RISALAHRAPAT KERJA

(RAKER)

PROSES PEMBAHASANRANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANGPENANAMAN MODAL

MASA SIDANG IVTAHUN SIDANG 2005-2006

DEWAN PERWAKILAN RAKYATREPUBLIK INDONESIAJAKARTA, 07 JUNI 2006

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

DEWAN PERWAKILAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT KERJAPROSES PEMBAHASAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL

Tahun Sidang

Masa Persidangan

Rapat ke

Jenis Rapat

Sifat Rapat

Hari, tanggal

Wa ktu

Tempat

Ketua Rapat

Sekretaris Rapat

Aca ra

Had; r

2005-2006

IV

1

Rapat Kerja RUU tentang Penanaman Modal denganMenteri Perdagangan Republik Indonesia (Raker ke-1)

Terbuka

Rabu, 07 Juni 2006

Pukul 19.30 sId 22.15 WIB

Ruang Rapat Komisi VI OPR RI.

1. Prof. Dr. Didik J. Rachbini2. Dr. Ir. H. Lili Asdjudiredja, SE, PhD.3. H. Dudhie Makmun Murad4. Drs. H. Anwar Sanusi, SH, MM.5. Ir. H. Agus Hermanto, MM.

Drs. Helmizar (Kabagset. Komisi VI OPR RI)

1. Pengantar Ketua Rapat;2. Keterangan/Penjelasan Pemerintah terhadap RUU

tentang Penanaman Modal;3. Pandangan dan Pendapat Fraksi-fraksi OPR RI atas

Keterangan/Penjelasan Pemerintah terhadap RUUtentang Penanaman Modal; dan

4. Penutup.

I. PEMERINTAH:- Menteri Perdagangan Republik Indonesia beserta

jajarannya.

II. ANGGOTA PANJA KOMISI VI DPR RI43 dari 51 orang Anggota.1. F-PG = 9 dari 12 Orang anggota2. F-POIP = 7 dari 9 Orang anggota3. F-PPP = 5 dari 6 Orang anggota4. F-PO = 6 dari 6 Orang anggota5. F-PAN = 5 dar; 5 Orang anggota6. F-KB = 4 dari 4 Orang anggota7. F-PKS = 2 dari 4 Orang anggota8. F-BPD = 2 dar; 2 Orang anggota9. F-PBR = dari 1 Orang anggota

10. F-POS = 2 dari 2 Orang anggota

2

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

PIMPINAN PANJA RUU TENTANG PENANAMAN MODAL1. Prof. Dr. Didik J. Rachbini2. Dr. Ir. H. Lili Asdjudiredja, SE, PhD.3. H. Dudhie Makmun Murod, MBA.4. Drs. H. Anwar Sanusi, SH, MM.5. lr. H. Agus Hermanto, MM.

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)6. Rambe Kamarulzaman, MSc.7. Dr. H.M. Azwir Dainyara, MBA.8. H. Marzuki Achmad, SH.9. Nusron Wahid, SS.

10. Adi Putra Darmawan Tahir11. Dra. Chairunnissa, MA.12. Muhidin M. Said, SE, MBA.13. Ir. Hamzah Sangadji

FFRAKSI PARTAI DEMOKRASIINDONESIA PERJUANGAN (F-PDIP)14. H. Irmadi Lubis15. Aria Bima16. Iman Soersono17. Ir. Hasto Kristiyanto, MM.18. H. Suwignyo, BA.19. Ni Gusti Ayu Eka Sukma Dewi20. Herman Hery

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)21. H. Efiyardi Asda22. Hj. Sundari Fitriyana, Sag.23. Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi24. Drs. H. Sa'adun Syibromalisi

FRAKSI PARTI DEMOKRAT (F-PD)25. Ir. H.M. Yusuf Perdamean, Nst.26. Dr. Ir. Atte Sugandi, MM.27. Ir. H. Azam Azman Natawijana28. I Wayan Gunastra29. drh. Jhonny Allen Marbun, MM.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)30. Nasril Bahar, SE.31. ZulkifJi Hasan, SE, MM.32. Ir. Cecep Rukmana, MM.33. Dra. Mardiana Indraswati

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA (F-KB)34. H.A. Syafrin Romas, Arch, MBA.35. Ir. A. Helmi Faishal Zaini36. Prof. Drs. H. Cecep Syarifuddin37. Choirul Sholeh Rasyid, SE.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)38. H. Refrizal39. H.A. Najiyulloh

FRAKSI BINTANG PELOPOR DEMOKRASI (F-BPD)40. Muhammad Tonas, SE.41. Drs. Idealisman Dachi

FRAKSI PARTAI BINTANG REFORMASI (F-PBR)

FRAKSI PARTAI DAMAI SEJAHTERA (F-PDS)42. Constant M. Ponggawa, SH, LLM.43. Carol Daniel Kadang, SE, MM.

3

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

KETUA RAPAT (PROF. DR. DIDIK J. RACHBINIIF.PAN) :Bismillahirahmanirrahim,Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua,Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan RepublikIndonesia Masa Sidang IV Tahun Sidang 2005-2006.

Anggota Dewan Komisi VI DPR RI yang terhormat;Menteri Perdagangan yang kami hormati dan jajarannya;Para Ahli, Kepala BKPM dan seluruh hadirin yang berbahagia;Menurut laporan Sekretariat Komisi VI DPR RI, Raker Komisi VI DPR RI ini

telah dihadiri oleh 28 orang anggota plus yang ijin 2 orang jadi 30 orang anggota,sehingga sesuai pasal 99 ayat (1) Tata tertib Dewan tentang Kourum telah telahterpenuhi, maka dengan ini kami membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR RIdengan membaca IIBismillahirrahmanirrahim", dan saya nyatakan terbukauntuk umum.

Bapakllbu dan para hadirin yang terhormat;Pada malam ini pertama kali kita memulai langkah pertama untuk

membahas Rancangan Undang-undang Penanaman Modal yang saya pandangdan kita pandang semua historical, strategis dan sangat penting. Proses politiksudah dilakukan dari Surat Presiden Nomor 30-Pres/3/2006 tanggal 21 Maret2006 yang lalu, perihal Rancangan tentang Penanaman Modal, bahkanbeberapa bulan sebelumnya sempat tarik menarik dan cukup lama prosesnyadana ada dalam kutip mengancam akan diambil alih oleh untuk diambil alih olehDPR untuk menjadi Hak Inisiatif tapi akhirnya karena dipandang ini sebagaikebijakan penting oleh Presiden, maka Presiden menyampaikan surat kepadaDPR untuk dilakukan dibahas.

Berikutnya dalam Rapat Badan Musyawarah DPR Ri tanggal 9 Mei 2006diputuskan bahwa Komisi VI DPR RI diberi tugas diberi amanah yang cukupberat dan penting dan Pemerintah diwakili oleh Menteri Perdagangan. Nah tetapikami ingin sampaikan kepada Menteri Perdagangan dan jajarannya ini adaaspirasi yang cukup kuat untuk bersama-sama Menteri Perdagangan, MenteriPerindustrian dan Kepala BKPM dan dalam lobby yang saya minta ijin dalamrapat intern dan sudah saya sampaikan kepada Menteri Perdagangan tetapi inimenjadi catatan yang sangat penting harus dilihat nanti. Kemudian sesuaidengan Peraturan Tata Tertib Pasal 137 pembicaraan tingkat I atau pandangandan pendapat fraksi-fraksi DPR atas keterangan Pemerintah atau PenjelasanPemerintah terhadap RUU tentang Penanaman Modal, karena Itu Raker pertamakali ini penting untuk membahas RUU yang diusulkan oleh Pemerintah.

Bapakllbu dan saudara-saudara sekalian;Saya ingin menginformasikan dan juga kepada publik dan media kami juga

sudah menyampaikan bahwa Komisi VI bahwa juga akan mengadakan RDPatau RDPU tentang RUU ini dengan Pakar, Perguruan Tinggi, KADIN, PelakuUsaha, Gubernur, Bupati, DPRD dan seterusnya meskipun di dalam rapat inisudah ada ahli-ahli seperti Prof. Erman dan Dr. Mahi dan kawan-kawan dan sayakira sudah memulai terlibat dalam proses ini. Kemudian Komisi VI juga akanmelakukan kunjungan ke daerah sebagai satu proses yang juga dilakukan disini,kemudian berikutnya akan melakukan kunjungan ke luar negeri untukmembandingkan tetapi kunjungan luar negeri sangat sensitif dipublik tapi iniharus dilakukan saya juga selalu menyampaikan kepada media untuk ini tidakdipersoalkan.

Kemudian saya sampaikan lagi khusus dalam rapat ini bahwa pandangan-pandangan fraksi dalam rapat intern kemungkinan juga nanti askan muncultentang keikutsertaan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan menteri

4

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

Perindusterian walaupun itu yudisdik disana tapi aspirasi ini diharapkan bisasampai kepada menteri perdagangan dan pemerintah.

Saya kira hal penting sebelum saya mengakhiri dan memberikankesempatan kepada Menteri Perdagangan untuk menyampaikan Undang-undang ini kritis untuk 3 hal yang pertama adalah substansi tentu saja ada 55kepala dan 10 fraksi besar, menengah dan kecil didalam ruangan ini akan punyapandangan yang berbeda-beda sesuai dengan pengetahuan, pengalaman,ideology dan seterusnya saya kira ini bisa didiskusikan.

Yang kedua adalah politik aspirasi-aspirasi yang berkembang sebelum inidimulai sudah muncul termasuk aspirasi untuk secara kolektif bersama-sama.

Kemudian yang ketiga yang kritis adalah waktu kalau kita menghasilkandalam waktu yang sangat lama, maka konviden atau kepercayaan kepadaekonomi indonesia bahwa parlemen bahwa pemerintah/eksekutif tidak mampumembikin Undang-undang atau legislasi yang cepat dan bagus nanti akan timbulapa yang disebut legislatif value, ada goverment value karena tidak bisa bikinkebijakan, ada Legislatif value karena tidak mampu membikin undang-undangsebagai instrument ekonomi itulah kira-kira pandangan yang berkembang dikomisi yang sebenarnya saya pandang cukup dinamis dari perkembangansebelumnya dan kita harapkan pada kesempatan ini Bapak/ibusekalian kita persilahkan menteri perdagangan dan kemudian nanti pandanganfraksi dan pandangan fraksi kita harapkan paling lama 10 menit karena kalau 10menit kali 10 fraksi sudah 100 menit dan kita pada malam ini hanya inginmenyampaikan pandangan saja. Untuk itu kami harapkan menteri perdaganganuntuk menyampaikan, penjelasannya di dalam forum ini.

Kami persilakan.

PEMERINTAH/MENTERI PERDAGANGAN RI (MARl ELKA PANGESTU):Terima kasih.Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuaKetua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi VI DPR RI yang terhormat;Pertama-tama perkenan kami menyampaikan penghargaan dan ucapan

terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikanketerangan pemerintah mengenai Rancangan Undang-undang tentangPenanaman Modal, kami menganggap penting pertemuan ini sebagaimomentum yang baik bagi pemerintah menyampaikan RUU penanaman modalsebagai bagian dari upaya-upaya bersama kita untuk memicu peningkatan dankeberlanjutan penanaman modal di negeri kita.

Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat;Kami akan menjelaskan secara singkat dan ringkas latar belakang, tujuan

dan substansi dari RUU Penanaman Modal yang telah disampaikan pada bulanMaret yang lalu dari segi dari latar belakang mungkin tadi juga sudah disebutoleh Bapak Ketua, Bapak Prof. Dr. Didik Rachbini bahwa tujuan utama danmengapa kita mementingkan RUU Penanaman Modal adalah bagaimana kitaRevitalisasi Penanaman Modal karena tentunya berbagai hal yang menjadi latarbelakang terutama delapan tahun terakhir ini kita mengalami krisis kemudianterjadi penurunan dari nilai dan jumlah penanaman modal dan pada saatbersamaan kita mengalami persaingan dari beberapa negara yang beradadisekitar kita dan untuk bisa maju kedepan dalam Pembangunan perekonomiankita mencapai pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan maupunmengoptimalkan sumber daya alam yang ada di Indonesia dan menghadapiperubahan-perubahan struktural dari perekonomian kita akan sangat pentinguntuk kita merevitalisasi penanaman modal adalah tujuan utama dari RUU iniadalah kepastian hukum dan kejelasan mengenai penanaman modal yangselama ini bilamana kita mengevaluasi berbagai macam ranking yang dilakukan

5

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

membandingkan rezim kebijakan investasi antara negara masalah kepastianhukum dan konsistensi dari kebijakan itu muncul sebagai permasalahnya yangdihadapi oleh para investor jika melihat Indonesia, maka kita perlu menciptakankembali kepastian hukum dan kejelasan kebijakan mengenai Penanaman Modalsehingga tercipta iklim usaha yang kondusif dengan selalu tentunyamengedepankan kepentingan nasional seperti yang tertera di Bab II peningkatanpenanaman modal diharapkan akan menyumbang kepada pertumbuhanekonomi nasional menciptkan lapangan pekerjaan meningkatkan kemampuandaya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas teknologi nasionaldan meningkatkan sejahtera masyarakat indonesia.

RUU ini disusun dalam kurun waktu yang sebetulnya cukup lama dalam artisebelum pemerintah yang sekarang adapun sudah ada draft-draft RUUPenanaman Modal, mungkin prosesnya itu mulai ditahun 1995 dimana sudahada inisiatif untuk menyatukan Undang-undang penanaman Modal Asing danPenanaman Modal Dalam Negeri, namun baru setelah pemerintah baru mulaibekerja di tahun oktober 2004 kita memulai memproses yang baru untukmenyusun RUU ini dan didalam proses itu tentunya kita melakukan konsultasiInterdep dan semua stake holder yang terkait apakah itu dunia usahaakademisi, praktisi hukum dan lain sebagainya sehingga ini sudah memasukanbanyak unsur dan ada kesepakatan bahwa ini adalah RUU yang menggarisbawahi beberapa azas yang merupakan azas atau principle dari kebijakaninvestasi yang bisa bersaing dengan negara-negara lain dan yang progresif danmengikuti perubahan zaman, dimana azas yang kita garis bawahi didalam RUUini adalah Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan azas kepastianhukum, keterbukaan, akuntabilitas dan perlakuan yang sama dan tidakmembedakan asal negara. Ini kalau dalam bahasa hukumnya adalah Nationaltradement . Dan juga yang ingin kami garis bawahi sebelum kami menjelaskansubstansi utama dari RUU ini adalah bahwa RUU ini adalah bahwa RUUpenanaman modal adalah bagian dari paket dia tidak bisa dilihat atau dinilaiberdiri sendiri untuk benar-benar mencapai tujuan yang tadi kami sudahsampaikan yaitu Revitalisasi dari Penanaman Modal.

RUU Penanaman Modal merupakan bagian dari paket kebijakan perbaikaniklim investasi yang sudah dijabarkan oleh pemerintah dalam suatu inpres Nomor3 dimana dari tujuan paket tersebut adalah kepastian hukum, transparansi dankejelasan mengikuti perkembangan zaman dan memasukan unsur-unsurkebijakan yang diperoleh di negara-negara lain dari berbagai macam aspekbukan saja dari Rancangan Undang-Undang Tentang Penanaman ModalPenanaman Modal karena banyak perkembangan yang harus di akomodirdidalam perkembangan Indonesia terutama dalam 10 tahun terakhir ada otonomidaerah, ada Undang-undang lama yang sudah tidak konsisten maupunperaturan-peraturan yang muncul yang sudah tidak konsisten dengan Undang-undang yang lama, sehingga Paket Kebijakan perbaikan iklim investasi InpresNo. 3 itu terdiri dari 3 bagian utama dimana ada 1 bagian umum yang dimanaRancangan Undang-Undang Tentang Penanaman Modal berdiri dan disini kitaharus melihatnya juga sebagai Rancangan Undang-Undang TentangPenanaman Modal yang menggarisbawahi prinsip-prinsip dasar dari KebijakanPenanaman Modal dan berbagai peraturan pelaksana yang akan keluar padasaat Undang-undang Penanaman Modal itu disahkan jadi sudah mempunyaiRencana sudah juga mulai menyiapkan Peraturan-peraturan pelaksana.Rencana kami adalah begitu Undang-Undang ini disahkan peraturanpelaksananya pun sudah selesai kami tidak ingin ada suatu Undang-UndangPenanaman Modal yang sudah ditunggu begitu lama dan juga kita harapkan bisamemperbaiki iklim investasi itu harus menunggu lagi sebelum bisadiimplementasi karena menunggu peraturan pelaksana.

Bagian Kedua dari Paket Kebijakan iklim investasi tentunya adalahKepabeanan, Perpajakan dan Ketenagaankerjaan yang juga terutama Pajak danBea Cukai sedang juga dibahas di Pansus untuk bisa juga memperbaiki iklim

6

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

investasi dan di inpres Nomor 3 tahun 1970 ada juga paket kebijakanpemberdayaan usaha, kecil dan menengah dan Koperasi. Jadi yang ingin kamigaris bawahi adalah Rancangan Undang-Undang Tentang Penanaman ModalPenanaman Modal harus dilihat sebagai bagian dari Paket ini, kami sekarangakan masuk untuk menjelaskan secara ringkas substansi dari RancanganUndang-Undang Tentang Penanaman Modal Penanaman Modal pertama, di BabIII mengenai Kebijakan Dasar dari Penanaman Modal dimana disini ditegaskanmenjamin Kepastian Hukum dan Kepastian berusaha, PenyelenggaraanPenanaman Modal oleh Pemerintah daerah sesuai kewenangannya inipenegasan dari Otonomi Daerah, adanya seKtor tertentu dimana PenanamanModal harus mematuhi Undang-undang sektoral. Jadi ada beberapa sektor yangakan berpegang kepada Undang-undang sektoral untuk bagian-bagian tertentutidak kepada Undang-undang ini. Sedangkan mengenai perlakuan terhadapPenanaman Modal (Penanaman Modal) disini ada beberapa pasal yang bolehdikatakan Progresif dan mengikuti perkembangan yang ada dan juga mengikutiapa yang ada di Undang-undang ataupun peraturan Kebijakan Investasi diNegara lain.

Pertama definisi perluasan Modal bukan saja Penanaman Modal Equitastetapi juga portofolio dan HAKI dan lain sebagainya.

Kedua, perlakukan sama antara penanaman Modal domestik dan asing dantidak membedakan antara asal modal asing.

Ketiga, garansi terhadap nasionalisasi dan dipatriasi keuntungan sebetulnyaasas I pasal inipun ada di dalam Undang-undang Penanaman Modal Asing yanglalu yang tahun 1967 dan repatriasi dari keuntungan itu merupakan bagian daridevisa bebas yang dianut oleh Indonesia, terakhir adalah kejelasan prosedur jikaada sengketa antara Pemerintah dengan Penanam Modal dari segi kepastianhukum sangat diinginkan dan dipentingkan oleh Investor. Yang kami ingin jugamenjelaskan untuk bisa mengerti perlakuan sama domestik dan asing dengantidak membedakan antara asal Modal asing yang merupakan boleh dikatakanprinsip baru dalam Kebijakan Penanaman Modal di Indonesia walaupunsebetulnya dari segi pelaksanaan kita tidak melakukan diskriminasi seperti yangterjadi, tidak pernah melakukan diskriminasi tetapi untuk menegakan ini didalamsecara hukum akan memperkuat dan memberikan keamanan kepada investortetapi perlakuan yang sama harus dimengerti sebagai perlakukan sama setelahperusahaaan asing tersebut di ijinkan masuk ke Indonesia dan istilahnya pushstabili national setelah dia masuk dia diberi perlakukan yang sama denganpenanaman modal dalam negeri. Karena tidak semua bidang usaha atau jenisusaha terbuka bagi penanaman modal asing ada yang tertutup ada yang terbukadengan syarat. Dan itu muncul di BAS VII sebagai daftar bidang usaha yangtertutup dan terbuka dengan bersyaratan disinilah untuk kepentingan nasional.Tentunya dan semua negara melakukan hala tersebut akan ada sektor yangatau bidang usaha yang ditutup untuk swasta secara menyeluruh ataupun untukPenanaman Modal asing secara spesifik. Dan disini pentingnya didalammengklasifikasi daftar bidang usaha yang tertutup atau terbuka denganbersyaratan kita perlu kejelasan atau menggunakan klasifikasi standar untukmendefinisikan sektor mana saja yang terbuka dengan persyaratan ataupuntertutup disini akan digunakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI)dan ISIC sebagai standar. Penentuan dan proses untuk mementukan daftarBidang usaha yang tertutup atau terbuka dengan persyaratan akan diatur olehPerpres dengan kriteria dan pertimbangan pertimbangan kepentingan nasionalseperti yang dicantumkan dalam Undang-undang ini yaitu kesehatan, moral,kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional dankepentingan nasional lainnya, misalnya pemberdayaan UMKM. Daftar akanterbatas dan berkaitan dengan justifikasi yang jelas berdasarkan kepentingannasional.

7

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

Mengenai ketenagakerjaan kita menyampaikan di dalam Undang-undangbahwa tentunya kita mengutamakan tenagakerja warga Indonesia tetapitentunya perusahaan-perusahaan asing maupun dalam negeri dapatmenggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahliantertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Kemudian mengenai fasilitas dari penanaman Modal bentuk insentif yangdapat diberikan adalah fasilitas fiskal dan atau Kemudahan pelayanan dibidanglain seperti Hak atas tanah, perijinan impor, perijinan Penggunaan tenaga kerjaasing itu yang diberikan sebagai contoh. Dan sektor mana yang berhakmendapat fasilitas itu adalah sektor berperioritas tinggi dalam skala nasionaltetapi penentuan dari sektor dan bentuk insentif itu akan diatur diperaturanpelaksana. Sedangkan antara lain selain kepastian hukum dan mengunakanasas-asas yang sesuai dengan kebijakan Penanaman Modal yang baik dan bisabersaing dengan negara lain, tentunya tujuan lain dari Undang-undang ini adalahBagaimana pengesahan dan perijinan perusahaan yang selama ini juga banyakdikeluhkan oleh para investor yang tidak jelas dan lama prosedurnya dan lainsebagainya juga kita bisa perbaiki, sehingga ada beberapa pasal yang berkaitandengan penyederhanaan proses Penanaman Modal dan bagaimanamewujudkan yang kita sebut sebagai pelayanan terpadu, pada dasarnya tatacara untuk penanaman modal akan dimulai dengan pengesahan dari pendirianbadan usaha, kemudian setelah itu wajib untuk memperoleh ijin sesuai denganperaturan perundang-undangan yang ada dan sesuai peraturan yang ada masihada beberapa ijin yang harus diproses dipusat, tetapi sisanya yang bisa diurusdidaerah akan dilakukan didaerah sesuai dengan otonomi daerah dan yang kitamasukan secara spesifik dalam Undang-undang ini adalah konsep pelayananterpadu dimana tentunya target pemerintah untuk mengurangi jumlah hari untukmelakukan proses Penanaman Modal yang pada saat ini mungkin sekitar 80 -90 hari dari 150 hari sebetulnya sudah mulai turun akan kita upayakan untukturun target kita adalah 30 hari, maka itu konsep pelayanan terpadu sangatpenting untuk diwujudkan secara peraturan dan tentunya diimplementasi baik diPusat maupun di daerah. Dan pelayanan terpadu itu untuk bertujuan untukmembantu investor untuk memperoleh fasilitas dan tentunya kemudahanpelayanan serta informasi mengenai penanaman modal. Tata Cara pelayananterpadu juga akan diatur lebih lanjut oleh peraturan Presiden.

