mahkamah konstitusi republik indonesiahukum.unsrat.ac.id/mk/mk_133_2009_risalah.pdf · risalah...

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxp;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 133/PUU-VII/2009

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA

KORUPSI TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

(I)

J A K A R T A SENIN, 26 OKTOBER 2009

1

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

-------------- RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 133/PUU-VII/2009 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PEMOHON - Bibit. S. Rianto - Chandra Hamzah ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Senin, 26 Oktober 2009, Pukul 10.00-10.53 WIB Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat.

SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Dr. H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H. (Ketua ) 2) Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H.,M.Hum. (Anggota) 3) Dr. Harjono, S.H., M.C.L. (Anggota) Eddy Purwanto, S.H. Panitera Pengganti

2

Pihak yang Hadir:

Pemohon: - Chandra. M. Hamzah - Bibit. S. Rianto

Kuasa Hukum Pemohon:

- Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H. - Taufik Basari, S,H., S.Hum., LL.M. - Alexander Lay, S.H., LL.M. - Arief T. Surowidjojanto, S.H., LL.M. - Ignatius Andy, S.H. - Ari Juliano Gema, S.H. - Yogi Sudrajat Marsono, S.H. - Wahyuni Bahar, S.H., LL.M. - Ahmad Maulana, S.H. - Achmad Rifai, S.H., M.H., M.Si - Eri Hertiawan, S.H., LL.M - Harjon Sinaga, S.H - Abdul Haris M.Rum. S.H., LL.M. - Fikri Assegaf - Elrico - Novriadi - Wesley Situmeang - Idoy

3

1. KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Sidang dalam Perkara Nomor 133/PUU-VII/2009 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati, pagi hari ini adalah pemeriksaan Panel untuk Perkara Nomor 133 dan pada pagi hari ini sebagaimana hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi tentu yang pertama adalah pihak yang hadir yang akan memperkenalkan diri menyebutkan dirinya siapa-siapa saja yang hadir pada pagi hari ini, Kuasa Pemohon, Prinsipal dan lain sebagainya yang berkepentingan terhadap perkara ini, saya persilakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ALEXANDER LAY, S.H., LL.M.

Terima kasih Yang Mulia, sebelumnya saya perkenalkan dulu para Pemohon dalam perkara ini yaitu Pak Bibit Samad Riyanto di sebelah kanan kami dan Pak Chandra M. Hamzah, juga di sebelah kanan kami. Beliau berdua adalah Pimpinan KPK yang diberhentikan secara sementara berdasarkan keputusan presiden setelah dinyatakan sebagai tersangka. Juga hadir di pagi ini adalah tim kuasa hukum. Di belakang saya Ignatius Andy, rekan Ari Juliano, rekan Ahmad Maulana, dan di sebelah kanan saya rekan Ahmad Rivai, rekan Eri Hertiawan, rekan Taufik Basari dan saya sendiri Alexander Lay. Di samping kiri kami juga hadir tim kuasa hukum yang selama ini men-support Pak Bibit dan Pak Chandra. Di ujung kiri sana adalah senior kami Pak Bambang Widjojanto, Pak Arief Surowidjoyo, Pak Wahyuni Bahar, rekan Yogi, Pak Eri, Pak Fikri Assegaf, rekan Elrico, Novriadi, rekan Abdul Haris M. Rum, Wesley Situmeang, rekan Harjon Sinaga, dan rekan yang satu yang saya baru ketemu hari ini rekan Idoy.

Terima kasih Yang Mulia, itulah para pihak yang hadir pada pagi hari ini. Silakan Yang Mulia.

3. KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Baik, yang hadir di sebelah kanan ini kuasa hukum atau dalam perkara ini hanya men-support saja? Karena tadi Saudara katakan yang selama ini men-support.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00. WIB

KETUK PALU 3X

4


Sebagian adalah kuasa hukum yang terlibat dalam berbagai perkara yang lain juga Yang Mulia dan sebagian men-support.

5. KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Enggak ini begini, karena kita menjalankan aturan kalau kuasa hukum di MK tentu yang namanya advokat harus berpakaian advokat. Tapi kalau misalnya merasa bukan advokat tentu tidak ada kewajiban itu. Tentu mereka secara langsung terlibat dalam permohonan yang diajukan. Tapi kalau sifatnya supporting dalam perkara lain tidak terikat dengan ketentuan itu walau dia seorang advokat. Jadi saya mohon kalau misalnya menjadi kuasa hukum dalam perkara ini kita minta para advokat untuk berpakaian advokat. Sebab siapa lagi yang pakai pakaian itu kalau bukan advokat, susah itu untuk dapatnya. Apalagi sekarang ribut-ribut terus para advokat itu, jadi harus menjadi kebanggaan juga.

Baik, dalam perkara ini permohonannya sudah diajukan, kita sudah membaca. Namun demikian tentu saya persilakan kepada Kuasa Hukum Pemohon untuk menyampaikan permohonannya tentu secara highlight ya, pokok-pokok permohonannya. Kemudian pasal yang diuji, kemudian alasan-alasan hukumnya, kemudian batu uji yang digunakan, legal standing, tentu itu menjadi suatu yang penting untuk disampaikan. Saya persilakan.


Terima kasih Yang Mulia Ketua. Permohonan ini kami ajukan adalah permohonan uji materiil

terhadap Pasal 32 ayat (1) butir c dari Undang-Undang KPK. Sebagaimana Yang Mulia telah ketahui bahwa salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang dan pada kesempatan ini kami melakukan pengujian Undang-Undang KPK terhadap Pasal 32 ayat (1) butir c tentang pemberhentian tetap Pimpinan KPK. Jadi dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi yang mulia ini berwenang untuk mengadili perkara ini. Dan hal berikutnya yang ingin kami jelaskan adalah terkait dengan legal standing para Pemohon. Para Pemohon yang hadir di sidang ini Yang Mulia adalah pak Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah, kedua beliau ini adalah Pimpinan KPK yang dinonaktifkan karena telah dinyatakan sebagai tersangka berdasarkan surat keputusan presiden, Yang Mulia. Jadi status dari kedua beliau ini adalah tersangka dan jika perkara pidana yang terkait dengan kedua beliau ini dilimpahkan ke pengadilan maka status para Pemohon ini akan menjadi terdakwa dan dengan sendirinya berdasarkan Pasal 32 ayat (1) butir c kedua para Pemohon ini akan dijadikan sebagai

