RISALAHRAPAT KERJA

(RAKER)

PROSESPEMBAHASANRANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANGPENANAMAN MODAL

MASA SIDANG IITAHUN SIDANG 2006-2007

DEWAN PERWAKILAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA

JAKARTA, 06 DESEMBER 2006 (MALAM)

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

DEWAN PERWAKILAN RAKYATREPUBLIK·INDONESIA.

RISALAH RAPAT KERJAPROSES PEMBAHASAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL

Tahun Sidang

Masa Persidangan

Rapat ke

Jenis Rapat

Sifat Rapat

Hari, tanggal

Wa kt u

Tempat

Ketua Rapat

Sekretaris Rapat

2006-2007

II

22

Rapat Kerja RUU tentang Penanaman Modal denganMenteri Perdagangan Republik Indonesia (Raker ke-11)

Terbuka

Rabu, 06 Desember 2006

Pukul 19.30 sId 23.40 WIB

Ruang Rapat Komisi VI DPR RI.

1. Dr. Ir. H. Lili Asdjudiredja, SE, PhD.2. Prof. Dr. Didik J. Rachbini3. H. Dudhie Makmun Murod4. Drs. H. Anwar Sanusi, SH, MM.5. Ir. H. Agus Hermanto, MM.

Drs. Helmizar (Kabagset. Komisi VI DPR RI)

Aca ra Melanjutkan acara Rapat Kerja pagi hari.

Orang anggotaOrang anggotaOrang anggotaOrang anggotaOrang anggotaOrang anggotaOrang anggotaOrang anggotaOrang anggotaOrang anggota

PEMERINTAH:Menteri Perdagangan Republik Indonesia besertajajarannya,

II. ANGGOTA PANJA KOMISI VI DPR RI42 dari 53 orang Anggota.1. F-PG = 9 dari 122. F-PDIP = 8 dari 103. F-PPP = 4 dari 64. F-PD = 6 dari 65. F-PAN = 4 dari 56. F-KB = 5 dari 57. F-PKS = 3 dari 48. F-BPD = dari 29. F-PBR = dari 1

10. F-PDS = 2 dari 2

I.Had i r

2

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

PIMPINAN PANJA RUU TENTANG PENANAMAN MODAL1. Prof. Dr. Didik J. Rachbini2. Dr. Ir. H. Lili Asdjudiredja, SE, PhD.3. H. Dudhie Makmun Murod, MBA.4. Drs. H. Anwar Sanusi, SH, MM.5. Ir. H. Agus Hermanto, MM.

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)6. Rambe Kamarulzaman, MSc.7. Dr. H.M. Azwir Dainyara, MBA.8. Drs. Djoko Poerwongemboro9. Nusron Wahid, SS.

10. GBPH. H. Joyokusumo11. Hj. Hayani Isman Soetoyo12. Muhidin M. Said, SE, MBA.13. Ir. Hamzah Sangadji

FFRAKSI PARTAI DEMOKRASIINDONESIA PERJUANGAN (F-PDIP)14. H. Irmadi Lubis15. H. Soekardjo Hardjosoewirjo16. Aria Bima17. Imam Soeroso18. Ir. Hasto Kristiyanto, MM.19. H. Suwignyo, BA.20. Ni Gusti Ayu Sukma Dewi21. Afridel Jinu

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)22. H. Efiyardi Asda23. Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi24. Drs. H. Sa'adun Syibromalisi

FRAKSI PARTI DEMOKRAT (F-PD)25. Ir. H.M. Yusuf Perdamean, Nst.26. Dr. Ir. Atte Sugandi, MM.27. Ir. H. Azam Azman Natawijana28. I Wayan Gunastra29. drh. Jhonny Allen Marbun, MM.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)30. Nasril Bahar, SE.31. Zulkifli Hasan, SE, MM.32. Ora. Mardiana Indraswati

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA (F-KB)33. H.A. Syafrin Romas, Arch, MBA.34. Ir. A. Helmy Faishal Zaini35. Prof. Drs. H. Cecep Syarifuddin36. Drs. Bisri Romli, MM.37. Choirul Sholeh Rasyid, SE.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)38. H.A. Najiyulloh39. Dr. Zulkiflimansyah, SE, MSc.40. H. Fahri Hamzah, SE.

FRAKSI BINTANG PELOPOR DEMOKRASI (F-BPD)

FRAKSI PARTAI BINTANG REFORMASI (F-PBR)

FRAKSI PARTAI DAMAI SEJAHTERA (F-PDS)41. Constant M. Ponggawa, SH, LLM.42. Carol Daniel Kadang, SE, MM.

3

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

KETUA RAPAT (DR. IR. H. LILI ASDJUDIREDJA, SE, Ph.D/FPG) :Kita mulai ya Bu.Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(SKORSING DICABUT PUKUL 19.50 WIB)

Bapakllbu Anggota Komisi VI DPR RI yang terhormat;Ibu Menteri beserta jajarannya yang terhormat;Sebagaimana tadi diawalkan oleh Pak Ketua Komisi bahwa sampai Pukul

19.10 WIB kita mulai dengan Dim 139 dan mudah-mudahan pada malam hari inikita bisa mencapai penyelesaian Dim yang semaksimal mungkin, kalau perluselesai tetapi itu terserah kita-kita sekalian.

Bapakllbu sekalian yang saya hormati;Dim 139 yaitu Bab IV Bentuk dan Badan Usaha dan Kedudukan. Oleh

karena itu, kami persilahkan dari PDIP karena ada perubahan-perubahan atauusulan yang baru, sebenarnya tidak ada ya. Hanya ada Bab saja.

Kami persilakan dari Fraksi PDIP.

ANGGOTA F-PDIP (H. IRMADI LUBIS):Kalau Dim 139, kami tidak ini hanya karena tadi kami ada pengusulan Bab

baru, kemungkinan ada perubahan baik Bab maupun Pasal karena adapenambahan itu. Kita belum masuk Dim 140 ya Pak?

KETUA RAPAT:Belum Pak.

ANGGOTA F-PDIP (H. IRMADI LUBIS):Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT :Kemudian dari F-PPP tetap, Partai Demokrat ini hanya penambahan

perubahan Bab dan Bab nya menjadi Bab baru ya.Kemudian, silakan kepada PAN yang menyampaikan satu perubahan.

KETUA (PROF. DR. DIDIK J. RACHBINI) :Saya kira Fraksi PAN tetap, hanya mengusulkan agar ketentuan Badan

Usaha itu berbentuk PT dan RUU ini khusus mengatur penanaman modallangsung bukan porlokoler.

ANGGOTA F-PDIP (H. IRMADI LUBIS):Di Dim 140 itu Pak, makanya salah penempatan.

KETUA (PROF. DR. DIDIK J. RACHBINI) :Iya benar, tidak ada dari Fraksi PAN, tetap.

KETUA RAPAT:Fraksi PAN, tetap. Kemudian pada Fraksi KB juga tidak ada perubahan, jadi

tetap ya?Silakan.

ANGGOTA F-KB (CHOIRUL SHOLEH RASYID, SE) :Ada perubahan Pak, di Dim 139 ini perubahan redaksi dan nama Bab juga

berubah. Draft Pemerintah itu soalnya Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan,

4

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

judul yang kami tawarkan adalah Bentuk Hukum dan Kedudukan. Jadi, ini adaperubahan redaksional didalam penjudulan Bab.

KETUA RAPAT :Baik, terima kasih dari PKB.PKS, BPD, PBR dan PDS semuanya tetap. Ini dapat disetujui untuk Tim

Perumus ya?

ANGGOTA F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Saya kira tidak bisa ke Tim Perumus Pak, karena usulan PKB ini ada juga

substansi. Jadi, saya kira ini ke Panja ini Pak.

ANGGOTA F-KB (CHOIRUL SHOLEH RASYID, SE) :Kalau Tim Perumus itu sudah tidak ada lagi recuptansional yang kita bahas,

hanya mengkaji redaksional, substansinya tidak ada. Jadi, saya pikir ini masihperlu diperdebatkan di Panja, apakah judul ini berubah atau tetap. Ini yang masihperlu pembahasan lebih lanjut Pak Ketua. Saya usul sebaiknya ke Panja saja ini.

KETUA RAPAT:Terima kasih.Dapat disetujui ke Panja ya? Ibu Menteri?

(RAPAT : SETUJU)

Kemudian, kita lanjut pada Dim 140.Kami persilakan Fraksi PDIP untuk menyampaikan usul perubahannya.

ANGGOTA F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Terima kasih Pak Pimpinan.Kami hanya ini saja, hampir sama seperti PAN yaitu Badan Usaha yang

dalam bidang penanaman modal harus berbentuk Badan Hukum tetapi melihattadi dari Fraksi PAN, kami juga setuju kalau bentuknya itu Perseroan Terbatas,karena dalam hukum ini kita sekarang bahwa Perseroan Terbatas itulah yangjelas lebih dibandingkan dengan bentuk lainnya, pengaturannya dengan Undang-Undang. Jadi, yang kami maksudkan tidak semua Badan-badan usaha ini bisamenjadi ditunjuk kepada Undang-Undang Penanaman Modal, misalnya sepertiusaha-usaha swasta, ini tunduk kepada Undang-Undang lain.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:Silakan Demokrat.

ANGGOTA F-PD (IR. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA) :Mohon maaf, itu ada salah masuk Pimpinan.Jadi, yang benar itu ada yang ada tulisannya Pasal 7. jadi penanaman

modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk usaha yang berbentuk badanhukum atau usaha perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Jadi, salah tulis Pimpinan dan yang lain juga salah masuk Pimpinan.

KETUA RAPAT:Perseroan ya?

ANGGOTA F-PD (IR. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA) :Ini maksudnya Perseroan Terbatas Pimpinan, terima kasih.

5

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

KETUA RAPAT:Saya ingatkan, jadi salah masuk ya? Kemudian PAN, tidak ada. PKB,

silahkan.

ANGGOTA F-KB (CHOIRUL SHOLEH RASYID, SE) :PKB ada perubahan substansial, perubahan Pasal menyesuaikan, jadi

Pasal 7 itu artinya yang dilakukan oleh penanam modal nasional dilakukandalam bentuk perorangan atau badan usaha atau badan hukum. Jadi,penyebutannya seperti itu. Sama dengan usulan-usulan alternatif yangdisampaikan oleh Partai-partai yang lain, ada penambahan seperti itu Ketua.Penyesuaian saja Ketua.

KETUA RAPAT:Penyesuaian ya? Dari usulan yang tadi ya?

ANGGOTA F-KB (CHOIRUL SHOLEH RASYID, SE) :Penyesuaian sampai penyempurnaan dari Pasal 5 tersebut, di Dim 140

tersebut.

KETUA RAPAT:Terima kasih, silahkan PKS.

ANGGOTA F-PKS (H. A. NAJIYULLOH) :PKS ada perubahan yaitu penggabungan antara Ayat (1) dan (2). Jadi, Ayat

(2) digabung dengan Ayat (1) sehingga terjadi perubahan. Bunyinya penanamanmodal dalam negeri dan penanaman modal asing dilakukan dalam bentukPerseroan Terbatas dan berdasarkan hukum Indonesia. Ini dimaksudkan untukmenggabungkan dua Ayat tadi dan supaya tidak terjadi pengulangan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:Terima kasih dari PKS.Fraksi BPD kosong, Fraksi PBR, kami persilahkan. Ada yang dititipkan oleh

Fraksi PBR? Biasanya di delegasikan ke Fraksi Golkar. Saik, saya kira karenatidak hadir maka dianggap tetap ya, harusnya dijelaskan. Fraksi PSRmengusulkan penanaman modal dalam negeri dan asing dilakukan dalam bentukperseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia. Hampir sama dengan FraksiPKS. Kalau demikian, saya kira kita sepakat untuk Panja ya.

Ibu Menteri, Bapakllbu sekalian dapat disetujui ?

(RAPAT : SETUJU)

Kemudian, pada Pasal 141. penanaman modal asing wajib berbentukPerseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan diWilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Silakan dari PDIP, tidak ada perubahan? Fraksi PPP silakan.

ANGGOTA F-PPP (DRS. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI) :Fraksi PPP ada usulan perubahan kalimat yaitu kalimat kecuali ditentukan

oleh Undang-Undang itu diusulkan untuk dihapus karena dapat menimbulkanketidakpastian hukum, sehingga dengan perubahan tersebut bunyinyapenanaman modal asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkanhukum Indonesia dan berkedudukan di dalam Wilayah Negara RepublikIndonesia.

Terima kasih.

6

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

KETUA RAPAT:Terima kasih juru bicara PPP.Kami persilahkan Fraksi Demokrat.

ANGGOTA F-PD (IR. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA) :Tetap Pimpinan.

KETUA RAPAT:Fraksi PAN?