Terakhir adalah bagaimana Kita melakukan koordinasi dan pelaksanaan dariKebijakan penanaman modal, pemerintah mengkoordinasikan kebijakan ditingkatmenteri dan disini yang disampaikan dalam Undang-undang adalah Menteri yangmengkoordinasikan bidang perekonomian, sedangkan melaksanakan dalammelaksanakan dan Ketentuan Undang-undang ini dapat dibentuk LembagaPemerintah non Departemen Bidang Penanaman Modal dengan KeputusanPresiden dan LPND ini yang akan bertindak sebagai promotor dan fasilitatoruntuk investasi dan mengimplementasi berbagai hal yang berkaitan denganpromosi dan fasilitasi daripada investasi termasuk memberi informasi yang jelasmelakukan pemetaan daripada investasi dan melakukan promosi danpendekatan pro aktif kepada investor-investor yang ada. Jadi ini adalah sayatidak menjelaskan pasal tentunya kami menjelaskan garis besar daripadasubstansi utama daripada Rancangan Undang-Undang Tentang PenanamanModal bagian terakhir dari Penjelasan kami, karni hanya ingin menyampaikanbahwa ada beberapa peraturan pelaksana yang berkaitan dengan Undang-undang Penanaman Modal yang sekarangpun sudah mulai disiapkan dan palinglambat akan diselesaikan pada saat Undang-undang ini disahkan.

Yang pertama kerangka insentif fiskal disini ada yang namanya PP 148yang berkaitan dengan excelery the debebridetion dengan akseleri (track 779)dan PP 147 untuk daerah tertinggal yang sebetulnya sudah ada dari tahun 2000tetapi peraturan pelaksananya sehingga jelas sektor mana atau daereah manayang memperoleh fasilitas itu belum terbit nah ini yang sedang disusun olehDepartemen Keuangan bersama-sama dengan Departemen terkait dan apa

8

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

yang menjadi fiskal insentif seperti tercermin di PP148 dan PP 147 juga sudahdimasukan didalam revisi Rancangan Undang-Undang Tentang PenanamanModal Pajak yang sedang dibahas di Pansus pada saat ini. Peraturan pelaksanayang lain yang berkaitan dengan dengan Undang-undang Penanaman Modaladalah Perpres Tata Cara Penanaman Modal prosedurnya seperti apa step-stepnya seperti apa dan pembagian wewenang antara Pusat dan Daerah sepertiapa.

Kedua Perpres yang tertutup dan terbuka dengan bersyaratan, ketigaPerpres mengenai Pelayanan Terpadu nah ini semua yang juga sedangdisiapkan secara yang bersamaan dengan persiapan Penanaman Modal dankami mempunyai target untuk menyelesaikan pada saat yang bersamaanUndang-undang ini disahkan.

Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota DPR RI yang terhormat;Demikian keterangan kami, selaku wakil Pemerintah atas penyampaian

Rancangan Undang-Undang tentang Penanaman Modal untuk mendapakantanggapan dari Dewan yang terhormat semoga Tuhan Yang Maha Esasenantiasa memberi petunjuk kepada kita semua untuk dapat menghasilkanUndang-undang Penanaman Modal yang mampu menjadi salah satu alat untukmeningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Atas kerjasama yangbaik selama ini antara Dewan yang terhormat dan pemerintah kamimenyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :Terima kasih kepada Menteri Perdagangan yang telah menyampaikan

Keterangan penjelasan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-UndangTentang Penanaman Modal tentang Penanaman Modal, ringkas tapi kunci-kuncikata revitalisasi, asas terbuka, transparan, non diskriminasi, pelayanan terpadu,insentif fiskal, perijinan ringkas dan seterusnya adalah yang disampaikan dankemudian nanti mendapat tanggapan dari fraksi kami mohon kesediaan fraksiuntuk memberikan tanggapan atau pandangan, pendapat fraksi secara ringkasakan kita mulai Fraksi Partai Golongan Karya yang akan dibacakan oleh YangTerhormat H. Muhidin Said, MBA.

Kami persiJakan

F-PG (MUHIDIN M. SAID, SE, MBA) :

Pendapat Fraksi Golongan Karya DPR RIterhadap

Rancangan Undang-Undang Tentang Penanaman Modal

Disampaikan oleh : Muhidin M. Said, SE, MBA. Anggota DPR RI No.A-528

Assalaamualaikurn Warahmatullaahi WabarakaatuhSejahtera untuk kita semua,Yang terhormat Sauldara Pirnpinan Komisi VI DPR RI;Saudari Menteri Perdagangan beserta jajarannya, danWakil-wakil Pemerintah yang hadir pada malam ini;Para Anggota DPR RI Komisi VI DPR RI; danHadirin yang saya muliakan;Pertama-tama, izinkanlah kami mengajak kita sekalian, untuk senantiasa

mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberiIimpahan Rahmat. ridho dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisaberkumpul pada hari yang berbahagia ini, dalam Rapat Kerja yang mulia ini,untuk mendengarkan pengantar musyawarah sebagai pendapat awal fraksi--fraksi, dalam rangka pembahasan atas Rancangan Undang-Undang PenanamanModal.

9

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat (1) UU NO.1 Tahun 2004 tentangPembentukan Perundang-undangan dan ketentuan PasaL 5, Peraturan PresidenNo. 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan ProgramLegislasi Nasional. Setiap Rancangan Undang-undang yang dibahas DPR harusmasuk dalam program legislasi Nasional, atas ketentuan tersebut berdasarkanKeputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02F/DPRRI/2/2005-2006 tentang program legislasi nasional Rancangan undang-undangperioritas tahun 2006. Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal telahMasuk dari bagian Prolegnas Rancangan Undang-Undang yang harus dibahasdan diselesaikan pada tahun 2006. Berdasarkan Ketentuan Peraturan PresidenNomor 68 Tahun 2005 tentang Tata cara penyusunan dan pembuatanRancangan perundang-undangan setiap Rancangan Undang-Undang yangdisusun dan disiapkan Pemerintah harus melakukan Pembahasan antarDepartemen dan harmonisasi, konsepsi sehingga berdasarkan RancanganUndang-Undang ini tidak bertentangan dengan Rancangan Undang-Undang danUndang-Undang sehingga keberadaan Rancangan Undang-Undang ini tidakbertentangan dengan dengan Undang-Undang lainnya.

Fraksi Partai Golongan Karya memberikan apresiasi dan penghargaanPemerintah karena telah melalui proses pembahasan tersebut dengan demikiansecara prosedural DPR tidak mempunyai alasan untuk tidak menjalankan tugaskonstitusinya dalam membahas Rancangan Undang-Undang tentangPenanaman Modal.

Hadirin yang berbahagia dan Sidang yang terhormat;Mengawali pandangan Fraksi Partai Golkar, izinkanlah kami menyambut

gembira dan penuh antusias karena kehadiran RUU Penanaman Modal. Hal inikarena, pertama, sudah cukup lama UU PMA dan PMDN tidak mengalamiperubahan. Padahal, lingkungan usaha dan investasi di Indonesia dan duniasudah sangat berubah yang tidak mung kin sama dengan situasi pada awal1970-an. Perubahan dan perkembangan sekarang ini sudah tidak mungkin lagimampu diantisipasi dengan UU yang lama. Kedua, momentum kehadiran RUUpenanaman modal sekarang ini sangat tepat. Hal ini karena, hingga sekarangtrend penanaman modal di Indonesia masih sangat lemah. Perkembangannyasangat lambat, bahkan nilai investasinya belum bisa pulih menyamai investasiinvestasi masa krisis. Dari Segi persetujuan investasi yang ditanamkanumpamanya, baik PMA maupun PMDN, hingga sekarang masih sekitar 50persen di bawah angka sebelum krisis. Masalah makin memprihatinkan apabilamelihat angka realisasi investasi. Hingga sekarang, realisasi investasi hanyasekitar 40 persen dibandingkan nilai persetujuannya. Hal ini menandakan bahwaproblem investasi membutuhkan terobosan kebijakan yang lebih strategis danmendasar. Dan salah satu terobosan tersebut adalah keharusan untukmelakukan revisi terhadap UU investasi yang lama.

Hadirin yang berbahagia dan Sidang yang terhormat;Kehadiran modal dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa sangatlah

penting Potensi kekayaan alam kita yang melimpah, tidak mungkindidayagunakan atau bermanfaat bagi rakyat bila tanpa dikelola dan diolah secaraoptimal. Dan di dalam proses pengolahan tersebut jelas membutuhkan Modalyang tidak sedikit.

Masalahnya, modal adalah sesuatu yang langka bagi negara-negaraberkembang, seperti Indonesia. Tidak semua orang memilikinya. Padahalkebultuhan modal sangat mendesak guna menggerakkan roda perekonomian.Apalagi pada saat kita sedang melakukan recovery dari krisis ekonomi. Padamasa inilah kita dituntut untuk segera melakukan pemulihan ekonomi. Untuk itu,tidak ada jalan lain kecuali melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi. Danagar pertumbuhan ekonomi menjadi berkelanjutan, aspek penting yang harusdilakukan adalah mendorong percepatan penanaman modal.

10

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

Sayangnya, hanya mengandalkan potensi alam kita yang kaya, ternyatatidak cukup menjadi daya tarik investasi. Masih dibutuhkan upaya-upaya lain,agar negeri kita menjadi atraktif dalam hal penanaman modal. Dan salah satuupaya terpenting itu adalah membenahi regulasi dan kelembagaan. Dalamkonteks inilah, Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal menjadi sangatstrategis dalam rangka pembenahan regulasi dan kelembagaan.

Hadirin yang berbahagia dan Sidang yang terhormat;kehadiran Rancangan Undang-Undang tentang Penanaman ModalPenanaman modal apresiasi dengan sangat baik. Di dalam RUU tersebut

terdapat beberapa kemajuan penting.Pertama, dirumuskannya dirumuskannya kebijakan dasar Penanaman

Modal dimana terdapat prinsip-prinsip penting yaitu perlakukan atau kesempatanyang sama bagi pemodal asing dalam negeri maupun memodal asing luarnegeri. Prinsip jaminan kepastian hukum dan berusaha di Indonesia serta prinsipserta prinsip keterbukaan keterbukaan dan akuntabilitas. Penegasan prinsip-prinsip ini sangat penting agar supaya para investor merasa nyaman clan amantatkala menanamkan modalnya di Indonesia. Masalah ini kemudian dipertegasdengan jaminan tidak akan ada tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hakkepemilikan kecuali dengan undang-undang. Tanpa adanya penegasan masalahini, kami kira investor dapat meragukan tekad kita untuk menarik investasi.

Kemajuan kedua adalah ditegaskannya sikap pemerintah untuk memberikanfasilitas fiskal dan kemudahan pelayanan. Masalah ini sangat kamiApresiasi mengingat dua hal inilah yang nantinya akan menjadi faktorkeunggulan kompetitif suatu negara dalam perlombaan menarik investasi.Sudah cukup banyak negara yang menggarap masalah ini dengan sangat seriusdan ternyata mernang terbukti mampu menarik investasi jauh lebih banyakdibandingkan negara yang kurang mampu melakukannya. Oleh karena itu, kamisangat menghargai apabila di dalam RUU Penanaman Modal terdapat landasanhukum yang kuat bagi segala upaya pemberian fasilitas fiskal dan pelayanan.

Di luar kedua masalah tersebut, tentu saja masih banyak hal-hal pentinglainnya yang patut kita apresiasi dalam Rancangan Undang-Undang tentangPenanaman Modal. Namun, itu semua akan kita diskusikan lebih lanjut dalampembahasan RUU ini.

