pengantar - kemendesa.go.id file(rpjmn) dan rencana strategis kementerian desa, pembangunan daerah...

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan permukiman Transmigrasi Tahun 2015

i

PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang

telah memberikan karunia dan ridho-Nya sehingga Direktorat Jenderal Penyiapan

Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi dapat menyelesaikan tugas

dan fungsi dalam melaksanakan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Tahun 2015 sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan jangka

Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015-2019, dan Program

Kerja Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman

Transmigrasi Tahun 2015.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan

Permukiman Transmigrasi disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban

pelaksanaan kinerja instansi dan merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden

Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran capaian kinerja dan

sekaligus menjadi cerminan keberhasilan Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan

dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2015.

Jakarta, Pebruari 2016

Direktur Jenderal

Penyiapan Kawasan dan Pembangunan

Permukiman,

Ir. Rr. Ratna Dewi Andriati, MMA.

NIP 19580727 198210 2 001


ii

DAFTAR ISI

PENGANTAR ................................................................................................ i

DAFTAR ISI .................................................................................................. ii

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... iii

IKHTISAR EKSEKUTIF ................................................................................. iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ....................................................................... 1

B. Dasar Hukum ......................................................................... 2

C. Struktur Organisasi ................................................................ 3

D. Tugas dan Fungsi .................................................................. 4

E. Dukungan Personil ................................................................. 10

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ............ 11

B. Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, dan Program ............... 15

C. Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja ..................... 19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja ..................................................................... 22

B. Realisasi Anggaran ................................................................ 27

C. Hambatan dan Kendala ........................................................... 29

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum ...................................................................... 30

B. Tinjauan Khusus .................................................................... 30

C. Saran dan Tindak Lanjut ........................................................ 30


iii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Struktur Organisasi Ditjen P2Ktrans

Lampiran 2 : Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahunan

Lampiran 3 : Keputusan Dirjen P2KTrans No. KEP.139/DP2KTRANS/X/2015

Lampiran 4 : Target dan Realisasi Kinerja Program PKP2Trans

Lampiran 5 : Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Program

PKP2Trans Tahun 2015-2019


iv

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, guna mewujudkan tata kepemerintahan

yang baik, maka seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah diwajibkan

untuk melakukan akuntabilitas kinerja instansi dan membuat Laporan Kinerja

Instansi. Penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja dilakukan setiap akhir tahun

anggaran sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai

misi dan tujuan organisasi yang sekaligus juga sebagai suatu kegiatan evaluasi.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2010-2015, sasaran Direktorat Jenderal

Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi adalah

"Terbangunnya permukiman di kawasan transmigrasi terintegrasi dengan pusat

pertumbuhan ekonomi" dan bertujuan untuk:

1. Menetapkan kawasan transmigrasi dan meningkatkan peran serta lembaga

pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat melalui promosi, publikasi,

motivasi, dan mediasi;

2. Menyediakan tanah untuk kebutuhan pembangunan permukiman di kawasan

transmigrasi melalui fasilitasi pengadaan tanah sampai dengan pengurusan hak

atas tanah;

3. Mewujudkan perencanaan kawasan transmigrasi berupa perencanaan Wilayah

Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi

(LPT), perencanaan Satuan Kawasan Pengembangan (SKP), perencanaan

teknis satuan permukiman, sarana dan prasarana, serta perencanaan

perencanaan pengembangan Masyarakat (Renbangmas);

4. Mewujudkan permukiman transmigrasi yang layak dan infrastruktur kawasan

yang dapat mengintegrasikan antar permukiman dalam satu kesatuan sistem

pengembangan ekonomi;

5. Mendorong perpindahan dan penempatan transmigrasi yang terarah, tertib dan

serasi untuk mengurangi tekanan kependudukan daerah asal dan memenuhi

kebutuhan SDM di kawasan transmigrasi;

6. Melaksanakan pembinaan teknis dan manajemen Direktorat Jenderal.


v

Untuk mencapai misi yang diamanatkan dalam RPJMN dan Renstra

Kemendesa, PDT, dan Transmigrasi Tahun 2010-2014 disusun Perjanjian Kinerja

Tahunan (PKT) Tahun 2015. Sebagai acuan penyusunan RKT dan PKT Peraturan

Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 sebagaimana tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN

Terbangunnya permukiman

transmigrasi dalam kawasan

transmigrasi sebagai tempat

tinggal dan tempat berusaha

yang layak

Jumlah transmigran

yang difasilitasi

penempatan pada

Satuan Permukiman

Transmigrasi

49 SP

3.559 KK

48 Kawasan

Penetapan Kawasan

Transmigrasi

Jumlah kawasan yang

ditempatkan Menteri

7 Kawasan

Pengukuran capaian kinerja pelaksanaan Program Penyiapan Kawasan dan

Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2015 berpedoman pada dokumen

Perjanjian Kinerja Tahunan yang telah disepakati pada bulan Juli (seperti tabel di

atas), dengan pertimbangan bahwa Indikator kinerja kegiatan telah disepakati oleh

BAPPENAS dan Direktorat Jenderal Anggaran dan ditetapkan melalui Peraturan

Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional dan Renstra Kemendesa, PDT, dan Transmigrasi Tahun 2015-

2019;

Dengan berpedoman PKT Tahun 2015, maka realisasi capaian indikator

kinerja utama Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, disajikan pada tabel

berikut:

NO INDIKATOR KINERJA

UTAMA SATUAN TARGET REALISASI %

1 Transmigran yang difasilitasi penempatan pada Satuan Permukiman

SP 49 50 102,04

KK 3.559 3.568 100,25

Kawasan 48 50 104,16

2 Kawasan yang ditetapkan Kawasan 7 23 191,60


vi

Dari tabel tersebut nampak bahwa kinerja Program Penyiapan Kawasan dan

Pembangunan Permukiman Transmigrasi dapat memenuhi target sebagaimana yang

telah ditetapkan pada PKT Tahun 2015. Target RPJMN untuk fasilitasi penempatan

transmigrasi dari target sejumlah 3.556 KK/49 SP, terealisasi sejumlah 3.568 KK/50

SP atau 100,15% dan Penetapan Kawasan Transmigrsi dari target sejumlah 7

Kawasan terealisasi sejumlah 23 Kawasan atau 191,60%.