KETUA (PROF. DR. DIDIK J. RACHBINI) :Ini koreksi saja bahwa Dim 141 ini tidak cocok dengan rumusan ketentuan

umum yaitu Pasal 1 Ayat (6) dan (8) dimana modal asing adalah modal yangdimiliki oleh Negara asing, perorangan Warga Negara Asing, Badan Usaha,Badan Hukum. Didalamnya ada perorangan, nanti di sinkronisasi, di cek sajadulu, kita tidak merubah apa-apa tetapi definisi di depan termasuk perorangan.Jadi, mohon nanti dibahas di Panja untuk soal ini.

Terima kasih.

ANGGOTA F-PG (RAMBE KAMARULZAMAN, MSc) :Termasuk Pasal 5 ajuan Pemerintah itu ada perorangan disitu, perlu

penjelasan.

KETUA RAPAT :Terima kasih dari Fraksi PAN.Silakan PKB.

ANGGOTA F-PKB (CHOIRUL SHOLEH RASYID, SE) :Dim 141 ya Pak?

KETUA RAPAT :Ya, Dim 141.

ANGGOTA F-KB (CHOIRUL SHOLEH RASYID, SE) :Ada perubahan usulan subtansi juga di Dim 141. perubahan substansi yang

kami usulkan adalah penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modalasing lansung atau berpatungan dengan penanam modal nasional wajib dalambentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia yang berkedudukandalam wilayah Republik Indonesia. Jadi, kecualinya itu tidak di cantumkan, ituusulan penyempurnaan Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:Terima kasih.Silahkan PBR. PBR Ayat (2) digabung dengan Ayat (1). Jadi, ada

penggabungan Ayat (2) dan Ayat (1).Baik, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian, Ibu Menteri dan Anggota Dewan

yang saya hormati. Saya kira semua Fraksi telah menyampaikan perubahannyadan ini menyangkut substansi berarti ini kita selesaikan dan dibawa ke Panja.Dapat disetujui?

(RAPAT: SeTUJU)

7

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

Kemudian, Dim 142 Ayat (3) Penanam modal dalam negeri dan asing yangmelakukan penanam modal dalam bentuk Perseroan Terbatas dilakukan dengancara:

Partai Demokrat, silakan.

ANGGOTA F-PD (IR. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA) :Terima kasih Pimpinan.Jadi, karena banyak cara, jadi kami mengusulkan ditambah dengan cara

antara lain, sehingga menjadi penanam modal dalam negeri dan asing yangmelakukan penanaman modal dalam bentuk Perseroan Terbatas dilakukandengan cara antara lain. Jadi, menambah setelah cara antara lain.

KETUA RAPAT:Terima kasih.Fraksi PAN silahkan.

KETUA KOMISI VIIF-PAN (PROF. DR. DIDIK J. RACHBINI) :Tetap Pak.

KETUA RAPAT:Fraksi PAN tetap, kemudian PKB silahkan.

ANGGOTA F-PKB (CHOIRUL SHOLEH RASYID, SE) :Kami selalu melakukan upaya penyempunaan ini Ketua, jadi di Dim 142 ini

kami usulkan perubahan di substansi di redaksi yang baru. Kami bacakan adalahpenanaman modal asing dapat melakukan pembelian saham atau penyertaanmodal pada perusahaan yang telah berdiri sepanjang perusahaan yang dibelitersebut, berbentuk Perseroan Terbatas dan bidang usahanya terbuka untukpenanaman modal asing. Jadi, usulan penyempurnaan dari redaksi ini Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:Terima kasih PKB.Silakan Fraksi PKS.

ANGGOTA F-PKS (H. A. NAJIYULLOH) :Fraksi PKS secara substansial tidak ada perubahan hanya ada perubahan

tata penulisan saja yaitu sesuai dengan Undang-Undang NO.1 0/2004.Terima kasih.

KETUA RAPAT:Terima kasih PKS.BPD, tidak ada dan juga PBR ada substansi, ada perubahan.Baik, saya bacakan usulan daripada PBR. Ayat (3) penanaman modal

dalam negeri dan asing dilakukan dengan cara. Ini ada substansi yang berbedadengan naskah dari Pemerintah.

Baik, Bapakllbu sekalian, karena ini substansi perubahannya, dapatdisetujui dibawa ke Panja. Setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

Dim 143. a, mengambil bagian saham pada saat pendirian PerseroanTerbatas. Titik koma atau. Saya kira kalau kita lihat, silahkan PKB ya perubahansubstansi.

8

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

ANGGOTA F-PKB (CHOIRUL SHOLEH RASYID, SE) :Terima kasih Pak Ketua.Jadi, di point ini di Dim 143, naskah RUU menyampaikan mengambil bagian

saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas atau dan seterusnya. Usulankami, perusahaan penanaman modal yang dibeli oleh perusahaan penanamanmodal asing seperti yang dimaksud dalam Ayat (3) diperlakukan sebagaiperusahaan yang didirikan oleh penanam modal asing. Jadi, usulannyaperubahan substansi dari redaksi naskah RUU, Ketua.

KETUA RAPAT:Kemudian, PBR, saya bacakan. Pengembalian bagian saham pada saat

pendirian Perseroan Terbatas titik dua (:) atau. Saya kira tidak ada perubahan.Ibu, Bapak sekalian, ini dari 10 (sepuluh) Fraksi hanya ada satu yang berbeda.

Oleh karena itu, saya mohon satu putaran ya. Barangkali mohon tanggapandari masing-masing Fraksi. Silahkan dari Partai Golkar. Jadi semua tetap ya,hanya perubahan substansi dari PKB.

ANGGOTA F-PG (RAMBE KAMARULZAMAN, MSc) :Sebelum masuk itu dan saya kira Pemerintah memberikan penjelasan. Ini

awal mula jadi agak kita rancu begitu. Kita ingin mendapatkan penjelasan dariPemerintah dulu tentang Pasal 5, walaupun sudah Panja tadl, memang usul dariFraksi Partai Golkar tetap tetapi kita baca dulu ke bawah agar ini lebih lurus.Bunyinya adalah penanaman modal dalam negeri, okelah bentuk usaha danbadan hukum karena tadi ada soal ini kita masuk ke Panja walaupun sebenarnyaini bisa kita putus tadi sudah. Tetapi Pasal 5 ini Ayat (1) Penanaman Modaldalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badanhukum. Ini, saya kira clear. Tadi semua mengatakan harus berbentuk badanhukum tetapi disini ada koma (,) tidak berbadan hukum atau usaha perorangan,sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, kita clear1

PEMERINTAH/STAF AHLI (FIRMAN) :Jadi, tidak masalah itu Pak kalau seandainya kita nanti minta nara

sumbernya kalau perlu itu kita luruskan juga, luruskan saja, tidak ada masalah.

KETUA RAPAT:Baik, saya kira karena ini tadi disebutkan bahwa nara sumbernya ada di

Dephumkam. Saya kira, barangkali untuk ini kita ke Panja saja Pak. Karena iniseluruhnya, Pasal 5 ya yaitu karena ini berurutan dengan Pasal 5,

ANGGOTA F-KB (CHOIRUL SHOLEH RASYID, SE) :Pasal 5 Ayat (a) dan (b) itu Pak, langsung saja sekalian.

KETUA RAPAT:Ayat (a), (b) sampai Dim 146 ya, karena ini berkaitan dengan, satu Bab ya.

Bagaimana Ibu dan Bapak sekalian dapat disetujui untuk sampai ke Panja ya?Baik, kita fanjut yaitu dari Dim 143 sampai dengan 146 ke Panja ya?

(RAPAT : SETUJU)

Kemudian, kita lanjut pada Dim 147 Bab V, perlakuan terhadap penanamanmodal.

ANGGOTA F-PKS (H. A. NAJIYULLOH) :Pak, Dim 146 kami dari PKS ada tambahan Ayat. Sudah masuk Panja?

KETUA RAPAT:Va, sudah masuk Panja Pak. Dim 147 Bab V, perlakuan terhadap

penanaman modal. Saya kira, hampir semua perlakuan penanaman modalkarena ada perubahan Bab dan Bab menjadi Bab IV. Penyesuaian Bab V tetap,saya kira dapat disetujui ya?

ANGGOTA F-KB (CHOIRUL SHOLEH RASYID, SE) :Timus Pak.

KETUA RAPAT:Karena ini penyesuaian daripada, saya kira kalau ini Tim Perumus ya.Baik, dapat disetujui Tim Perumus?

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian, Dim 148 Pasal6, Pemerintah memberikan perlakuan yang sarnakepada semua penanam modal yang berasal dari Negara manapun yangmelakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

Silakan kepada F-PG, ada perubahan?

ANGGOTA F-PG (MUHIDIN M. SAID, SE, MBA) :Partai Golkar disini hanya menyisipkan kata adil sehingga semua perlakuan

itu berdasarkan keadilan baik penanaman modal dalam negeri maupun penanammodal asing. Jadi, saya kira kami disini hanya menambahkan kata adil sajasehingga semua perlakuan itu sama dengan baik modal asing maupun modaldalam negeri. Saya kira hanya itu saja.

10

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

KETUA RAPAT:Terima kasih.Silakan dari F-PDIP, ada perubahan? Sifahkan.

ANGGOTA F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Perubahan di Fraksi PDIP kita tidak ingin artinya persamaan perlakuan itu

juga kepada pelaku penanaman modal dalam negeri tanpa ada sedikitkeberpihakan. Oleh karena itu, kami mengusulkan Pemerintah memberikanperlakuan yang sarna kepada semua penanam modal yang berasal dari negaraasing.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT :Terima kasih Pak Irmadi.Fraksi PPP kosong, tidak ada perubahan. Demokrat?

ANGGOTA F-PD (IR. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA) :Tetap Pimpinan.

KETUA RAPAT:Demokrat tetap ya. PAN, silahkan Pak Ketua.

KETUA (PROF. DR. DIDIK J. RACHBINI) :Baik, ini saya kira mohon perhatian usulan dari PAN supaya tidak tercampur

seperti pada Pasal, usulan PAN ini supaya tidak tercampur dengan kesempatanyang sarna seperti pada perdebatan kita Pasal 4 Ayat (2a) maka kita membatasi,Pemerintah mernberikan perlakuan yang sarna dalam hal pelayanan kepadasemua penanam modal.

KETUA RAPAT:Ini penambahan ya.Terima kasih Pak Ketua.Kemudian dari Fraksi KB.

ANGGOTA F-KB (CHOIRUL SHOLEH RASYID, SE) :Fraksi KB pada prinsipnya dengan redaksi ini substansinya sarna dengan

usulan Pemerintah. Equal treatment ini yang kita hadapkan investasi ke depanini harus memang jelas arahnya, hanya masalah Pasalnya yang kita sesuaikandengan usulan-usulan terdahulu sehingga perlu ada Tim Sinkronisasi atau TimPerumus yang kita usulkan supaya ada penyesuaian Pasal-pasal sebelumnya.Jadi, pada prinsipnya ini ada kesamaan dengan usul Draft RUU Pemerintah.

KETUA RAPAT:Terima kasih.PKS, silahkan ada perubahan?

ANGGOTA F-PKS (H. A. NAJIYULLOH) :Fraksi PKS hanya mengganti kata-kata sarna menjadi kata-kata adil. Ini

sesuai dengan asas yang dimuat pada Pasal 3 dalam RUU ini.

KETUA RAPAT:Terima kasih.Kemudian BPD, ada perubahan? Saya kira BPD absen. Saya bacakan,

Pasal 6, Pemerintah memberikan perlakuan yang sarna kepada semua penanammodal yang berasal dari Negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman

11

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

modal di Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ataupunyang bertentanqan dengan Undang-Undang Dasar 1945. bertentangan, tidakjelas. Saya kira, ini substanslnya banyak sekali hampir semua Fraksi melakukanperubahan. Dapat disetujui, kita ke Panja? Setuju Ibu?

(RAPAT: SETUJU)

Kata Ibu sampai Pukul 24.00 WIS siap. Balk, kita lanjutkan pada Dim 149,perlakuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku bagi penanamanmodal dari suatu Negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjiandengan Indonesia.

Silakan, dari Fraksi Partai Golkar.

ANGGOTA F-PG (MUHIDIN M. SAID, SE, MBA) :Jadi, Fraksi Partai Golkar disini hanya mempertegas saja. Karena kita

mempunyai Undang-Undang NO.24/2000 tentang perjanjian internasional, jadisupaya tidak terjadi sesuatu, jadi kita tetap mengacu kepada Undang-Undangyang terdahulu menyangkut masalah perjanjian internasional. Saya kira begitu.Sesungguhnya ini tetap, hanya mempertegas Undang-Undang itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:Jadi, memperjelas ya.Silakan dari Fraksi PDIP, Pak Irmadi.

ANGGOTA F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Fraksi PDIP sebenarnya kita tetap, tetapi kita juga memberikan keterangan

yang mana keterangan ini nanti mungkin bisa kita rumuskan di penjelasanmengenai batasan-batasan hak istimewa itu. Jadi, catatan kami yaitu tetapseperti rumusan dari Pemerintah tetapi nanti diperlukan penjelasan mengenaihak istimewa tersebut.