Hadirin yang berbahagia dan Sidang yang terhormat;Pengalaman selama ini memberi pelajaran bahwa masalah penting dalam

menggirahkan investasi adalah pentingnya menjaga semangat untuk memberikemudahan bagi investasi, baik asing maupun domestik. Semangat tersebutseharusnya tetap tercerrnin dalam Rancangan Undang-Undang PenanamanModal sekarang ini. Oleh karena itu, kami ingin menekankan pentingnyamengelaborasi masalah ini lebih luas dan mendalam. Beberapa hal penting yangperlu mendapat tekanan adalah sebagai berikut:

Pertama, pentingnya memberi kejelasan insentif yang akan diberikan.Kejelasan ini seharusnya sudah terumuskan dalam batang tubuh RUU

Penanaman Modal. Hal ini agar supaya, investor memperoleh jaminan dasarpokok-pokok insentif yang berhak mereka nikmati tatkala menanamkanmodalnya di Indonesia.

Kedua, insentif seharusnya lebih banyak diberikan kepada pusat-pusatpertumbuhan ekonomi yang ada di luar Jawa. Daerah tersebut selama iniumumnya kurang menikmati infrastruktur ekonomi yang bagus dibandingkan dipulau Jawa. Oengan kendala ini, seharusnya investor memperoleh insentif bilamereka menanamkan modal di luar Jawa. Oi samping itu perlu membuat insentifterhadap sektor ekonomi yang masih terbelakang atau sektor membutuhkaninvestasi teknologi tinggi atau infrastrukturnya kurang mendukung. Bila investormemasuki bidang seperti ini, tentu membutuhkan modal yang lebih besar.Karena itu, insentif perlu diberikan agar mereka tertarik masuk ke sana. Oua

11

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

jenis insentif ini selayaknya mendapat perhatian serius karena akan berdampakpositif bagi upaya mengejar keseimbangan pertumbuhan regional dan sektoral.

Ketiga, investor sangat membutuhkan kepastian bidang-bidang yang tidakbisa dimasuki (negatif list). Kami menyadari, negatif list bisa berkembang sesuaidengan perkembangan politik, pertumbuhan ekonomi dan bisnis. Namun, hal-halmendasar dan prinsipil serta tidak mungkin berubah dalam tempo lama,seharusnya sudah terumuskan dalam Rancangan Undang-Undang PenanamanModal. Hal ini, sekali lagi, guna memberi kepastian iklim investasi dan menjagakepentingan nasional yang lebih luas.

Keempat, dalam rangka menarik uang pengusaha atau investor kita yang diparkir di luar negeri, kami memandang di dalam Rancangan Undang-UndangPenanaman Modal perlu dirumuskan suatu insentif tertentu agar dana tersebutkembali ditanamkan di dalam negeri. Insentif dapat berupa pemutihan modal,insentif pajak, atau insentif lainnya.

Kelima, dewasa ini ada gejala maraknya pengusaha asing dalam bentukusaha kecil dan menengah. Mereka bergerak memasuki sektor-sektor yangselama ini telah menjadi ladang pertumbuhan KUKM. Bila gejala ini terusberlangsung, niscaya akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Karenaitu kami mengusulkan perlu adanya persyaratan modal minimal bagi investorasing Hal ini diperlukan, guna melindungi investor kecil domestik kita daripersaingan yang kurang adil.

Keenam, dalam kerangka mendorong percepatan investasi, koordinasikebijakan penanaman modal sangatlah penting, Pengalaman selama inimemberi pelajaran bahwa koordinasi kebijakan antar instansi sangat sulitdilaksanakan, Hambatan birokrasi dan egoisme sektoral atau departemen teknisseringkali menjadi kendala. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar koordinasikebijakan penanaman modal dan implementasinya dikendalikan oleh menteriyang ditunjuk oleh Presiden. Dengan kewenangan yang kuat ini niscaya egoismesektoral dapat dihindarkan serta pelayanan satu atap dapat diimplementasikansecara optimal.

Ketujuh, rencana pemerintah untuk mempercepat prosedur penyelesaianperizinan cukup baik dan kami menyambutnya dengan antusias. Akan tetapi,seperti tercermin dalam pasal 13 ayat 4 Rancangan Undang-UndangPenanaman Modal, investor ternyata "wajib memperoleh izin sesuai denganperaturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan",Dengan rumusan ini, kami khawatir akan berdampak kontra produktif. Semangatuntuk memperpendek jalur birokrasi dan mempercepat prosedur perizinan malahberakibat semakin panjangnya rantai birokrasi yang harus dilalui oleh investor.Inilah yang tidak kita inginkan.

Kedelapan, Dengan tetap menjunjung tinggi asas kesamaan perlakuan,pemerintah seharusnya mempunyai mekanisme untuk mendorong investordomestik agar semakin bergairah dalam menanamkan modal di negeri sendiri.Dorongan ini sangat diperlukan agar supaya kita bisa mempersempit gap danmengejar keseimbangan kekuatan antara investor asing dan investor dalamnegeri. Hanya dengan keseimbangan inilah, suatu sistem perekonomian akanmenampakkan wajah keadilannya, Dengan kata lain, pertumbuhan danpemerataan pembangunan harus kita upayakan secara bersamaan.

Demikianlah pokok-pokok masalah yang seharusnya mendapat Perhatiandalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal.

Hadirin yang berbahagia dan Sidang yang terhormat;Menyadari pentingnya kehadiran Undang-undang yang mengatur

Penanaman Modal maka Fraksi Partai Golongan Karya dengan mengucapkanBismillahiraahmanirrahim menyataKan Setuju Rancangan Undang-Undangtentang Penanaman Modal dibahas, semoga Tuhan senantiasa memberikanperlindungan dan kekuatan kepada kita sehingga semua dapat menjalan tugas-tugas konstitusional dengan sebaik-baiknya, akhirnya kami berterima kasih

12

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

hingga yang tak terhingga kepada Fraksi POI Perjuangan, Fraksi PPP, FraksiPKB, Fraksi PAN, fraksi PKS, Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi, Fraksi BintangReformasi, Fraksi Partai Demokrat Fraksi PDS atas perhatiannya yang seriusterhadap persoalan ini. Demikian Pandangan Kami semoga Allah SWTmemberikan kekuatan iman kepada kita semua, dan mencurahkan rahmat danhidayatnya dalam menjalankan tugas dan fungsi kita masing-masing, sekianterima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 7 Juni 2006.

Pimpinan Fraksi Partai Golongan KaryaDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Drs. H. Darul SiskaWakil Ketua

Samsul Bahri, Msi.Wakil Sekretaris

KETUA RAPAT:Terima kasih.Cukup serius dan dan warna idelogis mulai agak kelihatan, silahkan

disampaikan kepada Menteri Perdagangan. Jangan grogi tidak boleh grogi.Baik saya terima kasih, berikutnya adalah Pendapat dari Fraksi PDIP yaitu

dibacakan oleh H. Suwignyo, BA.

F-PDIP (H. SUWIGNYO, BA):Tanggapan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

terhadapRancangan Undang-Undang tentang Penanaman Modal

Disampaikan oleh : H. Soewinyo, BA. Nomor Anggota: A-376.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Salam sejahtera bagi Kita semua.Om Swasti Astu,Merdeka I!!

Yang terhormat Saudara Ketua dan Para Wakil Ketua;Yang terhormat Saudara Anggota Pansus RUU tentang Penanaman Modal;Yang kami hormati Menteri Perdagangan selaku Wakil Pemerintah;Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga

Rapat Pansus RUU Penanaman Modal dapat dilaksanakan. Pembahasan RUUini ditengah-tengah momentum peringatan hari Kebangkitan Nasional dan HariKelahiran Pancasila. Suatu momentum politik untuk mewujudkan Indonesiayang merdeka dalam suatu phyliosophy gronslag, di atas mana negeri Indonesiadidirikan atas paham kebangsaan, internasionalisme atau peri kemanusiaan,mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yangberkebudayaan

Itulah momentum politik yang lahir sebagai buah dari kesadaran amanatpenderitaan rakyat. Itulah momentum politik yang hanya bermakna apabilaseluruh penyelenggara kekuasaan negara bersatu membangun kekuatannasional yang lebih menjamin terwujudnya kesejahteraan rakyat. Bukanlah suatukemustahilan mewujudkan bangsa ini memiliki kedaulatan ekonomo dalampolitik, dengan suatu kcunggulan daya saing untuk berkiprah di kancah kompetisiantar bangsa. Dalam konteks inilah pembahasan Rancangan Undang-UndangPenanaman Modal ini kami tempatkan.

13

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

Sidang yang terhormat;Fraksi PDI Perjuangan DPR RI berpendapat bahwa pembahasan RUU

Penanaman Modal ini sebagai bagian dari arsitektur strategik bangsa untukmenjadikan iklim investasi di Indonesia lebih menarik dari negara-negara lain.UU Penanaman Modal ini adalah bagian dari keharusan tatanan ekonomi suatubangsa. Pembahasan RUU tersebut harus didasari oleh adanya visi agar dapatme-leverage seluruh sumber daya nasional untuk berkompetisi dan menjadipemimpin di dalam dunia yang kita ketahui arah transformasinya. Syaratnya, kitaharus mampu melihat masa depan; mampu memperebutkan kepemimpinaninvestasi atas dasar sumber daya nasional; mampu mengetahui arahperkembangan teknologi dan alur konsentrasi kapital; dan mampu mengetahuiarah perkembangan industri berikut jalur migrasi terpendek sesuai denganproses transformasi industri.

Karena itulah, spirit yang kami sumbangkan di dalam pembahasan RUU iniadalah spirit untuk mendorong sebesar-besarnya seluruh potensi nasional agarberkembang dalam bentuk derasnya penanaman modal dan tingginyapenciptaan lapangan kerja. Dengan demikian fungsi legislasi DPR RI ini secarainternal untuk membuat aturan main yang berorientasi kepada terwujudnya rasanasionalisme, sosialisme perekonomian nasional sebagaimana diamanatkanPasal 33 UUD 1945, kepastian dan perlindungan hukum untuk memproteksikepentingan nasional, rasa keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan bagiseluruh lapisan masyarakat dalam perbaikan iklim investasi. Dan secaraeksternal untuk membangun kompetensi nasional dan kepemimpinan bangsa didalam aturan dunia yang selalu berubah.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat;Persaingan antar bangsa sering diterjemahkan dalam bentuk penguasaan

pasar. Regulasiregulasi global lebih sering tidak berpihak kepada negara-negaraberkembang. Bahkan menurut Profesional Galtung, kepemimpinan yangdimaksudkan sudah mengarah pada fundamentalisme pasar yang memaksakanpasar bebas. Siapa yang kuat secara kapital dan teknologilah yang menjadipemenang kompetisi. Disinilah kita harus berhati-hati agar seluruh desaininsentif penanaman modal bukan sebagai bagian dari fundamentalismepasar, namun sebagai skenario untuk mengintegrasikan sumber dayaekonomi nasional dalam merangkul kekuatan global. Oalam situasi sepertiini, Pemikiran Bung Kamo untuk melakukan samenbundeling van allenrevolutionaire krachten kiranya masih relevan. Karena itulah, pembahasan RUUini hendaknya juga disertai kajian terhadap negara-negara mana yang menjadiprioritas untuk samenbundeling tersebut.

Sidang yang terhormat;Rancangan Undang-Undang tentang Penanaman Modal ini dibahas bukan

dalam konteks menuruti apa kehendak para investor internasional semata;Oisinilah Fraksi POI perjuangan menempatkan RUU ini sebagi arsitekturstrategik untuk menumbuhkan kesadaran arah masa depan (sense of direction),kesadaran penemuan (sense of discovery) serta kesadaran nasib (sense ofaestin') terhadap masa depan bangsa.

Sidang yang terhormat;Sesuai dengan keterangan pemerintah, tujuan RUU penanaman modal ini

adalah untuk memberi kepastian hukum; kejelasan mengenai kebijakanpenanaman modal dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional;peningkatan jumlah dan kualitas investasi, yang menekankan pada integrasidengan kekuatan ekonomi lokal, kontribusi pada pertumbuhan ekonomi,peningkatan lapangan kerja, peningkatan ekspor dan penghasilan devisa. Kitabersama memahami bahwa pembangunan nasional tidak akan mungkin tanpaadanya akumulasi modal sedangkan penggunanaan modal ini harus diatur dan

14

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

dipergunakan untuk timbul kegiatan - kegiatan ekonomi yang produktif, efisiendan berdaya saing.

