kata pengantar - pompom.go.id/ppid/2015/rpusat/pbb.pdfrencana strategis direktorat pengawasan produk...

Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | i

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 25

tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, setiap kementerian dan lembaga diwajibkan

untuk menyusun rencana strategis termasuk unit teknis

yang ada pada instansi tersebut. Penyusunan rencana

strategis tersebut harus mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-

2019 yang telah ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2015.

Rencana strategis merupakan rencana lima

tahunan yang disusun dengan mempertimbangkan faktor internal dan ekternal

yang strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengawasan

Produk dan Bahan Berbahaya. Oleh karena itu tujuan penyusunan Renstra ini

adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana kinerja, rencana kerja

dan anggaran, penetapan kinerja, pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian

kegiatan di Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya dalam kurun

waktu 2015-2019.

Akhir kata, semoga Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan

Bahan Berbahaya tahun 2015-2019 dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak.

Jakarta, Mei 2015

Direktur Pengawasan Produk dan

Bahan Berbahaya

Drs. Mustofa, Apt, M.Kes

NIP. 19591015 198603 1 001

Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................... i DAFTAR ISI ............................................................................................................. ii SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA NOMOR: HK.05.02.55.03.15.0638 TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA TAHUN 2015-2019 ....................................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. 1

1.1. Kondisi Umum ......................................................................................... 1 1.1.1. Peran Direktorat Pengawasan produk dan Bahan Berbahaya berdasarkan peraturan perundang-undangan .................................................. 2 1.1.2. Struktur Organisasi Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya ........................................................................................................ 3 1.1.3. Hasil Capaian Kinerja Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya Periode 2010-2014 .......................................................................... 8 1.1.4. Isu-isu Strategis Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi ............................ 11

1.2. Potensi dan Permasalahan ..................................................................... 14 1.2.1. Potensi ............................................................................................ 14 1.2.2. Permasalahan dan Tindak Lanjut .................................................... 15 1.2.3. Analisa terhadap Lingkungan Strategis ........................................... 16

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA ............................................................................................. 21

2.1. Visi ........................................................................................................ 21 2.2. Misi ........................................................................................................ 21 2.3. Budaya Organisasi ................................................................................. 22 2.4. Tujuan ................................................................................................... 22 2.5. Sasaran Strategis ................................................................................... 23

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI............................................................ 26 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional .................................................... 26 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya ........................................................................... 28 3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Pengawasan Produk danBahan Berbahaya .......................................................................................................... 40 3.4. Kerangka Regulasi ................................................................................. 44 3.5. Kerangka Kelembagaan .......................................................................... 44

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ..................................... 46 4.1. Target Kinerja ........................................................................................ 46 4.2. Kerangka Pendanaan ............................................................................. 47

BAB V PENUTUP ................................................................................................... 48

LAMPIRAN ............................................................................................................. 49 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015 -2019 ....................................................................................... 49 2. Matriks Kerangka Regulasi Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015 – 2019 ..................................................................................... 50

Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | iii

Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | iv

Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015-2019 | 1


LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN PRODUK DAN

BAHAN BERBAHAYA

NOMOR HK.05.02.55.05.15.1357 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUK

DAN BAHAN BERBAHAYA TAHUN 2015-2019

BAB I

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan Lembaga Pemerintah Non

Kementerian yang mempunyai visi menjadi institusi pengawas obat dan

makanan yang inovatif, kredibel dan diakui secara internasional untuk

melindungi masyarakat. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut setiap unit

kerja mempunyai peran masing-masing yang semuanya bersinergi dan

bermuara kepada berhasilnya pencapaian visi dan misi Badan POM RI.

Sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No.

02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

POM, Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahayamerupakan salah

satu unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pengawasan Keamanan

Pangan dan Bahan Berbahaya mempunyai peran strategis dalam memberikan

perlindungan kepada masyarakat dari risiko bahan kimia berbahaya.

Bahan kimia berbahaya dan produknya merupakan suatu hal yang tidak

terlepas dari kebutuhan hidup manusia, namun sekaligus memiliki risiko

terhadap kesehatan apabila tidak dikelola dengan benar. Oleh karena itu perlu

dilakukan pengawasan agar risiko dimaksud dapat diminimalkan, bahkan

dicegah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pengawasan produk dan bahan

berbahaya di masa mendatang perlu dilakukan melalui perencanaan yang

lebih terarah, sistematis dan berkesinambungan dengan menyusun Rencana

Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya jangka

menengah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Tindakan dan pemikiran

strategis organisasi terangkum dalam perencanaan strategis sehingga dapat


diarahkan pada pengumpulan informasi yang lebih sistematik mengenai

lingkungan internal dan eksternal organisasi serta semua pihak yang memiliki

kepentingan terhadap organisasi. Dengan adanya rencana strategis tersebut

akan memudahkan pengambil keputusan dalam memformulasikan dan

mengomunikasikan strategi yang diinginkan dengan jelas mengenai

konsekuensi masa depan atas keputusan yang dibuat saat ini.

1.1.1. Peran Direktorat Pengawasan produk dan Bahan Berbahaya

berdasarkan peraturan perundang-undangan

Sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No.

02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Badan POM, Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan

Berbahayamerupakan salah satu unit kerja di lingkungan Deputi

Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

mempunyai peran strategis dalam memberikan perlindungan kepada

masyarakat dari risiko bahan kimia berbahaya.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan

di atas, Direktorat pengawasan produk dan Bahan Berbahaya

mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

1. Mengkoordinir penyiapkan perumusan kebijakan,

2. Mengkoordinir penyusunan pedoman, standar, kriteria dan

prosedur,

3. Mengendalikan pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di

bidang pengawasan produk dan bahan berbahaya,

4. Melaksanakan penilaian DP3 para kasubdit di lingkungan

Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas,

Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, penyusunan

pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelakssanaan

pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan


pembinaan di bidang standarisasi produk dan bahan

berbahaya




pembinaan di bidang pengamanan produk dan bahan

berbahaya




pembinaan di bidang penyuluhan produk dan bahan

berbahaya

4. Penyusunan rencana dan program pengawasan produk dan

bahan berbahaya

5. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis

di bidang pengawasan produk dan bahan berbahaya

6. Evaluasi dan penyusunan laporan pengawasan produk dan

bahan berbahaya

7. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang

ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan

dan Bahan Berbahaya

Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya membawahi 3

(tiga) Sub Direktorat yaitu :

1. Sub Direktorat Standarisasi Produk dan Bahan Perbahaya;

2. Sub Direktorat Pengamanan Produk dan Bahan Perbahaya;

3. Sub Direktorat Penyuluhan Bahan Berbahaya.

1.1.2. Struktur Organisasi Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya

Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya membawahi

tiga Sub Direktorat (Struktur Organisasi terlampir) yang mempunyai

tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Sub Direktorat Standarisasi Produk dan Bahan Perbahaya

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan

kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan


prosedur, evaluasi serta pelaksanaan Standarisasi Produk dan

Bahan Berbahaya.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program pengaturan dan

standarisasi produk dan bahan berbahaya

b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, penyusunan

pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan

pengaturan dan standarisasi produk dan bahan berbahaya

kimia dan non kimia

c. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,

penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta

penilaian risiko produk dan bahan berbahaya

d. Evaluasi dan penyusunan laporan standarisasi produk dan

bahan berbahaya

2. Sub Direktorat Pengamanan Produk dan Bahan Berbahaya

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan

kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan

prosedur, evaluasi dan pelaksanakan kegiatan pengamanan

produk dan bahan berbahaya.


a. Penyusunan rencana dan program pengamanan produk dan

bahan berbahaya

b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,


pelaksanaan kegiatan listing dan pengawasan penandaan

produk dan bahan berbahaya



pelaksanaan surveilan produk dan bahan berbahaya

d. Evaluasi dan penyusunan laporan pengamanan produk dan

bahan berbahaya

e. Pelaksanaan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat

3. Sub Direktorat Penyuluhan Bahan Berbahaya mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,


penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi

dan pelaksanakankegiatan penyuluhan bahan berbahaya.


a. Penyusunan rencana dan program penyuluhan bahan

berbahaya

b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,


pelaksanaan penyuluhan bahan berbahaya terhadap instituís

dan masyarakat



pelaksanaan kegiatan diseminasi informasi bahan berbahaya

d. Evaluasi dan penyusunan laporan penyuluhan bahan

berbahaya

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya


Untuk mendukung tugas-tugas Direktorat Pengawasan produk dan

Bahan Berbahaya sesuai dengan peran dan fungsinya diperlukan

sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik.

Jumlah SDM yang dimiliki Direktorat Pengawasan produk dan Bahan

Berbahaya sampai tahun 2014 adalah sejumlah 23 orang. Adapun

jumlah pegawai Direktorat Pengawasan produk dan Bahan Berbahaya

berdasarkan tingkat pendidikan dapat dijelaskan pada tabel 1 di

bawah ini:

Tabel 1. Profil pegawai Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya berdasarkan tingkat pendidikan dan penempatannya tahun 2014

No Penempatan

2014

Pendidikan

S2 Apoteker S1 D3 SLTA/

Sederajat

1 Direktur Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya

1

2 Subdit Pengamanan Produk dan Bahan Berbahaya

1

Seksi Listing dan Penandaan Produk dan Bahan Berbahaya

1

Seksi Surveilan Produk dan Bahan Berbahaya

1 2

Seksi Tata Operasional 1 1 2

3 Subdit Standardisasi Produk dan Bahan Berbahaya

1

Seksi Standardisasi Produk dan Bahan Berbahaya Kimia dan Non Kimia

2 1 1

Seksi Penilaian Risiko Produk dan Bahan Berbahaya

3

4 Subdit Penyuluhan Bahan Berbahaya

Seksi Penyuluhan Institusi dan Masyarakat

1 1 1

Seksi Diseminasi Informasi 1 1

Jumlah 7 9 2 0 5


Gambar 2. Profil pegawai Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan

Berbahaya berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2014

Tabel 2. Rekapitulasi Kebutuhan Pegawai Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya berdasarkan ABK Tahun 2014 No Jabatan Pegawai

yang

dibutuhkan

Pegawai yang Ada

(Tahun

2014)

Kekurangan

Pegawai

Keterangan

1 PFM Ahli Muda 3 1 2 Kualifikasi

pendidikan:

Apoteker, Sarjana

Teknologi Pangan

2 PFM Ahli Pertama 15 7 8 Kualifikasi

pendidikan:

Apoteker, Sarjana Teknologi Pangan,

Sarjana Kimia

3 PFM Terampil

Penyelia

1 0 1 Kualifikasi

pendidikan: D III

Analis Farmasi dan

Makanan, D III Gizi, D III Kimia

4 PFM Terampil

Pelaksana

2 1 1 Kualifikasi

pendidikan: D III

Analis Farmasi dan

Makanan, D III Gizi,

D III Kimia

5 Pranata Komputer Terampil

1 1 0

6 Analis Pengelola

Barang Milik Negara (BMN)

1 0 1 Kualifikasi

pendidikan: D III Akuntansi

7 Bendahara Satker 1 1 0


No Jabatan Pegawai

yang

dibutuhkan

Pegawai

yang Ada

(Tahun

2014)

Kekura

ngan

Pegawai

Keterangan

8 Pengadministrasi

Umum

3 3 0 Kualifikasi

pendidikan: D III

Administrasi Perkantoran, D III

Manajemen

Jumlah 27 14 13

Dari komposisi SDM Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan

Berbahaya sampai dengan tahun 2014 sesuai dengan tabel 1, tabel 2

dan gambar 2 di atas, dirasakan bahwa untuk menghadapi

perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis, khususnya

perubahan lingkungan strategis eksternal, maka perlu dilakukan

peningkatan kuantitas maupun kualitas SDM Direktorat Pengawasan

Produk dan Bahan Berbahaya, agar dapat mengantisipasi perubahan

lingkungan strategis tersebut sehingga bisa mewujudkan tujuan

organisasi dalam lima tahun kedepan.

1.1.3. Hasil Capaian Kinerja Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya Periode 2010-2014

Pada tahun 2010-2012, pengukuran capaian sasaran strategis Kinerja

Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya ditetapkan

melalui dua indikator kinerja utama, yaitu: (1) persentase makanan

tidak mengandung bahan berbahaya/dilarang, dengan baseline

pengukuran untuk jumlah sampel makanan adalah 10.000 sampel;

(2) persentase temuan kemasan makanan yang melepaskan migran

berbahaya terhadap wadah makanan, dengan baseline pengukuran

yang ditetapkan adalah 200 sampel kemasan makanan. Indikator

kinerja utama tambahan pada tahun 2012-2014 adalah jumlah

advokasi lintas sektor yang dilakukan terkait bahan berbahaya yang

disalahgunakan pada PJAS (provinsi). Berdasarkan hasil review,

untuk mencapai target indikator kinerja utama yang pertama diatas,

unit terkendala dalam memperoleh data, karena data pangan

merupakan kewenangan unit lain, sehingga indikator ini direvisi pada

tahun 2013-2014. Sedangkan indikator kinerja utama yang kedua

direvisi dalam rangka pengawasan post-market yang dilakukan oleh


Badan POM terhadap pangan terdaftar serta untuk mempermudah

dilakukannya tindak lanjut apabila ditemukan adanya

ketidaksesuaian.

Dengan adanya pertimbangan untuk merevisi seperti disebutkan

diatas, maka indikator kinerja utama pada tahun 2013-2014 adalah:

(1) persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan dilarang

untuk pangan (bahan berbahaya) yang sesuai ketentuan; (2)

Persentase kemasan pangan dari pangan terdaftar, yang tidak

memenuhi syarat; (3) Jumlah advokasi lintas sektor yang dilakukan

terkait bahan berbahaya yang disalahgunakan pada PJAS (provinsi);

dan (4) Jumlah pasar yang di intervensi menjadi pasar aman bahan

berbahaya. Indikator kinerja utama yang ke-4 merupakan indikator

baru untuk Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, yang

merupakan new initiative pada tahun 2013.

Pencapaian kinerja Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan

Berbahaya pada tahun 2010-2014 secara umum mengalami

peningkatan untuk seluruh indikator kinerja. Namun demikian,

pencapaian kinerja tahun 2013 dan 2014 tidak bisa dibandingkan

dengan tahun-tahun sebelumnya karena beberapa indikator kinerja

berubah pada tahun 2013. Berdasarkan pengukuran ketercapaian

indikator kinerja utama, sasaran strategis tidak dapat dicapai dengan

baik pada tahun 2010-2012. Hal ini dapat disebabkan karena

indikator yang ditetapkan kurang sesuai untuk menggambarkan

kinerja Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya. Namun

demikian, setelah indikator kinerja diubah pada tahun 2013-2014,

ketercapaian sasaran strategis menjadi baik berdasarkan pencapaian

indikator kinerja utama. Sehingga dapat disimpulkan ketercapaian

sasaran strategis berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama

sepanjang periode Renstra 2010-2014 baik. Secara rinci penilaian

ketercapaian dan realisasi sasaran strategis Direktorat Pengawasan

Produk dan Bahan Berbahaya tahun 2010-2014 dapat dilihat pada

Tabel 3.


Tabel 3. Capaian Kinerja Direktorat Pegawasan Produk dan Bahan Berbahaya

Periode 2010-2014 INDIKATOR 2010 2011 2012 2013 2014

T C T C T C T C T C

1 Persentase makanan yang

mengandung cemaran bahan berbahaya/dilarang

25 10,8 (119%)

(Cukup)

20

6 (108%)

(Cukup)

15 5,1 (111%)

(Cukup)

- - - -

2 Persentase temuan kemasan makanan yang melepaskan migran berbahaya yang melampaui ketentuan ke dalam

makanan

25 12 (118%) (Cukup)

20

14 (117%) (Cukup)

17 13,5 (104%) (Baik)

- - - -

3

Persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan dilarang untuk pangan (bahan berbahaya)

yang sesuai ketentuan (numerator : jumlah distributor terdaftar bahan berbahaya: 25)

- - - - - - 40 48 (103,66) (Baik)

48 51 (106,25) (Cukup)

4 Persentase kemasan pangan yang tidak memenuhi syarat terhadap pangan terdaftar (200 sampel pangan terdaftar)

- - - - - - 15 14 (101,04) (Baik)

14 12,6 (101,63) (Baik)

5 Jumlah advokasi lintas sektor yang

dilakukan terkait bahan berbahaya yang disalahgunakan pada PJAS (provinsi)

- - - - 15 15 (100%)

(Baik)

15 13 (87%)

(Cukup)

10 10 (100%)

(Baik)

6 Jumlah Pasar yang

di intervensi menjadi pasar bebas bahan berbahaya (kumulatif)

- - - - - - 62 62

(100%) (Baik)

77 77

(100%) (Baik)

Keterangan:

T: Target

C: Capaian


Berdasarkan capaian kinerja utama Direktorat Pengawasan Produk

dan Bahan Berbahaya sesuai dengan tabel 2 di atas, terlihat bahwa

kinerja Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya telah

menunjukkan hasil yang baik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Namun hal ini tidak menjadikan peran Direktorat Pengawasan Produk

dan Bahan Berbahaya selesai. Adanya perubahan lingkungan

strategis yang sangat dinamis diharapkan peran Direktorat

Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya pada masa yang akan

datang dapat lebih ditingkatkan.

1.1.4. Isu-isu Strategis Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengawasan Produk

dan Bahan Berbahaya selama periode 2010-2014 telah diupayakan

optimal sesuai dengan target pencapaian Indikator Kinerja Utama.

Namun demikian masih terdapat beberapa isu strategis yang masih

menyisakan permasalahan yang belum sepenuhnya seperti

diharapkan, antara lain : (1) praktek penyalahgunaan bahan

berbahaya dalam pangan masih ditemukan, (2) belum optimalnya

pengawasan bahan berbahaya baik yang dilakukan mandiri atau

bersama-sama, (3) belum semua jenis kemasan pangan dapat diawasi

dan (4) beragamnya jenis kemasan pangan yang beredar terutama

produk impor. Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas

berdampak pada masyarakat, maka perlu dilakukan usaha yang

dilakukansesuai tugas dan fungsi pokok Direktorat Pengawasan

Produk dan Bahan Berbahaya untuk melakukan perbaikan di masa

yang akan datang. Diagram berikut menunjukkan analisa

permasalahan pokok terkait isu-isu strategis dan upaya/ peran yang

dilakukan sesuai tugas dan fungsi pokok dari Direktorat Pengawasan

Produk dan Bahan Berbahaya.


Gambar 3. Isu-isu strategis terkait tugas dan fungsi Direktorat Pengawasan

Produk dan Bahan Berbahaya

Dalam hal menghadapi 4 (empat) isu strategis tersebut, maka seperti

diagram di atas Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya

melakukan upaya/ peran sebagai berikut :

1. Perkuatan sistem regulatory (peraturan dan standar)

Dalam hal menghadapi isu terkait bahan berbahaya telah

diterbitkannya No. 43 Tahun 2013 dan No. 2 Tahun 2013 tentang

Pengawasan Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam

Pangan. Di dalam Peraturan Bersama tersebut diatur segala hal

Upaya/ Peran Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya

1. Perkuatan sistem regulatory (peraturan dan standar)

2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui Kerjasama,

Komunikasi, Informasi dan Edukasi Publik dalam rangka

mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan

keamanan pangan dari penyalahgunaan bahan berbahaya dan

kemasan pangan serta mendorong peningkatan kemitraan dengan

berbagai pemangku kepentingan.

Masyarakat belum sepenuhnya terlindungi

dari pangan yang mengandung bahan

berbahaya dan kemasan pangan yang tidak memenuhi syarat

Praktek penyalahgunaan

bahan berbahaya

dalam pangan masih

ditemukan

Belum optimalnya pengawasan

bahan berbahaya baik yang

dilakukan mandiri atau bersama-

sama

Belum semua jenis

kemasan pangan dapat

diawasi

Beragamnya jenis kemasan pangan yang

beredar terutama

produk impor


terkait pengawasan terpadu bahan berbahaya yang sering

disalahgunakan dalam pangan yang dilakukan oleh Tim

Pengawas Terpadu baik oleh Pusat maupun Provinsi/

Kabupaten/Kota. Diharapkan dengan telah diberlakukannya

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan POM

tersebut, maka pengawasan bahan berbahaya secara terpadu

akan lebih efektif dan komprehensif, di samping itu bagi

Pemerintah Daerah dapat digunakan sebagai dasar dalam

mengalokasikan anggaran pengawasan peredaran bahan

berbahaya secara berkesinambungan ke dalam RPJMD masing-

masing baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini perlu

saya garis bawahi karena berdasarkan data pengawasan bahwa

produk yang mengandung bahan berbahaya banyak ditemukan

pada produk pangan yang menjadi kewenangan Pemerintah

Daerah.

