RISALAHRAPAT KERJA

(RAKER)

PROSES PEMBAHASANRANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANGPENANAMAN MODAL

MASA SIDANG IVTAHUN SIDANG 2005-2006

DEWAN PERWAKILAN RAKYATREPUBLIK INDONESIAJAKARTA, 22 JUNI 2006

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

DEWAN PERWAKILAN· RAKYATREPUBLIKINDONESIA.

RISALAH RAPAT KERJAPROSES PEMBAHASAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL

Tahun Sidang

Masa Persidangan

Rapat ke

Jenis Rapat

Sifat Rapat

Hari, tanggal

Wa ktu

Tempat

Ketua Rapat

Sekretaris Rapat

Aca ra

Had i r

2005-2006

IV

2

Rapat Kerja RUU tentang Penanaman Modal denganMenteri Perdagangan Republik Indonesia (Raker ke-2)

Terbuka

Kamis, 22 Juni 2006

Puku114.00 sId 15.10 WIB

Ruang Rapat Komisi VI DPR RI.

1. Prof. Dr. Didik J. Rachbini2. Dr. Ir. H. Lili Asdjudiredja, SE, PhD.3. H. Dudhie Makmun Murod4. Drs. H. Anwar Sanusi, SH, MM.5. Ir. H. Agus Hermanto, MM.

Drs. Helmizar (Kabagset. Komisi VI DPR RI)

1. Pengantar Ketua Rapat;2. Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan dan

Pendapat Fraksi-fraksi DPR RI atasKeterangan/Penjelasan Pemerintah terhadap RUUtentang Penanaman Modal; dan

3. Penutup.

I. PEMERINTAH:- Menteri Perdagangan Republik Indonesia beserta

jajarannya.

II. ANGGOTA PANJA KOMISI VI DPR RI41 dari 51 orang Anggota.1. F-PG = 9 dari 12 Orang anggota2. F-PDIP = 6 dari 10 Orang anggota3. F-PPP = 5 dari 6 Orang anggota4. F-PD = 5 dari 6 Orang anggota5. F-PAN = 5 dari 5 Orang anggota6. F-KB = 4 dari 4 Orang anggota7. F-PKS = 2 dari 4 Orang anggota8. F-BPD = 2 dari 2 Orang anggota9. F-PBR = 1 dari 1 Orang anggota

10. F-PDS = 1 dari 2 Orang anggota

2

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

PIMPINAN PANJA RUU TENTANG PENANAMAN MODAL1. Prof. Dr. Didik J. Rachbini2. Dr. Ir. H. Lili Asdjudiredja, SE, PhD.3. H. Dudhie Makmun Murod, MBA.4. Drs. H. Anwar Sanusi, SH, MM.5. Ir. H. Agus Hermanto, MM.

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)6. Rambe Kamarulzaman, MSc.7. Dr. H.M. Azwir Dainyara, MBA.8. Drs. Djoko Poerwongemboro9. Nusron Wahid, SS.

10. Hj. Hayani Isman Soetoyo11. Adi Putra Darmawan Tahir12. Muhidin M. Said, SE, MBA.13. Ir. Hamzah Sangadji

FFRAKSI PARTAI DEMOKRASIINDONESIA PERJUANGAN (F-PDIP)14. H. Irmadi Lubis15. Aria Bima16. Imam Soeroso17. H. Suwignyo, BA.18. Ni Gusti Ayu Sukma Dewi19. Herman Hery

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)20. H. Efiyardi Asda21. Hj. Sundari Fitriyana, Sag.22. H. Chairul Anwar Lubis23. Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi

FRAKSI PARTI DEMOKRAT (F-PD)24. Ir. H.M. Yusuf Perdamean, Nst.25. Dr. Ir. Atte Sugandi, MM.26. Ir. H. Azam Azman Natawijana27. I Wayan Gunastra

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)28. Nasril Bahar, SE.29. Zulkifli Hasan, SE, MM.30. Ir. Cecep Rukmana, MM.31. Ora. Mardiana Indraswati

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA (F-KB)32. H.A. Syafrin Romas, Arch, MBA.33. Ir. A. Helmy Faishal Zaini34. Prof. Drs. H. Cecep Syarifuddin35. Choirul Sholeh Rasyid, SE.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)36. H.A. Najiyulloh37. H. Fahri Hamzah, SE.

FRAKSI BINTANG PELOPOR DEMOKRASI (F-BPD)38. Muhammad Tonas, SE.39. Drs. Idealisman Dachi

FRAKSI PARTAI BINTANG REFORMASI (F-PBR)40. H. Zainal Abidin Hussein, SE.

FRAKSI PARTAI DAMAI SEJAHTERA (F-PDS)41. Constant M. Ponggawa, SH, LLM.

3

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

KETUA RAPAT (PROF. DR. DIDIK J. RACHBINIIF-PAN) :Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.Selamat siang dan salam sejahtera.Rapat Kerja lanjutan yang tertunda yang kemarin Komisi VI DPR RI dengan

Menteri Perdagangan Republik Indonesia dalam rangka pembahasan RUUtentang Penanaman Modal Masa Sidang IV Tahun Sidang 2005-2006 denganhadirnya Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM dan jajarannya maka skorsyang tertunda kemarin saya cabut.

(SKORSING DICABUT PUKUL 14.20 WIB)

Para Anggota Dewan Komisi VI DPR RI yang kami homati;Menteri Perdagangan, Kepala BKPM; danHadirin sekalian;Tentu pada hari yang berbahagia ini kita akan melaksanakan Rapat Kerja

mendengarkan tanggapan atau pandangan Pemerintah terhadap pendapatfraksi-fraksi. Tadi telah 20 menit kita khawatir lagi ada rapat mendadak karenaada isu reshuffle pada hari ini. Bukan mengharap, kita 'kan kalau ragu-ragu danini 'kan mesti disampaikan supaya transparan.

F-BPD (MUHAMMAD TONAS, SE):Ketua boleh Interupsi ?Terima kasih Ketua, ini lain dari issu reshuffle Ibu Menteri, Kepala BKPM.Ibu Menteri yang saya hormati;Kepala BKPM dan jajaran yang saya cintai;Hari ini saya membaca koran di Republika di halaman 6-7, ini ada Petrogres

impor 1 juta ton pupuk. Jadi ini yang bicara Menteri Pertanian Anton Apriantonodi Jakarta. Artinya, kebijakan Pemerintah adalah mengimpor pupuk 1 juta ton.Saya tidak tahu dan tidak ada angin, tidak ada masalah apapun yangsesungguhnya yang krusial sampai Pemerintah melakukan impor pupuk 1 jutaton ini.