5

terdakwa dan dihentikan secara tetap dari posisi mereka sebagai Pimpinan KPK. Nah, menurut kami pemberhentian secara tetap para Pemohon dari jabatannya sebagai Pimpinan KPK ini merupakan kerugian konstitusional para Pemohon alami, itu satu Yang Mulia. Yang kedua dasar dan hak konstitusional dari para Pemohon yaitu Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak dari para Pemohon atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Itu adalah dasar legal standing yang kami ajukan pada sidang Yang Mulia hari ini dan berikutnya kami akan menguraikan secara singkat tentang pokok permohonan dalam perkara ini Yang Mulia. Tapi sebelum kami mengajukan, menyebutkan dasar-dasar konstitusionalitas dari pasal-pasal yang dijadikan rujukan dalam perkara ini Yang Mulia, kami ingin memberikan konteks dari permohonan ini secara singkat Yang Mulia, yang mana konteks ini telah kami sampaikan juga pada bagian tiga dari permohonan ini butir empat, yaitu tentang pentingnya independensi dari Komisi Pemberantas Korupsi, Yang Mulia.

Permohonan ini diajukan dengan satu tujuan agar Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang independen di masa yang akan datang tidak lagi mudah untuk diintervensi dengan jalan melakukan proses pidana atas para pimpinannya Yang Mulia. Ini adalah dasar dari konteks permohonan ini Yang Mulia. Sebagaimana disampaikan di dalam Undang-Undang KPK Pasal 2 dan penjelasan umum Undang-Undang KPK bahwa lembaga yang namanya Komisi Pemberantas Korupsi adalah lembaga yang independen dan independensi suatu lembaga itu ditentukan antara lain ketika para komisionernya dipilih atau para pimpinannya dipilih dan ketika mereka dipecat atau diberhentikan Yang Mulia. Dan menurut kami proses pemilihan dari Pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi telah diatur secara fair dan menjamin prinsip check and balances di antara lembaga negara yang ada, yaitu menurut ketentuan Undang-Undang KPK, Pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi diseleksi oleh panitia seleksi independen yang dibentuk oleh presiden dan hasilnya diusulkan kepada Dewan perwakilan Rakyat untuk kemudian dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Di sini terjadi prinsip check and balances di antara kekuasaan eksekutif di bawah presiden dan kekuasaan legislatif di bawah DPR. Tetapi sayangnya Yang Mulia, sayangnya bahwa ketika memberhentikan Pimpinan KPK prinsip check and balances yang menjamin independensi dari suatu lembaga tidak dilakukan. Pasal 32 ayat (1) butir c Undang-Undang KPK hanya mensyaratkan keputusan dari penyidik kepolisian dan penuntut umum yaitu lembaga Kejaksaan Agung untuk memberhentikan secara tetap Pimpinan KPK. Di sini tidak ada prinsip check and balances yang umumnya dalam pemberhentian pejabat-pejabat publik lainnya itu dilakukan dengan menunggu keputusan pengadilan atau lembaga yudikatif yang berkekuatan hukum tetap sebelum seseorang atau

6

sebelum suatu pejabat diberhentikan secara tetap dari jabatannya. Hal mana telah kami uraikan secara detail dengan memberikan contoh-contoh dalam tabel dalam permohonan kami Yang Mulia. Itu adalah konteks dari permohonan ini sekali lagi kami ingin mengatakan bahwa independensi lembaga seperti KPK ini sangat penting dan ini tidak hanya ditentukan ketika pimpinan mereka dipilih tapi bagaimana mereka diberhentikan secara tetap. Dan mereka dalam kasus ini dberhentikan melalui keputusan lembaga kepolisian dan kejaksaan, dua lembaga yang merupakan objek supervisi dari Komisi Pemberantas Korupsi dalam perkara korupsi, Yang Mulia ini yang terjadi.

Yang berikutnya kami akan sampaikan adalah dasar permohonan kami. Yang pertama Yang Mulia. Sebagaimana Yang Mulia sampaikan tadi pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang kami jadikan sebagai rujukan di sini ada tiga Yang Mulia, dan kami akan uraikan satu persatu sesuai dengan bidangnya masing-masing. yaitu pertama Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945—saya bacakan Yang Mulia—yang berbunyi sebagai berikut, batu uji pertama adalah Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlidungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Batu uji ini kami ajukan sebagai bagian pertama dari argumentasi kami tentang Pasal 32 ayat (1) butir c tentang pemberhentian tetap yang menurut kami bertentangan secara tidak langsung dengan Pasal 28D ayat (1) Yang Mulia. Bahwa di dalam Pasal 28D ayat (1) itu terkandung dimana bahwa segala produk peraturan perundang-undangan yang ada harus menjamin kepastian hukum yang adil. Nah di dalam kasus ini ini tidak kita temukan Yang Mulia, bahwa ketentuan pemberhentian secara tetap Pimpinan KPK itu bertentangan dengan asas yang mendasar yang hendak menjamin kepastian hukum itu sendiri yaitu asas praduga tidak bersalah Yang Mulia. Bahwa asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocence ini dilanggar di dalam Undang-Undang KPK yaitu Pasal 32 ayat (1) butir c dimana seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum ada kekuatan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu bersalah. Dan prinsip ini dihormati di dalam sistem hukum Indonesia maupun sistem hukum internasional, baik itu Universal Declaration of Human Rights maupun ICCPR. Nah di dalam sistem hukum Indonesia sendiri hal ini tercermin di dalam pasal-pasal yang mengatur tentang pemberhentian tetap pejabat-pejabat dari lembaga negara independen lainnya yang akan kami uraikan pada bagian dua permohonan ini Yang Mulia. Tapi pada dasarnya bagian pertama bicara tentang bahwa pemberhentian tetap yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) butir c bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah.

Nah argumen yang kedua kami Yang Mulia adalah didasarkan pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juga Yang Mulia yang menjamin hak

7

atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan dan kepastian hukum yang adil Yang Mulia yang mana menurut kami di dalam kasus ini terutama di dalam ketentuan tentang pemberhentian tetap hal ini tidak terjadi Yang Mulia. Berbagai lembaga negara independen lainnya Yang Mulia, ketika pejabatnya hendak diberhentikan hampir semuanya ini secara umum secara prinsipil bahwa pemberhentiannya harus dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bersalah Yang Mulia. Dan di dalam permohonan kami, kami telah sebutkan berbagai lembaga termasuk Hakim Konstitusi juga Yang Mulia, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan berbagai lembaga negara independen lainnya, proses pemberhentian pejabatnya dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Yang Mulia dan hal ini tidak terjadi di dalam Pasal 32 ayat (1) butir c Undang-Undang KPK, itu adalah argumentasi kami yang kedua.