KETUA RAPAT:Fraksi PDIP tetap tetapi dengan nanti dalam Pasal Penjelasan di perjelas

ya, dimasukkan dalam Pasal Penjelasan. Saya kira sarna dengan Partai Golkarya. Baik, silahkan pada Partai Demokrat.

ANGGOTA F-PD (IR. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA) :Tetap Pimpinan.

KETUA RAPAT:Demokrat tetap. PAN, silakan Pak.

KETUA (PROF. DR. DIDIK J. RACHBINI) :Seperti rumusan diatas dalam hal Pemerintah Indonesia melakukan

perjanjian dengan Negara lain maka Pemerintah dapat memberikan hakistimewa sesuai dengan perjanjian tersebut.

KETUA RAPAT:Silakan PBR. Baik, PBR ditambah dengan kata Pemerintah. Jadi, saya

bacakan. Perlakuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku bagipenanam modal dari suatu Negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkanperjanjian dengan Pemerintah Indonesia. Jadi, ada penambahan Pemerintah.Saya kira ini tidak berat ya, tetapi masukkan Panja ya.

Saik, kita masukkan Panja ya.

12

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

ANGGOTA F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Ke Tim Perumus saya kira Pak.

KETUA RAPAT :Saya kira, silahkan. Karena ini memang hanya rumusan saja ya,

substansinya sarna ya, ada tambahan Pemerintah, ada tambahan layananPemerintah dan ini ada PDIP juga memasukkan dalam Pasal Penjelasan. Sayakira dapat disetujui kalau dimasukkan dalam Tim Perumus? Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Silakan.

ANGGOTA F-PG (DR. H.M. AZWIR DAINYTARA, MBA) :Pimpinan interupsi.Khusus PBR itu dilimpahkan kepada Fraksi Golkar.

KETUA RAPAT:Jadi, PBR di serahkan kepada Golkar hanya dimintakan surat kuasanya.

Baik, ke Dim 150. tadi sudah Timus. Saya kira BPD ya. Semua Golkar, PDIP,PPP, PD, PAN, PKB, PKS. Kemudian dari BPD ada menambah Ayat (3) padaPasal 6 yang berbunyi Pemerintah mendorong dan memudahkan bagi penanammodal dalam negeri. Ada usul baru. Kalau semua sudah setuju, kemudian BPDini tidak hadir. Drop saja?

KETUA (PROF. DR. DIDIK J. RACHBINI) :Drop saja Pak.

KETUA RAPAT:Drop, berarti tetap.

ANGGOTA F-KS (CHOIRUL SHOLEH RASYID, SE) :Drop saja Pak.

KETUA RAPAT:Drop, tetap. Jadi, dapat disetujui untuk di drop ya, silakan.

ANGGOTA F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Pak Pimpinan.Saya kira, untuk tidak menimbulkan, karena ini juga substansi, artinya Pasal

yang memang sangat penting. Karena dari Rekan kita PKS mengatakan mintadihapus, saya kira kalau bisa kita ini masukkan ke Panja Pak. Kita juga inginmendengar dari penjelasan Rekan PKS, kenapa ini dihapus.

KETUA RAPAT :Kecuali di Panja dia hadir ya?

ANGGOTA F-PDIP (H. IRMADI LUSIS) :Ada PKS Pak Zul.

KETUA RAPAT:Bukan BPD Pak. Dim 150 Pak. Gimana Pak Irmadi kita drop saja ya?

(RAPAT : SETUJU)

13

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

Baik, kita lanjut pada Dim 151 Pasal 7. Pemerintah tidak akan melakukantindakan nasionalisasi atau pengambil alihan hak kepemilikan penanaman modalkecuali dengan Undang-Undang. Partai Golkar tetap, POIP, tetap.

Silakan dari Fraksi POIP.

ANGGOTA F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Saya kira dari PDIP tetap Pak.

KETUA RAPAT :Kemudian dari PPP kosong alias tetap. Partai Demokrat, silahkan.

ANGGOTA F-PD (IR. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA) :Terima kasih Pimpinan.Partai Demokrat hanya menambahkan Pemerintah tidak melakukan

tindakan nasionalisasi atau pengambil alihan hak kepemilikan penanaman modalkecuali jika dianggap merugikan kepentingan publik, keamanan Negara dan ataukeuangan Negara yang selanjutnya diatur dengan Undang-Undang.

KETUA RAPAT:PAN tetap. PKB, hanya perubahan Pasal.

ANGGOTA F-KB (CHOIRUL SHOLEH RASYID, SE) :PKB tetap, menyesuaikan Pasal saja.

KETUA RAPAT :PKS, silahkan.

ANGGOTA F-PKS (H. A. NAJIYULLOH) :PKS melihat bahwa Pasal 7 baik Ayat (1) maupun Ayat (2) itu terkesan

menakut-nakuti investor untuk masuk. Justru ini mengaburkan makna asaskepastian hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 RUU ini. Jadi, kamimemandang ini tidak perlu dicantumkan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:Baik, PBR tetap. PDS, tidak ada. Pasal 7 harusnya berubah menjadi

Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambil alihanhak kepemilikan penanam modal tanpa kesepakatan dari penanam modalterkait. Saya kira sebenarnya perbedaannya pada Panja ya.

Silakan dari Pemerintah apakah ada komentar?

PEMERINTAH/MENTERI PERDAGANGAN RI :Saya rasa ini bisa dibahas dalam Timus karena lebih banyak redaksional

dan usul dihapus atau tidak tetapi kalau tetap ada hanya masalah redaksional.

KETUA RAPAT:Bagaimana usulan dari Demokrat, mendukung Pemerintah?

ANGGOTA F-PD (IR. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA):Demokrat hanya menambahkan Pimpinan.

KETUA RAPAT:Jadi, artinya bisa di Timus?

14

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

ANGGOTA F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Pak Pimpinan. Saya kira sebelum kita memutuskan ke Timus, ya kita

menanyakan dulu ke Fraksi PKS karena PKS meminta ini dihapus sehinggaperlu ke Panja.

KETUA RAPAT:Ya, bagaimana AI mukarom?

ANGGOTA F-PKS (H. A. NAJIYULLOH) :Ingin ini dibawa ke Panja.

KETUA RAPAT :Ke Panja ya. Baik, dapat disetujui ke Panja ya?

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih.Dim 152, dalam hal Pemerintah mengambil tindakan nasionalisasi atau

pengambil alihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) makaPemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkanberdasarkan harga pasar. Partai Golkar tetap, PDIP tetap, PPP tetap, PartaiDemokrat, silahkan Pak.

ANGGOTA F-PD (IR. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA) :Partai Demokrat tetap Pimpinan.

KETUA RAPAT:Dim 152 Pak.

ANGGOTA F-PD (IR. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA) :Hanya menambahkan pada saat berdasarkan harga pasar yang berlaku

pada saat tindakan nasionalisasi dilakukan. Hanya itu tambahannya Pak.

KETUA RAPAT:Pada saat?

ANGGOTA F-PD (IR. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA) :Pada saat tindakan nasionalisasi dilakukan.

KETUA RAPAT :Ya, silahkan pada PAN, Pak Nasril?

ANGGOTA F-PAN (NASRIL BAHAR, SE) :Ya, Pimpinan. Karena baru masuk, kelihatannya substansinya tidak

mengurangi substansi Dim yang ada, untuk itu kita mohon masuk ke PanjaPimpinan.

KETUA RAPAT:Terima kasih.Silakan Fraksi KB.

ANGGOTA F-KB (CHOIRUL SHOLEH RASYID, SE) :Kami usulkan harga pasar diganti dengan kesepakatan bersama antara

Pemerintah dan penanaman modal yang bersangkutan. Jadi, harga pasar inisangat susah ukurannya.

15

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

KETUA RAPAT:Terima kasih.Silakan Fraksi PKS.

ANGGOTA F-PKS (H. A. NAJIYULLOH) :Sebagai konsekuensi bahwa Ayat (1) di drop maka Ayat (2) pun tidak perlu

di drop juga.

KETUA RAPAT :Di drop juga ya. Terima kasih.Fraksi BPD, tetap. PBR, saya kira kalau Partai Golkar ini tetap maka PBR

juga tetap karena sudah dilimpahkan. Baik, ada pendapat dari Pemerintah?Tidak ada, jadi kita bawa ke Panja ya.

(RAPAT: SETUJU)

Baik, silakan.

ANGGOTA F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Pak Pimpinan, kami setuju dibawa ke Panja tetapi dengan catatan kami juga

ada menambahkan di ketentuan umum yaitu mengenai harga pasar. Hargapasar adalah indikasi besaran nilai atau kampensasi atas suatu nilai penanamanmodal yang ditentukan berdasarkan nilai yang berlaku di pasar melalui suatuperkiraan oleh konsultan independen atau pricesal. Jadi, kalau tidak di ketentuanumum nanti, mungkin kita juga harus masukkan di Penjelasan, siapa yangmenentukan harga pasar.

ANGGOTA F-KB (CHOIRUL SHOLEH RASYID, SE) :Va, di Penjelasan memang perlu dijelaskan itu Pak nanti.

KETUA RAPAT:Saya kira ini nanti masuk pada penjelasan Pasal ya. Masuk Panja

penjelasan Pasal.

(RAPAT : SETUJU)

Baik, kita lanjut pada Dim 153 ada penambahan dari PKB penambahanAyat baru tentang arbitrase.

Silakan dari Pak Choirul.

ANGGOTA F-KB (CHOIRUL SHOLEH RASYID, SE) :Usulan kami ini Pak, ini banyak hal yang menyangkut arbitrase ini harus di

masukkan disini kasus-kasus yang mengilhami Ayat baru ini Pak. Jadi, sayausulkan jika ada diantara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatankompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2)penyelesaiannya dilakukan melalui jalur arbitrase. Kepastian hukumnya, kaidahhukumnya itu jelas Pak. Jadi, tidak ada keraguan-keraguan lagi manakala adasengketa-sengketa saham, sengketa-sengketa kepemilikan dan sebagainya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:Baik, Bapakllbu sekalian;Ini satu usulan baru, saya kira dan ini usulan yang memang rasional. Kami

mahan pendapat dari Ibu dan Bapak sekalian untuk diputuskan. Kalau memangkita tidak ya tentu kita akan bawa ke Panja. Silakan ada komentar.

16

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

ANGGOTA F-PDIP (H. IRMADI LUBI5) :Pimpinan, kami dari Fraksi PDIP menyetujui usulan penambahan Ayat baru

dari PKB tetapi dengan penambahan penyelesaian melalui Badan ArbitraseNasional Indonesia bukan Arbitrase Internasional.

KETUA RAPAT:Arbitrase Nasional ya? Kemudian ada usulan lain?Baik, Ibu dan Bapak sekalian, tadi pengusul dari PKB, ada usulan dari Pak

Irmadi PDIP, ada melalui jalur BANI ya.

ANGGOTA F-PG (NU5RON WAHID, 55) :Ketua, atas ijin juru bicara Ketua.Kami ingin sebelum membahas masalah tambahan Ayat yang disampaikan

oleh PKB, sebenarnya maksud dari PKB ini baik, untuk memperjelas tetapi kalaukita melihat pada penjelasan Pasal 7 Ayat (2) sebenarnya itu sudah jelas. Jadi,yang dimaksud dengan harga pasar adalah harga yang ditentukan sesuaidengan kelaziman dan menurut cara-cara yang dipergunakan secaraInternasional oleh penilai independen. Kalau kita lihat pada Ayat (3) yangdiusulkan oleh PKB ini yang akan kita arbitrasekan itu kan kalau tidak terjadikesepakatan mengenai jumlah nilai kompensasi. Mana mungkin jumlah nilaikompensasi itu dibawa ke arbitrase. Jadi, kami mengibaratkan seandainya nilaihandphone ini terjadi ketidaksepakatan, apakah nilai handphone ini 50 atau 1DO,masa untuk menentukan nilai 50 atau 100 ini dibawa ke arbitrase, kecuali kalauaspek legal itu bisa dibawa ke arbitrase. Dengan demikian, yang berhakmenentukan jumlah nilai suatu barang itu bukan suatu pengadilan atau arbitrasetetapi adalah Lembaga yang berhak menilai dalam hal ini sesuai Pasal 7 inisudah jelas. Dengan demikian, kami yakin seandainya Pasal demi Pasal dibacasecara utuh dan holistik, saya pikir usulan tersebut itu sudah tidak relevan.

Begitu Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT :Baik, silakan ada pendapat lain? Silakan pengusul tadi ada komentar dari

Partai Golkar.

ANGGOTA F-KB (CHOIRUL SHOLEH RASYID, SE) :Pemerintah dulu Pak.

KETUA RAPAT:Pemerintah, silakan.