Pertanyaan saya adalah "sejauhmana peran dari Departemen Perdaganganmensikapi persoalan seperti ini". Karena ini bahasanya pupuk itu bulan Oktobersudah datang, artinya 'kan sudah ada keluar kebijakan dari DepartemenPerdagangan untuk mengimpor pupuk tersebut. Jadi ini prolog saja Ibu Menteri,saya ingin ketegasan dari Ibu Menteri mengenai hal ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :Itu akan dimasukkan Pasal RUU Investasi atau tidak itu, tidak ya ?

F-BPD (MUHAMMAD TONAS, SE) :Ini 'kan saya interupsi tadi Ketua.

KETUA RAPAT :Nanti dicatat, mohon Sekretariat dicatat sebagai masalah yang penting

untuk Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan dalam isu yang bukan legislasi.Sekarang rapat legislasi dan terima kasih atas masukan dari.

F-BPD (MUHAMMAD TONAS, SE) :Saya mohon maaf Pimpinan, saya tadi interupsi, interupsi saya juga prolog

pertama, saya minta ketegasan, minta jawaban dari Ibu Menteri dalam hal inihari ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :Nanti kita akan rapat khusus untuk itu.

4

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

F-BPD (MUHAMMAD TONAS, SE) :Saya minta jawaban menteri sebagai prolog saja karena saya juga

membuka interupsi prolog.

KETUA RAPAT :Nanti itu catatan yang penting.Bapakllbu sekalian yang kami hormati;RUU Investasi ini adalah RUU yang sangat penting, strategis dan sangat

menentukan, karena kita tahu bahwa investasi adalah tiang atau pilar ekonomidan bahkan tidak berlebihan apabila kita menyatakan bahwa investasi adalahmesin pertumbuhan ekonomi. Apabila investasi bagus maka baguslah ekonomi,pendapatan, termasuk kesempatan kerja. Apabila investasi buruk maka buruklahekonomi itu.

Bapakllbu sekalian;Investasi juga refleksi dari inovasi teknologi dalam industri, dan ini juga

menghiasi pemikiran universitas, ekonom, kampus-kampus, dan seterusnyabahwa investasi merupakan faktor yang sangat penting. Pada saat ini kita akanmendengarkan jawaban Pemerintah terhadap pandangan dan pendapat fraksi­fraksi atas RUU Penanaman Modal yang diwakili langsung oleh MenteriPerdagangan. Ini adalah rapat yang kedua kali setelah kita rapat sebelumnya.

Dan selanjutnya setelah kita mendengarkan dari Menteri Perdagangan, kitaakan mendapatkan masukan-masukan dari pakar, dari luar, maupun dari internalkita dari fraksi-fraksi, Perguruan Tinggi, Pelaku Usaha, Kadin, dan seterusnya.Pokoknya ini kita cuci naskah-naskah ini. Dengan demikian maka kita akanmasuk pada tahap-tahap berikutnya yang mudah-mudahan bisa selesai sepertiyang kita rencanakan.

Untuk mempercepat waktu agenda kita agenda tunggal, yaitumendengarkan jawaban Pemerintah. Ibu Menteri, dengan hadirnya Ibu Menterikita sudah lega sehingga tidak ragu-ragu lagi bahwa tidak ada apa-apa.

Kami persilakan.

PEMERINTAH/MENTERI PERDAGANGAN RI (MARl ELKA PANGESTU):Ketua dan Anggota Pansus Penanaman Modal yang terhormat;Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan kami atas nama

Pemerintah mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepadakami untuk menyampaikan tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan UmumFraksi-Fraksi Komisi VI DPR RI atas penyampaian RUU tentang PenanamanModal yang telah disampaikan pada bulan Maret yang lalu.

Selanjutnya perkenankan juga kami menyampaikan penghargaan danucapan terima kasih yang tulus kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RIyang telah menyampaikan pandangan atas substansi RUU Penanaman Modal.Kami menilai bahwa Pandangan Fraksi-fraksi Komisi VI DPR RI yang telahdisampaikan pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2006 yang lalu merupakankontribusi yang positif dari Anggota Dewan dalam upaya membentuk suatuUndang-Undang Penanaman Modal yang lebih sempurna, lebih kondusif danantisipatif dalam membangun iklim investasi di Indonesia yang lebih menarikbagi penanaman modal asing maupun nasional.

Ketua dan Anggota Pansus yang kami hormati;Saya rasa kami sama-sama mengetahui bahwa investasi adalah

merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang paling pentingsehingga Pemerintah senantiasa berusaha memperbaiki iklim investasi secarakomprehensif melalui paket kebijakan perbaikan iklim investasi atau InpresNomor 3 Tahun 2006.

5

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Beberapa kebijakan utama yang terdapat dalam paket kebijakan perbaikaniklim tersebut yaitu termasuk RUU Penanaman Modal dan berbagai kebijakanlain, seperti kepabeanan, perpajakan, ketenagakerjaan, serta kebijakanpemberdayaan usaha kecil dan menengah.

Selain itu berbagai kebijakan yang terkait dengan investasi pada dasarnyajuga melekat pada berbagai peraturan perundangan sektoral lainnya. Untuk ituRUU Penanaman Modal haruslah mengatur hal-hal yang sifatnya pokok danmendasar, mempunyai sinergi dan menghindari tumpang tindih denganperaturan perundangan lainnya. Dengan pengaturan yang bersifat pokok danmendasar, RUU Penanaman Modal diharapkan mampu mengakomodasipengembangan investasi yang semakin dinamis pada masa yang akan datangdan bersifat berkelanjutan.

Mencermati pandanganPemerintah atas penyampaiankami menyampaikan jawabansebagai berikut :

umum fraksi-fraksi terhadap keteranganRUU Penanaman Modal, maka perkenankanberdasarkan pengelompokkan permasalahan

Pertama, Prinsip-prinsip Pengaturan Dalam RUU Penanaman Modal.Prinsip-prinsip dasar pengaturan kebijakan penanaman modal merupakan

salah satu substansi yang memperoleh perhatian oleh hampir semua fraksi.Secara khusus prinsip perlakuan yang sama dan non diskriminasi tampaknyadikhawatirkan dapat mempengaruhi keberadaan dan kelanjutan investordomestik. Atas kekhawatiran tersebut perkenankan kami menyampaikan bahwaprinsip perlakuan yang sama, kepastian hukum, dan kepastian berusaha adalahprinsip yang secara umum telah diterapkan oleh banyak negara termasuknegara-negara yang menjadi pesaing kita untuk menarik penanaman modal.