Dukungan anggaran pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal

Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi dialokasikan

pada satu program, yaitu Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan

Permukiman Transmigrasi. Pelaksanaan program tersebut dijabarkan menjadi 6

kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit eselon II, yaitu : (1)

Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi, (2) Perencanaan Pembangunan dan

Pengembangan Kawasan Transmigrasi, (3) Penyediaan Tanah Transmigrasi, (4)

Pembangunan Permukiman Transmigrasi (5) Penataan Persebaran Penduduk, dan

(6) Dukungan Teknis dan Manajemen. Alokasi anggaran untuk mewujudkan sasaran

Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun

2015, sebesar Rp.742.616.114.000,-.

Alokasi dukungan anggaran tersebut dilaksanakan pada 112 Satuan Kerja,

dengan rincian 6 Satuan Kerja Pusat dengan alokasi anggaran Rp.146.451.059.000,

33 Satuan Kerja Provinsi dengan alokasi anggaran Rp. 106.567.371.000,- dan 73

Satuan kerja Kabupaten dengan alokasi anggaran Rp 489.597.684.000,-. Pagu dan

Realisasi anggaran Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman

Transmigrasi Tahun 2015 pada masing-masing kegiatan Pusat dan Daerah, disajikan

pada tabel berikut:

No KEGIATAN DIPA Realisasi

(Rp.000) (Rp.000) %

I Pusat 146.451.059 120.566.908,4 82,33

1 Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi 16.241.956 15.115.866,5 93,07

2 Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

22.231.481 19.387.772,9 87,21

3 Penyediaan Tanah Transmigrasi 15.757.390 13.003.920,5 82,53

4 Pembangunan Permukiman Transmigrasi 18.056.244 15.564.938,1 86,20

5 Penataan Persebaran Penduduk 15.352.271 12.725.214,4 82,89

6 Dukungan Teknis dan Manajemen Direktorat Jenderal PKP2Trans

58.811.717 44.769.195,8 76,12


vii


(Rp.000) (Rp.000) %

II Tugas Pembantuan 596.165.055 536.322.641,3 89,96

1 Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi 10.517.301 8.816.596,6 83,83


- - -





39.319.777 33.884.256,2 86,17

JUMLAH 742.616.114 656.889.549,7 88,46

Dari pagu alokasi anggaran Program PKP2Trans Tahun 2015 sebesar

Rp.742.616.114.000,- terealisasi sebesar Rp.656.889.549.000 atau 88,46%, terdiri

dari realisasi anggaran Pusat sebesar Rp.120.566.908.450 atau 82,33 % dan

Daerah sebesar Rp.536.322.641.340,- atau 89,96%.

Hambatan dan Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target program

pembangunan kawasan transmigrasi adalah :

1. Rendahnya realisasi penyerapan anggaran Program Penyiapan Kawasan dan

Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2015, disebabkan terlambatnya

pengalihan status dari BA-026 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ke

BA-067 Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, diantaranya akibat Cutt off

dan BAR terlambat disampaikan oleh Satker Daerah ke Pusat sebagai

persyaratan untuk revisi DIPA pada Ditjen Anggaran Kementerian keuangan.

2. Adanya tumpang tindih areal Pembangunan Permukiman Transmigrasi dengan

Kawasan Hutan.

3. Sebagian areal pembangunan permukiman transmigrasi diokupasi oleh

penduduk setempat.


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-N) Tahun

2015-2019 menetapkan bahwa transmigrasi merupakan bagian dari Bidang

Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang dengan prioritas bidang pembangunan

perdesaan dan pengembangan ekonomilokal dan daerah serta mendukung

Nawacita Proseden ke 3, yaitu “Membangun Indonesia Dari Pinggiran dengan

memperkuat Daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan”.

Transmigrasi tidak lagi semata-mata untuk solusi masalah kepadatan penduduk

tetapi lebih diarahkan untuk pembangunan kawasan.

Sejalan dengan arahan RPJMN Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal

Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi sebagai salah

satu unit kerja eselon I di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi berperan dalam pembangunan transmigrasi dengan

memprioritaskan pada upaya pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumber daya

alam melalui pengintegrasian pembangunan dan pengembangan kawasan

perdesaan sebagai hinterland dengan pengembangan kawasan perkotaan

sebagai pusat pertumbuhan dalam satu kawasan sistem pengembangan ekonomi

wilayah. Pembangunan di bidang transmigrasi meliputi aspek wilayah dan tata

ruang serta aspek sumber daya manusia yang mampu memberikan kontribusi

secara nyata dan terukur dalam pembangunan perdesaan dan pengembangan

ekonomi lokal dan daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.

Selaku bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan dan bentuk

pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan unit kerja selama

kurun waktu 1 (satu) tahun, Direktorat Jenderal PKP2Trans diwajibkan menyusun

Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja memuat penjelasan tentang

keberhasilan dan kegagalan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka

pencapaian visi dan misi organisasi. Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri


2

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;

2. Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana

Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang

Ketransmigrasian;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 70 Tahun 2012 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Nomor PER. 12/MEN/VIII/2010 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

7. Peraturan Presiden RI No 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perpres

No 43 Tahun 2014 tentang RKP Tahun 2015;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

http://www.depnakertrans.go.id/perundangan.html,1,409,7




3

10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi;

11. DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan

Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2015.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Strukur organisasi Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan

Pembangunan Permukiman Transmigrasi menurut Peraturan Menteri Desa

Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6

tahun 2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi disajikan

pada diagram berikut:

Diagram : Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan

Pembangunan Permukiman Transmigrasi

Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman

Transmigrasi terdiri atas 6 (enam) unit kerja eselon II :

1. Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi;

2. Direktorat Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan

Transmigrasi;


4

3. Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi;

4. Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi;

5. Direktorat Penataan Persebaran Penduduk;

6. Sekretariat Direktorat Jenderal.

D. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi maka

Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan

Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans) dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Tugas

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi sesuai

ketentuan peraturan perundang undangan.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan

Pembangunan Permukiman Transmigrasi menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan potensi kawasan

transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan

permukiman transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan potensi kawasan

transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan

kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan

permukiman transmigrasi,dan penataan persebaran penduduk;

3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan

potensi kawasan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan

pengembangan kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi,

pembangunan permukiman transmigrasi, dan penataan persebaran

penduduk;


5

4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan

potensi kawasan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan



penduduk;

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan potensi

kawasan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan



penduduk;

6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan

Pembangunan Permukiman Transmigrasi; dan

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

C. Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Unit Eselon II

Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi

terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal

a. Tugas

Memberikan pelayanan administratif teknis dan kepada semua

unsur satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal

Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi.

b. Fungsi

1) Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran,

serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan kawasan dan

pembangunan permukiman transmigrasi;

2) Pengelolaan data dan informasi;

3) Pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik Negara

Direktorat Jenderal;

4) Pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum;

5) Penyiapan penyusunan rencana peraturan perundang-

undangan dan advokasi hukum; dan

6) Penataan organisasi dan tata laksana.


