rencana strategis direktorat standardisasi dan …

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT STANDARDISASI DAN

AKREDITASI PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

TAHUN 2020-2024

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jl. Salemba Raya No. 28A Jakarta Pusat

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat

limpahan karuniaNya Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Standardisasi

dan Akreditasi dapat terselesaikan. Buku ini merupakan hasil dari

pengembangan dari Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional

Tahun 2020-2024.

Buku ini diharapkan dapat menjadi acuan Direktorat Standardisasi dan

Akreditasi untuk dapat memahami dan menjalankan tugas tugas sesuai

dengan visi misi Perpustakaan Nasional RI serta memperhatikan target

kinerja yang telah ditetapkan. Kami tunggu saran dan masukannya untuk

perbaikan kedepannya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah

mendukung hingga terbitnya Renstra Direktorat Standardisasi dan

Akreditasi ini.

Direktur Standardisasi dan Akreditasi

Drs. Supriyanto, M.Si

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iv

Daftar Gambar v

Bab I Pendahuluan 1

Kondisi Umum 1

Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan 6

Inovasi Direktorat Standardisasi Dan Akreditasi 13 Akreditasi Perpustakaan Secara Daring 13

Sosialisasi Akreditasi Secara Daring 13

Kerjasama 13

Pengembangan Sdm Asessor 14

Potensi Dan Permasalahan 15

Potensi 15

Permasalahan 16

Tingkat Ketercukupan Perpustakaan 17

Tingkat Ketercukupan Tenaga Perpustakaan 18

Tingkat Ketercukupan Anggaran Perpustakaan 20

Tingkat Ketercukupan Sarana Prasarana 21

Bab II Visi, Misi, Tujuan, Arah Kebijakan Dan Strategi Perpustakaan

Nasional Tahun 2020-2024 23

Visi 23

Misi 23

Tujuan Direktorat Standardisasi Dan Akreditasi 23

Sasaran Strategis Direktorat Standardisasi Dan Akreditasi 24

Peta Strategis Perpustakaan Nasional 25

iii

Bab III Arah Kebijakan, Tujuan, Strategi, Kerangka Regulasi Dan

Kerangka Kelembagaan Direktorat Standardisasi Dan Akreditasi,

Perpustakaan Nasional 26

Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional 26

Arah Kebijakan Dan Strategi Direktorat Standardisasi Dan Akreditasi,

Perpustakaan Nasional 27

Program Dan Target Kinerja 27

Kerangka Regulasi 28

Kerangka Kelembagaan 29

Bab IV Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan 31

Target Kinerja Sasaran Strategis 31

Target Kinerja Sasaran Program 31

Kerangka Pendanaan 33

Bab V Penutup 36

Lampiran 37

iv

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Standar Nasional Perpustakaan dan Instrumen Akreditasinya 8

Tabel 2. Jumlah Perpustakaan Secara Nasional berdasarkan Jenis 10

Tabel 3. Rekapitulasi Jumlah Perpustakaan Terakreditasi 11

Tabel 4. Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholders Perspective)

Direktorat Standardisasi dan Akreditasi 31

Tabel 5. Target Kinerja Sasaran Strategis Direktorat Standardisasi dan

Akreditasi 32

Tabel 6. Alokasi Anggaran Direktorat Standardisasi dan Akreditasi

berdasarkan kegiatan 33

v

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.5.1. Peta Strategis Perpustakaan Nasional 25

1

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT STANDARDISASI DAN

AKREDITASI PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

TAHUN 2020-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi

pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam secara

profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan

pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para

pemustaka. Selanjutnya Pasal 4 menjelaskan bahwa perpustakaan

bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan

kegemaran membaca, serta memperluas wawasan, dan pengetahuan

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses

informasi dan pengetahuan, perpustakaan merupakan institusi layanan

publik yang wajib memberikan layanan perpustakaan pada

masyarakat. Sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang tentang

Perpustakaan, menjelaskan:

1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh

layanan, memanfaatkan, dan mendayagunakan fasilitas

perpustakaan;

2

2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolir, atau terbelakang

sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan

perpustakaan secara khusus; dan

3) Masyarakat yang cacat atau kelainan fisik, emosional, mental,

intelektual, dan sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan

sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Kewajiban pemerintah atas ketersediaan perpustakaan di

masyarakat diperjelas dalam Pasal 7 ayat (1) butir c, menjelaskan

bahwa pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan layanan

perpustakaan secara merata di tanah air. Selaras dengan amanat

tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah Pasal 12 ayat (2) butir q menyatakan bahwa perpustakaan

masuk pada urusan wajib pemerintahan baik pada pemerintah daerah

provinsi dan kabupaten/kota.

Perpustakaan Nasional RI yang berkedudukan di ibukota

negara merupakan lembaga pemerintah non Kementerian (LPNK)

yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan,

dan berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan,

perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan

pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan (UU Nomor 43 Tahun

2007 pasal 1 ayat 5). Sebagai wakil pemerintah dalam membina

semua jenis perpustakaan di Indonesia, Perpustakaan Nasional RI

mengemban tugas: a) menetapkan kebijakan nasional, kebijakan

umum, dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan, b)

melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi

terhadap pengelolaan perpustakaan, c) membina kerja sama dalam

pengelolaan berbagai jenis perpustakaan, dan d) mengembangkan

3

standar nasional perpustakaan (Pasal 21 ayat 2, UU Nomor 43 Tahun

2007 tentang Perpustakaan).

Ketentuan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang

Perpustakaan mengamanatkan bahwa Perpustakaan Nasional sebagai

institusi pengelola koleksi “karya tulis, karya cetak, dan/atau karya

rekam” hendaknya dilaksanakan secara profesional dengan sistem

yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian,

pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Dalam rangka

memberikan layanan kepada masyarakat, perpustakaan diharapkan

memberikan layanan minimal sesuai dengan Standar Nasional

Perpustakaan (SNP).

Seiring dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun

2007 tentang Perpustakaan, Perpustakaan Nasional mempunyai tugas

untuk melakukan pembinaan perpustakaan seluruh jenis perpustakaan

di Indonesia. Perpustakaan Nasional mempunyai kewajiban untuk

melakukan pembinaan dengan melakukan pengembangan

perpustakaan. Bradley (2002) mengusulkan skema baru perpustakaan

nasional untuk abad ke-21, yang mendefinisikan peran daripada

fungsi, karena mereka memposisikan ulang dan menegaskan kembali

pentingnya mereka untuk era digital melalui dukungan untuk

pengembangan perpustakaan guna mendukung ekonomi serta sebagai

tempat untuk pendidikan dan pembelajaran seumur hidup serta

pengembangan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut

Perpustakaan Nasional melalui Pusat Pengembangan Perpustakaan

Umum dan Khusus, Pusat Pengembangan Perpustakaan

Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi, Direktorat Standardisasi

4

dan Akreditasi, Pusat Pembinaan Pustakawan, dan Pusat Pendidikan

dan Pelatihan mempunyai potensi besar untuk membina perpustakaan

di Indonesia, melalui Pengembangan Perpustakaan Berstandar

Nasional. Saat ini jumlah perpustakaan di Indonesia 164.610

perpustakaan baru hanya 1,5% yang terakreditasi, sementara itu

jumlah perpustakaan yang belum terakreditasi saat ini masih sekitar

98,5% sehingga masih banyak perpustakaan yang belum sesuai

standar nasional. Standar nasional perpustakaan saat ini mencakup

infrastruktur bangunan, teknologi informasi serta sumber daya

manusia.