PEMERINTAH/MENTERI PERDAGANGAN RI :Saya rasa pendapat dari Fraksi Golkar itu memang tepat dan kalau

memang sesuatu seperti kompensasi memerlukan arbitrase maka sudah adajuga Pasal 9 yang mengatur mengenai dispute seattlemen bila memang kopsuatu masalah seperti kompensasi itu bisa dibawa ke suatu tingkat arbitrasetetapi pada dasarnya pemikirannya tadi, kompensasi bukan sesuatu yang bisadibawa ke tingkat arbitrase, saya rasa itu pengertiannya yang tepat.

KETUA RAPAT:Bagaimana Pak Choirul.

ANGGOTA F-KB (CHOIRUL 5HOLEH RA5YID, 5E) :Saya menyimak. Dalam hal Pemerintah mengambil tindakan nasionalisasi

atau pengambil alihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)maka Pemerintah akan memberikan kompensasi yang ditentukan jumlahnya

17

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

oleh harga pasar. Jadi, sangat mungkin pemodal asing investor ini juga tidakterima dengan misalnya harus terjadi pengambil alihan oleh Pemerintah melaluiproses nasionalisasi. Kan ini ada pengaman hukurnnya, supaya kepastianmereka menanamkan sebesar-besarnya asset investasinya di Indonesia, adakepastian hukum tidak semata-mata di nilai begitu saja, ada LembagaIndependen seperti usulan PDIP, ada semacam BANI (Badan Arbitrase NasionalIndonesia) misalnya dengan ruang lingkup ini ada kepastian. Karena itu, kamicoba tawarkan dengan semacam Ayat tambahan. Bukan berarti ini nanti selesaibegitu saja dalam pengambil alihan nasional ini. Misalkan usulan PKS dihapus,khawatir-khawatir, adanya keragu-raguan terhadap nasionalisasi, supaya tidakterjadi keragu-raguan maka kami tampilkan Ayat baru. Ada langkah-Iangkaharbitrase sebagai hukum itu, itu tawaran alternatif Ayat baru Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:Silakan dari Fraksi PPP.

ANGGOTA F-PPP (DRS. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI) :Sebenarnya Ayat (3) ini sudah di jawab pada Pasal 9 seperti yang dikatakan

oleh Ibu Menteri sehingga dikhawatirkan nanti terjadi pengulangan. Mohon jugadi cermati nanti Pasal 9 yang nanti akan kita bahas.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :Saik, kalau tidak ada komentar lagi, saya kira kita bahas di Panja ya.

(RAPAT : SETUJU)

Kemudian, Dim 154. saya kira ini tambahan Pasal baru dari PDIP. Kamipersilakan Pak Hasto.

ANGGOTA F-PDIP (IR. HASTO KRISTIYANTO, MM) :Baik Pimpinan.Pasal 18 adalah kami sampaikan sebagai suatu tindak fanjut atas berbagai

aspirasi yang berkembang, atas kegelisahan yang berkembang, atas amanahyang diberikan oleh para founding fighters kita yang menegaskan bumi, air dankekayaan yang terkandung didalamnya digunakan sebesar-besarnya untukkemakmuran rakyat. Substansinya adalah seperti itu, lebih-Iebih untuk sumberdaya alam yang tidak bisa di perbaharui dan kemudian juga melihat suasanayang berkembang akhir-akhir ini. Kalau Saudara Nusron ini begitu kagumdengan Presiden Iran (Mahmud Achmadinejat) sehingga anaknya juga diberikankesana, namanya seperti itu, maka apa yang kami tulis ini memberikan ruangbagi kekaguman sebagaimana yang disampaikan oleh Saudara Nusron dafambentuk Peraturan Perundang-undangan. Demikian pula, pada saat kunjuganyang terakhir Presiden George Bush ke Indonesia yang menimbulkan gegapgempita termasuk penolakan secara politik dari Fraksi PKS, PBR dansebagainya, maka disini kami memberikan suatu ruang untuk ketentuan hukum-hukum bagaimana kita menjaga keseimbangan antara politik ekonomi danekonomi politik untuk kepentingan Amerika Serikat dengan Palestina misalnya,itu juga kita berikan suatu masukan.

Demikian pula dari Pak Amien Rais misalnya yang ini tidak terinspirasi olehapa yang terjadi di Venezuela karena saya yakin orginalitas ide dari Pak AmienRais juga berdasarkan mandat dari para Founding Fighters kita maka kami inginmenyampaikan perlunya suatu ketentuan yang mengatur sebagai bagian daritanggung jawab penanam modal apabila Negara dirugikan oleh pengelolaan

18

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

sumber daya alam dan khususnya juga oleh praktek-praktek yang padaprinsipnya melakukan semacam kejahatan koorperasi, karena itu kami inginmembacakan Pasal 18 sepenuhnya.

Ayat (1) dalam hal penanaman modal melakukan kejahatan koorperasiberupa penggelapan pajak, penggelembungan biaya pemulihan dan modus-modus penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntunganberdasarkan adanya temuan atas pemeriksaan oleh pihak pejabat yangberwenang maka Pemerintah wajib melakukan negosiasi ulang atas kontrakpenanaman modal yang bersangkutan.

Ini juga kami rumuskan ketika Saudara Menteri BUMN menerima laporandari Para Wakil Rakyat di Sumatera Utara yang menyampaikan temuan terhadapkasus Inalum. Inalum itu beroperasi sejak tahun 1977 dan hingga sekarangbelum pernah memberikan suatu keuntungan bagi Negara sehingga pajaknyamasih nol, Bagaimana mungkin suatu perusahaan yang lebih dari 24 tahunmenyatakan dirinya rugi terus menerus dan Pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Seolah-olah kedaulatan Negara ini kemudian hilang oleh suatu perjanjianbisnis, bagaimana mungkin 24 tahun berusaha dan rugi, itu kami indikasikanbarangkali terjadi trans of ricing misalnya atau memang terjadi penggelapanpajak sehingga mereka tidak membayar pajak.

Karena itulah, Pimpinan dan Rekan-rekan yang kami hormati serta IbuMenteri Perdagangan. Kami ingin menyampaikan bahwa rumusan Pasal ini tentusaja secara redaksional sangat terbuka untuk di koreksi, namun secarasubstansial jujur saja ini bukan orginal dari kami sehingga jangan dilihat ini idedari siapa, darimana tetapi mari kita lihat bahwa memang ada suatu persoalan didalam negeri ini terkait dengan kekurangmampuan kita dalam suatu ketentuanperundang-undangan yang sebenarnya tidak mentolerir sama sekali terjadinyakejahatan-kejahatan koorperasi. Karena itulah, kami sangat terbuka terhadapmasukan dari Rekan-rekan guna penyempurnaan dari Pasal yang menurut kamidisampaikan oleh begitu banyak pihak untuk dapat kita tuangkan didalamUndang-undang penanaman modal ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:Terima kasih dari Pak Hasto.Ternyata dari Fraksi PDIP menyampaikan bukan Ayat (1) saja, jadi Pasal 18

ada 4 Ayat tambahannya dan saya kira ini kita sekaligus saja ya, tidak perlu satuper satu. Dim 154, 155, selesai. Dim 156 ada Demokrat ya. Saya kira bagaimanakalau kita silahkan dengar Partai Demokrat ada tambahan dan sekaligus kitabawa saja ke Panja ya, karena itu tambahan Pasal.

INTERUPSI ANGGOTA F-PDIP (IR. HASTO KRISTIYANTO, MM) :Pimpinan, interupsi mohon maaf.

KETUA RAPAT:Silakan.

ANGGOTA F-PDIP (IR. HASTO KRISTIYANTO, MM) :Kalau diizinkan kami ingin melanjutkan yang Ayat (2) dan (3) Pimpinan.

KETUA RAPAT:Baik, kita berikan kepada PDIP ya untuk membacakan secara keseluruhan

dari Pasal 18 ya. Kemudian nanti juga diberikan kesempatan kepada PartaiDemokrat ya yang juga memberikan tambahan baru.

Kami persilakan Pak Hasto.

19

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

ANGGOTA F-PDIP (IR. HASTO KRISTIYANTO, MM) :Terima kasih Pimpinan.Ayat (2) bilamana penanam modal tidak bersedia atau tidak bersikap

kooperatif da/am melakukan negosiasi ulang sebagaimana dimaksud pada Ayat(1) diatas, maka Pemerintah dengan persetujuan DPR RI melakukannasionalisasi atas kegiatan penanaman modal tersebut.

Ayat (3) bilamana kejahatan koorperasi sebagaimana dimaksud pada Ayat(1) dilakukan oleh penanam modal yang mengusahakan sumberdaya a/am yangtidak bisa diperbaharui, tidak bersedia melakukan Ayat (2) diatas makaPemerintah dengan persetujuan DPR RI wajib melakukan nasionalisasi danpenanam modal wajib membayar denda sebesar 200% dari kerugian Negaraakibat kejahatan koorperasi yang dilakukan.

Dengan demikian, spirit kami sebenarnya adalah ingin mencobamemberikan suatu penguatan ketika fakta-fakta ditemukan terjadinya mark upcost of recovery misalnya. Sebagaimana banyak terjadi, namun demi alasanmengejar investasi akhirnya niatan-niatan baik dari banyak pihak untukmelakukan suatu koreksi terbentur oleh realitas bahwa kita harus menghormatiUndang-Undang yang telah dibuat oleh Pihak-pihak Penanam Modal denganPemerintah. Karena itulah, pada prinsipnya spirit kami disini sebenarnyamemberikan suatu ruang hukum peraturan perundang-undangan untukmemberikan dukungan kepada Pemerintah. Dengan demikian, Pemerintahmendapat dukungan dari DPR RI untuk melakukan suatu tindakan apabilapenanam modal ini jelas-jelas merugikan kepentingan kita ke depan,kepentingan rakyat.

Itu saja tambahan dari kami Pimpinan.Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

KETUA RAPAT:Terima kasih Pak Hasto.Silakan penambahan usulan Ayat baru dari Partai Demokrat.

ANGGOTA F-PD (IR. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA) :Terima kasih Pimpinan.Partai Demokrat mengusulkan tambahan Ayat baru, dalam hal butir 3,

dalam hal Pemerintah mengambil tindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat(2) Pemerintah memberikan kompensasi atau ganti rugi yang jumlah macam dancara membayarnya ditetapkan kesepakatan kedua belah pihak sesuai denganasas-asas hukum nasional dan internasional. Kemudian ditambah lagi Ayat (4),jika antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasiatau ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (3) penyelesaiannyadilakukan sesuai dengan ketentuan penyelesaian sengketa diatur dalam Pasal11. jadi, ini kalimatnya masih terbuka jika dia dalam Pasal 11 Pimpinan. Jadi,maksud kami, kalau ini masuk ke dalam arbitrase internasional.

KETUA RAPAT:Terima kasih Pak.Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 jika mengacu kepada usulan

perubahan Dim Fraksi Demokrat, begitu ya Pak Azam?

Bapakllbu sekalian;Dua Fraksi yang mengusulkan penambahan daripada Pasal ya, yang

lainnya adalah tetap, tidak ada perubahan, tidak ada penambahan.

20

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

Bapakllbu sekalian;Kita bawa Dim 154, 155 kemudian sampai 156 kita bawa ke Panja. Dapat

disetujui Pak?

ANGGOTA F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Meminta tanggapan dari Pemerintah.

KETUA RAPAT :Dari Pemerintah? Masih Panja.Baik, tidak ada lagi. Kita bawa ke Panja ya.

(RAPAT : SETUJU)

Kemudian, kita lanjut kepada Dim 157, Pasal 8 berbunyi penanam modaldapat dengan bebas untuk mengalihkan asset yang dimilikinya kepada pihakyang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fraksi Partai Golkar, tetap. Silakan Fraksi PDIP.

ANGGOTA F-PDIP (IR. HASTO KRISTIYANTO, MM) :Terima kasih.Kalau kita mencermati usulan dari Pemerintah maka sebenarnya secara

tidak langsung adanya syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan itumerupakan faktor pembatas dari hak untuk mengalihkan tersebut. Dengandemikian, kami mengusulkan agar kata-kata dengan bebas itu dapat dihapuskan,karena menganggap bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan itupada dasarnya adalah menganulir ketentuan dengan bebas itu sendiri dan lebih-lebih kata bebas ini mencerminkan suatu spirit dari liberalisasi yang memangsaat ini kita perlu melakukan suatu konsulidasi dulu secara internal sambilalleignment dari beberapa sektor sehingga pada akhirnya kita berharap hak-hakini dapat dilakukan dengan suatu ketentuan yang cukup jelas. Lebih-Iebihdengan mengingat terhadap kasus-kasus yang terakhir terhadap kewajiban-kewajiban terhadap lingkungan dan sosial yang belum diselesaikan seperti kasusLapindo, oleh karena itu kami mengusulkan secara keseluruhan adanyaperubahan substansi sehingga menjadi penanam modal dapat mengalihkanasset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modalsepanjang tidak ada tanggung jawab hukum, kewajiban fiskal, kewajibanlingkungan kami tambahkan dan sosial yang belum diselesaikan.