6

2. Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi.

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

di bidang identifikasi dan informasi potensi kawasan, advokasi

kawasan, perencanaan kawasan, fasilitasi penetapan kawasan,

serta mediasi dan kerjasama antar daerah.

b. Fungsi

1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan

informasi potensi kawasan, avokasi kawasan, perencanaan

kawasan, fasilitasi penetapan kawasan, serta mediasi dan

kerjasama antar daerah;

2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan

informasi potensi kawasan, advokasi kawasan, perencanaan



3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria

di bidang identifikasi dan informasi potensi kawasan , advokasi

kawasan, perencanaan kawasan, fasilitasi penetapan kawasan,

serta mediasi dan kerjasama antar daerah;

4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang

identifikasi dan informasi potensi kawasan, advokasi kawasan,

perencanaan kawasan, fasilitasi penetapan kawasan, serta

mediasi dan kerjasama antar daerah;

5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi dan

informasi potensi kawasan, advokasi kawasan, perencanaan



6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat

Bina Potensi Kawasan Transmigrasi; dan

7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktorat

Jenderal.


7

3. Direktorat Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan

Kawasan Transmigrasi

a. Tugas

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan di bidang perencanaan teknis

satuan kawasan pengembangan, perencanaan teknis satuan

permukiman, perencanaan sarana dan prasarana kawasan, serta

perencanaan pengembangan masyarakat.

b. Fungsi

1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang bidang perencanaan

teknis satuan kawasan pengembangan, perencanaan teknis

satuan permukiman, perencanaan sarana dan prasarana

kawasan, serta perencanaan pengembangan masyarakat;

2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan





di bidang perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan,

perencanaan teknis satuan permukiman, perencanaan sarana

dan prasarana kawasan, serta perencanaan pengembangan

masyarakat;

4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan,

perencanaan teknis satuan permukiman, perencanaan sarana

dan prasarana kawasan, serta perencanaan pengembangan

masyarakat;

5) Pelaksaaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan




6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat;

7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.


8

4. Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di

bidang fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan

tanah, pengelolaan tanah, serta dokumentasi penyediaan tanah.

b. Fungsi

1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi

pencadangan, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan

tanah, serta dokumentasi penyeiaan tanah;

2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi


tanah, serta dokumentasi penyediaan tanah;


di bidang fasilitasi pencadangan, identifikasi dan penataan

tanah, pengelolaan tanah, serta dokumentasi penyeiaan tanah;

4) Pelaksana bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi


tanah, serta dokumentasi penyeiaan tanah;

5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat;

dan

6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

5. Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi

a. Tugas


di bidang penyiapan dan evaluasi lahan permukiman, penyiapan

dan evaluasi sarana permukiman. Penyiapan dan evaluasi

prasarana permukiman, serta kelayakan permukiman.

b. Fungsi

1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan dan

evaluasi lahan permukiman, penyiapan dan evaluasi sarana

permukiman, penyiapan dan evaluasi prasarana Permukiman,

serta kelayakan permukiman;


9

2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan dan


permukiman, penyiapan dan evaluasi prasarana Permukiman,



di bidang penyiapan dan evaluasi lahan permukiman,

penyiapan dan evaluasi sarana permukiman, penyiapan dan

evaluasi prasarana Permukiman, serta kelayakan permukiman;


penyiapan dan evaluasi lahan permukiman, penyiapan dan

evaluasi sarana permukiman, penyiapan dan evaluasi

prasarana Permukiman, serta kelayakan permukiman;

5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan dan


permukiman, penyiapan dan evaluasi prasarana permukiman,



Pembangunan Permukiman; dan


Jenderal.

6. Direktorat Penataan Persebaran Penduduk

a. Tugas


di bidang penyiapan perpindahan, penyiapan calon transmigran

dan penduduk setempat. Pelayanan perpindahan serta penataan

dan adaptasi.

b. Fungsi

1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan

perpindahan, penyiapan calon transmigran dan penduduk

setempat. Pelayanan perpindahan serta penataan dan

adaptasi;

2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan



10


adaptasi;


di bidang penyiapan perpindahan, penyiapan calon transmigran

dan penduduk setempat. Pelayanan perpindahan serta

penataan dan adaptasi;


penyiapan perpindahan, penyiapan calon transmigran dan

penduduk setempat. Pelayanan perpindahan serta penataan

dan adaptasi;

5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan



adaptasi;


Penataan Persebaran Penduduk; dan


Jenderal.

D. DUKUGAN PERSONIL (UPDATE)

Dukungan personil di lingkungan Direktorat Jenderal PKP2Trans per

tanggal 31 Desember 2015 adalah sejumlah 323 orang dengan rincian

sebagai berikut:

1. Pejabat Eselon I : 1 orang

2. Pejabat Eselon II : 6 orang

3. Pejabat Eselon III : 25 orang

4. Pejabat Eselon IV : 59 orang

5. Pejabat Fungsional : 3 orang

6. Staf : 229 orang


11

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan

Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans) Tahun 2015 ditetapkan

berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan program tahun-tahun sebelumnya,

lingkungan strategis yang berkembang saat ini dan ke depan, kebijakan-kebijakan

yang telah ditetapkan, serta beban tugas Direktorat Jenderal PKP2Trans.

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN)

TAHUN 2015-2019

1. Visi dan Misi

Sejalan dengan Agenda Prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih

Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang tertuang di dalam Agenda Prioritas dan

Nawa Cita, Direktorat Jenderal PKP2Trans mengacu pada Visi Pembangunan

Nasional Tahun 2015-2019 yaitu TERWUJUDNYA INDONESIA YANG

BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN

GOTONG ROYONG.

Sebagai upaya dalam pencapaian visi tersebut, maka misi pembangunan

dirumuskan sebagai berikut :

a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber

daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara

kepulauan.

b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis

berlandaskan negara hukum.

c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri

sebagai negara maritim.

d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan

sejahtera.

e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat,

dan berbasiskan kepentingan nasional.

g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.