Penerapan Standar Nasional Perpustakaan dilakukan melalui

kegiatan akreditasi perpustakaan. Produk/jasa, proses, sistem dan

personel dalam lingkup perpustakaan yang telah memenuhi

ketentuan/spesifikasi teknis dalam standar yang diacu dapat diberikan

sertifikat melalui proses akreditasi perpustakaan.

Akreditasi perpustakaan merupakan rangkaian kegiatan proses

pengakuan formal oleh lembaga akreditasi perpustakaan yang

menyatakan bahwa lembaga perpustakaan telah memenuhi persyaratan

untuk melakukan kegiatan pengelolaan perpustakaan.

Lembaga yang memiliki hak melakukan kegiatan akreditasi

perpustakaan dan mengeluarkan sertifikat akreditasi perpustakaan

adalah Lembaga Akreditasi Perpustakaan Perpustakaan Nasional

(LAP-N).

LAP-N adalah lembaga nonstruktural yang menyelenggrakan

akreditasi semua jenis perpustakaan yang ada di Indonesia dan

5

bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan Nasional RI (c.q.

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan). LAP-N

dalam melaksanakan kegiatan akreditasi mendapat dukungan sarana,

prasarana, dan anggaran dari Perpustakaan Nasioanal RI dimana

Sekretariat LAP-N juga merupakan Direktur dan staf dari Direktorat

Standarisasi dan Akreditasi.

Direktorat Standarisasi dan Akreditasi adalah direktorat baru di

Perpustakaan Nasional RI setingkat eselon II yang dipimpin oleh

Direktur. Berdasarkan Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 04

Tahun 2020, Direktorat Standarisasi dan Akreditasi merupakan unsur

pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan.

Direktorat Standardisasi dan Akreditasi mempunyai tugas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan fasilitasi,

bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi dan pelaporan di bidang

standardisasi dan akreditasi perpustakaan. Direktorat Standardisasi dan

Akreditasi dipimpin oleh Direktur.

Fungsi dari Direktorat Standardisasi dan Akreditasi

diantaranya: (1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang standardisasi

dan akreditasi perpustakaan; (2) Pelaksanaan kebijakan di bidang

standardisasi dan akreditasi perpustakaan; (3) Penyusunan norma,

standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan akreditasi

perpustakaan; (4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise di

bidang standardisasi dan akreditasi perpustakaan; Penyusunan standar

nasional perpustakaan (SNP); (6) Pengawasan dan evaluasi

6

penyelenggaraan semua jenis perpustakaan di wilayah Indonesia; dan

(7) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Mengacu dari salah satu

fungsi Direktorat Standarisasi dan Akeditasi yaitu peyusunan norma,

stadar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan akreditasi.

Maka perlu disusunlah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria

(NSPK) Akreditasi Perpustakaan.

1.1.1 Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional

Perpustakaan

Mengacu pada Undang-undang Nomor 43 tahun 2007

tentang Perpustakaan, Perpustakaan yang sesuai dengan

standar yaitu:

1. Pasal 17 “Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan

sesuai dengan standar nasional perpustakaan.”

2. Pasal 18 “Setiap perpustakaan dikelola sesuai

dengan standar nasional perpustakaan.”

3. Pasal 23

a) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan

perpustakaan yang memenuhi standar nasional

perpustakaan dengan memperhatikan Standar

Nasional Pendidikan.

b) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran

yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada

satuan pendidikan yang bersangkutan dalam

jumlah yang mencukupi untuk melayani semua

peserta didik dan pendidik.

c) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mengembangkan koleksi lain yang

mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.

d) Perpustakaan sekolah/madrasah melayani

peserta didik pendidikan kesetaraan yang

7

dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan

yang bersangkutan.

e) Perpustakaan sekolah/madrasah

mengembangkan layanan perpustakaan berbasis

teknologi informasi dan komunikasi.

f) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling

sedikit 5% dari anggaran belanja operasional

sekolah/madrasah atau belanja barang di luar

belanja pegawai dan belanja modal untuk

pengembangan perpustakaan.

4. Pasal 24

a) Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan

perpustakaan yang memenuhi standar nasional

perpustakaan dengan memperhatikan Standar

Nasional Pendidikan.

b) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun

jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk

mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian,

dan pengabdian kepada masyarakat.

c) Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan

layanan perpustakaan berbasis teknologi

informasi dan komunikasi.

d) Setiap perguruan tinggi mengalokasikan dana

untuk pengembangan perpustakaan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan guna

memenuhi standar nasional pendidikan dan

standar nasional perpustakaan.

5. Pasal 27 “Perpustakaan khusus diselenggarakan

sesuai dengan standar nasional perpustakaan.”

Adapun indikator kinerja kegiatan akreditasi

sebagai berikut: Perpustakaan sesuai standar adalah

perpustakaan yang mengikuti standar perpustakaan

yang terdiri atas:

standar koleksi perpustakaan,

8

standar sarana dan prasarana,

standar pelayanan perpustakaan,

standar tenaga perpustakaan,

standar penyelenggaraan,

standar pengelolaan

SNP dan instrumen akreditasi perpustakaan telah

disusun Perpustakaan Nasional dan telah

mengalami revisi. SNP dan instrumen akreditasi

dari masing-masing jenis perpustakaan, sebagai

berikut:

Tabel 1. Standar Nasional Perpustakaan dan Instrumen Akreditasinya

No Jenis Perpustakaan Standar Nasional

Perpustakaan

Instrumen Akreditasi

1 Perpustakaan

Desa/Kelurahan

Peraturan Kepala

Perpustakaan Nasional

RI Nomor 6 Tahun

2017 tentang Standar

Nasional Perpustakaan

Desa/Kelurahan

Peraturan Perpusnas

Nomor 6 Tahun 2018

tentang Instrumen

Akreditasi

Perpustakaan

Desa/Kelurahan

2 Perpustakaan

Kecamatan

Peraturan Kepala


RI Nomor 7 Tahun



Kecamatan

Peraturan Perpusnas

Nomor 5 Tahun 2018

tentang Instrumen

Akreditasi

Perpustakaan

Kecamatan

3 Perpustakaan

Kabupaten/Kota

Peraturan Kepala


RI Nomor 8 Tahun



Kabupaten/Kota

Peraturan Perpusnas

Nomor 3 Tahun 2018

tentang Instrumen

Akreditasi

Perpustakaan

Kabupaten/Kota

4 Perpustakaan

Provinsi

Peraturan Kepala


RI Nomor 9 Tahun

Peraturan Perpusnas

Nomor 4 Tahun 2018

tentang Instrumen

9



Provinsi

Akreditasi

Perpustakaan Provinsi

5 Perpustakaan

Sekolah

Dasar/Madrasah

Ibtidaiyah

Peraturan Kepala


RI Nomor 10 Tahun



Sekolah

Dasar/Madrasah

Ibtidaiyah

Peraturan Perpusnas

Nomor 7 Tahun 2018

tentang Instrumen

Akreditasi

Perpustakaan Sekolah

Dasar/Madrasah

Ibtidaiyah

6 Perpustakaan

Sekolah

Menengah

Pertama/

Madrasah

Tsanawiyah

Peraturan Kepala


RI Nomor 11 Tahun



Sekolah Menengah

Pertama/Madrasah

Peraturan Perpusnas

Nomor 8 Tahun 2018

tentang Instrumen

Akreditasi


Menengah

Pertama/Madrasah

Tsanawiyah

7 Perpustakaan

Sekolah

Menengah

Atas/Madrasah

Aliyah

Peraturan Kepala


RI Nomor 12 Tahun



Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyah

Peraturan Perpusnas

Nomor 9 Tahun 2018

tentang Instrumen

Akreditasi


Menengah

Atas/Madrasah Aliyah

8 Perpustakaan

Perguruan Tinggi

Peraturan Kepala


RI Nomor 13 Tahun



Perguruan Tinggi

Peraturan Perpusnas

Nomor 10 Tahun 2018

tentang Instrumen

Akreditasi

Perpustakaan

Perguruan Tinggi

9 Perpustakaan

Khusus

Peraturan Kepala


RI Nomor 14 Tahun



Khusus

Peraturan Perpusnas

Nomor 11 Tahun 2018

tentang Instrumen

Akreditasi

Perpustakaan Khusus

10

Akreditasi perpustakaan dilaksanakan sebagai alat

untuk menjamin kualitas penyelenggaraan layanan

perpustakaan dan membangun kepercayaan (trust)

masyarakat terhadap perpustakaan. Pusat

Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat

Baca selaku leading sektor indikator ini telah

berupaya untuk meningkatkan capaian dengan

pelaksanaan akreditasi secara mandiri. Hal ini dapat

terlihat dengan telah dilakukan kepada instansi

perpustakaan yang mengajukan akreditasi secara

mandiri ke Perpustakaan Nasional.

Tabel 2. Jumlah Perpustakaan Secara Nasional berdasarkan Jenis

No Jenis Perpustakaan Jumlah Perpustakaan

2014 - 2019

1 Perpustakaan Umum

a. Perpustakaan Umum Provinsi

b. Perpustakaan Umum Kabupaten /

Kota

c. Perpustakaan Umum Kecamatan

d. Perpustakaan Umum Desa /

Kelurahan

e. Perpustakaan Komunitas

f. Taman Bacaan

42.460

34

496

1.685

33.929

1.018

5.298

2 Perpustakaan Khusus 6.552

3 Perpustakaan Sekolah / Madrasah

a. SD / MI

113.541

76.063

11

b. SMP / MTs

c. SMA / SMK / MA

19.995

17.483

4 Perpustakaan Perguruan Tinggi 2.057

Jumlah Total Perpustakaan 164.610

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah

total perpustakaan secara nasional, yaitu sebanyak

164.610 yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

164.610 perpustakaan tersebut, terdiri dari 42.460

perpustakaan umum, 6.552 perpustakaan khusus,

113.541 perpustakaan sekolah/madrasah, dan 2.057

perpustakaan perguruan tinggi. Sementara

perpustakaan yang terakreditasi hingga 30

November 2020 menunjukan data sebagai berikut:

Tabel 3. Rekapitulasi Jumlah Perpustakaan Terakreditasi

No Provinsi

2011-2020

Jumlah Perpustakaan

Sekolah

Perpustakaan

Perguruan

Tinggi

Perpustakaan

Umum

Perpustakaan

Khusus

1 Aceh 15 7 5 4 31

2 Sumatera Utara 18 12 7 8 45

3 Sumatera Barat 63 11 23 6 103

4 Bengkulu 14 8 7 5 34

5 Riau 79 21 23 8 131

6 Kepulauan Riau 1 3 3 1 8

7 Jambi 9 2 1 2 14

8 Sumatera Selatan 90 14 4 7 115

12

9 Lampung 5 4 3 3 15

10 Kep. Babel 118 4 16 5 143

11 DKI Jakarta 60 27 8 13 108

12 Jawa Barat 73 39 26 12 150

13 Banten 46 6 4 4 60

14 Jawa Tengah 338 35 41 13 427

15 DI Yogyakarta 358 27 25 11 421

16 Jawa Timur 249 52 14 7 322

17 Kalimantan Barat 49 11 4 7 71

18 Kalimantan Tengah 12 8 3 2 25

19 Kalimantan Selatan 51 16 23 8 98

20 Kalimantan Timur 71 6 7 8 92

21 Kalimantan Utara 0 0 0 0 0

22 Bali 26 9 10 7 52

23 Nusa Tenggara Barat 31 9 16 5 61

24 NTT 9 2 4 4 19

25 Sulawesi Barat 15 6 7 4 32

26 Sulawesi Utara 3 1 1 0 5

27 Sulawesi Tengah 10 2 2 4 18

28 Sulawesi Selatan 33 19 6 8 66

29 Sulawesi Tenggara 22 5 5 1 33

30 Gorontalo 73 10 11 2 96

31 Maluku 1 1 1 1 4

32 Maluku Utara 0 0 0 0 0

33 Papua 1 2 1 2 6

34 Papua Barat 0 0 0 0 0

13

JUMLAH 1943 379 311 172 2805

TOTAL Th. 2011-2020 2805

1.2 Inovasi Direktorat Standardisasi dan Akreditasi

1.2.1 Akreditasi Perpustakaan secara Daring

Awal Maret 2020 Presiden Republik Indonesia, Ir Joko

Widodo mengumumkan 2 warga negara yang terinfeksi

Covid-19. Berdasarkan data BBC (26/4) jumlah kasus

positif Covid-19 di seluruh dunia telah mencapai 2,8 juta

pasien. Melihat tingginya penyebaran virus ini, Presiden

mengeluarkan Keppres Nomor 7 Tahun 2020 dengan

menunjuk BNPB sebagai koordinator penanganan

darurat bencana. Sejalan dengan itu, Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluarkan Surat

Keputusan Kepala BNPB tentang Penetapan Status

Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit

akibat Virus Corona di Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka Direktorat

Standardisasi dan Akreditasi terhitung Mei

menyelenggarakan akreditasi secara langsung maupun

daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Akreditasi tetap

berjalan dengan mempertimbangkan keamanan dan

kondusifitas namun tanpa mengurangi tahap demi tahap

pelaksanaan akreditasi.

1.2.2 Sosialisasi Akreditasi secara Daring

Sosialisasi akreditasi merupakan kegiatan yang

diselenggarakan oleh Direktorat Standardisasi dan

Akreditasi dengan tujuan agar perpustakaan di seluruh

wilayah Indonesia dapat memenuhi standar serta diakui

dengan dibuktikan dengan sertifikat akreditasi yang

14

diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional RI. Kegiatan

sosialisai pada tahun 2020 diselenggarakan secara

langsung, namun mulai 2021 sosialisasi akreditasi akan

dilaksanakan dalam 2 metode baik langsung maupun

dalam bentuk daring.

Kegiatan sosialisasi melibatkan 5 (lima) narasumber dari

Perpustakaan Nasional dan pakar dari Lembaga

Akreditasi Perpustakaan. Lokasi pelaksanaan sosialisasi

akreditasi akan dilaksanakan di seluruh wilayah

Indonesia dari tahun ke tahun. Diharapkan semakin

banyak terealisasinya sosialisasi akreditasi yang

menjangkau berbagai wilayah melalui media daring,

semakin banyak perpustakaan dapat turut serta dalam

kegiatan tersebut.