Dengan demikian, ini sekaligus mengunci dan menentukan suatu syarat-syarat kapan pengalihan asset itu bisa dilakukan. .

Terima kasih.

KETUA RAPAT :Terima kasih Pak Hasto.Fraksi PPP tetap, Fraksi Demokrat silakan ada penambahan.

ANGGOTA F-PD (IR. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA) :Terima kasih Pimpinan.Demokrat hanya menghapuskan kata bebas dan menambah dengan pihak

lain sehingga menjadi penanaman modal, penanam modal dapat mengalihkanasset yang dimilikinya kepada pihak lain yang diinginkan oleh penanam modalsesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, bebasnya kami usulkanuntuk dihapus dan kepada pihak ditambahkan lain. Kepada pihak lain yangdiinginkan oleh penanam modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terima kasih.

21

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

KETUA RAPAT:Terima kasih.Silakan Fraksi PAN.

ANGGOTA F-PAN (NASRIL BAHAR, SE) :Fraksi PAN hanya mengganti frase dapat dengan bebas diganti dengan

hak, artinya bahasa bebas ini kelihatannya tidak elegan dalam sebuahperundang-undangan kita. Jadi, usul perubahannya, penanaman modaldiberikan hak untuk mengalihkan asset yang dimilikinya kepada pihak yangdiinginkan oleh penanam modal sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Begitu saja Pimpinan.

KETUA RAPAT:Terima kasih.Fraksi PKB, menyesuaikan menjadi Pasal 10. perubahan Pasal saja Pak.

ANGGOTA F-PKB (DRS. BISRI ROMLI, MM) :Tidak ada, hanya menyesuaikan Pasal 10 saja sarna Demokrat Pasal 10.

KETUA RAPAT :Baik, PKS, ada perubahan?

ANGGOTA F-PKS (H. A. NAJIYULLOH) :PKS ada perubahan dengan menghapus kata-kata dengan bebas.

Kemudian, ada perubahan redaksional saja kepada pihak lain diganti dengankepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:Terima kasih.Kemudian, PBR saya kira tadi sudah dilimpahkan kepada Fraksi Golkar.

Kemudian, PDS . saya bacakan dari PDS, Pasal 8 berubah menjadi penanammodal dapat dengan bebas mengalihkan saham yang dimilikinya padaperusahaan penanam modal dan perusahaan penanam modal dapat denganbebas mengalihkan asset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan, namunharus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturmengenai masing-masing pengalihan tersebut.

Saya kira ini substansinya kalau memang PDS saya kira ini, diluar PDS bisamemasukkan Timus. Namun demikian, kita bawa ke Panja. Apakah kalau kitalihat dari minis PDS, saya kira ini pada umumnya redaksional.

Silakan.

ANGGOTA F-PG (RAMBE KAMARULZAMAN, MSc) :Begini, Ketua.Fraksi PDIP saya kira mengusulkan hal yang penguatan begitu didalam

Undang-undang. Saya kira, kita juga setuju penguatan ini dilakukan tetapiapakah harus disini, didalam Undang-Undang ini, bagaimana jalan keluarnya.Oleh karena itu, ini harus kita bahas secara dalam begitu tentang kejahatankoorperasi apakah didalam Undang-Undang ini atau dari sisi alasan penguatanini kita oke, apakah perlu Undang-Undang Kejahatan Koorperasi tersendiri itusoal lain lagi. Jadi, kalau menurut kami ke Timus atau ke Panja ya sudah sarnaini maknanya, ke Panja juga kita perbincangkan lebih dalam tentang hal ini.

Kita minta tanggapan Pemerintah kalau begitu.

22

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

KETUA RAPAT:Balk, silakan Pemerintah.

PEMERINTAH/MENTERI PERDAGANGAN RI :Mungkin kami juga sepakat dengan yang baru disampaikan mengenai

kejahatan koorperasi sesungguhnya sudah ada Undang-Undang lain sepertiUndang-Undang Pidana, apakah itu dianggap cukup atau tidak untuk penguatandari segi mengatasi koorperasi yang jahat itu mungkin yang perlu dibahas tetapimenurut hemat kami sudah terjawab di Undang-Undang lain.

KETUA RAPAT:Balk, saya kira tadi apa yang disampaikan oleh Pak Rambe, saya kira

usulan dari PDIP memang cukup dalam karena ini menyangkut kejahatankoorperasi. Saya kira ini kita bawa ke Panja ya.

Silakan.

ANGGOTA F-PDIP (IR. HASTO KRISTIYANTO, MM) :Terima kasih Pimpinan.Saya pikir ketika kita membahas Undang-Undang ini, itu konsideran kita

bahwa bukan sudah ada semata-mata Undang-Undang yang telah mengaturtetapi kita juga berangkat dari persoalan-persoalan faktual juga yangmenunjukkan adanya ketidakberdayaan dari penyelenggaraan kekuasaanNegara yang sebenarnya ini berdaulat, yang sebenarnya ini kita menerimamandat yang cukup besar tetapi terhadap fakta-fakta yang muncul di lapanganternyata ada ketidakberdayaan yang begitu besar, bahkan ada suatu politiksandera didalam Rapat Panita Anggaran yang lalu kami membahas bagaimanaPerusahaan-perusahaan di pertambangan batu bara yang seharusnyamembayar royalti iuran batu bara sampai sekarang ada tunggakan yang begitubesar dan Pemerintah tidak berdaya untuk meminta agar itu segera dibayarkan,karena terganjal dengan peraturan lain yang berkaitan dengan peraturanperpajakan misalnya. Padahal persoalan kedaulatan Negara untuk melakukansuatu pungutan dengan persoalan tanggung jawab lain itu berbeda, demikianpula terhadap masalah-masalah yang lain, yang contoh-contohnya kamisebutkan tadi persoalan inalum dan yang lain. Artinya, kami sebenarnyamenganggap didalam memformulasikan Undang-Undang ini DPR RI memilikisuatu fungsi legislasi yang cukup besar maka mari paradigma kita, kitatempatkan juga didalam suatu upaya-upaya agar Undang-Undang ini memangmemberikan jawaban terhadap problem-problem struktural yang salah satu akarpersoalan adalah kurang tegasnya terhadap produk-produk hukum yang adadidalam menjawab berbagai macam persoalan tersebut.

Namun, kami juga memikirkan bagaimana perumusan yang ada ini padaakhirnya bisa dioperasionarisasikan dalam bentuk konteks manajemenPemerintahan yang menginginkan Undang-Undang ini dapat dilaksanakan.Namun, muara kesana, dengan demikian, sebenarnya kami tadi punya suatubayangan bersama bahwa mekanisme Fraksi, mekanisme Pemerintah ini adalahsekedar alat untuk melakukan pendalaman tetapi spirit kami tempatkan bukanpada persoalan Fraksi, ini pada persoalan Negara. Pada persoalan kebangsaankita, pada persoalan kedaulatan ekonomi kita, kedaulatan energi kita, kedaulatankita didalam mengelola sumber daya alam kita yang saat ini faktanya kita mudahdi setir oleh kepentingan Negara-negara Asing sehingga lebih baik kamimengharapkan sekali lagi adanya suatu pendalaman dan penyempurnaan dariide-ide ini karena ini merupakan sesuatu yang muncul dari proses RDP yang kitajalankan. Kalau belum-belum kita mengatakan bahwa ini sudah diatur dalamUndang-Undang lain dan sebagainya ya buat apa kita melakukan suatupembahasan dari Undang-Undang ini. Mengapa kita kembali kepada Undang-

23

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

Undang NO.1 tentang penanaman modal yang lama saja, justru spirit kita adalahsuatu spirit perubahan sebagaimana di dengung-dengungkan oleh Presiden dankami ingin memberikan penguatan disitu.

Terima kasih.

ANGGOTA F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Pak Pimpinan, tambahan.Saya kira justru kami dari Fraksi PDIP justru ingin melontarkan ini dan kami

ingin diperkaya. Jadi, dapat mengaliihkan itu adalah suatu hak sedangkan hak itubaru timbul apabila kewajiban sudah dipenuhi. Tadi, Ibu Menteri mengatakanbahwa Undang-Undang lain tetapi terbukti suatu kasus Lapindo mau dialihkan,kita hanya bisa mengatakan tidak etis tanpa ada Undang-Undang yang melarangitu hanya katakan tidak etis-etis, tidak ada Undang-Undang yang melarangLapindo mengalihkan itu padahal tanggung jawab sosialnya belum diaselesaikan. Jadi, hak itu baru bisa dapat dipenuhi setelah kewajiban-kewajibannya sudah diselesaikannya, jadi bukan pengalihan itu untukmengalihkan tanggung jawab.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:Terima kasih.Saya kira cukup jelas ya alasan dari Fraksi PDIP, untuk lebih memperdalam

daripada usulan tersebut, saya kira, kita bawa saja ke Panja ya. Dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian, Dim 158 Pasal 2 berbunyi tidak termasuk asset sebagaimanadimaksud Ayat (1) adalah kawasan hutan dan kawasan konservasi.

Fraksi Partai Golkar, silakan ada tambahan.

ANGGOTA F-PG (NUSRON WAHID, SS) :Terima kasih Pimpinan.Kami dari Partai Golkar ini menambah kalimat sumber daya alam lainnya

yang telah diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Jadi, kalau disini kamimemaknai bahwa tidak termasuk asset sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)adalah kawasan hutan dan kawasan konservasi tetapi kami masih memandangada sumber-sumber daya alam lainnya selain hutan dan kawasan konservasiyang perlu, yang sudah diatur dengan Undang-Undang tersendiri yang itu tidakbisa lagi dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain dengan semena-mena.Oleh karena itu, supaya itu juga masuk dari bagian Undang-Undang ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:Terima kasih.Silakan dari Fraksi PDIP.

ANGGOTA F-PDIP (IR. HASTO KRISTIYANTO, MM) :Terima kasih Pimpinan.Sekali lagi ini adalah persoalan berkaitan dengan pengalihan asset. Dalam

konteks pengalihan asset ini maka ada suatu batasan-batasan dimana tidaktermasuk yang tidak bisa dialihkan itu kami juga menambahkan ketentuanberkaitan kekayaan alam yang tidak bisa diperbaharui karena Undang-Undangjuga mengamanatkan bahwa itu dikuasai oleh Negara. Kemudian, gelombangfrekuensi dan bentuk lainnya yang menguasai hajat hidup orang banyak.Mengapa ini penting? Hanya untuk sekedar mengingatkan adanya suatu

24

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

kedaulatan Negara antara penguasaan kemudian juga dengan pemberian,dengan suatu mekanisme tertentu untuk melakukan suatu pengolahan dansebagainya dan pembudidayaan itu dua hal yang berbeda. Dengan demikian,dalam konteks seperti ini, kami agak sedikit religius bahwa apa yang sudahdiberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa oleh suatu proses penciptaan dari yangMaha Kuasa dalam konteks seperti ini yang tidak bisa diperbaharui gelombangfrekuensi yang memang sudah built in itu memang bukan bagian dari asset yangbisa dialih-alihkan. Dengan demikian, ini hanya sebagai suatu penegasan sajaterhadap suatu yang sebenarnya sudah built in di alam ini dan kita juga belummempunyai kemampuan untuk membuat itu seperti gelombang frekuensi dansebagainya, ini kita masukkan sebagai tambahan. Mengingat ini pernah terjadikekeliruan juga, ini menjadi sesuatu yang kemudian di jual belikankepemilikannya itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:Terima kasih Pak Hasto.Silakan Fraksi PPP.

ANGGOTA F-PPP (DRS. H. SA'ADUN SYIBROMALISI) :Fraksi PPP adalah penambahan masalah kalimat saja disini yaitu kalimat

kawasan hutan ditambah dengan kalimat kawasan pertambangan. Jadi, berartiperubahannya tidak termasuk asset sebagaimana dimaksud pada suatu adalahkawasan hutan, kawasan pertambangan dan kawasan kontervasi.

KETUA RAPAT:Silakan Fraksi Partai Demokrat, ada penambahan?

ANGGOTA F-PD (IR. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA) :Terima kasih Pimpinan.Fraksi Partai Demokrat hanya menambahkan konservasi lainnya di setelah

kalimat konservasi sehingga menjadi tidak termasuk asset sebagaimanadimaksud pada Ayat (1) kawasan hutan dan kawasan konservasi lainnya.

KETUA RAPAT :Terima kasih.Fraksi PAN, silakan.

ANGGOTA F-PAN (NASRIL BAHAR, SE) :Dari Fraksi PAN pada prinsipnya setuju dengan DIM RUU, namun dalam

penjelasan lebih lanjut ada penjelasan terhadap Dim 158 ini .Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:Terima kasih.Fraksi KB, silakan.

