daftar isi - bkd.cilacapkab.go.id · tabel 3.6 penyelarasan sasaran strategis antara bkn, bkd ......
TRANSCRIPT
DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................ i DAFTAR BAGAN ................................................................................. ii DAFTAR TABEL .................................................................................. iii I. PENDAHULUAN .................................................................................. 1
I.1. Latar Belakang .................................................................... 1 I.2. Landasan Hukum ................................................................ 5 I.3. Maksud dan Tujuan ............................................................ 9 I.4. Sistematika Penulisan ......................................................... 10
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ................................. 12 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .. 12 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah ......................................... 21 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ................................... 24 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah ................................................................................. 30 III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH ..................................................................................... 31 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah ............. .................................. 31 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih ........................................................ 34 3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga .............................. 39 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis ................................................ 48 3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis .............................................. 49
IV. TUJUAN DAN SASARAN .............................................................. 51 4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah ....................... 51 4.2. Sasaran Jangka Menengah BKPPD ...................................... 51
V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN ....................................................... 53 5.1. Strategi Perangkat Daerah .................................................... 53 5.2. Kebijakan BKPPD ................................................................. 56
VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ....... 58 VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KEPEGAWAIAN .... 71
7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ................................................ 71
VIII. PENUTUP .................................................................................... 73
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap i
DAFTAR BAGAN
BAGAN 1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja BKPPD Kabupaten Cilacap ............................................................ ................ 13
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap ii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di BKPPD Tahun 2017 …………………………………………
21
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di BKPPD Tahun 2017 ..............................................................
21
Tabel 2.3. Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di BKPPD Kabupaten Cilacap Tahun 2017.................
22
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPPD Kabupaten Cilacap Tahun 2012 - 2016 ……….............................
25
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKPPD Kabupaten Cilacap Tahun 2012 – 2016 ........
29
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan …………………
33
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Cilacap 2017 – 2022 yang terkait dengan BKPPD Kabupaten Cilacap …………………………………………………………
37 Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
BKPPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah …………….
38 Tabel 3.4 Faktor pendorong dan penghambat dalam
pencapaian sasaran Renstra K/L ………………………..
42 Tabel 3.5 Faktor pendorong dan penghambat dalam
pencapaian sasaran Renstra PD Provinsi Jawa Tengah ………………………………………………………….
47 Tabel 3.6 Penyelarasan Sasaran Strategis antara BKN, BKD
Propinsi Jawa Tengah dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap ……………………………………………………………………
49 Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKPPD Tahun 2017-2022 …………………………………
51
Tabel 5.1 Tabel Matrik Analisis SWOT ……………………………… 53 Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan BKPPD Tahun 2017-2022 ……………………………………………
57
Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan, indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BKPPD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 ………………….
62 Tabel 7.1
Indikator Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022 …………………………………………………….
71
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap iii
Lampiran : Peraturan Bupati Cilacap Nomor : TAHUN 2018 Tanggal : Juni 2018 Tentang : Rencana Strategis Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 - 2022
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 -
2022 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25
tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah)
untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk
menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi
perangkat daerah.
Rencana strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen
perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang
berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang tidak
terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) dan bersifat indikatif.
Renstra Perangkat Daerah disusun dengan mengacu
kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda. Perubahan
perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi
terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan
prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi
pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan
profesionalisme.
Dengan tersusunnya Rencana Strategis Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Cilacap, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman
penyelenggaraan pembangunan di bidang kepegawaian. Dokumen
tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 1
dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta
menunjang pencapaian sasaran pembangunan Aparatur Sipil
Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Dalam kurun waktu lima tahun periode 2017 - 2022, upaya
pengembangan kepegawaian dilaksanakan dengan penyempurnaan
manajemen di bidang kepegawaian, penyusunan pedoman
pelaksanaan manajemen kepegawaian, peningkatan
penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengawasan dan
pengendalian kepegawaian, serta pembangunan sistem informasi
manajemen kepegawaian. Namun demikian berbagai upaya
tersebut di atas belum mampu membangun suatu Sistem
Manajemen Kepegawaian yang dapat mewujudkan ASN
sebagaimana diharapkan oleh masyarakat pada umumnya.
Di samping itu terdapat adanya perubahan dan
perkembangan lingkungan strategis baik diluar lingkup
kepegawaian, seperti arah kebijakan nasional kepegawaian, kondisi
politik pemerintahan dan derasnya tuntutan masyarakat atas
pelayanan aparatur serta kondisi global dan teknologi.
Diharapkan pada kondisi lingkungan sebagai tersebut di
atas dipandang perlu untuk segera disikapi organisasi perangkat
daerah khususnya dibidang kepegawaian melalui berbagai upaya
yang mengarah pada penciptaan kondisi Sistem Manajemen
Kepegawaian yang mampu mewujudkan ASN sebagaimana
diharapkan oleh masyarakat.
Sejalan dengan itu untuk menyatukan persepsi dan arah
tindakan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi harus dilandasi
dengan tujuan dan strategi yang jelas dirumuskan dalam rencana
strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Cilacap.
Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi:
1. Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
2. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah;
4. Penetapan Renstra Perangkat Daerah.
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 2
Analisis Gambaran pelayanan
SKPD
Perumusan Isu-isu
strategis berdasarkan
tusi
Perumusan Strategi dan
kebijakan
Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan
indikatif berdasarkan
rencana program prioritas RPJMD
Pengolahan data dan informasi
Perumusan visi dan misi
SKPD
Perumusan Tujuan
Perumusan sasaran
Rancangan Renstra-SKPD
• Pendahuluan• Gambaran pelayanan SKPD• isu-isu strategis berdasarkan
tugas pokok dan fungsi• visi, misi, tujuan dan sasaran,
strategi dan kebijakan • rencana program, kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
• indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
Perumusan indikator kinerja
SKPD yang mengacu pada
tujuan dan sasaran RPJMD
SPM
Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/
Kota
Penelaahan RTRW
Rancangan Renstra-SKPD
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD
kepada Bappeda
Penelaahan KLHS
Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/
Kota
Renstra-KLdan Renstra
SKPD Provinsi
Adapun alur penyusunan Renstra dapat dilihat pada gambar 1.1 :
1. Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah
Tahapan persiapan penyusunan Renstra Perangkat
Daerah dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan
penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Dimulai dengan
membentuk TIM Penyusun Renstra, melakukan orientasi
mengenai Renstra Perangkat Daerah guna melakukan
persamaan persepsi dan memberikan pemahan terhadap
berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan
perencanaan pembangunan nasional dan daerah, menyusun
agenda kerja yang nantinya dijadikan sebagai panduan kerja
dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan melakukan
pengumpulan data dan informasi guna memperolah data yang
akurat dari sumber-sumber yang bertanggungjawab, selain itu
juga menyiapkan chek list untuk memudahkan analisis data-
data terkait serta formulir-formulir yang dibutuhkan dalam
rancangan Renstra Perangkat Daerah.
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 3
2. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah
Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah
dilakukan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
• Tahap perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah
• Tahap penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah
3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
merupakan penyempurnaan atas Rancangan Renstra
Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan
Rancangan Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk
mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan,
sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
4. Penetapan Renstra Perangkat Daerah.
Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan
kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappelitbangda untuk
memperoleh pengesahan kepala daerah. Rancangan akhir
Renstra Perangkat Daerah diverifikasi akhir oleh
Bappelitbangda untuk menjamin kesesuaian Rancangan Akhir
dengan RPJMD yang telah ditetapkan dan menjamin
keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra Perangkat
Daerah lainnya. Pengesahan rancangan akhir Renstra
Perangkat Daerah menjadi Renstra Perangkat Daerah
ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
Berdasarkan Keputusan Kepala Daerah tentang
pengesahan Renstra Perangkat Daerah, Kepala Organisasi
Perangkat Daerah menetapkan Renstra Perangkat Daerah
menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah
dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah.
Pengesahan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah
dengan keputusan kepala daerah, paling lama 1 (satu) bulan
setelah Perda tentang RPJMD ditetapkan. Penetapan Renstra
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 4
Perangkat Daerah oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah
paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra Perangkat Daerah
disahkan oleh Kepala Daerah.
Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi
perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cilacap, Peraturan Bupati Cilacap Nomor 109 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Kabupaten Cilacap, RPJMD Kabupaten Cilacap tahun
2017-2022, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga
tahun 2015-2019, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031, dan
Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
Kabupaten Cilacap tahun 2018.
Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap
tahun selama kurun waktu tahun 2017-2022. Selain itu Renstra
Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi
pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra
maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Cilacap Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 5
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 6
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala
Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 7
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 28);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Cilacap Nomor 134);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten
Cilacap 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2008 Nomor 23);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cialcap
Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Cilacap Nomor 63);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Cilacap Tahun 2018 Nomor 154);
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 8
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 109 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun
2016 Nomor 109).
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat
Daerah adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat
daerah untuk kurun waktu Tahun 2017 – 2022 yang mencakup
gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah
sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-
2022 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
Tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah yaitu :
1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu
tahun 2017-2022 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 9
perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Bupati
Cilacap.
2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan
kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2017-
2022 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar
dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat
daerah.
3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah
dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang
merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan
dalam kurun waktu tahun 2017-2022.
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 - 2022 secara garis besar
disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan
hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan
penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen
Renstra.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi BKPPD
Kabupaten Cilacap, sumber daya yang dimiliki oleh BKPPD
Kabupaten Cilacap, kinerja pelayanan sampai saat ini,
tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BKPPD
Kabupaten Cilacap.
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH
Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan
tugas dan fungsi pelayanan BKPPD Kabupaten Cilacap,
telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra
BKD Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 10
telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan
Penentuan Isu-isu Strategis.
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah
BKPPD Kabupaten Cilacap.
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan BKPPD
Kabupaten Cilacap.
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Bab ini memuat rencana program dan kegiatan BKPPD
Kabupaten Cilacap selama 5 lima tahun kedepan yang
dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif tahun 2017 – 2022.
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
KEPEGAWAIAN
Bab ini memuat indikator kinerja BKPPD Kabupaten Cilacap
yang mengacu atau mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 - 2022.
BAB VIII PENUTUP
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah
pelaksanaan Renstra BKPPD Kabupaten Cilacap.
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 11
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.1.1 Tugas Pokok Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Kabupaten Cilacap
BKPPD Kabupaten Cilacap dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Cilacap, dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 109 tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja BKPPD Kabupaten Cilacap.
Susunan organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap terdiri dari :
a. Kepala;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Perencanaan;
2. Subbagian Keuangan dan Aset;
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, terdiri dari :
1. Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian;
2. Subbidang Data dan Informasi;
d. Bidang Mutasi dan Pengembangan Karir, terdiri dari :
1. Subbidang Mutasi;
2. Subbidang Pengembangan Karir;
e. Bidang Pembinaan dan Kinerja ASN, terdiri dari :
1. Subbidang Pembinaan dan Perlindungan;
2. Subbidang Evaluasi Kinerja ASN;
f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
1. Subbidang Pengembangan Kompetensi;
2. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
Kelompok Jabatan Fungsional.
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 12
Struktur organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap dapat dilihat dalam bagan
berikut ini :
2.1.2 Uraian Tugas
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Cilacap, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap melaksanakan
tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang
kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan
yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang
ditugaskan kepada Daerah.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Cilacap menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengadaan,
pemberhentian dan informasi, mutasi dan pengembangan
karir, pembinaan dan kinerja Aparatur Sipil Negara dan
pendidikan dan pelatihan;
b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pengadaan,
pemberhentian dan informasi, mutasi dan pengembangan
karir, pembinaan dan kinerja Aparatur Sipil Negara dan
pendidikan dan pelatihan;
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 13
c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan, pemberhentian
dan informasi, mutasi dan pengembangan karir, pembinaan
dan kinerja Aparatur Sipil Negara dan pendidikan dan
pelatihan;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan,
pemberhentian dan informasi, mutasi dan pengembangan
karir, pembinaan dan kinerja Aparatur Sipil Negara dan
pendidikan dan pelatihan;
e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.
Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan
Bupati Cilacap Nomor 109 tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BKPPD
Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut :
1) Kepala Badan
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
mempunyai uraian tugas :
a. merumuskan dan menetapkan program kerja badan
berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;
b. merumuskan kebijakan di bidang pengadaan,
pemberhentian dan informasi, mutasi dan pengembangan
karir, pembinaan dan kinerja Aparatur Sipil Negara dan
pendidikan dan pelatihan berdasarkan rencana strategis
badan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
c. mengoordinasikan kebijakan di bidang pengadaan,
pemberhentian dan informasi, mutasi dan pengembangan
karir, pembinaan dan kinerja Aparatur Sipil Negara dan
pendidikan dan pelatihan dengan lembaga perangkat
daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi,
pusat maupun lembaga diluar kedinasan;
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 14
d. mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan
tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi
bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
e. menyelenggarakan kebijakan di bidang pengadaan,
pemberhentian dan informasi, mutasi dan pengembangan
karir, pembinaan dan kinerja Aparatur Sipil Negara dan
pendidikan dan pelatihan;
f. menyelenggarakan kebijakan kesekretariatan Badan
dengan mengarahkan perencanaan/perumusan program
dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan aset, dan
urusan umum dan kepegawaian;
g. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu
prestasi kerja;
h. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan
untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
i. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud
pertanggungjawaban; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah
pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
2) Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan meliputi perencanaan, keuangan dan aset,
pembinaan ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan,
kehumasan dan keprotokolan, kepegawaian dan pelayanan
administrasi di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Daerah.