12

2. Tujuan Pembangunan Nasional

a. Pembangunan nasional dilaksanakan secara bertahap dan terencana

dalam tahapan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan.

Sesuai dengan arahan RPJPN 2005-2025, visi pembangunan nasional

tahun 2005 – 2025 adalah: Indonesia yang maju dan mandiri, adil dan

demokratis, serta aman dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

b. Sedangkan dalam pembangunan Tahap III, RPJMN 2015-2019 ditujukan

untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai

bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif

perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber

daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan

teknologi yang terus meningkat.

3. Agenda Prioritas Nasional

Sembilan Agenda Strategis Prioritas dalam pemerintahan lima tahun

ke depan disebut dengan NAWACITA sebagai agenda prioritas

pembangunan nasional, sbb :

1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional

sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-

bangsa Asia lainnya.

7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik.

8) Melakukan revolusi karakter bangsa.

9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.


13

4. Tujuan Pembangunan Transmigrasi

Keterkaitan bidang transmigrasi dengan Agenda Prioritas Pembangunan

Nasional, adalah : membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,

demokratis, dan terpercaya; membangun Indonesia dari pinggiran dengan

memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik; memperteguh kebhinekaan dan memperkuat

restorasi sosial Indonesia.

Tujuan penyelenggaraan transmigrasi dalam mendukung pembangunan

nasional adalah :

1) Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan msyarakat sekitarnya;

2) Meningkatkan dan memeratakan pembangunan daerah;

3) Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.

5. Sasaran Pembangunan Bidang Ketransmigraian (Ditjen Penyiapan

Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi)

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

2015-2019, pembangunan Bidang Ketransmigrasian terkait dengan Nawa

Cita ke 3 yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan

memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara

kesatuan. Sasaran pembangunan Bidang Ketransmigrasian yaitu

Terbangun dan berkembangnya 144 kawasan yang berfokus pada 72

Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan

(SKP) yang merupakan pusat pengolahan hasil pertanian/perikanan dan

mendukung sasaran kemandirian pangan nasional.

6. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Ketransmigrasian

(Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman

Transmigrasi)

a. Perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi,

termasuk pembinaan potensi kawasan, perencanaan sarana dan

prasarana, persebaran penduduk, serta perencanaan pengembangan

masyarakatnya.


14

b. Penyediaan lahan transmigrasi, melalui penyediaan lahan untuk

permukiman, usaha, serta prasarana dan sarana;

c. Pemenuhan prasarana dan sarana di kawasan transmigrasi sesuai

dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Nasional, meliputi :

1) Pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana dasar,

meliputi:

(1) Lokasi permukiman transmigrasi di daerah tertinggal dan

perbatasan: jalan lokal primer, jalan lingkungan, drainase dan

dermaga, pelayanan pendidikan dasar setingkat sekolah dasar,

pelayanan kesehatan setingkat pos kesehatan desa,

perumahan, dan sarana pelayanan umum;

(2) Lokasi Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP)/Desa

Utama : jalan lokal primer, jalan lingkungan, drainase dan

dermaga, pelayanan pendidikan dasar setingkat sekolah

menengah pertama, pelayanan kesehatan setingkat pos

kesehatan masyarakat, perumahan dan sarana pelayanan

umum;

(3) Lokasi Kawasan Perkotaan Baru (KPB): jalan kolektor, jalan

lokal sekunder, jalan lingkungan, drainase dan dermaga,

pelayanan pendidikan paling rendah setingkat menengah atas,

kesehatan paling rendah setingkat pusat kesehatan masyarakat

rawat inap, permukiman, dan sarana pelayanan umum; dan (4)

Lokasi Kawasan Transmigrasi: prasarana intra dan

antarkawasan (jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal).

2) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana penunjang

kegiatan ekonomi, meliputi:

(1) Lokasi permukiman transmigrasi di daerah tertinggal dan

perbatasan: irigasi, lantai jemur, gudang, dan lain-lain;

(2) Lokasi Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP)/ Desa

Utama: industri pengolahan primer, pasar, terminal, dan lain-

lain; dan


15

(3) Lokasi Kawasan Pekotaan Baru (KPB) : industri pengolahan

sekunder, outlet dan pasar untuk kegiatan perdagangan dan

jasa, serta terminal dan lain-lain.

3) Pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana utilitas

umum yaitu transportasi, energi, air minum, dan telekomunikasi,

meliputi (1) Lokasi permukiman transmigrasi di daerah tertinggal dan

perbatasan: transportasi, energi, air minum, dan telekomunikasi; (2)

Lokasi Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP)/Desa Utama:

transportasi, energi, air minum, dan telekomunikasi; dan (3) Lokasi

Kawasan Perkotaan Baru (KPB): ruang terbuka hijau, transportasi,

energi, air minum, dan telekomunikasi.

B. TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM

PKP2TRANS.

1. Tujuan

a. Menyediakan tanah untuk kebutuhan pembangunan permukiman di

kawasan transmigrasi melalui fasilitasi pengadaan tanah sampai dengan

pengurusan hak atas tanah;

b. Mewujudkan perencanaan kawasan transmigrasi berupa perencanaan

Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau LPT, perencanaan SKP,

perencanaan teknis satuan permukiman, sarana dan prasarana serta

perencanaan SDM;

c. Mewujudkan permukiman transmigrasi yang layak dan infrastruktur

kawasan yang dapat mengintegrasikan antar permukiman dalam satu

kesatuan sistem pengembangan ekonomi;

d. Meningkatkan peran serta lembaga pemerintah, lemabaga non pemerintah

dan masyarakat melalui promosi, publikasi dan motivasi serta mediasi;

e. Mendorong perpindahan dan penempatan transmigrasi yang terarah, tertib

dan serasi untuk mengurangi tekanan kependudukan daerah asal dan

memenuhi kebutuhan SDM di kawasan transmigrasi;

f. Melaksanakan pembinaan teknis dan manajemen Direktorat Jenderal.


16

2. Sasaran

a. Tersedianya lahan untuk pembangunan kawasan transmigrasi dalam

rangka pembangunan perdesaan;

b. Tersedianya rencana pembangunan kawasan transmigrasi dan rencana

penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi;

c. Termanfaatkannya dan terkelolanya sumber daya alam dan lingkungan

hidup melalui pembangunan kawasan transmigrasi dalam bentuk WPT

atau LPT yang layak;

d. Terwujudnya persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam

dan daya tampung lingkungan hidup di kawasan transmigrasi;

e. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan;

f. Tersedianya dukungan manajemen dan teknis terhadap pelaksanaan

pembangunan permukiman transmigrasi dan perpindahan transmigrasi.

