian.

4. Penilaian hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan pada UN dan aspek kognitif dan/atau aspek psikomotorik untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan melalui ujian sekolah untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan.

Sekolah menyelenggarakan ujian sekolah untuk mata pelajaran di atas. Hasil ujian sekolah ini merupakan salah satu persyaratan kelulusan siswa dari sekolah. Petunjuk pelaksanaan ujian sekolah diatur oleh Dinas Pendidikan dan Kankemenag kabupaten/kota.

5. Penilaian akhir hasil belajar oleh satuan pendidikan untuk mata pelajaran kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ditentukan melalui rapat dewan pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik.

Sekolah menyelenggarakan rapat guru untuk menetapkan penilaian akhir mata pelajaran kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Pertimbangan utama yang dipakai dalam penentuan nilai akhir tersebut adalah hasil penilaian oleh guru mata pelajaran yang



328

bersangkutan. Karena keputusan akhir ditetapkan oleh rapat dewan guru, maka perlu dibuatkan berita acara rapat penetapan tersebut.

6. Penilaian akhir hasil belajar peserta didik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewar-ganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik dengan mempertimbangkan hasil ujian sekolah.

Sekolah menyelenggarakan rapat guru untuk menetapkan penilaian akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Pertimbangan utama yang dipakai dalam penentuan nilai akhir tersebut adalah hasil penilaian oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan dan hasil ujian sekolah/madrasah. Karena keputusan akhir ditetapkan oleh rapat dewan guru, maka perlu dibuatkan berita acara rapat penetapan tersebut.

7. Kegiatan ujian sekolah dilakukan dengan langkah-langkah: (a) menyusun kisi-kisi ujian, (b) mengembangkan instrumen, (c) melaksanakan ujian, (d) mengolah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian

sekolah, dan (e) melaporkan dan memanfaatkan hasil penilaian.

Seluruh rangkaian kegiatan ujian sekolah di atas harus dilaksanakan dengan baik dan benar, serta diadministrasikan dengan lengkap, baik dokumen pelaksanaannya maupun hasil ujian tersebut.

8. Penilaian akhlak mulia yang merupakan aspek afektif dari kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, sebagai perwujudan sikap dan perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, dilakukan oleh guru agama dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan.



329

Dalam memberikan penilaian terhadap aspek afektif dari kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, guru agama tidak hanya menggunakan penilaiannya sendiri, tetapi juga meminta penilaian dari guru lain yang mengajar di kelas tersebut, terutama guru kelas dan guru bimbingan konseling ( jika ada), bahkan pihak lain yang terkait (misalnya pegawai dan siswa lain).

9. Penilaian kepribadian, yang merupakan perwujudan kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan warganegara yang baik sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, adalah bagian dari penilaian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian oleh guru pendidikan kewarganegaraan dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan.

Dalam memberikan penilaian kepribadian yang merupakan bagian dari penilaian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, guru kewarganegaraan tidak hanya menggunakan penilaiannya sendiri, tetapi juga meminta penilaian dari guru lain yang mengajar di kelas tersebut, terutama guru kelas dan guru bimbingan konseling ( jika ada), bahkan pihak lain yang terkait (misalnya pegawai dan siswa lain).

10. Penilaian mata pelajaran muatan lokal mengikuti penilaian kelompok mata pelajaran yang relevan.

Mata pelajaran muatan lokal dinilai dengan cara yang sama dengan mata pelajaran sejenis. Misalnya mata pelajaran Bahasa Mandarin (sebagai mata pelajaran muatan lokal) dinilai dengan cara penilaian mata pelajaran Bahasa Inggris.

11. Keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan diri dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pembina kegiatan dan kepala sekolah.



330

Bukti keikutsertaan siswa pada kegiatan pengembangan diri tidak cukup hanya dengan daftar hadir pada setiap kegiatan, tetapi sekolah perlu membuat surat keterangan bagi setiap siswa yang mengikuti kegiatan tersebut. Surat keterangan tersebut ditandatangani oleh pembina kegiatan dan kepala sekolah.

12. Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedi.

Ada pemahaman yang keliru dimana beberapa guru menganggap ujian ulangan sebagai pembelajaran remedi. Pembelajaran remedi adalah pembelajaran tambahan yang khusus diselenggarakan untuk siswa yang belum mencapai KKM dalam ulangan harian tertentu. Hasil ulangan harian harus segera disampaikan kepada siswa agar mereka mengetahui hasil yang sudah dicapai, dan apakah siswa tersebut akan mengikuti pembelajaran remedi atau tidak.

13. Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan disampaikan dalam bentuk satu nilai pencapaian kompetensi mata pelajaran, disertai dengan deskripsi kemajuan belajar.

Daftar nilai mata pelajaran yang dibuat oleh seluruh guru dalam satu sekolah/ madrasah, disusun dengan lengkap, dan disertai dengan penjelasan kemajuan belajar siswa. Perkembangan atau kemajuan belajar siswa lebih lengkap jika ditampilkan dalam bentuk diagram atau gambar/grafik.

14. Kegiatan penilaian oleh pemerintah dilakukan melalui UN dengan langkah-langkah yang diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS) UN.

Sekolah perlu mempelajari Prosedur Operasi Standar UN yang dikeluarkan oleh BSNP untuk tahun berjalan. Dalam POS tersebut diatur peran masing-masing pihak, termasuk sekolah, sehingga dapat mempersiapkan apa saja yang harus dipelajari dan disediakan.



331

15. UN diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bekerjasama dengan instansi terkait.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, penyelenggara UN adalah BSNP. Dalam penyelenggaraan ujian nasional BSNP bekerja sama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan satuan pendidikan

16. Hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan salah satu syarat kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan salah satu pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya.