Argumentasi kami yang ketiga adalah tentang asas proporsionalitas Yang Mulia yang dijamin oleh Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 memungkinkan bahwa hak asasi manusia tertentu itu bisa dibatasi kalau ada tujuan yang lain yang hendak dilindungi. Tetapi pembatasan itu harus dilakukan secara proporsional semata-mata demi melindungi kepentingan yang lain tersebut Yang Mulia. Dan menurut kami ketentuan mengenai pemberhentian tetap Pimpinan KPK bertentangan dengan asas proporsionalitas tersebut karena yang proporsional menurut kami adalah pemberhentian secara sementara dan Pak Bibit dan Pak Chandra menerima itu, sekarang mereka adalah Pimpinan KPK yang diberhentikan sementara karena status tersangka tetapi pemberhentian secara tetap ini tidak proporsional Yang Mulia. Nah demikian tiga argumen utama kami dalam permohonan beserta konteks yang kami paparkan sebelumnya Yang Mulia, demikian dari saya mungkin dari rekan-rekan ada yang hendak disampaikan?

Demikian Yang Mulia terima kasih atas kesempatannya yang diberikan.


Baik, secara umum saya kira permohonannya sudah cukup baik dan lengkap karena kewajiban daripada hakim tentu beberapa hal mungkin kita bisa perhatikan secara bersama, ini nanti secara bergiliran anggota panel akan memberikan pikiran-pikiran supaya permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang kesepuluh kali ini, paling banyak ini undang-undang diuji, sembilan kali ini yang kesepuluh. Jadi tentu permohonannya semaksimal mungkin memenuhi baik secara prosedural maupun materiilnya.

8

Sebagaimana saya kemukakan tadi bahwa secara umum mungkin cukup baik tapi ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan bersama. Yang pertama mengenai kewenangan Mahkamah Kontitusi. Di situ Saudara menyebutkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. itu relevansinya dengan Mahkamah saya kira apa? Karena Pasal 7 itu kan tentang penyebutannya yang berkenaan dengan tata urut peraturan perundang-undangan, tetapi Saudara mengambil sebuah kesimpulan di dalam ini, “oleh karenanya ketentuan setiap undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 jika terdapat ketentuan dalam undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang”, itu kesimpulan. Undang-undangnya sendiri tidak menyebutkan seperti itu, apa relevan? Kecuali uji prosedural, itu satu.

Yang kedua saya kira akan lebih relevan kalau Saudara menyebutkan Pasal 12 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004, coba saya lihat ya itu jelas, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 saya bacakan, Pasal 12, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusan yang bersifat final untuk...”, saya kira itu lebih relevan ketimbang Undang-Undang Nomor 10 tapi sepenuhnya kepada para lawyer yang banyak. Ini untuk pikiran orang banyak daripada pikiran saya sendiri, itu catatan yang pertama.

Kemudian catatan yang kedua dari saya, Saudara menggunakan cara presumtion of innocent ya? Kemudian Saudara mengutip beberapa peraturan perundang-undangan termasuk UUD dan ICCPR. Mungkin juga Saudara juga melihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 itu, saya bacakan lagi mungkin juga salah saya kan begitu. Pasal 8 menyatakan bahwa, “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Jadi jangan langsung melaju ke internasional dulu, nasional dulu kan sudah paten itu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu sudah diratifikasi tetapi asas itu di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sejak pertama Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman lahir itu sudah ada dan tidak pernah berubah itu, sampai dengan sekarang tetapi tidak dijadikan dasar dalam permohonan ini. Itu beberapa hal yang saya kira penting juga kalau Saudara menganggap penting karena ini sifatnya masukan. Tadi Saudara tidak membacakan petitumnya sebenarnya wajib dibacakan petitumnya itu, mau dianggap dibacakan atau mau dibacakan lagi? Ya, silakan.

9


Pertama-tama kami ucapkan terima kasih ucapkan atas masukan Yang Mulia terhadap dua poin tersebut dan ini akan menjadi catatan kami dan akan kami sertakan nanti Yang Mulia, terima kasih Yang Mulia.

Kemudian mengenai petitum Yang Mulia. Petitum, berdasarkan hal-hal yang telah diuraian di atas dan

bukti-bukti terlampir dan ini para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menguatkan provisi yang telah diputuskan dalam putusan sela oleh Mahkamah Konstitusi;

3. Menyatakan Pasal 32 ayat (1) butir c, Undang-Undang KPK bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2)

4. Menyatakan bahwa Pasal 32 ayat (1) butit c, Undang-Undang KPK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang didasarkan pada rasa keadilan dan kepatutan ex aquo et bono , terima kasih Yang Mulia.


Tidak ada permintaan putusan provisi itu? Bisa dibacakan tadi ya?


Tadi tentang penguatan dan petitum akhirnya sedangkan putusan provisi juga akan kami bacakan Yang Mulia.


Ya karena ada permintaan itu, ya bacakan saja tidak usah supaya nanti berkembang (....)


Terima kasih Yang Mulia. Karena pasal provisi, karena Pasal 50 Undang-Undang MK mengatur mengenai MK bahwa putusan tidak berlaku surut maka untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional para Pemohon melalui pemberhentian secara tetap dari kedudukannya sebagai Pimpinan KPK kami mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang berhormat menerbitkan putusan sela yang memerintahkan Kepolisian RI untuk menunda pelimpahan perkara

10

dugaan tindak pidana yang melibatkan para Pemohon dan atau memerintahkan Kejaksaan Agung untuk menolak pelimpahan perkara dugaan tindak pidana yang melibatkan para Pemohon dan atau memerintahkan Kejaksaan Agung untuk menunda pelimpahan perkara dugaan tindak pidana yang melibatkan para Pemohon ke pengadilan dan atau memerintahkan kepada Presiden RI untuk tidak menerbitkan penetapan pemberhentian tetap untuk para Pemohon sampai ada Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo.