Untuk isu terkait kemasan pangan, maka perlu dilakukan

penyusunan atau review terhadap peraturan dan standar yang

ada, kemudian melakukan sinkronisasi terhadap perbedaan

peraturan dan standar dengan Kementerian terkait seperti adanya

perbedaan terkait persyaratan mutu melamin dalam SNI yang

diatur pada Peraturan Menteri Perindustrian No. 20/M-

IND/PER/2/2012 tentang Pemberlakuan SNI Produk Melamin-

Perlengkapan Makan dan Minum secara wajib dengan Peraturan

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.

03.1.23.07.11.6664 tahun 2011 tentang Pengawasan Kemasan

Pangan.

2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui Kerjasama,

Komunikasi, Informasi dan Edukasi Publik dalam rangka

mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan

jaminan keamanan pangan dari penyalahgunaan bahan

berbahaya dan kemasan pangan serta mendorong peningkatan

kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.

Dalam hal isu bahan berbahaya, Direktorat Pengawasan Produk

dan Bahan Berbahaya meningkatkan kerjasama lintas sektor


untuk optimalisasi pengawasan bahan berbahaya yang

disalahgunakan dalam pangan baik dilakukan oleh Tim Pengawas

Terpadu Pusat dan Tim Pengawas Terpadu di Provinsi dan

Kabupaten/ Kota dalam rangka implemantasi Peraturan

Bersama. Selain itu, juga melakukan pemberdayaan pada

komunitas pasar untuk merespon masalah peredaran bahan

berbahaya dan pangan yang mengandung bahan berbahaya di

pasar adalah dengan menginisiasi Program Pasar Aman dari

Bahan Berbahaya, diharapkan hasil ke depannya pasar contoh

yang tersebar di 31 provinsi siap untuk direplikasi oleh

pemerintah daerah dan pelaku usaha yang memiliki program CSR

untuk mendukung pengembangan pasar contoh baru di

daerahnya.

Dalam menghadapi isu strategis keamanan kemasan pangan,

upaya yang dilakukan antara lain terlibat aktif dalam jejaring

sistem alert keamanan pangan internasional, peningkatan

kapasitas kemampuan pengujian dan berperan serta dalam

perumuskan rekomendasi dan tindak lanjut terhadap hasil

pengawasan kemasan di peredaran kepada lintas sektor terkait.

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi

Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknonologi dan

pemberlakuan ASEAN Economic Community (Masyarakat Ekonomi

ASEAN/AEC) pada tahun 2015, mengakibatkan banyak produk baru

yang diproduksi dan beredar semakin besar di Indonesia. Terkait hal

tersebut menimbulkan dua dampak besar bagi kelangsungan

perekonomian di dalam negeri yaitu persaingan di dalam negeri antar

industri penghasil produk dalam negeri untuk menjaga produk dalam

negeri tidak tergeser oleh produk luar. Persaingan produk dalam

negeri tersebut terutama terkait mutu dan harga. Di satu sisi dampak

yang lain adalah sebaliknya, produk dalam negeri sudah baik dalam

mutu dan harga yang terjangkau, namun produk luar negeri dengan


kualitas buruk terus mengalir ke dalam negeri dan tidak terkontrol.

Hal tersebut dapat isu kesehatan bagi penduduk Indonesia.

Di samping hal tersebut, laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang

semakin besar, menurut sensus penduduk tahun 2010, dalam 10

(sepuluh) tahun terakhir sebesar 32,5 juta jiwa (sebesar 1,49%

pertahun). Dengan laju pertumbuhan sebesar itu, diperkirakan

jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2035 akan mencapai 450

juta jiwa. Hal tersebut semakin mendorong kebutuhan konsumsi

pangan baik pangan dalam negeri maupun pangan impor. Produk

pangan dalam negeri terutama produksi dari Industri Rumah Tangga

(IRT-P) sampai saat ini masih ditemukan mengandung bahan

berbahaya seperti formalin, boraks dan pewarna yang dilarang,

kemudian disamping itu juga masih beredar kemasan pangan yang

tidak memenuhi persyaratan keamanan baik kemasan pangan kosong

atau kemasan pangan yang digunakan untuk mewadahi pangan. Hal

tersebut menjadi dasar peran dari Direktorat Pengawasan Produk dan

Bahan Berbahaya dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya di

bawah Kedeputian Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan

Berbahaya

1.2.2. Permasalahan dan Tindak Lanjut

Dalam menjalankan pengawasan bahan berbahaya yang

disalahgunakan dalam pangan dan kemasan pangan, Direktorat

Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya mempunyai

permasalahan yang muncul sebagai akibat perubahan arah

kebijakan, paradigma internal dan eksternal serta hal teknis lain.

Permasalahan yang timbul secara umum sebagai berikut :

1. Pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam

pangan

2. Desentralisasi otonomi daerah, yang menyebabkan pengawasan

bahan berbahaya di daerah sebagian menjadi urusan pilihan

(bukan urusan wajib) dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten/

Kota, sehingga pengawasan tidak optimal.


3. Kasus penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan

biasanya dilakukan oleh Industri Kecil (Industri Rumah Tangga/

P-IRT), sehingga sulit dalam hal pemberian sanksi denda sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akibatnya

tidak menimbulkan efek jera pada pelaku.

4. Tindak lanjut pengawasan bahan berbahaya yang

disalahgunakan dalam pangan masih menjadi kendala.

5. Pengawasan kemasan pangan.

6. Harmonisasi standar kemasan pangan di tingkat ASEAN pada

tahun 2015, memerlukan upaya lebih dalam hal penguatan

regulasi (peraturan dan standar) kemasan pangan di Indonesia.

7. Banyaknya produk kemasan pangan yang berpotensi masalah,

seperti data notifikasi dari EURASFF untuk kemasan pangan

logam dan nilon.

8. Kemampuan laboratorium yang dapat menguji kemasan pangan

sesuai denga Peraturan Kepala Badan POM masih terbatas.

9. Tindak lanjut pengawasan kemasan pangan masih menjadi

kendala antar lintas sektor.

1.2.3. Analisa terhadap Lingkungan Strategis

Sebagaimana dinamika perubahan lingkungan strategis yang telah

dijelaskan di atas, maka Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan

Berbahaya harus melakukan upaya-upaya agar pengaruh lingkungan

khususnya eskternal dapat menjadi suatu peluang dan

meminimalkan ancaman yang dapat mempengaruhi peran Direktorat

Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya dalam melakukan

pengawasan.

Atas dasar pengaruh lingkungan strategis tersebut, dilakukan

identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan melalui

analisa SWOT, sehingga dari analisa tersebut dapat ditetapkan arah

strategis dan kebijakan Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan

Berbahaya kedepan, agar dapat terwujud sesuai tujuan dan sasaran

dalam Renstra Periode 2015-2019. Adapun hasil analisa SWOT

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:


1. KEKUATAN (STRENGHTS)

Dengan diterbitkannya Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri

dan Kepala Badan POM No.43/No.2 tahun 2013 tentang

Pengawasan Bahan Berbahaya dalam pangan dapat menjadi

salah satu program dan kegiatan prioritas yang dianggarkan di

Pemerintah Daerah, karena Menteri Dalam Negeri merupakan

Menteri pembina bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan

kebijakan di daerah. Peraturan Bersama tersebut juga

diharapkan dapat mensikronisasikan baik di pusat maupun di

daerah dalam pengawasan dan tindak lanjut terkait peredaran

bahan berbahaya, sehingga pengawasan bahan berbahaya yang

disalahgunakan dalam pangan optimal. Di dalam Peraturan

Bersama tersebut juga diatur keanggotaan tim pengawas terpadu

baik di Pusat maupun di Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Kepala

Badan POM dalam struktur keanggotaan tim pangawas terpadu

pusat bertindak sebagai ketua sedangkan Direktur Pengawasan

Produk dan Bahan Berbahaya sebagai sekretaris I.

Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.23.07.11.6664

Tahun 2011 tentang Pengawasan Kemasan Pangan menjadi

acuan peraturan keamanan kemasan pangan di Indonesia.

Dengan adanya peraturan tersebut Badan POM memiliki

kapasitas untuk intervensi keamanan kemasan pangan yang

beredar di Indonesia. Disamping itu dukungan terkait dengan

unit lain di Kedeputian 3 dapat terkait kemasan pangan juga

menjadi kekuatan Direktorat Pengawasan Produk dan Makanan

untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam hal pengawasan

kemasan pangan. Dukungan tersebut dapat berupa data jenis

kemasan pangan pada pangan olahan yang terdaftar di Badan

POM dan data terkait notifikasi dari dari luar negeri terkait

kemasan pangan yang tidak memenuhi persyaratan

2. KELEMAHAN (WEAKNESSES)

Dari segi kuantitas dan kualitas SDM di Direktorat Pengawasan

Produk dan Bahan Berbahaya belum memadai. Jumlah SDM

yang kurang tersebut menjadi kendala dalam melaksanakan


tugas dan fungsi pokok sehari-hari. Sedangkan kualitas SDM

terkait kompetensi yang dibutuhkan seperti pengetahuan dan

keahlian di bidang pengawasan bahan berbahaya dan kemasan

pangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pokok di bidang

pengawasan, penyuluhan dan standarisasi bahan berbahaya dan

kemasan pangan masih perlu ditingkatkan pada masing-masing

individu di Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan

Berbahaya.

Disamping kelemahan SDM, terkait pengawasan kemasan

pangan belum didukung oleh kemapuan pengujian di

Laboratorium badan POM, karena keterbatasan kemampuan uji

kemasan pangan, kemudian juga belum terbentuknya jejaring

pengawasan kemasan pangan di Indonesia, mengakibatkan

pengawasan kemasan pangan terfragmentasi dan sulit untuk

ditindak lanjuti.