Sekretariat pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah menyelenggarakan fungsi :
a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program
kerja di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah;
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 15
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang
meliputi perencanaan, keuangan dan aset, hukum,
kehumasan dan keprotokolan, ketatausahaan,
kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, arsip dan
dokumentasi di lingkungan Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
d. pengoordinasian, pembinaan dan pengembangan
organisasi dan tatalaksana di lingkungan Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-
undangan serta pelaksanaan jaringan dokumentasi dan
informasi hukum di lingkungan Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern
pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan
dokumentasi;
g. penyelenggaraan pengelolaan aset daerah dan pelayanan
pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai
dengan lingkup tugasnya;
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
terkait dengan tugas dan fungsinya.
Dalam menjalankan fungsi di atas, Sekretariat dipimpin
oleh seorang Sekretaris dibantu oleh tiga Sub Bagian, yaitu :
1. Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian,
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
perencanaan dan program kerja di lingkungan Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan,
pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 16
pelaporan keuangan dan aset dilingkungan Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan,
pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan urusan umum dan kepegawaian di lingkungan
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
3) Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
meliputi pengadaan, pemberhentian, data dan informasi
pegawai.
Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi;
b. perumusan kebijakan teknis bidang pengadaan,
Pemberhentian dan Informasi;
c. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis bidang
pengadaan, pemberhentian dan informasi;
d. pengelolaan administrasi bidang pengadaan,
pemberhentian dan informasi; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
terkait tugas dan fungsinya.
Dalam menjalankan fungsinya Kepala Bidang Pengadaan,
Pemberhentian dan Informasi dibantu oleh dua Sub Bidang,
yaitu :
1. Sub bidang Pengadaan dan Pemberhentian mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan,
pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan meliputi analisis kebutuhan, bezetting, formasi,
pengadaan, pengangkatan, pemberhentian pegawai
Aparatur Sipil Negara.
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 17
2. Sub bidang Data dan Informasi mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan,
pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan meliputi pengelolaan data dan informasi
kepegawaian menggunakan Sistem Informasi Manajemen
Kepegawaian online (e-Simpeg), file kepegawaian, Sistem
Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan Website
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
4) Bidang Mutasi dan Pengembangan Karir
Bidang Mutasi dan Pengembangan Karir mempunyai tugas
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi mutasi dan
pengembangan karir Aparatur Sipil Negara.
Bidang Mutasi dan Pengembangan Karir menyelenggarakan
fungsi :
a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Mutasi
dan Pengembangan Karir;
b. perumusan kebijakan teknis bidang mutasi dan
pengembangan karir;
c. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis mutasi
bidang mutasi dan pengembangan karir;
d. pengelolaan administrasi bidang mutasi dan
pengembangan karir;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
terkait tugas dan fungsinya.
Dalam menjalankan fungsinya Kepala Bidang Mutasi dan
Pengembangan Karir dibantu oleh dua Sub Bidang, yaitu :
1. Sub bidang Mutasi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian,
pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi
pengelolaan mutasi pegawai, kenaikan pangkat dan
kenaikan gaji berkala.
2. Sub bidang Pengembangan Karir mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan,
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 18
pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan meliputi penetapan pengangkatan, pemindahan
dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam
jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan
pengawas serta jabatan fungsional, penyusunan pola
pengembangan karir dan Daftar Urut Kepangkatan serta
pembinaan profesi ASN.
5) Bidang Pembinaan dan Kinerja ASN
Bidang Pembinaan dan Kinerja Aparatur Sipil Negara
mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
meliputi pembinaan, perlindungan dan evaluasi kinerja
Aparatur Sipil Negara.
Bidang Pembinaan dan Kinerja Aparatur Sipil Negara
menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana dan program kerja bidang
pembinaan dan kinerja Aparatur Sipil Negara;
b. perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan dan
kinerja Aparatur Sipil Negara;
c. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis bidang
pembinaan dan kinerja Aparatur Sipil Negara;
d. pengelolaan administrasi bidang pembinaan dan kinerja
Aparatur Sipil Negara;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
terkait tugas dan fungsinya.
Dalam menjalankan fungsinya Kepala Bidang Pembinaan dan
Kinerja Aparatur Sipil Negara dibantu oleh dua Sub Bidang,
yaitu :
1. Sub bidang Pembinaan dan Perlindungan mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan,
pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan meliputi pembinaan disiplin dan perlindungan
pegawai Aparatur Sipil Negara.
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 19
2. Sub bidang Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan,
evaluasi dan pelaporan meliputi pemberian kesejahteraan,
tunjangan dan penghargaan, pengelolaan evaluasi kinerja
Aparatur Sipil Negara dan LHKPN.
6) Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas
perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan,
pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
meliputi pengembangan kompetensi serta penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan.
Bidang Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pendidikan
dan Pelatihan;
b. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan
pelatihan;
c. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis bidang
pendidikan dan pelatihan;
d. pengelolaan administrasi bidang pendidikan dan pelatihan;
dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
terkait tugas dan fungsinya.
Dalam menjalankan fungsinya Kepala Bidang Pendidikan dan
Pelatihan dibantu oleh dua Sub Bidang, yaitu :
1. Sub bidang Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan,
pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan meliputi analisis kebutuhan pendidikan dan
pelatihan serta pengembangan kompetensi pegawai
Aparatur Sipil Negara.
2. Sub bidang Penyelenggaraan Diklat mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan,
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 20
pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kegiatan pengajaran dan kesiswaan.
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)
Sumber daya yang ada ini meliputi sumber daya aparatur
(jumlah pegawai yang ada di BKPPD Kabupaten Cilacap)
maupun sumber daya yang berupa sarana dan prasarana.
Keadaan Personalia BKPPD Kabupaten Cilacap dapat
ditunjukkan sebagai berikut :
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di BKPPD Tahun 2017
No Tingkat Pendidikan
Kategori
Jumlah PNS Non
PNS
1 PASCA SARJANA (S2) 7 - 7
2 SARJANA (S1) 32 3 35
3 DIPLOMA III (D-III) 5 1 6
4 SLTA 17 6 23
5 SLTP 0 3 3
6 SD 1 1 2
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di BKPPD Tahun 2017
No Golongan Jumlah
1 Golongan I 1
2 Golongan II 8
3 Golongan III 48
4 Golongan IV 5
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 21
2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)
Sumber daya yang berupa Sarana dan Prasarana (Asset) dapat
disajikan sebagai berikut :
a. Gedung - Luas Tanah : ± 5.209 m2 - Status Tanah : Milik pemerintah
b. Sarana dan Prasarana kantor
Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di BKPPD Kabupaten Cilacap Tahun 2017
NO JENIS / NAMA SARANA DAN PRASARANA
KONDISI JUMLAH BAIK KURANG
BAIK RUSAK BERAT
1 AC Split 68 3 - 71 2 Air Blower 8 - - 8 3 Alat Dapur Lain-lain 5 - - 5 4 Alat Musik/Band 1 - - 1 5 Alat Olah Raga Lainnya (Lain-lain) - 2 - 2 6 Alat Pemanas Prosesing / Water 2 - - 2 7 Alat Penghancur Kertas 7 1 - 8 8 Alat Rumah Tangga Lain-lain 656 - - 656 9 Alat Tenis Meja - 1 - 1 10 Amplifier 3 1 - 4 11 Asrama Permanen 2 - - 2 12 Bangku Tunggu 1 - - 1 13 Bantal 88 - - 88 14 Brand Kas 5 - 1 6 15 Buku Ilmu Sosial Lain-lain 4 - - 4 16 Buku Umum Lain-lain 32 - - 32 17 Camera Electronic 1 - 1 2 18 CCTV 1 - - 1 19 Copy Board/Elektrik White Board 1 - - 1 20 CPU - 2 - 2 21 Digital Audio Tape Recorder 2 - - 2 22 Dispenser 2 - - 2 23 Buku Ekonomi 9 - - 9 24 Buku Ensyclopedia, Kamus 4 - - 4 25 Equalizer - 1 - 1 26 Facsimile 2 - - 2 27 Filling Besi/Metal 30 12 - 42 28 Gambar Presiden/Wakil Presiden 6 - - 6
29 Gedung Garasi/Pool Semi Permanen 1 - - 1
30 Gedung Pos Jaga Permanen 1 - - 1 31 Genset 2 - - 2 32 Handy Cam 2 - - 2 33 Helm Fiber 30 - - 30
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 22
NO JENIS / NAMA SARANA DAN PRASARANA
KONDISI JUMLAH BAIK KURANG
BAIK RUSAK BERAT
34 Hukum 60 - - 60 35 Jam Mekanis 14 - - 14 36 Kaca Hias 6 - - 6 37 Kasur 138 - - 138 38 Kipas Angin 1 3 - 4 39 Kompor Gas 3 - - 3 40 Kursi Besi/Metal 6 - - 6 41 Kursi Hadap Depan Meja Kerja 3 - - 3 42 Kursi Kayu/Rotan/Bambu 12 - - 12 43 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 3 - - 3 44 Kursi Kerja Pejabat Eselon II - 1 - 1 45 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 6 - - 6 46 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 7 5 - 12 47 Kursi Lipat - 34 1 35 48 Kursi Putar 1 - - 1 49 Kursi Rapat 704 - - 704 50 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 2 - - 2 51 Kursi Tamu 1 - - 1 52 Lambang Garuda Pancasila 3 - - 3 53 Lap Top 4 - - 4 54 Laser Pionter 2 - - 2 55 Lemari Besi 30 3 - 33 56 Lemari Es 11 - - 11 57 Lemari Kaca 22 - - 22 58 Lemari Kayu 104 3 - 107 59 Lemari Rias 10 - - 10 60 Loudspeaker 8 2 - 10 61 Megaphone 1 - - 1 62 Meja Kayu/Rotan - 10 - 10 63 Meja Kerja Pegawai Non Struktural - 46 - 46 64 Meja Kerja Pejabat Eselon II 1 - - 1 65 Meja Kerja Pejabat Eselon III 6 - - 6 66 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 7 - - 7 67 Meja Kerja 50 1 - 51 68 Meja Komputer 17 5 - 22 69 Meja Rapat Pejabat Eselon III 1 - - 1 70 Meja Rapat 21 5 - 26 71 Meja Reseption 1 - - 1 72 Mesin Cuci 1 - - 1 73 Mesin Ketik Manual Standar (14-16) 3 2 - 5 74 Mic Conference 5 - - 5 75 Microphone Floor Stand 2 - - 2 76 Microphone 10 1 - 11 77 Mimbar/Podium 2 1 - 3 78 Monitor - 1 - 1 79 MOUBILER LAINNYA 220 - - 220 80 Note Book 10 2 - 12
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 23
NO JENIS / NAMA SARANA DAN PRASARANA
KONDISI JUMLAH BAIK KURANG
BAIK RUSAK BERAT
81 Overhead Projektor - 2 - 2 82 P.C Unit/ Komputer PC 34 6 1 41 83 Papan Bergerak 1 - - 1 84 Papan Tulis 5 - - 5 85 Pesawat Telephone 2 - 1 3 86 Piano 1 - - 1 87 Portable Generating Set 1 - - 1 88 Printer 38 3 1 42 89 Proyektor + Attachment 7 - - 7 90 Rak Besi/Metal 16 - - 16 91 Rak Kayu 10 4 2 16 92 Rak Piring 1 - - 1 93 Rak TV 7 - - 7 94 Rompi Busa 30 - - 30 95 Router 1 - - 1 96 Scanner 2 1 - 3 97 Sepeda Motor 3 1 - 4 98 Server 1 - - 1 99 Seterika 2 - - 2 100 Sofa 8 1 - 9 101 Sound System 1 - - 1 102 Station Wagon 6 - - 6 103 Stationary Water Pump - 3 - 3 104 Switch Hub 1 - - 1 105 Tabung Gas 1 - - 1 106 Tangga Alumunium 2 - - 2 107 Teknologi 16 - - 16 108 Telephone (PABX) 1 - - 1 109 Televisi 11 4 1 16 110 Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap) 1 - - 1 111 Tempat Tidur Busa (Springbad) 21 - - 21 112 Tempat Tidur Kayu (lengkap) 64 - - 64 113 Timbangan Badan 1 - - 1 114 Tustel 1 - - 1 115 Unintemuptible Power Supply (UPS) 7 2 - 9 116 White Board - - - 0 117 Wireless Amplifier - 2 - 2 118 Wireless 1 - - 1 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Tingkat capaian kinerja BKPPD Kabupaten Cilacap
berdasarkan sasaran/target Renstra BKPPD Kabupaten Cilacap
periode sebelumnya, menurut indikator kinerja pelayanan BKPPD
Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan 2.5 dengan
format sebagai berikut:
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 24
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun 2012 – 2016
NO Indikator Kinerja