Butir 38, walaupun Undang-Undang MK tidak mengatur secara spesifik mengenai putusan provisi kami berpendapat bahwa undang-undang tidak melarang Mahkamah Konstitusi untuk mengintridusir mekanisme ini dalam perkara pengujian undang-undang. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas UUD 1945 yang paling tidak ketika pemeriksaan pendahuluan dilakukan potensi pelanggaran tersebut telah terdeksi oleh Mahkamah Konstitusi, terima kasih Yang Mulia.


Sudah dideteksi oleh Mahkamah, kata-kata terakhirnya paling tidak sudah dideteksi oleh Mahkamah Konstitusi, kalau begitu Mahkamah punya detektor ya?

Baik karena petitumnya sudah dibacakan, memang putusan provisi itu di dalam sejak Mahkamah ini ada belum ada, apalagi dalam perkara pengujian undang-undang. Tetapi meminjam dalil Saudara bukan berarti yang hendak dilarang itu tak boleh, boleh juga katanya. Mudah-mudahan banyak juga para ahli hukum yang mempunyai dalil seperti itu begitu, sesuatu yang tidak dilarang tidak disebutkan dalam undang-undang berarti boleh, ini macam-macam. Namun sebagai suatu perkembangan saya kira tentu Panel ini akan melapor ke Pleno, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) apa urgensinya kemudian dasar hukumnya juga tentu kita akan pikirkan baik-baik supaya apa yang menjadi harapan kita bisa diwujudkan dengan baik, karena walaupun sesuatu itu sudah terang benderang dalam undang-undang kadang-kadang banyak juga yang tidak taat begitu. Coba Anda lihat Pasal 32 yang dijadikan batu ujian yang diuji ini? Kalau kemudian ayat (1) ini oleh Mahkamah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apakah ayat (2) masih perlu atau tidak? Kenapa pemberhentian sementara itu oleh presiden. Di ayat (3) dalam terang benderang kekosongan itu presiden harus mengambil satu tindakan dan mengajukan sebagaimana di dalam Pasal 28 dan Pasal 27 tidak dilakukan buat Perpu sendiri, padahal jelas mekanismenya padahal jelas coba Anda baca itu. Dalam hal terjadi kekosongan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden RI mengajukan calon anggota pengganti kepada DPR-RI. Dua, prosedur pengajuan calon pengganti dan pemilihan calon anggota yang bersangkutan dilaksanakan sesuai

11

dengan ketentuan dimaksud dalam Pasal 29, 30 dan 31.” Tetapi ini tidak ditaati juga.

Pasal 31 ayat (2)-nya berhubungan dengan Pasal 31 ayat (1). Kalau misalnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tentu Pasal 2-nya dengan sendirinya kekuatan itu menjadi hilang, apakah yang lain sepanjang menyangkut itu yang lain masih tetap presiden, nah itu coba?


Terima kasih atas masukkan Yang Mulia. Mengenai hal ini akan kami pikirkan dan akan kami sampaikan dan akan kami akan melakukan perbaikan permohonan nanti Yang Mulia, terima kasih.


Jangan berpikir terlalu lama dan harus berpikir cepat dan kita juga mau cepat. Jadi jangan dipikirkan, kalau perlu di renvoy hari ini perbaikannya supaya bisa cepat juga karena urgensinya dan Saudara minta provisi, harusnya dalam sidang hari ini pun bisa ditetapkan tetapi ini kalau memang ada dasar hukumnya, ini sesuatu yang Saudara minta ini dasar hukumnya harus kita rundingkan dulu kepada Pleno bagaimana begitu. Karena ada urgensi Saudara meminta putusan provisi ini sebenarnya jangan sampai kerugian konstitusional daripada klaim Saudara ini menjadi lebih jauh kerugiannya ini, itu persoalannya. Kalau dalam constational complaint itu diberikan kepada MK mungkin lain begitu, ini pengujian undang-undang.

Baiklah sebelum lebih lanjut saya kira itu bisa lebih cepat karena, bagaimana kita memberlakukan hukum ini dengan baik semuanya untuk kepentingan kita bersama dan terus terang saja kita juga kasihan ini dengan KPK ini. Pak Bibit sama Pak Chandra Hamzah sebagai Pemohon Prinsipal jangan loyo-loyo Pak, semangat saja. Tenang saja kan begitu, selamat bertemu kembali dalam kesempatan yang berbeda. Ada hal yang mau disampaikan dalam permohonan ini apa saja?

Silakan bergiliran juga boleh.

16. PEMOHON: CHANDRA HAMZAH

Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pada dasarnya apa yang disampaikan oleh kuasa hukum kami

itulah cerminan dari permohonan kami. Karena kami menganggap bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c jelas-jelas melanggar asas praduga tak bersalah, jelas-jelas melanggar persamaan hak di depan hukum equality before the law dan bertentangan dengan asas proporsionalitas. Karena kami menganggap bahwa kewenangan KPK yang diberikan oleh undang-undang, katakanlah cukup besar. Oleh

12

karena itu pemberhentian sementara sebelum adanya suatu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap kami pikir sudah cukup dan memenuhi asas proporsionalitas, sampai kemudian adanya suatu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Pimpinan KPK bersalah atau tidak. Jadi apa yang disampaikan penasihat hukum, kami pikir sudah mencerminkan apa yang kami harapkan. Terima kasih Yang Mulia.


Pak Bibit.

18. PEMOHON : BIBIT. S. RIANTO Baik, terima kasih Yang Mulia atas waktunya.

Sebetulnya kami rencana hanya mendengarkan saja tapi Yang Mulia menanyakan ini, kalau boleh kami menyampaikan yang lain kalau diperkenankan?


Silakan tapi masih ada hubungannya dengan permohonan ya?

20. PEMOHON : BIBIT. S. RIANTO

Baik Pak, Jadi kenapa kita mengajukan permohonan ini? Karena memang kita merasa bahwa kasus ini sebenarnya direkayasa. Kita ada alat buktinya dan tentunya lebih lengkapnya nanti bisa ditanyakan kepada Ketua KPK yang sekarang, Plt KPK. Mungkin ada dokumen yang mungkin Yang Mulia bisa terima kalau berkenan?


