RESUME SOAL HUKUM

1. a . Tempat berlakunya : Hukum Nasional : hukum yang berlaku dalam suatu negara. Hukum Internasional : hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional. Hukum Asing : hukum yang berlaku di negara lain Hukum gereja : kumpulan norma-norma yang ditetapkan oleh gereja.

b. Sumbernya : Undang-undang : hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan Kebiasaan: hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan kebiasaan

Traktat: hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam perjanjian antar negara. Yurisprudensi: hukum yang terbentuk karena keputusan hakim

c . waktu berlakunya : Ius Constitutum : hukum yang berlaku sekarang ini bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. (hukum positif) Ius Contituendum: hukum yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang. Hukum Asasi: hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia.

d.Cara mempertahankannya : Hukum materiil : hk yang memuat peraturan -peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah dan larangan.

Hukum formiil :Hk yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil / cara mengajukan sesuatu perkara ke muka pengadilan, bagaimana cara hakim memberikan keputusan.

2 . a . Pasal 131 ayat 2 IS Bagi golongan Eropa berlaku hukum Eropa yang isinya sama dengan isi hukum yang berlaku di negeri Belanda bagi orang Belanda (asas konkordansi), sedangkan bagi golongan bumiputra/Indonesia asli dan golongan Timur Asing berlaku hukum adat mereka masing -masing.

b. Pasal 131 ayat 4 ISSeorang bumiputra/Timur Asing dapat tunduk secara sukarela pada hukum perdata Eropa. c. Pasal 163 ISAda pembagian 3 golongan penduduk di Hindia Belanda yaitu : Golongan Eropa, Golongan Timur Asing , dan Golongan Bumiputra.

3. Asas Praduga tak Bersalah

Disebut dalam UU No 4 thn 2004 Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan Penjelasan Umum butir 3c KUHAP yang berbunyi : Setiap orang yang disangka, ditangkap , ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.Upaya hukum biasa : banding dan kasasiUpaya hukum luar biasa : peninjauan kembali, dan kasasi demi kepentingan umum.

4 .Hakim Pasif : Ruang lingkup sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara , bukan oleh hakim.

1. Upaya hukum biasa : bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara . (perlawanan, banding dan kasasi)

2. Upaya hukum istimewa : upaya hukum yang hanya dibolehkan dalam hal-hal tertntu yang disebut dalam undang-undang saja. (request civil / peninjauan kembali dan derdenverzet /perlawanan)5. a. Alat bukti : (Pasal 1866 KUHPerdata / 164 HIR)- Bukti tulisan- Saksi-saksi- Pengakuan- Sumpah- Persangkaan b.6 . a . Perikatan dapat dilahirkan dari suatu perjanjian dan dari undang -undang. B . Perikatan yang lahir dari undang-undang dibagi lagi atas perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia, dan yang terakhir dibagi lagi menjadi dua : tindakan yang menurut hukum dan tindakan yang melanggar hukum.

7 . tidak ikut mid8 .a.Rechts Fictie : anggapan dalam hukum tentang sesuatu hal yang seakan-akan dianggap benar padahal hal itu amat sangat tidak benar.b. Legitieme Portie :bagian mutlak dari ahli waris golongan pertama (kandung) yang tidak oleh diganggu oleh surat wasiatc. Testamenter : mewaris dengan surat wasiatd. Ab Intestato : mewaris tanpa surat wasiat (berdasarkan undang-undang ).e. Asas Konkordansi : prinsip selaras dengan hk. Belanda (BW dan WPS )

f. Pluralisme hukum : ada lebih dari 2 macam hukum yang berlaku mengatur masalah yang sama pada tempat yang bersamaan di tempat yang sama, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum sehingga tidak boleh digunakan.g. Asas Lex Temporis Delicti :Berdasarkan pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan terdakwa.h. Asas Opportunitas dalam penuntutan : Kewenangan kejaksaan untuk menghentikan tuntutan demi kepentingan umum.9 .a.Hukum asuransi, hukum penanaman modal, HAKI, hukum merek, dan hukum perbankan.Sistematika KUHD : Buku I: tentang Perdagangan pada Umumnya. Buku II: tentang Hak dan Kewajiban yang terbit dari pelayaran. b.