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2012-2016 Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 1 Persentase
tata naskah pegawai digitas yang tersimpan
- - - n.a n.a n.a 37,52 75,37 n.a n.a n.a 37,52 75,37 n.a n.a n.a 1 1
2 Persentase aparatur PNS yang melakukan pelanggaran Disiplin
- - - 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,15 0,14 0,13 0,08 0,12 1 1 1 1,5 0,9
3 Persentase PNS penerima penghargaan satyalancana karya satya
- - - n.a 100 100 100 100 n.a 96,5 100 97,99 100 n.a 1 1 1 1
4 Persentase PNS yang terpenuhi kelengkapan administrasi perceraian dan ijin beristri lebih dari serorang bagi PNS Pria
- - - 0,68 0,33 0,25 0,35 0,264 0,68 0,33 0,25 0,35 0,264 1 1 1 1 1
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 25
NO Indikator Kinerja
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2012-2016 Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 5 Persentase
jabatan yang terisi sesuai dengan kompetensi
- - - 100 100 100 100 100 94,1 97,9 99,5 99,8 96,9 1 1 1 1 1
6 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
- - - 50 55 60 65 70 50 55 60 65 70 1 1 1 1 1
7 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural
- - - 55 60 65 70 75 55 60 65 70 75 1 1 1 1 1
8 Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah
- - - 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 1 1 1 1 1
9 Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah
- - - 4953 3609 3849 3784 3718 4953 3609 3849 3784 3718 1 1 1 1 1
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 26
NO Indikator Kinerja
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2012-2016 Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 10 Jumlah
pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah
- - - 9543 10225 9639 9607 9574 9543 10225 9639 9607 9574 1 1 1 1 1
11 Nilai Survei Kepuasan Pegawai
- - - 80 76,5 79 72,87 80,78 80 76,5 79 72,87 80,78 1 1 1 1 1
12 Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu
- - - 99 99,8 99,6 99,1 98,9 99 99,8 99,6 99,1 98,9 1 1 1 1 1
13 Persentase pensiun pegawai tepat waktu
- - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 1 1 1 1
14 Prosentase temuan yang ditindaklanjuti
- - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 1 1 1 1
15 Persentase data penyusunan kebutuhan pegawai yang valid dan tepat waktu
- - - 85 85 87 87 n.a 85 85 87 87 n.a 1 1 1 1 n.a
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 27
NO Indikator Kinerja
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2012-2016 Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 16 Persentase
kepatuhan laporan pejabat penyelenggara negara wajib LHKPN
- - - 40,87 43,48 53,91 41,59 74,34 40,87 43,48 53,91 41,59 74,34 1 1 1 1 1
17 Persentase data pegawai yang uptodate
- - - 100 100 100 100 100 91,86 92,29 93,57 94,14 96 0,9 0,9 0,9 0,9 1
18 Persentase pengembangan layanan kepegawaian berbasis teknologi informasi
- - - n.a n.a 33,33 50 58,33 n.a n.a 33,33 50 58,33 n.a n.a 1 1 1
19 Persentase penyediaan informasi kepegawaian
- - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 1 1 1 1
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 28
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun 2012 - 2016
Program Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran
Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.843.300.000 1.862.000.000 2.315.800.000 1.397.500.000 9.840.000.000 1.557.365.007 1.519.698.440 2.102.447.572 1.212.771.086 8.714.167.838 0,84 0,82 0,91 0,87 0,89 52% 54%
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
350.000.000 315.000.000 365.000.000 423.000.000 425.000.000 276.730.025 301.527.250 341.777.088 458.685.500 391.590.325 0,79 0,96 0,94 1,08 0,92 5% 9%
Program peningkatan disiplin aparatur
80.000.000 35.000.000 35.000.000 28.000.000 35.000.000 74.847.750 22.937.500 25.250.000 25.810.000 31.400.000 0,94 0,66 0,72 0,92 0,90 -19% -20%
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
75.000.000 80.000.000 750.000.000 300.000.000 400.000.000 45.987.500 60.882.200 571.211.850 268.097.100 376.316.210 0,61 0,76 0,76 0,89 0,94 52% 69%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
30.000.000 - - - - 26.617.500 - - - - 0,89 - - - - -100% -100%
Program pendidikan kedinasan
2.033.500.000 2.495.000.000 200.000.000 700.000.000 700.000.000 1.875.062.000 2.448.204.500 180.116.000 549.834.000 683.027.000 0,92 0,98 0,90 0,79 0,98 -23% -22%
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
250.000.000 890.000.000 2.760.000.000 2.625.000.000 1.500.000.000 195.150.000 771.613.080 2.634.667.175 2.443.582.100 1.434.637.000 0,78 0,87 0,95 0,93 0,96 57% 65%
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
3.350.000.000 1.913.000.000 2.205.000.000 2.687.000.000 1.915.000.000 2.389.176.434 1.494.823.650 1.714.524.100 1.686.665.300 1.527.782.480 0,71 0,78 0,78 0,63 0,80 -13% -11%
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 29
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah
TANTANGAN
Tantangan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi
organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat
mengancam eksistensi organisasi dimasa depan.
Dalam pengembangan pelayanan pada Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap muncul
sejumlah tantangan seperti tersebut di bawah ini :
1. Perubahan dan Perkembangan Peraturan di Bidang kepegawaian
2. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan kompetensi bagi ASN
yang kompetensinya masih rendah.
3. Jumlah rekruitmen ASN tidak sebanding dengan jumlah pegawai
yang pensiun.
4. Tuntutan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur.
PELUANG
Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang
dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang
berkembang bagi organisasi dimasa depan.
Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap
yakni :
1. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung
untuk peningkatan kompetensi Pegawai.
2. Adanya potensi Sumber Daya Aparatur yang dapat
dikembangkan dalam penataan personil.
3. Kerjasama yang baik dengan Dinas/Instansi terkait dalam
pengembangan SDM.
4. Adanya penyelenggaraan/pengiriman Diklat/Kursus yang
terintegrasi.
5. Telah dikembangankannya pelayanan kepegawaian berbasis
Teknologi Informasi.
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 30
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah
Permasalahan kepegawaian di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cilacap yang menjadi tugas pokok dan fungsi BKPPD
Kabupaten Cilacap adalah masih kurangnya profesionalisme ASN.
Akibatnya belum optimalnya dalam melaksanakan tata kelola
pemerintahan sesuai dengan prinsip good governance.
Apabila dilakukan identifikasi permasalahan kenapa BKPPD
Kabupaten Cilacap tidak serta merta mampu membangun ASN
yang profesional, hal ini karena banyak faktor, antara lain:
a. Permasalahan terkait Sekretariatan :
1. Belum tercukupinya komputer untuk melakukan assesment
ASN.
2. Meningkatnya kerusakan gedung diklat, sehingga tidak
optimal dalam melakukan kegiatan diklat.
3. Rendahnya pengetahuan ASN dan masih minimnya bahan
bacaan.
4. Kurangnya mebeler kantor yang up to date, perlengkapan
gedung kantor, peralatan gedung kantor.
5. Kurangnya koordinasi antar OPD (Organisasi Perangkat
Daerah) terkait kepegawaian, sehingga kebijakan
kepegawaian sering terhambat.
6. Semakin buruknya kondisi kendaraan operasional kantor,
sering rusak dan mengganggu kelancaran kegiatan.
b. Permasalahan terkait bidang Pengadaan, Pemberhentian dan
Informasi :
1. Kurangnya sosialisasi penyusunan kebutuhan ASN dan
identifikasi kebutuhan ASN tidak cermat.
2. Masih kurangnya jumlah ASN sesuai dengan kebutuhan.
3. Tingginya tuntuan obyektifitas penerimaan ASN yang
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 31
dilakukan melalui seleksi penerimaan calon pegawai ASN,
Pengangkatan CPNS, dan Pengangkatan CPNS menjadi
PNS.
4. Tingginya tuntutan pelayanan yang berbasis pengembangan
Sistem Informasi Kepegawaian Daerah dan Rekonsiliasi
Data PNS Kabupaten Cilacap.
5. Tingginya tuntutan Penyediaan informasi kepegawaian dan
pengelolaan Website BKPPD.
6. Adanya ASN yang belum memahami administrasi
kepegawaian pasca purna tugas.
c. Permasalahan terkait bidang Mutasi dan Pengembangan Karir :
1. Masih sulitnya pengembangan karir ASN melalui Pedoman
Pola karir ASN yang jelas.
2. Meningkatnya tuntutan dilakukan Penempatan ASN
melalui Seleksi terutama untuk Jabatan Pimpinan Tinggi.
3. Rendahnya pengetahuan terkait pengembangan karir
Jabatan Fungsional.
4. Tingginya harapan untuk melakukan seleksi ASN yang
mutasi ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dari
luar daerah untuk mendapatkan ASN yang berkompetensi
baik.
5. Rendahnya pengetahuan ASN terkait dengan standar teknis
kegiatan jabatan.
6. Belum adanya Penyusunan Pedoman Standar Teknis
Kegiatan jabatan.
7. Masih adanya ASN yang belum faham terkait administrasi
kenaikan pangkat.
d. Permasalahan terkait bidang Pembinaan dan Kinerja ASN :
1. Rendahnya motivasi ASN, maka perlu didorong melalui
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi.
2. Masih ditemukannya ASN yang tidak disiplin.
3. Meningkatnya kasus perceraian.
4. Masih kurangnya kualitas kinerja ASN.
5. Masih adanya pejabat yang belum memahami tata cara
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 32
penyampaian LHKPN.
6. Masih rendahnya pengetahuan ASN tentang Peraturan
Kepegawaian.
e. Permasalahan terkait bidang Pendidikan dan Pelatihan :
1. Masih minimnya pengukuran indeks profesional ASN.
2. Banyaknya calon ASN yang belum mengikuti Pelatihan
Dasar.
3. Rendahnya ASN yang sudah dilakukan Pengukuran
kompetensinya.
4. Masih banyak pejabat yang belum mengikuti Pendidikan
Penjenjangan struktural.
5. Rendahnya ASN yang sudah mengikuti pendidikan dan
pelatihan teknis.
6. Rendahnya ASN yang sudah mengikuti Pendidikan dan
pelatihan fungsional
7. Adanya ASN yang belum mengkuti ujian dinas penyesuaian
ijazah.
8. Adanya ASN yang perlu mengikuti program Pemberian
bantuan tugas belajar dan ikatan dinas.
9. Meningkatnya PNS yang perlu mengikuti Pembekalan PNS
menjelang pensiun.
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan
sasaran pembangunan
NO Masalah Pokok Masalah Akar Masalah (1) (2) (3) (4) 1 Kurangnya
profesionalisme ASN Kurangnya kompetensi ASN
Dinamika tuntutan pengembangan kompetensi ASN
Kurangnya kedisiplinan dan penghargaan ASN
Kurangnya pemberian reward and punishment
Sistem penilaian kinerja masih
Pemberian tunjangan kinerja belum
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 33
NO Masalah Pokok Masalah Akar Masalah (1) (2) (3) (4)
lemah berdasarkan kualitas kinerja ASN
Belum dilakukan peningkatan kualitas pengukuran kompetensi ASN
Penempatan ASN belum sesuai kompetensi
2 Manajemen kepegawaian belum terkelola dengan baik
Kurangnya kualitas sistem informasi kepegawaian
Kurangnya pelayanan berbasis teknologi informasi
Kurangnya jumlah ASN sesuai dengan kebutuhan dikarenakan jumlah penerimaan ASN tidak sebanding dengan jumlah ASN yang pensiun
Kebijakan rekrutmen pegawai bergantung pada pemerintah pusat
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil
kepala daerah Terpilih
Dalam Tahun periode 2017 - 2022, Visi Pemerintah
Kabupaten Cilacap adalah “Cilacap Semakin Sejahtera Secara
Merata ‘ Bangga Mbangun Desa’.
Visi tersebut mengandung maksud bahwa Kabupaten
Cilacap akan menjadi kabupaten dengan masyarakat yang
sejahtera dan pembangunan yang dilaksanakan merata di seluruh
kecamatan.
Sejahtera, mengandung arti bahwa dalam 5 tahun ke depan
masyarakat Kabupaten Cilacap akan semakin meningkat
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 34
kesejahteraannya dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan,
kesehatan, pelayanan dasar maupun sarana prasarana penunjang.
Peningkatan kesejahteraan dapat ditunjukan melalui peningkatan
nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indek Pembangunan
Gender (IPG), penurunan angka kemiskinan, peningkatan
pertumbuhan ekonomi dan tingkat pembangunan terbuka.
Semakin Merata, mengandung arti bahwa pembangunan di
Kabupaten Cilacap dapat dirasakan oleh semua masyarakat,
semua wilayah. Pembangunan yang merata di wilayah dapat dilihat
dengan semakin rendahnya kesenjangan pendapatan antar
penduduk, semakin rendahnya kesenjangan antar wilayah.
Peningkatan kualitas infrastruktur sampai ke pelosok desa dan
kecamatan.
Bangga Mbangun Desa merupakan strategi pembangunan
sampai dengan tahun 2022 yang tertulis dalam Peraturan Bupati
Nomor 76 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan
Bangga Mbangun Desa. Pada Bangga Mbangun Desa tersebut
diatur tentang 4 pilar pokok yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi,
dan lingkungan Sosial Budaya.