3. Kebijakan

Kebijakan Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan

Permukiman Transmigrasi untuk mencapai tujuan pembangunan

ketransmigrasian adalah mengembangkan potensi sumber daya alam

perdesaan terintegrasi dengan pengembangan perkotaan dalam satu

kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah dalam bentuk WPT atau

Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT), serta fasilitasi perpindahan dan

penempatan penduduk untuk memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia dan

memberikan peluang usaha di kawasan transmigrasi. Secara umum strategi

yang ditempuh dalam menjabarkan kebijakan tersebut adalah:

a. Mengintegrasikan pembangunan WPT atau LPT dengan pemugaran

permukiman penduduk setempat, pembangunan permukiman pada

kawasan potensial dan revitalisasi permukiman transmigrasi yang ada

untuk membentuk atau mendukung kawasan perkotaan baru dengan

skema Kota Terpadu Mandiri (KTM);

b. Menetapkan produk unggulan sejak perencanaan dan pembangunan

permukiman melalui pola pengembangan agribisnis dan agroindustri;

c. Mengembangkan investasi melalui kerjasama kemitraan Badan Usaha

dengan masyarakat di kawasan transmigrasi;

d. Memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi potensi dan

peluang yang tersedia di kawasan transmigrasi;


17

e. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia calon transmigran serta

pembekalan mental dan etos kerja;

f. Meningkatkan kualitas seleksi calon transmigran;

g. Meningkatkan kualitas mediasi kerjasama antar daerah.

4. Strategi

a. Mempercepat pekerjaan agar penempatan transmigrasi tidak selalu

menumpuk di akhir tahun. Langkah yang ditempuh:

1) Mencermati dan menelaah DIPA dan POK sebagai antisipasi terhadap

adanya kegiatan yang dapat menghambat pelaksanaan program dan

anggaran, sehingga sedini mungkin dapat dieliminasi;

2) Menetapkan pengelola anggaran termasuk pembentukan panitia

lelang dan panitia penerima barang/jasa sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;

3) Mempersiapkan lelang pekerjaan fisik jadwal yang ditetapkan.

b. Mengefektifkan dan mengefisienkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran

dengan melakukan pengendalian secara berjenjang;

c. Menjamin kesinambungan pelaksanaan kegiatan dan anggaran dengan:

1) Mewajibkan dinas provinsi dan dinas kabupaten/kota penerima Dana

Tugas Pembantuan untuk menyampaikan laporan kegiatan fisik dan

keuangan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2) Menertibkan pemanfaatan barang-barang yang diperoleh melalui dana

APBN yang merupakan barang milik negara. Oleh karena itu,

pelaporan pengadaan dan mutasi barang harus disampaikan ke Pusat

secara tertib.

d. Perencanaan teknis permukiman dan penempatan transmigrasi

dilaksanakan dengan:

1) Sesuai dengan Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten;

2) Memenuhi kriteria clear dan clean (2 C);

3) Mengedepankan pendekatan sosial budaya, dalam arti sudah menjadi

kesepakatan hasil musyawarah dengan penduduk setempat yang

dituangkan dalam berita acara musyawarah yang disahkan dengan

Keputusan Badan Perwakilan Desa;

4) Diprioritaskan kepada kawasan yang sudah ada SP-nya terdapat sisa

areal HPL;


18

5) Diprioritaskan kepada calon lokasi yang mempunyai aksesibilitas yang

baik dan didukung oleh program sektor lain terkait;

6) Berada di kawasan yang sudah ada kerjasama atau potensial untuk

dikerjasamakan dengan memprioritaskan pihak swasta.

e. Penyediaan tanah transmigrasi yang memenuhi kriteria clear dan clean

(2C) dan Layak huni, layak berkembang, layak usaha (3L);

f. Membangun komitmen para stakeholders penyelenggaraan transmigrasi

(pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan lembaga keuangan);

g. Menyiapkan pembangunan yang memenuhi spesifikasi teknis yang

ditetapkan;

h. Memfasilitasi perpindahan dan penempatan yang baik, melalui seleksi

yang mengacu pada Peraturan Menakertrans Nomor: 208/MEN/2004

tentang Persyaratan Calon Transmigran serta Siap Terima Penempatan

(STP) harus diterbitkan oleh Gubernur atau pejabat yang memberi

kewenangan berdasarkan pemberitahuan kesiapan layak huni dari Bupati

dan hasil penilaian Tim Layak Huni.

5. Program

Dukungan anggaran pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal

Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi

dialokasikan pada satu program, yaitu Program Penyiapan Kawasan dan

Pembangunan Permukiman Transmigrasi. Pelaksanaan program tersebut

dijabarkan menjadi 6 kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing

unit eselon II, yaitu : (1) Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi, (2)

Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, (3)

Penyediaan Tanah Transmigrasi, (4) Pembangunan Permukiman

Transmigrasi, (5) Penataan Persebaran Penduduk, dan (6) Dukungan Teknis

dan Manajemen. Untuk mewujudkan sasaran Program Penyiapan Kawasan

dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 2015, Direktorat Jenderal

PKP2Trans memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 742.616.114.000,-

dengan rincian sebagaimana Tabel 2.1.


19

Tabel 2.1 : Alokasi Anggaran Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2015

No Kegiatan Pagu DIPA

(x Rp. 000)

I Pusat 146.451.059

1 Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi 16.241.956


22.231.481

3 Penyediaan Tanah Transmigrasi 15.757.390

4 Pembangunan Permukiman Transmigrasi 18.056.244

5 Penataan Persebaran Penduduk 15.352.271


58.811.717

II Tugas Pembantuan 596.165.055

1 Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi 10.517.301


-

3 Penyediaan Tanah Transmigrasi 11.977.409

4 Pembangunan Permukiman Transmigrasi 486.574.188

5 Penataan Persebaran Penduduk 47.776.380

6. Dukungan Teknis dan Manajemen Direktorat Jenderal PKP2Trans

39.319.777

TOTAL 742.616.114

Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan pada 112 Satuan Kerja

dengan rincian 6 Satuan Kerja Pusat dengan alokasi anggaran

Rp.146.451.059.000,- , 33 Satuan Kerja Provinsi dengan alokasi anggaran

Rp.100.725.811.000,- dan 73 Satuan kerja Kabupaten dengan alokasi

anggaran Rp.485.787.103.000,-

C. RENCANA KERJA TAHUNAN & PERJANJIAN KINERJA

Mengacu pada Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan RPJMN Tahun 2015-2019,

mengawali pelaksanaan tugas Tahun 2015 disusun Rencana Kinerja Tahunan

(RKT) Tahun 2015 sebagaimana Tabel 2.3:


20

Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahunan






yang layak

Jumlah transmigran yang

difasilitasi penempatan

pada Satuan Permukiman

Transmigrasi

49 SP

3.559 KK

48 Kawasan

Penetapan Kawasan

Transmigrasi

Jumlah kawasan yang

ditempatkan Menteri

7 KK

Rencana Kinerja Tahun 2015 sebagaimana yang telah disusun diperkuat

dengan bentuk Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) yang ditandatangani oleh

penanggungjawab Program dengan atasan lansung. Perjanjian Kinerja ini

menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai sasaran

strategis dengan indikator kinerja yang ditetapkan serta untuk mewujudkan

Permukiman dalam Kawasan Transmigrasi sebagai Tempat Tinggal dan

Tempat Berusaha yang Layak sebagai indiktor Kinerja Utama. Perjanjian

Kinerja Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman

Transmigrasi yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Penyiapan

Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2015 telah

disepakati pada bulan Juni 2015, sebagaimana pada tabel 2.3.

Tabel 2.4 : Perjanjian Kinerja Tahun 2014






yang layak

Jumlah transmigran yang

difasilitasi penempatan

pada Satuan Permukiman

Transmigrasi

49/

3.559/

48

SP /

KK /

Kawasan

Penetapan Kawasan

Transmigrasi

Jumlah kawasan yang

ditempatkan Menteri

7 KK


21

Indikator Kinerja sebagaimana yang tercantum pada RKT dan PKT pada

tabel 2.2 dan 2.3 sudah dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 yang disahkan melalui Peraturan Presiden RI

Nomor 2 Tahun 2015. Indikator tersebut juga menjadi acuan pengukuran

penghitungan satuan biaya oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

Tabel.2.5 Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2015

SASARAN STRATEGIS INIDKATOR KINERJA TARGET

1. Tersedianya Kawasan Transmigrasi Jumlah Rencana Kawasan Transmigrasi

7 Kawasan

2. Tersedianya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Jumlah Rencana Pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi

23 Kawasan

3 Terdistribusinya lahan kepada masyarakat desa melalui Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Jumlah luas lahan yang memenuhi kriteria clear and clean

3.250 Ha

4 Terbangunnya Permukiman Transmigrasi

Jumlah SP dalam SKP yang sarana dan prasarananya sesuai NSPK.

49 SP/ 3.559 KK

5. Tertatanya persebaran penduduk di permukiman transmigrasi pada Kawasan Transmigrasi

Jumlah transmigran yang difasilitasi penempatan pada permukiman transmigrasi.

3.559 KK


22

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

1. Capaian Kinerja Tahun 2015

Tahun 2015 merupakan tahun pertama dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Penyusunan Laporan

Kineja Tahun 2015 selain menyampaikan capaian kinerja Tahun tersebut juga

membanding capaian kinerja tahun sebelumnya dan selama 5 tahun

Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Pengukuran capaian kinerja

dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah disepakati pada awal

tahun dengan realisasi yang dicapai pada akhir tahun pelaksanaan kegiatan.

Pengukuran capaian kinerja pelaksanaan Program Penyiapan Kawasan

dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2015 berpedoman pada

dokumen Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan yang telah

disepakati pada bulan Juni 2015, dengan pertimbangan bahwa Indikator Kinerja

Kegiatan telah disepakati oleh BAPPENAS dan Direktorat Jenderal Anggaran

dan ditetapkan melalui Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

Sasaran : Terwujudnya 49 Permukiman dalam kawasan transmigrasi sebagai

tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak bagi 3.559 KK

Transmigran, dan ditetapkannya kawasan transmigrasi sebanyak 7

kawasan.

Sasaran tersebut dapat dicapai melalui Program Penyiapan Kawasan

dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, yang operasionalnya didukung

oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi

a. Identifikasi dan Informasi Potensi Kawasan

b. Advokasi Kawasan

c. Perencanaan Kawasan


23

d. Fasilitasi Penetapan Kawasan

e. Mediasi dan Kerjasama Antar Daerah

Sasaran yang akan dicapai adalah Tersedianya Kawasan Transmigrasi

sebagai perwujudan pembangunan Satuan Kawasan Permukiman (SKP) dan

Satuan Permukiman (SP). Sasaran ini merupakan tanggung jawab Direktorat

Bina Potensi Kawasan Transmigrasi, dilaksanakan melalui kegiatan

Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi.

2. Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

a. Perencanaan Teknis Satuan Kawasan Pengembangan

b. Perencanaan Teknis Satuan Permukiman

c. Perencanaan Sarana dan Prasarana Kawasan

d. Perencanaan Pengembangan Masyarakat

Sasaran yang akan dicapai adalah Tersedianya Rencana Pembangunan

Kawasan Transmigrasi, Rencana Penataan Persebaran Penduduk dan

Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Sasaran ini merupakan

tanggung jawab Direktorat Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan

Kawasan Transmigrasi, yang dilaksanakan melalui kegiatan Perencanaan

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

3. Penyediaan Tanah Transmigrasi

a. Fasilitasi Pencadangan Tanah

b. Identifikasi dan Penataan Tanah

c. Pengelolaan Tanah

d. Dokumentasi Penyediaan Tanah

Sasaran yang akan dicapai adalah Terdistribusikannya Lahan kepada

Masyarakat desa melalui Pembangunan Kawasan Transmigrasi. Sasaran ini

merupakan tanggung jawab Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi, yang

dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan Tanah Transmigrasi.

4. Pembangunan Permukiman Transmigrasi

a. Penyiapan dan Evaluasi Lahan Permukiman

b. Penyiapan dan Evaluasi Sarana Permukiman

c. Penyiapan dan Evaluasi Prasarana Permukiman

d. Kelayakan Permukiman

Sasaran yang akan dicapai adalah Termanfaatkannya dan terkelolanya

sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui pembangunan kawasan


24

transmigrasi dalam bentuk WPT atau LPT yang layak. Sasaran ini merupakan

tanggung jawab Direktorat Pembangunan Permukiman Kawasan

Transmigrasi, dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Permukiman

Transmigrasi.