1.2.3 Kerjasama

Kerjasama antara Direktorat Standardisasi dan

Akreditasi dengan berbagai pihak diharapkan dapat

menjadi jalan dalam mewujudkan perpustakaan yang

memenuhi standar. Adapun kerjasama yang dibangun

meliputi:

1. Kerjasama dengan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota;

2. Kerjasama dengan Organisasi Profesi (IPI, FPPTI,

ATPUSI, Forum Perpustakaan Umum, Forum

Perpustakaan Khusus); dan

3. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

1.2.4 Pengembangan SDM Asessor

Salah satu hal yang berkaitan erat dengan akreditasi

perpustakaan adalah sumber daya manusia, yaitu asesor.

Asesor di bidang perpustakaan adalah orang yang

ditunjuk dan diberikan tugas oleh LAP-N untuk

melakukan kegiatan penilaian kesesuaian terhadap suatu

perpustakaan yang mengajukan akreditasi. Kegiatan

15

yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua

komponen ketentuan atau persyaratan yang diatur dalam

acuan terkait dilaksanakan oleh perpustakaan yang

bersangkutan. Untuk melakukan tugas tersebut seorang

asesor harus kompeten dan/ atau memiliki sertifikat

asesor yang diakui oleh LAP-N atau Perpustakaan

Nasional RI.

Demi memfasilitasi dan pengembangan SDM asesor,

maka Direktorat Standardisasi dan Akreditasi menjalin

kerjasama dan hubungan baik dalam mencetak dan

memberikan kesempatan pada instansi lain yang

memiliki SDM sesuai kualifikasi menjadi asesor.

Beberapa kerjasama terkait peningkatan SDM Asesor

pada Direktorat Standardisasi dan Akreditasi antara lain:

1. Kementerian / Lembaga (Kemenkes)

2. Perguruan Tinggi

3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat)

1.3 Potensi dan Permasalahan

1.3.1 Potensi

Dalam Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 tentang

Perpustakaan menegaskan bahwa perpustakaan terdiri

dari 5 (lima) jenis, yaitu: 1) Perpustakaan Nasional; 2)

Perpustakaan Umum; 3) Perpustakaan Sekolah/

Madrasah; 4) Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan 5)

Perpustakaan Khusus. Berdasarkan penyelenggaraan/

kepemilikannya, perpustakaan dibedakan menjadi 8

(delapan) kategori, yaitu

1. Perpustakaan pemerintah (pusat);

2. Perpustakaan provinsi;

3. Perpustakaan kabupaten/kota;

4. Perpustakaan kecamatan;

5. Perpustakaan desa;

6. Perpustakaan masyarakat;

16

7. Perpustakaan keluarga; dan

8. Perpustakaan pribadi.

Semua jenis perpustakaan di atas, penyelenggaraan dan

pengelolaannya berdasarkan dengan Standar Nasional

Perpustakaan (SNP). Keharusan menggunakan dan

menerapkan standar tersebut ditujukan untuk

membangun sistem perpustakaan.

Dilihat dari geografi serta demografi wilayah di

Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke,

perpustakaan tersebar di seluruh wilayah dengan

berbagai jenis karakteristik menjadi potensi untuk

memaksimalkan pengembangan perpustakaan sesuai

dengan standar.

1.3.2 Permasalahan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 menjelaskan bahwa tujuan Negara Kesatuan

Republik Indonesia terdiri atas: 1) Melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

2) Memajukan kesejahteraan umum; 3) Mencerdaskan

kehidupan bangsa; dan 4) Ikut melaksanakan ketertiban

dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan

keadilan sosial. Upaya mencapai tujuan tersebut

dilakukan melalui pembangunan nasional sebagaimana

dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, sebagai upaya yang dilaksanakan oleh semua

komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan

bernegara.

Sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam

pengembangan perpustakaan di Indonesia adalah terkait

rendahnya akreditasi perpustakaan adalah sebagai

berikut:

17

1.3.2.1 Tingkat ketercukupan perpustakaan

Standar Nasional Perpustakaan (SNP) disusun

berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 43

Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang

menyatakan bahwa penyelenggaraan

perpustakaan dilakukan sesuai dengan Standar

Nasional Perpustakaan. Seluruh wilayah di

Indonesia dari Sabang hingga Merauke

sejatinya harus memiliki semua jenis

perpustakaan, diantaranya:

1. Perpustakaan Umum, perpustakaan yang

diperuntukkan bagi masyarakat luas

sebagai sarana pembelajaran sepanjang

hayat tanpa membedakan umur, jenis

kelamn, suku, ras, agama, dan status sosial-

ekonomi. Perpustakaan umum

berkedudukan dengan cakupan wilayah

setingkat provinsi, kabupaten/kota,

kecamatan, dan desa/kelurahan.

2. Perpustakaan Sekolah/Madrasah, bagian

integral dari kegiatan pembelajaran dan

berfungsi sebagai pusat sumber belajar

untuk mendukung tercapainya tujuan

pendidikan yang berkedudukan di

sekolah/madrasah.

3. Perpustakaan Perguruan Tinggi,

perpustakaan yang merupakan bagian

integral dari kegiatan pendidikan,

penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat dan berfngsi sebagai pusat

sumber belajar untuk mendukung

tercapainya tujuan pendidikan yang

berkedudukan di perguruan tinggi.

18

4. Perpustakaan Khusus, perpustakaan yang

diperuntukkan secara terbatas bagi

pemustaka di lingkungan Lembaga

pemerintah, Lembaga masyarakat,

Lembaga pendidikan keagamaan, rumah

ibadah, atau organisasi lain.

Keberadaan perpustakaan di Indonesia yang

berjumlah 164.610 belum semua memenuhi

kriteria standar nasional. Rasio ketercukupan

perpustakaan pada 2018 menunjukkan data

sebagai berikut:

1. Perpustakaan Umum dengan ratio 0,00016;

2. Perpustakaan Sekolah dengan ratio 0,00165;

dan

3. Perpustakaan Perguruan Tinggi dengan ratio

0,00009.

Jumlah perpustakaan di seluruh wilayah

Indonesia berpengaruh pada kinerja Direktorat

Standardisasi dan Akreditasi dalam pemenuhan

tingkat ketercapaian akreditasi nasional.

1.3.2.2 Tingkat ketercukupan tenaga perpustakaan

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007

tentang Perpustakaan disebutkan bahwa

pustakawan adalah seseorang yang memiliki

kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan

dan/atau pelatihan kepustakawanan serta

mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk

melaksanakan pengelolaan dan pelayanan

perpustakaan. Salah satu instrument dalam

penilaian akreditasi adalah Sumber Daya

Manusia (SDM) yang didalamnya adalah

pustakawan.

19

Menurut standar IFLA, ratio ketercukupan

tenaga perpustakaan umum adalah 1:2.500,

artinya maksimal 1 orang tenaga perpustakaan

melayani 2.500 orang penduduk. Berdasarkan

hasil sensus diketahui bahwa secara nasional 1

tenaga perpustakaan melayani 21.668

penduduk, sehingga dapat dikatakan harus

melayani 81.391 orang penduduk. Semakin

tinggi nilai ratio ini menunjukkan bahwa jumlah

penduduk yang harus dilayani oleh 1 orang

tenaga perpustakaan. Apabila nilai rationya

kurang dari 2.500 atau 1 tenaga perpustakaan

melayani lebih dari 2.500 penduduk maka

kondisinya dikatakan tidak ideal.