Kurangnya dukungan IT terkait data hasil pengawasan juga

merupakan salah satu kelemahan. Belum adanya sharing data

elektronik yang dapat diakses langsung oleh Direktorat

Pengawas Produk dan Bahan Berbahaya dari unit teknis terkait,

seperti data hasil pengawasan pangan yang mengandung bahan

berbahaya dan data hasil pengujian kemasan pangan.

3. PELUANG (OPPORTUNITIES)

Kesempatan kerjasama dengan Instansi terkait merupakan hal

yang sangat mutlak dilakukan oleh Direktorat Pengawasan

Produk dan Bahan Berbahaya, karena bahan berbahaya dan

kemasan pangan merupakan komoditi yang juga diawasi di

Kementerian terkait. Dengan kerja sama tersebut diharapkan

tindak lanjut pengawasan bahan berbahaya dan kemasan

pangan dapat dilakukan dengan baik lintas sektoral.

Badan POM sebagai instansi vertikal merupakan salah satu

peluang juga dalam hal sinkronisasi pelaksanaan pengawasan

bahan berbahaya dan kemasan pangan yang dilakukan oleh


Balai Besar/ Balai POM di daerah, sehingga Direktorat

Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya mudah

melaksanakan pengawasan dengan perpanjangan tangan dari

BB/ Balai POM di daerah.

Pengawasan kemasan pangan menjadi semakin meningkat dan

mengalami kemajuan dengan adanya dukungan dari

internasional (US-FDA, EU, Jepang) dan perdagangan global

yang semakin memperhatikan keamanan kemasan pangan.

4. TANTANGAN (THREATS)

Bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan masih

banyak beredar dengan bebas meskipun sudah diatur

pendistribusiannya, sehingga praktek penyalahgunaan bahan

berbahaya dalam pangan sampai saat ini masih ditemukan.

Demikian juga terkait kemasan pangan, masih ditemukan

kemasan pangan yang tidak memenuhi ketentuan dan beredar di

Indonesia. Hal menjadi tantangan paling berat adalah sulitnya

tindak lanjut hasil pengawasan bahan berbahaya dan kemasan

pangan tersebut jika ditemukan yang tidak memenuhi

ketentuan. Di satu sisi tantangan lainnya adalah pengawasan

bahan berbahaya dan kemasan pangan yang belum menjadi

prioritas oleh instansi terkait karena adanya perbedaan

kebijakan dari masing-masing instansi terkait.

Di bawah ini, Rangkuman Analisis SWOT sesuai dengan

pengaruh lingkungan strategis.


Tabel 4. Rangkuman Analisis SWOT Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya

STRENGTHS

1. Adanya peraturan Bersama

Kemendagri dan Kepala Badan POM

2. Adanya Peraturan Pengawasan

Kemasan Pangan

3. Memiliki kapasitas untuk intervensi

keamanan Kemasan Pangan

4. Dukungan dari unit terkait di

internal

WEAKNESSES

1. Kuantitas dan Kualitas SDM yang

belum memadai

2. Kemampuan pengujian Kemasan

Pangan Badan POM masih sangat

terbatas

3. Belum terbentuknya jejaring

pengawasan Kemasan Pangan

4. Kurangnya dukungan IT terkait

data pengawasan

OPPORTUNITIES

1. Adanya kesempatan kerjasama

dengan instansi terkait dalam

pengawasan Bahan Berbahaya dan

Kemasan Pangan

2. Badan POM sebagai instansi vertikal

3. Adanya dukungan dari internasional

(US-FDA, EU, Jepang) untuk

pengawasan KP

4. Perdagangan global semakin

memperhatikan keamanan Kemasan

Pangan

THREATS

1. Masih ditemukan pangan yang

mengandung Bahan Berbahaya

2. Masih ditemukan kemasan pangan

yang tidak memenuhi ketentuan

3. Sulitnya tindak lanjut hasil

pengawasan Bahan Berbahaya dan

Kemasan Pangan

4. Pengawasan Bahan Berbahaya dan

Kemasan Pangan belum menjadi

prioritas oleh instansi terkait


BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUK DAN BAHAN

BERBAHAYA

2.1. Visi

Dalam menghadapi dinamika lingkungan dengan segala bentuk

perubahannya, maka Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya

bercita-cita untuk mewujudkan visi sesuai visi Badan POM yaitu suatu

keadaan ideal bagi masyarakat Indonesia sebagai berikut :

“OBAT DAN MAKANAN AMAN MENINGKATKAN KESEHATAN

MASYARAKAT DAN DAYA SAING BANGSA”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan obat dan makanan harus melibatkan

masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel

serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih

baik. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah

sebagai berikut:

Aman Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat

dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga

risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal

mungkin/dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat

digunakan pada manusia. Dapat juga diartikan bahwa

khasiat/manfaat Obat dan Makanan meyakinkan,

keamanan memadai, danmutunya terjamin.

Daya Saing Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang

telah memenuhi standar, baik standar nasional maupun

internasional, sehingga produk lokal unggul dalam

menghadapi pesaing di masa depan.

2.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan sesuai dengan

peran dan fungsi Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya.

Adapun misi yang akan dilaksanakan Direktorat Pengawasan Produk dan


Bahan Berbahaya untuk periode 2015-2019, sesuai dengan misi Badan POM

sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis

risikountuk melindungi masyarakat

2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan

jaminankeamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan

denganpemangku kepentingan

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM

2.3. Budaya Organisasi Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus

dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan

tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi

menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan

berkarya.

1. PROFESIONAL

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan

dan komitmen yang tinggi.

2. INTEGRITAS

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung

tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

3. KREDIBILITAS

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan

internasional.

4. KERJASAMA TIM

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. INOVATIF

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. RESPONSIF / CEPAT TANGGAP

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2.4. Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Direktorat Pengawasan Produk dan

Bahan Berbahaya, maka tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-

2019 adalah sebagai berikut:


1. Meningkatnya jaminan produk obat dan makanan aman, berkhasiat/

bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan

masyarakat;

2. Meningkatnya daya saing obat dan makanan di pasar lokal dan global

dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.

2.5. Sasaran Strategis

Keberhasilan pencapaian visi dan tujuan organisasi sangat ditentukan oleh

keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Keberhasilan tersebut perlu diukur dalam bentuk sasaran strategis dengan

indikator dan target capaian yang ditetapkan per tahun.

Sasaran strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya

disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai, dengan

mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, tantangan masa depan

dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki.

Sasaran strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan (2015-2019) adalah sebagai

berikut:

Menurunnya bahan berbahaya yang disalahgunakan dan migran

berbahaya dalam pangan

Sasaran strategis ini mendukung sasaran strategis Deputi III yaitu

Menguatnya Sistem Pengawasan Makanan, dengan Indikator Utama (IKU)

adalah “Persentase makanan yang memenuhi syarat meningkat 0.5%”,

khususnya terhadap bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan

dan migran berbahaya dalam pangan.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan ini, maka dibuat

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target sebagai berikut:

a. Persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai

ketentuan, dengan target 58% pada akhir 2019 (numerator: Total jumlah

sarana distribusi resmi bahan berbahaya yang diperiksa pada tahun

berjalan).


b. Persentase kemasan pangan yang menenuhi syarat keamanan, dengan

target 91% pada akhir 2019 (numerator: Total jumlah kemasan pangan

yang disampling dan diuji pada tahun berjalan).

c. Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan

berbahaya, dengan target 201 pasar pada akhir 2019.

Praktek penyalahgunaan bahan yang dilarang dalam pangan hingga saat ini

masih terjadi. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor, antara lain

kepedulian masyarakat yang masih kurang terhadap keamanan pangan,

khususnya masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Di sisi lain,

kemudahan memperoleh bahan yang dilarang untuk pangan, harga yang

relatif murah, dan keefektifan fungsi dari bahan yang dilarang tersebut untuk

menghasilkan efek yang diinginkan dalam pangan menjadi faktor penguat

keengganan pelaku usaha pangan untuk mengubah cara produksinya.

Disamping itu, kemasan pangan yang mempunyai aneka fungsi antara lain

sebagai wadah makanan, untuk melindungi makanan sehingga dapat

memperpanjang masa simpannya terutama jika didistribusikan melampaui

batas-batas negara, untuk digunakan dalam penataan dan transportasi

makanan di samping sebagai media promosi yang di dalamnya memuat

komposisi dan nilai gizi makanan, saat ini jenis bahannya semakin bervariasi

dan berkembang selaras dengan maksud penggunaan, didukung kemajuan

ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berbagai negara semakin memberi perhatian khusus pada keamanan

kemasan pangan yang beredar karena komponen penyusun kemasan pangan

dapat berpindah (migrasi) ke dalam pangan. Komponen berbahaya dimaksud

dapat berasal dari residu bahan baku (starting material) kemasan misalnya

monomer, katalis yang digunakan untuk mempercepat laju reaksi, hasil urai

bahan dasar dan aneka bahan tambahan yang digunakan dalam proses

pembuatan kemasan pangan.

Oleh karena itu, maka pengawasan terhadap bahan berbahaya dan kemasan

pangan menjadi hal yang mutlak dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini

Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya dengan sistem yang


menyeluruh dan komprehensif untuk mengurangi kemungkinan dampak

negatif atau merugikan bagi masyarakat sebagai konsumen.

Sistem pengawasan bahan berbahaya yang diselenggarakan oleh Direktorat

Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya merupakan suatu proses yang

komprehensif. Ruang lingkup pengawasan bahan berbahaya meliputi :

1. Standarisasi

Fungsi standarisasi meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi

serta pelaksanaan Standarisasi Produk dan Bahan Berbahaya. Fungsi

tersebut direalisasikan dalam bentuk penyusunan peraturan Kepala

Badan POM, penyusunan SNI dan kajian risiko.

2. Pengamanan

Fungsi pengamanan adalah melaksanakan penyiapan bahan

perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria

dan prosedur, evaluasi dan pelaksanakan kegiatan pengamanan

produk dan bahan berbahaya. Fungsi tersebut direalisasikan dalam

kegiatan Pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam

Pangan, Koordinasi lintas sektor dalam rangka pengawasan bahan

berbahaya, Pengawasan kemasan pangan, dan Penerbitan Surat

Keterangan Ekspor Kemasan Pangan.

Pelaksanaan pengawasan ini melibatkan petugas Balai Besar/Balai

POM di 33 provinsi. Pengawasan bahan berbahaya meliputi kegiatan

pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi bahan

berbahaya, terutama yang disalahgunakan dalam pangan, serta

sampling dan pengujian kemasan pangan dilakukan secara terencana

berbasis risiko.