Jadi begini Pak segala hal yang berkaitan dengan pembuktian perkara lewat kuasa hukum saja. Nanti ada waktunya nanti kita akan berbicara masalah bukti dan praduga-praduga juga yang Bapak sampaikan tadi praduga itu kan ada fakta, ada asumsi, ada praduga macam-macamlah. Kemudian nanti kalau sudah jadi putusan pengadilan dia fakta yuris yang sangat kuat nanti. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan itu, karena tadi saya katakan berkaitan dengan permohonan itu saja dulu disampaikan.

22. PEMOHON : BIBIT. S. RIANTO

Terima kasih Yang Mulia nanti saya sampaikan kepada (...)

13


Baik, saya kira itulah beberapa hal ya? Saya memberi kesempatan juga kepada Prinsipal juga untuk menyampaikan apa yang menjadi apa namanya kerugian yang konstitusional yang mendasar bagi Bapak berdua ini dalam pengujian Pasal 32 ini ya ayat (1). Nah memang tapi dulu itu saya kira pragmatis saja. Nah KPK itu mempunyai kewenangan yang khusus kita berharap Pimpinan KPK itu tidak terlibat kasus pidana tapi kan dalam perkembangannya situasi kita juga tidak berpikir bahwa dalam menjalankan kewenangannya ternyata dianggap abuse of power kan begitu. Agak di luar perhitungan pembuat undang-undang saya kira zaman itu. Yang dimaksud tidak melakukan tindak pidana itu ya tindak pidana di luar tugas dan kewenangan sebagai anggota KPK, kecuali yang berkaitan dengan perbuatan tercela atau korupsi dalam jabatan itu, itu lain lagi. Kalau misalnya tindak pidana lain itu sebenarnya tindak pidana berat itu sebenarnya itu adalah tindak pidana di luar tugas dan wewenang KPK.

Baik dari saya sementara itu catatan, Pak Harjono saya persilakan.

24. HAKIM ANGGOTA: DR. HARJONO, S.H., M.CL Terima kasih Pak Ketua.

Untuk perbaikan permohonan, ini saya kira ada hal-hal yang bisa saya tambahkan dalam permohonan ini.

Pertama kalau ada permohonan tadi juga ada profesi yang dimohonkan dan Pemohon menyatakan bahwa itu belum pernah dipraktikan oleh Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan pengujian undang-undang. Sebetulnya ada sedikit kalau ya, clue bahwa Mahkamah Konstitusi juga punya kewenangan untuk itu. Hanya saja di lain kewenangan. Pasal 63 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan kemungkinan penggunaan itu, apakah Anda akan menggunakan itu sebagai sebuah dasar bahwa sebetulnya ada juga ruang untuk melakukan itu, kenapa tidak anda manfaatkan itu Pasal 63 itu ada. Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan kepada Pemohon dan atau Termohon untuk menghentikan sementara pelasanaan kewenangan, pengertian sementara penghentian kewenangan itu bisa dirujuk bahwa sebetulnya juga Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk itu, hanya saja di dalam kewenangan yang lain. Saya tidak tahu bagaimana Anda sebagai Kuasa Hukum Pemohon mampu mengemukakan argumentasi bahwa Pasal 63 ini adalah sebuah kebutuhan yang kemudian tidak saja kepada kewenangan tertentu tentu saja tapi juga kewenangan dalam rangka pengujian undang-undang, itu yang saya sarankan.

Kemudian berikutnya saya membaca permohonan Anda itu ada tertulis di halaman 15 dalam satu kotak besar C itu bunyinya adalah pemberhentian sementara adalah solusi yang tepat dan profesional bagi

14

Pimpinan KPK yang tersangkut perkara pidana, bukan pemberhentian tetap. Apa yang Anda maksud tersangkut ini memutuskan ataukah tersangkut di dalam dakwaan. Oleh karena itu kata tersangkut apa yang Anda maksudkan? Kalau tersangkut ini karena putusan hakim ataukah sebelum putusan hakim, itu mohon dicermati dengan kata “tersangkut.”

Permohonan Anda di petitum menyatakan supaya Mahkamah ini menyatakan Pasal 32 ayat (1) ini butir c itu yang Anda minta di samping itu juga Anda menyertakan alat buktinya salah satunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Saya dapat dari permohonan Anda, pertanyaan saya adalah alat bukti ini Anda dapatkan darimana? Itu ada Presiden RI juga download ataukah bagaimana alat bukti ini, bisa jelaskan langsung saja?


Terima kasih Yang Mulia sepengetahuan kami memang kami download itu.

26. HAKIM ANGGOTA: DR. HARJONO, S.H., M.CL

Di download ya? Ini ada persoalan Saudara dengan hasil download Saudara. Anda ini oleh karena itu mohon nanti dicek. Alat bukti itu untuk Pasal 32 itu coba Anda baca juga Pasal 32. Ada yang bawa alat bukti? Undang-Undang mengenai Undang-Undang. Sudah ketemu ya? Sudah ketemu? Pasal 32-nya ketemu? Oke itu sama semuanya buktinya yang dari yang disampaikan ke kita sama dengan yang anda pegang ini fotokopi-fotokopi itu sama juga karena Pak Chandra menyerahkan kepada kita apakah ini dokumen yang sama? Sudah ketemu? Coba dibaca Pasal 32-nya. Kalau punya saya bunyinya begini “satu, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti, diberhentikan karena,

1. meninggal dunia; 2. berakhir masa jabatannya; 3. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan.

Anda memohon satu huruf c di sini tidak ada hurufnya. Oleh karena itu mana yang benar. Saya Tanya tadi anda download ataukah tidak ataukah dari sumber lain. Meskipun di akhir undang-undang itu ada pernyataan salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Kabinet RI, Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan, tertanda Eddy Sudibjo.

Anda satu 32.1C, di sini 32.1 angka tiga. Apakah ini ayat tembakaunya juga ada di sini? Ya kita harus, oleh karena itu teliti dulu jangan-jangan yang benar tiga atau kalau yang benar c barangkali ini tidak pas bukti ini dapatnya dari mana. Koreksi atas bukti dan permohonan Anda yang tulis itu, saya kira itu diperhatikan ya.

Terima kasih.

15


Pak Arsyad?

28. HAKIM ANGGOTA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM Saudara Pemohon Prinsipal, kemudian Kuasa Hukum Pemohon, kemudian yang mendampingi ini semuanya, saya mencermati permohonan. Pertama-tama, secara keseluruhan itu baik posita maupun petitumnya sudah baik. Namun ada rumusan seperti yang dikemukakan oleh Pak Harjono itu bukan butir c tapi angka. Pasal 32 ayat (1) angka tiga, kemudian saran tambahan untuk Pasal 32 dan seterusnya dari ketua panel.