Untuk mencapai visi tersebut, Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah terpilih memiliki misi:
1. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan rohani dan
jasmani serta kesejahteraan sosial dan keluarga.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang
profesional bersifat entreprenuer dan dinamis dengan
mengedepankan prinsip Good Governance dan Clean
Government.
3. Meningkatkan demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban
umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat.
4. Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada potensi
lokal dan regional.
5. Mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah
dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam
pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 35
Dari 5 misi tersebut yang terkait dengan tugas dan fungsi
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Cilacap terdapat pada misi ke 2 yakni: “Meningkatkan Kualitas
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional Bersifat
Entreprenuer dan Dinamis dengan Mengedepankan Prinsip
Good Governance dan Clean Government ”.
UNSUR VISI DAN MISI YANG TERKAIT DENGAN TUGAS DAN
FUNGSI BKPPD KABUPATEN CILACAP.
Berdasarkan misi nomor 2, ada beberapa penekanan yang
membentuk penyelenggaraan pemerintahan berkualitas :
1. Profesional.
2. Entreprenuer dan Dinamis.
3. Good Governance.
4. Clean Government.
Arti Profesional (profesionalisme) ialah sifat-sifat, tingkah
laku dalam melaksanakan tugas dengan kemampuan yang
didukung kemahiran, kepandaian khusus, kepakaran atau
kualitas di bidangnya. Dikaitkan dengan fungsi BKPPD Kabupaten
Cilacap selaku pengelola manajemen kepegawaian, ASN ke depan
harus memiliki kemampuan dan kemahiran di bidang tugasnya.
Jangan sampai seorang aparatur tidak tahu ketentuan dan
tatakerja dari segala sesuatu yang menjadi tugasnya.
Sedangkan arti dari entrepreneur sebagai seseorang yang
selalu membawa perubahan, inovasi, ide-ide baru dan aturan baru.
Entrepreneur yaitu seeorang yang mempunyai dan membawa
sumber daya berupa tenaga kerja, material, serta asset yang
lainnya pada suatu kombinasi yang mampu melakukan suatu
perubahan/ menambahkan nilai yang lebih besar daripada nilai
yang sebelumnya. Arti dinamis adalah penuh semangat dan tenaga
sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan
keadaan dan sebagainya.
Sedangkan pengertian Good Governance menurut
Mardiasmo (1999:18) adalah suatu konsep pendekatan yang
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 36
berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh
pemerintahan yang baik. Clean government berasal dari kata
bahasa Inggris yang bila diterjemahkan secara harfiah dalam
bahasa Indonesia berarti “pemerintah yang bersih”.
TUJUAN DAN SASARAN PADA MISI YANG TERKAIT DENGAN
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.
Tujuan dan sasaran pada misi yang terkait dengan tugas dan
fungsi BKPPD Kabupaten Cilacap adalah tujuan ke 2 yaitu
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan
dengan Prinsip Good Governance. Sasaran untuk tujuan
tersebut ada dua yaitu:
1. Meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan dan;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan keuangan daerah.
Meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan berintikan
kualitas kinerja ASN yang ada di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cilacap. Untuk meningkatkan kualitas kinerja
pemerintahan, maka kuncinya adalah harus meningkatkan
kualitas kinerja ASN. Untuk itu BKPPD Kabupaten Cilacap harus
bisa mencari solusi bagaimana meningkatkan kinerja ASN.
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Cilacap 2017 – 2022
yang terkait dengan BKPPD Kab. Cilacap
MISI RPJMD TUJUAN RPJMD SASARAN RPJMD
(1) (2) (3)
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Profesional Bersifat Entreprenuer dan Dinamis Dengan Mengedepankan Prinsip Good Governance Dan Clean Government.
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dengan prinsip good governance.
1. Meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan dan;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan keuangan daerah.
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 37
Dalam melaksanakan sasaran tersebut BKPPD Kabupaten
Cilacap perlu melakukan pengidentifikasian permasalahan berserta
faktor – faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan
pelayanan Perangkat Daerah dalam mencapai visi dan misi Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Cilacap.
FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT DALAM
PENCAPAIAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH.
Faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini :
Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BKPPD Kab. Cilacap
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
No Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD
Permasalahan Pelayanan SKPD
Faktor Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1
Misi “Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Profesional Bersifat Entreprenuer dan Dinamis Dengan Mengedepankan Prinsip Good Governance Dan Clean Government ”.
Kurangnya
pengintegrasian kinerja dengan kompensasi ASN.
Masih rendahnya komptensi SDM Aparatur.
Belum
optimalnya manajemen ASN dan pelayanan publik.
Belum
optimalnya sarana pendukung pelayanan yang modern.
Belum adanya
pelaporan kinerja secara on line.
Masih
rendahnya pengembangan potensi ASN
Masih
rendahnya pelaksanaan pembinaan ASN.
Rendahnya
peningkatan sarana dan prasarana
SDM ASN
yang memiliki kompetensi TI memadai.
Memiliki
gedung diklat sendiri.
Adanya
dukungan pemerintah untuk meningkatkan manajemen ASN
Adanya
komitmen pimpinan
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dengan prinsip good governance.
Sasaran : 1. meningkatkan
kualitas kinerja pemerintahan.
2. meningkatkan kualitas penyelenggaraan keuangan daerah.
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 38
3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga
3.3.1 Telaahan Rencana Strategis BKN (Badan Kepegawaian
Negara).
Kebijakan kepegawaian yang dilakukan Pemerintah
Kabupaten Cilacap tidak lepas dari kebijakan kepegawaian
pemerintah pusat. Untuk itu perlu dilakukan telaah Renstra
BKN sebagai bahan acuan. Penelaahan terhadap Renstra
BKN tahun 2015-2019 bertujuan untuk mengidentifikasi
potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan
penting dalam perumusan isu-isu strategis BKPPD
Kabupaten Cilacap.
BKN sebagai lembaga penyelenggara manajemen
kepegawaian negara berkomitmen untuk memajukan dan
mengembangkan sistem manajemen kepegawaian yang
efektif dan efisien yang mampu mendorong peningkatan
profesionalisme ASN dan kualitas pelayanan publik sehingga
tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance). Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Visi
BKN tahun 2015-2019 yakni:
”Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen
Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Tahun
2025”.
Misi Badan Kepegawaian Negara :
Untuk mewujudkan visi tersebut sebagaimana
diuraikan di atas, dirumuskan misi BKN sebagai berikut:
a. Mengembangkan dan mengoptimalkan Sistem Pelayanan
Kepegawaian.
b. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem
Pengawasan dan pengendalian kepegawaian.
c. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem peraturan
perundang-undangan, kinerja dan kesejahteraan
pegawai.
d. Mengembangkan dan mengoptimalkan Sistem Informasi
Manajemen Kepegawaian.
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 39
e. Mengembangkan dan mengoptimalkan Sistem
Manajemen Internal BKN.
Tujuan dan sasaran pada misi BKN yang terkait dengan
tugas dan fungsi BKPPD Kabupaten Cilacap.
TUJUAN BKN
Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan
misi berdasarkan potensi dan permasalahan BKN,
ditetapkan tujuan BKN tahun 2015-2019, antara lain:
1. Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang Modern
Dengan Melakukan Pembinaan dan Penyelenggaraan
Manajemen ASN secara Nasional.
2. Mewujudkan Pelayanan Prima di Bidang Kepegawaian.
3. Mewujudkan Manajemen Internal yang Efektif, Efisien,
dan Akuntabel.
SASARAN STRATEGIS BKN
Sasaran Strategis BKN dalam rangka mewujudkan
visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan berdasarkan
potensi dan permasalahan BKN. Berikut adalah sasaran
strategis BKN tahun 2015-2019 : “Meningkatnya tingkat
profesionalisme pegawai ASN”
Semua visi dan misi BKN terkait dengan tugas dan
fungsi BKPPD, karena semua tugas dan fungsi BKN
merupakan tugas dan fungsi BKPPD, hanya saja BKPPD
memiliki cakupan yang lebih kecil yaitu tingkat kabupaten.
Dalam misinya, BKN akan mengembangkan dan
mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN dan sistem
informasi manajemen kepegawaian. Ini merupakan misi yang
dituntut oleh undang-undang ASN. Untuk itu BKPPD
Kabupaten Cilacap juga harus melaksanakan hal tersebut.
Hanya saja BKN belum menjabarkan terkait tugas
Pendidikan dan Pelatihan ASN. Padahal BKKPD Kabupaten
Cilacap memiliki tugas tersebut. Hal ini kelihatannya yang
harus dicarikan referensi lain oleh BKPPD Kabupaten
Cilacap.
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 40
3.3.2 Telaahan Rencana Strategis LAN (Lembaga Administrasi
Negara)
Karena BKPPD Kabupaten Cilacap memiliki fungsi
kediklatan, untuk itu selain menelaah Renstra BKN, BKPPD
perlu menelaah Renstra LAN. Tujuannya sama yaitu untuk
mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan
sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis
BKPPD Kabupaten Cilacap.
Visi LAN Tahun 2015-2019
”Menjadi rujukan bangsa dalam pembaharuan
Administrasi Negara”
Misi LAN Tahun 2015-2019
Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan
kapasitas aparatur Negara dan sistem administrasi negara
guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, melalui :
1. Pengembangan Inovasi Administrasi Negara;
2. Pengkajian Kebijakan;
3. Pembinaan dan Penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan aparatur negara;
4. Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi Administrasi.
Unsur visi dan misi LAN yang terkait dengan tugas dan
fungsi BKPPD Kabupaten Cilacap adalah misi nomor 3, yaitu
“Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur Negara”
Tujuan dan sasaran pada misi LAN yang terkait dengan
tugas dan fungsi BKPPD Kabupaten Cilacap.
TUJUAN LAN
Dalam rangka mewujudkan visi melaksanakan misi
berdasarkan potensi dan permasalahan LAN, telah
ditetapkan tujuan LAN tahun 2015-2019, antara lain:
1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN
2. Mengembangkan ilmu administrasi negara
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 41
3. Meningkatkan kualitas kebijakan
4. Meningkatkan pengembangan dan praktek inovasi di
bidang administrasi Negara
SASARAN STRATEGIS LAN
Sasaran Strategis LAN dalam rangka mewujudkan visi,
melaksanakan misi dan mencapai tujuan berdasarkan
potensi dan permasalahan LAN adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya kualitas hasil kebijakan.
2. Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme ASN.
3. Meningkatnya pengembangan dan praktek inovasi di
bidang administrasi negara.
4. Terwujudnya peningkatan kelembagaan, tata laksana,
dan SDM aparatur LAN yang profesional, serta
akuntabilitas lembaga.
Tujuan dan sasaran pada misi LAN yang terkait dengan
tugas dan fungsi BKPPD Kabupaten Cilacap adalah
Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN.
FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT DALAM
PENCAPAIAN SASARAN RENSTRA K/L.
Faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian
sasaran Renstra K/L dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah
ini :
Tabel 3.4 Faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian
sasaran Renstra K/L
No Sasaran Jangka
Menengah Renstra K/L
Permasalahan Pelayanan PD
Sebagai Faktor Penghambat Pendorong
1 BKN Meningkatnya
tingkat profesionalisme pegawai ASN
Kurangnya pembinaan dan pengembangan Aparatur ASN
Tuntutan profesionalisme ASN selalu berkembang.
Tuntutan stekholder agar pegawai semakin professional
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 42
No Sasaran Jangka
Menengah Renstra K/L
Permasalahan Pelayanan PD
Sebagai Faktor Penghambat Pendorong
2 LAN Meningkatkan
kompetensi dan profesionalisme ASN
Masih kurangnya pegawai dengan kompetensi tertentu
Adanya pegawai ASN yang kurang motivasi dalam pengembangan kompetensi
Kompetensi ASN menjadi dasar pengembangan karir ASN.
3.3.3 Telaahan Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah
Telaahan Renstra BKD (Badan Kepegawaian Daerah)
Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk mengetahui apa saja
faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong
yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BKPPD
ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra BKD Provinsi
Jawa Tengah.
Visi dan Misi BKD Provinsi Jawa Tengah.
BKD Provinsi Jawa Tengah untuk kurun waktu 2013-2018
mempunyai visi :
“Menjadi Pengelola Manajemen Kepegawaian yang
Profesional dan Unggul”.
Untuk mewujudkan visi, maka ditempuh dengan misi
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu
sebagai berikut:
1. Perencanaan dan pengembangan pegawai yang obyektif
dan transparan.
2. Pelaksanaan mutasi kepegawaian yang akurat dan
terukur.
3. Peningkatan kualitas pegawai melalui pengukuran
kompetensi dan penilaian kinerja.
4. Peningkatan disiplin dan kesejahteraan serta
pelaksanaan netralitas pegawai.
5. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian yang akurat
dan terintegrasi.
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 43
6. Peningkatan tertib administrasi dan layanan prima
kepegawaian.