3. Penyuluhan

Fungsi penyuluhan adalah melaksanakan penyiapan bahan

perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria

dan prosedur, evaluasi dan pelaksanakan kegiatan penyuluhan bahan

berbahaya. Fungsi tersebut direalisasikan dalam kegiatan KIE tentang

Bahan berbahaya dan kemasan serta pemberdayaan komunitas

masyarakat dalam pengawasan bahan berbahaya.


BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Sebagaimana visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2015-2019

pada Bab II di atas, untuk mewujudkan visi dilaksanakan 7 (tujuh) misi

pembangunan yang salah satunya adalah mewujudkan kualitas hidup

manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Visi-misi ini selanjutnya

dijabarkan dalam 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan yang disebut

NAWA CITA, sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara (Perkuat peran dalam

kerjasama global dan regional),

2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif demokratis dan

terpercaya (membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja

pemerintah),

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah

dan desa dalam kerangka Negara kesatuan (pengurangan ketimpangan

antar kelompok ekonomi masyarakat),

4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya

(pemberantasan narkotika dan psikotropika),

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia (pembangunan

kesehatan khususnya pelaksanaan program Indonesia sehat),

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

(peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi),

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan setor-sektor

strategis ekonomi domestik (peningkatan kedaulatan pangan),

8. Melakukan revolusi karakter bangsa, dan

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Adapun 5 (lima) prioritas pembangunan dalam Nawacita dari 9 (Sembilan)

yang akan menjadi tugas dan tanggung jawab BPOM pada periode 2015-2019

adalah sebagaimana Gambar 4.


Gambar 4. 9 (Sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (NAWACITA)

Berdasarkan berbagai permasalahan, tantangan, hambatan, maupun peluang

yang dihadapi pembangunan bidang kesehatan dan gizi masyarakat tahun

2015-2019, maka sasaran bidang yang akan dicapai diarahkan untuk

meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, antara lain

tercermin dari indikator yang juga menjadi tanggungjawab BPOM, sebagai

berikut:

“Meningkatnya Perlindungan Finansial, Pemerataan dan Mutu Pelayanan,

serta Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat dan Sumber Daya

Kesehatan,”

yang terkait kewenangan BPOM, indikator yang ditetapkan, yaitu:

No Indikator Status

Awal

Target

2019

1 Persentase obat yang memenuhi syarat 92 94

2 Persentase makanan yang memenuhi

syarat

87,6 90,1

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan bidang Kesehatan dan

Gizi Masyarakat tahun 2015-2019, maka salah satu arah kebijakan dan


strategi pembangunan di bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat yang terkait

dengan BPOM adalah “Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan”,

melalui:

1. Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko;

2. Peningkatan sumber daya manusia pengawas Obat dan Makanan;

3. Penguatan kemitraan pengawasan Obat dan Makanan dengan pemangku

kepentingan;

4. Peningkatan kemandirian pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko

oleh masyarakat dan pelaku usaha;

5. Peningkatan kapasitas dan inovasi pelaku usaha dalam rangka

mendorong peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan; dan

6. Penguatan kapasitas dan kapabilitas pengujian Obat dan Makanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan

Obat dan Makanan tersebut, BPOM menetapkan program-programnya sesuai

RPJMN periode 2015-2019, yaitu program utama (teknis) dan program

pendukung (generik), sebagai berikut:

a. Program Teknis

Program Pengawasan Obat dan Makanan

b. Program Generik

1) Program generik 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis lainnya

2) Program generik 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

BPOM.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Pengawasan Keamanan

Pangan dan Bahan Berbahaya

Renstra Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

(Deputi III) disusun berdasarkan Renstra Kepala BPOM tahun 2015-2019.

Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan Renstra

periode sebelumnya, Renstra Deputi III ditujukan untuk meningkatkan

jaminan produk pangan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka

mendukung terwujudnya visi organisasi BPOM yaitu meningkatkan kesehatan

masyarakat dan daya saing bangsa.


Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang pengawasan

keamanan pangan dan bahan berbahaya, pada periode tahun 2015-2019,

Deputi III mendukung agenda Nawacita ke 5, 6 dan 7 sebagaimana

dicantumkan pada Tabel 5 dibawah ini.

Tabel 5. Agenda Prioritas Pembangunan (NAWACITA) yang terkait dengan Deputi III

AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN (NAWA CITA) TERKAIT DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia (Pembangunan

kesehatan khususnya pelaksanaan program Indonesia sehat)

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

internasional (Peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi)

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik (peningkatan kedaulatan pangan)

Nawa Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia

Program prioritas:

1. Revitalisasi Pengawasan Pangan Fortifikasi

2. Kontribusi Badan POM dalam Perlindungan Kesehatan Anak Sekolah

(PJAS)

Nawa Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di

pasar internasional

Program prioritas:

1. Perkuatan Program pasar aman bahan berbahaya (mendukung 5000

pasar tradisional)

2. Intensifikasi Pengawasan Produk Impor Ilegal

Nawa Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan

menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik

Program prioritas:

1. Perkuatan UMKM Pangan

2. Perkuatan Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD)


Uraian Program Prioritas dan Kegiatan di Deputi III yang terkait dengan

masing-masing Nawacita diuraikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Program Prioritas dan Kegiatan di Deputi III yang mendukung

Nawacita

Nawa Cita Program Prioritas Kegiatan Prioritas

5 Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia

Revitalisasi Pengawasan Pangan Fortifikasi

Pengawasan Pangan Fortifikasi

Kontribusi Badan POM dalam Perlindungan Kesehatan Anak

Sekolah

Pengawalan 18.000 SD

Intervensi Keamanan PJAS di SMP/SMU

6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

Perkuatan Program pasar aman bahan berbahaya (mendukung 5000 pasar tradisional)

Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Intensifikasi Pengawasan Produk Impor Ilegal

Perkuatan pengawasan pangan ilegal

7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik

Penguatan UMKM Pangan

Forum koordinasi dalam pembinaan dan pemberdayaan UMKM diantara K/L

Pendampingan UMKM untuk pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan pangan (CPPOB pelabelan pangan dan penggunaan BTP)

Perkuatan Gerakan Keamanan Pangan Desa

Bulan Keamanan Pangan

Perkuatan kapasitas desa

Pemberdayaan komunitas desa

Berdasarkan arah kebijakan Renstra BPOM tahun 2015-2019, maka arah

kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Deputi III tahun

2015-2019 adalah:

1. Perkuatan sistem pengawasan pangan berbasis risiko untuk

melindungi masyarakat

Pendekatan analisis risiko dilakukan dengan memprioritaskan

pengawasan pangan baik pre market maupun post market terhadap hal-

hal yang memiliki dampak risiko lebih besar dengan tujuan pengawasan

yang dilakukan lebih optimal seperti meningkatkan perlindungan kepada

kelompok rentan meliputi bayi, balita, anak usia sekolah, orang sakit, ibu

hamil, orang dengan immunocompromised, dan manula. Pengawasan ini


dilakukan antara lain melalui pengawasan pangan berisiko tinggi (seperti

susu formula dan produk kaleng), pengawasan Pangan Jajanan Anak

Sekolah (PJAS), pengawasan pangan fortifikasi dan Gerakan Keamanan

Pangan Desa (GKPD).

2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong

kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan

daya saing produk pangan

Sejalan dengan Revolusi Mental, diharapkan Deputi III dapat

meningkatkan kemandirian ekonomi utamanya daya saing pangan.

Pendekatan dalam kebijakan ini meliputi antara lain penerapan Risk

Management Program secara mandiri dan terus menerus oleh produsen

pangan. Ketersediaan tenaga pengawas internal atau auditor internal

merupakan tanggung jawab produsen. Namun Deputi III perlu

memfasilitasi pemenuhan kualitas sumber daya pengawas tersebut

melalui pembinaan dan bimbingan, pelatihan, maupun media informasi,

serta verifikasi kemandirian tersebut.

3. Peningkatan koordinasi, kerjasama, komunikasi, informasi dan

edukasi publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan

partisipasi masyarakat dalam pengawasan pangan

Dengan keterbatasannya dari sisi kelembagaan dan sumber daya (SDM

dan biaya), Deputi III memerlukan kerjasama kemitraan dan partisipasi

masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengawasan

pangan. Dalam hal ini Deputi III harus proaktif dalam meningkatkan

kerjasama dan kemitraan dengan melibatkan berbagai kelompok

kepentingan dalam dan luar negeri, baik dari unsur pemerintah, pelaku

usaha, asosiasi pihak universitas/akademisi, media dan organisasi

masyarakat sipil terkait lainnya, dalam upaya memastikan bahwa pangan

yang beredar di masyarakat itu aman untuk dikonsumsi. Bentuk

kerjasama/kemitraan harus dirancang dengan fleksibel, namun tetap

mengikat dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kerjasama,

serta terpantau dan berkelanjutan.

Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik merupakan salah satu upaya

yang strategis dalam pengawasan pangan. Dalam hal ini, yang harus


dipastikan bahwa materi KIE itu harus distandarkan, memiliki muatan

informatif dan jelas menguraikan pesan yang dikampanyekan, serta

mampu menjangkau khalayak yang ingin dituju. Salah satunya adalah

dengan memanfaatkan berbagai media sosial yang ada.

4. Perkuatan kapasitas kelembagaan pengawas pangan melalui penataan

struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan

efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta

pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien

Kebijakan ini mengarahkan pada pengelolaan sumber daya internal secara

efektif dan efisien, dengan fokus pada 8 (delapan) area reformasi birokrasi

untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,

demokratis, dan terpercaya. Pengelolaan persediaan, penataan aset,

perkuatan kapasitas laboratorium, penguatan sistem informasi teknologi

untuk mendukung pelayanan publik, pengembangan SIPT sebagai

aplikasi knowledge base dalam mendukung risk based control, penguatan

sistem perencanaan dan penganggaran, serta implementasi keuangan

berbasis akrual perlu menjadi penekanan/agenda prioritas.