Yang kedua, nanti dalam rangka perbaikan itu juga surat kuasa ditandatangani Pak Bambang tapi dalam gugatan ini permohonan ini tidak ditandatangani Pak Bambang dan beberapa kuasa-kuasa hukum Dr. Luhut, Dr. Bambang, Pak Arief, sebaiknya ditandatangani. Tapi dalam surat kuasa ditandatangani, kuasa hukum. Tapi dalam permohonan ini itu sekedar tapi itu bisa saja baik butir c, baik angka tiga itu bisa saja di-renvoy tanpa bertele-tele.

Kemudian dari catatan saya ini, saya melihat bahwa belum jelas dan tajam sekali tentang alasan kedua, alasan hukum permohonan yang kedua, mengapa 32 ayat (1) angka tiga itu bertentangan dengan (Pasal) 27, 28, dan 28J UUD 1945 sebagai batu uji. Saya memang membaca di sini ada empat alasan hukum pokok yang Saudara kemukakan; melanggar asas presumption of innocencet, nah yang kedua ini belum tajam sekali, kemudian juga alasan yang ketiga ini tidak proporsional dan berlebihan. Kemudian yang keempat alasan hukumnya itu melanggar independensi KPK.

Kemudian ini sekedar petitum ini biasanya dalam praktik peradilan itu sistematikanya itu dalam provisi itu apa? Sebenarnya apa yang dikemukakan Pak Harjono tadi, Pasal 63 itu boleh putusan vonis, boleh putusan sela, dalam sengketa kewenangan lembaga negara dan memang tidak diatur secara ekspresis verbis tentang pengujian undang-undang. Namun di dalam Pasal 86 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terjadi kevakuman dan memang dibutuhkan itu bisa saja dan apa yang dikemukakan tadi ketua panel itu nanti dilemparkan di dalam pleno. Jadi nantinya petitumnya provisi apa? Sebab provisi yang diminta ini ada tiga instansi yang diperintahkan itu, yang Saudara minta. Memerintahkan polisi supaya jangan melimpahkan berkas. Memerintahkan kejaksaan supaya jangan menerima, memerintahkan presiden untuk jangan mengeluarkan SK, itu isi daripada putusan provisi Saudara. Itu sistematikanya nanti biasanya dalam praktik yang sudah Pak Bambang ini mahir di dalam peradilan umum, dalam provisi, dalam pokok permohonan, kemudian et aequo et bono. Barangkali itu yang

16

ingin saya sampaikan di dalam catatan-catatan saya tapi semuanya itu tidak membatalkan permohonan ini yang butir c bisa saja di renvoy di hadapan Mahkamah ataukah Saudara nanti memperbaikinya dalam waktu yang ditentukan. Juga tepat apa yang dikatakan ketua panel tadi bahwa kita merujuk kepada Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, dasarnya itu. Barangkali itu ketua panel terima kasih.

29. KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Ada yang mau direspons? Saya persilakan.

30. KUASA HUKUM PEMOHON : ALEXANDER LAY, S.H., LL.M. Ada Yang Mulia, pertama kami ucapkan banyak terima kasih atas petunjuk dan tanggapan dari Yang Mulia terkait substansi maupun cara men-draft permohonan. Kami ucapkan banyak terima kasih dan akan kami lakukan koreksi sesuai dengan petunjuk dan saran dari Yang Mulia dan kami mohon waktu paling tidak satu hari Yang Mulia untuk melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan petunjuk yang kami dapatkan hari ini dari sidang Yang Mulia, itu adalah hal pertama.

Hal kedua yang ingin kami sampaikan adalah mohon Yang Mulia bisa juga untuk memanggil Komisi Pemberantas Korupsi sebagai Pihak di dalam perkara ini sehingga keterangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi pun kita ingin dengar supaya lebih memperjelas jalannya sidang ini Yang Mulia, itu dua hal yang ingin kami sampaikan pada hari ini.

Mungkin ada tambahan dari rekan saya Taufik Basari, silakan.

31. KUASA HUKUM PEMOHON : TAUFIK BASARI, S.H., S.HUM., LL.M. Baik, seperti dari rekan saya sampaikan, kita akan coba perbaiki ini dalam waktu yang sangat dekat satu hari kalau misalnya diberikan oleh Majelis Hakim.

Yang kedua, terkait dengan itu mengingatkan bahwa kami telah meminta permohonan prioritas untuk pemeriksaan perkara ini. Jadi kami sangat berharap panel hakim bisa mengabulkan permohonan kami agar pemeriksaan untuk perkara ini dapat diprioritaskan termasuk juga mengagendakan pemeriksaannya secara cepat sehingga sidang berikutnya setelah perbaikan dapat dilakukan dengan sangat cepat, itu permohonan dari kami. Terima kasih.

32. KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Baik, kalau soal cepat atau tidak cepat ya kita tunda satu jam habis itu kita sidang lagi untuk pemeriksaan pendahuluan itu bisa juga.

17

Tinggal Saudara saja, Saudara juga banyak perkara di tempat lain nanti ditinggal rugi pula nanti. Kalau kita sudah biasa speedy trial itu dan demikian juga untuk putusan sela saya kira di perkara atau di permohonan hasil pemilihan umum itu juga ada putusan-putusan sela daripada Mahkamah Konstitusi, itu memang PMK-nya sudah jelas, jadi kita hanya mengingatkan itu.

Yang kedua, berkenaan dengan permohonan untuk diajukannya Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pihak Terkait dalam perkara ini tentu itu nanti di pleno saja karena di panel ini kita tidak memeriksa itu, tugas-tugas panel itu jelas menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi memberikan masukan, sidang-sidang perbaikan, setelah itu kita akan melapor di pleno apakah perkara ini diplenokan atau sampai di panel saja kemudian dikeluarkan putusan. Itu sesuatu hal yang diatur di dalam Mahkamah Konstitusi. Jadi, saya kira urgensi daripada KPK untuk dijadikan Pihak Terkait itu dalam konteks apa? Bisa dijelaskan sedikit? Karena ada pertanyaan itu.