Visi dan misi yang terkait dengan tugas dan fungsi
BKPPD Kabupaten Cilacap. Unsur visi dan misi BKD Provinsi Jawa Tengah yang terkait
dengan tugas dan fungsi BKPPD Kabupaten Cilacap adalah misi
nomor 3, yaitu “Peningkatan kualitas pegawai melalui
pengukuran kompetensi dan penilaian kinerja”.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tujuan yang dirumuskan Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan manajemen
kepegawaian selama kurun waktu lima tahun adalah :
1. Mengembangkan SDM Aparatur yang tanggung jawab
dan jujur;
2. Meningkatkan pelayanan mutasi pegawai yang tepat
waktu;
3. Mengembangkan kompetensi dan kinerja aparatur yang
profesional dan akuntabel;
4. Meningkatkan penerapan sistem disiplin dan
kesejahteraan pegawai dalam penerapan penghasilan
berdasarkan kinerja;
5. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam
pengelolaan manajemen kepegawaian secara terintegrasi;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan manajemen
kepegawaian yang tepat waktu dan sasaran.
Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan manajemen
kepegawaian daerah adalah :
1. Meningkatnya sistem pola karier yang jelas dan terukur;
2. Meningkatnya pelayanan manajemen mutasi
kepegawaian;
3. Meningkatnya kinerja PNS yang berbasis kompetensi;
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 44
4. Menurunnya penyelesaian kasus pelanggaran disiplin
PNS dan meningkatnya kesejahteraan PNS;
5. Meningkatnya akurasi data sumber daya aparatur
melalui pengembangan sistem informasi manajemen
kepegawaian;
6. Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian.
Karena adanya kesamaan tugas dan fungsi antara
BKD Provinsi Jawa Tengah dengan BKPPD Kabupaten
Cilacap, maka apa yang menjadi sasaran BKD Provinsi juga
selaras kalau dijadikan sasaran BKPPD Kabupaten Cilacap.
Namun dari sasaran BKD provinsi tersebut yang perlu
menjadi referensi utama di Kabupaten Cilacap adalah:
1. Meningkatnya sistem pola karier yang jelas dan terukur;
2. Meningkatnya kinerja PNS yang berbasis kompetensi;
3. Meningkatnya akurasi data sumber daya aparatur
melalui pengembangan system informasi manajemen
kepegawaian.
3.3.4 Telaahan Renstra BPSDM Provinsi Jawa Tengah
Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 telah
mampu mewujudkan visi organisasi yang telah ditetapkan
pada tahun 2008 yang lalu yaitu “Menjadi Pusat Unggulan
Diklat Aparatur Sipil Negara Bertaraf Nasional ”.
Misi BPSDM Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 :
1. Mewujudkan Diklat yang berorientasi pada kebutuhan
Aparatur Sipil Negara;
2. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan, pengoordinasian penyelenggaraan tugas
secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan
di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
3. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan di bidang
pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara dan diklat
lainnya;
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 45
4. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan di bidang
pengembangan dan pengendalian mutu pendidikan dan
pelatihan;
5. Melaksanakan peningkatan manajemen sumber daya
manusia Badan Diklat;
6. Mengalokasikan anggaran diklat yang memadai dan
mengelolanya secara akuntabel.
Dengan demikian tujuan yang akan dicapai oleh Badan
Diklat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 berdasarkan
rumusan Visi dan Misi adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan penyelenggaraan diklat unggulan berbasis
kompetensi dan terakreditasi.
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana utama serta
pendukung diklat yang memadai.
3. Meningkatkan unit layanan informasi dan promosi.
4. Mengembangkan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan.
5. Meningkatkan pengembangan diklat unggulan.
6. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan teknis
bidang Diklat Teknis, Fungsional, Prajabatan dan
Kepemimpinan.
7. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang
kediklatan.
8. Optimalisasi pengelolaan anggaran bagi kegiatan
kediklatan.
Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Badan Diklat
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 berdasarkan Tujuan
sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi
2. Terwujudnya Sarana dan Prasarana utama serta
pendukung diklat yang memadai
3. Terwujudnya layanan administrasi serta unit layanan
informasi dan promosi tentang penyelenggaraan diklat
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 46
4. Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan di Provinsi serta Kabupaten/Kota
5. Terwujudnya pengembangan dan pengendalian mutu
diklat
6. Terwujudnya rumusan kebijakan teknis bidang
Kediklatan
7. Terwujudnya kualitas dan profesionalitas SDM
Kediklatan
8. Tersedianya anggaran Diklat yang memadai
Dari sasaran tersebut, yang ada keterkaitan dengan BKPPD
Kabupaten Cilacap adalah Terwujudnya penyelenggaraan
diklat berbasis kompetensi. Sasaran ini perlu dikembangkan
di Kabupaten Cilacap karena merupakan tuntutan
manajemen.
Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat dalam
Pencapaian Sasaran Renstra PD Provinsi Jawa Tengah Faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian
sasaran Renstra PD Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel
3.5 di bawah ini :
Tabel 3.5 Faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian
sasaran Renstra PD Provinsi Jawa Tengah
No Sasaran Jangka
Menengah Renstra Provinsi
Permasalahan Pelayanan PD
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
1 BKD Meningkatnya
sistem pola karier yang jelas dan terukur
Belum diterapkannya sistem pola karir
Belum disusunnya pedoman pola karir di Kabupaten Cilacap
Sudah ada ketentuan pemerintah pusat tentang pola karir
Meningkatnya kinerja PNS yang berbasis kompetensi
Belum optimalnya pelaksanaan pengukuran kinerja berbasis kompetensi.
Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi feedback untuk pengembangan karir.
Adanya tuntutan penerapan merit sistem yang berbasis kompetensi.
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 47
No Sasaran Jangka
Menengah Renstra Provinsi
Permasalahan Pelayanan PD
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
Meningkatnya akurasi data sumber daya aparatur melalui pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian.
Masih kurangnya validitas data kepegawaaian sebagai basis pengembangan manajemen ASN
Kurangnya kepedulian pegawai ASN untuk mengupdate data kepegawaian.
Adanya amanat UU ASN untuk membangun basis data ASN.
2 BPSDM Terwujudnya
penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi
Masih kurangnya kesempatan pegawai untuk mengikuti diklat berbasis kompetensi
Diklat berbasis kompetensi hanya dapat diselenggarakan oleh lembaga diklat yang terakreditasi
Pengembangan kompetensi melalui diklat menjadi salah satu dasar pengembangan karir ASN.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
Dalam penyusunan renstra BKPPD Kabupaten Cilacap tahun
2017-2022 tetap memperhatikan Perda Kabupaten Cilacap Nomor
9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW)
Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031, yang berisi tentang pola
pengembangan zonasi kewilayahan dan pemanfaatan ruang.
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPPD
Kabupaten Cilacap yaitu kaitannya dengan pembangunan dan
pelayanan masyarakat tentunya juga tidak bisa dilepaskan adanya
faktor-faktor Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Sebenarnya apabila dilihat dari tugas pokok dan fungsi BKPPD
Kabupaten Cilacap hubungannya dengan KLHS secara langsung
tidak terdapat hubungan cukup signifikan.
Namun dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi, khususnya dalam penyusunan perumusan kebijakan
pemerintahan daerah, maka perlu diperhatikan analisis RT RW
dan KLHS agar hasil- hasil rumusannya kebijakan pemerintah
daerah tidak bertentangan dengan hasil RTRW dan KLHS.
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 48
Hanya saja BKPPD Kabupaten Cilacap sebagai OPD
pendukung, maka tidak terkait langsung dengan RT RW maupun
KLHS.
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Periode 2017-2022 BKPPD Kabupaten Cilacap mengemban
tugas untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Cilacap
adalah “Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata ‘ Bangga
Mbangun Desa’, dan pada misi ke 2 yakni: “Meningkatkan
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional
Bersifat Entreprenuer dan Dinamis dengan Mengedepankan
Prinsip Good Governance dan Clean Government ”.
Untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian BKPPD
Kabupaten Cilacap berusaha untuk menyelaraskan dengan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Badan Kepegawaian Negara
(BKN) sehingga pelayanan yang dilaksanakan BKPPD Kabupaten
Cilacap dapat dioptimalkan. Dari beberapa penyelarasan tersebut
ada beberapa sasaran strategis yang sesuai dengan Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten, antara lain :
Tabel 3.6 Penyelarasan Sasaran Strategis antara BKN,
BKD Provinsi Jawa Tengah dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap
NO. SASARAN STRATEGIS
BKN BKD PROVINSI JATENG
BKPPD KAB CILACAP
1 Terselenggaranya Manajemen Pegawai ASN yang profesional
Belum optimalnya peningkatan kualitas perencanaan PNS melalui analisis jabatan dan pengembangan PNS yang didukung pola karier yang jelas.
Terwujudnya profesionalisme sumber daya aparatur.
2 Masih rendahnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang mengacu pada standar pelayanan atau standart operational procedures (SOP).
Meningkatnya Kinerja Pelayanan BKPPD Kabupaten Cilacap
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 49
Dari hasil penyelarasan Sasaran Strategis, Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap
menentukan isu strategis sebagai berikut :
1. Rekruitmen SDM belum sesuai dengan kebutuhan.
2. Belum semua ASN mengikuti pendidikan dan pelatihan.
3. Penempatan ASN belum sesuai dengan kompetensi yang
dimiliki.
4. Tingkat kedisiplinan ASN masih belum optimal.
5. Masih kurangnya ASN khususnya pendidikan dan kesehatan
Dengan isu-isu tersebut ada peluang dan tantangan BKPPD
dalam ikut serta mensukseskan visi misi Kabupaten Cilacap tahun
2017-2022. Apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal peluang
tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk
meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 50
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah
Tujuan BKPPD Kabupaten Cilacap merupakan penjabaran
dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target
keberhasilan kurun waktu lima tahun ke depan dari tahun 2017 –
2022, sebagai berikut:
1. Terwujudnya profesionalisme Sumber Daya ASN
2. Terkelolanya manajemen kepegawaian yang baik
4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap sesuai dengan tujuan
tersebut adalah:
Tujuan 1 : Terwujudnya profesionalisme Sumber Daya ASN
Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah “
Terwujudnya profesionalisme Sumber Daya Aparatur”.
Tujuan 2 : Terkelolanya manajemen kepegawaian yang baik
Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah “Terkelolanya
akuntabilitas kinerja dan pelayanan bidang kepegawaian”.
Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat
daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1
sebagaimana berikut :
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKPPD
Tahun 2017-2022
No. Tujuan Sasaran Indikator
Tujuan dan Sasaran
Satuan
Kondisi Awal Target Kinerja Sasaran Target
Akhir Renstra 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Terwujudnya profesionalisme Sumber Daya ASN
Terwujudnya profesionalisme Sumber Daya ASN
Nilai Indeks Profesional Pegawai (Struktural)
Nilai n.a 86,46 87,5 88,5 89,6 90 91,5 91,5
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 51
No. Tujuan Sasaran Indikator
Tujuan dan Sasaran
Satuan
Kondisi Awal Target Kinerja Sasaran Target
Akhir Renstra 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2 Terkelolanya manajemen kepegawaian yang baik
Terkelolanya akuntabilitas kinerja dan pelayanan bidang kepegawaian
Nilai survei kepuasan pegawai
Nilai 80,78 81,13 81,2 81,4 81,6 81,8 82 82
Nilai AKIP BKPPD Kab. Cilacap
Nilai n.a 68,21 70 71 72 73 74 74
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 52
BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
5.1 Strategi Perangkat Daerah
Strategi adalah langkah-langkah upaya yang ditempuh
untuk mewujudkanvisi dan misi sedangankan Kebijakan adalah
pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu, Kebijakan
merupakan kumpulan keputusan-keputusan yang menentukan secara
teliti tentang strategi yang akan dilaksanakan dan berfungsi mengatur
suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian
tujuan dan sasaran. Untuk mempermudah dalam menentukan strategi
sekaligus menentukan kebijakannya Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap membuat analisa dengan
menggunakan analisis SWOT.
Dari analisis SWOT tersebut ditemukan beberapa faktor,
antara lain Faktor Eksternal dan Faktor Internal. Berikut adalah
Matriks Analisis SWOT dan didalamnya sudah termasuk alternatif
strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap.
Untuk lebih jelas terkait Matrik SWOT adalah sebagai berikut :
Tabel. 5.1. Tabel Matrik Analisis SWOT
FAKTOR
INTERNAL
FAKTOR
EKSTERNAL
KEKUATAN (Strength)
KELEMAHAN (Weakness)
1. Adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai
2. Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas.
3. Adanya tujuan dan sasaran organisasi
4. Jumlah sumber daya aparatur yang memadai
5. Adanya Alokasi dana yang memadai
6. Adanya suasana kerja yang kondusif
1. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi.
2. Belum Optimalnya dalam pelayanan Administrasi kepegawaian
3. Masih kurangnya pegawai dengan kompetensi tertentu
4. Belum optimalnya koordinasi
5. Belum optimalnya SKPD dalam perencanaan dan pelaporan
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 53
PELU
AN
G (O
ppor
tun
ity)
1. Adanya peraturan
perundang-undangan yang mendukung
2. Adanya potensi Sumber Daya Aparatur yang dapat dikembangkan dalam penataan personil
3. Kerjasama yang baik dengan Dinas/Instansi terkait
4. Adanya penyelenggaraan/pengiriman Diklat/Kursus
5. Perkembangan Teknologi Informasi Bidang Kepegawaian
• Mendayagunakan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan peraturan per UU an
• Melaksanakan TUPOK SI untuk meningkatkan kerja sama dengan Dinas/Instansi terkait
• Mendayagunakan anggaran untuk mengikutsertakan pegawai dalam diklat/ kursus
• Mendayagunakan Undang-undang dan Peraturan tentang Kepegawaian dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kepegawaian untuk menata potensi Sumber Daya Manusia Aparatur yang dapat dikembangkan dalam penataan personil yang profesional dan proporsional.