Pimpinan, Saudara Anggota Dewan dan Wakil Pemerintah yang kamihormati;Setelah mencermati isi terhadap RUU tentang Penanaman Modal, dan

setelah mempelajari dengan seksama RUU tersebut, dan mengacu kepadaketentuan atas UU No 10 tahun 2004 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan, Fraksi POI Perjuangan DPR RI menyampaikantanggapan sebagai berikut:

Pertama, Pembahasan RUU Penanaman Modal ini di tengah-tengah suatukompetisi dengan Vietnam, Malaysia, RRT maupun Thailand. Di Malaysiadikenal apa yang disebut the promotion of investment Act yang memberikaninsentif fiskal, berupa pembebasan PPh dalam batas tertentu dan jugamemberikan keringanan pajak investasi tahunan, meskipun Malaysia sudahdikategorikan sebagai negara utama tujuan investasi. Di Indonesia, selaininsentif fiskal tersebut, hendaknya kesenjangan antar wilayah dan keterbatasaninfrastruktur serta resiko-resiko penanaman modal terkait dengan rumitnyapersoalan tanah juga menjadi concern kebijakan pemerintah.

Kedua, Terhadap persoalan kelembagaan dalam RUU ini hendaknya diatursecara lebih detail, siapa dan bagaimana proses pertanggungawabankelembagaan terhadap laju investasi di Indonesia. Apa yang harus dilakukanagar pelayanan satu atap atau one stop service benar-benar powerfull di dalammemberikan fasilitas kemudahan, pelayanan kelembagaan dan advokasiterhadap investor? Dengan adanya pelayanan satu atap ini maka upayapemberian kemudahan perijinan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi calonpenananam modal. Fakta lain juga menunjukan besarnya hambatan birokrasiyang memperlama ijin investigasi. Sebagai gambaran berdasarkan penelitianBank Dunia Indonesia membutuhkan waktu selama 151 hari, jika usahanyaberada di Jakarta. Sedangkan di daerah lain membutukan waktu tambahansekitar 180 hari sehingga total waktu yang di butuhkan sebanyak 331 hari.Apalagi investasi ini di lakukan oleh warga negara asing, waktu yang dibutuhkanmenjadi lebih dari 331 hari. Hambatan birokrasi ini adalah beban ekonomi yangmenjadi penyebab utama merosotnya daya tarik investasi. Karena itulah FraksiPDI perjuangan mempertimbangan untuk memperkuat kewenangan BKPMsebagai badan yang bertanggungjawab langsung ke Presiden terhadappelaksanaan kebijakan investasi. Fraksi PDI perjuangan juga mencermatipentingnya pengaturan kelembagaan untuk mengatasi hambatan sektoral,termasuk memperjelas kewenangan perijinan antara pemerintah pusat dandaerah.

Ketiga, Oalam kontek ketenagakerjaan terutama pemutusan hubungan kerjaharus ada terobosan riil untuk implementasi UU No 13 tahun 2003 tentangketenagakerjaan. UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam rangkamenciptakan hubungan industrial yang dinamis dan berkeadilan, sekaligusmenyediakan mekanisme hukum terhadap penyelesaian perselisihan antarainvestor dengan tenaga kerja.

Keempat, persoalan infrastruktur di Indonesia sudah berada dalam titik nadiryang tidak cukup diatasi dengan insentif fiskal. Harus ada implementasi nyataatas infrastructure summit sebagai preconditioning efektivitas UU PenananamanModal ini. Berdasarkan data realisasi investasi BKPM nampak korelasi antarakondisi infrastruktur dengan realisasi investasi.

Kelima, terhadap ketentuan equal treatment yang tidak lagi membedakanPMA dan PMON serta asal negara, yang diikuti dengan hak untuk melakukantransfer dan repatriasi dengan bebas dalam valuta asing, Fraksi PDI perjuanganmeminta kehati-hatian agar hak ini tidak menjadi modus tranfer of pricing.Hendaknya hak repatriasi tersebut tidak menyuburkan modus investasi pola hit

15

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

and run, yang hanya mencari keuntungan jangka pendek atas volatilitas pasar.Khusus investasi atas pengelolaan sumber daya alam yang tidak terbarukan,harus diupayakan terjadinya pengembangan industri hilir dengan suatu paketkebijakan yang lebih menarik dibandingkan hak repatriasi. Oengan demikianuntuk jangka waktu tertentu yang disepakati, perputaran kapital atas investasidan hasil-hasil investasi khususnya atas sumber-sumber kekayaan alamIndonesia harus memperkuat struktur ekonomi Indonesia. Investasi harusmelahirkan multiplier investasi karena dukungan kebijakan investasi. Oisinilahtantangan terbesar RUU Penanaman Modal ini.

Saudara Pimpinan dan Anggota Oewan yang terhormat;Fraksi POI Perjuangan OPR RI mendukung sepenuhnya pembahasan RUU

Penanaman Modal tersebut. Namun melihat luasnya persoalan dan tingginyaharapan dunia usaha serta hasrat untuk membangun kekuatan produksi yangberdaya saing, dengan penuh kerendahan hati Fraksi POI Perjuanganmengusulkan kepada Pemerintah agar pembahasan RUU ini dapat dilakukandengan melibatkan Menteri Perindustrian dan Kepala BKPM sebagai satukesatuan wakil pemerintah dengan Menteri Perdagangan. Oengan demikianpembahasan RUU tersebut sekaligus menempatkan strategi industrialisasi, sertapemetaan kembali struktur ekonomi saat ini menuju pada struktur ekonomi yangbertumpu pada daya saing sumber daya nasional Indonesia.

Akhirnya dengan melihat kepentingan nasional dan besarnya harapanrakyat untukmendapatkan lapangan pekerjaan, Fraksi POI perjuangan OPR RIsetuju untuk melanjutkan pembahasan RUU tersebut ketingkat yang lebih tinggi.Hal ini kami tekankan agar ketentuan sebagaimana diatur di dalam UU No 10tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 danPasal6 dapat terpenuhi.

Oemikian tanggapan Fraksi POI Perjuangan OPR-RI, semoga pembahasanRUU Penanaman Modal ini akhirnya menjadi bagian dari solusi terhadappersoalan pokok investasi. Rakyat Indonesia menanti dengan penuh harapanterhadap lahirnya keputusan keputusan politik yang berorientasi pada upayamembangun kedaulatan dan kemandirian ekonomi Indonesia, dengan daya tarikyang semakin terintegrasi pada kekuatan-kekuatan ekonomi global. Fraksi POIperjuangan berharap agar UU Penanaman Modal ini nantinya memiliki andilbesar bagi konsolidasi kekuatan ekonomi nasional sebagai fondamen NegaraKesatuan Republik Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur yangberkeadilan sosial

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Merdeka I!!

Jakarta, 7 Juni 2006.

Fraksi Partai Oemokrasi Indonesia PerjuanganOewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Soekardjo HardjosoewirjoKetua Poksi VI

Ir. Hasto Kristiyanto, MM.Wakil Sekretaris

KETUA RAPAT :Terima kasih, tegas respek Bung Karno, tetapi hati-hati dalam

fundamentalis.Balk, yang berikutnya Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, kita ingin

dengarkan yang terhormat suara merdu Hajjah Sundari Fitriana, S.Ag.

16

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

F-PPP (Hj. SUNDARI FITRIYANA, S.Ag) :

Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan PembangunanDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

TerhadapRancangan Undang-Undang Tentang Penanaman Modal

Pada Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri PerdaganganRepublik Indonesia

Disampaikan oleh Juru Bicara F-PPP DPR RI : Hj. Sundari Fitriyana, S.AgAnggota DPR-RI Nomor : A-25.

Yang terhormat Pimpinan Rapat,Yang terhormat Saudara Menteri Perdagangan Republik Indonesia besertajajarannya;Yang terhormat rekan-rekan Anggota Komisi VI DPR RI; danHadirin yang berbahagia;Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT,

karena hanya berkat rahmat, hidayah, dan inayah-NYA kita dapat berkumpuldalam rangka menunaikan tugas konstitusional kita.

Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi MuhammadSAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhirjaman.

Pada kesempatan ini, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga inginmenyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap upaya Pemerintah yang telahberupaya menyusun RUU tentang Penanaman Modal dalam rangkameningkatkan kepastian hukum dibidang penanaman modal, meningkatkankuantitas dan kualitas investasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi,meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan ekspor dan daya saing nasionalyang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Saudara Pimpinan Rapat yang terhormat;Pada tanggal 21 Maret 2006, Presiden Republik Indonesia telah

mengirimkan surat kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia. Surat dengan Nomor R.30/Pres/3/2006 tersebut berisi penyampaianRUU Penanaman Modal dan penunjukan Menteri Perdagangan untuk mewakiliPemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Memperhatikan hal tersebut,Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpandangan bahwa dalam rangkapembahasan RUU tentang Penanaman Modal secara lebih komprehensif makamenteri-menteri terkait yang berhubungan dengan persoalan investasi danpenanaman modal perlu dilibatkan. Menteri Perindustrian dan Ketua BadanKoordinasi Penanaman Modal yang juga terkait dengan masalah penanamanmodal baik dari sisi pemberian pelayanan maupun dari sisi industri harusdilibatkan dalam pembahasan RUU ini agar nantinya RUU ini dapatmenghasilkan keluaran yang optimal dan bermanfaat bagi kemaslahatan bangsadan negara.

Rapat Komisi VI DPR RI yang terhormat;Investasi atau penanaman modal merupakan salah satu variabel ekonomi

yang dapat mendorong pertumbuhan atau menjadi sumber pertumbuhanekonomi suatu negara. Dengan investasi berarti pula ada penciptaan lapangankerja baru, pertambahan produk barang dan jasa yang dihasilkan dan akhirnyapeningkatan GOP nasional atau GNP. Untuk melakukan itu maka diperlukankemampuan untuk membentuk modal (capital formation) atau menciptakantabungan dalam negeri yang dapat digunakan untuk investasi atau mengundangmodal dari luar untuk ditanamkan di dalam negeri. Sejauh mana kemampuanpemerintah dalam pembentukan modal domestik? Langkah-Iangkah apa sajayang diambil pemerintah untuk menciptakan modal domestik tersebut ?

17

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

Sejak terjadinya krisis ekonomi, Indonesia mengalami penurunan dalaminvestasi. Hingga saat ini investasi belum normal kembali seperti sebelumterjadinya krisis. Sejak krisis tahun 1998 realisasi investasi kita selalu lebih kecildaripada periode sebelum krisis. Kondisi yang menjadi penghambat investasiselamaini antara lain birokrasi pemerintah yang tidak efisien, infrastruktur yangtidak memadai, peraturan perpajakan, korupsi, kualitas sumberdaya manusia,dan instabilitas kebijakan.

Selain itu, perbaikan yang dijanjikan pemerintah menyangkut iklim yangkondusif bagi investasi belum mengalami perkembangan berarti. Izin investasibaru di Badan. Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memang lebih mudah dancepat. Namun perizinan lain menyangkut pendirian perusahaan baru, peraturandaerah, aspek ketenagakerjaan, pembebesan tanah, dan banyak lagi, belummengalami perbaikan berarti.

Sementara itu, kelemahan untuk menarik investasi asing juga bukan lagisemata-mata karena faktor internal perusahaan (perburuhan) tetapi jugadidorong oleh faktor eksternal, dan bahkan ini bisa jadi lebih besar, Survey yangpernah dilakukan menunjukkan bahwa birokrasi yang buruklah yang membuatarus investasi menjadi tidak bergairah.