Dalam upaya meraih WTP, selain memelihara komitmen dan integritas

pimpinan, para pengelola keuangan, dan pelaksana kegiatan, perlu juga

dilakukan strategi dan upaya penguatan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP), penguatan perencanaan dan penganggaran,

peningkatan kualitas laporan keuangan (LK), peningkatan kualitas proses

pengadaan Barang dan Jasa, pembenahan penatausahaan BMN (aset

tetap dan persediaan), penguatan monitoring dan evaluasi, peningkatan

kualitas pengawasan dan reviu LK, serta percepatan penyelesaian tindak

lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Terkait perencanaan dan penganggaran, sesuai tuntutan suprasistem,

Deputi III perlu mengubah data elektronisasi menjadi data bentuk peta

(spasial) dapat diakses secara online dan real time yaitu berupa data-data

kondisi (misalnya peta penyebaran sarana produksi & sarana distribusi

pangan), peta capaian hasil kinerja pengawasan (misalnya peta hasil

pengujian laboratorium, penyelesaian kasus, dan sebagainya). Selain itu

data-data perlu diolah dan dilakukan analisis kesenjangan kinerja

pengawasan antar wilayah sehingga dapat menjadi input dalam

pelaksanaan program pengawasan pangan berbasis risiko.


Selain memberi arah penguatan ke dalam institusi Deputi III, kebijakan

ini perlu disertai dengan strategi dan upaya peningkatan kerjasama dan

komunikasi ke pihak eksternal yang strategis.

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan

internal:

Eksternal:

1. Perkuatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan pangan;

2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, Informasi

dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang

pangan;

Internal:

1. Perkuatan regulatory system pengawasan pangan berbasis risiko;

2. Membangun manajemen kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja

individu/pegawai;

3. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta

diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai;

4. Meningkatkan kapasitas SDM di Deputi III secara lebih proporsional dan

akuntabel;

5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama

dalam mendukung tugas pengawasan pangan, termasuk pemanfaatan

teknologi informasi.

Strategi eksternal lebih ditekankan pada aspek kerjasama dan kemitraan

dengan lintas sektor dan lembaga (pemerintah, dunia usaha dan kelompok

masyarak sipil). Adapun kerjasama dan kemitraan yang telah dibangun

Kedeputian Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

dalam rangka penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan

pangan, yaitu :

1) Jejaring Keamanan Pangan Nasional (JKPN)

Indonesia telah memiliki Sistem Keamanan Pangan Terpadu yang

diwujudkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan

Rakyat Nomor 23 tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Jejaring Keamanan

Pangan Nasional (JKPN). Subsite JKPN dapat diakses pada

http://skpt.pom.go.id.

http://skpt.pom.go.id/


JKPN membangun kemitraan dan koordinasi di bidang keamanan pangan

baik di pusat maupun di daerah serta mengidentifikasi cara-cara koordinasi

yang dapat membuat instansi di sepanjang rantai suplai pangan dapat

melaksanakannya secara individual, serta bersama-sama, untuk

meningkatkan kesehatan masyarakat. JKPN akan memastikan keterlibatan

berkelanjutan mitra kerja dari semua stakeholder di sepanjang rantai suplai

pangan termasuk asosiasi industri pangan, akademi, dan masyarakat

untuk memahami dan bertindak atas kemajuan dan perkembangan sistem

pengawasan keamanan pangan nasional dengan pendekatan pencegahan.

Tiga jejaring akan diperkuat pada tingkat pusat yaitu Jaringan Intelejen

Pangan (JIP), Jaringan Pengawasan Pangan (JPP) dan Jaringan Promosi

Keamanan Pangan (JPKN). Pada tingkat daerah, jejaring yang akan

diperkuat ialah JPP dan JPKN, karena JIP akan difokuskan pada tingkat

Pusat.

2) Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed (INRASFF)

Saat ini sudah dibentuk Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed

(INRASFF) dan Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan

(SPKP) bertindak selaku National Contact Point (NCP). Untuk mendukung

kebijakan joint FAO/WHO, Direktorat SPKP juga bertindak selaku

Emergency Contat Point (ECP) untuk International Food Safety Authotities

Network (INFOSAN). INRASFF working group terdiri dari otoritas kompeten

keamanan pangan di tingkat pusat (CCP) dan juga di tingkat daerah (LCCP).

CCP INRASFF terdiri dari perwakilan di Kementerian Pertanian, Kementerian

Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian

Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan BPOM. INRASFF dirancangan

sebagai subsiteearly warning keamanan pangan untuk Indonesia. Subsite

INRASFF merupakan sumber utama informasi untuk mempersiapkan dan

menanggapi notifikasi pangan baik yang bersifat upstream (sumber

informasi dari dalam negeri) maupun downstream (sumber informasi dari

luar negeri). Situs ini terus menindaklanjuti notifikasi dan memberikan

informasi publik yang dibutuhkan untuk melindungi kesehatan masyarakat.

3) Indonesia Risk Assessment Center (INARAC)

INARAC merupakan forum utuk memfasilitasi pengumpulan data, pool of

expert di bidang kajian risiko di tingkat nasional, peningkatan kapasitas

serta berkomunikasi dengan kementerian atau lembaga. INARAC merupakan


bentuk kemitraan dengan berbagai pihak dalam rangka melakukan kajian

risiko keamanan pangan secara terintegrasi, dimana hasil kajiannya

dikomunikasikan dengan baik kepada para pengambil kebijakan dan pihak

yang berkepentingan. INARAC untuk menjawab salah satu persyaratan

World Trade Organization (WTO) dalam Sanitary Phyto Sanitary (SPS)

Agreement, yaitu sebagai anggota WTO jika komplain atau protes harus

berbasis ilmiah.

Strategi eksternal lainnya yaitu peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat dan pelaku

usaha di bidang pangan. Terkait hal ini, Deputi III mempromosikan respon

awareness publik melalui komunikasi risiko dan menyebarluaskan hasil kajian

risiko keamanan pangan dengan disain promosi keamanan pangan yang

komprehensif. Kebutuhan untuk komunikasi risiko yang efektif semakin

diakui oleh pemerintah, industri pangan dan konsumen. Oleh karena itu,

penting untuk memanfaatkan Jejaring Promosi Keamanan Pangan (JPKP)

untuk pertukaran informasi dan opini mengenai risiko dan faktor risiko terkait

diantara asesor risiko, manajer risiko, komunikator risiko dan konsumen,

termasuk pihak lain yang berkepentingan dalam rangka komunikasi risiko

yang efektif, sekaligus sebagai sarana KIE.

Sedangkan strategi internal lebih difokuskan pada pembenahan internal

organisasi dan kelembagaan serta sumber daya pegawai di Deputi III sendiri.

Poin penting yang harus diperhatikan di sini adalah peningkatan kapasitas

SDM pengawas di Deputi III, secara lebih proporsional dan akuntabel, karena

kunci keberhasilan sebuah lembaga sangat ditentukan dari kualitas SDM-nya.

SDM yang kompeten dalam bidang keamanan pangan akan mampu

melaksanakan tugasnya dengan baik. Untuk meningkatkan, memastikan dan

memelihara kompetensi SDM, telah dikembangkan sistem kompetensi bidang

keamanan pangan, yaitu penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional

Indonesia (SKKNI) Bidang Keamanan Pangan yang perlu direview setiap 5

tahun seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Badan POM RI telah

memiliki lisensi sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Keamanan Pangan.


LSP Keamanan Pangan Badan POM RI saat ini telah siap melakukan asesmen

kompetensi untuk tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) dan District Food

Inspector (DFI), sedangkan untuk National Food Inspector (NFI) sedang dalam

proses persiapan. LSP Keamanan Pangan ini didukung dengan sistem

pembelajaran keamanan pangan jarak jauh berbasis kompetensi (E-Learning).

Ke depan akan dikembangkan kompetensi bidang keamanan pangan lainnya,

baik yang ada di lingkungan Badan POM RI maupun di industri pangan.

Agar pembangunan pengawasan pangan menjadi tajam dan terarah, arah

kebijakan dan strategi BPOM sudah dijabarkan pada perencanaan tahunan

dengan penekanan sesuai isu nasional terkini (penjabaran tahunan Nawacita).

Mengacu hal tersebut, Deputi III menetapkan penekanan tahunan sebagai

berikut :

– Tahun 2016 :

Mendorong penguatan kelembagaan dan Pengembangan program strategis

dalam pengawasan pangan serta memaksimalkan fungsi pelayanan publik.

– Tahun 2017 :

Penguatan regulasi di bidang pengawasan pangan termasuk pelaksanaan

regulatory impact analysis, penguatan sistem data pre dan post terintegrasi

antara pusat dan daerah (sistem pemeriksaan penyidikan dan pengujian).

– Tahun 2018 :

Penguatan dalam penegakan hukum di bidang pengawasan pangan

didukung dengan analisis dampak efektifitas pengawasan secara ekonomi

dan sosial untuk mendukung pencapaian pembangunan nasional.

– Tahun 2019 :

Percepatan pengawasan pangan serta evaluasi program (Renstra 2015-2019)

dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan pangan periode berikutnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan

pangan, Deputi III menetapkan program-programnya sesuai RPJMN periode

2015-2019, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik),

sebagai berikut:

Program Teknis

Program Pengawasan Pangan


Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Deputi III

untuk menghasilkan standardisasi dalam pemenuhan mutu dan keamanan

pangan melalui serangkaian kegiatan penetapan standar produk pangan,

penilaian keamanan pangan olahan sesuai standar, pengawasan terhadap

sarana produksi, pengawasan terhadap sarana distribusi, sampling dan

pengujian pangan yang beredar, penegakan hukum, serta pembinaan dan

bimbingan kepada pemangku kepentingan, termasuk industri pangan.

Program Generik

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di Kedeputian Bidang

Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan

prioritas Deputi III, sebagai berikut:

a. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan pengawasan pangan :

1) Penyusunan standar pangan berupa Norma, Standar, Prosedur dan

Kriteria (NSPK) pengawasan pangan (pre dan post-market);

2) Peningkatan efektivitas evaluasi pre-market melalui penilaian pangan

olahan berbasis risiko;

3) Peningkatan cakupan pengawasan mutu pangan beredar melalui

penetapan prioritas sampling berdasarkan risiko termasuk iklan dan

penandaan.