Tentu saja Pemerintah menyadari dan memahami kekhawatiran AnggotaDewan yang terhormat, oleh karena itu perumusan RUU Penanaman Modalharus sedemikian rupa sehingga mampu memberikan jaminan bahwa Indonesiaadalah tempat yang layak sebagai tujuan investasi, yaitu dapat bersaing dengannegara-negara lain sekaligus atau pada saat yang bersamaan juga dapatmemberikan ruang yang luas bagi penanaman modal dalam negeri untukberusaha di negara sendiri serta selalu menjaga kepentingan nasional.Sehubungan dengan hal tersebut, prinsip perlakuan sama antar penanamanmodal luar dan dalam negeri berlaku setelah suatu penanaman modaldiperbolehkan untuk melakukan proses penanaman modal atau NationalTreatment Post Establishment.

Semua negara juga menerapkan rambu-rambu demi kepentingan nasionalpada saat penanam modal ingin masuk, yaitu dengan pengaturan mengenaibidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratanberdasarkan kriteria yang dikaitkan dengan kepentingan nasional. Dalam RUUPenanaman Modal ditegaskan bahwa kriteria kepentingan nasional adalahkesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahananan dan keamamannasional, dan kepentingan nasionaJ lainnya seperti perlindungan UKM,pengembangan wilayah tertentu, dan sebagainya.

Selanjutnya menanggapi harapan Fraksi PAN bahwa kebijakan penanamanmodal harus memenuhi aspek stability, fairness, transparancy, predictibility sertamenjawab petanyaan mengenai azas perlakuan yang sama dan tidakmembedakan asal negara. Hal tersebut perlu disampaikan secara eksplisit atauimplisit.

6

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Pada dasarnya berbagai aspek yang disampaikan di atas telah sejalandengan azas dan tujuan dari RUU Penanaman Modal, yaitu kepastian hukum,keterbukaan, akuntabilitas, dan memberikan perlakuan yang sama dan tidakmembedakan asal negara investor yang ada di Bab II mengenai Azas danTujuan. Untuk itu dalam rangka memenuhi harapan aspek predictibility tersebutmaka azas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara perludisampaikan secara eksplisit dalam undang-undang tersebut.

Ruang lingkup RUU Penanaman Modal kedua kelompok tanggapan daribeberapa fraksi pada waktu rapat yang lalu mengenai ruang Iingkup RUUPenanaman Modal. Menanggapi pertanyaan Fraksi PPP bahwa RUUPenanaman Modal tidak mendefinisikan secara tegas apakah penanaman modalini mencakup penanam modal langsung saja atau juga termasuk portofolio.

Dapat disampaikan bahwa yang dicakup dalam pengertian modal adalahsemua modal, yaitu modal asing langsung, modal dalam negeri langsung, danmodal portofolio. Hal ini sebagaimana definisi modal dalam RUU PenanamanModal yaitu aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yangdimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis seperti yangtertera di Pasal 1 ayat (4).

Ketiga, RUU Penanaman Modal yang masih bersifat umum.Pandangan umum fraksi sebagaimana disampaikan Fraksi BPD dan Fraksi

KB juga mempermasalahkan bahwa RUU Penanaman Modal hanya berperansebagai kebijakan payung, bersifat umum, masih mengambang, kurang jelas,dan tidak fokus.

Pemerintah menyadari dan sangat memahami pandangan tersebut. Namundemikian, dalam memotret iklim investasi di Indonesia harus dilihat bahwa RUUPenanaman Modal sekali lagi bukanlah satu-satunya undang-undang yangmengatur investasi. Masing-masing departemen atau instansi telah memilikiundang-undang sektoral, seperti Undang-Undang Perindustrian, Undang­Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-UndangMinyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Perkebunan, dan lain sebagainya.

Agar supaya Undang-Undang Penanaman Modal ini tidak tumpang tindihdengan berbagai undang-undang sektor lainnya maka substansi RUUPenanaman Modal memang hanya mengatur hal-hal yang prinsip dan pokok.

Keempat, Bentuk Insentif.Semua fraksi dalam pandangan umum mempertanyakan peran insentif

dalam penanaman modal. Fraksi-fraksi dalam Komisi VI DPR RI menilai insentifsangat penting, namun perlu diarahkan pada sasaran keseimbanganpertumbuhan wilayah dan sektoral, penarikan modal yang diparkir di luar negeri,pengurangan laju pemindahan keuntungan ke luar negeri, pembangunaninfrastruktur, kegiatan padat karya, dan orientasi ekspor.

Atas pandangan umum Dewan terhormat, kami sependapat bahwa insentifmerupakan hal yang penting dan dapat merupakan salah satu, tentunya tidaksatu-satunya, aspek dari iklim investasi yang dipertimbangkan oleh investor.Pada saat ini Pemerintah memiliki beberapa insentif pajak dalam bentukinvestment allounch, percepatan penyusutan dan amortisasi, jangka waktukompensasi kerugian dan penurunan pajak deviden. Insentif pajak sekarangdiatur berdasarkan PP 147 untuk daerah tertentu dan PP148 Tahun 2000 untuksektor tertentu. Insentif pajak tersebut juga sudah masuk dalam revisi RUU Pajakyang sedang dibahas di DPR RI. Hal yang sebenarnya sangat penting adalahbahwa insentif tersebut tidak boleh salah sasaran sehingga perlu ada kriteria

7

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

yang jelas untuk memperoleh insentif. Pemerintah sedang menyusun kriteriayang dapat digunakan untuk memberi insentif kepada daerah atau sektor yangdianggap menjadi sasaran. Pertimbangan-pertimbangan yang diperhitungkanantara lain adalah pemantapan struktur industri, pemerataan pembangunan,penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya saing, peningkatan kapasitasteknologi dan pengembangan kawasan tertentu.

Mengingat bahwa pemberian insentif ini masuk dalam sistem perpajakanmaka kebijakan insentif tersebut secara lebih lengkap akan diamanatkan diUndang-Undang Perpajakan, sedangkan di RUU Penanaman Modal cukupdiamanatkan dalam satu pasal yaitu Pasal 12.

Kelima, perizinan pelayanan terpadu dan pembagian kewenanganPemerintah Pusat dan Daerah.Pandangan umum dari semua fraksi mengenai pembentukan perusahaan,

perizinan, pelayanan terpadu, serta kewenangan Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah kami gabung menjadi satu kelompok. Pengelompokkantersebut dilakukan karena baik pembentukan perusahaan, perizinan, pelayananterpadu, dan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah bermuara pada satuhal yang paling inti, yaitu bagaimana Undang-Undang Penanaman Modalmampu menciptakan prosedur penanaman modal secara cepat, tepat, danakurat.