Beberapa waktu yang lalu Pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakanyang dimaksudkan untuk memperbaiki iklim investasi. Paket kebijakan yangdituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2006 itu memuatmatriks program berisi serangkaian tindakan, hasil yang dituju, target waktu,serta penanggung jawab setiap komponen. Hasil-hasil apa saja yang telahdicapai oleh Inpres Nomor 3 Tahun 2006 itu dan kebijakan apa saja yangdirancang dalam rangka implementasi dari Inpres tersebut? Kami minta jawabanpemerintah.

Salah satu kebijakan dalam paket tersebut adalah memperbaiki ikliminvestasi yakni menyederhanakan proses pembentukan perusahaan dan izinusaha. Keluaran yang diharapkan dari tindakan itu ialah berkurangnya waktuyang dibutuhkan secara bertahap dari rata-rata 150 hari menjadi 30 hari. Hal ituantara lain ditempuh dengan cara pendelegasian wewenang pengesahan badanhukum kepada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia di provinsi.Apakah hal tersebut telah terlaksana? FPPP minta penjelasan pemerintah.

Selama ini, birokrasi perizinan kita memang dikenal lama dan berbelit.Laporan yang pernah dipublikasikan Bank Dunia menyebutkan bahwa lamaprosedur yang harus ditempuh untuk memulai bisnis di Indonesia adalah 151hari, sementara dinegara lain seperti Vietnam, Cina dan Malaysia adalah 56, 41dan 30 hari. Masalah lamanya waktu yang diperlukan dalam perizinan investasibukan hanya sekadar banyaknya meja yang harus dilalui, tetapi juga rendahnyasemangat pelayanan publik dan indikasi korupsi birokrasi.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Ternyata terdistribusinya kekuasaan telahmendorong pula tindakan korupsi menjadi semakin merata dan terdistribusidengan baik. Akibatnya membuat penyuapan tidak lagi memperpendek biayatransaksi karena semakin banyak orang yang harus disuap, walaupun mungkinjumlahnya tak lebih besar dibandingkan sebelumnya.

Kondisi ini juga diperkuat oleh praktik korupsi yang merambah ke sendi-sendi kehidupan bermasyarakat hingga ke daerah. Otonomi daerah yangseharusnya membuat pemerintah lebih proaktif terhadap tuntutan publikternyata, langkah tersebut telah dihambat oleh buruknya implementasi.

Saudara Pimpinan beserta Menteri Perdagangan yang saya hormati:Berikut ini ijinkan kami menyampaikan pokok-pokok pikiran pandangan

umum Fraksi PPP terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang PenanamanModal tentang Penanaman Modal :1. Setelah mencermati RUU ini, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

berkesimpulan bahwa tampaknya pemerintah bermaksud menjadikan UU ininantinya sebagai payung hukum bagi peraturan lainnya yang terkait dengan

18

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

penanaman modal. Hal ini tercermin dari RUU tersebut yang hanya terdiridari 12 bab dan 23 Pasal sehingga tidak mengatur aturan penanamanmodal secara detail. Akibatnya berbagai kendala regulasi yang dikemukandiatas tidak terjawab dengan RUU ini. Tujuan dari RUU ini-pun kalaudemikian tidak akan tercapai. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mintatanggapan Pemerintah.

2. Setelah mencermati pasal-pasal da/am RUU ini, Fraksi Partai PersatuanPembangunan menangkap maksud dan inti yang terkandung dalam benakPemerintah. Sedikitnya ada tiga hal yang kami soroti. Pertama adalahmengenai pemerintah memberikan kesempatan dan perlakuan yang samabagi penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri. Dan yangKedua adalah mengenai pemerintah tidak akan melakukan tindakannasionalisasi atau pengambilan hak kepemilikan penanam modal. Kemudianyang ketiga adalah pemberian kebebasan kepada penanam modal untukmelakukan tranfer atau repatriasi valuta asing. Ketiga hal itulah yangmenjadi roh atau jiwa dari RUU tentang Penanaman Modal ini. Untuk ituFraksi Partai Persatuan Pembangunan bertanya kepada Pemerintah:a. Buruk dan tidak efisiennya birokrasi yang menyangkut periizinan dan

banyaknya perizinan yang harus dilalui yang menjadi kendala utamaenggannya investor menanamkan modalnya tidak terpecahkan denganRUU ini. Sementara industri nasional yang masih membutuhkanproteksi dan perlakuan yang berbeda dari modal asing yang kuat malahdiperlakukan sama. Bagaimana mungkin industri kita yang masih belumpulih dari krisis dan masih lemah harus dipertandingkan dengankekuatan modal asing yang besar dan kuat? Apakah Pemerintahmenginginkan industri kita dikuasai oleh asing semua? Apakahpemerintah merasa tidak bertanggung jawab untuk melindungi investorlokal dari dominasi asing?

b. Mengenai pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi danjika pemerintah terpaksa mengambil tindakan tersebut makakompensasi akan diberikan sesuai dengan harga pasar. Tampaknyamemang aturan ini sungguh fair. Namun demikian menutupkemungkinan untuk melakukan tindakan nasionalisasi merupakantindakan yang membelenggu kemerdekaan dan kemandirian bangsa.Lebih lagi bahwa jika pemerintah mengambil tindakan nasionalisasimaka diharuskan membayar sesuai dengan harga pasar. Dengankekuatan modalnya, modal asing dapat mempengaruhi harga pasar,Menurut kami, ketentuan tentang tatacara pemberian kompensasi jikaterjadi tindakan nasionalisasi yang diatur dalam undang-undang tentangPMA masih lebih baik dibanding dalam RUU ini. Selain itu kami jugamempertanyakan mengapa ketentuan bahwa pemerintah tidak akanmelakukan nasionalisasi harus diatur dalam RUU ini? Apa alasan danlatar belakang pemikirannya? Apakah salah jika ketentuan inidihilangkan atau dihapus saja? Apa konsekuensinya bagi kita?

c. Kebebasan asing untuk melakukan repatriasi va/uta asingnya dapatmengancam perekonomian nasional. Jika semua perolehan ataupendapatan dari penanaman modalnya dapat dilakukan repatriasi makaapa yang tertinggal untuk Indonesia? Selain itu repatriasi ini juga dapatmempengaruhi nilai kurs rupiah. Oleh sebab itu perlu ada aturan yanglebih ketat mengenai repatriasi, mengingat kondisi perekonomiannasional masih belum pulih.

d. Dalam RUU tentang Penanaman Modal ini tidak didefinisikan secarategas apakah penanaman modal yang dimaksud adalah penanamanmodal langsung (FDI) atau penanaman modal yang berbentukportofolio.Apakah RUU Penanaman Modal in; juga mengikat bagiinvestor di pasar modal? Kami minta penjelasannya.

19

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

3. Dalam Pasal 4 ayat (3) RUU dinyatakan bahwa Pemerintah Daerahmenyelenggakan urusan penanamn modal yang menjadi kewenangannya,kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusanPemerintah. Aturan dalam pasal tersebut tidak tegas karena dalam RUU initidak dijelaskan urusan mana yang diselenggarkan oleh pemerintah daerahdan urusan mana yang tidak. Ketidak jelasan menyebabkan konflikmengenai batas-batas kewenangan antara pemerintah daerah denganPemerintah Pusat. Oleh karena itu Fraksi Partai Persatuan Pembangunanminta penjelasan Pemerintah.

4. Dalam RUU ini memang sudah tidak ada lagi batasan atau sektor-sektoryang tertutup bagi penanaman modal asing sebagaimana diatur dalamundang-undang No.1 Tahun 1967. Hal ini tentunya akibat dari prinsipperlakuan dan pemberian kesempatan yang sama bagi semua penanammodal baik domestik maupun asing. Fraksi Partai Persatuan Pembangunanberpendapat bahwa tidak adanya pembatasan tersebut akan mendorongekonomi kita ke arah liberalisasi murni yang bertentangan dengan semangatUUD 45. Apakah dengan tidak adanya batasan batasan tersebut berartibahwa asing dapat memasuki sektor-sektor strategis yang perlu dikendalikan oleh negara atau yang menguasai hajat hidup orang banyak atauhal-hal tersebut akan diatur dalam undang-undang yang berkaitan dengansektor tersebut? Kami mohon penjelasan.

Saudara Pimpinan Rapat;Saudara Menteri Perdagangan beserta jajarannya, Rekan-rekan AnggotaKomisi VI DPR RI, dan hadirin yang berbahagia;Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

terhadap RUU tentang Penanaman Modal. Kelancaran pembahasan selanjutnyaakan tergantung pada jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum kami.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengharapkan pembahasan RUU inidapat diselesaikan dalam waktu yang cukup singkat mengingat begitupentingnya RUU ini bagi pembangunan ekonomi nasional.

Kepada Pimpinan Rapat, Menteri Perdagangan beserta jajarannya, rekan-rekan Anggota Komisi VI DPR RI dan hadirin sekalian, kami sampaikan ucapanterima kasih atas perhatian dan kesabarannya mendengarkan pemandanganumum kami.

Wabillahittaufiq walhidayah Wassalamualium Warahmatullahi wabarakatuh

Jakarata, 7 Juni 2006.

Fraksi Partai Persatuan PembangunanDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Juru Bicara Hj. Sundari Fitriyana, S.Ag.

KETUA RAPAT:Balk, terima kasih Ibu Fitri, kritis, banyak pertanyaan, menunggu jawaban

Ibu Menteri dan yang penting Ibu Fitri dapat menghangatkan kita semua, maksudkami pertanyaan tadi kritis, tentang apakah eksplisit nasionalisasi, apakah tidaksaja dan seterusnya, termasuk pertanyaan tentang repatriasi tadi apakah tidakditunggangi oleh transfer-transfer pricesing itu juga perlu dijawab dan sesuaidengan Pasal 137 1b Presiden atau Menteri yang mewakili perlu untukmenjawab untuk itu.

Kemudian yang berikutnya dari Fraksi Partai Demokrat yang terhormat Dr.Atte Sugandi.

20

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

F-PD (DR. IR. ATTE SUGANDI, MM):Pandangan dan Pendapat Fraksi Partai Demokrat

Terhadap Keterangan PemerintahTerhadap Rancangan Undang-undang tentang Penanaman Modal

Disampaikan oleh : Dr. Ir. Atte Sugandi, MM. No. A-86.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,Salam sejahtera untuk kita semua,Yang terhormat Pimpinan serta teman-teman Anggota Komisi VI DPR RI;Yang terhormat Ibu Menteri Perdagangan beserta jajarannya;Hadirin yang kami muliakan;Pertama kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Swt Tuhan

yang Maha Kuasa bahwa pada malam ini kita dapat hadir bersama untukmendengarkan keterangan Pemerintah kepada Dewan Pewakilan Rakyatrepublik Indonesia atas penampaian Rancangan Undang-Undang tentangPenanaman Modal dalam keadaan sehat wal afiat, kami sependapat denganpemerintah bahwa pada malam ini adalah satu momentum yang merupakanrangkaian proses dari upaya bersama kita untuk dapat membahas RancanganUndang Undang Penanaman Modal yang telah ditunggu oleh Penanam Modalbaik asing maupun dalam negeri untuk dapat memicu peningkatan investasi.