ANGGOTA F-KB (DRS. BISRI ROMLI, MM) :Fraksi KB ini agak berbeda karena di drop saja daripada dan semua sudah

tahu bahwa itu penguasaan Negara. Kalau ingin membuat batasan tentangpengalihan asset bukan disini tempatnya melainkan dibuat aturan khusustentang sektor-sektor tertentu yang memang sejak awal tidak dibuka untukinvestasi. Artinya ada kepastian hukum bahwa semua sektor yang dibuka untukinvestasi dapat dilahirkan tanpa terkecuali, sementara sektor yang tidak dibukauntuk investasi tetap terlindungi selamanya.

25

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

KETUA RAPAT:Terima kasih.Kemudian PKS, tetap. BPD, tetap. PBR, dikuasakan ke Fraksi Golkar. Jadi,

saya kira Ibu dan Bapak sekalian karena ini substansinya cukup banyak yangmasing-masing Fraksi, Pemerintah, bagaimana ada komentar?

PEMERINTAH/MENTERI PERDAGANGAN RI :Kita bahas di Panja saja.

KETUA RAPAT:Baik, dapat disetujui di Panja Pak?

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian Dim 159, juga sepertinya menambah Ayat baru dari Pasal tadi.Dari PDIP yaitu Pasal 8 ini Ayat (1), (2) dan sekarang ada penambahan daripadaAyat baru.

Silakan Fraksi PDIP.

ANGGOTA F-PDIP (IR. HASTO KRISTIYANTO, MM) :Terima kasih Pimpinan.Ini sebagai kelanjutan dari Ayat (2) dimana pada Ayat (2) kami berbicara

tentang substansi dikuasai oleh Negara, maka pada Ayat (3) ini kami sebenarnyaberbicara tentang bagaimana pemanfaatan terhadap Ayat-ayat tersebut. Makadalam konteks ini kami menambahkan Ayat baru. Ayat-ayat sebagaimanadimaksud pada Ayat (2) manfaatnya diatur dalam peraturan Pemerintah. Inimungkin nanti adalah peraturan perundang-undangan mengingat peraturanFrekuensi dan sebagainya, kami harus mencermati bagaimana Undang-Undangyang lain mengatur terhadap masalah ini, tetapi sekali lagi ini dalam suatu designbersama bahwa Pasal-pasal ini kita mengatur tentang pengalihan asset.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:Terima kasih.Saya kira ini berkaitan dengan Dim 158 ya, Dim 159 karena berkaitan

dengan yaitu Ayat (1) kemudian tadi PDIP juga menyampaikan Ayat baru,kemudian pada Dim 159 juga Ayat baru. Jadi, dengan demikian, kita satukan.Jadi, kita bawa ke Panja ya. Baik, setuju di Panja Bu?

(RAPAT : SETUJU)

Kemudian, Dim 160, penanaman modal diberikan hak untuk melakukantransfer dan repatiarsi dengan bebas dalam valuta asing, antara lain ; PartaiGolkar tetap, PDIP, silahkan.

ANGGOTA F-PDIP (IR. HASTO KRISTIYANTO, MM) :Fraksi PDIP hanya menghilangkan kata-kata dengan bebas.

KETUA RAPAT:Dengan bebas dihapus.Silakan Fraksi PPP.

ANGGOTA F-PPP (DRS. H. SA'ADUN SYIBROMALISI) :Fraksi PPP hanya antara lain diganti dengan meliputi.

26

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

KETUA RAPAT:Fraksi PPP diganti dengan meliputi.Fraksi Demokrat, silakan.

ANGGOTA F-PD (IR. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA):Jadi, kami memperbaiki kalimat yang kami usulkan sehingga butir 3 ini

menjadi penanaman modal diberikan hak untuk melakukan repatiarsi ke LuarNegeri dalam valuta asing antara lain. Jadi, dengan bebasnya juga kita hapusmenjadi penanam modal dapat diberikan hak untuk melakukan repatiarsi ke LuarNegeri dalam valuta asing antara lain:

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:Terima kasih Pak Azam.Silakan Fraksi PAN.

ANGGOTA F-PAN (NASRIL BAHAR, SE) :Berhubung Pak Azam sebagai Partai Penguasa ya sudah sepakat

menghilangkan kata bebas. PAN itu ikut Demokrat Pimpinan.

KETUA RAPAT :Terima kasih.Fraksi PKS, silakan.

ANGGOTA F-PKS (H. A. NAJIYULLOH) :Fraksi PKS juga sama menghilangkan kata-kata dengan bebas, untuk kata

antara lain diganti dengan untuk, sebab kata antara lain itu menimbulkan multitafsir yang terkesan tidak adanya kepastian hukum, jadi diganti saja denganuntuk.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:Terima kasih.Fraksi PBR, saya kira konkordan dengan Golkar ya tadi karena ada

pendelegasian. Kemudian, PDS Pasal 8 berubah menjadi penanam modal asingdan atau pemodal dalam negeri diberikan hak untuk melakukan transfer danrepatiarsi dengan bebas dalam valuta asing antara lain.

Bapakllbu sekalian;Kalau saya amati, saya kira ini ke Tim Perumus ya, karena ini tadi bebas-

bebas semua diganti dan pada umumnya sarna ya. Dapat disetujui kalau kitabawa ke Timus?

Silakan.

ANGGOTA F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Pak Pimpinan, yang kita bawa ke Timus itu kan yang perlu perumusan

sehingga tidak substansi, sedangkan kata bebas disini adalah substansinya.Substansinya justru kata bebas itu. Kalau saya boleh mengusulkan ini ke Panja,karena menurut kami kata bebas itulah substansinya.

KETUA RAPAT:Silakan ada pendapat lain?

27

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

ANGGOTA F-PAN (NASRIL BAHAR, SE) :Pimpinan, dari Fraksi PAN sependapat apa yang disampaikan oleh Pak

Irmadi bahwa substansi daripada Dim tersebut adalah kata-kata bebas sehinggadengan menghilangkan kata bebas, ini kan sebenarnya maknanya sama karenasudah ada kata hak tadi pada penanaman modal. Lebih lanjut, kami berharap ditindak lanjuti di Panja Pimpinan.

KETUA RAPAT:Balk, dapat disetujui kalau dibawa ke Panja?Silakan.

ANGGOTA F-PG (NUSRON WAHID, SS) :Sebenarnya kalau kita dalami secara simantik ini dengan adanya diberikan

hak untuk melakukan transfer dan repatiarsi, ada kalimat dengan bebas atautidak ada kalimat dengan bebas, itu kan rnaknanya sarna saja. Maknanya itu kanbahwa itu punya hak untuk melakukan repatiarsi. Intinya itu bisa rnelakukan,dapat melakukan. Hanya, kalimat ini ditekankan dengan kalimat bebas. Sayalebih sepakat Ketua kalau ini supaya tidak menambah beban didalam Panja,saya pikir ini tidak terlalu filosofis itu lebih banyak didalarn Timus Ketua.

KETUA RAPAT:Silakan.

ANGGOTA F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Pak Pimpinan, kami setuju ini dibawa ke Timus tetapi kata bebas itu

dihilangkan.

KETUA RAPAT:Silakan.

ANGGOTA F-PAN (NASRIL BAHAR, SE) :Pimpinan, lebih lanjut ditanyakan ke Pemerintah.

KETUA RAPAT:Silakan Ibu Menteri. Jadi, ini bebasnya dihilangkan. Jadi, kalau Ibu setuju

barangkali ini ke Timus.

ANGGOTA F-PDIP (H. IRMADI LUSIS) :Pak Pimpinan, sebelum Ibu Menteri, saya kira kata bebas disini saya setuju

dengan Pak Nusron. Memang kata bebas ini kata-kata kosong, karenadibelakangnya juga dengan tidak mengurangi hak, ada begini-begini aturannyalagi. Jadi, kata bebas sebenarnya kosong. Oleh karena itu, kata bebasdihilangkan kami setuju langsung ke Timus.

KETUA RAPAT:Ibu Menteri lagi berunding dulu.

ANGGOTA F-PG (NU5RON WAHID, 55) :Tetapi kalau tidak dihilangkan sama saja Pak Irmadi.

PEMERINTAH/MENTERI PERDAGANGAN RI :Kita mungkin lebih baik dibahas di Panja karena kita menambahkan kata-

kata bebas disini untuk mernberi kesan positif kepada investor dan itu sesuaidengan rezim devisa bebas. Kata-kata bebas itu kan datangnya dari rezimdevisa, bebas. Jadi, mungkin lebih baik dibahas di Panja.

28

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

KETUA RAPAT:Baik, Pemerintah ingin dibahas di Panja dan saya kira kita setuju dibawa ke

Panja ya.

(RAPAT: SETUJU)

Baik, kita lanjutkan kepada Dim 161. Partai Golkar tetap, PDIP tetap, PPPtetap. PO, juga ada usulan dengan penambahan kalimat.

Silakan Pak Azam.

ANGGOTA F-PD (IR. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA) :Pimpinan, di modal kami tambahkan sehingga menjadi jumlah modal dan

tambahan modal yang telah digunakan untuk menyelenggarakan ataumemperluas penanaman modal. Jadi, modal itu tidak sekali tetapi berkali-kaliPimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :Terima kasih.Fraksi PAN tetap, Fraksi PKB tetap, Fraksi PKS hapus.Kami mohon penjelasan.

ANGGOTA F-PKS (H. A. NAJIYULLOH) :Fraksi PKS, melihat disini di drop karena khawatir akan terjadi pelarian

modal.Demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT:Fraksi BPD tetap, Fraksi PBR tetap dan Fraksi PDS tetap.Saya kira yang beda hanya Fraksi PKS untuk dihapus ya.Silakan.

ANGGOTA F-PG (RAMBE KAMARULZAMAN, MSc) :Ketua, kali ini biar ada merupakan keputusan dari Panja ini lebih baik kita

putuskan saja ya modal memang. Itu saja kita putus, biar agak semangat sedikit.

KETUA RAPAT:Baik, dapat disetujui modal?

(RAPAT : SETUJU)

Dim 162, keuntungan, bunga Bank, deviden dan pendapat dan lain-lain ;saya kira Partai Golkar ditambah dengan kalimat.

Silakan dari Fraksi Partai Golkar.

ANGGOTA F-PG (RAMBE KAMARULZAMAN, MSc) :Tambahannya adalah setelah dipotong pajak, keuntungan, bunga Bank,

deviden dan pendapatan dan lain-lain setelah dipotong pajak. Itu tambahan.

KETUA RAPAT:Terima kasih.Silakan Fraksi PDIP.

29

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

ANGGOTA F-PDIP (IR. HASTO KRISTIYANTO, MM) :Secara substansi juga sama dengan Partai Golkar hanya disini kita

tambahkan sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi, spiritnya itu kita inginbersama-sama membayar pajak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:PPP tetap, Demokrat silahkan.

ANGGOTA F-PD (IR. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA):Terima kasih Pimpinan.Jadi, kami menambahkan keuntungan, bunga Bank, deviden dan

pendapatan dan lain-lain setelah dipotong pajak sesuai dengan Undang-Undang.Terima kasih.

KETUA RAPAT :Saya kira Fraksi PKS dirubah, Fraksi PAN tetap, Fraksi KB tetap.Silakan Fraksi PKS.

ANGGOTA F-PKS (H. A. NAJIYULLOH) :Fraksi PKS secara prinsip tidak ada masalah hanya teknis penulisannya

saja disesuaikan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004. jadi, prinsipnyatidak ada perubahan.

KETUA RAPAT :Fraksi PBR saya kira sudah didelegasikan. Saya kira kalau kita Iihat disini

bagaimana kalau ke Timus ya.Baik, dapat disetujui Pak ke Timus?

(RAPAT: SETUJU)

Dim 163, semua nyambung? Dapat dibawa ke Timus?

(RAPAT: SETUJU)

Dim 164 c dana yang diperlukan ;

a. Untuk pembelian bahan baku dan penolong barang setengah jadi ataubarang jadi ; atau

b. Untuk penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsunganhidup penanaman modal.

Saya kira Fraksi POIP, Fraksi PPP tetap, Fraksi Golkar tetap. KemudianFraksi Partai Demokrat, silakan.

ANGGOTA F-PD (IR. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA) :Fraksi Partai Demokrat mengusulkan sehingga menjadi untuk pembelian

bahan baku dan bahan penolong barang setengah jadi atau barang jadi yangdilakukan berdasarkan harga transaksi yang wajar.

KETUA RAPAT:Kemudian, silakan Pak Azam.

30

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

ANGGOTA F-PD (IR. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA):Jadi hanya yang i saja yang kita rubah Pimpinan.Terima kasih.

KETUA RAPAT:Jadi, hanya yang i saja. Kemudian, Fraksi PAN tetap, Fraksi KB tetap,

Fraksi PKS dirubah. Silakan Fraksi PKS.

ANGGOTA F-PKS (H. A. NAJIYULLOH) :Secara substansial tetap, hanya perubahan-perubahan tata penulisannya

saja disitu diganti dengan angka 1 dan 2.

KETUA RAPAT :Saik, terima kasih. SPD juga tetap. PSR, saya kira ini sudah di delegasikan.