10. Perbedaan PT dan FIRMAPTFirma

Merupakan badan hukumBukan berupa badan hukum

Harus ada akte otentikTidak perlu akte otentik

Tanggung Jawab terbatasTanggung jawab tidak terbatas

Kekayaan terpisahKekayaan tidak terpisah

Saat ini berlaku UU pasal 36-56 KUHDPada zaman Hindia Belanda, PT diatur pada11.a. Asas legalitas : tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan .(Pasal 1 ayat 1 KUHP ).

-Asas Lex Temporis Delicti :berdasarkan pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan terdakwa.

Asas Tiada Pidana tanpa Kesalahan : Untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang itu. b. Delik formal : Delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik materil : Delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik culpa : Delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur. Delik aduan : Delik yang penuntutannya hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena.

13. a. Pada prinsipnya setiap orang cakap menjadi saksi kecuali undang- undang sendiri menentukan lain.Yang dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian :1.siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedarah dalam garis ke samping derajat kedua atau keluarga semenda dengan salah satu pihak:2. siapa saja yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis ke samping dalam derajat kedua dengan suami atau isteri salah satu pihak;3. siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu. b.

14. a. Buku II : tentang benda (van Zaken) yang memuat Hukum Benda dan Hukum Waris. Buku III :tentang Perikatan (van Verbintenissen) yang memuat Hukum Harta Kekayaan yang berkenaan dengan hak dan kewajiban yang berlaku bagi pihak tertentu.b. - memberikan sesuatu : misalnya membayar harga, menyerahkan barang- berbuat sesuatu : mis. Memperbaiki barang yang rusak, membongkar bangunan- tidak berbuat sesuatu : tidak mendirikan bangunan

15 . a. Risiko adalah b. Wanprestasi adalah keadaan dimana seseorang yang berhutang tidak memenuhi kewajibannya, yang menyebabkan ia dapat digugat ke pengadilan. c. Keadaan Memaksa adalah d. Actio Pauliana adalah suatu upaya hukum untuk mencegah perbuatan debitor yang diperkirakan nantinya akan merugikan kreditor.

16. a. Bezit adalah b. Bezit terhadap benda tak bergerak memberikan hak c. Pasal 1977 ayat 1 KUHPerdaa mengatur tentangd. Pasal 1131 KUHPerdata mengatur tentang

17. a. Menurut pasal 163 I.S. Golongan penduduk terbagi menjadi 3 golongan : Golongan Eropa Golongan Timur Asing Golongan BumiputeraMenurut pasal 131 I.S dan 11 AB berlaku : Bagi golongan Eropa berlaku hukum Eropa Bagi golongan Bumiputera/ Indonesia asli dan Timur Asing berlaku hukum adat mereka masing-masing.

b.

19. a. Sistematika hukum perdata menurut IP (Ilmu Pengetahuan ) Hukum Perseorangan (Personenrecht) Hukum Keluarga( Familierecht) Hukum Harta Kekayaan (Vermogensrecht) Hukum Waris (Erfrecht)

Sistematika hukum perdata menurut BW : Buku I : tentang orang (van Personen) yang memuat Hukum Perorangan (Hk. Pribadi ) dan Hukum Kekeluargaan) Buku II : tentang benda (van Zaken) yang memuat Hukum Benda dan Hukum Waris. Buku III : tentang Perikatan (van Verbintennisen) Buku IV : tentang Pembuktian dan Daluwarsa (van Bewijs en Verjaring ).

b. Setelah Proklamasi Indonesia, tatanan hukum yang baru belum terbentuk sehingga untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum (rechtsvacuum) , maka peraturan perundang-undangan peninggalan masa kolonial masih digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945 (Pasal II AP ).

c. Subjek hukum ialah siapa yang dapat mempunyai hak dan cakap untuk bertindak di dalam hukum / siapa yang cakap menurut hukum untuk mempunyai hak.Contoh subjek hukum : manusia pribadi (natuurlijke persoon), badan hukum.