Ibu Menteri, Pimpinan dan rekan Anggota Dewan yang terhormat sertahadirin yang kami muliakan;Adapun asensi dari Rancangan Undang-undang Penanaman Modal yang

diajukan Pemerintah adalah untuk memberikan kepastian hukum, dan kejelasanmengenai kebijakan Penanaman Modal dengan memperhatikan kepentingannasional hal ini dilakukan sebagai penyempurnaan dari Undang-undang No.1Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubahdengan Undang-undang Nomor 11 tahun 1970 dan Undang-undangNomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimanatelah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1970. Investasi dapatmenyumbangkan pada tingkat pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapanganpekerja serta untuk peningkatan ekspor kaitannya dengan peningkatan devisa,juga dapat diharapkan meningkatan kemampuan tekhnologi dari kapasitasindustri yang terpasang yang tentunya dapat meningkatkan optimalisasi danefisiensi sehingga dapat meningkatkan kemampuan daya saing dunia usahanasional di tingkat regional dan International yang akhirnya bermuara padapeningkatan kesejahteraan masyarakat indonesia. Bila kita melihat persetujuanrencana investasi dan realisasi selama periode 5 terakhir yaitu dari tahun 2001sampai dengan bulan april 2006 dan terakhir 2005 yang kita Iihat tidaklah tidakterlalu jelek kalau dari persetujuan proyek dan realisasi dari tahun 2001 ituproyek yang sebanyak 160 dengan investasi sebanyak 9,890 trilyun dan padatahun 2005 untuk realisasi 214 proyek dengan nilai investasi 30,66 trilyun danperkembangan investasi dalam rangka penanaman modal asing sebesar padatahun 2001 untuk realisasi proyek 454 proyek dan investasi hampir 3,509 milyarUSD dan pada tahun 2005 sebanyak 909 proyek dengan nilai 8,14 milyar USDini menunjukan bahwa nilai-nilai ini sebetulnya akan sangat baik bilamanaditambah lagi dengan Rancangan Undang-undang yang akan dibahas bersama.

Daya saing Investasi kita dibandingkan dengan negara lain saat inisangatlah rendah sekali, sehingga negara kita kehilangan peluang yang terakhirsaat microsoft disini raksasa microsoft bill gate memutuskan investasi di AsiaTenggara untuk teknologi informasi akhirnya diputuskan di Vietnam. PenanamanModal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri tentunya disamping kepasianhukum juga memerlukan sarana infrastruktur serta keamanan tersedia tenagakerja produktif sesuai dengan keahliannya agar dapat bersaing dengan produkdari negara-negara lainnya untuk itulah semua komponen bangsa berupayaharus menyadari dan akan pentingnya faktor penunjang untuk tumbuh

21

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

berkembangnya Penanaman Modal tersebut. Kita lihat RRC dan India denganforeight direct invesment yang terus mengalir telah menempatkan padapertumbuhan yang signifikan, begiu pula vietnam pesaing baru indonesia telahtumbuh dengan baik, thailand menjadikan pusat pertumbuhan bagi industriotomotif di Asean bahkan Asia. Malaysia pada sektor migas jauh lebih maju dariIndonesia padahal kita ingat 20 tahun yang lalu mereka baru mulai belajar dariIndonesia begitu juga dengan negara-negara lainnya. Nampaknya kata kuncidari pertumbuhan ekonomi negara-negara industri baru adalah peningkatanpenanaman modal.

Ibu Menteri, Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi VI OPR RI yangterhormat, sertaHadirin yang kami muliakan;Bila kita bandingkan dari 3 negara tetangga yang menjadi pesaing kita yaitu

Vietnam, Thailand dan Malaysia ketentuan yang mengatur dalam Undang-undang Penanaman Modal bilamana Indonesia yang akan kita bahas yaltuRancangan Undang-undang Penanaman Modal menggantikan Undang-undangNomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undangNomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Oalam Negeri, sedangkan diVietnam ada Law Investment Nomor 59 tahun 2005 menggantikan Lawinvestment tahun 1996 dan 2000 tentang foreign invesment and law onpromotion of Domestic Investment 1998 berlaku efektif sejak juli 2006.

Oi Thailand sendiri ada Alien Business Act Of 1999, diamandemen padatahun 2000 mengatur ketentuan bagi penanaman modal asing, meliputipermodalan, pembatasan bidang usaha, prosedur penanaman modal.

The Invesment Promotion Act of 1997, perubahan terakhir 2002 mencakuppemberian insentif fiskal maupun non fiskal bagi penanaman modal asingmaupun domestik yang dipromosikan oleh pemerintah. Sedangkan di Malaysiasendiri Industrial Coordination Act 1975 mengatur tentang detail kondisi khusussetiap sektor dan promotion of invesment Act 1986, diamandemen pada tahun1997 menyedeiakan insentif untuk manufactur, pertanian, pariwisata dan hotel,riset dan pengembangan, pelatihan tehnik dan kejuruan, multimedia dankegiatan komersial lain. Kita harus berani melihat kenyataan dan bercerminkepada negara-negara berkembang lainnya yang tidak mempunyai keunggulan-keunggulan seperti Indonesia tetapi yang menerapkan Undang-undangPenanaman Modal yang liberal yang ternyata tidak menguntungkan kemandiriansecara ekonomi dalam kepentingan nasional jangka panjang.

Oari beberapa pertemuan antar pengusaha/investor, mereka selalu memintainsentif, baik insentif fiskal maupun insentif non fiskal bagi penanaman modalasing maupun penanaman modal dalam negeri. Untuk itu, perlu jugamempertimbangkan untuk masalah ini.

Ibu Menteri, Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi VI OPR RI yangterhormat ; sertaHadirin yang kami muliakan.Secara garis besar pokok-pokok materi yang diatur dalam Rancangan

Penanaman modal bila kita perhatikan adalah beberapa butir sebagai berikut :Yang pertama, Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal menjadi

payung bagi kegiatan investasi langsung disemua sektor, selanjutnya bagipenanaman modal asing berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan diwilayah negara kesatuan Republik Indonesia adalah Perseroan Terbatas. Yangmenarik ada/ah pemberian per/akukan yang sama atau equal treatment kepadasemua Penanaman Modal dengan tidak membedakan asal negara setelahpembentukan perusahaan post stabilisment dan negatif, memberikanperlindungan dan jaminan terhadap nasionalisasi atau pengambil alihan hakkepemilikan, memberikan hak transfer repatriasi dalam valuta asing atas modaldan keuntungan. Memberikan insentif fasilitas fiskal untuk bidang usaha tertentu

22

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

memberikan kelonggaran untuk menggunakan tenaga kerja asing meskipunditekankan tenaga kerja lokal nasional yang diutamakan, memberikankemudahan pelayanan perijinan secara terpadu dalam satu atap one top servicedan mengupayakan agar penyelesaian persengketaan melalui lembaga arbitrasidan alternatif penyelesaian sengketa atau Peradilan bahkan dimungkinkansecara musyawarah mufakat.

Ibu Menteri, Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi VI DPR RI yangterhormat; sertaHadirin yang mulia.Fraksi Partai Demokrat DPR RI mendukung sepenuhnya Pembahasan

Rancangan Undang-undang Penanaman Modal tersebut melihat luasnyapersoalan dan tingginya harapan dunia usaha serta keinginan untuk membangunkekuatan produksi yang berdaya saing dengan penuh harapan. Fraksi PartaiDemokrat mengusulkan kepada Pemerintah agar pembahasan RancanganUndang-Undang ini dapat dilakukan dengan mengikutsertakan DepartemenPerindustrian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai satu kesatuanwakil pemerintah dengan Departemen Perdagangan Dengan demikianpembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut sekaligus menempatkanstrategi industrialisasi serta pemetaan kembali struktur ekonomi saat ini menujupada struktur ekonomi yang bertumpu pada daya saing sumber daya nasionalIndonesia.

Akhirnya melihat kepentingan nasional dan besarnya harapan rakyat untukmendapatkan lapangan pekerjaan Fraksi Partai Demokrat DPR RI setuju untukmelanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut ketingkat keyang lebih tinggi. Demikian tanggapan Fraksi Partai Demokrat DPR RI denganharapan semoga dengan dilanjutkan pembahasan Rancangan Undang-UndangTentang Penanaman Modal ini demi lebih terwujudnya perekonomian yangmampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan lebih layak, kehidupanyang lebih adil dan sejahtera serta memberikan pondasi yang kokoh bagipembangunan nasional yang berkelanjutan.

Mempertimbangkan dari hal yang kami ungkapkan tersebut maka FraksiPartai Demokrat dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kamibersepakat untuk menyetujui dimulainya Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Penanaman Modal agar dalam waktu sesingkatnya dapatdijadikan Undang-undang Penanaman Modal, semoga Allah swr Tuhan Yangmaha Esa senantiasa memberikan rahmat dan taufiq hidayatnya sehingga kitadapat bersama-sama membahas Rancangan Undang-Undang TentangPenanaman Modal ini dengan baik.

Wabillahitaufq walhidayah,Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Insya Allah bersama kita bisa.

Jakarta, 7 Juni 2006.

Fraksi Partai DemokratDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Wakil Ketua

Marcus Silanno. SIP.No.A-85

Sekretaris

Drs. H. Sutan Bhatoegana. MM.No.A-110

23

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

KETUA RAPAT:Yang terhormat Ir. Cecep Rukmana, MM, dari Fraksi PAN.

F-PAN (IR. CECEP RUKMANA, MM) :Pandangan dan Pendapat

Fraksi Partai Amanat NasionalDewan Perwakilan Rakyat Repubik Indonesia

TerhadapRancangan Undang-Undang tentang Penanaman Modal

Dibacakan oleh : Ir. Cecep Rukmana, MM. No.A-150.

Bismillahirrahmanirrahim,Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI;Yang Saudara Menteri Perdagangan Republik Indonesia beserta jajarannya;Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha

Kuasa, Karena hanya atas perkenan dan Ridhonya, pada hari ini kita dapatmelaksanakan tugas konstitusional dalam rangka memberikanpandangan/Pendapat atas Rancangan Undang-Undang tentang PenanamanModal.

Sidang Dewan yang kami Hormati;Penanaman Modal mempunyai peran yang sangat penting untuk memacu

pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya penanaman modal, maka akan terciptalapangan kerja baru, memberikan pendapatan pajak bagi negara, mengenalkanpemakaian teknologi baru, meningkatkan keterampilan sumber daya manusiadan meningkatan pemanfaatan sumber daya alam.

Sidang Dewan yang kami hormati;Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1970, danUndang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negerisebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970,merupakan dasar hukum bagi kegiatan penanaman Modal di Indonesia.

Sejak diundangkannya Undang-Undang tersebut, kegiatan PenanamanModal di Indonesia telah berkembang dengan baik dan mampu memberikankontribusi penting dalam memberikan pencapaian sasaran pembangunanekonomiNasional.

Namun demikian, sejak krisis multi dimensi, Penanaman Modal di Indonesiamenghadapi tantangan yang berat dan kompleks. Selain itu, Indonesia jugamenghadapi persaingan yang semakin tajam dengan sesama negaraberkembang maupun negara maju.

Pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat, terbukti tidak mampunyamenciptakan lapangan kerja yang memadai. Tantangan terbesar pembangunanekonomi adalah mengubah sumber ekonomi yang ditopang oleh konsumsimenjadi digerakkan oleh investasi dan ekspor.

Karenanya, reformasi iklim investasi merupakan keharusan untuk memacupertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan, dengan menciptkan ikliminvestasi yang sehat dan berdaya saing sehingga investasi dapat menjadipenggerak pertumbuhan ekonomi. Salah satu bentuk reformasi iklim yang harussegera dilakukan adalah menyusun Undang-Undang Penanaman Modal yangbaru.

24

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

Undang-Undang Penanaman Modal yang baru diharapkan dapatmemberikan kepastian dan kenyamanan berusaha serta meningkatkan dayasaing dalam menarik investasi terutama diantara negara di ASEAN agarIndonesia tidak hanya menjadi tempat pemasaran barang dan jasa yangdihasilkan oleh kegiatan investasi yang dilakukan di negara tetangga.

Kami mengharapkan Rancangan Undang-Undang Penanaman Modalmenjadi kompetitif dengan Undang-Undang Penanaman Modal negara lain,dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Sidang Dewan yang kami hormati;Dalam pada itu, mencermati Rancangan Undang-Undang tentang

Penanaman Modal yang diajukan Pemerintah, Fraksi partai Amanat Nasionalberpendapat sebagai berikut :

Pertama, Asas dan Tuiuan Penanaman Modal.Dalam menyongsong era globalisasi disadari bahwa arus modal tidak dapat

dibatasi oleh kepentingan nasional saja, karena bukan saja para pemilik modalberinvestasi di negara-negara yang dinilai mampu memberikan prospekkeuntungan dan pengembangan modal yang lebih baik, namun justru dapatmenarik keluar atau merelokasi modalnya dari satu negara pindah ke negaralainnya. Oleh karena itu, selain kestabilan ekonomi dan keamanan makakepastian hukum juga menjadi hal yang sangat penting untuk terciptanya suatuiklim penanaman modal yang kondusif.