Sekolah mengadakan rapat dewan guru setelah menerima salinan hasil UN. Hasil UN merupakan salah satu ( jadi bukan satu-satunya) penentu kelulusan siswa. Bahan pertimbangan lain dalam penentuan kelulusan siswa adalah: (a) telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, (b) lulus ujian sekolah, dan (c) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran estetika; dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, salah satu pertimbangan yang digunakan adalah hasil UN pada jenjang di bawahnya. Misalnya, hasil UN SD digunakan sebagai pertimbangan utama dalam seleksi masuk ke jenjang SMP.

17. Hasil analisis data UN disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Data hasil UN setiap tahun perlu dianalisis oleh sekolah, untuk mengetahui perkembangan nilai yang diperoleh siswa dari tahun ke tahun. Nilai tahun ini perlu di bandingkan dengan nilai tahun lalu, baik secara keseluruhan maupun untuk setiap mata pelajaran. Di



332

samping itu juga perlu dibandingkan dengan nilai rata-rata, nilai terendah, dan nilai tertinggi yang diperoleh seluruh sekolah di satu kabupaten/kota, propinsi, dan secara nasional. Hasil analisis ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk merencanakan strategi peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan pada tahun pelajaran berikutnya.

E. PENILAIAN OLEH PENDIDIK

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesi-nam bungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran.

Tujuan penilaian yang dilakukan oleh guru tidak hanya untuk mengetahui kemajuan belajar siswa sebagaimana yang sering difahami oleh sebagian guru. Penilaian juga bertujuan untuk memantau proses pembelajaran apakah strategi yang dipilih dan diterapkan sudah memberikan hasil yang terbaik bagi siswa, atau masih perlu disempurnakan lagi dengan memberikan pembelajaran yang lebih efektif.

Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut:1. Menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya

memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester.

Pada hari pertama pembelajaran di awal semester, guru menjelaskan silabus mata pelajaran yang diampunya kepada siswa di kelas. Penjelasan tersebut meliputi tujuan mata pelajaran, garis besar materi pelajaran yang akan dipelajari selama satu semester, tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siswa, dan kriteria penilaian yang akan digunakan dalam rangka mengukur kemampuan siswa menguasai seluruh materi pelajaran yang akan diberikan.

2. Mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran.



333

Indikator pencapaian KD merupakan ukuran ketercapaian tujuan pembelajaran, dan menentukan teknik penilaian yang dipilih. Penentuan teknik penilaian sudah harus dilakukan ketika guru menyusun silabus mata pelajaran, bukan pada saat menjelang pelaksanaan penilaian atau ujian.

3. Mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih.

Guru mengembangkan instrumen penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih. Guru juga harus merumuskan pedoman penilaian, sehingga ada pegangan atau patokan nilai yang diberikan kepada setiap jawaban siswa. Dengan adanya pedoman penilaian guru dapat terhindar dari penilaian yang kurang obyektif.

4. Melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan.

Penilaian yang dilakukan guru tidak harus berbentuk tes saja. Sesuai dengan tuntutan indikator pencapaian KD, guru perlu mengembangkan penilaian berupa pengamatan, penugasan, atau bentuk lain. Dalam melaksanakan pengamatan, penugasan, atau bentuk penilaian lain, guru tetap harus mencatat hasil penilaian tersebut untuk dipergunakan dalam penentuan nilai akhir siswa.

5. Mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik.

Hasil penilaian yang telah dicatat selanjutnya diolah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Nilai tersebut menggambarkan ketercapain tujuan pembelajaran, secara keseluruhan dalam satu kelas, maupun kemampuan setiap siswa memiliki kompetensi yang diharapkan. Nilai tersebut memberi informasi kepada guru tentang kemajuan belajar, sekaligus kesulitan belajar yang dialami siswa. Jika segera diolah, nilai tersebut akan dapat digunakan guru untuk menyempurnakan proses pembelajaran selanjutnya, sehingga pada akhir pembelajaran dalam satu semester diharapkan para siswa akan dapat memiliki kompetensi yang dipersyaratkan.



334

6. Mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar yang mendidik.

Pekerjaan siswa harus segera diperiksa, diberi nilai dan komentar yang mendidik, dan diserahkan kembali kepada siswa. Akan lebih baik lagi kalau dilakukan pembahasan terhadap jawaban atau pekerjaan siswa pada pertemuan berikutnya. Para siswa perlu segera mengetahui apakah jawaban yang diberikan sudah benar, dan kalaupun ada yang salah siswa tahu kesalahannya dan bagaimana jawaban yang sebenarnya.

7. Memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.

Hasil penilaian sesungguhnya menjelaskan banyak hal, dan salah satu di antaranya adalah menunjukkan keberhasilan guru dalam memberikan pembelajaran. Jadi jika hasil belajar siswa kurang menggembirakan, maka hal itu banyak dipengaruhi oleh kualitas pembelajaran. Oleh karena itu setiap guru harus memanfaatkan hasil penilaian untuk melakukan perbaikan pembelajaran, terhadap metode penyampaian, penggunaan media pembelajaran, dan sebagainya.

8. Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh.

Pada setiap akhir semester setiap guru menyampaikan secara tertulis hasil penilaian mata pelajaran yang diampunya kepada kepala sekolah. Biasanya laporan ini disampaikan juga secara lisan dalam rapat dewan guru pada pertemuan akhir semester. Nilai prestasi belajar siswa perlu disertai dengan deskripsi singkat pencapaian KD secara keseluruhan.

9. Melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir



335

semester akhlak dan kepribadian peserta didik dengan kategori sangat baik, baik, atau kurang baik.