• Mendayagunakan anggaran untuk peman faatan Teknologi Informasi
• Mengatasi kurangnya pegawai dengan kompetensi tertentu melalui Diklat/kursus
• Mengoptimalisasi koordinasi dengan dukungan Dinas/ Instansi terkait.
• Mengoptimalisasi perencanaan dan pelaporan melalui koordinasi dengan instansi terkait maupun melalui Diklat/kursus.
• Terhambatnya penyampaian informasi kepegawaian secara cepat karena jangkauan lokasi SKPD yang menyebar didaerah dilakukan melalui pengembangan Sistem teknologi Informasi dan komputerisasi yang mendukung pelayanan yang prima, cepat dan tepat
(SO) (WO)
TA
NT
AN
GA
N (T
hre
at)
1. Perubahan dan Perkembangan Peraturan di Bidang kepegawaian
2. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan kompetensi bagi ASN yang kompetensinya masih rendah
3. Jumlah rekruitmen ASN tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang pensiun
4. Tuntutan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur.
Memanfaatkan Kemampuan personil dalam struktur organisasi yang relevan dan profesional untuk menghadapi tuntutan peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur untuk SKPD.
• Meningkatkan kompetensi pegawai untuk mengatasi tuntutan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur
• Meningkatkan koordinasi untuk mengikuti perkembangan perubahan peraturan per UU an.
(ST) (WT)
Dengan analisis SWOT tersebut, BKPPD mengidentifikasi
kemungkinan-kemungkinan strategi yang akan diterapkan yaitu:
Strategi SO (Strength Opportunity) yaitu memanfaatkan
kekuatan internal untuk memperoleh keuntungan dari peluang
yang tersedia di lingkungan eksternal.
Strategi WO (Weakness Opportunity) yaitu memperbaiki
kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang yang ada di
lingkungan eksternal.
Strategi ST (Strength Threat) yaitu memanfaatkan kekuatan
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 54
yang dimiliki untuk menghindari ancaman yang datang dari
lingkungan eksternal.
Strategi WT (Weakness Threat) yaitu memperkecil kelemahan
internal dan menghindari ancaman dari lingkungan eksternal.
Strategi untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2017 - 2022, sebagai berikut:
1. Terwujudnya Profesionalisme Sumber Daya ASN
Untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya ASN di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap akan dilaksanakan
dengan strategi berikut:
a. Peningkatan kompetensi ASN.
Untuk mewujudkan peningkatan kompetensi pegawai
dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai
dengan hasil analisis kebutuhan diklat dari masing-masing
pegawai ASN.
b. Peningkatan kualitas kedisiplinan dan penghargaan kepada
ASN.
PNS sebagai unsur Aparatur Sipil Negara diharapkan
menjadi teladan bagi masyarakat, harus bebas dari
pengaruh politik praktis dan tidak diskriminatif dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat serta harus
memiliki disiplin, loyalitas dan semangat pengabdian yang
tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Untuk mewujudkan
loyalitas, pengabdian dan motivasi kerja yang tinggi perlu
didukung dengan pemberian reward dan punishment.
c. Peningkatan kualitas penilaian kinerja ASN
Peningkatan kualitas penilaian kinerja ASN diarahkan
untuk mencapai hasil yang optimal sebagai bahan
pengembangan karir dan penyusunan kebijakan pemberian
remunerasi / tunjangan kinerja pegawai ASN.
d. Peningkatan kualitas pengukuran kompetensi ASN
Peningkatan kualitas pengukuran kompetensi ASN
diarahkan untuk mencapai kesesuaian antara syarat
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 55
jabatan dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh
pegawai ASN dalam melaksanakan tugas / jabatan sehingga
dapat memenuhi prinsip the right man on the right place.
2. Terkelolanya Manajemen Kepegawaian yang Baik
a. Peningkatan kualitas sistem informasi kepegawaian
Melalui pemanfaatan teknologi dan informasi, Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten
Cilacap memberikan kontribusi dalam pengembangan
sumber daya aparatur yang profesional agar mampu
menyelenggarakan pemerintahan secara bersih, jujur dan
transparan melalui pembangunan dan pengembangan
sistem informasi pengelolaan data kepegawaian. Dengan
dukungan keakuratan data dan integrasi sistem informasi
manajemen kepegawaian beserta sub sistemnya dan
penerapan layanan paperless akan sangat mendukung
percepatan proses pelayanan kepegawaian.
b. Penyusunan formasi sesuai kebutuhan
Untuk melakukan penyusunan kebutuhan formasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap secara tepat
dan akurat perlu dilakukan analisis kebutuhan pegawai
berdasarkan kondisi bezetting.
5.2 Kebijakan BKPPD
Merujuk pada strategi tersebut diatas, BKPPD
Kabupaten Cilacap menetapkan kebijakan sebagai berikut :
1. Mengembangkan kompetensi ASN melalui diklat 2. Pemberian reward and punishment
3. Memberikan tunjangan kinerja berdasarkan kualitas kinerja
ASN
4. Menempatan pegawai sesuai dengan kompetensi
5. Mengembangkan layanan kepegawaian berbasis teknologi
informasi
6. Menyusun analisis kebutuhan pegawai berdasarkan kondisi
bezetting
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 56
Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan
Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 5.2
berikut :
Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan BKPPD
Tahun 2017-2022
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 1. Terwujudnya
profesionalisme Sumber Daya ASN
1. Terwujudnya profesionalisme Sumber Daya ASN
1.1 Peningkatan kompetensi ASN
1.1 Mengembangkan kompetensi ASN melalui diklat
1.2 Peningkatan
kualitas ke-disiplinan dan penghargaan kepada ASN
1.2 Pemberian reward and punishment
1.3 Peningkatan kualitas penilaian kinerja ASN
1.3 Memberikan tunjangan kinerja berdasarkan kualitas kinerja ASN
1.4 Peningkatan kualitas Pengukuran kompetensi ASN.
1.4 Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi
2 Terkelolanya manajemen kepegawaian yang baik
2. Terkelolanya akuntabilitas kinerja dan pelayanan bidang kepegawaian
2.1 Peningkatan kualitas sis-tem informasi kepegawaian.
2.1 Mengembangkan layanan kepegawaian berbasis teknologi informasi
2.2 Penyusunan formasi sesuai kebutuhan
2.2 Menyusun analisis kebutuhan pegawai berdasarkan kondisi bezetting
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 57
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu Perangkat Daerah sebagai
upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam
rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Perangkat Daerah dalam
mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten
Cilacap Tahun 2017 – 2022, tentunya dalam pelaksanaan program dan
kegiatan harus sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari SKPD
bersangkutan. Selain itu Program juga merupakan proses penentuan
jumlah dan sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan
suatu rencana yang merupakan penjabaran rinci tentang langkah-
langkah yang diambil dalam melaksanakan kebijakan.
Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa
personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana,
atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
bentuk barang/jasa.
Dalam lima tahun kedepan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap merencanakan 8 (delapan)
program dan 56 (lima puluh enam) kegiatan Renstra Tahun 2017 –
2022 sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
b. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
c. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
d. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
e. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
f. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
g. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
h. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
i. Kegiatan Penataan arsip kantor
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap
j. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
k. Penyediaan peralatan rumah tangga
l. Pembenahan arsip in aktif kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor
b. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor
c. Kegiatan Pengadaan Mebeleur
d. Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
e. Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/
operasional
f. Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan gedung kantor
g. Kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
h. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
b. Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
c. Kegiatan Pegadaan pakaian KORPRI
4. Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja
a. Kegiatan Kegiatan Penyusunan Renja dan Renstra
5. Program Pengembangan Kompetensi ASN.
a. Kegiatan Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
b. Kegiatan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN
c. Kegiatan Pelatihan Dasar bagi CPNS
d. Kegiatan Pengukuran kompetensi ASN
e. Kegiatan Pendidikan penjenjangan struktural
f. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan teknis
g. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
h. Kegiatan Pengiriman peserta ujian dinas dan penyesuaian ijazah
i. Kegiatan Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
j. Kegiatan Pembekalan PNS Menjelang Pensiun
k. Kegiatan Evaluasi Pasca diklat
6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
a. Kegiatan Penempatan PNS
b. Kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 59
c. Kegiatan Penyusunan pedoman pola karir PNS
d. Kegiatan Sosialiasi Jabatan Fungsional
e. Kegiatan Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat
otomatis PNS
f. Kegiatan Fasilitasi usulan kenaikan pangkat
g. Kegiatan Seleksi mutasi masuk dari luar daerah
h. Kegiatan Pemberian penghargaan bagi PNS yang Berprestasi
i. Kegiatan Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin
PNS
j. Kegiatan Penyelesaian ijin perceraian
k. Kegiatan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
(LHKPN)
l. Kegiatan Rapat Koordinasi Kepegawaian
m. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Kepegawaian
n. Kegiatan Sosialisasi dan Penyusunan Standar Teknis Kegiatan
Jabatan
o. Kegiatan Penyusunan instrumen penilaian kinerja
p. Seleksi Penerimaan Calon Pegawai ASN
q. Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
daerah
r. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
s. Diklat PIM IV
t. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
u. Penyusunan kebutuhan ASN
v. Seleksi Tenaga Pengamanan Dalam
w. Rekonsiliasi Data PNS Kabupaten Cilacap
x. Pelepasan ASN Purna Tugas
y. Pengangkatan CPNS menjadi PNS
z. Pengiriman Peserta Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah
7. Program Pengadaan dan pemberhentian ASN
a. Kegiatan Seleksi penerimaan Calon Pegawai ASN
b. Kegiatan Sosialisasi Penyusunan kebutuhan ASN
c. Kegiatan Pengangkatan Calon ASN
d. Kegiatan Sumpah/Janji PNS
e. Kegiatan Pelepasan ASN Purna Tugas
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 60
8. Program Pemgembangan Sistem dan Informasi Kepegawaian
a. Kegiatan Penyediaan Informasi Kepegawaian
b. Kegiatan Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi
Kepegawaian daerah
c. Kegiatan Rekonsiliasi Data PNS Kabupaten Cilacap
d. Kegiatan Pengeloalaan Website BKPPD
e. Kegiatan Bimtek Simpeg
9. Program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS
a. Pembekalan PNS menjelang pensiun
10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Penyusunan Renja dan Renstra
11. Program Pendidikan Kedinasan
a. Pendidikan Penjenjangan Struktural
12. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
b. Penyediaan Informasi Kepegawaian
c. Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kesehatan dan
UPT Puskesmas
d. Diklat Pengelolaan Keuangan Desa
e. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN
f. Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS
g. Diklat Teknis Manajemen Kepegawaian
h. Pengiriman Pelatihan Dasar CPNS Golongan III
Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap tercantum pada
Tabel 6.1.