5. Penataan Persebaran Penduduk

a. Penyiapan Perpindahan

b. Penyiapan Calon Transmigran dan Penduduk Setempat

c. Pelayanan Perpindahan

d. Penataan dan Adaptasi

Sasaran yang akan dicapai adalah Terwujudnya persebaran penduduk yang

serasi dengan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan

hidup di kawasan transmigrasi. Sasaran ini merupakan tanggung jawab

Direktorat Penataan Persebaran Penduduk, dilaksanakan melalui kegiatan

Penataan Persebaran Penduduk.

6. Dukungan Teknis dan Manajemen

a. Penyiapan penyusunan program, anggaran dan laporan pelaksanaan

tugas

b. Pelayanan pelaksanaan anggaran dan BMN

c. Layanan kerumahtanggaan perkantoran dan pembinaan pegawai

d. Penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria serta kelembagaan

Tersedianya dukungan manajemen dan teknis terhadap pelaksanaan

pembangunan transmigrasi dan perpindahan transmigrasi, sasaran ini harus

dicapai oleh Sekretariat Direktorat Jenderal.

Masing-masing kegiatan memberikan kontribusi 1 indikator kinerja dengan

satuan target sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. Adapun indikator kinerja

kegiatan serta target yang mendukung pencapaian sasaran program disajikan

pada tabel 3,1 berikut:

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Kegiatan dan Target 2015 (RPJMN 2015-2019)

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

1 Jumlah Rencana Kawasan Transmigrasi Kawasan 7

2 Jumlah Rencana pembangunan dan Pengembangan Transmigrasi

kawasan 23

3 Jumlah Luas Lahan yang memenuhi kriteria Clear Ha 3.250


25

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

and Clean

4 Jumlah SP dalam SKP yang sarana dan prasarananya sesuai NSPK

SP/KK 49/4.100

5 Jumlah transmigran yang difasilitasi penempatan pada permukiman transmigrasi

KK 4.100

6 Pelayanan teknis dan administrasi bulan 12

Berdasarkan 6 (enam) indikator kinerja kegiatan sebagaimana disajikan

pada Tabel 3.1 untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja Program

Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tahun 2015 yaitu:

“Terwujudnya 49 Permukiman dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat

tinggal dan tempat berusaha yang layak bagi 4.100 KK Transmigran”.

Realisasi capaian indikator kinerja utama Program Pembangunan Kawasan

Transmigrasi, disajikan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

NO INDIKATOR KINERJA

UTAMA SATUAN TARGET REALISASI %

1 Transmigran yang difasilitasi penempatan pada Satuan Permukiman

SP 49 50 102,04

KK 3.559 3.568 100,25

Kawasan 48 50 104,16

2 Kawasan yang ditetapkan Kawasan 7 23 191,60

2. Persandingan Realisasi Capaian Kinerja

Untuk mengukur perkembangan capaian kinerja Tahun 2015 dengan

tahun 2014 dapat diilustrasikan pada Tabel 3.3. berikut:

Tabel 3.3 Persandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2014 dan 2015

No INDIKATOR KINERJA Satuan 2014 2015

Target Realisasi Target Realisasi

1 Jumlah Rencana Kawasan Transmigrasi

Kawasan 140 139

(99,28%)

7 23

(191,60%)

2 Jumlah Rencana pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi

Kws 19 15

78,95%)

23 27

(117,39%)


26

No INDIKATOR KINERJA Satuan 2014 2015

Target Realisasi Target Realisasi

3 Jumlah luas lahan yang memenuhi kriteria Clear and Clean

Ha 100.000 126.775 (126,76%)

3.250 3.250

(100%)

4 Jumlah SP dalam SKP yang sarana dan prasaranya sesuai NSPK

SP 1.725 1.715

(99,42%)

49 50

(102,04)

KK 526,91 480,78

(91,25%)

3.559 2.787

(78,30)

5 Jumlah Transmigran yang difasilitasi penempatan pada permukiman transmigrasi

KK 2.322 2.114

(91,04%)

3.559 3.568

(100,25)

6 Pelayanan teknis administrasi bulan 99 99

(100%)

112 112

(100%)

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat disimpulkan ada 2 kategori

Realisasi capaian kinerja, yaitu:

1) Peningkatan capaian kinerja yaitu: indikator Jumlah Rencana Kawasan

Transmigrasi dan indikator Jumlah Rencana pembangunan dan

pengembangan kawasan transmigrasi;

2) Penurunan capaian kinerja yaitu: indikator Jumlah SP dalam SKP yang

sarana dan prasaranya sesuai NSPK dan indikator Jumlah Transmigran

yang difasilitasi penempatan pada permukiman transmigrasi.

Tahun 2015 adalah tahun terakhir pelaksanaan kinerja Pembangunan

Jangka Menengah Program Kawasan Transmigrasi 2015-2019. Gambaran

capaian kinerja kegiatan Pembangunan permukiman dan Infrastruktur Kawasan

Transmigrasi selama 5 Tahun disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2015-2019

No INDIKATOR KINERJA Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 JUMLAH

1 Jumlah Rencana Kawasan Transmigrasi

Kawasan 23 23

2 Jumlah Rencana pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi

Kws 27 27

3 Jumlah luas lahan yang memenuhi kriteria Clear and Clean

Ha 3.250 3.250


27

No INDIKATOR KINERJA Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 JUMLAH

4 Jumlah SP dalam SKP yang sarana dan prasaranya sesuai NSPK

SP 50 50

KK 2.787 2.787

Kawasan 49 49

5 Jumlah Transmigran yang difasilitasi penempatan pada permukiman transmigrasi

KK 3.568 3.559

6 Pelayanan teknis administrasi

Satker 112 112

Berdasarkan ilustrasi tabel 3.4, pengukuran capaian kinerja selama

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Program PKP2Trans T 2015-2019,

dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target dapat dipenuhi sesuai dengan

komitmen yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Indikator yang mengalami

capaian target yaitu indikator Jumlah SP dalam SKP yang sarana dan

prasaranya sesuai NSPK dari target sejumlah 3.559 KK terealisasi sejumlah

2.787 KK atau 78,30 %, dan indikator Jumlah Transmigran yang difasilitasi

penempatan pada permukiman transmigrasi dari target sejumlah 3.559 KK

terealisasi sejumlah 3.568 atau 100,25%.