Setiap guru perlu membuat penilaian tentang akhlak dan kepribadian siswa berdasarkan pengamatannya di kelas dan di luar kelas. Hasil penilaian tersebut disampaikan kepada guru yang bertugas menentukan nilai akhir semester untuk akhlak dan kepribadian siswa. Penilaian ini biasanya dilakukan oleh guru kelas dan guru bimbingan konseling. Hasil penilaian akhlak disampaikan secara tertulis kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian disampaikan kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan.

Pada setiap akhir semester guru Pendidikan Agama menentukan nilai akhlak setiap siswa berdasarkan penilaian sendiri dengan memperhatikan penilaian yang disampaikan oleh guru lainnya. Demikian juga guru Pendidikan Kewarganegaraan menentukan nilai kepribadian setiap siswa berdasarkan penilaian sendiri dengan memperhatikan penilaian yang disampaikan oleh guru lainnya. Kategori yang digunakan dalam penilaian akhlak dan kepribadian ini dibagi dalam tiga tingkatan, yakni sangat baik, baik, atau kurang baik.

F. PENILAIAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran.

Penilaian oleh satuan pendidikan atau sekolah dipimpin oleh kepala sekolah/ madrasah, ditujukan untuk mengetahui sejauhmana para siswa menguasa atau memiliki kompetensi yang dipersyaratkan pada setiap mata pelajaran yang diikuti selama satu periode (semester atau satu tahun).

Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut:



336

1. Menentukan KKM setiap mata pelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik.

Pada setiap awal semester, sekolah mengadakan rapat dewan guru untuk menentukan KMM untuk setiap mata pelajaran. Pertimbangan utama dalam penentuan KMM adalah: (a)karakteristik siswa; ditinjau khusus siswa/angkatan yang akan mengikuti pelajaran tersebut,(b) karakteristik mata pelajaran; tingkat kesulitan pencapaian KKM mata pelajaran yang berbeda, dan (c) kondisi sekolah; kesiapan sekolah/ madrasah memfasilitasi dan mendukung siswa mencapai kompetensi tersebut. Berita acara rapat dewan guru yang berisi hasil dan keputusan rapat dewan guru harus didokumentasikan dengan lengkap dan rapi.

2. Mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.

Ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas dikoordinir oleh kepala sekolah dan ( jika ada) dibantu oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum/akademik. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan ulangan-ulangan tersebut, perlu dibentuk panitia ulangan yang ditetapkan oleh kepala sekolah. Panitia bertugas untuk mengatur petugas, waktu, bahan ulangan, dan sarana pendukung pelaksanaan ulangan.

3. Menentukan kriteria kenaikan kelas bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket melalui rapat dewan pendidik.

Kriteria kenaikan kelas sebaiknya sudah ditentukan sebelum ulangan berlangsung, sehingga kriteria yang digunakan tidak dipengaruhi oleh hasil ulangan siswa. Ketentuan tentang kriteria kenaikan kelas ini dibuat tertulis dan disosialisasikan kepada siswa dan guru pada awal tahun pelajaran dimulai.



337

4. Menentukan kriteria program pembelajaran bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem kredit semester melalui rapat dewan pendidik,

Kriteria program pembelajaran sudah harus ditentukan sebelum pembelajaran awal semester dimulai. Ketentuan ini dibuat tertulis dan disosialisasikan kepada siswa dan guru pada awal tahun ajaran dimulai.

5. Menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan melalui rapat dewan pendidik dengan memper-timbangkan hasil penilaian oleh pendidik.

Setelah ulangan semester selesai diselenggarakan, sekolah mengadakan rapat dewan guru untuk menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan. Meskipun pertimbangan utama (dan mungkin satu-satunya) dalam menentukan nilai akhir adalah hasil penilaian oleh masing-masing guru yang mengampu mata pelajaran tersebut, namun keputusan penentuan nilai akhir dilakukan melalui rapat dewan guru, dengan berita acara dan hasil rapat yang didokumentasikan.

6. Menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik dan nilai hasil ujian sekolah.

Selanjutnya rapat dewan guru juga menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Bahan pertimbangan dalam menentukan nilai akhir adalah hasil penilaian oleh masing-masing guru yang mengampu mata pelajaran tersebut dan nilai hasil ujian sekolah. Keputusan penentuan nilai akhir kelompok mata



338

pelajaran ini juga dilakukan melalui rapat dewan guru, dengan berita acara dan hasil rapat yang didokumentasikan.

7. Menyelenggarakan ujian sekolah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah sesuai dengan POS Ujian Sekolah bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.

Sekolah menyelenggarakan ujian sekolah sesuai Prosedur Operasi Standar yang ditetapkan oleh Pemerintah. Selanjutnya sekolah mengadakan rapat dewan guru untuk menentukan kelulusan siswa dari ujian sekolah, dengan berita acara dan hasil rapat yang didokumentasikan.

8. Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk buku laporan pendidikan.

Buku laporan pendidikan atau buku raport disampaikan oleh guru kelas kepada orang tua atau wali siswa secara langsung disaksikan oleh siswa yang bersangkutan. Dalam pertemuan tersebut guru kelas menjelaskan secara lisan tentang sikap dan perilaku siswa yang bersangkutan selama satu semester terakhir, dan disertai saran atau himbauan kepada orang tua atau wali dan siswa yang bersangkutan, bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan hasil belajarnya pada semester berikutnya.

9. Melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota.

Laporan hasil belajar tingkat satuan pendidikan (sekolah) atau laporan kelulusan siswa harus segera disampaikan kepada Dinas Pendidikan atau Kankemenag kabupaten/kota. Laporan ini diperlukan untuk mengetahui jumlah lulusan masing-masing jenjang pendidikan dari tahun ke tahun di wilayah kabupaten/kota tersebut. Bukti penyerahan laporan dan pertinggal (fotocopy) laporan ini harus diadministrasikan di sekolah yang bersangkutan.