Saya kira kalau kita lihat ini bagaimana kalau ke Timus ya Pak? Dapat disetujuiPak?

Silakan.

ANGGOTA F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Pak Pimpinan.Kami menyetujui ini ke Timus tetapi dengan mengakomodir usulan daripada

Fraksi Partai Demokrat, karena memang disini dari praktek-praktek selama inipembelian bahan baku atau apapun sering terjadi suatu modus seperti transfertricing.

KETUA RAPAT:Balk, catatan yaitu usulan Demokrat untuk diperhatikan ini ke Timus ya.Balk, dapat disetujui Pak?

(RAPAT : SETUJU)

Silakan.

ANGGOTA F-PG (NUSRON WAHID, SS) :Ketua, itu saya mohon Ketua setelah saya baca ini dari Dim 165 sampai 171

ini, itu rentetan yang sarna dari atas ke bawah. Saya pikir langsung saja ke TimPerumus. Ini hampir sama semua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:Dari Dim 165, tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan

penanaman modal ya. Jadi, ini Partai Golkar tetap. PDIP tetap. Demokrat tetap,PAN tetap. Kemudian, dapat disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Kemudian, Dim 167 sarna, dapat disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Kemudian, Dim 168 ada PDS, pendapatan dari Warga Negara Asing yangbekerja pada perusahaan penanaman modal. Sarna ya. Balk, dapat disetujuiPak?

(RAPAT : SETUJU)

31

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

Dim 169 saya kira semua juga tetap.Fraksi PKS, ada usulan, silakan.

ANGGOTA F-PKS (H. A. NAJIYULLOH) :Secara substansial tidak ada perubahan hanya urutannya saja yang

berubah.

KETUA RAPAT :Baik, dapat disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Dim 170, kompensasi atas kerugian. Saya kira sama, dapat disetujui? Tidakada Timus ya, putus?

(RAPAT: SETUJU)

Kompensasi atas pengambilalihan. Saya kira disini PBR ada usulan, PKS?

ANGGOTA F-PKS (H. A. NAJIYULLOH) :Hanya urutannya saja yang berubah, ya berubah.

KETUA RAPAT:Kemudian PBR saya kira sudah setuju ya? Dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Dim 172, pembayaran yang dilakukan dalam rangka pembantuan teknis,pembiayaan yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, danpembayaran yang dilakukan dibawah kontrak proyek dan pembayaran hak ataskekayaan intektual. PDIP tetap, GOLKAR tetap, PPP tetap, Partai Demokrattetap, PAN tetap, PKB tetap. PKS, kami mohon penjelasan.

ANGGOTA F-PKS (H. A. NAJIYULLOH) :Fraksi PKS, juga tetap hanya urutan penulisannya karena diatas berubah

maka dibawah jadi berubah.

KETUA RAPAT:Kalau demikian, dapat disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Jadi, Bapak, Ibu sekalian kita lanjut ya. Ini Dim 172 disetujui ya, semuatetap. Kemudian Dim 173, ini tetap, PKS artinya hanya urutan saja. PDS, hasilpenjualan saham dan asset sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditambahhuruf m yaitu mnya adalah transfer dan-repatiarsi yang merupakan hal yangwajar terjadi sehubungan dengan penanaman modal yang dilakukan di luarnegeri asal pemodal. Bagaimana Ibu dan Bapak sekalian kami mau mendapat,semua sudah tetap. Tinggal satu PDS yang juga tidak hadir. Mohon maaf,silakan Pak Constant.

ANGGOTA F-PDS (CONSTANT M. PONGGAWA, SH, LLM) :Jadi, kami hanya concern bahwa semua hak-hak daripada penanaman

modal itu dikembalikan kalau memang mereka akan dicabut. Jadi, terlindungilahhak-hak mereka. Oleh karenanya transfer dan atau repatiarsi lainnya yang

32

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

merupakan hal yang wajar terjadi sehubungan dengan penanaman modal yangdilakukan di luar negeri asal pemodal. Nanti, kita bicarakan di Panja saja kalauberkenan.

KETUA RAPAT:Balk, ini ada usulan dari PDS. Jadi, ada tambahan usulan baru yaitu ada

huruf m. Kami persilahkan mungkin ada komentar.Pemerintah, silahkan. Dim 173 halaman 83

PEMERINTAH/MENTERI PERDAGANGAN RI :Karena memerlukan penjelasan lebih lanjut ya kita bahas di Panja saja.

KETUA RAPAT:Saik,

ANGGOTA F-PAN (NASRIL BAHAR, SE) :Pimpinan, Fraksi PAN 418 Ayat (3) butir a sampai i ini kami berharap dalam

catatan daripada Sekretariat, kami minta penjelasan untuk semuanya Pimpinan.Dl Ayat Penjelasannya.

KETUA RAPAT :Maksudnya bagaimana?

ANGGOTA F-PAN (NASRIL BAHAR, SE) :Ada Ayat PenjeJasan.

KETUA RAPAT:Di Ayat PenjeJasan. Saik, saya kira ini catatan ya, Ayat Penjelasan. Balk,

kita bawa ke Panja ya, dapat disetujui Pak sesuai dengan usulan Pemerintahuntuk dibawa ke Panja.

(RAPAT: SETUJU)

Lanjut Dim 174, hak untuk melakukan transfer dan repatiarsl sebagaimanadimaksud pada Ayat (3) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fraksi Partai Golkar, silakan.

ANGGOTA F-PG (NU5RON WAHID, 55) :Terima kasih Ketua.Kami memandang prinsipnya tidak ada masalah didalam Pasal ini sehingga

hanya menambah kata-kata sehingga kami melihat lebih baik di Timus Ketua.

KETUA RAPAT:Fraksi PDIP tetap, Fraksi PPP tetap.Silakan.

ANGGOTA F-PDIP (H. IRMADI LUBI5) :Pimpinan, walaupun Fraksi PDIP tetap tetapi kami juga mohon ijin untuk

bertanya kepada Pemerintah, karena disebut disini sesuai dengan peraturanperundang-undangan. Tolong dl informasikan kepada kita Undang-Undang atauaturan-aturan apa yang sudah mengatur mengenai transfer dan repatiarsi ini.Kami ingin mendapatkan informasi saja. Jangan sekedar kita bila sesuai denganperaturan perundang-undangan ternyata aturan itu tidak ada.

Terima kasih Pimpinan.

33

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

KETUA RAPAT :Bu, pertanyaan dari Pak Irmadi.

PEMERINTAH/MENTERI PERDAGANGAN RI :Ada peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan

yang menjadi acuan untuk transfer dan repatiasi yang sebenarnya kalau sayatidak salah nama dari peraturan itu adalah yang selalu disebut sebagai devisabebas. Saya lupa persis. Ada peraturannya mengenai repatiasi dan transferkarena kita menganut kepada rezim devisa bebas. Itu peraturan yang ada diBank Sentral dan ada aturan-aturannya termasuk pelaporan yang harusdilakukan dan sebagainya.

ANGGOTA F-PDIP (H. IRMADI LUBIS) :Pak Pimpinan, saya mengusulkan sesuai dengan peraturan perundangan,

saya juga mohon kepada Pemerintah itu kita diberikan peraturanperundangannya sehingga juga kita bisa melihat apakah ini sudah cukup.Jangan-jangan peraturan itu peraturan Tahun 1945, sedangkan Undang-UndangDasar sudah beberapa kali di rubah. Jadi, kita mau melihat juga sesuai denganperaturan perundang-undangan itu, tolong refernya kemana kepada kita sebelumPanja dapat diberikan.

Terima kasih Ibu.

KETUA RAPAT:Terima kasih.Baik, jadi artinya kalau memang merefer kepada Undang-Undang dan

peraturan, kami mohon dari Pemerintah untuk disiapkan sehingga dengandemikian kita akan lebih yakin mengenai Undang-Undang tersebut.

Kemudian Partai Demokrat, silahkan.

ANGGOTA F-PD (IR. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA) :Terima kasih Pimpinan.Pada prinsipnya sarna hanya saja rnungkin dalarn Pasal ini perlu penjelasan

sebab sebagairnana yang disarnpaikan oleh Pak Irrnadi Peraturan Perundang-undangan itu perlu kita ketahui dulu. Kami hanya menambahkan catatanseandainya diperlukan dalam penjelasan daripada Undang-Undang ini.

KETUA RAPAT:Terima kasih.Dari Fraksi PAN, silakan,

ANGGOTA F-PAN (NASRIL BAHAR, SE) :Terima kasih Pimpinan.Fraksi PAN mengusulkan penambahan frase yaitu yang berlaku pada saat

penanaman modal dilakukan. Untuk ini, PAN menegaskan kembali mencabutpenambahan frase, mengikuti Partai Penguasa Pak Azam.

KETUA RAPAT:Terima kasih.Silakan dari Fraksi KB.

ANGGOTA F-KB (CHOIRUL SHOLEH RASYID, SE) :Substansinya kami tetap. Ada penyesuaian mungkin perlu di sinkronisasi

nanti setelah Ayat (3) ini. Hanya perlu penjelasan sesuai Peraturan Perundang-undangan itu seperti apa, itu mungkin ada penjelasan didalam Penjelasan Ayat.

34

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

Apakah sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal, Kepailitan, BI dansebagainya. ltu yang perlu kita beritakan disini.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:Terima kasih Pak Choirul.Fraksi PKS, saya kira hanya penempatannya saja ya Pak?

ANGGOTA F-PKS (H. A. NAJIYULLOH) :Fraksi PKS ada kata tambahan kata-kata dana, repatiasi dana dan ini untuk

memperjelas dan mempertegas rumusan. Ini masukan dari Prof. Sutan Remi.Terima kasih.

KETUA RAPAT :Kemudian, PBR saya kira tetap ya sama dengan Golkar.Fraksi PDS, ditambah ya silakan.

ANGGOTA F-PDS (CONSTANT M. PONGGAWA, SH, LLM) :Sarna saja Ketua. Jadi, dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan mengenai transfer dan repatiasi valuta asing ke luar teritori Indonesia.Ini seperti apa yang dikatakan tadi Rekan dari POI Perjuangan. Jadi mengacukepada perundang-undangan yang lebih spesifik yaitu mengenai repatiasi valutaasing yang peraturan BI nya ada itu.

KETUA RAPAT:Baik, saya kira kalau kita Iihat dari ini. Sagairnana kalau Tim Perumus ya?

Saik, dapat disetujui Pak?Silakan Pak Hasto.

ANGGOTA F-PDIP (IR. HASTO KRISTIYANTO, MM) :Terima kasih Pimpinan.Oalam satu jam disini dua kali kami mendengar dari Ibu Menteri berkaitan

dengan rezim devisa bebas. Ada gambaran kekuatan imajiner yang luar biasadari rezim devisa bebas ini sehingga seolah-olah kekuatan Negara ituberhadapan juga dengan sesuatu yang abstrak tetapi sulit kita tembus. Karenaitu, dijadikan sebagai suatu konsideran didalam peraturan perundang-undanganini, karena itulah pada kesempatan Rapat Kerja yang akan datang kamimengharapkan agar sosok rezim devisa invest dalam bentuk peraturanperundang-undangan itu paketnya dapat dibawakan dan kami akan mengkopidan mempelajarinya supaya ketentuan mana yang bisa dijadikan sebagaikonsideran dan keterkaitan terhadap peraturan perundang-undangan ini agarkita cukup jelas. Itu yang pertama.

Kemudian, yang kedua, rekan kami Pak Afridel silakan.

KETUA RAPAT:Silakan Pak Afridel.

ANGGOTA F-PDIP (AFRIDEL JINU) :Terima kasih Pimpinan.Kami hanya ingin melihat dari sini berdasarkan hasil yang hitungan

sementara dari rating dan Dim yang ada. Ada sekitar 25 kata-kata jumlahnyayang merujuk atau mengikuti atau disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Ada pandangan saya adalah kita ini membuat Undang-undang, ketikadia kaitannya terlalu banyak dengan Undang-undang yang lain maka Undang-Undang ini nanti akan bisa berjalan dengan efektif karena dia sarat beban

35

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

dengan contoh Undang-Undang yang lain dalam persoalan PDS juga daripraktisi hukum saya kira bisa memahami ini dalam satu Undang-Undang ketikasatu Undang-Undang itu di rangkai dengan Undang-Undang yang lain dalamjumlah yang sangat besar apalagi mencapai 25 rujukan Undang-Undang makaini akan menjadi Undang-Undang ini nantinya kita tidak bisa berharap banyak.Karena itu, lebih baik kita menuntaskan dalam satu Undang-Undang itu tidakterlalu banyak merujuk atau mengalihkan substansinya kepada Undang-Undangyang lain.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :Terima kasih.Silakan Pemerintah ada jawaban dari beberapa hal yang perlu disampaikan.