Pemerintah berpendapat bahwa proses penanaman modal yang adasekarang ini perlu disederhanakan, untuk itu RUU Penanaman Modalmengamanatkan bahwa untuk melaksanakan kegiatan penanaman modal diIndonesia tidak diperlukan lagi persetujuan penanaman modal tetapi izin usahayang dikeluarkan oleh instansi yang mempunyai kewenangan di bidang usahatersebut. Mengenai hal ini RUU Penanaman Modal mengatur pengesahan danperizinan bagi penanam modal kedalam satu bab tersendiri yang terdiri dari duapasal yaitu Pasal 13 dan 14 yang mengatur hal-hal pokok seperti pengesahanPerseroan Terbatas yang harus dilakukan oleh Depkumham karena Undang­Undang tentang Perseroan Terbatas memang mewajibkan pengesahan.Pengesahan tersebut tidak harus di Jakarta, pada saat ini melalui Inpres Nomor3 dapat dilakukan di daerah walaupun pelaksanaan tersebut belum diberlakukan,direncanakan secara bertahap fasilitas yang ada di kantor wilayah DepartemenHukum dan HAM dapat memenuhi pelayanan pengesahan badan hukum didaerah.

Kedua, Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar yang mengkhawatirkanbahwa kewajiban memperoleh perizinan dapat merupakankontraproduktif.Maka kami sampaikan bahwa kewajiban memperoleh izin penanam modal

dapat dihindari karena semua undang-undang sektor mewajibkan izin tersebut.Namun demikian sekiranya pada masa mendatang ada bidang usaha yang tidakmemerlukan izin maka kami telah mengantisipasi dalam Pasal 13 ayat (4).

Perizinan yang dinilai panjang dan berbelit sebagaimana disampaikanFraksi Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi PAN, Fraksi KB, dan Fraksi PBR telahmenjadi perhatian RUU Penanaman Modal sehingga RUU ini akan memangkasprosedur atau tata cara penanaman modal yang dinilai tidak perlu.

Selain itu untuk memberi peran yang lebih besar kepada kabupaten dankota, perizinan penanam modal merupakan kewenangan yang berada diPemerintah Daerah dan dilaksanakan melalui pelayanan terpadu. Untukmemperjelas kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di bidangperizinan penanaman modal, Departemen Dalam Negeri telah menyusun

8

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahansebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang akanmenggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000.

Kelompok tanggapan keenam 'Daftar bidang usaha yang tertutup danterbuka dengan persyaratan'. Pandangan umum fraksi mengenai daftar bidangusaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan antara lain menyorotipermasalahan yang menyangkut tidak adanya batasan mengenai bidangusaha yang tertutup, kehati-hatian Pemerintah dalam menerima investasiasing serta perumusan secara rinci, pasti dan jelas atas bidang usaha yangtertutup dan terbuka dengan persyaratan.

Pemerintah dapat menghargai pendapat dan masukkan dari fraksi-fraksi.Dan dalam RUU Penanaman Modal ada 2 unsur utama yang ditegaskanmengenai daftar tersebut, yaitu bahwa pertama kriteria penentuan dari tahaptersebut harus jelas terperinci dan menggunakan standar klasifikasi yangberlaku.

Maksud disusunnya kebijakan mengenai kriteria di bidang usaha yangtertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, antara lain adalah :

Meletakkan kepastian hukum dalam usaha Penanaman Modal;Menjamin trnsparansi dan efesiensi dalam proses penyusunan bidangusaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;danMemberikan pedoman apabila ada perbedaan tafsir atas bidang usahayang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan bidang persyaratan.

Hal kedua mengenai daftar tersebut, seperti yang juga disebut di dalamRUU Penanaman Modal, penyusunan daftar bidang usaha yang tertutup danterbuka dengan persyaratan, harus berdasarkan kriteria yang berkaitan dengankepentingan nasional, yaitu sekali lagi yang didefinisikan sebagai kepentingannasional adalah kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanandan keamanan nasional dan kepentingan nasional lainnya, dimana kepentingannasional lainnya berkaitan dengan usaha kecil menengah dan koperasi.

Ketentuan mengenai daftar akan dituangkan dalam bentuk 2 peraturanPresiden, yaitu Peraruran Presiden yang mengatur mengenai kriteria bidangusaha tetutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, sertaPeraturan Presiden mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidangusaha yang terbuka dengan persyaratan.

Kelopmpok tanggapan ketujuh mengenai ketenagakerjaan. Masalahketenagakerjaan telah diangkat dalam pandangan umum fraksi, khususnya hal­hal yang terkait dengan alih teknologi dan penyelesaian hubungan industrialsebagaimana dikemukakan oleh Fraksi PDIP dan Fraksi PAN. Pemerintahsepakat dengan Anggota Dewan, bahwa masalah ketenagakerjaan merupakansalah satu penentu daya tarik investasi di Indonesia sehingga perlu mendapatperhatian kita semua.

Diantara tujuan utama penyelenggaraan Penanaman Modal adalahmenciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kapasitas teknologinasional. Mengenai peningkatan kapasitas teknologi akan ditetapkan dalamPeraturan Pemerintah yang mengatur mengenai insentif.

Mengenai perselisihan hubungan industrial telah diatur dengan kebijakanbersinergi, khususnya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

9

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Kedelapan mengenai nasionalisasi, Fraksi PP telah mempertanyakantentang keberadaan jaminan tidak ada nasionalisasi kecuali dengan undang­undang. Pemerintah menilai RUU Penanaman Modal ini harus memberikanjaminan kepada Penanaman Modal bahwa tidak akan ada nasionalisasi kecualikarena alasan yang sangat penting bagi negara dan hanya dilakukan melaluiundang-undang. Hal ini telah tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) RUU PenanamanModal. Ketentuan mengenai nasionalisasi sudah ada juga di daJam Undang­Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan karenanyakebijakan tersebut dipertegas dalam RUU Penanaman Modal untuk terciptanyakepastian berusaha dan kepastian hukum.

Kesembilan mengenai kebebasan melakukan transfer, kami memahamikekhawatiran Dewan terhormat dalam pandangan umum fraksi denganmempertanyakan kebebasan melakukan transfer atau refatriasi dalam RUUPenanaman Modal yang dapat mempengaruhi nilai kurs. Dalam kenyataannyakebebasan tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Justru RUUPenanaman Modal menyatakan bahwa kebebasan transfer atau refatriasi tidakmengurangi hak negara untuk mewajibkan lapor bagi pelaksanaan transfer ataurepatriasi hak negara untuk memperoleh pajak atau royalti dan perlindunganterhadap kreditor.