339

10. Menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik sesuai dengan kriteria: a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran.b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk

seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran estetika; dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.

c. lulus ujian sekolah. d. lulus UN.

Pihak yang menentukan kelulusan siswa dari satuan pendidikan adalah sekolah yang bersangkutan, yang diputuskan melalui rapat dewan guru. Seorang siswa dapat dinyatakan lulus hanya apabila memenuhi keempat kriteria di atas. Meskipun ada siswa yang dinyatakan lulus UN, tetapi apabila yang bersangkutan tidak lulus ujian sekolah/ madrasah, maka siswa tersebut dinyatakan tidak lulus.

11. Menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap peserta didik yang mengikuti Ujian Nasional bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.

Berdasarkan pengumuman hasil ujian nasional, sekolah menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) bagi setiap siswa yang mengikuti Ujian Nasional. SKHUN tersebut segera diserahkan kepada masing-masing siswa, dengan bukti tanda terima dan copy pertinggal untuk sekolah.

12. Menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.

Bagi siswa yang dinyatakan lulus, sekolah menerbitkan ijazah. Ijazah tersebut juga sebaiknya segera diserahkan kepada masing-masing siswa, dengan bukti tanda terima dan copy pertinggal untuk sekolah.



340

G. PENILAIAN OLEH PEMERINTAH

1. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk UN yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan adanya UN yang menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional, sekolah dapat mengetahui posisi atau prestasi yang sudah dicapai. Dengan demikian sekolah mempunyai dasar pertimbangan yang meyakinkan untuk mengembangkan kualitasnya. Sekolah perlu mengadakan persiapan khusus menghadapi UN tersebut, dengan memanfaatkan standar kompetensi lulusan sebagai acuan atau kisi-kisi UN yang ditentukan oleh Pemerintah setiap tahun.

2. UN didukung oleh suatu sistem yang menjamin mutu dan kerahasiaan soal serta pelaksanaan yang aman, jujur, dan adil.

UN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan sekolah menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Sekolah sebagai bagian dari pelaksana UN ikut mendukung pelaksanaan UN yang aman, jujur, dan adil. Dengan mematuhi seluruh pedoman pelaksanaan UN (POS) maka sekolah menunjukkan kesungguhannya dalam mendidik siswa.

3. Dalam rangka penggunaan hasil UN untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, Pemerintah menganalisis dan membuat peta daya serap berdasarkan hasil UN dan menyampaikan ke pihak yang berkepentingan.

Sekolah dapat memanfaatkan hasil analisis yang dilakukan Pemerintah, sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan program peningkatan mutu sekolah. Hasil analisis tersebut terutama memperbandingkan nilai UN yang diperoleh dengan nilai maksimum (10) dan dengan nilai UN pada tahun sebelumnya.



341

4. Hasil UN menjadi salah satu pertimbangan dalam pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Hasil UN dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh berbagai pihak dalam merencanakan dan melakukan pembinaan dan pemberian bantuan. Sekolah yang secara terus menerus menunjukkan peningkatan hasil UN diharapkan dapat dibina dan dibantu dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Peningkatan mutu sekolah dapat diukur dalam pencapaian delapan standar pendidikan. Jika hasil UN dinilai sebagai cermin dari pemenuhan standar kompetensi lulusan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap tujuh standar lainnya. Pemenuhan standar selain kompetensi lulusan, secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi peningkatan hasil UN. Bagi sekolah yang sudah memenuhi bahkan melampaui standar nasional, dapat dikembangkan untuk memenuhi standar di atas standar nasional, sehingga lulusan sekolah tersebut dapat bersaing di dunia internasional.

5. Hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan kelulusan peserta didik pada seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.

Di samping sebagai salah satu pertimbangan dalam penentuan kelulusan, hasil UN juga digunakan dalam seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. Mengingat setiap SMP akan menerima lulusan dari berbagai SD, maka hasil UN sangat tepat untuk digunakan sebagai kriteria utama dalam penerimaan siswa SMP. Pertimbangannya adalah bahwa UN SD dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang sama di seluruh Indonesia, sehingga hasil UN dari berbagai sekolah dapat diperbandingkan.

6. Hasil UN digunakan sebagai salah satu penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang kriteria kelulusannya ditetapkan setiap tahun oleh Menteri berdasarkan rekomendasi BSNP.



342

Kriteria kelulusan siswa setiap tahun ditentukan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Kriteria tersebut dapat berubah setiap tahun, dimana batas kelulusan setiap mata pelajaran yang diujikan secara bertahap setiap tahun makin tinggi. Sekolah harus terus menerus meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran yang diselenggarakan, agar dapat melampaui batas kelulusan UN tersebut.


343

BUKUBSNP, Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, 2006.

Bush, T. and Les Bell, The Principles and Practice of Educational Management, Paul Chapman Publishing, London, 2002.

H. Alma and Nigel Bennett, School Effectiveness and School Improvement, Continuum, London, 2001.

Kinsler, K. and Mae Gamble, Reforming Schools, Continuum, London, 2001.

McGill, I and Liz Beaty, Action Learning, Kogan Page Limited. London, 2001.

Mick, C., Leading the Organisation to Learn, Financial Times Professional Publishing, London, 1998.

Moore, A., The Good Teacher, Routledge Falmer, London, 2004.

Sallis, E., Total Quality Management in Education, Kogan Page Limited. London, 1993.

Tenner, A.R. and Irving J. DeToro, Total Quality Management: Three Steps to Continuous Improvement, Addison-Wesley Publishing Company, Reading–Massachucetts, 1992.