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 61
Rencana Strategis 2017-2022 BKPPD Kab. Cilacap 62
target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21Terwujudnya profesionalisme Sumber Daya ASN
Terwujudnya profesionalisme Sumber Daya Aparatur
Nilai Indeks Profesional Pegawai (Struktural)
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi
- 87 - 89 - 91 1.375.000 93 1.275.000 94 1.390.000 96 1.645.000 96 5.685.000 Kab. Cilacap
Penempatan PNS Jumlah kegiatan pelantikan pejabat struktural dan fungsional tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
- - - - - 10 200.000 10 220.000 10 250.000 10 265.000 40 935.000 BKPPD Kab. Cilacap
Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi
Jumlah pelaksanaan kegiatan seleksi pengisian JPT
- - - - - 2 350.000 2 350.000 3 400.000 10 600.000 17 1.700.000 BKPPD Kab. Cilacap
Penyusunan pedoman pola karir PNS
Jumlah dokumen pedoman pola karir PNS
- - - - - 1 150.000 0 0 0 0 0 0 1 150.000 BKPPD Kab. Cilacap
Sosialiasi Jabatan Fungsional
Jumlah peserta Sosialiasi Jabatan Fungsional
- - - - - 53 400.000 53 410.000 53 425.000 53 440.000 212 1.675.000 BKPPD Kab. Cilacap
Seleksi mutasi masuk dari luar daerah
Jumlah PNS yang mengikuti Seleksi mutasi masuk dari luar daerah
- - - - - 30 50.000 30 55.000 30 60.000 30 65.000 120 230.000 BKPPD Kab. Cilacap
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
Jumlah pegawai yang naik pangkat
- - - - - 1650 150.000 1700 165.000 1750 180.000 1800 200.000 6900 695.000 BKPPD Kab. Cilacap
Fasilitasi usulan kenaikan pangkat
Jumlah peserta Fasilitasi usulan kenaikan pangkat
- - - - - 160 75.000 160 75.000 160 75.000 160 75.000 640 300.000 BKPPD Kab. Cilacap
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Persentase kepatuhan ASN terhadap peraturan perundangan dibidang kepegawaian
- 98,597 - 98,74 - 99,05 905.000 99,278 795.000 99,5 855.000 99,7 1.085.000 99,7 3.640.000 Kab. Cilacap
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Jumlah pegawai yang mengikuti seleksi pegawai berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dan Jumlah PNS penerima penghargaan SLKS
- - - - - 147 180.000 162 200.000 177 220.000 192 240.000 678 840.000 BKPPD Kab. Cilacap
2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Akhir Renstra
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Kondisi Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja perangkat
daerah Penanggung-
jawab
Lokasi2016
Rencana Strategis 2017-2022 BKPPD Kab. Cilacap 63
target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000)
2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Akhir RenstraTujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Kondisi Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja perangkat
daerah Penanggung-
jawab
Lokasi2016
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS yang ditangani
- - - - - 13 70.000 12 70.000 11 65.000 10 60.000 46 265.000 BKPPD Kab. Cilacap
Penyelesaian ijin perceraian
Jumlah ijin perceraian yang ditangani
- - - - - 30 45.000 30 50.000 30 55.000 30 60.000 120 210.000 BKPPD Kab. Cilacap
Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
Jumlah Peserta sosialisasi Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
- - - - - 150 150.000 70 75.000 70 85.000 70 100.000 360 410.000 BKPPD Kab. Cilacap
Rapat Koordinasi Kepegawaian
Jumlah peserta Rapat Koordinasi Kepegawaian
- - - - - 200 110.000 200 130.000 200 140.000 200 200.000 800 580.000 BKPPD Kab. Cilacap
Sosialisasi Peraturan Kepegawaian
Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Kepegawaian
- - - - - 80 100.000 0 - 0 - 80 125.000 160 225.000 BKPPD Kab. Cilacap
Sosialisasi dan Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Jabatan
Jumlah peserta Sosialisasi Standar Teknis Kegiatan Jabatan
- - - - - 53 175.000 53 185.000 53 195.000 53 200.000 212 755.000 BKPPD Kab. Cilacap
Penyusunan instrumen penilaian kinerja
Jumlah peserta sosialisasi Instrumen Penilaian Kinerja
- - - - - 106 75.000 106 85.000 106 95.000 106 100.000 424 355.000 BKPPD Kab. Cilacap
Program Pengembangan Kompetensi ASN
Persentase kesesuaian kompetensi ASN dengan persyaratan / standar jabatan
- 73 - 76 - 80 7.855.000 85 7.792.500 90 7.270.000 97 10.210.000 97 33.127.500 Kab. Cilacap
Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
Jumlah peserta yang dikirim untuk mengikuti Bimtek, Workshop, Sosialisasi, Seminar, FGD, dan kegiatan lain yang sejenis bagi ASN
- - - - - 210 1.100.000 220 1.200.000 230 1.300.000 240 1.400.000 900 5.000.000 BKPPD Kab. Cilacap
Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN
Jumlah dokumen Indeks Profesionalitas ASN
- - - - - 53 60.000 53 70.000 53 75.000 53 85.000 212 290.000 BKPPD Kab. Cilacap
Pelatihan Dasar bagi CPNS
Jumlah peserta pelatihan dasar bagi CPNS Daerah
- - - - - 400 3.000.000 300 2.400.000 200 1.700.000 500 4.250.000 1400 11.350.000 BKPPD Kab. Cilacap
Rencana Strategis 2017-2022 BKPPD Kab. Cilacap 64
target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000)
2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Akhir RenstraTujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Kondisi Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja perangkat
daerah Penanggung-
jawab
Lokasi2016
Pengukuran kompetensi ASN
Jumlah peserta pengukuran kompetensi ASN
- - - - - 180 375.000 240 500.000 300 625.000 360 750.000 1080 2.250.000 BKPPD Kab. Cilacap
Pendidikan penjenjangan struktural
Jumlah peserta Pendidikan penjenjangan struktural (PIM)
- - - - - 47 1.085.000 50 1.215.000 45 1.000.000 45 1.000.000 187 4.300.000 BKPPD Kab. Cilacap
Pendidikan dan Pelatihan teknis
Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan teknis
- - - - - 80 300.000 100 350.000 100 375.000 100 400.000 380 1.425.000 BKPPD Kab. Cilacap
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
- - - - - 80 500.000 80 500.000 80 500.000 80 500.000 320 2.000.000 BKPPD Kab. Cilacap
Pengiriman peserta ujian dinas dan penyesuaian ijazah
Jumlahn peserta yang dikirim untuk mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah
- - - - - 200 200.000 200 225.000 250 250.000 250 275.000 900 950.000 BKPPD Kab. Cilacap
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Jumlah PNS yang menerima bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
- - - - - 30 300.000 35 262.500 40 320.000 50 400.000 155 1.282.500 BKPPD Kab. Cilacap
Pembekalan PNS Menjelang Pensiun
Jumlah peserta Pembekalan PNS Menjelang Pensiun
- - - - - 700 875.000 800 1.000.000 700 1.050.000 700 1.050.000 2900 3.975.000 BKPPD Kab. Cilacap
Evaluasi Pasca diklat Jumlah peserta Evaluasi Pasca diklat bagi alumni
- - - - - 60 60.000 70 70.000 75 75.000 100 100.000 305 305.000 BKPPD Kab. Cilacap
Terkelolanya manajemen kepegawaian yang baik
Terkelolanya akuntabilitas kinerja dan pelayanan bidang kepegawaian
Nilai Survei kepuasan pegawai
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan
12 12 1.190.701,127 12 2.392.000 12 2.675.000 12 3.002.000 12 3.283.500 12 3.570.000 72 16.113.201,127 Kab. Cilacap
Penyediaan Jasa Surat-menyurat
Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia selama 12 bulan
12 12 21.274 - - - - - - - - - - 12 21.274 BKPPD Kab. Cilacap
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia selama 12 bulan
12 12 183.339,306 12 300.000 12 350.000 12 400.000 12 450.000 12 500.000 72 2.183.339 BKPPD Kab. Cilacap
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Pembayaran honorarium bagi PNS dan non PNS selama 12 bulan
12 12 341.070 12 500.000 12 550.000 12 625.000 12 650.000 12 700.000 72 3.366.070 BKPPD Kab. Cilacap
Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah alat tulis kantor yang tersedia selama 12 bulan
12 12 62.359,1 12 70.000 12 80.000 12 95.000 12 100.000 12 110.000 72 517.359 BKPPD Kab. Cilacap
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjilidan yang tersedia selama 12 bulan
12 12 28.574,1 12 65.000 12 80.000 12 90.000 12 100.000 12 110.000 72 473.574 BKPPD Kab. Cilacap
Rencana Strategis 2017-2022 BKPPD Kab. Cilacap 65
target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000)
2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Akhir RenstraTujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Kondisi Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja perangkat
daerah Penanggung-
jawab
Lokasi2016
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BKPPD yang tersedia selama 12 bulan
12 12 19.979,5 - - - - - - - - - - 12 19.980 BKPPD Kab. Cilacap
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor BKPPD yang tersedia selama 12 bulan
- - - 12 100.000 12 115.000 12 125.000 12 140.000 12 150.000 60 630.000 BKPPD Kab. Cilacap
Penyediaan peralatan rumah tangga.
Jumlah peralatan rumah tangga kantor BKPPD yang tersedia selama 12 bulan
12 12 23.683,2 - - - - - - - - - - 12 23.683 BKPPD Kab. Cilacap
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia selama 12 bulan
12 12 14.516,99 12 12.000 12 15.000 12 17.000 12 18.500 12 20.000 72 97.017 BKPPD Kab. Cilacap
Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makanan dan minuman rapat, tamu dan harian pegawai kantor BKPPD yang tersedia selama 12 bulan
12 12 81.826,5 12 125.000 12 135.000 12 150.000 12 175.000 12 180.000 72 846.827 BKPPD Kab. Cilacap
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi selama 12 bulan
12 12 394.078,431 12 1.200.000 12 1.350.000 12 1.500.000 12 1.650.000 12 1.800.000 72 7.894.078 BKPPD Kab. Cilacap
Pembenahan arsip in aktif kantor
Jumlah dokumen/arsip yang Tertata dan terdata selama 12 bulan
800 800 20.000 800 20.000 1.600 40.000 BKPPD Kab. Cilacap
Penataan arsip kantor Jumlah dokumen/arsip yang Tertata dan terdata selama 12 bulan
800 22.000 800 24.500 800 26.000 800 27.500 3.200 100.000 BKPPD Kab. Cilacap
Program Pengembangan Sistem dan informasi Kepegawaian
persentase peningkatan pelayanan kepegawaian terintegrasi / online
- - - - - 80 900.000 85 815.000 88 890.000 100 1.075.000 100 3.680.000 Kab. Cilacap
Penyediaan Informasi Kepegawaian
Jumlah media informasi kepegawaian (Media Aparatur)
- - - - - 1500 150.000 1500 170.000 1500 185.000 1500 200.000 6000 705.000 BKPPD Kab. Cilacap
Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian daerah
jumlah modul/aplikasi pengembangan SIMPEG
- - - - - 5 200.000 1 40.000 1 50.000 3 170.000 10 460.000 BKPPD Kab. Cilacap
Rencana Strategis 2017-2022 BKPPD Kab. Cilacap 66
target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000)
2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Akhir RenstraTujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Kondisi Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja perangkat
daerah Penanggung-
jawab
Lokasi2016
Rekonsiliasi Data PNS Kabupaten Cilacap
Jumlah peserta Rekonsiliasi Data PNS Kabupaten Cilacap
- - - - - 200 150.000 200 175.000 200 200.000 200 225.000 800 750.000 BKPPD Kab. Cilacap
Pengeloalaan Website BKPPD
Pengelolaan website BKPPD selama 12 bulan
- - - - - 12 150.000 12 160.000 12 170.000 12 180.000 48 660.000 BKPPD Kab. Cilacap
Bimtek Simpeg Jumlah peserta Bimbingan teknis modul/aplikasi Simpeg
- - - - - 225 250.000 225 270.000 225 285.000 225 300.000 900 1.105.000 BKPPD Kab. Cilacap
Program Pengadaan dan pemberhentian ASN
Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai melalui rekrutmen calon ASN
- - - - - 40 840.000 60,84 930.000 79,63 1.015.000 100 1.095.000 100 3.880.000 BKPPD Kab. Cilacap
Seleksi penerimaan Calon Pegawai ASN
Jumlah peserta Seleksi penerimaan Calon Pegawai ASN
- - - - - 7.000 400.000 7.000 450.000 7.000 500.000 7.000 550.000 28000 1.900.000 BKPPD Kab. Cilacap
Sosialisasi Penyusunan kebutuhan ASN
Jumlah peserta Sosialisasi Penyusunan kebutuhan ASN
- - - - - 188 75.000 188 85.000 188 95.000 188 100.000 752 355.000 BKPPD Kab. Cilacap
Pengangkatan Calon ASN Jumlah peserta Pengangkatan Calon ASN
- - - - - 500 25.000 500 30.000 500 35.000 500 40.000 2000 130.000 BKPPD Kab. Cilacap
Sumpah/Janji PNS Jumlah peserta Sumpah/Janji PNS
- - - - - 1000 40.000 500 45.000 500 45.000 500 45.000 2500 175.000 BKPPD Kab. Cilacap
Pelepasan ASN Purna Tugas
Jumlah peserta Pelepasan ASN Purna Tugas
- - - - - 700 300.000 700 320.000 700 340.000 700 360.000 2800 1.320.000 BKPPD Kab. Cilacap
Nilai AKIP BKPPD Kab. Cilacap
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan
100 100 379.582,45 100 710.000 100 765.000 100 975.000 100 1.020.000 100 1.070.000 100 4.919.582,45 Kab. Cilacap
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor
1 1 49.850 1 100.000 1 115.000 1 130.000 1 140.000 1 150.000 6 684.850 BKPPD Kab. Cilacap
Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor
1 1 49.750 1 100.000 1 115.000 1 130.000 1 140.000 1 150.000 6 684.750 BKPPD Kab. Cilacap
Pengadaan Mebeleur Jumlah pemgadaan mebeleur kantor
0 0 - 0 - 0 - 1 150.000 1 150.000 1 150.000 3 450.000 BKPPD Kab. Cilacap
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang terpelihara selama 12 bulan
12 12 59.795,9 12 100.000 12 110.000 12 120.000 12 130.000 12 140.000 72 659.796 BKPPD Kab. Cilacap
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
12 12 195.191,05 12 100.000 12 110.000 12 125.000 12 135.000 12 150.000 72 815.191 BKPPD Kab. Cilacap
Rencana Strategis 2017-2022 BKPPD Kab. Cilacap 67
target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000)
2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Akhir RenstraTujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Kondisi Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja perangkat
daerah Penanggung-
jawab
Lokasi2016
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara selama 12 bulan
12 12 24.995,5 12 60.000 24 84.996 BKPPD Kab. Cilacap
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang terpelihara selama 12 bulan
12 65.000 12 70.000 12 75.000 12 80.000 48 290.000 BKPPD Kab. Cilacap
Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi
0 0 0 1 250.000 1 250.000 1 250.000 1 250.000 1 250.000 5 1.250.000 BKPPD Kab. Cilacap
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase tingkat kedisiplinan pegawai BKPPD
100 100 - 100 40.000 100 45.000 100 50.000 100 55.000 100 60.000 100 250.000 Kab. Cilacap
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah seragam khaki bagi pegawai BKPPD
70 0 - 0 - 80 45.000 0 - 0 - 0 - 80 45.000 BKPPD Kab. Cilacap
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu bagi pegawai BKPPD
0 0 - 88 40.000 0 - 80 50.000 0 - 80 60.000 248 150.000 BKPPD Kab. Cilacap
Pegadaan pakaian KORPRI
Jumlah pakaian KORPRI bagi pegawai BKPPD
0 0 - 0 - 0 - 0 - 80 55.000 0 - 80 55.000 BKPPD Kab. Cilacap
Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja
Persentase tersusunnya dokumen perencanaan
- - - - - 100 17.500 100 20.000 100 22.500 100 25.000 100 85.000 Kab. Cilacap
Penyusunan Renja dan Renstra
Jumlah dokumen Renja dan Renstra SKPD yang tersusun
- - - - - 1 17.500 1 20.000 1 22.500 1 25.000 4 85.000 BKPPD Kab. Cilacap
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase tersusunnya dokumen perencanaan
100 100 - 100 15.000 2 15.000 Kab. Cilacap
Penyusunan Renja dan Renstra
Jumlah dokumen Renja dan Renstra SKPD yang tersusun
- - - 2 15.000 2 15.000 BKPPD Kab. Cilacap
Terwujudnya profesionalisme Sumber Daya ASN
Terwujudnya profesionalisme Sumber Daya Aparatur
Nilai Indeks Profesional Pegawai (Struktural)
Program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS
Rasio PNS BUP yang mengikuti diklat pembekalan pensiun
1 1 588.079,74 1 650.000 1 1.238.080 Kab. Cilacap
Rencana Strategis 2017-2022 BKPPD Kab. Cilacap 68
target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000)
2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Akhir RenstraTujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Kondisi Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja perangkat
daerah Penanggung-
jawab
Lokasi2016
Pembekalan PNS menjelang pensiun.