Masih banyak perpustakaan yang saat ini

berdiri namun tidak dikelola oleh tenaga

profesional. Anggapan bahwa tenaga pengelola

perpustakaan tidak harus memiliki keahlian dan

pendidikan khusus di bidang perpustakaan

menjadikan perpustakaan tidak berkembang dan

dikelola secara profesional. Misalkan pada

perpustakaan sekolah, sebagian besar pengelola

perpustakaan hanya seorang guru yang

diperbantukan atau guru yang diberikan tugas

mengelola perpustakaan. Jika melihat kondisi

tersebut, fungsional guru memiliki pekerjaan

dan kewajiban utama untuk mengajar, sehingga

menjadi pengelola perpustakaan hanya

dijadikan sebagai tugas paruh waktu untuk

memenuhi jam mengajar.

Keberhasilan perpustakaan dapat diraih jika

terpenuhinya instrument sesuai dengan standar

nasional perpustakaan, diantaranya: 1) Koleksi;

20

2) Sarana Prasarana; 3) Layanan Perpustakaan;

4) Tenaga; 5) Manajemen; dan 6) Penguatan.

1.3.2.3 Tingkat ketercukupan anggaran

perpustakaan

Anggaran merupakan aspek penting dalam

terselenggaranya kegiatan perpustakaan.

Adanya perpustakaan yang didukung oleh

alokasi dana operasional akan jauh lebih

berkembang dalam mewujudkan tercapainya

target dan visi perpustakaan. Sejalan dengan

yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor

43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pasal 23

Ayat 6 menyebutkan bahwa sekolah/madrasah

mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari

anggaran belanja operasional sekolah/madrasah

atau belanja barang di luar belanja pegawai dan

belanja modal untuk pengembangan

perpustakaan. Pasal 39 Ayat 2 menjelaskan

bahwa pemerintah dan pemerintah daerah

mengalokasikan anggaran perpustakaan dalam

anggaran pendapatan dan belanja negara

(APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja

daerah (APBD).

Jika dilihat dari peraturan di atas, secara jelas

disebutkan bahwa anggaran tidak dapat

dipisahkan dari kegiatan operasional

perpustakaan. Bukan menjadi aspek pendukung,

melainkan menjadi unsur utama terwujudnya

kegiatan di perpustakaan. Namun disayangkan

masih banyak perpustakaan di seluruh wilayah

Indonesia belum sesuai dengan standar

diakibatkan oleh rendahnya anggaran yang

diberikan. Sementara keberhasilan perpustakaan

21

dapat diraih jika terpenuhinya komponen

kondisi perpustakaan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 2007 dan SNP,

meliputi:

1. Sarana dan prasarana perpustakaan yang

tersedia;

2. Koleksi yang dimiliki (jenis, jumlah dan

kondisi);

3. Tenaga perpustakaan (jumlah, status

pendidikan, intensitas pembinaan dan

keikutsertaan dalam organisasi terkait;

4. Anggaran (jumlah, posisi dan

peruntukannya);

5. System pengolahan bahan perpustakaan

(termasuk aspek manajemen organisasi);

6. Sistem layanan; dan

7. Inovasi dan kreatifitas perpustakaan dalam

mendayagunakan dan mengembangkan

perpustakaan.

Berdasarkan data perpustakaan umum tahun

2018 anggaran pengembangan perpustakaan

dari APBD Dinas sebesar Rp. 597.014.858.216

sehingga jika dijabarkan 1 orang penduduk

memiliki anggaran Rp. 2.938,-.

1.3.2.4 Tingkat ketercukupan sarana prasarana

Sarana prasarana merupakan salah satu sumber

daya perpustakaan yang penting sesuai yang

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43

Tahun 2007 Pasal 1. Beberapa hal terkait sarana

prasarana di perpustakaan, sebagai berikut:

Sarana:

Gedung/ruang, lokasi, kondisi perpustakaan

22

Prasarana:

Mebeler, peraslatan multimedia, perlengkapan

berbasis teknologi informasi dan komunikasi,

sarana pengamananperpustakaan.

Terpenuhinya sarana dan prasarana

perpustakaan di sebuah perpustakaan tidak

terlepas dari adanya anggaran yang

dialokasikan. Kondisi saat ini masih banyak

perpustakaan yang belum mengalokasikan dana

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seperti

yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor

43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pasal 23

Ayat 6 menyebutkan bahwa sekolah/madrasah

mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari

anggaran belanja operasional sekolah/madrasah

atau belanja barang di luar belanja pegawai dan

belanja modal untuk pengembangan

perpustakaan.

23

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, ARAH KEBIJAKAN DAN

STRATEGI PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN 2020-2024

2.1 Visi

Visi Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 disesuaikan dengan

Visi Presiden periode 2020-2024, yaitu:

“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan

berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui penguatan

budaya literasi”.

2.2 Misi

Misi Perpustakaan Nasional disesuaikan dengan 7 (tujuh) Agenda

Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu

agenda ke-4 revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Maka Perpustakaan Nasional merumuskan Misi:

“Meningkatkan Perpustakaan sesuai Standar Nasional

Perpustakaan, Pelayanan Prima Perpustakaan, dan Pelestarian

Bahan Pustaka dan Naskah Nusantara”.

2.3 Tujuan Direktorat Standardisasi dan Akreditasi

Direktorat Standardisasi dan Akreditasi memiliki tujuan untuk

menyusun standar nasional perpustakaan dan melaksanakan

akreditasi perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia.

24

2.4 Sasaran Strategis Direktorat Standardisasi dan Akreditasi

Sasaran Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024

diformulasikan dari misi dan tujuan yaitu kondisi yang ingin

dicapai dan diwujudkan oleh Perpustakaan Nasional sebagai

outcome atau dampak, yaitu:

“Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca

Masyarakat ditandai dengan meningkatnya indeks

pembangunan literasi dan kegemaran membaca”, dengan

indikator:

Nilai kegemaran membaca dari 53.84 (Baseline 2019)

menjadi 71,30 tahun 2024.

Indeks pembangunan literasi masyarakat dari 10,2 (Baseline

2019) menjadi 15,00 tahun 2024.

Sasaran strategis Direktorat Standardisasi dan Akreditasi adalah

terwujudnya perpustakaan sesuai dengan standar nasional

perpusakaan dengan indikator:

1. Jumlah perpustakaan terakreditasi hingga tahun 2024 sebanyak

5.077 perpustakaan.

2. Jumlah NSPK di bidang perpustakaan hingga tahun 2024

sebanyak 36 buah.

25

2.5. Peta Strategis Perpustakaan Nasional

Gambar 2.5.1. Peta Strategis Perpustakaan Nasional

26

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN, STRATEGI, KERANGKA

REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN DIREKTORAT

STANDARDISASI DAN AKREDITASI, PERPUSTAKAAN

NASIONAL

TAHUN 2020-2024

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Berdasarkan agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024

yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategis pembangunan

nasional, maka yang berkaitan dengan pembangunan perpustakaan,

literasi dan pembudayaan kegemaran membaca adalah agenda ke-4

(empat), yaitu “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”

dengan sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk

Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri, Meningkatkan

Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan

Peradaban Dunia, melalui revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya

dan kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan,

musyawarah, gotong royong, dan kerjasama antar warga,

mencakup: pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan manuskrip

dan arsip sebagai sumber nilai budaya, sejarah, dan memori

kolektif bangsa.

2. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas bagi

Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter,

melalui:

27

a. Peningkatan budaya literasi, mencakup: (i) pengembangan

budaya gemar membaca; (ii) pengembangan sistem perbukuan

dan penguatan konten literasi; (ii) peningkatan akses dan

kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial;

b. Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi,

mencakup: (i) pengembangan mitra perpustakaan (library

supporter); (ii) pengembangan inovasi sosial yang didukung

dari pendanaan filantropi.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Standardisasi dan

Akreditasi, Perpustakaan Nasional

Adapun arah kebijakan Direktorat Standardisasi dan

Akreditasi, Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 adalah

Pengembangan dan pembinaan perpustakaan melalui akreditasi dan

standardisasi semua jenis perpustakaan.

3.3 Program dan Target Kinerja

Program ini merupakan program teknis yang menjadi

tanggungjawab Direktorat Standardisasi dan Akreditasi, Perpustakaan

Nasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, dengan sasaran

program dan indikator serta target, sebagai berikut:

Sasaran

Program 1

Terwujudnya Perpustakaan Sesuai Standar Nasional

Perpustakaan dan Berbasis Inklusi Sosial untuk

Memperkuat Budaya Literasi.

Indikator Persentase peningkatan perpustakaan sesuai

standar, dengan target 19,48% tahun 2020

menjadi 23,36% tahun 2024.

28

3.4 Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Perpustakaan

Nasional, diusulkan Rancangan Undang-Undang yang menjadi bidang

tugas Perpustakaan Nasional maupun yang terkait dengan bidang tugas

Perpustakaan Nasional untuk ditetapkan dalam Program Legislasi

Nasional Jangka Menengah Tahun 2020-2024. Disamping itu, dalam

memperkuat pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Perpustakaan

Nasional perlu dikukung oleh regulasi yang memadai yang dapat

diimplementasikan sampai unit perpustakaan terkecil di masyarakat,

dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Undang-

Undang dan Peraturan Perpustakaan Nasional. Rincian Peraturan

Perundang-undangan bidang tugas perpustakaan adalah sebagai berikut:

1. Amandemen Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang

Perpustakaan;

2. Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103

Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah

Nonkementerian;

29

4. Peraturan Perpustakaan Nasional tentang pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya

Rekam; dan

5. Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 4 Tahun 2020 Tentang

Organisasi Dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional

3.5 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai tujuan dan strategi Direktorat

Standardisasi dan Akreditasi, Perpustakaan Nasional sebagaimana telah

dijabarkan pada bab sebelumnya, Direktorat Standardisasi dan Akreditasi,

Perpustakaan Nasional harus didukung oleh perangkat organisasi, proses

bisnis/tata laksana, kelembagaan, dan sumber daya aparatur yang

kompeten dan mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada

Perpustakaan Nasional secara efektif, efisien dan handal. Untuk itu

kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi

organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya

aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan

berkesinambungan.

Dalam melakukan penataan kelembagaan dan pengelolaan sumber

daya manusia, Direktorat Standardisasi dan Akreditasi, Perpustakaan

Nasional berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan di bidang

perpustakaan serta kelanjutan dari Reformasi Birokrasi yang terus

diupayakan perbaikan secara terus menerus dalam mewujudkan

kelembagaan sesuai kebutuhan dan perkembangan jaman. Prioritas

kegiatan penguatan kelembagaan tahun 2020-2024 antara lain melalui:

30

1. Penguatan kapasitas kelembagaan Perpustakaan Nasional dan

mendorong penguatan kapasitas perpustakaan umum provinsi dan

kabupaten/kota.

2. Memperkuat budaya akuntabilitas berorientasi outcome yang

didukung oleh tenaga fungsional perpustakaan dan fungsional lainnya.

3. Penguatan lembaga akreditasi perpustakaan dan sertifikasi

pustakawan.

4. Penyelarasan struktur organisasi dan tata kelola Perpustakaan

Nasional.

5. Merevisi model standar operasional prosedur, menyederhanakan

proses bisnis, dan mempercepat digitalisasi pengelolaan perpustakaan.

6. Menghargai peran dan kontribusi pegawai berprestasi dengan

mengembangkan dan memberdayakan mereka untuk mendapatkan

dan mengembangkan keahlian fungsional.

31

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis

Target kinerja Sasaran Strategis yang telah ditetapkan Direktorat

Standardisasi dan Akreditasi merupakan kondisi yang akan dicapai dan

diharapkan membawa pengaruh atau dampak (outcome/impact) bagi

pencapaian tujuan pembangunan perpustakaan yaitu penguatan budaya

literasi dilihat dari Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholders

Perspective), dengan indikator keberhasilan sebagai berikut:

Tabel 4. Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholders

Perspective) Direktorat Standardisasi dan Akreditasi

DIREKTORAT STANDARISASI

DAN AKREDITASI SATUAN

TARGET

SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR 2020 2021 2022 2023 2024

SS

Tersedianya kebijakan dan

pengkajian

perpustakaan,

pembudayaan gemar

membaca dan

literasi

1

Perpustaka

an yang

memenuhi standard

Perpus 900 900 990 1.089 1.198

2

NSPK

bidang

perpustakaan yang

diterbitkan

Naskah 6 6 7 8 9

4.2 Target Kinerja Sasaran Program

Target kinerja Sasaran Program yang telah ditetapkan Direktorat

Standardisasi dan Akreditasi merupakan kondisi yang akan dicapai

dan diharapkan dalam mendukung keberhasilan target kinerja

32

sasaran strategis yang membawa pengaruh atau dampak

(outcome/impact) tersedianya kebijakan dan pengkajian

perpustakaan, pembudayaan gemar membaca dan literasi.

Tabel 5. Target Kinerja Sasaran Strategis Direktorat Standardisasi

dan Akreditasi

SASARAN

KEGIATAN INDIKATOR SATUAN

TARGET

2020 2021 2022 2023 2024

Tersedianya

kebijakan

dan

pengkajian

perpustakaan,

pembudayaan

gemar

membaca dan

literasi

Perpustakaan

yang

memenuhi

standard

Perpus 900 900 990 1.089 1.198

Perpustakaan

Sekolah 600 600 690 700 800

Perpustakaan

Perguruan

Tinggi

100 100 100 150 158

Perpustakaan

Umum 100 100 100 125 125

Perpustakaan

Khusus 100 100 100 114 115

NSPK bidang

perpustakaan

yang

diterbitkan

Naskah 6 6 7 8 9

NSPK SNP 2 2 2 3 3

NSPK SNI 2 2 3 3 3

Pedoman

Akreditasi 2 2 2 2 3

33

4.3 Kerangka Pendanaan

Dalam memenuhi target kinerja Direktorat Standardisasi dan

Akreditasi sesuai sasaran strategis, kebijakan dan program serta

kegiatan, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai.

Pendanaan pengembangan perpustakaan dan bersumber dari

pemerintah (APBN dan DAK) Perpustakaan Nasional RI.