DAFTAR PUSTAKA



344

UU DAN PERATURAN LAINNYAKeputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02/MENKLH/1988

tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 94/MENKLH/1992 tentang Baku Mutu Kebisingan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Mimimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Pemendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Pemendiknas Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.


DAFTAR PUSTAKA

345

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Undang–undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Undang–undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.


347

GLOSARIUM

AfektifBerkaitan dengan sikap, perasaan dan nilai

Alam takambang jadi guruMenjadikan alam dalam lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, tempat berguru.

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah (BAN-S/M)Badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)Badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan.

Beban kerja guru1. Sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dalam satu minggu,

mencakup kegiatan pokok merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan (UU Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 35 ayat 1 dan 2).

2. Beban maksimal dalam mengorganisasikan proses belajar dan pembelajaran yang bermutu: SD 27 jam @ 35 menit (Standar Proses).



348

BelajarPerubahan yang relatif permanen dalam kapasitas pribadi seseorang sebagai akibat pengolahan atas pengalaman yang diperolehnya dan praktik yang dilakukannya.

Belajar aktifKegiatan mengolah pengalaman dan atau praktik dengan cara mendengar, membaca, menulis, mendiskusikan, merefleksi rangsangan, dan memecahkan masalah.

Belajar mandiriKegiatan atas prakarsa sendiri dalam menginternalisasi pengetahuan, sikap dan keterampilan, tanpa tergantung atau mendapat bimbingan langsung dari orang lain.

Budaya membaca menulisSemua kegiatan yang berkenaan dengan kemampuan ber bahasa (mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis). Proses penulisan dilakukan dengan keterlibatan peserta didik dengan tahapan kegiatan: pra penulisan, buram 1, revisi, buram 2, pengecekan tanda baca, dan terakhir publikasi di mana peserta didik menentukan karyanya dimuat di buku kelas, mading, majalah sekolah, atau majalah yang ada di daerah setempat.

Daya saingKemampuan untuk menunjukkan hasil lebih baik, lebih cepat atau lebih bermakna.

Evaluasi pendidikanKegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

Indikator kompetensiBukti yang menunjukkan telah dikuasainya kom petensi dasar.


GLOSARIUM

349

KlasikalCara mengelola kegiatan belajar dengan sejumlah peserta didik dalam suatu kelas, yang memungkinkan belajar bersama, berkelompok dan individual.

KognitifBerkaitan dengan atau meliputi proses rasional untuk menguasai pengetahuan dan pemahaman konseptual. Periksa taksonomi tujuan belajar kognitif.

KolaboratifKerjasama dalam pemecahan masalah dan atau penyelesaian suatu tugas dimana tiap anggota melaksanakan fungsi yang saling mengisi dan melengkapi.

KolokiumSuatu kegiatan akademik dimana seseorang mempresentasikan apa yang telah dipelajari kepada suatu kelompok atau kelas, dan menjawab pertanyaan mengenai presentasinya dari anggota kelompok atau kelas.

Komite sekolahLembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/ wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Kompetensi1. Seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki

seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

2. Keseluruhan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dinyatakan dengan ciri yang dapat diukur.

Kompetensi dasar (KD)Kemampuan minimal yang diperlukan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan efektif.



350

Kompetensi guruKompetensi sebagai agen pembelajaran yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

KooperatifKegiatan yang dilakukan dalam kelompok demi untuk kepentingan bersama (mutual benefit).

Kualifikasi akademik Tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dan tenaga kependidikan yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KurikulumSeperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)Kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.

MetakognisiKognisi yang lebih komprehensif, meliputi pengetahuan strategik (mampu membuat ringkasan menyusun struktur pengetahuan), pengetahuan tentang tugas kognitif (mengetahui tuntutan kognitif untuk berbagai keperluan), dan pengetahuan tentang diri (Briggs menggunakan istilah “prinsip”).

Misi sekolahMerupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu, sebagi arah dalam mewujudkan visi sekolah.


GLOSARIUM

351

ParadigmaCara pandang dan berpikir yang mendasar.

Pembelajaran1. Proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar

pada suatu lingkungan belajar (UU Sisdiknas).

2. Usaha sengaja, terarah dan bertujuan oleh seseorang atau sekelompok orang (termasuk guru dan penulis buku pelajaran) agar orang lain (termasuk peserta didik), dapat memperoleh pengalaman yang bermakna. Usaha ini merupakan kegiatan yang berpusat pada kepentingan peserta didik.

Pembelajaran berbasis masalahPengorganisasian proses belajar yang dikaitkan dengan masalah konkret yang dapat ditinjau dari berbagai disiplin keilmuan atau mata pelajaran Misalnya masalah “bencana alam” yang ditinjau dari pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan Agama.

Pembelajaran berbasis proyekPengorganisasian proses belajar yang dikait kan dengan suatu objek konkret yang dapat ditinjau dari berbagai disiplin keilmuan atau mata pelajaran. Misalnya objek “sepeda” yang ditinjau dari pelajaran Bahasa, IPA, IPS, dan Penjasorkes.

Pendidikan dasarJenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk SD atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk SMP, atau bentuk lain yang sederajat.

PenilaianProses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.



352

Penilaian oleh pemerintahPenilaian pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk ujian nasional.

Penilaian oleh pendidikPenilaian yang dilakukan oleh guru secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.

Penilaian oleh satuan pendidikanPenilaian yang diselenggarakan oleh sekolah bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran.

Penilaian otentikUsaha untuk mengukur atau memberikan penghargaan atas kemampuan seseorang yang benar-benar menggambarkan apa yang dikuasainya. Penilaian ini dilakukan dengan berbagai cara seperti tes tertulis, kolokium, portofolio, unjuk kerja, unjuk tindak (berdikusi, berargumentasi, dan lain-lain), observasi dan lain-lain.