Kesepuluh Modal Minimum, pandangan umum dari Fraksi Partai Golkarantara lain menyatakan perlunya persyaratan modal minimal bagi PenanamanModal guna melindungi modal lokal yang berskala kecil dari persaingan yangkurang adil. Pemerintah menyampaikan apresiasi atas masukkan tersebut,namun demikian kami berpendapat bahwa akibat negatif dari persaingan yangkurang adil, kurang tepat apabila diatasi melalui pembatasan Penanaman Modal.Sebaiknya untuk memberi kemudahan bagi Penanaman Modal menentukanpenentuan kelayakan ekonomi, kegiatan usaha dan besaran modal untukinvestasi diserahkan kepada Penanaman Modal. Untuk melindungi danmemberdayakan Penanaman Modal lokal yang berskala kecil dapat dicapaimelalui kebijakan lain seperti pengaturan daftar sektor yang tertutup dan terbukadengan syarat.

Kedua pemberdayaan UMKM yang ada di Inpres Nomor 3 dan program­program pemberdayaan dan insentif lain yang khusus untuk UMKM, sepertipelayanan terpadu dan sederhana khusus untuk UMKM.

Ketiga pada dasarnya permasalahan atau kendala utama yang dihadapiUMKM beraneka ragam, tergantung sektor atau lokasi sehingga program yangdikembangkan harus dikaitkan kepada masalah utama yang dihadapi sehinggatepat sasaran. Pemerintah senantiasa memperbaiki program-programpemberdayaan UMKM sehingga dapat mengembangkan program yang tepatsasaran.

Kesebelas sanksi dalam Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal.Pemerintah rnencatat dalam pandangan umum fraksi mengenai ketiadaan sanksitidak ada dalam Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal dan sanksiadministratif yang dinilai masih lemah.

Pemerintah sependapat bahwa Rancangan Undang-Undang PenanamanModal harus memperbaiki iklim investasi, dan untuk itu Indonesia perlu menjadinegara tujuan investasi yang kondusif. Untuk itu kami berpendapat bahwaancaman hukum pidana kurang tepat dicantumkan disini. Namun demikian tidakberarti bahwa Penanam Modal dapat begitu saja bebas dari ancaman hukumpidana. Mereka tetap dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan undang-

10

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

undang lain. Misalnya Undang-Undang Lingkungan Hidup apabila merekamelakukan pelanggaran di bidang Iingkungan hidup. Undang-UndangPerpajakan apabila mereka melanggar Undang-Undang Pajak dan undang­undang lain sesuai dengan jenis dan macam pelanggaran atau kejahatan yangmereka lakukan.

Untuk sanksi adminisratif yang dinilai masih lemah, Pemerintah masihterbuka untuk menerima masukkan dari para Anggota Dewan yang terhormat.

Keduabelas mengenai usul supaya Menteri Perindustrian dan KepalaBKPM menjadi kesatuan mewakili Pemerintah dalam rangka RancanganUndang-Undang Penanaman Modal. Terima kasih atas usulan yangdisampaikan beberapa fraksi. Usulan tersebut didasari alasan yang sangat tepat,bahwa Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal adalah RancanganUndang-Undang yang Iintas sektoral.

Kami ingin menyampaikan atas nama Pemerintah, bahwa berdasarkanAmpres pada saat menyampaikan Rancangan Undang-Undang PenanamanModal kami disini bukan mewakili Departemen Perdagangan tapi mewakiliPemerintah. Dan dengan demikian unsur lintas sektoral sudah dengansendirinya tercakup dalam penugasan tersebut, baik dalam tahap persiapanRancangan Undang-Undang Penanaman Modal maupun saat ini dalam mewakiliPemerintah menyampaikan Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal keDPR RI. Seperti lazimnya proses persiapan Rancangan Undang-Undang sudahada proses pembahasan interdep. Karena memang Rancangan Undang-UndangPenanaman Modal adalah lintas sektoral dan juga sudah ada prosesharmonisasi hukum yang mendasari persiapan Rancangan Undang-UndangPenanaman Modal. Sedangkan dalam Pansus hari ini, semua sektor yang terkaitdiundang, termasuk Departemen Perindustrian yang juga terwakili dan akan ikutserta terus ditingkat Panja sebagai bagian dari perwakilan dilintas sektoralPemerintah. Sedangkan Kepala BKPM memang dari awal merupakan bagiandari Pansus dan akan juga terwakili di Panja dan hari ini pun hadir.

Ketigabelas lain-lain, pandangan umum fraksi yang membahaspertumbuhan ekonomi, infrastruktur icor Inpres 3 Tahun 2006 dan masalahkoordinasi kami satukan dalam kelompok lain-lain. Untuk mencapai targetpertumbuhan ekonomi sebesar 6,4% pada tahun 2007, sebagaimana yangdikemukakan oleh Fraksi PPP, investasi harus ditingkatkan dan kebijakanditempuh harus bersifat cross sectoral. Kami setuju tentunya dengan pandangantersebut. Penyempurnaan berbagai undang-undang yang ada di dalam InpresNomor 3 maupun berbagai penyempurnaan peraturan dan kemudahan perizinandan apa yang akan dikembangkan di dalam Kawasan Ekonomi Khusussemuanya merupakan bagian dari pendekatan cross sectoral yang lebihkomprehensif. Kita juga sudah melakukan langkah-Iangkah untuk memperbaikiiklim investasi, untuk mendorong pembangunan infrastruktur, seperti PeraturanPresiden Nomor 7 Tahun 2005 yang telah memberikan landasan untukmencukupi kebutuhan pendanaan dan penyediaan infrastruktur dan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2006 yang antara lain memberikanpedoman dalam melaksanakan pengembalian dan pengelolaan resiko ataspenyediaan infrastruktur. Penyusunan kebijakan Penanaman Modal, memangharus dikoordinasikan dengan melibatkan pelaku usaha dan instansi terkait.Kami sangat setuju dan tentunya untuk itu kami telah melakukan beberapa kalipertemuan dengan pihak Kadin, akademisi, konsultan hukum dan instansi terkaitpada saat penyusunan maupun pada rapat pembulatan di Departemen Hukumdan HAM. Di dalam kesempatan hari inipun ada beberapa wakil dari tim ahliyang merupakan bagian dari tim penyiapan dari Rancangan Undang-Undang ini.Pada kesempatan tersebut, dimana kami telah melakukan pertemuan-pertemuan

11

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

dengan berbagai stakeholder, kami telah memperoleh masukan penyempurnaanyang bermanfaat dan koordinasi serta sosialisasi tersebut akan terus dilanjutkanpada waktu perumusan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaandari Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal. Instrumen dan strategisyang diperlukan dalam rangka menigkatkan produktivitas investasi adalahstrategis yang jelas mengenai pengembangan berbagai sektor dan serangkaianlangkah ditingkat implementasi yang akan memperbaiki iklim investasi sepertikestabilan makro ekonomi, penyederhanaan dan kemudahan perizinan,terjaminnya keamanan, perbaikan prasarana fisik non fisik dan insentif.