33. KUASA HUKUM PEMOHON : ALEXANDER LAY, S.H., LL.M. Terima kasih Yang Mulia. Mungkin urgensi dilibatkannya KPK di sini adalah pertama di samping kepentingan para Pemohon sebenarnya KPK sebagai lembaga pun berkepentingan atas judicial review dari Pasal 32 ayat (1) huruf c tentang pemberhentian tetap karena pasal ini dapat digunakan oleh pihak-pihak yang tidak menghendaki indenpendensi KPK atau pihak-pihak yang hendak menganggu indenpendensi KPK, itu satu poin Yang Mulia menurut kami penting bagi KPK untuk dilibatkan di sini.

Poin yang kedua Yang Mulia, sebagaimana yang tadi Ketua Yang Mulia sampaikan bahwa ketika undang-undang ini dibuat ada hal-hal tertentu yang tidak terdeteksi, hal-hal tertentu adalah antara lain bahwa ditujukan pasal ini atau ketentuan ini ditujukan untuk pelaggaran-pelanggaran berat terhadap tindak pidana tertentu bukan ditujukan untuk perkara yang menurut kami, perkara yang terkait dengan prosedur kewenangan dari KPK. Ketika pejabat ini menjalankan kewenangan mereka. Nah di sini tentunya pendapat dari KPK sebagai lembaga yang benar-benar memahami apa yang terjadi di KPK itu menjadi penting dan relevan di sini Yang Mulia, itu poin pertama. Dan poin yang kedua kami adalah selama ini ketentuan, ini yang selama ini kami diskusikan hanya bisa jalan kalau kita mengandaikan bahwa kepolisian dan kejaksaan seratus persen waterproof, bahwa tidak ada oknum-oknum dan sebagainya yang kemudian setiap perkara yang diproses oleh kepolisian dan kejaksaan sebagai lembaga hukum itu adalah perkara yang benar-benar sempurna, sehingga perlu ketika sudah dilimpahkan ke pengadilan perlu yang bersangkutan kemudian diberhentikan secara tetap. Jadi kita harus percaya dengan itu. Nah ini mungkin kita bisa jadi bahan pertimbangan pada sidang Yang Mulia untuk memberikan pendapat, terima kasih Yang Mulia.

18

34. HAKIM ANGGOTA: DR. HARJONO, S.H., M.CL

Saudara Pemohon ini ada dua persoalan yang bisa dibedakan. Kalau itu ada kepentingan kelembagaan KPK dalam persoalan ini, KPK sebagai lembaga dapat meminta untuk menjadi Pihak Terkait, aktif dia.

Yang kedua kalau permohonan ini berkaitan dengan presemtion of innocent itu individual yang disangka itu individual. Kalau ini persoalannya menyangkut persoalannya individual menyangkut dua Pimpinan KPK kalau kemudian dirasakan oleh anggota KPK yang lain karena pasal itu kah nanti juga diterapkan kepada anggota KPK yang lain. Maka anggota KPK lain bisa saja bersama-sama Anda juga mempermasalahkan pasal ini. Jadi dua hal ini di dalam tata cara masuk dalam persidangan ini. Jadi kalau KPK sebagai lembaga berkepentingan masuklah sebagai lembaga terkait, kalau anggota-anggota Pimpinan KPK juga berkepentingan juga agar supaya pasal itu tidak mengancam dirinya nanti iya kan, itu bisa saja para pihak langsung masuk. Ini persoalan keterlibatan lain dalm proses ini, paham ya itu yang saya kira?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., S.HUM., LL.M.

Boleh saya tanggapi Hakim Panel?

36. KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Silakan

37. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., S.HUM., LL.M. Jadi selain hal-hal yang dikemukakan oleh rekan saya,

sebenarnya keberadaan KPK sebagai lembaga, bukan sebagai individu Pimpinan KPK untuk hadir sebagai Pihak Terkait itu ada kaitannya dengan argumentasi kami di dalam permohonan yakni soal independensi KPK. Nah kita juga berharap agar argumentasi yang kita sampaikan ini juga bisa mendapatkan tanggapan atau masukan atau apapunlah yang berguna di dalam persidangan itu, jadi tidak hanya di soal individual di dalam presemtion of innocent sebab di dalam kita argumentasi pun ada soal indenpendensi KPK. Jadi kita berharap KPK secara institusi dapat menjadi Pihak Terkait dan kami juga berharap agar ada bantuan dari Panel Hakim ini untuk juga bisa memanggil KPK sebagai institusi untuk Pihak Terkait, itu dari kami.


Kita pertimbangkanlah nanti ya? Jangan hadir pula dia di sini malah dia dukung yang lain kan yaitu, kalau gak untung rugi aja itu

19

urusannya, kalau dia dukung Anda bagus kalau dia bilang bahwa ini pasal sudah bagus tidak mengganggu independensi, tidak melanggar asas, makin pusing sakit kepala lagi Anda. Nanti kita pertimbangkan dulu karena ini apapun Panel harus lapor di Pleno. Saya kira beberapa hal catatan cukup mungkin di petitumnya itu ditambah juga memerintahkan untuk dimuat dalam lembaran negara, berita negara ya? Bahwa Putusan MK semuanya itu dimuat di sana. Ya maksudnya kalau dikabulkan lah Bapak-Bapak jangan kasih tahu dulu karena ini masih pemeriksaan pendahuluan. Tetap saja diminta Pemohon optimis bahwa permohonannya dikabulkan, saya kira itu juga perlu ya cukup ya? Hal lagi yang mau disampaikan?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., S.HUM., LL.M. Ada satu hal lagi?


Ya saya, sebentar Pak Bambang Widjojanto sebagai kuasa hukum tanda tangan surat kuasanya tetapi surat permohonannya tidak ditanda tangani, itu juga penting sikap korek para lawyer, saya kira perlulah itu ya, jangan Anda asal-asalan itu ya gak enak itu. silakan

41. KUASA HUKUM PEMOHON: DR. BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., LL.M.

Terima kasih Pak Ketua Majelis. Yang pertama saya menyadari betul karena tidak memakai toga dan duduk di sini artinya memang secara formal saya tidak bisa memberikan argumen-argumen berkaitan dengan hal-hal yang dikemukakan. Tapi izinkan saya untuk mengemukakan beberapa hal yang.

Pertama adalah soal tanda tangan, mungkin itu ada keteledoran tapi Pak Ketua dan Anggota dan saya sendiri yang datang ke sini. Jadi permohonan saya sendiri yang mengantarkan dan surat kuasa mungkin salah satu dari 12 itu mungkin tapi itu harus dianggap lalai. Kami akan memperbaiki dan setelah sidang ini kami akan lengkapi, itu bagian yang pertama.