PortofolioSuatu berkas karya yang disusun berdasarkan sistematika tertentu, sebagai bukti penguasaan atas tujuan belajar.

PrakarsaDaya atau kemampuan seseorang atau lembaga untuk memulai sesuatu yang berdampak positif terhadap diri dan lingkungannya.

PrasaranaFasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah


GLOSARIUM

353

ReflektifBerkaitan dengan usaha untuk mengolah atau mentransformasikan rangsangan dari penginderaan dengan pengalaman, pengetahuan, dan kepercayaan yang telah dimiliki.

RemediUsaha pengulangan pembelajaran dengan cara yang lain setelah dilakukan diagnosa masalah belajar.

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)Penjabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. RPP memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.

Sarana Perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.

SilabusAcuan pengembangan RPP yang memuat identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, SK, KD, ma teri pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pen capaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sum-ber belajar. Silabus dikembangkan berdasarkan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lu lusan serta panduan penyusunan KTSP.

SistematikUsaha yang dilakukan secara berurutan agar tujuan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

SistemikHolistik: cara memandang segala sesuatu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian lain yang lebih luas.



354

Standar isi (SI)Ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang komptensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu (PP. 19 Tahun 2005).

Standar kompetensi (SK)Ketentuan pokok untuk dijabarkan lebih lanjut dalam serangkaian kemampuan untuk melasanakan tugas atau pekerjaan secara efektif.

Standar kompetensi lulusan (SKL)Ketentuan pokok untuk menunjukkan kemampuan melaksanakan tugas atau pekerjaan setelah mengikuti serangkaian program pembelajaran.

Standar nasional pendidikan Kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar pembiayaanStandar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

Standar pendidik dan tenaga kependidikanKriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan (pendidik dan tenaga kependidikan).

Standar pengelolaanStandar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Standar penilaian pendidikanStandar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.


GLOSARIUM

355

Standar prosesStandar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Standar sarana dan prasaranaStandar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

StrategiPendekatan menyeluruh yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dan biasanya dijabarkan dari pandangan falsafah atau teori tertentu.

Sumber belajarSegala sesuatu yang mengandung pesan, baik yang sengaja dikembangkan atau yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan pengalaman dan atau praktik yang memungkinkan terjadinya belajar. Sumber belajar dapat berupa nara sumber, buku, media non-buku, teknik dan lingkungan.

Taksonomi tujuan belajar kognitif1. Meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan

evaluasi (Benja min Bloom dkk, 1956).

2. Terdiri atas dua dimensi, yaitu dimensi pengetahuan yang terdiri atas faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi, dan dimensi proses kognitif yang meliputi mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta (Lorin W. Anderson dkk, 2001, sebagai revisi dari taksonomi Bloom dkk).



356

TematikBerkaitan dengan suatu tema yang berupa subjek atau topik yang dijadikan pokok pembahasan. Contoh: pembelajaran tematik di kelas I SD dengan tema “Aku dan Keluargaku”. Tema tersebut dijadikan dasar untuk berbagai mata pelajaran, termasuk Bahasa Indonesia, Agama, dan Matematika.

Tujuan sekolah/ madrasahGambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah (empattahunan).

UjianKegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.

UlanganProses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.

Visi sekolahSebagai cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang.


357

AAdil, 321Agama Buddha, 108Agama Hindu, 108Agama Katolik, 108Agama Konghucu, 109Agama Kristen, 108air hujan, 188air limbah, 188akhlak mulia, 10, 11, 65, 70, 89,

102, 112, 123, 137, 144, 208, 317, 318, 320, 327, 328, 329, 331, 337, 339

akreditasi, 2, 10, 13, 26, 35, 43, 80, 240, 288, 318, 330, 331, 341, 343, 347

Akuntabel, 294, 323ATS, 295, 297

BBadan Akreditasi Nasional Sekolah/

madrasah/Madrasah (BAN-S/M), 279

BAN-S/M, 279

Bahan habis pakai, 176Bahasa Indonesia, 19, 21, 25, 92,

199, 351, 356Bahasa Inggris, 110, 199, 329bakat, 20, 25, 31, 33, 35, 38, 39, 49,

114BAN-S/M, 2, 10, 13, 26, 35, 43, 80,

240, 288, 318, 330, 331, 341, 343, 347

Beban Belajar, 8Beracuan kriteria, 323Bhineka Tunggal Ika, 16biaya investasi, 263, 264, 287BSNP, 2, 10, 13, 26, 35, 43, 80, 240,

288, 318, 330, 331, 341, 343, 347

Buku pengayaan, 176, 199Buku referensi, 176, 199Buku teks pelajaran, 43, 176, 198

Ddemokratis, 3, 9, 13, 94, 223, 244dewan pendidik, 222, 225, 227,

228, 229, 236, 237, 242, 253,

INDEKS


358


265, 266, 270, 278, 327, 328, 336, 337, 339

Dinas Pendidikan, 29, 34, 137, 222, 237, 241, 271, 274, 286, 326, 327, 338

DKI Jakarta, 295, 296, 299

EEksplorasi, 49Elaborasi, 51evaluasi, 2, 5, 32, 56, 59, 60, 84, 86,

87, 88, 97, 100, 101, 117, 118, 124, 138, 144, 157, 161, 162, 169, 220, 229, 232, 235, 243, 247, 250, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 341, 347, 355