Perumusan kebijakan penanaman Modal harus memenuhi aspek stability,fairness (anti diskriminasi), transparansi dan predictability. Termasuk dalamstability adalah keseimbangan dalam mengakomodasi kepentingan-kepentinganyang saling bersaing. Aspek keadilan (fairness) I anti diskriminasi adalahmemberikan perlakukan yang sama dan standard pola tingkah laku pemerintahdengan menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.Sedangkan predictability, diharapkan Undang-Undang Penanaman Modal dapatmengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam kegiatanPenanaman Modal.

Kedua, Otonomi Daerah.Pelaksanaan otonomi daerah merupakan amanat reformasi dalam bidang

pemerintahan, politik dan ekonomi. Namun sekarang masih ada ekses negatifyang tidak perlu. Kecenderungan orientasi pemerintah daerah untuk memperolehkeuntungan jangka pendek dan sikap yang melihat investor sebagai sumberpenghasilan daerah telah menyulitkan perkembangan investasi.

Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal sebagai bagian dari upayapenciptaan iklim investasi yang kondusif harus memberi kejelasan peranPemerintah Kabupaten dan Kota dalam bingkai otonomi daerah dan negaraKesatuan Republik Indonesia.

Meskipun demikian, daerah harus diberi peranan dan wewenang yangsignifikan dalam penanaman modal untuk memajukan daerah masing-masing.Bahkan undang-undang ini harus bersifat inspiratif dan menstimulasi peranandaerah agar bersaing secara sehat untuk merebut investasi domestik dan asing.

Daerah-daerah yang ditentukan berdasarkan pertimbangan substansi, politikdan rasional dapat diberi insentif yang memadai. Tujuannya agar konsentrasitidak hanya di Jabotabek dan Pulau Jawa.

Ketiga, bentuk-bentuk Badan Usaha,Setiap penanam Modal asing harus bisa dimonitor dan dikontrol oleh hukum

Indonesia. Konsekuensi logis dari ketentuan ini adalah bentuk Badan usahaPMA harus membentuk badan hukum Indonesia, dengan demikian menjadisubjek hukum Indonesia. Bentuk perusahaan tersebut adalah Badan HukumIndonesia (PT) yang tunduk pada hukum Indonesia dan berkedudukan diIndonesia. Dengan Ketentuan demikian maka pihak asing yang akanmenanamkan modalnya di Indonesia tidak bisa berkedudukan sebagaiperseorangan, tapi harus berbentuk suatu Badang Hukum Indonesia (PT).

25

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

Keempat, Perlakukan yang sarna bagi PMA dan PMDNNegara-negar amaju dan berkembang di dunia saat ini tengah berlomba-

lomba meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui berbagai keunggulan yangdimilikinya. China, India, Pakistan, Iran, Korea, Malaysia bahkan negara-negaradi Amerika Latin seperti Venezuela dan Bolivia merupakan potret kebangkitannegara-negara berkembanga yang tengah berusaha menyusul ketertinggalannyadari negara-negara maju. Negara-negara itu bangkit dengan visi yang jelas, rasapatriotisme yang tinggi dan penuh percaya diri memproteksi sumber dayanasionalnya untuk kepentingan rakyatnya.

Rancangan Undang-Undang Tentang Penanaman Modal akan menjamindiberikannya perlakukan yang sarna kepada semua penanam modal tanpamembedakan asal negara (berdasarkan prinsip Most Favored Nations/MFN) danjuga Kepada sesama perusahaan Penanaman modal. Prinsip ini cukupmendasar namun harus dibicarakan apakah dimasukkan ke dalam pasal secaraeksplisit atau dibiarkan dalam prinsip ynag implisit saja melalui kebijakanpemerintah. Alasannya, secara politik pemerintah harus memperhatikanpengusaha nasional jika insensif tersedia karena memang harus mengabdi untukkepentingan nasional. Tetapi dalam perilaku terhadap penanam modal asingjuga responsif untuk mendorong investasi semaksimal mungkin.

Pada dasarnya, fraksi Partai Amanat Nasional dapat memahami bahwa kitatidak boleh diskriminasi terhadap penanam modal. Namun demikian, kamimengharapkan dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Penanaman Modalini tetap merumuskan secara affirmative action untuk sektor-sektor tertentu danwilayah tertenu. Kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan menjelaskan secararinci mengenai bidang-bidang yang tertutup bagi penanam modal asing danbidang-bidang usaha yang terbuka dengan bersyarat.

Selain itu, upaya affirmative action tersebut dapat diwujudkan dalam bentukjoint venture antara modal asing dengan modal nasional. Dengan demikian akanterjadi keseimbangan antara penanaman modal asing dengan penanamanmodal dalam negeri, dan para investor besar yang sebagian besar milik asingtidak memastikn usaha kecil, bahkan harus didorong untuk mengembangkanusaha kecil dalam negeri.

Kelima, ketenagakerjaanFraksi Partai Amanat Nasional menegaskan agar Rancangan Undang-

Undang Tentang Penanaman Modal memberikan kejelasan dan ketegasanmengenai kebijakan ketenagakerjaan. Dalam RUU ini harus ada ketentuan yangmengharuskan penanaman modal untuk mengutamakan tenaga kerja Indonesiadan membatasi penggunaan tenaga kerja asing, yakni hanya untuk jabatan dankeahlian tertentu yang belum dapat dipenuhi oleh tenaga kerja Indonesia.

Selain itu dalam rangka meningkatkan daya saing dan produktifitas tenagakerja Indonesia, dalam RUU ini perlu dirumuskan ketentuan tentang keharusanpemodal asing untuk melakukan alih teknologi dan memfasilitasi pelatihan-pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia.

Keenam, InsentifPada dasarnya investor akan menghitung keseluruhan biaya Investasinya

dan prospek keuntungannya kalau melakukan Investasi di Indonesia danmembandingkannya dengan kalau melakukan investasi di Negara lain. Olehkarenanya didalam merumuskan insentif yang akan diberikan kepada investorperlu diperbandingkan dengan Negara-negara lain di sekeliling Indonesia.

Fraksi Partai Amanat Nasional mengusulkan agar pemberian insentifmemperhatikan pemerataan wilayah, sector-sektor usaha yang padat karya,sector-sektor usaha yang berorientasi ekspor dan sector-sektor usaha tidakterlalu diminati para pemodal, sehingga mengurangi kesenjangan pembangunanbaik vertical maupun horizontal.

Ketujuh, Perijinan.Salah satu factor yang mengganggu iklim investasi adalah birokrasi perijinan

yang panjang dan membutuhkan waktu yang relative lama dan biaya besar.

26

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

Berdasarkan penelitian Bank Dunia, masalah perijinan di Indonesia merupakansalah satu yang termahal dan membutuhkan prosedur yang panjang.

Prosedur yang panjang dan berbelit tidak hanya mengakibatkan ekonomibiaya yang tinggi tetapi juga menghilangkan peluang usaha yang seharusnyadapat dimanfaatkan baik untuk kepentingan perusahaan maupun kepentingannasional.

Oleh karenanya, Fraksi Partai Amanat Nasional mendukung simplifikasiterhadap jumlah lisensi dan perijinan yang diperlukan untuk memuali danmengoperasikan suatu badan usaha, dengan mengganti mekanisme perijinanatau persetujuan menjadi system registrasi.

Kedelapan, Penguatan Kelembagaan.Seiring dengan tantangan ekonomi dan untuk memperkuat daya saing

Indonesia dalam penarikan modal, lembaga yang terkait dengan penanamanmodal, lembaga yang terkait dengan penanaman modal harus efektif dan efisien.Oleh karenanya, perlu ada pemisahan antara fungsi promosi investasi dan fungsiregulasi investasi. Selain menghindarkan konflik kepentingan, hal ini akanmemudahkan setiap fungsi tersebut diimplementasikan dengan lebih efektif, jelasdan professional.

Dalam rangka melaksanakan fungsi koordinasi penanaman modal, makaMenteri yang ditunjuk Presiden perlu membentuk suatu Komisi Investasi, yangberfungsi menjamin perbaikan iklim investasi, kepastian hokum, dan transparansimelalui kebijakan investasi, antara lain mengenai Daftar Investasi maupunketentuan lainnya.

Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI;Yang terhormat Saudara Menteri Perdagangan Republik Indonesia besertajajarannya;Demikian Pendapat dan tanggapan Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap

Rancangan Undang-Undang tentang Penanaman Modal dengan mengucapkanBismillahirrahmanirrahim, kami menyetujui Rancangan Undang-Undang tersebutuntuk dibahas pada tahap selanjutnya.

Mengingat Rancangan Undang-Undang ini bersifat Iintas sektoral, makakami mengharapkan kepada Menteri perdagangan yang Ditugaskan olehPresiden Republik Indonesia agar dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penanaman Modal dapat melibatkan Departemen atauLembaga terkait, terutama Departemen Perindustrian dan badan KoordinasiPenanaman Modal.

Semoga kita dapat memenuhi amanat yang telah diberikan rakyat kepadakita.

Billahitaufwal hidayah,Wassalamu'alaikum Warahamtullahi Wabarakatuh

Jakarta, 7 Juni 2006.Fraksi Partai Amanat Nasional

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

KetuaAbdillah Toha

SekretarisMuhammad Najib

KETUA RAPAT:Terima kasih Pak Cecep yang membacakan Pandangan Fraksi tadi

meskipun orang Sunda mempromosikan luar Jawa.Berikutnya Fraksi Kebangkitan Bangsa yang sedang berbahagia sekarang,

yang terhormat Choirul Sholeh Rasyid, SE.

27

ARSI

P DA

N DO

KUME

NTAS

I

F-KB (CHOIRUL SHOLEH RASYID, SE) :Tanggapn Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI

terhadap Rancangan Undang-undangtentang

Penanaman ModalDisampaikan oleh Juru Bicara FKB DPR RI : Choirul Sholeh Rasyid, SE.Anggota Nomor : A-218.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Yang terhormat Saudara Ketua Rapat;Saudara Menteri Perdagangan;Saudara-saudara Anggota Komisi VI DPR RI, khususnya Ketua UmumKadin; danHadirin yang berbahagia;Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT,

sehingga pada hari ini kita bersama-sama dapat menghadiri rapat Komisi VIdalam rangka menyampaikan tanggapan fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang Tentang Penanaman Modal. Rancangan tentang Penanaman Modalyang disampaikan Pemerintah menurut fraksi Kebangkitan Bangsa merupakanhal yang positif sebagai upaya untuk melakukan reformasi iklim investasi yangbeberapa tahun mengalami penurunan, terlebih adalah untuk meningkatkanperluasan kesempaan kerja (employyment opportunity) dan pertumbuhanekonomi. Apalagi meningkatkan iklim investasi merupakan salah satu prioritasutama program yang ditetapkan oleh Pemerintah saat ini.

Tentunya kita semua memahami bahwa pada saat ini bangsa Indonesiamasih belum full recovery dari krisis ekonomi, sehingga sangat membutuhkansumber pendanaan dari para investor. Namun demikian, kita harus dapat belajardari kasus hengkangnya perusahaan-perusahaan ternama seperti Sony, Aiwa,Samsung dan Nike dari Indonesia beberapa waktu yang lalu.

Begitu mudahnya pemodal asing dapat hengkang dari Indonesia, karenabanyak faktor kelemahan yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia, selain tidakkondusifnya keamanan, politik, penegakkan hukum juga faktor bahan baku danmesin-mesin perusahaan asing didatangkan dari luar negeri atau impor, jenisinvestasinya tidak berbasis lokal atau tidak ada keterkaitan dengan sumber dayaatau komponen lokal, kecuali tenaga kerjanya yang berasal dari Indonesia.

Saudara Ketua Rapat dan