4) Peningkatan pengawasan sarana produksi dan distribusi pangan,

sarana pelayanan kesehatan, serta sarana produksi dan sarana

distribusi pangan dan bahan berbahaya;

5) Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui kemitraan dengan

pemangku kepentingan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

b. Kegiatan untuk melaksanakan program generik (pendukung):

1) Koordinasi dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan

Anggaran, Keuangan;

2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kedeputian

Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya;

3) Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan, serta

Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur Kedeputian



4) Peningkatan dan Pemeliharaan Kompetensi Aparatur Kedeputian


5) Peningkatan kualitas produk hukum, serta Layanan Pengaduan

Konsumen dan Hubungan Masyarakat.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis, maka masing-masing

sasaran strategis dijabarkan kepada sasaran program dan kegiatan

berdasarkan logic model perencanaan. Adapun logic model penjabaran terhadap

sasaran program dan kegiatan Deputi III dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Logframe Kedeputian

Uraian tentang Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan

Indikator di Deputi III digambarkan pada Tabel 7 berikut ini.

Tabel 7. Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan

Indikator di Deputi III

Program Sasaran Program

Kegiatan Strategis

Sasaran Kegiatan

Indikator PIC

Program

Pengawasa

n Makanan

Menguatnya

sistem

pengawasan

pangan

Penyusunan

Standar

Pangan

Tersusunnya

standar pangan

dalam rangka

menjamin

pangan yang beredar aman

dan bermutu

Jumlah standar

pangan yang

disusun

Dit.

Standardisa

si Produk

Pangan


Program Sasaran

Program

Kegiatan

Strategis

Sasaran

Kegiatan Indikator PIC

Penilaian

Pangan

Olahan

Tersedianya

Pangan

memenuhi standar

Persentase

Keputusan

Penilaian Pangan yang diselesaikan

Dit.

Penilaian

Keamanan Pangan

Inspeksi

dan

Sertifikasi

Pangan

Meningkatnya

mutu sarana

produksi dan

distribusi

pangan

1. Persentase

hasil inspeksi

sarana produksi

dan distribusi

pangan yang memerlukan

pendalaman mutu

dan sertifikasi

2. Persentase

penyelesaian

tindaklanjut pengawasan mutu

dan keamanan

produk pangan

3. Persentase

berkas permohonan

sertifikasi pangan

yang mendapatkan

keputusan tepat

waktu

Dit. Inspeksi

dan

Sertifikasi

Pangan

Pengawasan

Produk dan BB

Menurunnya

bahan berbahaya yang

disalahgunakan

dan migran

berbahaya

dalam pangan

1. Persentase

sarana distribusi yang menyalurkan

BB sesuai

ketentuan

2. Persentase

kemasan pangan yang memenuhi

syarat keamanan

3. Jumlah

pasar yang

diintervensi

menjadi pasar aman dari BB

Dit.

Pengawasan Produk dan

Bahan

Berbahaya

Surveilan

dan

Penyuluhan

Keamanan

Pangan

Meningkatnya

intervensi hasil

pengawasan

keamanan

pangan dan penguatan rapid alert sysitem

keamanan

pangan

1. Jumlah

hasil kajian profil

risiko keamanan

pangan

2. Jumlah Kab/Kota yang

sudah menerapkan

Peraturan Kepala

BPOM tentang IRTP

3. Jumlah

desa pangan aman yang menerima

intervensi

pengawasan

keamanan pangan

Dit.

Surveilan

dan

Penyuluhan

Keamanan Pangan


Program Sasaran

Program

Kegiatan

Strategis

Sasaran

Kegiatan Indikator PIC

Meningkat

nya

kemandirian pelaku

usaha,

kemitraan

dengan

pemangku kepentingan

, dan

partisipasi

masyarakat

Peningkatan

Kemandiria

n Pelaku Usaha

pangan

olahan

Pelaku usaha

menjamin mutu

produk pangan olahan

1. Persentase

industri pangan

olahan yang mandiri dalam

rangka menjamin

keamanan pangan

Dit. Inspeksi

dan

Sertifikasi Pangan

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan

Berbahaya

Berdasarkan arah kebijakan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan

dan Bahan Berbahaya tahun 2015-2019, maka arah kebijakan untuk

mencapai tujuan dan sasaran strategis Direktorat Pengawasan Produk dan

Bahan Berbahaya tahun 2015-2019 adalah:

1. Perkuatan sistem pengawasan pangan berbasis risiko untuk

melindungi masyarakat

Pendekatan analisis risiko dilakukan dengan memprioritaskan

pengawasan pangan baik pre market maupun post market terhadap hal-

hal yang memiliki dampak risiko lebih besar dengan tujuan pengawasan

yang dilakukan lebih optimal seperti meningkatkan perlindungan kepada

kelompok rentan meliputi bayi, balita, anak usia sekolah, orang sakit, ibu

hamil, orang dengan immunocompromised, dan manula. Pengawasan ini

dilakukan antara lain melalui:

a. Pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan,

termasuk meminimalisir peredaran bahan berbahaya di pasar

tradisional;

b. pengawasan kemasan pangan yang difokuskan pada kemasan yang

banyak digunakan oleh masyarakat dan bayi/balita.

c. Penyusunan NSPK tentang bahan berbahaya dan kemasan pangan

untuk mendukung pelaksanaan pengawasan.

2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong

kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan

daya saing produk pangan


Dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha pangan dan

kemasan pangan, Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya

melakukan pembinaan dan bimbingan kepada pelaku usaha, penyediaan

media informasi, penerbitan surat keterangan dalam rangka pendaftaran

pangan maupun keperluan ekspor.

3. Peningkatan koordinasi, kerjasama, komunikasi, informasi dan

edukasi publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan

partisipasi masyarakat dalam pengawasan pangan

Mengingat kewenangan pengawasan bahan berbahaya dan kemasan

pangan terbagi di sejumlah kementerian/LPNK, maka koordinasi dan

kerjasama lintas sektor termasuk pemerintah daerah dan masyarakat

mutlak diperlukan. Selain itu, Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan

Berbahaya perlu meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan

melibatkan berbagai kelompok kepentingan dalam dan luar negeri, baik

dari unsur pemerintah, pelaku usaha, asosiasi pihak

universitas/akademisi, media dan organisasi masyarakat sipil terkait

lainnya, dalam upaya untuk memastikan distribusibahan berbahaya tidak

masuk ke rantai pangan dan kemasan pangan yang beredar di

masyarakat itu aman.

Komunikasi, Informasi dan Edukasi juga dilakukan dalam rangka

pengawasan bahan berbahaya dan kemasan pangan. Materi KIE harus

memiliki muatan informatif dan jelas menguraikan pesan yang ingin

disampaikan, serta mudah dipahami oleh masyarakat luas. Penyampaian

materi selain lewat media cetak, audio dan visual juga perlu

mempertimbangkan media alternatif seperti media sosial dan online.

4. Perkuatan kapasitas kelembagaan pengawas pangan melalui penataan

struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan

efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta

pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien.

Dalam rangka memperkuat kapasitas kelembagaan untuk mendukung

pengambilan keputusan terkait pengawasan, dilakukan pengembangan

sistem informasi teknologi untuk memperoleh data akurat dan terkini

terkait hasil pengawasan bahan berbahaya, termasuk pasar dan kemasan

pangan.


Strategi yang akan dilaksanakan Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan

Berbahaya mencakup eksternal dan internal:

Eksternal:

1. Perkuatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan bahan

berbahaya dan kemasan pangan;

2. Advokasi dan intensifikasi implementasi Peraturan Bersama Menteri

Dalam Negeri dan Kepala Badan POM tentang Pengawasan Bahan

Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan;

3. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, Informasi

dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang

pangan dan kemasan pangan;

Internal:

1. Perkuatan regulatory system pengawasan bahan berbahaya dan kemasan

pangan ;

2. Membangun manajemen kinerja dari kinerja unit hingga kinerja

individu/pegawai;

3. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta

diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai;

4. Meningkatkan kapasitas SDM di Direktorat Pengawasan Produk dan

Bahan Berbahaya secara lebih proporsional dan akuntabel;

5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama

dalam mendukung tugas pengawasan bahan berbahaya dan kemasan

pangan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi eksternal lebih ditekankan pada aspek kerjasama dan kemitraan

dengan lintas sektor dan lembaga (pemerintah, dunia usaha dan kelompok

masyarakat sipil). Adapun kerjasama dan kemitraan yang telah dibangun

Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya dalam rangka

penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan bahan

berbahaya dan kemasan pangan, yaitu :

1. Pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan

dilakukan lintas kementerian/lembaga yaitu Kementerian Perdagangan

dan Kementerian Perindustrian. Pengawasan ini dilakukan terhadap

sarana produksi dan distribusi bahan berbahaya. Dengan pengawasan

bersama ini maka pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti, mengingat


tindaklanjut terhadap pelanggaran distribusi bahan berbahaya bukan

merupakan kewenangan Badan POM.

2. Penyusunan SNI tentang kemasan pangan yang merupakan hasil

kerjasama dengan BSN, Kementerian Perindustrian, pelaku usaha dan

perguruan tinggi. Sampai dengan tahun 2015 telah diterbitkan 6

(enam) SNI uji migrasi yang telah digunakan oleh laboratorium terkait

dalam rangka pengawasan kemasan pangan.

3. Kemitraan dengan komunitas pasar dan lintas sektor terkait dalam

rangka pengawasan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan

dalam pangan di pasar tradisional. Kemitraan ini dilakukan melalui

program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang telah berjalan sejak

tahun 2013. Sampai dengan tahun 2015, telah dilakukan intervensi

terhadap 77 percontohan pasar aman dari bahan berbahaya di 31

provinsi. Bentuk kemitraan yang telah dilaksanakan antara lain

peningkatan kompetensi petugas pengawas pasar, pelatihan fasilitator

pasar aman dari bahan berbahaya, penyediaan peralatan pendukung

berupa alat uji cepat bahan berbahaya dan penyediaan pedoman

penyelenggaraan pasar aman dari bahan berbahaya.

Strategi eksternal lainnya adalah Advokasi dan intensifikasi implementasi

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan POM tentang

Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan. Terkait

hal ini Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya telah melakukan

sosialisasi dan advokasi di 17 provinsi dan sampai dengan tahun 2015 telah

terbentuk tim terpadu sebagai implementasi peraturan bersama pada

beberapa provinsi dan kabupaten/kota.