Evaluasi Diri, 275

Ggaji, 287, 289, 290Gudang, 178, 212, 213Guru Pendidikan Agama Islam, 107

Hhonor, 157, 289, 290

Iilmu pengetahuan, 6, 10, 11, 14,

70, 93, 118, 126, 140, 147, 163, 171, 245, 262, 277, 318, 320, 327, 340, 352

Indikator pencapaian kompetensi, 36

inovasi, 92, 105, 118, 126, 140, 146, 247

IPA, 21, 93, 193, 196, 202, 203, 204, 297, 351

IPA Terpadu, 21IPS, 21, 93, 297, 351IPS Terpadu, 21

JJamban, 177, 211, 212

KKalender Pendidikan, 8, 26, 28, 241kemandirian, 5, 31, 33, 35, 38, 40,

49, 219, 229kemitraan, 5, 219, 229, 231, 271,

272Kepala Tenaga Administrasi, 121,

123, 143Kerangka Dasar, 8, 10Kerangka Dasar Kurikulum, 8, 10Keuangan, 230, 263Kewarganegaraan, 19, 69, 70, 73,

334, 335Kode etik, 90, 103, 234, 266, 267,

269, 270kognitif, 110, 320, 327, 349, 350,

355komite sekolah/madrasah, 13, 43,

130, 131, 222, 225, 227, 228, 229, 236, 237, 252, 264, 266, 273, 274, 278, 281, 284, 293

Kompetensi Teknis, 129, 143, 149Konfirmasi, 53, 54kreativitas, 17, 31, 33, 35, 38, 40,

49, 126, 140, 146, 244, 269kriteria ketuntasan belajar (KKB),

320


359

INDEKS

KKB, 320Kriteria ketuntasan minimal (KKM),

320KKM, 320

KTSP, 5, 34, 35, 232, 234, 239, 240, 241, 242, 277, 278, 350, 353

Llaporan pertanggungjawaban pen-

gelolaan keuangan, 294

MMatematika, 20, 21, 93, 356Materi ajar, 36, 37Media pendidikan, 176, 197, 201Menteri Agama, 28Menteri Negara Lingkungan Hidup,

182, 344Menteri Pendidikan Nasional, 6, 23,

28, 80, 240, 288, 342, 344, 345misi, 5, 33, 131, 221, 222, 223, 225,

226, 232, 280, 281, 283, 350motivasi, 37, 39, 40, 53, 55, 69, 74,

109, 118, 221, 244, 248, 255, 282

muatan lokal, 14, 18, 19, 20, 26, 70, 81, 198, 329

muatan wajib kurikulum, 14Musyawarah Guru Mata Pelajaran

(MGMP), 34, 241MGMP, 34, 241

OObjektif, 320operasional sekolah/madrasah,

234, 263, 264

Pparadigma pembelajaran, 33pedagogik, 4, 79, 82, 350pelaporan, 2, 5, 32, 115, 117, 129,

130, 131, 133, 165, 263, 273, 275, 297, 298

pelatihan, 58, 59, 61, 113, 120, 257, 267, 289, 364

pemangku kepentingan, 14, 60, 87, 101, 130, 157

pemantauan, 2, 32, 57, 58, 60, 61, 133, 136, 270, 273, 275

pembelajaran tematik, 37, 41, 356Pembiayaan, 5, 263, 287, 288, 289penataran, 61pengembangan diri secara ter-

padu, 14pengembangan profesi, 4, 254Pengemudi, 123, 151Penjaga Sekolah/Madrasah, 122,

149Perabot, 176, 195, 199, 202, 205,

207, 208, 210, 213Peralatan pendidikan, 176, 197, 204Peraturan Daerah, 182, 185Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2005, 1, 2, 7, 9, 10, 31, 33, 63, 79, 173, 219, 287, 317, 331

Pesuruh, 123, 152Petugas Layanan Khusus, 122, 144PKn, 94POS Ujian Sekolah/ Madrasah, 320prakarsa, 17, 31, 33, 35, 38, 49, 348praktikum komputer, 297Prasarana, 4, 173, 176, 178, 190,

259, 260, 262, 345, 352


360


profesional, 4, 79, 82, 89, 103, 191, 192, 254, 283, 350

Program percepatan, 25program wajib belajar 9 tahun, 9Prosedur Operasi Standar (POS),

330POS, 330

psikomotorik, 110, 320, 327Pusat Kegiatan Guru (PKG), 34

PKG, 34

RRKAS/M, 289, 290, 291, 292, 294RPP, 2, 32, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 45,

48, 50, 240, 322, 324, 326, 353Ruang guru, 177, 206, 207Ruang konseling, 177Ruang organisasi kesiswaan, 177Ruang pimpinan, 177, 204, 205Ruang sirkulasi, 178, 214, 216Ruang tata usaha, 177Ruang UKS, 177, 209, 210

SSahih, 320saluran air bersih, 188saluran air kotor, 188Sarana, 4, 173, 175, 176, 178, 190,

195, 198, 202, 205, 207, 208, 210, 212, 213, 218, 230, 259, 260, 262, 345, 353

SDLB, 288SD/MI, 3, 8, 11, 12, 24, 37, 42, 65,

70, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 91, 92, 94, 109, 111, 112, 121, 122, 143, 175, 178, 179, 180,

183, 184, 185, 193, 202, 204, 206, 208, 218, 237, 238, 243, 247, 272, 288, 289, 295, 296, 297, 299, 341, 344, 345, 347, 351

sekolah/madrasah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 88, 89, 90, 92, 97, 102, 103, 104, 105, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 197, 198, 199, 201, 204, 206, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 216, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 298, 318, 319, 322, 323, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337, 338,


361

INDEKS

339, 340, 341, 348, 349, 350, 352, 356, 364

silabus, 2, 7, 20, 31, 32, 34, 35, 42, 47, 49, 240, 241, 326, 332, 333, 353, 354

silabus mata pelajaran, 47, 240, 332, 333

sirkulasi, 188Sistematis, 293, 322Sistem kredit semester, 25Sistem Pendidikan Nasional, 9, 223,