Bagian yang kedua, kami ingin mengucapkan terima kasih karena sudah diapresiasi dengan proses pada hari ini dan cukup bagus masukan-masukannya dan yang ketiga Pak Ketua untuk boleh turun rembuk dalam diskusi, itu memang ada di dalam buku undang-undang di dalam Pasal 32 ayat (1) huruf (c). Kalau kutipan-kutipan di beberapa website terutama di website, kami mengutipnya dari website Departemen Hukum dan HAM Pak Ketua dan juga website dari berita negara itu ditulisnya 32 ayat (1) huruf (c) eh ayat (3) Pak. Tapi kemudian ada buku yang diterbitkan oleh KPK di sini disebutkan 32 ayat

20

(1) huruf (c). Kami akan koreksi itu tapi memang problem utamanya adalah saya setuju bahwa kita memang harus teliti, tapi problem utamanya database website yang sudah resmi pun bermasalah, dan kami pun akan meneliti lebih lanjut itu.

Terus yang ketiga yang juga menarik Pak, perdebatan di dalam pasal itu bisa pinjam bukunya. Tadi Pak Ketua menyatakan salah satu usulan yang menarik adalah kalau 32 ayat (1) huruf (c) dihapuskan dan apakah itu tidak berkaitan dengan Pasal 32 ayat (3) Pak Ketua. Kalau huruf c ini yang kami minta ini dianggap inkonstitusional maka yang berlaku adalah Pasal 32 ayat (1) huruf (a), (b), (d), (e), dan (f). Jadi itu artinya masih relevan Pasal 32 ayat (3) masih berlaku karena ayat (1)-ya itu memang kalau berkaitannya betul tapi kalau itu dihapuskan dan disetujui inkonstitusional, maka kemudian Pasal 32 ayat (3) masih tetap berlaku, masih tetap berlaku. Tapi kami akan teliti lagi beberapa hal yang tadi dikemukakan.

Terus yang terakhir, seperti kita ketahui juga belum lama ini DPR pada masa yang lalu sudah memperbaiki rancangan undang-undang dan menjadi undang-undang termasuk Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Peradilan semacam itu bukan hanya Undang-Undang Nomor 4 dan 5 Tahun 2004 tapi ada 3 Tahun 2009 dan rancangan undang-undang yang baru. Terima kasih sudah diingatkan karena memang itu baru satu bulan yang lalu mungkin undang-undang itu apakah sudah ditandatangani presiden, tapi ini semua akan menjadi periksa oleh kami, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami.


Yang mana yang satu bulan yang lalu Pengadilan Tipikor?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: DR. BAMBANG WIDJOJANTO, S.H., LL.M. Nggak, jadi ada 4 Rancangan Undang-Undang Mengenai Peradilan Umum, undang-undang ya? Mengenai Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Tipikor ada 4 Pengadilan Militer itu juga mungkin baru kami periksa lagi tapi ini terima kasih sudah diberitahukan cukup dari kami.

44. KETUA: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Tadi, siapa ini oh ya tadi itu Saudara Taufik Basari tadi atau bagaimana?

21

45. KUASA HUKUM PEMOHON : ALEXANDER LAY, S.H., LL.M.

Oh ya Yang Mulia tadi ada usulan dari Yang Mulia tentang bahwa perkara ini kita perlu bergerak cepat begitu untuk mengambil keputusan. Nah kalau Yang Mulia berkenan kami bisa minta sidang diskors 10 menit Yang Mulia untuk kami bicara dengan klien kami Pak Bibit dan Pak Chandra tentang beberapa hal penting Yang Mulia sarankan tadi.


Ini Saudara cepat-cepat juga nanti tanggapnya ya maksud saya itu, ini kan tenggang waktu ini 14 hari selambat-lambatnya. Bahwa perbaikan tadi tentu kita akan menggunakan waktu 14 hari itu tapi kalau hanya memperbaiki redaksional kemudian hanya menambah itu kan tidak mungkin sampai 14 harilah. Kalau misalnya permohonan, perbaikan permohonan ini Saudara perbaiki besok sudah masuk di Panitera kita akan menentukan hari sidang berikutnya, kan begitu. Mungkin lebih cepat daripada 14 hari. Itu cepatnya speedy juga. Jadi saya kira berunding 10 menit nantilah kita kasih ya? Karena kita belum menutup perkara ini. Yang kedua Pak Bambang yang di tempat saya ada tanda tanganya. Tapi itu tadilah korek perlu juga. Semuanya kan ternyata di panel yang lain tidak ditandatangan. Ini supaya menjadi perhatian kita bersama.

Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 itu tentang Kekuasaan Kehakiman belum ada perbaikanya, perubahan. Kalau ada perubahan, Pasal 8 itu saya yakin akan dirubah itu. Artinya karena Saudara menggunakan asas presemtion of innocent selain di dalam KUHAP tetapi Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman jelas perintah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu di situ kan? Itu juga penting menurut saya untuk diikut. Saya kira cukup, saya berikan kesempatan kepada Saudara untuk memperbaiki permohonan ini dengan berunding terlebih dahulu secermat mungkin, sebaik mungkin. Hal-hal lain saya kira bisa berhubungan dengan panitera perkara, jadi misalnya Saudara perbaiki besok nanti kan lapor kita, kita kan panggilan sidangnya seperti biasa di MK. Tapi kalau tidak misalnya kadang-kadang begitu, bahkan begitu, mau 14 hari besok, hari ini baru masuk perbaikannya. Jadi agak repot juga kita, ini saya kira waktu itu digunakan dengan baik, apapun dan selebihnya kita akan melaporkan kepada pleno, lebih cepat selesai panel ini melapor kepada pleno dan semuanya akan digelar di sidang pleno. Nah di situlah nanti ditentukan apakah KPK dipanggil dan segala macam pihak-pihak yang akan kita dengar keteranganya.

22

Saya kira cukup ya? Dengan demikian sidang dalam Perkara Nomor 133/PUU-VII/2009 saya nyatakan ditutup dan tertutup untuk umum tentunya kalau sudah ditutup ya?

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.53 WIB

mahkamah konstitusi republik indonesiahukum.unsrat.ac.id/mk/mk_133_2009_risalah.pdf · risalah...

Documents