Mengenai Inpres 3 Tahun 2006 Pemerintah melalui KementerianKoordinator bidang Perekonomian telah membentuk 1 tim yang tugasmemamtau perkembangan Inpres Nomor 3 Tahun 2006. Tim ini bertemu secaraperiodik satu bulan sekali untuk melakukan monitoring perkembanganpenugasan yang diberikan oleh Presiden, dan sebagian besar dari penugasantersebut telah dilaksanakan oleh berbagai instansi terkait. Selain tim Pemerintahjuga dibentuk tim independen yang terdiri dari non Pemerintah untuk memantauimplementasi dari Inpres Nomor 3 Tahun 2006.

Ketua dan Anggota Pansus RUU Penanaman Modal yang terhormat;Oemikian tanggapan kami wakil dari Pemerintah atas pandangan umum

fraksi yang kami nilai memiliki bobot yang tinggi untuk digunakan sebagai bahanmasukkan dalam diskusi, dan perumusan penyempurnaan pasaJ-pasal yang adadalam Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal. Kami berharap danmemohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar tugas penyusunan legislasi yangsedang kita tunaikan sekarang ini dapat membawa manfaat positif bagiperkembangan perekonomian nasional dimasa mendatang. Semoga TuhanYang Maha Esa merestui apa yang telah kita niatkan dan akan kita kerjakanbersama, yaitu membentuk iklim investasi yang lebih kondusif dan peningkatankemakmuran bangsa.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :Terima kasih Menteri Perdagangan yang telah menyampaikan pandangan

jawaban Pemerintah terhadap pendapat Fraksi-fraksi OPR RI atas RancanganUndang-Undang tentang Penanaman Modal.

Kita telah mendengarkan jawaban Pemerintah yang diwakili oleh SaudaraMenteri atas Rancangan Undang-undang ini. Kami juga menyambut bahwadalam pembahasan-pembahasan selanjutnya satu kesatuan yang disampaikanoleh seluruh fraksi antara Menteri Pedagangan, Menteri Perindustrian danKepala BKPM bisa dilaksanakan dan dilakukan dengan proses yang lebihintensif.

Kami ingin sampaikan juga bahwa pada hari Rabu depan, minggu depankita sudah mulai melangkah akan mengundang Asosiasi Pemerintah Provinsitentu dengan Pemerintah tinggal menunggu waktu setelah proses ini selesaisemua, dan kemudian kita akan lanjutkan lagi kepada elemen-elemenmasyarakat dan stakeholder yang lain. Karena itu kami berharap terutama KomsiVI OPR RI, Pansus ini, Menter; Perdagangan dan jajarannya, kepada BKPM dantentunya nanti Oepartemen Perindustrian memberi perhatian yang cukup waktudan tenaga yang memadai agar proses-proses legislasi ini berjalan dengan baik.Kita sudah paham dan sudah mengetahui ritme dan pola kerjasama antaraPansus Komisi VI OPR RI dengan Oepartemen Perdagangan sudah kelihatanbagus, bahkan chemistry sudah berkembang baik, bahkan untuk kasus-kasustertentu seperti Pak Yusuf sudah baik juga.

12

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

Menteri Perdagangan dan jajarannya, Kepala BKPM, acara kita ini tunggalya, hambatan dan tantangan didepan berkaitan dengan substansi, waktu yangkrritis, termasuk masalah politik yang kita sampaikan tadi, dan sudah mendapatjawaban dari Menteri, terutama untuk kesatuan kebersamaan Pemerintah dalambidang investasi industri dan perdagangan bisa kita lihat dalam realisasi proseslegislasi ini.

Saya kira acara tunggal kita selesai, marilah kita tutup

F-KB (CHOIRUl SOlEH RASYID, SE) :Terima kasih ketua, ini bukan Rapat Kerja seperti biasanya, memang ini

Rapat Dengar Pendapat.Assalamu'alaikum Warahmatullahi WabarakatuhKetua dan Ibu Menteri Perdagangan serta Kepala BKPM;Sudah cukup bagus jawaban Ibu Menteri mewakili Pemerintah. Ada

beberapa hal yang ingin kami tanggapi secara umum dahulu, ini sudahmenjawab beberapa fraksi dan bagi FKB jawaban secara umum sudah dapatkami pahami. Point yang kami sampaikan adalah point nomor 12 halaman 9mengenai usul supaya Menteri Perindustrian dan Kepala BKPM supaya menjadisatu kesatuan wakil Pemerintah dalam RUU tentang Penanaman Modal ini.Memang dalam Ampres yang telah kami terima adalah sebagai leading sector­nya Menteri Perdagangan. Usulan kami ini belum di respons secara maksimal,ingin disampaikan kepada Ketua ini bagaimana tindak lanjutnya sehinggasebelum pembahasan dimulai ada sikap, kami semua atas nama Komisi VI DPRRI untuk membahas jawaban menteri ini, bukan secara internal atau bagaimana.

Terus yang berikutnya, sebagai khususnya kepada Saudara Lutfi ketikaRaker-raker Pansus saya harap sauadara juga datang bersama dalam persoalanini. Karena ada beberapa kali tidak pernah diwakili oleh saudara Sekjen, sayaingatkan kalau dalam forum resmi ini kami ingin adalah satu kesatuan antaraMenteri Perdagangan dan Kepala BKPM. Kami tidak ingin lagi BKPMmenyodorkan draft akademis tersendiri, kemudian kementerian perdagangansendiri, tapi ketika dalam forum ada ketidaksamaan mari kita bongkar, kitabahas, kita diskusikan dalam forum terhormat ini sehingga hasilnya jugamaksimal, hasilnya komprehensif, itu yang kita harapkan. Sambil menungguAmpres inilah kesempatan kita memperbaiki Pansus Investasi ini yang telahditunggu berlama-Iama.