Pendanaan Direktorat Standardisasi dan Akreditasi akan

memanfaatkan sebesar-besarnya alokasi anggaran yang bersumber

dari APBN untuk pengembangan perpustakaan di Indonesia dan

untuk membangun budaya membaca masyarakat.

Tabel 6. Alokasi Anggaran Direktorat Standardisasi dan Akreditasi

berdasarkan kegiatan

SASARAN

KEGIATAN

ALOKASI (RIBU)

2021 2022 2023 2024

Tersedianya

kebijakan dan

pengkajian

perpustakaan,

pembudayaan

gemar

membaca

3.445.120,0 3.844.897,0 4.300.200,0 4.759.184,0

Norma,

Standard,

Prosedur dan

Kriteria

805.988,0 972.318,0 1.167.197,0 1.364.506,0

Dokumen

NPSK

Akreditasi

Perpustakaan

805.988,0 972.318,0 1.167.197,0 1.364.506,0

34

yang disusun

Penyiapan

Bahan, Identi

kasi, dan

Dukungan

Pelaksanaan

NSPK Standar

Bidang

Perpustakaan

10.001,0 10.501,0 11.026,0 11.577,0

Pelaksanaan

Penyusunan

NSPK SNP

265.329,0 278.595,0 438.788,0 460.727,0

Pelaksanaan

Penyusunan

NSPK SNI

265.329,0 404.627,0 424.858,0 446.101,0

Pelaksanaan

Penyusunan

Pedoman

Akreditasi

265.329,0 278.595,0 292.525,0 446.101,0

Akreditasi

Lembaga

2.639.132,0 2.872.579,0 3.133.003,0 3.394.678,0

Perpustakaan

yang

terakreditasi

2.639.132,0 2.872.579,0 3.133.003,0 3.394.678,0

Penyiapan

bahan, Identi

kasi, dan

Dukungan

Pelaksanaan

Akreditasi

Perpustakaan

275.592,0 276.557,0 278.355,0 279.746,0

Pelaksanaan 1.063.300,0 1.230.770,0 1.249.499,0 1.436.924,0

35

Akreditasi

Perpustakaan

Sekolah

Pelaksanaan

Akreditasi

Perpustakaan

Perguruan

Tinggi

174.650,0 183.383,0 288.827,0 305.002,0

Pelaksanaan

Akreditasi

Perpustakaan

Umum

173.650,0 182.332,0 239.311,0 251.277,0

Pelaksanaan

Akreditasi

Perpustakaan

Khusus

178.150,0 187.058,0 223.908,0 225.970,0

Sosialisasi dan

Worskhop

Akreditasi

Perpustakaan

743.790,0 780.979,0 820.028,0 861.030,0

Evaluasi dan

Pelaporan

kegiatan

Standardiasasi

dan Akreditasi

Perpustakaan

30.000,0 31.500,0 33.075,0 34.729,0

Total 3.445.120,0 3.844.897,0 4.300.200,0 4.759.184,0

36

BAB V

PENUTUP

Renstra Direktorat Standardisasi dan Akreditasi, Perpustakaan

Nasional Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan

pembangunan lima tahunan. Renstra merupakan penjabaran dari RPJMN

Tahun 2020-2024 dan juga pentahapan pembangunan nasional dari

periode terakhir RPJP Tahun 2005-2025. Renstra disusun dengan masukan

para pemangku kepentingan dalam rangka penguatan akuntabilitas

Perpustakaan Nasional sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi Sistem

Akuntabilitas Instansi Pemerintah tahun 2019 serta mempedomani

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis

Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra ini merupakan

perwujudan visi dan misi Presiden yang dituangkan dalam RPJMN Tahun

2020-2024. Keselarasan Renstra Direktorat Standarisasi dan Akreditasi

2020-2024 dengan Renstra Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan Renstra P, maka

akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan dan isu-isu strategis

yang terkait dengan kebijakan kelembagaan dan pembangunan nasional.

37

Lampiran

DIREKTORAT STANDARISASI DAN AKREDITASI

(LEVEL 2)

DIREKTORAT STANDARISASI DAN

AKREDITASI

SATUAN

TARGET TARGET

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

UTAMA 2021

STAKEHOLDER

PERSPECTIVE

1 Tersedianya

kebijakan dan

pengkajian

perpustakaan.

pembudayaan

gemar membaca

dan literasi

1 Perpustakaan yang

memenuhi standard

Perpus 900

2 NSPK bidang

perpustakaan yang

diterbitkan

Naskah 6

CUSTOMER

PERSPECTIVE

2 Pengembangan

Standard dan

Akreditasi

Perpustakaan

3 Perpustakaan yang

terakreditasi

Perpus 900

4 NSPK yang dterbitkan Naskah 6

INTERNAL PROCESS

PERSPECTIVE

3 Terlaksananya

Akreditasi

Perpustakaan

5 Penyiapan bahan,

Identifikasi, dan

dukungan pelaksanaan

akreditasi perpustakaan

Paket 1

6 Pelaksanaan Akreditasi


Perpus 600

7 Pelaksanaan

Akreditasi

Perpustakaan

Perguruan Tinggi

Perpus 100


Perpustakaan Umum

Perpus 100


Perpustakaan Khusus

Perpus 100

10 Sosialisasi dan Kali 1

38

Worskhop Akreditasi

Perpustakaan

4 Penyusunan NSPK 11 Penyiapan Bahan,

Identifikasi, dan

Dukungan Pelaksanaan

NSPK Standar Bidang

Perpustakaan

Paket 1

12 Pelaksanaan

Penyusunan NSPK

SNP

Naskah 2

13 Pelaksanaan

Penyusunan NSPK SNI

Naskah 2

14 Pelaksanaan

Penyusunan NSPK

Pedoman Akreditasi

Naskah 2

39

MANUAL INDIKATOR DIREKTORAT STANDARISASI DAN AKREDITASI

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET

1 Perpustakaan yang memenuhi standard Perpus 2000

Landasan Konseptual (Mengapa hal ini penting/mandatorinya)

Direktorat Standardisasi dan Akreditasi mempunyai salah satu tugas mengawasi

penyelenggaraan dan pelaksanaan perpustakaan sesuai dengan standard untuk

semua jenis perpustakaan berdasarkan:

1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pada Pasal

21, bahwa Perpustakaan Nasional bertugas untuk melaksanakan

pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan

perpustakaan serta mengembangkan standard nasional perpustakaan;

2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang

Perpustakaan;

3) Standard Nasional Perpustakaan yang tertuang dalam bentuk Peraturan

Perpustakaan Nasional RI.

Definisi Operasional (Definisi istilah)

Perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan adalah perpustakaan yang

mengikuti standar perpustakaan yang terdiri atas: standar koleksi perpustakaan,

standar sarana dan prasarana, standar pelayanan perpustakaan, standar tenaga

perpustakaan, standar pelayanan, penyelenggaraan dan standar pengelolaan.

Sumber Data (Obyek Pengukuran)

Direktorat Standardisasi dan Akreditasi.

Formulasi Perhitungan (Cara pengukuran)

Menghitung capaian jumlah seluruh data semua jenis perpustakaan yang telah

memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dalam kurun waktu satu tahun masa

anggaran berlangsung.