Jumlah peserta Pembekalan bagi PNS Menjelang Pensiun
280 540 588.079,74 600 650.000 1140 1.238.080 BKPPD Kab. Cilacap
Program Pendidikan Kedinasan
Proporsi pegawai yang mengikuti diklat struktural
0,797 0,787 400.281,411 0,828 888.275 0,828 1.288.556 Kab. Cilacap
Pendidikan Penjenjangan Struktural
Jumlah peserta yang dikirim untuk mengikuti Pendidikan penjenjangan struktural (PIM) dan Jumlah peserta Pendidikan penjenjangan struktural
61 41 400.281,411 37 888.275 78 1.288.556 BKPPD Kab. Cilacap
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.400.166,47 1.863.730 3.263.896,47 Kab. Cilacap
Proporsi pegawai yang mengikuti diklat non struktural (Teknis dan Fungsional)
0,256 0,29802 0,341 0,341
Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
Jumlah peserta yang dikirim untuk mengikuti Bimtek, Workshop, Sosialisasi, Seminar, FGD, dan kegiatan lain yang sejenis bagi ASN
174 246 958.484,45 150 800.000 396 1.758.484 BKPPD Kab. Cilacap
Diklat Teknis Manajemen Kepegawaian
Jumlah peserta diklat teknis manajemen kepegawaian bagi pengelola kepegawaian
- - - 55 200.000 55 200.000 BKPPD Kab. Cilacap
Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas
Jumlah peserta diklat teknis Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas
- 40 127.384,12 - - 40 127.384,12 BKPPD Kab. Cilacap
Diklat Pengelolaan Keuangan Desa
Jumlah peserta diklat teknis Pengelolaan Keuangan Desa
- 60 162.873,6 - - 60 162.873,6 BKPPD Kab. Cilacap
Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS
Jumlah peserta Pelatihan Dasar (Diklat Prajabatan) CPNS Golongan II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
150 - - 288 650.880 288 650.880 BKPPD Kab. Cilacap
Rencana Strategis 2017-2022 BKPPD Kab. Cilacap 69
target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000)
2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Akhir RenstraTujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Kondisi Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja perangkat
daerah Penanggung-
jawab
Lokasi2016
Pengiriman Pelatihan Dasar CPNS Golongan III
Jumlah peserta pengiriman Pelatihan Dasar CPNS Golongan III
- - - 15 52.850 15 52.850 BKPPD Kab. Cilacap
Penyediaan Informasi Kepegawaian
Jumlah media informasi kepegawaian (Media Aparatur)
1500 1500 151.424,3 1200 120.000 2700 271.424,3 BKPPD Kab. Cilacap
Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN
Jumlah dokumen Nilai Indeks Profesionalitas ASN untuk pejabat struktural yang tersusun
- - - 1 40.000 #VALUE! 40.000 BKPPD Kab. Cilacap
Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
317.087,860 574.620 891.707,860 Kab. Cilacap
Persentase jabatan yang terisi sesuai dengan kompetensi
96,9 91,80 100 100
Persentase pegawai yang mematuhi peraturan kepegawaian
99,87 99,94 99,87 99,87
Persentase terisinya formasi pegawai
0 98,69 100 100
Penempatan PNS Jumlah kegiatan pelantikan pejabat struktural dan fungsional tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dan Jumlah pelaksanaan kegiatan seleksi pengisian JPT
6 7 252.615,484 12 750.000 19 1.002.615,484 BKPPD Kab. Cilacap
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS.
Jumlah pegawai yang naik pangkat
1536 1588 94.058,325 2000 83.000 3.588 177.058,325 BKPPD Kab. Cilacap
Pengiriman Peserta Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah
Jumlah pengiriman peserta ujian dinas dan penyesuaian ijazah
220 153 93.299,07 150 100.000 303 193.299,07 BKPPD Kab. Cilacap
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Jumlah PNS penerima bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
11 17 144.000 25 125.000 42 269.000 BKPPD Kab. Cilacap
Rekonsiliasi Data PNS Kabupaten Cilacap
Jumlah Peserta Rekonsiliasi Data PNS Kabupaten Cilacap
- - - 380 112.500 380 112.500 BKPPD Kab. Cilacap
Rencana Strategis 2017-2022 BKPPD Kab. Cilacap 70
target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000)
2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Akhir RenstraTujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Kondisi Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja perangkat
daerah Penanggung-
jawab
Lokasi2016
Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian daerah.
Jumlah aplikasi kepegawaian yang tersedia
14 - 144.933,1 2 55.000 2 199.933,1 BKPPD Kab. Cilacap
Diklat PIM IV Jumlah peserta diklat PIM IV
- 30 590.256,202 - - 30 590.256,202
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi.
Jumlah pegawai yang mengikuti seleksi pegawai berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dan Jumlah PNS penerima penghargaan SLKS
54 113 178.545,05 132 161.369 245 339.914,05 BKPPD Kab. Cilacap
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS.
Jumlah ijin perceraian yang ditangani dan Jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS yang ditangani
17 6 93.066,7 45 109.950 51 203.016,7 BKPPD Kab. Cilacap
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
jumlah kecamatan yang termonitor dan dievaluasi
24 24 123.343,9 - - 24 123.343,9
Rapat Koordinasi Kepegawaian.
Jumlah peserta rapat koordinasi bidang kepegawaian
352 230 92.179 260 90.000 490 182.179 BKPPD Kab. Cilacap
Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
Jumlah Peserta sosialisasi Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
- 150 96.552 100 67.446 250 163.998 BKPPD Kab. Cilacap
Seleksi Penerimaan Calon Pegawai ASN
Jumlah peserta Seleksi penerimaan Calon Pegawai ASN secara objektif dan transparan dan
- 304 97.028,299 5616 449.495 5.920 546.523,299 BKPPD Kab. Cilacap
Jumlah Calon Pegawai ASN yang mengikuti pemberkasan, monitoring dan penetapan NIP
303 350 653
Penyusunan kebutuhan ASN
Jumlah Peserta Sosialisasi Penyusunan Kebutuhan ASN
- 186 72.601,211 188 46.375 374 118.976,211 BKPPD Kab. Cilacap
Seleksi Tenaga Pengamanan Dalam
Jumlah peserta seleksi tenaga pengamanan dalam kantor Bupati dan Wakil Bupati Cilacap
- 126 147.458,35 - - 126 147.458,35
Rencana Strategis 2017-2022 BKPPD Kab. Cilacap 71
target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000) target Rp (000)
2017 2018 2019 2020 2021 2022 Target Akhir RenstraTujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Kondisi Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja perangkat
daerah Penanggung-
jawab
Lokasi2016
Pelepasan ASN Purna Tugas
Jumlah Pelepasan ASN Purna Tugas
- - - 700 61.250 700 61.250 BKPPD Kab. Cilacap
Pengangkatan CPNS menjadi PNS
Jumlah peserta pengangkatan CPNS menjadi PNS dengan penerbitan SK PNS 100 %
- - - 307 17.500 307 17.500 BKPPD Kab. Cilacap
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN KEPEGAWAIAN
7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan
dan Sasaran RPJMD
Berdasarkan RPJMD Kabupaten Cilacap, Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Cilacap melaksanakan Misi
ke tiga yaitu Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan
Pemerintahan yang Profesional Bersifat Entreprenuer dan Dinamis
Dengan Mengedepankan Prinsip Good Governance Dan Clean
Government. dengan Sasaran RPJMD dan Indikator Kinerja
Sasaran sebagai berikut :
Untuk mendorong tercapainya Sasaran RPJMD tersebut
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Cilacap
melaksanakan melalui Indikator Kinerja Peragkat Daerah. Adapun
Indikator Kinerja SKPD adalah sebagai berikut :
Tabel. 7.1. Indikator Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Cilacap yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022
No Indikator Satuan
Kondisi Target Capaian Setiap Tahun Target
Akhir RPJMD
Awal
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
Persentase kesesuaian kompetensi ASN dengan persyaratan / standar jabatan
% 70 73 76 80 85 90 97 97
2 Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi % 85 87 89 91 93 94 96 96
3
Persentase kepatuhan ASN terhadap peraturan prundangan dibidang kepegawaian
% 99,7 98,597 98,74 99,05 99,278 99,5 99,7 99,7
4 persentase peningkatan pelayanan kepegawaian terintegrasi / online
% 54 54 62 80 85 88 100 100
5
Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai melalui rekrutmen calon ASN
% 91 7,7 23,3 40 60,84 79,63 100 100
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 72
No Indikator Satuan
Kondisi Target Capaian Setiap Tahun Target
Akhir RPJMD
Awal
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6 Indeks Profesional Pegawai ( Struktural ) Nilai n.a 86,46 87,5 88,5 89,6 90 91,5 91,5
7 Nilai Survei kepuasan pegawai Nilai 80,78 81,13 81,2 81,4 81,6 81,8 82 82
8 Nilai Akip BKPPD Nilai n.a 68,21 70 71 72 73 74 74
9 Rasio PNS BUP yang mengikuti diklat pembekalan pensiun
Rasio 1 1 1 - - - - 1
10 Proporsi pegawai yang mengikuti diklat struktural
Proporsi 0,797 0,787 0,828 - - - - 0,840
11
Proporsi pegawai yang mengikuti diklat non struktural (Teknis dan Fungsional)
Proporsi 0,256 0,298 0,341 - - - - 0,341
12 Prosentase pegawai yang mematuhi peraturan kepegawaian
% 99,87 99,94 99,87 - - - - 99,87
13 Prosentase terisinya formasi pegawai % 0 98,69 100 - - - - 100
14 Prosentase jabatan yang terisi sesuai dengan kompetensi
% 96,9 91,80 100 - - - - 100
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 73
BAB VIII PENUTUP
Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun 2017–2022 adalah selama lima tahun. Untuk
menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan
dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2017–
2022 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja
Perangkat Daerah tahun 2023, dengan tetap berpedoman pada RPJPD
Kabupaten Cilacap Tahun 2005 - 2025.
Kaidah pelaksanaan atas Renstra BKPPD Kabupaten Cilacap agar
dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan kesepahaman, kerjasama,
transparansi, konsistensi, dan inovasi, serta rasa tanggung jawab yang
tinggi demi tercapainya target-target yang telah ditetapkan dalam
Renstra BKPPD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022.
Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BKPPD
Kabupaten Cilacap tahun 2017 - 2022 perlu diatur dengan rincian
penjelasan sebagai berikut:
1. Sekretariat bersama bidang-bidang pada BKPPD Kabupaten Cilacap
agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan
melaksanakan program serta kegiatan yang tercantum dalam
Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh jajaran aparatur BKPPD Kabupaten Cilacap
dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat
tercapai.
3. Renstra BKPPD Kabupaten Cilacap akan dijabarkan dalam Rencana
Kerja (Renja) BKPPD Kabupaten Cilacap yang merupakan dokumen
perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga
tahun 2022. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan,
program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja BKPPD Kabupaten
Cilacap wajib berpedoman pada Renstra BKPPD Kabupaten Cilacap.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta
memastikan pencapaian target-target Renstra BKPPD Kabupaten
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 74
Cilacap, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra
secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat
nasional dan / atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan
Renstra BKPPD Kabupaten Cilacap sesuai dengan kaidah dan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BUPATI CILACAP
TATTO SUWARTO PAMUJI Diundangkan di Cilacap Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP
FARID MA’RUF BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR
Rencana Strategis 2017 - 2022 BKPPD Kab. Cilacap 75