Terima kasih Ketua.Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-PG (IR. HAMZAH SANGADJI) :Pimpinan.Berkaitan dengan penjelasan Pemerintah, Ibu Menteri Perdagangan dan

juga pada halaman 9, saya kira penjelasan ini cukup melegakan, khususnya jugakami dari Fraksi Partai Golkar. Karena dengan melibatkan DepartemenPerindustrian di dalam Panja dan semangatnya sama, sekalipun perwakilanPemerintah adalah Menteri Perdagangan ini adalah satu jawaban yangmelegakan, karena BKPM juga sudah dari awal ikut dalam proses penyusunandraft undang-undang ini. Oleh karena itu Pimpinan, rapat hari ini tentumengambil keputusan untuk menetapkan sikap kita karena juga pada undang­undang lain yang sifatnya Pansus ada tiga-empat departemen yang ikut serta.Tapi koor kompetensinya hanya salah satu departemena yang secara insentifmelaksanakan tugas itu. Tapi dalam bentuk Panja dan seterusnya jugarefresentasi perindustrian dan BKPM akan ikut didalamnya. Saya kira inilahjawaban yang memang menjadi harapan kita sesuai dengan setiap pandanganfraksi dan jawaban Pemerintah ini, mudah-mudahan kita putuskan sebagaikeputusan politik pada siang hari ini.

Saya kira demikian Pimpinan, terima kasih.

13

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

F-PPP (H. EFIYAROI ASOA) :Pimpinan, terima kasih.Menanggapi jawaban dari Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Saudara

Menteri Perdagangan. Pandangan kami sebagai dari Fraksi PPP sesuai dengansurat kami yaitu halaman pertama, bahwa Fraksi PPP berpandangan bahwadalam rangka pembahasan RUU tentang Penanaman Modal secara lebihkomprehensif maka menteri-menteri terkait yang berhubungan denganpersoalan investasi dan Penanaman Modal perlu dilibatkan.

Kami merasa Menteri Perindustrian dan Kepala BKPM adalah koordinatordaripada Rancangan Undang-Undang tentang Penanaman Modal ini, jadi untukitu kami minta kepada kawan-kawan yang lain di dalam pandangan Fraksi lainkami juga melihat bahwa banyak sekali menginginkan keterlibatan MenteriPerindustrian dan Kepala BKPM, jadi kami mengharap ada kesimpulan kita padahari ini.

Terima kasih.

F-PAN (NASRIL BAHAR, SE) :Tambahan Pimpinan, saya rasa juga persis sama yang disampaikan

kawan-kawan yang terdahulu, yaitu langsung saja penjelasan Menterisejauhmana Departemen Perindustrian terlibat untuk dalam pembahasanberikut.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT :Baik, silakan

F-PO (IR. H.M.MHO. YUSUF PEROAMEAN, NST) :Sama dengan teman-teman yang lain, tapi saya lihat jawaban Ibu Menteri

Perdagangan disini sudah melibatkan Perindustrian dan BKPM, cuma perludipertegas, itu saja sebenarnya, dipertegas dalam arti kata keterlibatan kedua,Perindustrian dan BKPM memang secara terus menerus tidak antar waktu sajakarena jawaban di halama 9 ini jelas koq.

Terima kasih

KETUA RAPAT ;Baik, Pak Jusuf lebih arif.

F-PD (DRS. IDEALISMAN DACHI) :Terima kasih Pimpinan.Saya berpendapat juga sama dengan teman-teman yang disampaikan

bahwa keterlibatan Menteri Perindustrian dan BKPM memang harus tetapiketerlibatan itu 'kan tidak mesti harus hadir pada Komisi VI DPR RI ini, itu 'kanharus ada koordinasi internal departemen atau internal Pemerintah sendiri, adapermasalahan-permasalahan, ada topik-topik substansi, itu 'kan bisadibincangkan di internal Pemerintah di bawah kordinasi daripada MenteriPerdagangan. Saya rasa kehadiran Menteri Perdagangan mewakili Pemerintahitu sudah cukup mengokomodir semua kepentingan-kepentingan semua sektor,baik Perindustrian maupun BKPM, tetapi kalau ada hal-hal tetentu yang sangatsubstansi sekali mungkin kita bisa hadirkan apa Menteri Perindustrian atauMenteri terkait untuk mendengarkan pendapat mereka tetapi hal-hal seperti inisudah sejalan, normatif, mormal saya rasa. Presiden menunjuk MenteriPerdagangan sebagai koordinator untuk pembahasan ini, saya rasa itu cukupkita dengarkan dari Menteri Perdagangan kira-kira begitu Pimpinan.

Terima kasih.

14

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

KETUA RAPAT :Baik, saya kira ini penegasan dari seluruh pandangan fraksi tentang

harapan politik atau keinginan politik, bahwa yang pertama semua fraksimengharap seperti ini. Yang kedua sebenarnya kritik dari Pak Choirul samadengan kritik yang lain yaitu signal mengamati ya dari Departemen-departemendan Pemerintah agar dalam pies-pies ini kesempatan untuk bersatu walaupunada perbedaan yang tajam kita bisa olah disini tidak menyebar danpertakmentasi seperti juga kita disini teman-teman di DPR RI sering berselisihtajam bahkan berbeda pendapat tetapi kerjasama untuk menyelesaikan proseslegislasi juga berlaku dan berlangsung dengan baik, tetapi barangkali untukhalaman 9 dan butir 12 sudah cukup melegakan ada jawaban tapi mungkin kamiingin mendengar sedikit klarifikasi apakah setelah ada pandangan fraksikomunikasi dengan Presiden, komunikasi dengan Menteri Perindustrian itusudah dilakukan dalam proses beberapa hari setelah rapat pertama kita.

Silakan Bu.

PEMERINTAH/MENTERI PERDAGANGAN RI :Saya ingin menegaskan bahwa tentunya dari sisi Pemerintah kita sudah

melibatkan lintas sektoral itu akan berjalan terus-menerus dan itu di level Pansushari ini pun terwakili Perindustrian dan BKPM tentunya dan sektor lain undang­undang ini sekali lintas sektoral dan di level Panja sudah pasti semua unsur itutermasuk Perindustrian dan BKPM akan hadir terus dan tentunya bHamana untukisu tertentu Komisi VI DPR RI ingin mengundang Menteri Perindustrian tentunyabisa saja mengundang Menteri Perindustrian maupun Menteri sektoral yang lainuntuk membahas hal-hal yang ingin bahas itu saya tentunya sangat terbukaKomisi VI DPR RI melakukan itu.

KETUA RAPAT :Baik, kita akan Iihat dalam proses-proses selanjutnya, kita akan melihat

bentuk satuan yang tentu akan lebih kuat secara substansi secara politik jugatidak terlalu kritis kalau kita bisa bersama para Anggota Dewan yang terhormat,Menteri Perdagangan, Kepala BKPM saya kira.