Tabel 3.5 Persandingan Target RPJM, Porgram dan Realisasi Penempatan Transmigran (KK)

2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah

Target RPJM 3.559 4.100 4.100 4.100 4.100 19.595

Program 4.336 - - - - 4.336

Realisasi 3.568 - - - - 3.568

Sisa RPJM 16.391 KK

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai kinerja Tahun 2015, dukungan alokasi anggaran Program

Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi sebesar

Rp.742.616.114.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Miliar Enam Ratus Enam

Juta Seratus Empat Belas Ribu Rupiah). Alokasi anggaran tersebut semula

dijadwalkan dapat dipergunakan setelah DIPA diterbitkan pada awal tahun,


28

namun karena ada keterlambatan persejetuan pencairan maka anggaran

Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi

baru dapat dilaksanakan pada akhir Juni 2015.

Realisasi Anggaran Program PKP2Trans Tahun 2015, yang dialokasikan

pada 6 kegiatan di Pusat (6 Satker) dan Provinsi (33 Satker) dan Kabupaten (73

Satker), sebagaimana Tabel 3.6, sebagai berikut:

Tabel 3.6 : Pagu dan Realisasi Anggaran Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi per Kegiatan Tahun 2015


(Rp.000) (Rp.000) %

I Pusat 146.451.059 120.566.908,4 82,33

1 Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi

16.241.956 15.115.866,5 93,07


22.231.481 19.387.772,9 87,21





58.811.717 44.769.195,8 76,12

II Tugas Pembantuan 596.165.055 536.322.641,3 89,96

1 Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi

10.517.301 8.816.596,6 83,83


- - -





39.319.777 33.884.256,2 86,17

JUMLAH 742.616.114 656.889.549,7 88,46

Sebagai ilustrasi dapat disajikan pada tabel 3.7 persandingan Baseline,

Pagu Anggaran serta Realisasi anggaran Program Penyiapan Kawasan dan

Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2015-2019.


29

Tabel 3.7 Persandingan Baseline RPJM, Pagu dan Realisasi Anggaran Program

PKP2Trans Tahun 2015-2019 (Rp Juta)

2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah

Baseline

RPJM

652.260 626.000 657.400 686.900 717.800 3.340.360

Pagu 742.616,1 770.042,6

Realisasi 656.889,5

(88,46%)

Sisa Pagu

Tdk terserap

56.816.298

(11,54%)

Berdasarkan Tabel 3.7 Jumlah Pagu Baseline Program PKP2Trans Tahun

2015-2019 sejumlah Rp.3.340.360.000.000,-. Pada Tahun 2015 nampak bahwa

terdapat penambahan anggaran dari pagu baseline RPJM ke pagu akhir yaitu

sejumlah Rp 90.356.000,- atau 12,17%.

C. HAMBATAN DAN KENDALA

Permasalahan yang terjadi di lapangan terkait dengan Program

Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, adalah :

4. Rendahnya realisasi penyerapan anggaran Program Penyiapan Kawasan

dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2015, disebabkan

terlambatnya pengalihan status dari BA-026 Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi ke BA-067 Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi,

diantaranya akibat Cutt off dan BAR terlambat disampaikan oleh Satker

Daerah ke Pusat sebagai persyaratan untuk revisi DIPA pada Ditjen

Anggaran Kementerian keuangan.

5. Adanya tumpang tindih areal Pembangunan Permukiman Transmigrasi

dengan Kawasan Hutan.

6. Sebagian areal pembangunan permukiman transmigrasi diokupasi oleh

penduduk setempat.


30

BAB IV

P E N U T U P

A. TINJAUAN UMUM

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban, Laporan Kinerja juga berfungsi

sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja

Direktorat Jenderal PKP2Trans merupakan sarana koreksi bagi seluruh Unit

Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal PKP2Trans dan diharapkan dapat

memberikan umpan balik yang positif dalam pengambilan keputusan serta

berguna dalam penyusunan rencana di masa mendatang.

B. TINJAUAN KHUSUS

Keberhasilan yang dicapai Direktorat Jenderal PKP2Trans dalam

melaksanakan terwujudnya permukiman transmigrasi dan menempatkan

transmigran dilokasi transmigrasi merupakan hasil kerja keras jajaran Direktorat

Jenderal PKP2Trans. Di sisi lain, keberhasilan juga tidak terlepas dari hambatan-

hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal seperti jumlah pegawai yang

memiliki kualitas sangat terbatas, juga kedisiplinan pegawai yang masih harus

ditingkatkan maupun eksternal seperti kurang disiplinnya dalam memberikan

laporan, terjadinya okupasi lahan oleh masyarakat setempat dan atau pihak lain,

perencanaan yang belum maksimal, keterlambatan pembangunan permukiman

transmigrasi, tidak tercapainya target pembangunan permukiman yang

ditetapkan dan lain-lain.

C. SARAN DAN TINDAK LANJUT

Dalam upaya mengantisipasi kendala sekaligus meningkatkan keberhasilan

di masa mendatang, perlu kiranya dukungan dalam bentuk:

1. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Satker Daerah terkait dengan

Satker Daerah yang belum memenuhi cutt off dan BAR sebagai persyaratan

pengalihan status untuk pengajuan revisi dari BA-026 ke BA-067 pada Ditjen

Anggaran, Kementerian Keuangan.


31

2. Tindak lanjut penyelesaian tumpang tindih areal Pembangunan Permukiman

Transmigrasi dengan Kawasan Hutan, yaitu: (1) Apabila areal pembangunan

permukiman transmigrasi berada pada Hutan Produksi yang dapat di

Konversi (HPK) maka dilakukan proses pelepasan kawasan hutan dari

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup; (2) Jika lokasi pembangunan

permukiman transmigrasi berada pada kawasan Hutan Tetap (HPT, HP, HL)

yaitu dengan mengusulkan perubahan tata ruang melalui usulan revisi

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten (RTRWP/K).

3. Tindak lanjut penyelesaian adanya okupasi tanah oleh penduduk setempat,

yaitu: (1) Melakukan musyawarah dengan penduduk setempat dengan

memberikan kompensasi atau yang bersangkutan diberi kesempatan menjadi

peserta transmigrasi; (2) Melalui jalur hukum dengan putusan pengadilan.

Direktorat Jenderal

Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi

pengantar - kemendesa.go.id file(rpjmn) dan rencana strategis kementerian desa, pembangunan daerah...

Documents