PEMERINTAH/MENTERI PERDAGANGAN RI :Tentunya didalam proses menyusun Undang-Undang ini sebagai Wakil

Pemerintah, kami menyampaikan bahwa ini sudah melakukan suatu perumusandimana sektor lain yang juga mempunyai Undang-Undang tentunyamenginginkan bahwa Undang-Undang ini konsisten dan sesuai denganperaturan dan perundang-undangan yang ada sehingga kata-kata sesuai denganperaturan dan perundang-undangan yang ada itu muncul diberbagai tempat dankami akan dan tentunya sebelum Timus di mulai akan menyiapkan semua yangberkaitan dengan Pasal-pasal tersebut sehingga kita bisa menyampaikanmengapa muncul sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Biasanya ituada maksud spesifik yang dikaitkan dengan peraturan tertentu atau Undang-Undang tertentu sehingga muncul kata-kata demikian.

KETUA RAPAT:Terima kasih.Silakan Pak Nusron.

ANGGOTA F-PG (NUSRON WAHID, 88):Jadi, sebenarnya menurut penafsiran kami begini mengapa bunyi kalimat ini

setelah kami dalami peraturan perundang-undangan bukan peraturanPemerintah. Sebab, bicara masalah transfer dan repatiasi itu otoritasnya tidakhanya di Pemerintah tetapi juga ada di Bank Indonesia dimana menurut Undang-Undang Bank Indonesia hari ini bahwa BI itu independen yang tidak ada kaitanlangsung dengan Pemerintah lagi. Mungkin lebih lanjut Pak Dudhie MakmunMurod bisa menjelaskan sebagai Alumni Komisi XI DPR Rf. Karena itu, disitujuga masuk peraturan Gubernur BI itu adalah setingkat PP dalampelaksanaannya. Mungkin disini yang menyangkut masalah transfer danrepatiasi, tidak hanya peraturan Pemerintah tetapi juga peraturan perundang-undangan lainnya termasuk peraturan Gubernur BI dan sebagainya. Saya pikiritu sebenarnya penjelasannya, hanya memang yang perlu diketahui dan detailsebagaimana Pak Irmadi Lubis tadi supaya kita tidak terjebak ke dalam lubang-lubang rezim devisa bebas sebagaimana yang dimaksud dan di takutkan olehSaudara Hasto, memang kita perlu menelaah lebih lanjut tentang peraturan-peraturan perbankan dan peraturan-peraturan keuangan lainnya yangmenyangkut tentang masalah ini.

Terima kasih.

ANGGOTA F-KB (CHOIRUL 8HOLEH RA8YID, 8E) :Ketua, disini memang jelas, peraturan perundang-undangan beda memang

dengan peraturan Pemerintah. Tidak perlu di perjelas lagi Ketua. Ini perundang-undangan, bacanya semakin malam semakin jelas mata saya ini Pak. Karena itu,

36

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

dalam penjelasan itu Undang-Undang apa yang terkait. Undang-undang PasarModal, Undang-undang BI atau Undang-undang Kepailitan atau Undang-Undanganti transfer mengenai segala macam. Karena itu, di Penjelasan harus diatur,harus diperjelas antara yang satu dengan yang lain. Kita minta penjelasanPemerintah bagaimana rezim devisa bebas.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:Baik, silakan Pak Rambe.

ANGGOTA F-PG (RAMBE KAMARULZAMAN, MSc) :Soal peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan itu, Undang-

Undang No. 10 Tahun 2004 hirarki perundang-undangan itu di mulai dariUndang-Undang Dasar 1945 sampai pada Perda, sedangkan peraturan yangdikeluarkan oleh BI misalnya atau yang dikeluarkan atau yang dikeluarkan olehLembaga-Iembaga Negara lainnya yang dibuat sebagai acuan itu diatur dalamPasal 7 Ayat (4) yang menyatakan tetap bisa diacu sarna posisinya denganKetetapan MPR yang masih berlaku, itu yang harus tetap diacu. Makanya usulanFraksi Partai Golkar disini adalah dimasukkan Peraturan Pemerintah sebab adakeraguan kita kalau hanya devisa bebas ini peraturan yang dikeluarkan oleh BI.Kalau ada Undang-Undang memang bahasanya cocok. Setuju dengan FraksiPDI Perjuangan, kita lengkapi apa yang kita masukkan peraturan perundang-undangan tersebut. Itu saya kira kesimpulan, maka Saudara Nusron tadi inibukan membela Nusron tetapi ya meluruskan apa yang dikatakan oleh PKB.

KETUA RAPAT:Sebentar dulu, Pak Nasril silakan.

ANGGOTA F-PAN (NASRIL BAHAR, SE) :Sebagaimana yang disampaikan oleh Ternan kami dari PDIP, ada 25

Peraturan Perundang-undangan di draft RUU ini dan tadi kami sampaikanSaudara Hasto kiranya Ibu Menteri bersama Staf Bagian Hukum membawa fotokopi daripada Undang-Undang tersebut. Kalau kita bisa berharap lebih banyaksetiap Dim-dim yang menyangkut di akhirnya menyangkut Peraturan Perundang-undangan, besok dibawa foto kopinya sehingga tidak menjadi perdebatan dalampenyisiran Dim ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:Terima kasih.Silakan Pak Hasto.

ANGGOTA F-PDIP (IR. HASTO KRISTIYANTO, MM) :Terima kasih.Yang pertama, apa yang disampaikan oleh Saudara Nusron tadi menurut

saya adalah solusi imajinatif seandainya Saudara Nusron menjadi MenteriPerdagangan. ltu yang pertama.

Kemudian, yang kedua yang berkaitan dengan rezim devisa bebas tadi kamijuga ingin sedikit gambaran Bu, jujur saja kami belum mempelajari siapa tahusetelah tahu menjadi sayang itu. Kira-kira bentuknya rezim itu bagaimanaperaturan-peraturannya supaya kami cukup jelas dan tidak salah kaprah didalampenerapan disini.

Terima kasih.

37

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

KETUA RAPAT:Baik, saya kira Bu usul dari Teman-teman apa yang disampaikan bahwa

tadi juga di sampaikan bahwa Undang-undang yang memang perlu katakan sajayang diacu oleh Undang-undang ini saya kira barangkali perlu dipersiapkan.

Bapakllbu sekalian;Ini dapat ke Timus atau saya kira kalau dalam catatan ini saya kira tidak ada

perbedaan dan perlu ada penjelasan tadi yang disampaikan Pak Irmadi didalampertanyaan kepada Pemerintah. Dengan demikian, dapat dibawa ke Timus?Dapat disetujui Pak?

Silakan.

ANGGOTA F-PDIP (IR. HASTO KRISTIYANTO, MM) :Pimpinan, yang dari Saudara Nasril dan Saya masih perlu penjelasan dari

Pemerintah.Terima kasih.

KETUA RAPAT:Silakan Bu, yang mana masalah hal-hal yang tadi Pak Hasto

menyampaikan bahwa rezim devisa bebas.Silakan Bu.

PEMERINTAH/MENTERI PERDAGANGAN RI :Rezim devisa bebas itu suatu istilah yang sebenarnya mengatur Capital

atau devisa yang bisa keluar masuk dari suatu Negara dan Indonesia sejakTahun 1969 sebenarnya sudah menganut sistem yang tidak mengontrol devisakeluar dan masuk dalam arti melarang atau hanya sebelum Tahun 1969 apayang terjadi, hanya eksportir misalnya yang boleh punya devisa atau importiryang boleh punya devisa tetapi sejak Tahun 1969 memang tidak diatur tetapiada syarat-syarat tertentu dan ada pelaporan yang harus dilakukan. Jadi, itusebenarnya inti dari yang dimaksud dengan rezim devisa bebas. Jadi, Capitalcontrol system yang ada di suatu Negara dan seingat saya ini yang terakhiradalah sudah beberapa kali diperbaharui sebenarnya mungkin Undang-undangpertama yang mengatur ini di Tahun 1970 tetapi yang terakhir itu setelah krisiskita mengalami proses pembelajaran mungkin, waktu krisis itu terjadi Capitalkeluar yang cepat dan lain sebagainya. Ada beberapa penyempurnaan terutamadari segi pelaporan yang disempurnakan oleh Bank Indonesia sehingga munculUndang-Undang No.24/1999, ini yang terakhir tentang lalu Iintas devisa dansistem nilai tukar. Jadi, disini ada copy dari Undang-Undang tersebut. Kita bisabagikan copynya.

KETUA RAPAT :Baik, mohon di copy apa yang disampaikan Ibu sesuai dengan permintaan

Para Anggota. Dengan demikian, dapat dibawa ke Timus ya?Silakan.

ANGGOTA F-PAN (NASRIL BAHAR, SE) :Pimpinan, tadi saya minta kepada Ibu Menteri ada 25 Peraturan Perundang-

undangan di draft RUU, kalau bisa pada Rapat Kerja besok atau lusa inidibawakan oleh Ibu Menteri. Jadi, tidak menjadi perdebatan bagi kita.

KETUA RAPAT:Baik, Ibu saya kira catatan dari Pak Nasril untuk diperhatikan.Silakan.

38

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

ANGGOTA F-PDIP (H.IRMADI LUBIS) :Pimpinan, kami juga dari Fraksi PDIP juga meminta kelonggaran apabila

setelah nanti, setelah diberikan oleh Pemerintah bahan-bahan tersebut sehinggakami menganggap bahwa perlu ada tambahan pengaturan, kami perludiperkenankan untuk menyempurnakan Dim kami.

KETUA RAPAT:Saya kira barangkali sesuai dengan aturan ini kita bisa ya tertulis disepakati

oleh kita sekalian, artinya sebelum Panja ya.Baik, dapat dibawa ke Timus ya?

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih.Kita lanjut pada Dim 175, ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

tidak mengurangi. Partai Golkar tetap, PDIP tetap, PPP tetap, Demokrat tidakmengurangi dihapus, diganti dengan kata memenuhi ketentuan. PKB, silahkanada perubahan.

ANGGOTA F-KB (CHOIRUL SHOLEH RASYID, SE) :Tidak ada perubahan Pak. Menyesuaikan saja Pak, urutan-urutan Pasal ya.

KETUA RAPAT:PKS, tetap. BPD.

ANGGOTA F-PKB (CHOIRUL SHOLEH RASYID, SE) :PKS berubah Pak.

KETUA RAPAT:Silakan PKS, Dim 175.

ANGGOTA F-PKS (H. A. NAJIYULLOH) :Dim 175 PKS hanya mengganti kata tidak mengurangi dengan kata-kata

dilakukan dengan memenuhi ketentuan.

KETUA RAPAT:Kemudian BPD tetap.Silakan.

ANGGOTA F-PD (IR. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA) :Yang Demokrat tadi juga dirubah, salah tulis di depannya. Ketentuan

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan memenuhi ketentuanatas,

KETUA RAPAT:Tambahannya ya.

ANGGOTA F-PD (IR. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA) :Ya, dilakukan dengan memenuhi ketentuan atas.Terima kasih.

KETUA RAPAT:Kemudian, BPD tetap, PDS tetap, PBR saya kira sama ya. Baik, kalau kita

Iihat bisa kita bawa ke Timus?(RAPAT: SETUJU)

39

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

Ini redaksional. Kemudian, Dim 176 hak Pemerintah untuk memberlakukanperaturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan atas pelaksanaantransfer dana. Golkar tetap, PDIP tetap, PPP tetap, Demokrat, silakan.

ANGGOTA F-PD (IR. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA) :Demokrat, tetap. Itu yang saya maksud dan Pemerintah Daerah di hapus

Pimpinan.Terima kasih.

KETUA RAPAT:Kemudian, PAN tetap. PKB, tetap. PKS, silahkan.

ANGGOTA F-PKS (H. A. NAJIYULLOH) :PKS melakukan perubahan redaksional yaitu dengan kata-kata

pelaksanaan transfer dalam rangka repatiasi wajib dilaporkan kepada BankIndonesia. Ini dalam rangka untuk memperjelas dan mempertegas rumusanserta menentukan secara konkrit siapa subjek yang berhak menerima laporantersebut.

KETUA RAPAT:Baik, kalau demikian saya kira bagaimana kalau ke Timus? Dapat disetujui

Pak?

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian Dim 177, hak Pemerintah untuk mendapatkan pajak dan royaltidan atau pendapatan Pemerintah lainnya dari penanaman modal sesuai denganperaturan perundang-undangan ;

Fraksi Partai Golkar tetap, PDIP, silahkan ada tambahan.

ANGGOTA F-PDIP (IR. HASTO KRISTIYANTO, MM) :Fraksi POI Perjuangan tetap Pimpinan.

KETUA RAPAT:Tetap ya. PPP tetap. Demokrat?

ANGGOTA F-PD (IR. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA) :Pada prinsipnya saya kembali kepada usulan Pemerintah, tetap.

KETUA RAPAT:Tetap ya. PAN tetap. PKS ubah.

ANGGOTA F·PKS (H. A. NAJIYULLOH) :Ada perubahan redaksional Pimpinan ya, yaitu dalam dengan kata-kata