345SMALB, 288SMA/MA, 8, 122, 288, 345SMK, 121, 122, 288SMPLB, 288SMP/MTs, 8, 65, 122, 123, 175, 272,

288, 341, 344, 345, 351sosial, 3, 4, 11, 14, 18, 21, 33, 39,

46, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 76, 79, 82, 88, 90, 91, 93, 96, 102, 103, 104, 105, 109, 120, 123, 131, 137, 144, 162, 170, 177, 214, 222, 234, 238, 239, 240, 268, 277, 321, 350

Standar Biaya Operasi Nonperso-nalia, 6, 288, 295, 297, 299

Standar Isi, 1, 2, 7, 10, 28, 34, 132, 240, 242, 243, 344, 353

Standar Kepala Sekolah, 1, 111, 280, 344

Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran, 69, 70, 71

Standar Kompetensi Lulusan, 1, 3, 34, 63, 65, 132, 240, 243, 344, 353

Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan, 65

Standar Nasional Pendidikan, 1, 2, 7, 9, 10, 31, 33, 63, 79, 133, 173, 175, 219, 272, 276, 287, 295, 296, 317, 320, 331, 345, 347

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 3, 79, 254, 278, 280

Standar Pengelolaan, 5, 280, 344Standar Proses, 2, 31, 132, 243,

345, 347Standar Sarana dan Prasarana, 4,

173, 178, 259, 260, 262, 345standar tenaga administrasi, 3, 80struktur kurikulum SD/MI, 8struktur kurikulum SMA/MA, 8struktur kurikulum SMP/MTs, 8Struktur organisasi sekolah/ma-

drasah, 233, 235supervisi, 2, 4, 32, 35, 58, 59, 60,

119, 120, 241, 273, 275, 282, 283

Tteknologi informasi dan komuni-

kasi, 41, 85, 95, 98, 107, 158, 159, 160, 166, 167, 168, 173, 176, 355

Tempat beribadah, 177, 208Tempat bermain, 178, 216, 217Tempat berolahraga, 178, 217Tenaga Kebersihan, 122, 151Tenaga Perpustakaan, 153, 154,

164, 345Terbuka, 321Terpadu, 21, 321tes kinerja, 323, 324


tes lisan, 324tes praktik, 324tes tertulis, 323, 324, 352tindak lanjut, 2, 32, 38, 40, 56, 273,

275TK/RA, 111, 112, 272Tujuan pembelajaran, 36Tukang Kebun, 122, 150tut wuri handayani, 17

Uujian nasional, 28, 270, 320, 325,

326, 331, 339, 352Ujian Nasional, 270, 320, 339Ujian Sekolah/Madrasah, 270, 338Uji Kelayakan, 81UKS, 117, 132, 177, 193, 209, 210,

290, 298UKS/M, 290undang-undang, 199, 270

Vvaliditas empirik, 325ventilasi udara, 188visi, 5, 33, 131, 221, 222, 223, 225,

226, 232, 280, 281, 283, 350


363

TENTANG PENULIS

JAFRIANSEN DAMANIK lahir di Pematangsiantar Sumatera Utara pada tanggal 16 Oktober 1960, sebagai putra

bungsu dari tujuh bersaudara. Pendidikan dasar d i tempuh di

Pematangsiantar dan pendidikan menengah kejuruan di Medan. Selanjutnya mengikuti pendidikan S1 di jurusan Pendidikan Teknik

Bangunan IKIP Medan dan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada tahun 1984.

Setelah satu tahun mengikuti pendidikan dosen politeknik di Pusat Pengembangan Pendidikan Politeknik Bandung, tahun 1985 memulai karir sebagai dosen di IKIP Medan dan di Politeknik Universitas Sumatera Utara. Sejak tahun 1989 mengikuti Program Pasca Sarjana di IKIP Jakarta, dan memperoleh gelar Magister Pendidikan (1992) dan Doktor Pendidikan (1997).

Sekarang penulis bertugas sebagai dosen Kopertis Wilayah III Jakarta dan anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah (BAN-S/M).

Di samping sebagai dosen, penulis juga pernah menjadi konsultan pendidikan di lembaga pemerintah maupun swasta. Menjadi konsultan pendidikan di Direktorat Jenderal Mandikdasmen Kemdiknas memberi



364

pengalaman kepada penulis mengunjungi dan melihat langsung kondisi sekolah di berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya menjadi konsultan di lembaga pendidikan swasta yang mengelola pendidikan dasar dan menengah, memberi pengalaman bagi penulis membina dan mendampingi kepala sekolah dan guru meningkatkan kualitas pendidikan hingga memenuhi standar nasional.

Penulis berupaya menganalisis seluruh standar yang terkait dengan pendidikan dasar dan menengah, mengevaluasi sejauh mana sekolah telah memenuhi standar nasional pendidikan, serta mencari cara bagaimana mengatasi kesulitan yang dihadapi pengelola sekolah memenuhi standar tersebut.

Dalam berbagai kesempatan penulis berperan sebagai nara sumber pada kegiatan sosialisasi dan pelatihan bagi kepala sekolah dan guru, terkait dengan standar nasional pendidikan, sistem penjaminan mutu pendidikan, akreditasi sekolah, dan sekolah bertaraf internasional. Di samping menulis berbagai artikel tentang pendidikan di jurnal nasional, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan seminar dan lokakarya di dalam maupun di luar negeri.


sekolah dasar berstandar nasional 2013 (15.5x23) … · bab ii. —standar proses 31 a....

Documents