Sedangkan strategi eksternal Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat dan pelaku

usaha di bidang pangan dan kemasan pangan dilakukan lewat talkshow,

pameran, penyuluhan, bimbingan teknis terhadap pelaku usaha menengah

pangan, sosialisasi terhadap masyarakat dan industri kemasan pangan, serta

penayangan iklan layanan masyarakat di media elektronik.

Strategi internal lebih difokuskan pada pembenahan internal organisasi dan

kelembagaan serta sumber daya pegawai BPOM sendiri. Poin penting yang


harus diperhatikan di sini adalah soal SDM pegawai, karena kunci

keberhasilan sebuah lembaga sangat ditentukan dari kualitas SDM-nya.

SDM yang kompeten dalam bidang pengawasan produk dan bahan berbahaya

akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Untuk meningkatkan,

memastikan dan memelihara kompetensi SDM, Direktorat Pengawasan

Produk dan Bahan Berbahaya telah melakukan pelatihan di bidang

pengawasan bahan berbahaya dan kemasan pangan.

3.4. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai sasaran strategis dan target kinerja Direktorat

Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya, dibutuhkan adanya regulasi yang

kuat guna mendukung sistem pengawasan. Pada tahun 2015-2019 akan

diidentifikasi dampak regulasi yang sudah ada utamanya peraturan yang

terkait dengan pengawasan produk dan bahan berbahaya. Berdasarkan hasil

analisis ini akan dirumuskan alternatif rekomendasi perlunya dukungan baru

yaitu regulasi turunan atau bahkan revisi regulasi. Beberapa regulasi yang

penting dan dibutuhkan oleh Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan

Berbahaya dalam rangka memperkuat sistem pengawasan antara lain:

1. Revisi Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan POM

No. 43 dan No.2 tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang

Disalahgunakan dalam Pangan

2. Peraturan Kepala Badan POM tentang Keamanan Kemasan Pangan Daur

Ulang dan Active Packaging

3. Pedoman GMP untuk industri kemasan pangan

3.5. Kerangka Kelembagaan

Untuk memperkuat peran dan fungsi Direktorat Pengawasan Produk dan

Bahan Berbahaya dalam melaksanakan mandat Renstra 2015-2019, maka

dilakukan beberapa inisiatif penataan kelembagaan, baik penataan dalam

lingkup intraorganisasi Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya

maupun penataan yang bersifat interorganisasi dalam bentuk koordinasi

lintas unit Eselon II, lintas instansi/lembaga, maupun hubungan dengan para

pemangku kepentingan utama.


Beberapa aspek kelembagaan yang harus diintegrasikan dan dikoordinasikan

agar lebih efisien dan efektif adalah :

1. Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat

Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya sesuai dengan perubahan

lingkungan strategis periode 2015-2019

Sesuai dengan perubahan lingkungan strategis, terdapat beberapa tugas

yang sudah tidak lagi diemban oleh Direktorat Pengawasan Produk dan

Bahan Berbahaya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas

pengawasan perlu dilakukan penataan kelembagaan.

2. Diperlukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait yang memiliki

tugas sama dalam rangka mewujudkan pencapaian prioritas

pembangunan kesehatan.

3. Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu yang telah diimplementasikan oleh

Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya untuk memastikan

bisnis proses dan tata laksana baik dalam hal tata kelola pembuatan

keputusan, implementasi keputusan, tata kelola evaluasi, serta

manajemen kinerja dilaksanakan secara efektif, efisien, dan transparan.


BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Sebagaimana sasaran strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan

Berbahaya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka target sesuai

dengan indikator masing-masing sasaran strategis dapat dilihat pada tabel

sebagai berikut:

Tabel 8. Target Kinerja Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya tahun 2015 -2019

Sasaran

Strategis/Sasa

ran Kegiatan

Indikator Target Kinerja

2015 2016 2017 2018 2019

Menurunnya

bahan

berbahaya yang

disalahgunakan

dan migran

berbahaya

dalam pangan

Persentase

sarana

distribusi yang

menyalurkan

bahan

berbahaya

sesuai

ketentuan

50 52 54 56 58

Persentase

kemasan

pangan yang

menenuhi

syarat

keamanan

87 88 89 90 91

Jumlah pasar

yang

diintervensi

menjadi pasar

aman dari

bahan

berbahaya

77 108 139 170 201


4.2. Kerangka Pendanaan

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan

maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya

periode 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Kerangka Pendanaan Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya tahun 2015 - 2019

Sasaran

Strategis/

Sasaran

Kegiatan

Indikator Alokasi (Rp Milyar)

2015 2016 2017 2018 2019

Menurunnya

bahan

berbahaya yang

disalahgunakan

dan migran

berbahaya

dalam pangan

Persentase

sarana

distribusi yang

menyalurkan

bahan

berbahaya

sesuai

ketentuan

1,94 3,45 2,50 2,80 3,10

Persentase

kemasan

pangan yang

menenuhi

syarat

keamanan

1,02 1,00 1,20 1,40 1,60

Jumlah pasar

yang

diintervensi

menjadi pasar

aman dari

bahan

berbahaya

3,45 3,80 4,30 4,80 5,30


BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan

Berbahaya tahun 2015-2019 ini, memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi

(cara mencapai tujuan dan sasaran).Sasaran dan program yang telah ditetapkan

dalam rencana strategis ini kemudian akan dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu

Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Selain itu, untuk menjamin keberhasilan

pelaksanaan Renstra Tahun 2015-2019, setiap tahun akan dilakukan evaluasi.

Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra BPOM,

termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan

mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan BPOM yaitu meningkatkan

kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMN 2015-2019.

EvaluasiRenstra yang dilaksanakan setiap tahun didasarkan pada Peraturan

Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan nasional

(BAPPENAS). Selain sebagai bahan evaluasi seperti tersebut di atas,Renstra juga

menjadi pedoman untuk penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Sistem

Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dikoordinasikan oleh

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Renstra Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya tahun 2015-

2019ini diharapkan dapat dikomunikasikan ke seluruh jajaran organisasi, dan juga

stakeholder terkait secara keseluruhan. Diseminasi ini akan memungkinkan

seluruh anggota organisasi memiliki kesamaan pandangan tentang ke mana

organisasi akan dibawa (tujuan bersama), bagaimana peran setiap anggota

organisasi dalam mencapai tujuan bersama, dan bagaimana kemajuan dan tingkat

keberhasilan nantinya akan diukur. Dengan demikian, seluruh kegiatan Direktorat

Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya yang direncanakan akan terlaksana,

terkoordinasi dengan baik dan dilakukan secara terintegrasi untuk tercapainya

tujuan-tujuan strategis.


LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA

2015 – 2019

NO. PROGRAM/ KEGIATAN

OUTCOME/ OUTPUT

INDIKATOR

TARGET ALOKASI (dalam Miliar Rupiah) UNIT ORGANISASI PELAKSANA 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

1 Program Pengawasan

Obat dan Makanan

Menguatnya sistem

pengawasan obat dan

makanan

Persentase Makanan yang

Memenuhi Syarat

88,10 88,60 89,10 89,60 90,10 6,70 7,00 8,00 9,00 10,00 Deputi 3

3.2 Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya

Menurunnya bahan berbahaya yang disalahgunakan dan migran berbahaya dalam pangan

1 Persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan

50 52 54 56 58 Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya

2 Persentase kemasan pangan yang memenuhi

syarat keamanan

87 88 89 90 90

3 Jumlah pasar yang diintervensi

menjadi pasar aman dari bahan berbahaya

77 108 139 170 201

LAMPIRAN

1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015 -2019


LAMPIRAN 2. MATRIKS KERANGKA REGULASI DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA 2015 – 2019

No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan

regulasi

Produk Hukum Turunan Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting,

Kajian dan Penelitian

Unit Penanggungjawab Unit terkait/Institusi

1. RPP Keamanan Mutu dan Gizi Pangan dan RPP Label dan Iklan Pangan terkait

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang

Pangan

1 Peraturan Kepala Badan POM tentang Keamanan Kemasan Pangan Daur Ulang dan Active

Packaging

Diperlukan untuk efektivitas pengawasan bahan berbahaya dan

kemasan pangan di pusat dan daerah

2. Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan

Berbahaya 2. Biro Hukum dan

Hukmas

1. Kementerian Dalam Negeri

2. Kementerian

Perdagangan 3. Kementerian

Perindustrian 4. Pemerintah Daerah 5. Asosiasi Pelaku Usaha

2 Pedoman GMP untuk industri kemasan pangan

3 Revisi Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan POM No. 43 dan No.2 tahun 2013

tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan

2. Matriks Kerangka Regulasi Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya 2015 – 2019

1

PENELAAHAN KONSISTENSI

RENSTRA DEPUTI III 2015-2019 DENGAN RENSTRA DIREKTORAT

No Bagian Deputi III Ditwas PBB

1 Visi Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa

Sudah sesuai

2 Misi 1. Meningkatkan sistem pengawasan pangan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat

2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan pangan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM

Sudah sesuai

3 Tujuan 1. Meningkatnya jaminan produk pangan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat

2. Meningkatnya daya saing pangan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.

Sudah sesuai

4 Sasaran Strategis 1. Menguatnya Sistem Pengawasan Makanan 2. Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan

pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat

Sudah sesuai

5 Arah Kebijakan & Strategi

Arah Kebijakan: 1. Perkuatan sistem pengawasan pangan berbasis risiko untuk

melindungi masyarakat 2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka

mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk pangan

3. Peningkatan koordinasi, kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pangan

4. Perkuatan kapasitas kelembagaan pengawas pangan melalui penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien

Sudah sesuai

2

No Bagian Deputi III Ditwas PBB

Strategi:

1. Perkuatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan pangan

2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang pangan;

3. Perkuatan regulatory system pengawasan pangan berbasis risiko;

4. Membangun manajemen kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja individu/pegawai;

5. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai

6. Meningkatkan kapasitas SDM di Deputi III secara lebih proporsional dan akuntabel

7. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama dalam mendukung tugas pengawasan pangan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi

6 Kerangka Regulasi Sudah ada

7 Kerangka Kelembagaan

Sudah ada

8 Kerangka Pendanaan

Sudah ada

9 Lampiran 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan

Sudah ada

10 Matriks Kerangka Regulasi

Sudah ada

kata pengantar - pompom.go.id/ppid/2015/rpusat/pbb.pdfrencana strategis direktorat pengawasan produk...

Documents