2 NSPK bidang perpustakaan yang diterbitkan Naskah 6


Direktorat Standardisasi dan Akreditasi mempunyai salah satu tugas

40

menyelenggaraan kegiatan akreditasi semua jenis perpustakaan berdasarkan:


21, bahwa Perpustakaan Nasional bertugas untuk mengembangkan

standard nasional perpustakaan;



Perpustakaan;




Rumusan NPSK yang dimaksud adalah dokumen rumusan peraturan, standar,

pedoman, petunjuk teknis penyelenggaraan seluruh jenis perpustakaan yang

diterbitkan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan baik

yang ditandatangai oleh Kaperpusnas atau pun yang ditandatangani oleh Deputi.


Direktorat Standardisasi dan Akreditasi


Menghitung capaian jumlah seluruh NPSK di bidang perpustakaan yang disusun

dan diterbitkan dalam kurun waktu satu tahun anggaran berlangsung.


3 Perpustakaan yang terakreditasi Perpus 2000





21, bahwa Perpustakaan Nasional bertugas untuk melaksanakan

pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan

perpustakaan serta mengembangkan standard nasional perpustakaan;



41

Perpustakaan;




Perpustakaan yang terakreditasi adalah perpustakaan yang telah sesuai standar

nasional perpustakaan dan memiliki bukti akreditasi dari Perpustakaan Nasional

RI


Perpustakaan Nasional melalui Direktorat Standardisasi dan Akreditasi.



memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dan Terakreditasi oleh Perpustakaan

Nasional RI melalui Direktorat Standardisasi dan Akreditasi dalam kurun waktu

satu tahun masa anggaran berlangsung.


4 NSPK yang dterbitkan Naskah 6









Perpustakaan;




Rumusan NPSK yang dimaksud adalah dokumen rumusan peraturan, standar,

pedoman, petunjuk teknis penyelenggaraan seluruh jenis perpustakaan yang

diterbitkan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan baik

yang ditandatangai oleh Kaperpusnas atau pun yang ditandatangani oleh Deputi.

42




Menghitung capaian jumlah seluruh data NPSK seluruh Jenis Perpustakaan yang

diterbitkan dalam kurun waktu satu tahun anggaran berlangsung.


5 Penyiapan bahan, Identifikasi, dan dukungan

pelaksanaan akreditasi perpustakaan

Paket 1









Perpustakaan;






RI.





memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dan Terakreditasi oleh Perpustakaan

Nasional RI dalam kurun waktu satu tahun masa anggaran berlangsung.


6 Pelaksanaan Akreditasi Perpustakaan

Sekolah

Perpus 1000


43








Perpustakaan;






RI melalui Direktorat Standardisasi dan Akreditasi




Menghitung capaian jumlah perpustakaan sekolah yang telah memenuhi Standar

Nasional Perpustakaan dan Terakreditasi Perpustakaan Nasional RI melalui

Direktorat Standardisasi dan Akreditasi dalam kurun waktu satu tahun masa




Perguruan Tinggi

Perpus 400








44


Perpustakaan;










Menghitung capaian jumlah perpustakaan perguruan tinggi yang telah memenuhi

Standar Nasional Perpustakaan dan Terakreditasi oleh Perpustakaan Nasional RI

dalam kurun waktu satu tahun masa anggaran berlangsung.


8 Pelaksanaan Akreditasi Perpustakaan Umum Perpus 400









Perpustakaan;








45



Menghitung capaian jumlah perpustakaan umum yang telah memenuhi Standar

Nasional Perpustakaan dan Terakreditasi oleh Perpustakaan Nasional RI melalui





Khusus

Perpus 200









Perpustakaan;










Menghitung capaian jumlah perpustakaan khusus yang telah memenuhi Standar

Nasional Perpustakaan dan Terakreditasi oleh Perpustakaan Nasional RI melalui




10 Sosialisasi dan Worskhop Akreditasi Kali 1

46

Perpustakaan









Perpustakaan;




Sosialisasi akreditasi adalah memasyarakatkan informasi terkait akreditasi kepada

seluruh pengelola perpustakaan dari berbagai jenis perpustakaan di seluruh

Indonesia.

Workshop akreditasi adalah pelatihan terkait akreditasi dengan tujuan untuk

melakukan penilaian mandiri (pra akreditasi) terhadap pelaksanaan

penyelenggaraan perpustakaan.



RI.




Menghitung capaian jumlah seluruh perpustakaan yang telah mendapatkan dampak dari seluruh kegiatan sosialisasi dan

workshop akreditasi dalam kurun waktu satu tahun masa anggaran berlangsung.


11 Penyiapan Bahan, Identifikasi, dan

Dukungan Pelaksanaan NSPK Standar

Bidang Perpustakaan

Paket 1

47



menyelenggaraan kegiatan penyusunan standard di bidang perpustakaan

berdasarkan:






Perpustakaan;



4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan

Penilaian Kesesuaian


Standard perpustakaan adalah dokumen yang memuat kriteria minimum tentang sistem, proses, dan produk dibidang

perpustakaan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan consensus para pemangku kepentingan yang

dipergunakan secara berulang-ulang untuk memperoleh keteraturan.

NSPK bidang perpustakaan adalah norma, standar, pedoman, kriteria di bidang perpustakaan yang dipergunakan sebagai

acuan untuk penyelenggaraan perpustakaan di seluruh Indonesia.

Penyiapan bahan NSPK standar di bidang perpustakaan adalah kegiatan pengumpulan dokumen, materi pendukung serta

sarana prasarana pendukung untuk pelaksanaan penyusunan NSPK di bidang perpustakaan




Menghitung jumlah dokumen, materi, serta sarana prasarana pendukung NSPK standar di bidang perpustakaan dalam

kurun waktu satu tahun masa anggaran berlangsung.


12 Pelaksanaan Penyusunan NSPK SNP Naskah 2


48



berdasarkan:






Perpustakaan;











SNP adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan

perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.




Menghitung jumlah standard nasional (SNP, SNI, NSPK) di bidang perpustakaan yang disusun dalam kurun waktu satu

tahun masa anggaran berlangsung.


13 Pelaksanaan Penyusunan NSPK SNI Naskah 2


49



berdasarkan:






Perpustakaan;











SNI di bidang perpustakaan adalah standar nasional Indonesia yang ditetapkan oleh kepala Badan Standardisasi Nasional

yang memuat ketentuan umum tentang system, proses, dan produk di bidang perpustakaan.

SNP adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan

perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.




Menghitung jumlah standar nasional Indonesia (SNP) di bidang perpustakaan yang disusun dalam kurun waktu satu tahun

masa anggaran berlangsung.

50


14 Pelaksanaan Penyusunan NSPK Pedoman

Akreditasi

Naskah 2




berdasarkan:

1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pada

Pasal 21, bahwa Perpustakaan Nasional bertugas untuk

mengembangkan standard nasional perpustakaan;



Perpustakaan;


Perpustakaan Nasional RI









Pedoman akreditasi adalah buku yang berisi informasi dan petunjuk tentang mekanisme pelaksanaan akreditasi, Lembaga

Akreditasi Perpustakaan dan asesor akreditasi perpustakaan sebagai acuan untuk pelaksanaan akreditasi di Indonesia.




Menghitung jumlah pedoman akreditasi yang disusun dalam kurun waktu satu tahun masa anggaran berlangsung.

rencana strategis direktorat standardisasi dan …

Documents