F-KB (CHOIRUL SHOLEH RASYID, SE) :Mungkin saya menghargai dan memahami sikap Ibu Menteri atas nama

Pemerintah tadi, tapi andaikata dalam rangka kebersamaan 'kan kitamembangun kebersamaan Pansus Resi Gudang 'kan berhasil karenakebersamaan Legislatif dan Eksekutif dan ini juga kami membangunkebersamaan supaya komprehensif hasilnya investasi ini kami inginkebersamaan antara BKPM, Perindustrian dibawah Perdagangan misalnyakoordinasinya untuk merubah Ampres itu mengusulkan kepada Presiden akanmelibatkan 3 kementerian sekaligus, itu sebagai saran dan pendapat kami,banyak Pansus yang lain mereka 2 Menteri, 3 Menteri sekaligus bisa, Komisi VDPR RI ada Undang-Undang Lalulintas segala macam ada, jadi ada contohkasus, jadi tidak usah geleng-geleng kepala Pak Dachi, ini bisa, ini bukan soalyang luar biasa, biasa saja karena niat kami, Ibu Menteri, mohon maaf tidak adamaksud iden dan sebagainya agar komprehensivitas hasH dari investasi inisudah lama ditunggu-tunggu oleh kalangan pengusaha, pelaku usahakomprehensif itu saja, jadi itu Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :Pak Bima dulu silakan, terus Pak Dachi.

15

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

F-PDIP (ARIA BIMA) :Kalau Fraksi-fraksi sudah komentar dari Fraksi POI Perjuangan belum

mengenai kehadiran Menteri, saya kira itu adalah Waki Pemerintah target idealmemang lintas Oepartemen supaya pembahasan lebih bisa komprehensif itusesuatu yang ideal tapi sekali lagi kita serahkan saja kepada Pemerintah siapasaja yang akan hadir, tapi kita berharap bahwa kalau itu Iintas Oepartemenhasilnya, pertimbangannya, argumentasinya akan lebih lintas sektoral darijawaban Ibu Menteri ada sesuatu yang lebih saya ingatkan kembali lebih sayagarisbawahi untuk lebih tujuan kita membuat Rancangan Undang-UndangPenanaman Modal dari jawaban ini, saya Iihat kecenderungan seolah-olahRancangan Undang-Undang akan begitu saja disamakan dengan RancanganUndang-Undang di negara-negara lain yang cenderung lebih longgar, lebih bisamenarik investasi, ketakutan saya kalau itu mengabaikan begitu saja cirikekhasan ke-Indonesia-nya menurut saya Rancangan Undang-undangPenanaman Modal ini lebih mengarah kepada Rancangan Undang-UndangPenanaman Modal untuk negara Republik Indonesia yang tentunya dasarhukumnya tetap kita pada kerangka Pasal 33 yang mana bahwa PerekonomianNasional diselenggarakan berdasarkan atas Oemokrasi ekonomi dengan prinsipkebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,kemandirian serta dengan menjaga kesinambungan, kemajuan dan kesatuanekonomi nasional, saya tidak melihat jawaban-jawaban Ibu Menteri mengacukepada dasar-dasar konstitusi kita yang seperti tercantum dalam Pasal 33. Makauntuk itu pembahasan selanjutnya saya berharap bahwa konsep atau caraberpikir kita tetap harus berlandaskan mengacu pada Pasal 33 yang arahnyaadalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan nasional dengan satuanekonomi nasional.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :Baik pembahasan nanti kita sabar dulu, silakan Pak Oachi.

F-PD (DRS. IDEALISMAN DACHI) :Terima kasih Pimpinan.Jadi kalau saya geleng-geleng, anguk-anguk tadi sebenarnya saya salut

pendapat Saudara Choirul itu, tetapi pada konteks ini saya beda pendapattentang juga yang disampaikan Pimpinan tadi bahwa tidak mesti harus beberapaperbedaan kita olah menjadi satu, yang namannya Pemerintah itu ya satu 'kan,sangat tidak elok juga kalau seandainya 3 mewakili Pemerintah tampil di Komisiini, itu menjadi ajang perdebatan yang panjang dan itu tidak elok juga dilihatsecara politis, artinya juga kita harus menghargai Pemerintah. Kalau Presidensudah mempercayai kepada Menteri Pedagangan harusnya itu kita Komisi VIOPR RI juga harus patut menghargai itu, kalau kita di Komisi VI OPR RI punyapandangan politik yang berbeda-beda itu wajar karena masing-masing Fraksipunya kepentingan politik untuk memperjuangkan pendapatnya, tetapi kalauPemerintah tidak mungkin berbeda, Menteri satu dengan Menteri kedua berbedapendapat dan akan menjadi hambatan dalam proses pembentukan undang­undang, kalau tujuan kita baik untuk melaksanakan menyelesaikan undang­undang kita serahkan kepada Presiden, siapa yang ditunjuk dan itu yang kitahadapi dan kita bahas bersama sehingga menghasilkan keputusan-keputusan,kalau seandainya ada hal yang substansi yang menyangkut aspek, sektor laintentu tidak tertutup kemungkinan Menteri Perindustrian atau Menteri apapunyang memang berhubungan dengan masalah yang substansi kita panggil, kitahadirkan disini dan kita minta pendapat mereka, saya rasa tidak salah itu dan inibiarlah berjalan kemana mestinya, nanti proses waktu yang jawab apakahMenteri terkait itu perlu kita undang atau tidak, kira-kira begitu Pimpinan

Terima kasih

16

ARSIP D

AN DOKUMENTASI

KETUA RAPAT :Ok begini, yang sama adalah harapan untuk satu kesatuan pemikiran makin

kuat makin bagus, sebab investasi dengan industri investasi dan pedagangansangat dekat tapi perbedaan cara kalau misalnya sama Pak Choirul dan PakDachi perbedaannya adalah kalau nanti kita Ampres lagi tentu Paripurna lagi danjuga bentuknya seperti apa supaya kita lebih ringan dalam instruumen itu, tapi ituteknis yang juga secara politik ada kita akan bahas juga nanti di intern PakChoirul ya, nanti kita akan aktualisasikan tetapi itu tidak akan menunda proseslegislasi yang sudah ditunggu-tunggu oleh publik, oleh investor dalam maupunluar negeri, termasuk oleh Pemerintah sendiri dan konstuen kita, saya kira kamiberterima kasih atas semua pandangan-pandangan yang disampaikan olehMenteri tetapi mohon ya harapan-harapan, aspirasi yang bergembang disinimohon dicatat sebagai bagian proses legislasi ini, kami berterima kasih kembalikepada semuanya dan mari kita tutup bersama ini dengan membaca Hamdalah,kita tutup rapat kerja ini.

Wssamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.10 WIB)

Jakarta, 22 Juni 2006a. KETUA RAPAT

SE ETARIS RAPAT,

~~o S. H MIZARNIP. 210001447

17

ARSIP D

AN DOKUMENTASI